SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
NOTA DINAS
Yth : Bupati Bengkulu Selatan
Up. Wakil Bupati
Dari : Sahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
Hal : Penunjukan Pansel Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tanggal : 01 Juni 2016
Dalam rangka Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
mulai Tahun Anggaran 2016 ini akan melaksanakan seleksi terbuka (open bidding)
untuk pengisian JPT Pratama, maka bersama ini disampaikan saran kepada Bapak
kiranya dalam penunjukan Panitia Seleksi hendaknya didasarkan pada pendekatan
kompetensi serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar jangan sampai nanti hasil seleksi tersebut dibatalkan KASN
sehingga berdampak pada pemborosan anggaran. Disamping itu, perlu menjadi
pemikiran kita bahwa pansel merupakan panitia untuk menjaring calon
pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensinya, sehingga bagaimana
mungkin pansel dapat menjaring calon pejabat pimpinan tinggi sesuai
dengan kompetensinya jika pansel sendiri tidak memilik pengetahuan/
kemampuan dalam penilaian kompetensi.
Sesuai dengan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014, unsur pansel terdiri
dari :
a. pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan, dalam hal ini antara
lain adalah Sekretaris Daerah dan Kepala BKD ;
b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong,
misalnya Kepala Dinas PU Provinsi karena Kepala Dinas PU yang di open
biddingkan, Kepala Dinas Dikpora Provinsi karena Kepala Dikpora yang diopen
biddingkan, dll ;
c. akademisi/pakar/professional.
 akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi, punya keahlian pada
bidang ilmu tertentu dan menjadi anggota akademi (dosen) serta mempunyai
jabatan yang jelas sebagai dosen/akademisi, misal lektor, lektor kepala dan
guru besar, jadi seseorang pegawai pemda yang nyambi (kerja
sampingan) sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, atau orang yang
tidak punya pekerjaan tetap tetapi ikut mengajar di perguruan tinggi
swasta tidak/belum dapat dikategorikan sebagai akademisi disamping itu
akademisi yang dimaksud adalah akademisi sesuai bidang jabatan yang
lowong atau minimal bidang SDM atau Administrasi Negara;
STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
Jl. Raya Padang Panjang - Manna_______________
 pakar adalah orang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu, atau
orang yang memiliki pengetahuan, penilaian, pengalaman, metode khusus,
serta kemampuan untuk menerapkan bakat dalam memberi nasihat dan
memecahkan masalah. Misalnya pakar gizi, pakar keuangan pakar SDM, dll;
 profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan
yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi atau
seseorang yang mempunyai kompetensi pada bidang pekerjaan tertentu, jadi
anggota pansel dari unsur ini, contohnya jika untuk mengisi jabatan Kepala
Dinas PU, maka dapat direkrut orang yang berpengalaman dan punya
kompetensi sebagai Kepala Dinas PU, atau mantan Sekretaris Daerah untuk
pengisian jabatan Sekretaris Daerah, atau pejabat dari unsur BKN/Kemenpan
dan RB ;
d. Jumlah unsur internal maksimal 45% dan eksternal minimal 55%.
Persyaratan lain panitia seleksi JPT sesuai dengan Permenpan Nomor 13
Tahun 2014, adalah :
1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas
dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
Disamping itu, pansel dapat dibantu oleh assessor atau tim assessor, namun
tentunya assessor yang ditunjuk adalah assessor atau tim assessor yang
berpengalaman membantu seleksi pejabat pemerintah, dan jangan sampai
terjadi menujuk assessor atau tim assessor bidang COHESPA (cosmetologi,
health, esthetic dan spa).
Sebelum seleksi dilakukan, maka terlebih dahulu ditetapkan standar
kompetensi dari jabatan yang lowong baik standar kompetensi managerial
maupun standar kompetensi bidang sebagai acuan penilaian bagi panitia
seleksi, karena bagaimana mungkin dapat memberikan penilaian jika standar
penilaian itu sendiri tidak/belum ditetapkan.
Dari uraian di atas, mengingat Bengkulu Selatan baru akan pertama kali
melaksanakan seleksi terbuka JPT (open bidding), maka untuk menghindari
kesalahan/kekeliruan serta untuk memperoleh calon-calon Pejabat Tinggi Pratama
yang memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan JPT Pratama yang
lowong, disarankan panitia seleksi dengan unsur pilihan terdiri dari :
a. Internal Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan,
b. Akademisi : bidang Administrasi Negara, SDM atau Keuangan,
c. BKN, Kemenpan dan RB,
d. Kementerian PU dan PR/Kadis PU Provinsi/mantan Kadis PU.
Demikian sumbang saran dalam bentuk nota dinas ini disampaikan kepada
Bapak, semoga niat untuk menuju Bengkulu Selatan menjadi lebih baik akan
terwujud.
Sahli Bupati Bengkulu Selatan
Bidang Ekonomi dan Keuangan,
Nopian Andusti, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda Nip. 196711071992031004

More Related Content

What's hot

Telaahn staff
Telaahn staffTelaahn staff
Telaahn staffLeo Josep
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanNurul Dharmayanti
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVSujud Marwoto
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanNurul Dharmayanti
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsiLieza FA
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAdhy Nosho
 
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 Surat-penarikan-kendaraan-dinas Surat-penarikan-kendaraan-dinas
Surat-penarikan-kendaraan-dinaszivaaba19
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 

What's hot (20)

Telaahn staff
Telaahn staffTelaahn staff
Telaahn staff
 
Anjab camat
Anjab camatAnjab camat
Anjab camat
 
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba tolng perbaiki
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba  tolng perbaikiMakalah penyesuaian ijazah....cobacoba  tolng perbaiki
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba tolng perbaiki
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
 
Anjab sekretaris
Anjab sekretarisAnjab sekretaris
Anjab sekretaris
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
1 surat pengantar satya lencana
1 surat pengantar satya lencana1 surat pengantar satya lencana
1 surat pengantar satya lencana
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerah
 
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 Surat-penarikan-kendaraan-dinas Surat-penarikan-kendaraan-dinas
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 

Similar to PENUNJUKAN PANSEL

Makalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Makalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikanMakalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Makalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikanMaria Ulfa
 
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfSudirman Sultan
 
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CA
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CABrosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CA
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CAyudi prihanto
 
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksiKusnan Sudarmadi
 
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiranAlwadiq Sahir
 
Peremndiknas no 35 thn 2010 ttg juknis pak guru
Peremndiknas  no 35 thn  2010 ttg juknis pak guruPeremndiknas  no 35 thn  2010 ttg juknis pak guru
Peremndiknas no 35 thn 2010 ttg juknis pak guruBudhi Emha
 
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guruJuknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional gurusu kardi
 
09 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 201009 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 2010Fauzi Badarudin
 
Lampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnya
Lampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnyaLampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnya
Lampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnyaAli Subandi
 
Pengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga KependidikanPengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga KependidikanSherly Anggraini
 
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010Guss No
 
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikKeren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikHabibullah Al Faruq
 
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKANPERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKANDadang Solihin
 
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)putu micana
 
Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaKebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaimranzzagung
 
Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010Eti Rusmiati
 
Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)
Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)
Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)Ai Haryati
 

Similar to PENUNJUKAN PANSEL (20)

Makalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Makalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikanMakalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Makalah PPTK kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
 
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
 
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CA
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CABrosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CA
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CA
 
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
 
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
 
Buku 3 final 2016
Buku 3 final 2016Buku 3 final 2016
Buku 3 final 2016
 
F 14100 buku-2-pedoman-penilaian kinerja guru
F 14100 buku-2-pedoman-penilaian kinerja guruF 14100 buku-2-pedoman-penilaian kinerja guru
F 14100 buku-2-pedoman-penilaian kinerja guru
 
Peremndiknas no 35 thn 2010 ttg juknis pak guru
Peremndiknas  no 35 thn  2010 ttg juknis pak guruPeremndiknas  no 35 thn  2010 ttg juknis pak guru
Peremndiknas no 35 thn 2010 ttg juknis pak guru
 
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guruJuknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
 
09 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 201009 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 2010
 
Lampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnya
Lampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnyaLampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnya
Lampiran permen 35_2010 juklat jafung guru dan kreditnya
 
Buku pedomanpkg
Buku pedomanpkgBuku pedomanpkg
Buku pedomanpkg
 
Pengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga KependidikanPengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Tenaga Pendidikdan Tenaga Kependidikan
 
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
 
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikKeren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
 
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKANPERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
 
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
 
Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaKebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
 
Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010
 
Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)
Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)
Salinan lampiran permen 35 tahun 2010 ttg juknis(final)
 

More from NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu EkspressNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressedNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

More from NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T (16)

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
 
ANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULAANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULA
 
PLT
PLTPLT
PLT
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
 
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATIKAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
 
VISI MISI SAB
VISI MISI SABVISI MISI SAB
VISI MISI SAB
 
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINASPermen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
 
Tt e spt 2015
Tt e spt 2015Tt e spt 2015
Tt e spt 2015
 

PENUNJUKAN PANSEL

  • 1. NOTA DINAS Yth : Bupati Bengkulu Selatan Up. Wakil Bupati Dari : Sahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Hal : Penunjukan Pansel Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal : 01 Juni 2016 Dalam rangka Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai Tahun Anggaran 2016 ini akan melaksanakan seleksi terbuka (open bidding) untuk pengisian JPT Pratama, maka bersama ini disampaikan saran kepada Bapak kiranya dalam penunjukan Panitia Seleksi hendaknya didasarkan pada pendekatan kompetensi serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar jangan sampai nanti hasil seleksi tersebut dibatalkan KASN sehingga berdampak pada pemborosan anggaran. Disamping itu, perlu menjadi pemikiran kita bahwa pansel merupakan panitia untuk menjaring calon pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensinya, sehingga bagaimana mungkin pansel dapat menjaring calon pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensinya jika pansel sendiri tidak memilik pengetahuan/ kemampuan dalam penilaian kompetensi. Sesuai dengan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014, unsur pansel terdiri dari : a. pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan, dalam hal ini antara lain adalah Sekretaris Daerah dan Kepala BKD ; b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong, misalnya Kepala Dinas PU Provinsi karena Kepala Dinas PU yang di open biddingkan, Kepala Dinas Dikpora Provinsi karena Kepala Dikpora yang diopen biddingkan, dll ; c. akademisi/pakar/professional.  akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi, punya keahlian pada bidang ilmu tertentu dan menjadi anggota akademi (dosen) serta mempunyai jabatan yang jelas sebagai dosen/akademisi, misal lektor, lektor kepala dan guru besar, jadi seseorang pegawai pemda yang nyambi (kerja sampingan) sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, atau orang yang tidak punya pekerjaan tetap tetapi ikut mengajar di perguruan tinggi swasta tidak/belum dapat dikategorikan sebagai akademisi disamping itu akademisi yang dimaksud adalah akademisi sesuai bidang jabatan yang lowong atau minimal bidang SDM atau Administrasi Negara; STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN Jl. Raya Padang Panjang - Manna_______________
  • 2.  pakar adalah orang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu, atau orang yang memiliki pengetahuan, penilaian, pengalaman, metode khusus, serta kemampuan untuk menerapkan bakat dalam memberi nasihat dan memecahkan masalah. Misalnya pakar gizi, pakar keuangan pakar SDM, dll;  profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi atau seseorang yang mempunyai kompetensi pada bidang pekerjaan tertentu, jadi anggota pansel dari unsur ini, contohnya jika untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PU, maka dapat direkrut orang yang berpengalaman dan punya kompetensi sebagai Kepala Dinas PU, atau mantan Sekretaris Daerah untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah, atau pejabat dari unsur BKN/Kemenpan dan RB ; d. Jumlah unsur internal maksimal 45% dan eksternal minimal 55%. Persyaratan lain panitia seleksi JPT sesuai dengan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014, adalah : 1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan 2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi. Disamping itu, pansel dapat dibantu oleh assessor atau tim assessor, namun tentunya assessor yang ditunjuk adalah assessor atau tim assessor yang berpengalaman membantu seleksi pejabat pemerintah, dan jangan sampai terjadi menujuk assessor atau tim assessor bidang COHESPA (cosmetologi, health, esthetic dan spa). Sebelum seleksi dilakukan, maka terlebih dahulu ditetapkan standar kompetensi dari jabatan yang lowong baik standar kompetensi managerial maupun standar kompetensi bidang sebagai acuan penilaian bagi panitia seleksi, karena bagaimana mungkin dapat memberikan penilaian jika standar penilaian itu sendiri tidak/belum ditetapkan. Dari uraian di atas, mengingat Bengkulu Selatan baru akan pertama kali melaksanakan seleksi terbuka JPT (open bidding), maka untuk menghindari kesalahan/kekeliruan serta untuk memperoleh calon-calon Pejabat Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan JPT Pratama yang lowong, disarankan panitia seleksi dengan unsur pilihan terdiri dari : a. Internal Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, b. Akademisi : bidang Administrasi Negara, SDM atau Keuangan, c. BKN, Kemenpan dan RB, d. Kementerian PU dan PR/Kadis PU Provinsi/mantan Kadis PU.
  • 3. Demikian sumbang saran dalam bentuk nota dinas ini disampaikan kepada Bapak, semoga niat untuk menuju Bengkulu Selatan menjadi lebih baik akan terwujud. Sahli Bupati Bengkulu Selatan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Nopian Andusti, S.E.,M.T Pembina Utama Muda Nip. 196711071992031004