SEMOGA BERMANFAAT

1. KAJIAN
PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
(Sebagai Suatu Sumbang Saran Pemikiran)
Disampaikan Oleh :
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
(SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan)
Kepada Yth :
BUPATI BENGKULU SELATAN
Up. Sekretaris Daerah
di Manna
MANNA, 02 DESEMBER 2013

2. I. Latar Belakang Pemikiran
Setiap PNS wajib mentaati aturan tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil, demikian pula sebaliknya bagi PNS yang melanggar
aturan disiplin PNS juga patut dikenakan sanksi. Akan tetapi
penjatuhan hukuman disiplin PNS oleh pejabat yang berwenang
harus pula mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku serta
mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku. Apabila
penjatuhan disiplin terhadap PNS yang diduga melanggar aturan
disiplin PNS tanpa didasarkan pada aturan dan prosedur yang
berlaku maka tindakan tersebut justeru melanggar aturan, artinya
jangan sampai terjadi penjatuhan disiplin terhadap PNS yang diduga
melanggar aturan justeru dilakukan dengan cara-cara melanggar
aturan pula.
Berdasarkan evaluasi dan pengamatan saya, selaku salah satu
Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan, masih terdapat ketidak tahuan
atau kekeliruan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap
PNS yang diduga melanggar aturan disiplin PNS, bahkan tidak
memahami substansi dan pengertian disiplin PNS itu sendiri. Atas
dasar tersebut, maka saya merasa terpanggil untuk sekedar
menyampaikan ulasan ataupun kajian dan masukan terkait dengan
ketentuan peraturan mengenai disiplin PNS serta mekanisme/proses
penjatuhan hukuman disiplin.
II. Landasan Hukum
1. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ;
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
III. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin
a. Pemanggilan
(1) Atasan langsung memanggil secara tertulis pegawai negeri sipil
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan
pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;

3. (2) Apabila pegawai negeri sipil yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang
bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada
pemanggilan pertama ;
(3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat
pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan
dan diterimanya surat panggilan ;
(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam
surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir
juga, maka pejabat yang berwenang menghukum
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
b. Pemeriksaan
(1) Kepala instansi memerintahkan atasan langsung untuk
memeriksa pegawai negeri sipil yang diduga melakukan
pelanggaran dengan surat perintah pemeriksaan.
(2) Berdasarkan surat perintah Kepala Instansi, atasan langsung
melakukan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang
diduga melakukan pelanggaran
(3) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh atasan langsung
terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan
pelanggaran.
(4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan.
(5) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan
untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri
sipil tersebut merupakan kewenangan :
Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan
langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;
Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib
melaporkan secara hierarki disertai berita acara
pemeriksaan.
(6) Apabila menurut hasil pemeriksaan atasan langsung,
pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran disiplin
dengan ancaman hukuman disiplin sedang atau berat, maka
hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati c.q Inspektorat
Kabupaten.

4. c. Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penjatuhan Hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang menghukum.
d. Penyampaian keputusan hukuman disiplin:
(1) penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling
lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan kepada PNS
yang bersangkutan dengan Berita Acara Penyerahan.
(2) pejabat berwenang menghukum melakukan panggilan secara
tertulis terhadap pegawai negeri sipil yang akan menerima
hukuman disiplin.
(3) penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara
tertutup oleh pejabat berwenang menghukum atau pejabat
lain yang ditunjuk (dengan ketentuan bahwa pangkat atau
jabatannya tidak lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang
dijatuhi hukuman disiplin).
(4) apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak hadir
pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin,
keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang
bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan
tercatat di instansinya.
e. Pendokumentasian
Untuk tertib administrasi, setiap penjatuhan hukuman disiplin di
masing-masing instansi agar dilaporkan ke Bupati u.p. kepala
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bengkulu Selatan,
dengan melampirkan :
(1) Surat pemanggilan.
(2) Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan.
(3) Berita Acara pemeriksaan.
(4) Laporan pemeriksaan (bila kewenangan penjatuhan hukuman
disiplin bukan pada pemeriksa).
(5) SK hukuman disiplin.
(6) Berita Acara Penyampaian SK.

5. IV. Kesimpulan
1. Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS
yang terbukti melanggar aturan disiplin PNS tidak semuanya
menjadi tanggungjawab pejabat Pembina Kepegawaian tetapi
ada yang menjadi tanggungjawab atasan langsungnya ;
2. Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada PNS yang
terbukti melanggar aturan dilakukan setelah melalui proses
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku ;
3. Tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tanpa
didahului dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih
dahulu. Jika penjatuhan hukuman disiplin tanpa dilalui dengan
proses pemanggilan, pemeriksaan dan pembuktian maka ini
justeru adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan
pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
pasal 4 angka 9 ;
4. Kita tidak dapat dengan secara otomatis menghukum PNS yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin hanya karena menolak
perintah atasan yang dibebankan kepada PNS yang
bersangkutan, karena bisa saja penolakan PNS tersebut karena
untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, dan jika
seperti ini maka sesungguhnya PNS tersebut bukanlah melanggar
aturan disiplin PNS tetapi justeru merupakan PNS yang disiplin ;
5. Penolakan seseorang PNS dalam tugas/mundur, bisa saja terjadi
karena adanya faktor dorongan eksternal yang justeru mengarah
pada upaya pelanggaran hukum. Maka jika PNS tersebut
menolak/mundur dari tugas yang diberikan, justeru PNS tersebut
telah melaksanakan kehendak Pasal 3 angka 4 dan 9 dan
menghindari pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
PNS. Oleh karena jika yang terjadi seperti itu, maka tidaklah
wajar PNS tersebut diberikan sanksi hukuman disiplin, tetapi
seharusnya mendampat reward dan perlu diapresiasi oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian bukan justeru diberikan
punishment ;
6. Tiada seseorang dapat dinyatakan bersalah kecuali sudah
diputuskan oleh pengadilan, demikian juga dengan PNS yang
diduga melanggar disiplin belum dapat dikatakan bersalah
sebelum dibuktikan ;

6. V. Saran-Saran
1. Bersama ini dengan hormat disarankan kepada Bapak Bupati
Bengkulu Selatan kiranya perlu dilakukan sosialisasi PP Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN
Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS kepada seluruh
Kepala SKPD dan masing-masing pejabat yang membidangi
kepegawaian di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;
2. Disamping itu, kiranya Bapak berkenan mengingatkan pihak
Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Institusi
Pengendali Internal agar dapat meningkatkan pemahamannya
terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal ini terkait
dengan penegakan disiplin PNS ;
3. Disarankan kepada Bapak Bupati Bengkulu Selatan, kiranya
tidak menjatuhkan hukuman kepada PNS yang diduga
melanggar disiplin tanpa melalui proses, prosedur dan
pembuktian sebagaimana yang diamanatkan peraturan
perundangan yang berlaku ;
4. Tidak menjadikan aturan disiplin PNS sebagai alat pembenar
untuk menekan PNS sehingga menebarkan rasa takut, tapi
jadikanlah aturan disiplin PNS sebagai alat pembinaan ;
5. Penegakan disiplin PNS disarankan untuk diterapkan secara
objektif dan tidak diskriminatif.
Demikian, semoga sumbang saran pemikiran ini ada
manfaatnya dalam rangka kita menuju tata kelola pemerintahan
yang baik dimasa-masa yang akan datang sejalan dengan agenda
program reformasi birokrasi di NKRI ini.
STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
NOPIAN ANDUSTI, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda Nip. 19671107 199203 1 004