RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. PTffiNIilM[ MIUMIIil BTilGIUIU $Ttffilil
IDAENAE
JrrErrHHrirFth.Il*ltrltlztl zffi frxUttl2n llf t il t t
Dasar
Untuk
: Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Terbulo JaMan Pimpinan Tinggi Madya
(eselon l) di Lingkungan Badan ilasional Penanggulangan Bencana Nomor
05,tsNP8t0212016, tanggal 15 Januad 2016 tentang Hasil SeleksiAdministrasi.
METIERNTAHl(4il
: l. illengikuti Seleksi Lanjutan (tes kesehatan) calon JPT liladya (eselon la) BiIPB
di LAKESPRA TNI AU, Jl. illT Haryono kav.4t Jakarta.
2. Pelaksanaan tugas teftitung mulaitanggal {6 Februari srd 19 Februari 20tG ;
3. Segera melapukan hasil pelaksanaan fugas tesebut di atas.
l(epada:
NO l[ama
a..,' ..:
Hip
1. NOHAN AltlXrSTt, S.E.,l[.7 1S7r{07t99203flM Pembina
tftama iluda
(Mc)
Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi dan Keuangan
Ditetapkan diilanna
PadaTanggal 16Februari 2016
,",)
- 't+b---*-/,-^,'
' ,i,
U lLu.i
q.frT'A*
12. BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGU LANGAN BENCANA
SEKRETARIAT UTAMA
Gedung GRAHA BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 15120
' Website: http//www.bnpb.go.id
Nomor
Lampiran
Perihal
3 Maret 2016
Kepada Yth.
Daftar Nama Terlampir
Dalam rangka pelaksanaan Assessment Center, Tes Manajerial dan
Penulisan Makalah seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kami mengundang
Bapak/lbu pada:
Hari : Jumat
Tanggal :4Maret2016
Waktu : Pukul 07.30 s/d selesai
Tempat : Gedung lna-DRTG BNPB
Jl. Anyar No.37, Citeureup, Jawa Barat 16810
Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan dapat hadir tepat pada
waktunya.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.
?u iUM/Kp/03t2016
1 (satu) lembar
Undangan
MSCE.
13. __l
Lampiran Undangan
Nomor :ztt /UM/KP/0312A16
Tanggal : j.." Maret 2016
DAFTAR UNDANGAN
1 Yolak, S.E., M.M Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
2 Nopian Andusti, S.E., MT Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
3 lr. Pudjo Hardijanto, M.A Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
4 Dr. Hartoyo, S.H., M.Hum., M.Si Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
5 Rudi Phadmanto, Ak., M.B.A Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
6 lr. Rifai., M.B.A Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
7 lr. Medi Herlianto, CES., M.M Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
8 lr. SriWidayani., M.M Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
I Agus Suwarto Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
10 Drs. Gatot Satria Wijaya S, M.Si Kepala Biro Umum
11 TR. Fahrul Falah, S.Sos., N.Si Kepala Biro Umum
12 Harhar Sucharyana Kepala Biro Umum
13 Kepala Biro Umum
14 lr. Harun Sunarso, M. Si Kepala Biro Umum
15 Dicky Febrian, S.H., LL. M Kepala Biro Hukum
"16 Dr. lr. Agus Wibowo, M.Sc Kepala Biro Hukum
17
Johny Sumbung, SKM., M.Kes
Kepala Biro Hukum
18
lr. Afrial Rosya; MA
Kepala Biro Hukum
19
Jarwansah, S.Pd., M.A.P., M.M
Direktur Logistik
2A
lr. R. Hutomo, M.Eng
Direktur Logistik
21
lr. lbnu Asur., M.M
Direktur Logistik
22
Dra. Prasinta Dewi, M.AP
Direktur Logistik
14. PffiHIlII[H IIIBUPIITII ETilG[U1U STUMT
S DAENAR
ffi hyr ;nffi lrHh. Ilfr.tmll 2r12ff rilun32n ilr f r t n r
Dasar
Untuk
SURAT PERINTAH TUGAS
Ilomor tO9O/ lt /SFI/8.8/2016
Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
(eselon l) di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
09/BNPBIB/A)16, tanggal 2 Maret 2016 tentang HasilSeleksi Kesehatan.
MEilERIilIAHKAil
: {. Mengikuti Seleksi Lanjutan calon JPT Madya (eselon la} BNPB yang meliputi :
Assessment centre, diskusi, penulisan makalah dan wawancam di Jakarta ;
2. Pelaksanaan tugas terhitung mulaitanggal 3 Maret s/d 6 Maret 20{6 ;
3. Segera melaporkan hasilpelaksanaan tugas tersebut diatas.
l(epada:
No Nama: Nip Panglo{Gol.'
r,: ,:f,96p$ .
Jabatan
1. NOPIAN A}{DUST|, S.E.,ltl.T 196711071992081004 Pembina'
Utama iiuda
0vc)
Staf Atrli Bupati Bidang
Ekonomi dan Keuangan
Ditetapkan diManna
PadaTanggal 02 Maret 2016
15. MAKALAH
DEPUTI LOGISTIK DAN PERALATAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
KEMANDIRIAN EKONOMI
MELALUI PENGELOLAAN BENCANA
Oleh :
Nopian Andusti, S.E.,M.T
Disusun Dalam Rangka Mengikuti Seleksi JPT-Madya
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
JAKARTA, MARET 2016
16. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Letak geologis Indonesia berada di lokasi yang tidaklah ramah karena
berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, Lempeng Indo-Australia
di bagian Selatan, Lempeng Eurasia di bagian Utara dan Lempeng Pasifik di
bagian Timur. . Ketiga lempeng ini saling bertubrukan dan menimbulkan
pergerakan/pergerseran yang juga sejajaran dengan jalur patahan sumatera.
Pergerakan ini yang kemudian kita ketahui sebagai gempa bumi, dan jika titik
gempa berada di laut, maka akan memunculkan potensi ancaman Tsunami.
Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api (16% dari jumlah di
seluruh dunia), yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan
jumlah gunung api terbanyak di dunia. Jumlah ini dipastikan bertambah
karena masih banyak lokasi yang belum diteliti, terutama yang ada di dasar
laut. Saat ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah mendata
66 gunung api yang aktif. Banyaknya gunung api di Indonesia disebabkan
oleh letak Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik, dikenal
secara global sebagai “Ring of Fire”, dan menjadikan kawasan ini sebagai
wilayah paling aktif dan berbahaya. Mengacu pada data yang dikeluarkan
United States Geological Survey (USGS), 90% gempa bumi diseluruh dunia
terjadi di wilayah ini, 81% gempa bumi terbesar yang ada terjadi pula
dikawasan ini. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah
Canada, menempatkan hampir seluruh wilayah pantai Indonesia rawan akan
ancaman Tsunami.
Disamping potensi ancaman yang besar, wilayah Indonesia juga
memiliki potensi alam yang sangat beragam, menganugerahi wilayah ini
dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Tanah yang luas , subur, dan
kaya mineral, sehingga aktivitas perekonomian seperti pertanian,
perkebunan, sampai pertambangan tumbuh dengan baik di negeri ini.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia pun memiliki sumber daya laut yang
membuat negara lain iri melihatnya, mulai dari perikanan, pariwisata, sampai
pertambangan terdapat di laut indonesia.
17. Banyaknya gunung api juga menempatkan Indonesia menjadi negara
dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, yang juga telah dimanfaatkan
sebagai salah satu sumber pembangkit tenaga listrik. Selain itu, gunung api
juga menjadikan daerah sekitarnya menjadi sangat subur, sehingga sangat
menguntungkan untuk kegiatan pertanian. Gambaran sederhana ini
membuka mata kita akan keadilan alam, disamping ancaman yang
berbahaya, Indonesia juga dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa.
Sayangnya, sumber daya yang besar ini belum dikelola dengan baik,
tidak terkendali, tidak mempertimbangan keberlanjutan alam itu sendiri,
menguras sampai habis tanpa berpikir panjang bahwa pengelolaan buruk
yang dilakukan saat ini berdampak negatif bagi generasi mendatang, dan
masih banyak lagi tata kelola buruk yang terjadi. Contoh sederhana,
penebangan hutan liar, pembukaan hutan besar-besaran untuk tanpa
tindakan penyelamatan, adalah salah satu contoh buruk prilaku manusia
yang memicu banyaknya bencana banjir, longsor, dan kekeringan.Kebijakan
pembangunan juga belum banyak yang mendukung keberlanjutan alam yang
bertujuan untuk mengurangi dampak bencana.Dua hal ini menjadi faktor
utama kenapa bencana yang terjadi berdampak sangat merugikan.
1.2. Rumusan Masalah
Wilayah NKRI yang demikian luas dan terdiri dari pulau-pulau dengan
karakteristik geografis yang berbeda dan sosial masyarakatnya yang juga
beraneka ragam disertai pula dengan berbagai macam jenis potensi
ancaman bencana, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir,
gunung meletus menuntut lahirnya pemikiran yang inovatif dan visioner untuk
menghadapi ancaman-ancaman bencana tersebut sehingga resiko bencana
dapat ditekan seminimal mungkin.
Dampak bencana bukan hanya korban jiwa, tetapi juga berdampak
pada sosial ekonomi masyarakat.Semakin besar resiko dan lamanya
dampak berlangsung, akan berakibat pula pada keterpurukan sosial ekonomi
masyarakat yang terkena dampak.
BNPB sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana amanat UU
Nomor 24 Tahun 2007 harus mampu memerankan diri secara dinamis
18. sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat serta mampu memberdayakan
semua potensi sumberdaya yang tersedia secara maksimal.
Deputi Logistik dan Peralatan yang merupakan salah satu unsur
eselon I pada BNPB yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana harus mampu memberikan dukungan logistik dan peralatan yang
dibutuhkan dengan tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas,
tepat kebutuhan dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar
pelayanan agar terwujudnya pengurangan risiko bencana baik korban jiwa
maupun sosial ekonomi bilamana terjadi bencana.
Dari uraian di atas, dirumuskan masalah dalam makalah ini, yaitu
:“Bagaimana Meningkatkan Kapasitas Deputi Logistik dan Peralatan
BNPB ke- Depan Dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian
Ekonomi Melalui Pengelolaan Bencana ?”
1.3. Ruang Lingkup Pembahasan Masalah
Dalam makalah ini pembahasannya, hanya meliputi :
a. Visi dan Inovasi Deputi Logistik dan Peralatan ;
b. Peran kepemimpinan Deputi Logistik dan Peralatan dalam Penanggu-
langan Bencana ;
c. Tugas koordinasi Deputi Logistik dan Peralatan dalam Penanggulangan
Bencana ;
d. Peran Deputi Logistik dan Peralatan dalam percepatan memenuhi/
mencapai RPJM ;
e. Issue-issue terkait dengan kebencanaan baik kawasan Indonesia,
regional Asean maupun kawasan global.
1.4. Tujuan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk menemukenali suatu terobosan
yang perlu dilakukan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB dalam menjawab
tantangan persoalan-persoalan pengelolaan bencana khususnya dalam
bidang dukungan logisitik dan peralatan penanggulangan bencana dalam
mendukung peningkatan kemandirian ekonomi.
19. BAB II
PEMBAHASAN
Dalam agenda ke-7 Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK adalah
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerak sektor-sektor strategis
ekonomi domestik. Karena Namun demikian upaya untuk mewujudkan
kemandirian ekonomi, negeri ini juga menghadapi acaman yang besar yaitu
bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan gunung berapi).
Dalam RPJM 2015-2019, pengelolaan bencana termasuk diantara 6 sektor
yang mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi sebagai agenda ke-7 Nawa
Cita Pemerintahan Jokowi-JK dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana
pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi Deputi Logistik dan Peralatan
sebagaimana dimanatkan dalam RPJM 2015-2019 adalah peningkatan kapasitas
manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan
pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat
menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil, dengan kata lain
mendekatkan logistik ke- wilayah-wilayah bencana.
2.1. Visi dan Inovasi Deputi Logistik dan Peralatan
a. Visi
Logistik dan peralatan penanggulangan bencana menjadi sangat
penting dalam pengelolaan bencana dalam rangka menekan risiko dan
dampak turunan dari bencana, karena bencana akan selalu berdampak
pada sosial ekonomi masyarakat serta peningkatan angka kemiskinan.
Upaya yang harus dilakukan oleh Deputi Logistik dan Peralatan
untuk menekan indeks risiko bencana dan penggurangan dampak
negatif yang ditimbulkan dari suatu kejadian bencana agar target
pencapaian kemandirian ekonomi sebagai salah satu agenda Nawa Cita
tidak menjadi penghambat yang signifikan adalah dengan cara menjamin
logistik dan peralatan yang dibutuhkan tepat waktu, tepat tempat, tepat
jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan, tepat sasaran berdasarkan skala
prioritas dan standar pelayanan ketika terjadi bencana.
20. Untuk penguatan kapasitas Deputi Logistik dan Pelaralatan BNPB
dalam menjawab tantangan penanggulangan bencana dibutuhkan Deputi
yang visioner dan inovatif yang tidak terjebak dengan kebiasaan
rutinitas tetapi selalu berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan
positif sehingga mampu memerankan diri yang dapat menjadi motor
penggerak utama pengurangan risiko bencana dalam rangka
mendukung terwujudnya agenda Nawa Cita ke-7 yaitu meningkatkan
kemandirian ekonomi. Oleh karena itu visi Deputi Logistik dan Peralatan
yang perlu dibangun adalah :“Mewujudkan Deputi Logistik dan
Peralatan BNPB Sebagai Motor Pengerak Utama Pengurangan
Risiko Bencana Dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian
Ekonomi.”
b. Inovasi
Untuk menjamin logistik dan peralatan yang dibutuhkan tepat
waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan, tepat
sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan ketika terjadi
bencana dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka
diperlukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan semua potensi
sumberdaya yang tersedia.
Selama ini Deputi Logistik BNPB dalam memberikan dukungan
logistik dan peralatan, baik pada fase pra bencana, saat bencana
maupun pasca bencana dengan cara mengirim langsung ke wilayah
terjadinya bencana sehingga banyak ditemui permasalahan antara lain
yaitu : terjadinyaketidaksesuaian dalam distribusi logistik, kelebihan stock
barang untuk kebutuhan yang tidak mendesaksementara barang yang
mendesak dibutuhkan justru mengalami kekurangan. Disamping itu
dukungan stock logistik pangan yang dikirm ke daerah-daerah dalam
rangka kesiap siagaan bencana jika terlalu lama disimpan menjadi
kaludauarsa (ekspayer) dan rusak untuk sandang sehingga ini menjadi
pemborosan keuangan Negara.
Ke depan sistembantuan logistik dan peralatan penang-
gulangan bencana perlu dilakukan inovasi perubahan, dengan strategi
antara lain sebagai berikut :
21. 1. Pengadaan logistik dan peralatan bantuan sedapat mungkin
berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal, dengan cara
membeli logistik dan peralatan bantuan dari pelaku ekonomi lokal,
khususnya para pelaku ekonomi menengah ke bawah. Hal ini
akan mendorong perputaran ekonomi lokal menjadi stabil. Strategi
seperti ini sangat efektif dan efisien karena selain memungkinkan
bisa cepat tiba di lokasi bencana, kita juga tidak direpotkan oleh
sulitnya masalah transportasi ;
2. Ragam logistik bantuan terutama untuk makanan dan sandang
hendaknya menyesuaikan dengan kultur yang berlaku
dimasyarakat korban bencana ;
Selanjutnya, khusus dukungan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang selama ini bersumber dari APBN (BNPB)
untuk menjamin tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas,
tepat kebutuhan dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan
standar pelayanan serta memungkinkan terjadinya pemberdayaan
ekonomi lokal, maka pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan
bencana perlu deserahkan kepada daerah rawan bencana melalui tugas
pembantuan dan dekonsentrasi khususnya untuk buffer stock.
Kemudian, terkait dengan dukungan logistik dan peralatan dalam
penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD
(Provinsi, Kabupaten/Kota), maka sejak lahirnya UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dimana semua desa mempunyai APBDes dengan
sumber keuangan utama berasal dari Dana Desa (APBN) dan Alokasi
Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota yang jumlahnya relative cukup memadai. Dengan
adanya APBDes, BNPB melalui Deputi Logistik dan Peralatan perlu
melakukan inovasi terobosan melalui sinkronisasi regulasi pedoman
penyusunan APBDes dengan Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT
agar setiap tahun anggaran untuk desa yang termasuk rawan bencana
perlu dianggarkan dana tidak terduga/dana siap pakai sesuai dengan
tingkat ancaman bencana, sehingga percepatan menuju desa tangguh
bencana segera terwujud.
22. 2.2. Peran Kepemimpinan Deputi Logistik dan Peralatan Dalam Urusan PB
Peranan pimpinan dalam suatu organisasi itu sangatlah penting
karena keberadaan pimpinan yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah
satu ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi.Salah satu tugas
atau peran piminan yaitu harus bisa mengelola konflik dalam organisasi yang
dipimpinnya sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan
tidak ada yang merasa dirugikan. Pimpinan adalah seseorang yang bekerja
melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna
mencapai sasaran organisasi. Posisi pimpinan menjadi sangat krusial, oleh
karena itu seorang pemimpindiharapkan mempunyai peranan dalam
meningkatkan serta menjaga keseimbangan dalam organisasi.
Berbagai kemampuan tersebut memang harus dimiliki oleh seorang
pimpinan.Apalagi, tantangan sebagai pimpinan tidaklah ringan. Pertama,
implemetansi organisasi memerlukan proses transformasi baik proses
perkembangan suatu organisasi. Di sini informasi adalah hasil pengolahan
data yang relevansinya sangat tergantung kepada waktu.Kedua, kesiapan
SDM untuk dapat memanfaatkan peluang yang memerlukan pengembangan
kompetensi baru dan disiplin.Ketiga, pengelolaan perubahan (change
management) baik yang sifatnya sistemik maupun ad hoc.
Selanjutnya bagaimana kepemimpinan yang diperlukan dalam konteks
penanggulangan bencana, khususnya Kedeputian Logistik dan Peralatan
BNPB ?Pertanyaan dimaksud relevan dengan kedudukan tugas dan fungsi
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB. Pemerintah telah membentuk Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada aras pusat, dengan
struktur sampai pada BPBD pada provinsi dan kabupaten/kota. Seorang
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB harus mampu bersinergi dalam
penanggulangan bencana, sebab dampak bencana sangat luas.Tidak
mungkin penanganannya hanya melibatkan beberapa instansi.Justeru
penanggulangan bencana melibatkan berbagai sektor sesuai tugas pokok
dan fungsi instansi yang kita harapkan agar berbagai kelambanan,
kelemahan yang pernah kita alami pada kejadian bencana di masa lampau
yang ujung-ujungnya korban bencana kurang tertangani baik, jangan
terulang lagi.
23. Pentingnya kepemimpinan Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB
dalam penanggulangan bencana mengingatkan apa yang dikatakan
Crysostomus: “seseorang tidak mahir tidak akan pernah diminta untuk
menjadi nakoda kapal dagang yang bermuatan barang-barang berharga agar
dapat mengarungi samudera yang penuh rintangan dan dapat tiba di tempat
tujuan dengan selamat”. Seorang pemimpin yang berkecimpung dengan
persoalan penanggulangan bencana harus juga nakoda dengan kualifikasi
mahir plus dengan muatan spritualitas bermoral dan beretika agar para
korban yang terhempas akibat bencana tidak makin terhempas.Pemimpin
tidak usah seorang superman, namun manager yang baik. Pemimpin yang
menghormati publik, para korban, dan takut kepada Tuhan.
2.3. Tugas Koordinasi Yang Dibutuhkan Deputi Logistik dan Peralatan
BNPB Dalam Penanggulangan Bencana.
Dalam penanggulangan bencana (tanggap darurat), terutama dalam
pemberian bantuan/ dukungan logistik bukan hanya dukungan yang berasal
dari BNPB, tetapi juga dari berbagai kementerian seperti Kemenkes, Kemen
PU dan PR, Kemensos, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta bantuan
asing.
Kita sering mendengar kata koordinasi, koordinasikan, mengkoor-
dinasikan dan sejenisnya. Kata koordinasi sering sekali diucapkan, namun
pada kenyataannya sulit sekali untuk dijalankan., di beberapa tempat
bencana masih sering terjadi kekacauan pendiistribusian logistik karena
kurangnya koordinasi antara pihak yang berwenang, pemberi bantuan
maupun masyarakat yang terkena dampak bencana. Kita bisa melihat dari
televisi ataupun membaca dari koran, banyak sekali keluhan dari masyarakat
yang mengungsi di beberapa titik evakuasi bahwa mereka belum menerima
bantuan, padahal di lain pihak kita bisa melihat bahwa banyak sekali bantuan
yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah ke mana saja bantuan yang
telah diberikan dan kenapa masih saja banyak masyarakat mengeluh belum
mendapatkan bantuan? Ternyata banyak sekali bantuan yang menumpuk di
posko dan belum diberikan kepada masyarakat karena kurangnya
koordinasi.
24. Sesaat setelah terjadi bencana, banyak pihak baik secara individual
maupun organisasi dan juga dari badan-badan pemerintah yang segera
terjun ke lokasi dan memberikan bantuan kemanusian.Semua pihak yang
memberikan bantuan itu masing-masing datang dengan kepentingannya
sendiri sehingga sering sekali terjadinya persaingan prioritas.
Dari kondisi di atas di sinilah perlu peningkatan tugas/ peran Deputi
Logistik dan Peralatan BNPB untuk mengkordinasikan dan mengendalikan
semua dukungan dan bantuan logistik yang diberikan kepada masyarakat
yang terkena dampak bencana, harus satu pintu yaitu BNPB melalui Deputi
Logistik dan Peralatan, dan bantuan logistik lokal melalui BPBD yang
semuanya masuk melalui pintu pos komando di lokasi bencana.
2.4. Kebutuhan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Dalam Upaya
Percepatan Pemenuhan/Pencapaian Target RPJM.
Untuk mempercepat pemenuhan/pencapaian target RPJM khususnya
dalam upaya pengurangan indeks risiko bencana, maka Deputi Logistik dan
Peralatan BNPB membutuhkan, antara lain :
1. Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah (Provinsi/Kab/Kota)
Dalam Pengurangan Risiko Bencana,
2. Identifikasi Konflik Kewenangan Daerah Melalui Evaluasi Perda Tentang
Penanggulangan Bencana dan Perda lainnya terkait dengan
penanggulangan bencana di daerah,
3. Singkronisasi aturan terkait dengan perencanaan dan penggunaan
anggaran kebencanaan dalam APBD,
4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor terkait pemerintahan
daerah bidang penanggulangan bencana,
5. Penyusunan Permendagri tentang Standar Pelayanan Minimal dalam
bidang Pengurangan Risiko Bencana,
6. Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah (Provinsi/Kab/Kota)
Dalam Pengurangan Risiko Bencana,
7. Penyusunan pedoman penetapan keadaan darurat bencana oleh kepala
daerah.
25. 2.5. Issue-Issue Kebencanaan
Salah satu isu keamanan non tradisional yang menjadi topik
pembicaraan penting di ASEAN adalah isu mengenai bencana alam.Isu
bencana ini telah menjadi fokus isuyang dibicarakan dari mulai pertemuan
tingkat pejabat tinggi, tingkat menteri sampaiKTT Asean. Isu bencana
menjadi topik yang diangkat terkait dengan upayapenanganannya dari mulai
kesiapsiagaan, tanggap darurat sampai pemulihan bencana.
Masalah bencana alam merupakan suatu tantangan global yang
mendapatkanperhatian khusus dari para Pemimpin ASEAN. Menanggapi
fenomena bencana alam para pemimpin ASEAN sepakat untuk lebih
mengintensifkan kerjasamanya dalam menanggulangi berbagai
permasalahan di bidang bencana, baik yang terjadi di tingkat nasional,
regional maupun global.
Babak baru dalam kerjasama di bidang penanganan bencana dimulai
ketikamekanisme pengelolaan kerjasamanya ditingkatkan dari tingkat
kelompok ahli menjadi komite penuh ASEAN pada tingkat pejabat senior.
Kerjasama ini dianggap penting, terkait kecenderungan peningkatan jumlah
bencana di kawasan ASEAN. Hal ini dipicu karena Negara anggota ASEAN
terletak di kawasan rawan bencana, seperti banjir, kekeringan, tanah
longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan asap.
26. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian ekonomi melalui
pengurangan indeks risiko bencana, khususnya melalui dukungan logistik
dan peralatan penanggulangan bencana, maka BNPB melalui Deputi Logistik
dan Peralatan perlu menjamin logistik dan peralatan diberikan tepat waktu,
tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran
berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan serta memungkinkan
terjadinya pemberdayaan ekonomi lokal.
Disamping itu pula, harmonisasi, singkronisasi kebijakan dan
koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait dengan dukungan
logistik baik secara nasional maupun daerah perlu semakin ditingkatkan agar
korban bencana yang terhempas tidak semakin terhempas.
3.2. Rekomendasi
1. Perlu mendekatkan logistik dan peralatan penanggulangan bencana ke
titik-titik lokasi rawan bencana (buffer stock) ;
2. Pengadaan logistik dan peralatan bantuan sedapat mungkin berdampak
pada pemberdayaan ekonomi lokal ;
3. Perlu segera sinkronisasi kebijakan penyusunan APB Desa dengan
Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT dalam rangka mewujudkan
Desa Tangguh Bencana ;
4. Deputi Logistik dan Peralatan BNPB untuk mengkoordinasikan dan
mengendalikan semua dukungan dan bantuan logistik yang diberikan
kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, harus satu pintu
yaitu BNPB melalui Deputi Logistik dan Peralatan, dan bantuan logistik
lokal melalui BPBD yang semuanya masuk melalui pintu pos komando di
lokasi bencana,
5. Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah (Provinsi/Kab/Kota)
Dalam Pengurangan Risiko Bencana,
6. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor terkait pemerintahan
daerah bidang penanggulangan bencana.
27. DEPUTI LOGISTIK DAN PERALATAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
KEMANDIRIAN EKONOMI
MELALUI PENGELOLAAN BENCANA
Oleh :
Nopian Andusti, S.E.,M.T
Oleh :
Nopian Andusti, S.E.,M.T
Disusun Dalam Rangka Mengikuti Seleksi JPT-Madya
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
JAKARTA, MARET 2016
28. Kekayaan Alam Yang
Berlimpah, Tanah yang
luas, subur, dan kaya
mineral dan SD Laut
Kekayaan Alam Yang
Berlimpah, Tanah yang
luas, subur, dan kaya
mineral dan SD Laut
Gempa Bumi, Tsunami,
Tanah Longsor, Banjir dan
Gunung Meletus
Gempa Bumi, Tsunami,
Tanah Longsor, Banjir dan
Gunung Meletus
AncamanAncaman
BencanaBencana
AlamAlam
AncamanAncaman
BencanaBencana
AlamAlam
AnugerahAnugerahAnugerahAnugerah
PENDAHULUAN
Pengurangan Indeks
Risiko Bencana Untuk
Mendukung Peningkatan
Kemandirian Ekonomi
Pengurangan Indeks
Risiko Bencana Untuk
Mendukung Peningkatan
Kemandirian Ekonomi
Kekayaan Alam Yang
Berlimpah, Tanah yang
luas, subur, dan kaya
mineral dan SD Laut
Kekayaan Alam Yang
Berlimpah, Tanah yang
luas, subur, dan kaya
mineral dan SD Laut
AnugerahAnugerahAnugerahAnugerah
PenguranganPengurangan
IndeksIndeks RRisikoisiko
BencanaBencana
PenguranganPengurangan
IndeksIndeks RRisikoisiko
BencanaBencana
29. “Bagaimana Meningkatkan Kapasitas Deputi
Logistik dan Peralatan BNPB ke- Depan Dalam
Mendukung Peningkatan Kemandirian Ekonomi
Melalui Pengelolaan Bencana ?”
“Bagaimana Meningkatkan Kapasitas Deputi
Logistik dan Peralatan BNPB ke- Depan Dalam
Mendukung Peningkatan Kemandirian Ekonomi
Melalui Pengelolaan Bencana ?”
30. Ruang Lingkup
1. Visi dan Inovasi Deputi Logistik dan Peralatan ;
2. Peran kepemimpinan Deputi Logistik dan Peralatan
dalam Penanggulangan Bencana ;
3. Tugas koordinasi Deputi Logistik dan Peralatan dalam
Penanggulangan Bencana ;
4. Peran Deputi Logistik dan Peralatan dalam
percepatan memenuhi/ mencapai RPJM ;
5. Issue-issue terkait dengan kebencanaan baik
kawasan Indonesia, regional Asean maupun kawasan
global
1. Visi dan Inovasi Deputi Logistik dan Peralatan ;
2. Peran kepemimpinan Deputi Logistik dan Peralatan
dalam Penanggulangan Bencana ;
3. Tugas koordinasi Deputi Logistik dan Peralatan dalam
Penanggulangan Bencana ;
4. Peran Deputi Logistik dan Peralatan dalam
percepatan memenuhi/ mencapai RPJM ;
5. Issue-issue terkait dengan kebencanaan baik
kawasan Indonesia, regional Asean maupun kawasan
global
31. Tujuan
bertujuan untuk menemukenali suatu
terobosan yang perlu dilakukan
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
dalam menjawab tantangan
persoalan-persoalan pengelolaan
bencana khususnya dalam bidang
dukungan logisitik dan peralatan
penanggulangan bencana dalam
mendukung peningkatan
kemandirian ekonomi.
bertujuan untuk menemukenali suatu
terobosan yang perlu dilakukan
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
dalam menjawab tantangan
persoalan-persoalan pengelolaan
bencana khususnya dalam bidang
dukungan logisitik dan peralatan
penanggulangan bencana dalam
mendukung peningkatan
kemandirian ekonomi.
32. PEMBAHASAN
Visi dan Inovasi
a. Visi :
menekan indeks risiko bencana
dan penggurangan dampak
negatif yang ditimbulkan dari
suatu kejadian bencana :
Visi dan Inovasi
a. Visi :
menekan indeks risiko bencana
dan penggurangan dampak
negatif yang ditimbulkan dari
suatu kejadian bencana :
33. dengan cara menjamin logistik dan peralatan yang
dibutuhkan tepat waktu, tepat tempat, tepat
jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan, tepat
sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar
pelayanan ketika terjadi bencana.
Untuk :
“Mewujudkan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
Sebagai Motor Pengerak Utama Pengurangan Risiko
Bencana Dalam Mendukung Peningkatan
Kemandirian Ekonomi.”
Untuk :
34. a. Inovasi :
Pengadaan logistik dan peralatan bantuan
sedapat mungkin berdampak pada
pemberdayaan ekonomi lokal, dengan cara
membeli logistik dan peralatan bantuan dari
pelaku ekonomi lokal, khususnya para pelaku
ekonomi menengah ke bawah. Hal ini akan
mendorong perputaran ekonomi lokal menjadi
stabil. Strategi seperti ini sangat efektif dan
efisien karena selain memungkinkan bisa cepat
tiba di lokasi bencana, kita juga tidak direpotkan
oleh sulitnya masalah transportasi ;
a. Inovasi :
Pengadaan logistik dan peralatan bantuan
sedapat mungkin berdampak pada
pemberdayaan ekonomi lokal, dengan cara
membeli logistik dan peralatan bantuan dari
pelaku ekonomi lokal, khususnya para pelaku
ekonomi menengah ke bawah. Hal ini akan
mendorong perputaran ekonomi lokal menjadi
stabil. Strategi seperti ini sangat efektif dan
efisien karena selain memungkinkan bisa cepat
tiba di lokasi bencana, kita juga tidak direpotkan
oleh sulitnya masalah transportasi ;
35. Ragam logistik bantuan terutama untuk
makanan dan sandang hendaknya
menyesuaikan dengan kultur yang berlaku
dimasyarakat korban bencana.
Ragam logistik bantuan terutama untuk
makanan dan sandang hendaknya
menyesuaikan dengan kultur yang berlaku
dimasyarakat korban bencana.
36. khusus dukungan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang selama ini
bersumber dari APBN (BNPB) untuk menjamin
tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat
kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran
berdasarkan skala prioritas dan standar
pelayanan serta memungkinkan terjadinya
pemberdayaan ekonomi lokal, maka pengadaan
logistik dan peralatan penanggulangan bencana
perlu deserahkan kepada daerah rawan bencana
melalui tugas pembantuan dan dekonsentrasi
khususnya untuk buffer stock
khusus dukungan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang selama ini
bersumber dari APBN (BNPB) untuk menjamin
tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat
kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran
berdasarkan skala prioritas dan standar
pelayanan serta memungkinkan terjadinya
pemberdayaan ekonomi lokal, maka pengadaan
logistik dan peralatan penanggulangan bencana
perlu deserahkan kepada daerah rawan bencana
melalui tugas pembantuan dan dekonsentrasi
khususnya untuk buffer stock
37. BNPB melalui Deputi Logistik dan Peralatan
perlu melakukan inovasi terobosan melalui
sinkronisasi regulasi pedoman penyusunan
APBDes dengan Kementerian Desa,
Transmigrasi dan PDT agar setiap tahun
anggaran untuk desa yang termasuk rawan
bencana perlu dianggarkan dana tidak
terduga/dana siap pakai sesuai dengan tingkat
ancaman bencana, sehingga percepatan
menuju desa tangguh bencana segera terwujud.
BNPB melalui Deputi Logistik dan Peralatan
perlu melakukan inovasi terobosan melalui
sinkronisasi regulasi pedoman penyusunan
APBDes dengan Kementerian Desa,
Transmigrasi dan PDT agar setiap tahun
anggaran untuk desa yang termasuk rawan
bencana perlu dianggarkan dana tidak
terduga/dana siap pakai sesuai dengan tingkat
ancaman bencana, sehingga percepatan
menuju desa tangguh bencana segera terwujud.
38. Kepemimpinan Deputi Logistik dan Peralatan dalam
PB :
Peranan pemimpin dalam suatu organisasi itu
sangatlah penting karena keberadaan pimpinan
yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah
satu ujung tombak dari keberhasilan dalam
berorganisasi ;
kepemimpinan yang diperlukan dalam konteks
penanggulangan bencana, khususnya Kedeputian
Logistik dan Peralatan BNPB adalah seorang
Deputi yang mampu bersinergi dalam
penanggulangan bencana, sebab dampak
bencana sangat luas ;
Kepemimpinan Deputi Logistik dan Peralatan dalam
PB :
Peranan pemimpin dalam suatu organisasi itu
sangatlah penting karena keberadaan pimpinan
yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah
satu ujung tombak dari keberhasilan dalam
berorganisasi ;
kepemimpinan yang diperlukan dalam konteks
penanggulangan bencana, khususnya Kedeputian
Logistik dan Peralatan BNPB adalah seorang
Deputi yang mampu bersinergi dalam
penanggulangan bencana, sebab dampak
bencana sangat luas ;
39. Seorang pemimpin yang berkecimpung dengan
persoalan penanggulangan bencana harus juga
nakoda dengan kualifikasi mahir plus dengan
muatan spritualitas bermoral dan beretika agar
para korban yang terhempas akibat bencana
tidak makin terhempas. Pemimpin tidak usah
seorang superman, namun manager yang baik.
Pemimpin yang menghormati publik, para
korban, dan takut kepada Tuhan.
Seorang pemimpin yang berkecimpung dengan
persoalan penanggulangan bencana harus juga
nakoda dengan kualifikasi mahir plus dengan
muatan spritualitas bermoral dan beretika agar
para korban yang terhempas akibat bencana
tidak makin terhempas. Pemimpin tidak usah
seorang superman, namun manager yang baik.
Pemimpin yang menghormati publik, para
korban, dan takut kepada Tuhan.
40. Tugas Koordinasi Yang Dibutuhkan Deputi
Logistik dan Peralatan BNPB Dalam
Penanggulangan Bencana :
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
mengkoordinasikan dan mengendalikan
semua dukungan dan bantuan logistik yang
diberikan kepada masyarakat yang terkena
dampak bencana, harus satu pintu yaitu BNPB
melalui Deputi Logistik dan Peralatan, dan
bantuan logistik lokal melalui BPBD yang
semuanya masuk melalui pintu pos komando
di lokasi bencana.
Tugas Koordinasi Yang Dibutuhkan Deputi
Logistik dan Peralatan BNPB Dalam
Penanggulangan Bencana :
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
mengkoordinasikan dan mengendalikan
semua dukungan dan bantuan logistik yang
diberikan kepada masyarakat yang terkena
dampak bencana, harus satu pintu yaitu BNPB
melalui Deputi Logistik dan Peralatan, dan
bantuan logistik lokal melalui BPBD yang
semuanya masuk melalui pintu pos komando
di lokasi bencana.
41. Kebutuhan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB
Dalam Upaya Percepatan Pemenuhan/Pencapaian
Target RPJM :
1.Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan
Daerah (Provinsi/Kab/Kota) Dalam
Pengurangan Risiko Bencana,
2.Identifikasi Konflik Kewenangan Daerah
Melalui Evaluasi Perda Tentang
Penanggulangan Bencana dan Perda lainnya
terkait dengan penanggulangan bencana di
daerah,
3.Singkronisasi aturan terkait dengan
perencanaan dan penggunaan anggaran
kebencanaan dalam APBD,
1.Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan
Daerah (Provinsi/Kab/Kota) Dalam
Pengurangan Risiko Bencana,
2.Identifikasi Konflik Kewenangan Daerah
Melalui Evaluasi Perda Tentang
Penanggulangan Bencana dan Perda lainnya
terkait dengan penanggulangan bencana di
daerah,
3.Singkronisasi aturan terkait dengan
perencanaan dan penggunaan anggaran
kebencanaan dalam APBD,
42. 4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan
sektor terkait pemerintahan daerah bidang
penanggulangan bencana,
5. Penyusunan Permendagri tentang Standar
Pelayanan Minimal dalam bidang
Pengurangan Risiko Bencana,
6. Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan
Daerah (Provinsi/Kab/Kota) Dalam
Pengurangan Risiko Bencana,
7. Penyusunan pedoman penetapan keadaan
darurat bencana oleh kepala daerah.
4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan
sektor terkait pemerintahan daerah bidang
penanggulangan bencana,
5. Penyusunan Permendagri tentang Standar
Pelayanan Minimal dalam bidang
Pengurangan Risiko Bencana,
6. Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan
Daerah (Provinsi/Kab/Kota) Dalam
Pengurangan Risiko Bencana,
7. Penyusunan pedoman penetapan keadaan
darurat bencana oleh kepala daerah.
43. Issue-Issue Kebencanaan :
Salah satu isu keamanan non tradisional yang
menjadi topik pembicaraan penting di ASEAN
adalah isu mengenai bencana alam. Masalah
bencana alam merupakan suatu tantangan
global yang mendapatkan perhatian khusus
dari para Pemimpin ASEAN. Menanggapi
fenomena bencana alam para pemimpin
ASEAN sepakat untuk lebih mengintensifkan
kerjasamanya dalam menanggulangi berbagai
permasalahan di bidang bencana, baik yang
terjadi di tingkat nasional, regional maupun
global
Salah satu isu keamanan non tradisional yang
menjadi topik pembicaraan penting di ASEAN
adalah isu mengenai bencana alam. Masalah
bencana alam merupakan suatu tantangan
global yang mendapatkan perhatian khusus
dari para Pemimpin ASEAN. Menanggapi
fenomena bencana alam para pemimpin
ASEAN sepakat untuk lebih mengintensifkan
kerjasamanya dalam menanggulangi berbagai
permasalahan di bidang bencana, baik yang
terjadi di tingkat nasional, regional maupun
global
44. PENUTUP
1.Deputi Logistik dan Peralatan perlu menjamin
logistik dan peralatan diberikan tepat waktu,
tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas,
tepat kebutuhan dan tepat sasaran
berdasarkan skala prioritas dan standar
pelayanan serta memungkinkan terjadinya
pemberdayaan ekonomi lokal.
2.harmonisasi, singkronisasi kebijakan dan
koordinasi antar pemangku kepentingan yang
terkait dengan dukungan logistik baik secara
nasional maupun daerah perlu semakin
ditingkatkan agar korban bencana yang
terhempas tidak semakin terhempas.
KESIMPULAN :
1.Deputi Logistik dan Peralatan perlu menjamin
logistik dan peralatan diberikan tepat waktu,
tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas,
tepat kebutuhan dan tepat sasaran
berdasarkan skala prioritas dan standar
pelayanan serta memungkinkan terjadinya
pemberdayaan ekonomi lokal.
2.harmonisasi, singkronisasi kebijakan dan
koordinasi antar pemangku kepentingan yang
terkait dengan dukungan logistik baik secara
nasional maupun daerah perlu semakin
ditingkatkan agar korban bencana yang
terhempas tidak semakin terhempas.
45. Rekomendasi :
1. Perlu mendekatkan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana ke titik-titik lokasi
rawan bencana (buffer stock) ;
2. Pengadaan logistik dan peralatan bantuan
sedapat mungkin berdampak pada
pemberdayaan ekonomi lokal ;
3. Perlu segera sinkronisasi kebijakan
penyusunan APB Desa dengan Kementerian
Desa, Transmigrasi dan PDT dalam rangka
mewujudkan Desa Tangguh Bencana ;
1. Perlu mendekatkan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana ke titik-titik lokasi
rawan bencana (buffer stock) ;
2. Pengadaan logistik dan peralatan bantuan
sedapat mungkin berdampak pada
pemberdayaan ekonomi lokal ;
3. Perlu segera sinkronisasi kebijakan
penyusunan APB Desa dengan Kementerian
Desa, Transmigrasi dan PDT dalam rangka
mewujudkan Desa Tangguh Bencana ;
46. 4. Deputi Logistik dan Peralatan BNPB untuk
mengkoordinasikan dan mengendalikan semua
dukungan dan bantuan logistik yang diberikan
kepada masyarakat yang terkena dampak
bencana, harus satu pintu yaitu BNPB melalui
Deputi Logistik dan Peralatan, dan bantuan
logistik lokal melalui BPBD yang semuanya masuk
melalui pintu pos komando di lokasi bencana,
5. Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah
(Provinsi/Kab/Kota) Dalam Pengurangan Risiko
Bencana,
6. Harmonisasi peraturan perundang-undangan
sektor terkait pemerintahan daerah bidang
penanggulangan bencana.
4. Deputi Logistik dan Peralatan BNPB untuk
mengkoordinasikan dan mengendalikan semua
dukungan dan bantuan logistik yang diberikan
kepada masyarakat yang terkena dampak
bencana, harus satu pintu yaitu BNPB melalui
Deputi Logistik dan Peralatan, dan bantuan
logistik lokal melalui BPBD yang semuanya masuk
melalui pintu pos komando di lokasi bencana,
5. Pemetaan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah
(Provinsi/Kab/Kota) Dalam Pengurangan Risiko
Bencana,
6. Harmonisasi peraturan perundang-undangan
sektor terkait pemerintahan daerah bidang
penanggulangan bencana.
47. BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
SEKRETARIAT UTAMA
Gedung GRAHA BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Tirnur 13120
:" Websile'. http//www.bnpb.go.id
Nomor
Lampiran
Perihal
7,t,z 1
gx11 1(PI 03 I 20 1 6
1 (satu) lembar
Undangan
4 Maret 2016
Kepada Yth.
Daftar Nama Terlampir
Dalam rangka pelaksanaan Tes Wawancara dan Presentasi Penulisan
Makalah seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kami mengundang Bapak/lbu pada:
Hari : Kamis, Jumat dan Senin
Tanggal : 10,11 dan 14 Maret2016
Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.4 Gedung GRAHA BNPB
Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan dapat hadir tepat pada
waktunya.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.
i, MSCE.
198603 1 013
48. Lampiran Undangan
Nomor : alz /UM/KP/0312016
Tanggal : z{ Maret 2016
Jadwal Tes Wawancara dan Presentasi Penulisan Makalah
Hari : Kamis, 10 Maret 2016
No Nama Jabatan Waktu
C) Nopian Andusti, S.E., MT JPT Madya 09.00 wlB
2 lr. Pudio Hardiianto, M.A J PT Madva 10.00 wtB
3 Dr. Hartoyo, S.H., M.Hum.. M.Si J PT Madva 11.00 wtB
4 Yolak, S.E.. M.M JPT Madva 13.00 wtB
5 Rudi Phadmanto, AK., MBA JPT Madva 14.00 wtB
6 T.R Fahsu! Falah, S.Sos., M.Si JPT Pratama 15.00 wrB
7 Dicky Fabrian, S.H., LL.M JPT Pratama 16.00 wtB
Hari 11 Maret 2016
No Nama Jabatan Waktu
1 lr. Rifai, MBA JPT Madya 09.00 wtB
2 lr. Medi Herlianto, CES JPT Madva 10.00 wrB
3 lr. Sri Widayani, M.M JPT Madva 11.00 wtB
4 Drs. Gatot Satria Wijaya S, M.Si JPT Pratama 14.00 wtB
5 Tavip Joko Prahoro, S.E.. M.M JPT Pratama 15.00 wtB
6 lr. Harun Sunarso, M.Si JPT Pratama 16.00 wrB
Hari : Senan, 14 Maret 2016
No Nama Jabatan Waktu
1 Dr. lr. Agus Wibowo, M.Sc JPT Pratama 09.00 wtB
2 Johny Sumbunq. SKM., M.Kes JPT Pratama 10.00 wtB
3 lr. Afr.ial Rosva, MA JPT Pratama 11.00 wlB
4 Jannransah, S.Pd., M.Ap., M.M JPT Pratama 13.00 wtB
5 lr. R. Hutomo, M.Eng JPT Pratama 14.00 wtB
6 lr. lbnu Asur., M.M JPT Pratama 15.00 wtB
7 Dra. Prasinta Dewi, MAP JPT Pratama 16.00 wtB
