SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa,
diharapkan peserta dapat:
1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
2. Memahami Teknik Penyusunan RPJM Desa
3. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP
Desa.
SUB POKOK
BAHASAN
: 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. TEKNIK PENYUSUNAN RPJM DESA
3. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP
DESA.
WAKTU : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
SUB POKOK BAHASAN : 3.1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan pengertian dam tujuan perencanaan pembangunan desa
dengan benar;
2. Menjelaskan prinsip perencanaan pembangunan desa dengan benar;
3. Menjelaskan siklus perencanaan pembangunan desa dengan benar;
4. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan benar;
5. Menjelaskan pengertian, mekanisme dan hasil monitoring perencanaan
pembangunan desa dengan benar.
WAKTU : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Pangkat/Golongan
Pendidikan Terakhir
Diklat Struktural
Diklat Teknis Fungsional
Pengalaman Jabatan
Jabatan Sekarang
Isteri
Anak
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,MSP
Bengkulu Selatan, 07-11-1967
Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010
S2 Perenc. Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995
Adum, Adumla, SPAMA dan PIM II (LAN Jakarta)
a.TOT Manajemen Pemdes (Kemendagri)
b.TOF Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri)
c. PPNS Bidang Perdagangan (Pusdik Reskrim)
d.AMDAL A – C (UGM, UNS)
e.Sistem Industri IV (Kemenprind)
f.Ekonomi Perdagangan (Kemendag), dll.
Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB,
Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM
SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan (Eselon IIb)
Asmeri Yosita, S.E
Alvalif Ilham Ganesha
BIODATA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 5
MEMBANGUN KEDAULATAN DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK
MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT,
TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 6
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 7
TURUANAN
TURUNAN
RPJM DESA + RKP DESA
PRODUK
LANDASAN HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Proses Tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan
Unsur Masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
Proses Tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan
Unsur Masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9
PENGANTAR
Prinsip2 PPD a.l.:
1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa
dan dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga
Kemasyarakatan.
3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa
4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa
c. Keuangan Desa
d. Profil Desa
e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10
PERMENDAGRI 66/2007
(PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)
PERMENDAGRI 114/2014
(PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun
PERUBAHAN
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun ;
 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 12
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
 Dalam rangka perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pemerintah Desa
me-laksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 13
PERMENDAGRI 114/2014
 RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa ;
 RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa
pada bulan Juli tahun berjalan.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014
1. Acuan UU 32/2004 Tetang
Pemerintah Daerah
2. UU 25/2004 Tentang SPPN
3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah
Desa
4. Permendagri 66/2007 Tentang
Perencanaan Desa
5. Musrembang Menyusun RPJMDes
5 tahunan dan RKP Desa tahunan
6. Perencanaan dan Usulan Program
pemerintah desa dan masysarakat
desa jarang diakomodir kebijakan
perencanaan pembangunan tingkat
daerah
7. APBD Tidak banyak untuk
membiayai program /proyek
daerah dan desa hanya sebagai
fokus bukan sebagai
pertanggungjawaban
1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepada
kepala desa untuk mengurus
rumah tangganya sendiri membuat
perencanaan pembangunan sesuai
kewenangan (minimal 2
kewenanagan yaitu kewenagan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa)
4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan
RKP Desa merupakan penjabaran
RPJMDes untuk jangka waktu 1
tahun
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
JENIS FORUM KELUARA
N
HAKEKAT PRODUK
HUKUM
Perencan
aan 6
tahunan
Musyawarah
Desa RPJMDesa
dan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RPJMDesa -Visi Misi Kades
-Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
-Arah Kebijakan
Keuangan Desa
-Arah Kebijakan Umum
Desa
Perdes
tentang
RPJMDesa
Perencan
aan
Tahunan
Desa
Musyawarah
Desa dan
Musyawara
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RKPDesa 1. Penjabaran
RPJMdesa untuk
Jangka Waktu 1
Tahun yang Memuat:
a. Kegiatan Yangt
didanai APBdesa
terutama berdasar
kewenangan lokal
berskala desa.
Perdes
tentang
RKPDesa
JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU 25 2004 UU 6 TH
2014
D
E
S
A
D
A
E
R
A
H
RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes
PERMENDAGRI 114 TH
2014
Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun
sebelumnya
2. Siklus Perencanan dimulai dengan
Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
3. Kegiatan pembuatan RPJMDesa sebelum
bulan oktober
4. Bulan Oktober hingga Desember
mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa
menjadi Dokumen APBDesa
5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga
Desember
6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap
Semester yaitu bulan juli dan januari
SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN
RPJMDesa dan RKPDesa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Jun-SeptJun-Sept
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des
Laporan & Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Perenc
Kab/Kota
APBDes – P
Siklus
Perencanaan
Pembangunan
Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik
Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial
Yang Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah,
Provinsi, Kabupaten/Kota
1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik
Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial
Yang Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah,
Provinsi, Kabupaten/Kota
Syarat perubahan RPJMDes dan RKP DesaSyarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Pembahasan VISI dan Misi
2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan
3. Memisahkan usulan program berskala desa
dan skala kabupaten
4. Pembahasan draft Raperdes
5. Penandatanganan berita acara
6. Memilih delegasi desa untuk forum
musrembang Kecamatan
AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN
DESA-RPJM
AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN
DESA-RPJM
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
 Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form
1
 Tahap Pelaksanaan, menilai :
a.Pengadaan :
1.Barang/Jasa
2.Bahan/Material
3.Tenaga kerja
b.Pengelolaan Administrasi Keuangan
c.Pengiriman Bahan/Material
d.Pembayaran Upah
e.Kualitas Hasil Kegiatan
 Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form
1
 Tahap Pelaksanaan, menilai :
a.Pengadaan :
1.Barang/Jasa
2.Bahan/Material
3.Tenaga kerja
b.Pengelolaan Administrasi Keuangan
c.Pengiriman Bahan/Material
d.Pembayaran Upah
e.Kualitas Hasil Kegiatan
Pemantauan oleh MasyarakatPemantauan oleh Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
a. Memantau dan mengawasi rencana
pelaksanaan pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan
rencana pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan
(31 Des) dan penyerapan APBDes
a. Memantau dan mengawasi rencana
pelaksanaan pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan
rencana pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan
(31 Des) dan penyerapan APBDes
Pemantauan Bupati/Walikota
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau
Dilaksanakan/
dokumen
Tidak dilaksanakan/
tidak ada dokumen
Keterangan
(penjelasan bila
tidak dilaksanakan)
1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
2 Pendataan potensi dan masalah di Desa
3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa
6 Rancangan RPJM Desa
7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa
8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa
9 Dokumen pagu indikatif desa
10 Rancangan RKP Desa
11 Proposal Teknis dan kelengkapannya
12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
13 Daftar usulan RKP Desa
14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tanggal : …………………………………
Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : …………………………………
Kecamatan : ………………………………… Provinsi :
…………………………………
Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa
Mengetahui,
Kepala Desa
 
 
 
 
...................................................
..................., ............................
Tim Pemantau Masyarakat
 
 
 
 
...................................................
Keterangan pengisian:
Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen
M.3.1.6
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
TERIMAKASIHTERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptasepmulyana83
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahDadang Solihin
 
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptxKAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptxDianArdian6
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 

What's hot (20)

Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
 
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptxKAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 

Similar to Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa

Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptDidikWinarto4
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptxZubir3
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017Walking Sell
 
1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm desdeivie rondonuwu
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10azril taufani
 
Permen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPutroe Phang
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.docpecamuya
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxRosidS
 
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Sayyidah Bahri
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Desa_Mekarwangi
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Eko Sugeng Pambudi
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxmalasyarifuddin1
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaNurbaiti Muhi
 
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011A Harisman
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptAndiQuKhaMappatoba
 

Similar to Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa (20)

Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
 
Rpjmdes
RpjmdesRpjmdes
Rpjmdes
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiranPermendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
 
1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
 
Permen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiran
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
 
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
 
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
 

More from NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu EkspressNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressedNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

More from NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T (18)

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPTNOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
 
ANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULAANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULA
 
PLT
PLTPLT
PLT
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
 
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATIKAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
 
VISI MISI SAB
VISI MISI SABVISI MISI SAB
VISI MISI SAB
 
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINASPermen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
 
Tt e spt 2015
Tt e spt 2015Tt e spt 2015
Tt e spt 2015
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa

  • 2. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa 2. Memahami Teknik Penyusunan RPJM Desa 3. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. SUB POKOK BAHASAN : 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. TEKNIK PENYUSUNAN RPJM DESA 3. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA. WAKTU : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit
  • 3. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SUB POKOK BAHASAN : 3.1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian dam tujuan perencanaan pembangunan desa dengan benar; 2. Menjelaskan prinsip perencanaan pembangunan desa dengan benar; 3. Menjelaskan siklus perencanaan pembangunan desa dengan benar; 4. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan benar; 5. Menjelaskan pengertian, mekanisme dan hasil monitoring perencanaan pembangunan desa dengan benar. WAKTU : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit
  • 4. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Nama Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Golongan Pendidikan Terakhir Diklat Struktural Diklat Teknis Fungsional Pengalaman Jabatan Jabatan Sekarang Isteri Anak : : : : : : : : : : NOPIAN ANDUSTI, S.E.,MSP Bengkulu Selatan, 07-11-1967 Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010 S2 Perenc. Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995 Adum, Adumla, SPAMA dan PIM II (LAN Jakarta) a.TOT Manajemen Pemdes (Kemendagri) b.TOF Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri) c. PPNS Bidang Perdagangan (Pusdik Reskrim) d.AMDAL A – C (UGM, UNS) e.Sistem Industri IV (Kemenprind) f.Ekonomi Perdagangan (Kemendag), dll. Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB, Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan (Eselon IIb) Asmeri Yosita, S.E Alvalif Ilham Ganesha BIODATA
  • 5. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 5 MEMBANGUN KEDAULATAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT, TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
  • 7. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 7 TURUANAN TURUNAN RPJM DESA + RKP DESA PRODUK LANDASAN HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 8. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1) Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1) PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 9. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9 PENGANTAR Prinsip2 PPD a.l.: 1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa dan dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan. 3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa 4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa c. Keuangan Desa d. Profil Desa e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 10. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10 PERMENDAGRI 66/2007 (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA) PERMENDAGRI 114/2014 (PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun PERUBAHAN
  • 11. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;  Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  • 12. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 12 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;  Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pemerintah Desa me-laksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.
  • 13. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 13 PERMENDAGRI 114/2014  RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa ;  RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  • 14. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014 1. Acuan UU 32/2004 Tetang Pemerintah Daerah 2. UU 25/2004 Tentang SPPN 3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa 4. Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa 5. Musrembang Menyusun RPJMDes 5 tahunan dan RKP Desa tahunan 6. Perencanaan dan Usulan Program pemerintah desa dan masysarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah 7. APBD Tidak banyak untuk membiayai program /proyek daerah dan desa hanya sebagai fokus bukan sebagai pertanggungjawaban 1. UU 6/2014 tentang Desa 2. Permendagri 114/2014 3. Memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenanagan yaitu kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa) 4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 15. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id JENIS FORUM KELUARA N HAKEKAT PRODUK HUKUM Perencan aan 6 tahunan Musyawarah Desa RPJMDesa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJMDesa -Visi Misi Kades -Arah Kebijakan Pembangunan Desa -Arah Kebijakan Keuangan Desa -Arah Kebijakan Umum Desa Perdes tentang RPJMDesa Perencan aan Tahunan Desa Musyawarah Desa dan Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa RKPDesa 1. Penjabaran RPJMdesa untuk Jangka Waktu 1 Tahun yang Memuat: a. Kegiatan Yangt didanai APBdesa terutama berdasar kewenangan lokal berskala desa. Perdes tentang RKPDesa JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 16. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
  • 17. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya 2. Siklus Perencanan dimulai dengan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa 3. Kegiatan pembuatan RPJMDesa sebelum bulan oktober 4. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa menjadi Dokumen APBDesa 5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga Desember 6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap Semester yaitu bulan juli dan januari SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN RPJMDesa dan RKPDesa
  • 18. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Jun-SeptJun-Sept RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Perenc Kab/Kota APBDes – P Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
  • 19. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan 2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan 2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota Syarat perubahan RPJMDes dan RKP DesaSyarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
  • 20. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Pembahasan VISI dan Misi 2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan 3. Memisahkan usulan program berskala desa dan skala kabupaten 4. Pembahasan draft Raperdes 5. Penandatanganan berita acara 6. Memilih delegasi desa untuk forum musrembang Kecamatan AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-RPJM AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-RPJM
  • 21. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id  Tahap perencanaan, menilai : Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1  Tahap Pelaksanaan, menilai : a.Pengadaan : 1.Barang/Jasa 2.Bahan/Material 3.Tenaga kerja b.Pengelolaan Administrasi Keuangan c.Pengiriman Bahan/Material d.Pembayaran Upah e.Kualitas Hasil Kegiatan  Tahap perencanaan, menilai : Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1  Tahap Pelaksanaan, menilai : a.Pengadaan : 1.Barang/Jasa 2.Bahan/Material 3.Tenaga kerja b.Pengelolaan Administrasi Keuangan c.Pengiriman Bahan/Material d.Pembayaran Upah e.Kualitas Hasil Kegiatan Pemantauan oleh MasyarakatPemantauan oleh Masyarakat
  • 22. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan pembangunan desa b. Umpan balik terhadap laporan reaksi pelaksanaan APBDes c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana pelaksanaan e. Terbitkan surat peringatan f. Pembinaan dan pendampingan percepatan perencanaan untuk memastikan penetapan (31 Des) dan penyerapan APBDes a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan pembangunan desa b. Umpan balik terhadap laporan reaksi pelaksanaan APBDes c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana pelaksanaan e. Terbitkan surat peringatan f. Pembinaan dan pendampingan percepatan perencanaan untuk memastikan penetapan (31 Des) dan penyerapan APBDes Pemantauan Bupati/Walikota
  • 23. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Dilaksanakan/ dokumen Tidak dilaksanakan/ tidak ada dokumen Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan) 1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa 2 Pendataan potensi dan masalah di Desa 3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun 4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa 5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa 6 Rancangan RPJM Desa 7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa 8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa 9 Dokumen pagu indikatif desa 10 Rancangan RKP Desa 11 Proposal Teknis dan kelengkapannya 12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis 13 Daftar usulan RKP Desa 14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa 15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Tanggal : ………………………………… Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : ………………………………… Kecamatan : ………………………………… Provinsi : ………………………………… Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Mengetahui, Kepala Desa         ................................................... ..................., ............................ Tim Pemantau Masyarakat         ................................................... Keterangan pengisian: Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen M.3.1.6