Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembentukan per uu (nindya)

Secara embrionik Konsep negara hukum digagas oleh PLATO dalam bukunya NOMOI yang mengemukakan bahwa Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik

Konsep ini kemudian didukung oleh muridnya ARISTOTELES dalam bukunya Politica yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum

  • Be the first to comment

Pembentukan per uu (nindya)

  1. 1. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWI SAFITRI, SH, MH
  2. 2. Konsep Negara Hukum o Secara embrionik Konsep negara hukum digagas oleh PLATO dalam bukunya NOMOI yang mengemukakan bahwa Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik o Konsep ini kemudian didukung oleh muridnya ARISTOTELES dalam bukunya Politica yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum
  3. 3. Menurut Aristoteles ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu : 1.Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum 2.Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan- ketentuan umum bukan yang dibuat secara sewenang-wenang 3.Pemerintah yang dilaksanakan atas
  4. 4. Negara hukum (De Staat) menurut F.R Botthlingk adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. •Menurut A.Hamid S.Attamimi secara sederhana negara hukum (rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. •Di dalam negara hukum hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dan kemasyarakatan.
  5. 5. Beberapa konsep negara hukum yang lahir dan berkembang berdasarkan historis yang berbeda yaitu: 1.Konsep negara hukum di dalam sistem hukum Islam (berdasarkan Al Qur’an) dikenal dengan Nomokrasi Islam 2.Konsep negara hukum dalam sistem Eropa Kontinental dikenal dengan Rechtstaat 3.Konsep negara hukum dalam sistem Anglo-saxon dikenal dengan rule of law 4.Konsep negara hukum sosialist Legality 5.Konsep negara hukum Pancasila
  6. 6. Unsur-unsur negara hukum terdiri atas : 1.Sistem pemerintahan di dasarkan atas kedaulatan 2.Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang- undangan 3.Adanya jaminan terhadap HAM 4.Adanya pembagian kekuasaan dalam negara 5.Adanya pengwasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri 6.Adanya peran masyarakat untuk turut serta mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah 7.Adanya sistem ekonomi yang menjamin pembagian yang merata
  7. 7. Indonesia sebagai negara Hukum • Dasarnya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “ • Tujuan negara Indonesia memajukan kesejahtrahan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Indonesia menganut faham negara kesejahtrahan (welfare state). • Kalau konsep negara kesejahtrahaan di dunia barat baru dikenal sekitar tahun 1960, Soepomo sebagai bapak konstitusi Indonesia telah merumuskannya pada tahun 1945 pada saat perumusan UUD 1945. • Salah satu karakteristik konsep negara kesejahterahan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahtrahan umum (bestuurszorg).
  8. 8. Ada 13 Prinsip Pokok atau pilar utama negara hukum : 1.Supremasi Hukum 2.Persamaan di dalam hukum 3.Asas legalitas 4.Pembatasan kekuasaan 5.Adanya organ campuran yang independen 6.Peradilan yang bebas dan tidak memihak 7.Peradilam Tata Usaha Negara 8.Peradilan tata negara 9.Perlindungan Ham 10.Bersifat demokratis 11.Berfungsi menegakan tujuan negara 12.Transparansi dan kontrol sosial 13.Berketuhanan Yang Maha Esa
  9. 9. Negara hukum Indonesia berorietasi kesejahtrahan, petunjuknya dapat dilihat : 1.Pengakuan dan perlindungan ham 2.Pembagian kekuasaan 3.Prinsip kedaulatan rakyat 4.Penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum 5.Pengawasan oleh hakim yang merdeka 6.Pemilihan umum secara periodik 7.Tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yg merugikan warga negara
  10. 10. TUGAS NEGARA Menurut Presthus tugas negara meliputi 2 hal yaitu: 1.Policy making yaitu penentuan haluan negara 2.Task executing pelaksanaan haluan yang telah ditetapkan Van Vollenhoven membagi tugas negara atas 4 bagian : 1.Membuat peraturan dalam bentuk undang-undang (regeling) 2.Memelihara kepentingan umum (bestuur) 3.Penyelesaian sengketa dalam peradilan perdata (yustisi) 4.Mempertahankan ketertiban umum baik preventif maupun represif (politie)
  11. 11. Teori Perundang-undangan • Teori Perundang-undangan dapat diartikan sebagai petunjuk atau pendapat yang dikemukan sebagai keterangan dalam membahas tentang suatu perundang- undangan . • Menurut teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 masalah pokok, yaitu: 1. Aspek materiil/Substansial, berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan perundang- undangan. 2. Aspek Formal/Prosedural, berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu. 3. Struktur Kaidah Hukum
  12. 12. ILMU PERUNDANG-UNDANGAN •Menurut Krems Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum Negara •Ilmu perundang-undangan adalah sebagai ilmu yang bersifat normatif, yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam pembuatan peraturan perundang-undangan • Ilmu Perundang-undangan menurut Krems terbagi 2 yaitu: 1.Ilmu Perundang-undangan 2.Teori Perundang-undangan •Ilmu Perundang-undangan dibagi 3 bagian yaitu: •Proses perundang-undangan •Metode perundang-undangan dan •Teknik perundang-undangan.
  13. 13. Kaidah Hukum Peraturan Perundang-undangan terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: 1.Subjek kaidah: menunjuk pada subjek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan. 2.Objek kaidah: menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut. 3.Operator kaidah: menunjuk pada cara bagaimana objek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu. 4.Kondisi kaidah: menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  14. 14. Syarat Pembentukan Undang-undang 1. Syarat keterbukaan yaitu sidang-sidang di DPR dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan harapan adanya tanggapan dari masyarakat yang berminat. 2. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul dengan cara: a. Mengundang mereka yang berminat untuk hadir dalam membahas peraturan tertentu. b. Suatu departemen/lembaga mengundang organisasi tertentu untuk memberi usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu. c. Acara dengar pendapat (hearing) di DPR d. Pembentukan komisi-komisi penasihat yg terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka
  15. 15. Landasan Penyusunan Peraturan perundang- undangan adalah : 1.Landasan Filosofis yaitu setiap penyusunan peraturan perundang- undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis Pancasila yaitu : a. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat e. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial
  16. 16. 2. Landasan Sosiologis Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. 3. Landasan Yuridis Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan: a. adanya kewenangan dari pembuat peraturan a perundang-undangan. b. adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. c. mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu. d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
  17. 17. Asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan • Asas –asas Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik • Asas merupakan sandaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan • Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Burkhardt Krems menyangkut : 1. Isi Peraturan 2. Bentuk dan susunan Peraturan 3. Metoda pembentukan peraturan 4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan
  18. 18. Ada 5 asas dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yaitu : 1.Lex superiori derogat lex antheriori ( Peraturan hukum yang dibuat kekuasaan yang lebih tinggi lebih tinggi pula kedudukannya). 2.Lex Superiori derogat lex inferiori (Peraturan hukum yg lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah) 3.Lex Posteriori derogat lex priori ( Peraturan hukum yang baru mencabut peraturan hukum yang lama) 4.Lex Spesialis derogat lex generalis (Peraturan hukum yg khusus mengenyampingkan peraturan hukum yang umum 5.Asas egalitair (non diskriminatif dalam perumusan norma)
  19. 19. Asas Tingkatan Hirarki peraturan perundang- undangan adalah : 1.Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tetapi sebaliknya boleh. 2.Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.
  20. 20. 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 4. Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.
  21. 21. • Asas hukum lain yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu : 1.Asas kelaziman yaitu cara pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pembentuk peraturan masa lampau sepanjang belum ada ketentuan normatif yang mengaturnya secara lain 2.Asas Mutatis mutandis yaitu mengajarkan bahwa cara pembentukan peraturan perundang- undangan nasional (lebih tinggi) dapat diikuti dalam pembentukan peraturan perundang- undangan daerah.
  22. 22. Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 UU PPPerUU meliputi : 1.Kejelasan tujuan 2.Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 3.Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatann 4.Dapat dilaksanakan 5.Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6.Kejelasan rumusan 7.Keterbukaan
  23. 23. Asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah : 1.Asas pengayoman 2.Asas Kemanusiaan 3.Asas Kebangsaan 4.Asas kekeluargaan 5.Asas kenusantaraan 6.Asas bineka tunggal ika 7.Asas keadilan 8.Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 9.Asas ketertiban dan kepastian hukum 10.Asas keseimbangan, keserasian dan keselaranan
  24. 24. Asas-asas peraturan perundang-undangan menurut Prof. Purnadi P. dan Soerjono Soekanto antara lain : 1.Undang-undang tidak berlaku surut 2.Undang-undang yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula 3.Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum 4.Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu 5.Undang-undang tidak dapat di gugat 6.Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahtrahaan spritual dan material bagi masyarakat maupun individu
  25. 25. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatanya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tempat pengundangan peraturan perundang- undangan adalah : 1.Lembaran negara Republik Indonesia 2.Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 3.Berita Negara Republik Indonesia 4.Tambahan berita negara Republik Indonesia 5.Lembaran Daerah 6.Tambahan lembaran daerah 7.Berita daerah
  26. 26. Tujuan Pengundangan : 1.Agar setiap orang dianggap mengetahui undang- undang, ketidaktahuan seseorang terhadap undang- undang tidak memaafkannya. 2.Agar secara formal setiap orang dapat mengenali peraturan negara 3.Dengan adanya pengundangan bagi suatu peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya ikat dan daya laku bagi setiap orang
  27. 27. Ada 3 variasi Kapan mulai berlakunya suatu undang-undang yaitu : 1.Berlaku pada tanggal diundangkan, bila dinyatakan dalam peraturan tersebut 2.Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan bila dinyatakan dalam peraturan tersebut 3.Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu.
  28. 28. Penyebarluasan undang-undang dilakukan oleh : 1.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2.Pemerintah Penyebarluasan Undang-undang dapat dilakukan DPD sepanjang berkaitan dengan : 1.Otonomi Daerah 2.Hubungan pusat dan daerah 3.Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah 4.Pengelolaan tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 5.Perimbangan keuangan pusat dan daerah
  29. 29. Fungsi ilmu perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional : 1.Pembangunan hukum yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik. 2.Melalui perencanaan dapat ditemukan hubungan antara pembangunan hukum dan pembangunan bidang-bidang lainya 3.Agar pembentukan hukum dapat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu
  30. 30. PERENCANAAN • Perencanaa penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yaitu program legislasi nasional yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah • Perencanaan PP dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah • Perencanaan penyusuna Perpres dilakukan dalam suatu program penyusunan presiden • Perencanaan penyusunan Perda propinsi dan kabupaten dilakukan oleh prokegda prop/kab/kota • Perencanaan penyusunan peraturan perundang- undanganlainnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga
  31. 31. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan peraturan perundang- undangan adalah : 1.Norma hukum 2.Asas Hukum 3.Asas kelaziman 4.Teori Perundang-undangan 5.Kaedah bahas Indonesia baku
  32. 32. Prinsip-prinsip Peraturan perundang- undangan • Peraturan yang baik adalah peraturan yang normanya mengandung hukum dan nilai moral yaitu : 1. Mengandung hukum karena di dalamnya berisikan perintah, larangan, kebolehan ,penghargaan dan sanksi 2. Mengandung nilai moral karena dalam setiap klausulnya terkandung nilai kebenaran sejati , nilai keadilan hakiki dan nilai kesusilaan Ciri-ciri Peraturan perundang-undangan yaitu : 1. Berisi norma hukum (rechtsnormen) 2. Berlaku keluar (noor buitenwerken) 3. Bersifat umum dalam arti luas (algemenene heid inruimezin)
  33. 33. Hirarki Peraturan Perundang-undangan Hirarki peraturan perundang-undangan adalah tingkatan peraturan perundang-undangan, yang dijelaskan melalui stufenbau teori Hans Kelsen. Hirarki peraturan perundang-undangan Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 terdiri dari : 1.Undang-undang Dasar 1945 2.Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat 3.Undang-undang/Perpu 4.Peraturan Pemerintah 5.Peraturan Presiden 6.Peraturan Daerah Propinsi 7.Peraturan Daerah Kabupaten/kota
  34. 34. Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukannya sebagai hukum dasar (grundnorm) merupakan dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Derajatnya dalam arti materil lebih tinggi daripada derajat undang-undang atau peraturan lainnya karena : 1.Undang-udang Dasar dibentuk menurut suatu cara yang formil”istimewa” 2.Karena dibuat secara istimewa maka undang-undang dasar dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan sifatnya lebih sempurna dan sebagai dasar tertinggi organisasi kenegaraan suatu bangsa (faham yn berasal dari konsepsi perjanjian negara) 3.Undang-undang dasar memuat dalam garis-garis besar dasar dan tujuan negara dan memuat kaedah-kaedah dasar atau pokok
  35. 35. Ketetapan MPR(Tap MPR) Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawaimplikasi terhadap kedudukan , tugasdan wewenang MPR, yang sebelumnyaberkedudukan sebagai lembagatertinggi negara kini kedudukannyasetaradengan lembagatinggi negara lainnya Kini MPR hanyamenetapkan ketetapan yang bersifat : 1.Menetapkan presiden dan wapres 2.Menetapkan wapresmenjadi presiden bilapresiden meninggal dunia 3.Memilih wapresbilaterjadi kekosongan jabatan wapres 4.Memilih presiden dan wapresbilapresiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannyadalam masajabatanya
  36. 36. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTIUNDANG-UNDANG (PERPU) Undang-undang adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh oleh DPR dengan persetujuan presiden Materi Muatan Undang-undang adalah : 1.Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi ham, hak dan kewajiban warganegara, penegakan kedaulatan negaradll. 2.Diperintahkan oleh suatu UUD 1945 untuk diatur dengan undang-undang
  37. 37. Undang-undang terbagi 2 yaitu 1.Undang-undang dalam arti materil yaitu setiap peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang mengikat secara umum atau keputusan pemerintah yang mengikat langsung setiap penduduk. Contoh Keputusan gubernur tentang larangan menggunakan mobil pada hari jum’at 2.Undang-undang dalam arti formal adalah setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan yang mengikat secara umum. Contoh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah
  38. 38. Peraturan Pemerintah pengganti undang- undang adalah peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikwal kegentingan yang memaksa(darurat) dengan ketentuan sebagai berikut : 1.Perpu harusdiajukan keDPR dalam persidangan berikut 2.DPR dapat menerimaatau menolak perpu dengan tidak mengadaakan perbaikan 3.Jikaditolak DPR perpu tersebut harusdicabut
  39. 39.  Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya  Materi muatan Peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya  Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden  Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahakan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah
  40. 40. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah( gubernur atau bupati/walikota) Materi muatan peraturan daerah seluruh materi muatan dalam rangka : 1.Penyelenggaraan otonomi daerah 2.Tugas pembantuan 3. Menampung kondisi khusus daerah 4. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
  41. 41. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan o Setelah adanya amandemen UUD 1945 Kedudukan seluruh lembaga negara sejajar sebagai lembaga tinggi negara. o Lembaga -lembaga tinggi negara setelah amandemen UUD 1945 adalah : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 4. Presiden 5. Mahkamah Agung (MA) 6. Mahkamah Konstitusi (MK) 7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  42. 42. Kekuasaan Membentuk Perundang-undangan 1.DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Melaksanaan fungsi legislasi, DPR mempunyai hak atau kewajiban mengajukan rancangan Undang- undang, hak Amandemen atau hak untuk merubah setiap rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Menurut Jimly Ashidigie: fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan Undang-undang Berkenaan dengan fungsi legislatif DPR mempunyai hak-hak seperti : a. hak inisiatif b. hak amandemen
  43. 43. 2. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPD merupakan representasi wilayah Provinsi. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sebanyak 4 orang. Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-undang Susduk) fungsi DPD yaitu : – Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan dengan bidang legislasi tertentu – Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu.
  44. 44.  DPD ikut membahas sejumlah rancangan Undang- undang serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan Undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, (Pasal 22 D Ayat (2) UUD1945).  DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasilnya kepada DPR (Pasal 22 D Ayat (3) UUD1945).  Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, (Pasal 22 D Ayat (4) UUD1945). Artinya, DPR dan Presiden bisa mengatur pemberhentian anggota DPD.
  45. 45. 3. PRESIDEN Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan UU, Sebelum perubahan UUD1945, Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sesudah perubahan UUD1945, Presiden masih berwenang : 4. Mengajukan rancangan undang-undang. 5. Pembahasan RUU yang dilakukan secara bersama dengan DPR 6. Pengesahan RUU menjadi undang-undang.

×