PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL
21/26

2. PPh PASAL 21/26
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA , KEGIATAN ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :
- GAJI , BONUS, THR, GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS
- HONORARIUM
- PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN
WP DN WP LN
PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

3. Pengertian
 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan jasa dan kegiatan.

4. Unsur-unsur PPh Pasal 21/26
 Wajib Pajak
 Pemotong Pajak
 Obyek Pajak
 Tarif Pajak

5. Wajib Pajak PPh Pasal 21
 Pegawai Tetap
 Pegawai Lepas
 Penerima Pensiun
 Penerima Honorarium
 Penerima Upah

6. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21
 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
atau pejabat lain dari negara asing
 Pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam keputusan
Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994
sepanjang bukan warga negara Indonesia dan
tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

7. Pemotong Pajak PPh
 Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik
induk maupun cabang
 Bendaharawan pemerintah pusat /daerah,
Instansi, Departemen, KBRI
 Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK
 BUMN/ BUMD
 Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

8. KEWAJIBAN PEMOTONG PPh Pasal 21
 Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara
atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
 Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun
nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke
Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat,
selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

9. PENGHASILAN
PENGHASILAN
TERATUR
GAJI
TUNJANGAN
PREMI
TUNJANGAN
TRANSPORT
TUNJANGAN
MAKAN
PENGHASILAN
TIDAK
TERATUR
BONUS
TUNJANGAN
HARI RAYA
UPAH DAN
UANG SAKU
UPAH
HARIAN
UPAH
MINGGUAN
UPAH
BORONGAN
UANG
PENSIUN
HONORARIUM

10. PENGHASILAN TERATUR
 Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau
penerima pensiun secara teratur :
 Berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium premi
bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang
ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan
kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan
transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan
pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar
pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama
apapun;

11. PENGHASILAN TIDAK TERATUR
 Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai,
penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak
teratur
 Berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan
cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru,
bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis
lainnya yang sifatnya tidak tetap
 Gratifikasi: uang hadiah kepada pegawai di luar gaji
yg telah ditentukan
 Tantiem: bagian keuntungan yg diberikan kepada
direksi atau dewan komisaris

12. UPAH DAN UANG SAKU
 Upah harian, upah mingguan, upah satuan,
dan upah borongan yang diterima atau
diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga
kerja lepas, serta uang saku harian atau
mingguan yang diterima peserta pendidikan,
pelatihan atau pemagangan yang merupakan
calon pegawai

13. UANG PENSIUN
 Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain
sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;

14. HONORARIUM (1)
 Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
 tenaga ahli, mis: dokter, konsultan, pengacara, notaris
 pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,
pelukis, dan seniman lainnya,
 olahragawan;
 penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah

15. HONORARIUM (2)
 pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer
dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,
ekonomi dan sosial;
 agen iklan;
 pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa
kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; mis:
makelar
 peserta perlombaan;
 petugas penjaja barang dagangan;

16. HONORARIUM (3)
 petugas dinas luar asuransi;
 peserta pendidikan, pelatihan, dan
pemagangan bukan pegawai atau bukan
sebagai calon pegawai;
 distributor perusahaan multilevel
marketing atau direct selling

17. BUKAN OBJEK PPh 21
 pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa
 penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan
 iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun, yang
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran JHT kepada
JAMSOSTEK yang dibayar oleh Pemberi Kerja
 penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dengan
nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah
 kenikmatan berupa pajak yang ditanggung Pemberi Kerja
 zakat yang diterima OP yang berhak dari badan atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

18. PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM
MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP &
PENSIUNAN
 Biaya jabatan : yaitu biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5%
(lima persen) dari penghasilan bruto dengan catatan:
jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 6.000.000
setahun atau Rp500.000,00 sebulan;
 Biaya pensiun : untuk penerima pensiun teratur
maksimum yang diperkenankan sejumlah
Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

19. PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM
MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP
 luran yang terkait dengan gaji dengan syarat:
Dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau
badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan.

20. PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM
MENGHITUNG PPh Pasal 21 UNTUK LAKI-LAKI
 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
 Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak
 Rp. 1.320.000 tambahan untuk status kawin
 Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota
keluarga (maksimum 3), dengan syarat: anggota
keluarga sedarah dan semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat

21.  besaran atau nominal
Rp24.300.000,00 bagi diri WP
Rp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawin
Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri
yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami
Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota
keluarga yang menjadi tanggungan
 mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012

22. TARIF PPH
Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif PPh
(dalam Rupiah)
sampai dengan 50.000.000 5%
50.000.000 - 250.000.000 15%
250.000.000 - 500.000.000 25%
di atas 500.000.000 30%
WP Orang Pribadi

23. CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK
PEGAWAI TETAP: MULAI BEKERJA AWAL TAHUN
 PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:
GAJI DAN TUNJANGAN
 PENGURANGAN:
BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR
PEGAWAI
-
 PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 12
 PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN
 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SETAHUN
 PENGHASILAN KENA PAJAK
 X TARIF PPH PASAL 17
 PPh PASAL 21 1 TAHUN
 PPh PASAL 21 BULANAN : 12

24. PPh 21 Pegawai Tetap
 Joko Sutrisno adalah pegawai tetap PT Indah Kiat
Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap
bulan menerima gaji Rp. 4.000.000, tunjangan transport
Rp 500.000. Joko membayar iuran pensiun sebesar Rp.
100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT
IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap
karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan
membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya
termasuk Joko, asuransi kematian Rp. 100.000 dan
asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Joko Sutrisno
menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21
yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Joko
adalah:

25. Penghasilan bruto
Gaji 4,000,000Rp
Tunjangan transport 500,000Rp
Asuransi kematian 100,000Rp
Asuransi kecelakaan kerja 50,000Rp
Jumlah penghasilan bruto 4,650,000Rp
Pengurang penghasilan
Biaya jabatan 232,500Rp
Iuran pensiun 100,000Rp
Jumlah pengurang penghasilan 332,500Rp
Penghasilan neto satu bulan 4,317,500Rp
Penghasilan neto satu tahun 51,810,000Rp
PTKP
Wajib Pajak 24,300,000Rp
Kawin 2,025,000Rp
Tanggungan 1 orang 2,025,000Rp
Jumlah PTKP 28,350,000Rp
PKP 23,460,000Rp
PPh pasal 21 terhutang 1,173,000Rp
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan 97,750Rp

26. PPh 21 – Pegawai Tetap -
Bonus
 Dengan menggunakan kasus Joko di
atas, jika PT IKI memberikan bonus
prestasi kepada Joko untuk tahun 2013
sebesar Rp. 20.000.000. PPh Pasal 21
atas bonus tersebut adalah:

27. Gaji 48,000,000Rp
Tunjangan transport 6,000,000Rp
Asuransi kematian 1,200,000Rp
Asuransi kecelakaan kerja 600,000Rp
Bonus prestasi 20,000,000Rp
Jumlah Penghasilan Bruto 75,800,000Rp
Pengurang penghasilan
Biaya jabatan 3,790,000Rp
Iuran pensiun 1,200,000Rp
Jumlah pengurang penghasilan 4,990,000Rp
Penghasilan netto 70,810,000Rp
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Wajib Pajak 24,300,000Rp
Kawin 2,025,000Rp
Tanggungan 1 2,025,000Rp
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak 28,350,000Rp
Penghasilan Kena Pajak 42,460,000Rp
PPh Pasal 21 terutang 5% 42,460,000Rp 2,123,000Rp
PPh Pasal 21 terutang dengan bonus 2,123,000Rp
PPh Pasal 21 terutang tanpa bonus 1,173,000Rp
PPh pasal 21 untuk bonus prestasi 950,000Rp

28. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk
karyawan perempuan.
 Adinda adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri
(PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap bulan
menerima gaji Rp. 5.000.000, tunjangan transport Rp
500.000. Adinda membayar iuran pensiun sebesar Rp.
100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT
IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap
karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan
membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya
termasuk Adinda, asuransi kematian Rp. 100.000 dan
asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Adinda
menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal
21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan
Adinda adalah:

29. Penghasilan Bruto
Gaji 5,000,000Rp
Tunjangan transport 500,000Rp
Asuransi kematian 100,000Rp
Asuransi kecelakaan kerja 50,000Rp
Jumlah Penghasilan Bruto 5,650,000Rp
Pengurang penghasilan
Biaya jabatan 282,500Rp
Iuran pensiun 100,000Rp
Jumlah pengurang penghasilan 382,500Rp
Penghasilan netto 5,267,500Rp
Penghasilan netto setahun 63,210,000Rp
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Wajib Pajak 24,300,000Rp
Penghasilan Kena Pajak 38,910,000Rp
PPh Pasal 21 terutang 5% 38,910,000Rp 1,945,500Rp
PPh Pasal 21 terutang sebulan 162,125Rp

30. CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK
PEGAWAI TETAP: BEKERJA PADA TENGAH TAHUN
(SEPTEMBER S/D DESEMBER)
 PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:
GAJI DAN TUNJANGAN
 PENGURANGAN:
BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR
PEGAWAI
-
 PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 4
 PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN
 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SETAHUN
 PENGHASILAN KENA PAJAK
 X TARIF PPH PASAL 17
 PPh PASAL 21 (4 BULAN)
 PPh PASAL 21 BULANAN : 4
 NOTE: PENGHASILAN NETTO TIDAK DISETAHUNKAN

31. PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG
SAKU HARIAN
 Apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp 200.000 sehari,
tidak dipotong PPh Pasal 21 dengan syarat:
 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam
satu bulan tidak melebihi Rp 2.025.000 dan tidak
dibayarkan secara bulanan.

32. PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN
 Apabila jumlahnya lebih dari Rp200.000 sehari tetapi
dalam satu bulan jumlahnya tidak melebihi
Rp2.025.000,
 PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah
menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan
bruto setelah dikurangi Rp200.000 tersebut.

33. PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN
 Apabila penghasilan dalam satu bulan jumlahnya
melebihi Rp2.025.000, maka besarnya PTKP yang
dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai
dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima
penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

34. Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARI
Rp 200.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARI
Rp 200.000,-
DIKURANGI
Rp 200.000,-
DIPOTONG PPh
TARIF 5%
PMK NO.206/PMK.011/2012
MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2013
Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar

35. UPAH HARIAN < RP 200.000
 Joko Budiono (belum menikah) bekerja
sebagai buruh harian dengan upah per
hari Rp. 140.000. Joko bekerja selama 5
hari.
 PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas
penghasilan Joko adalah:

36. Upah 1 hari 140,000Rp
Batas Upah Tidak Kena Pajak 200,000Rp
Penghasilan Kena Pajak Nihil
Take home pay per hari 140,000Rp

37. UPAH HARIAN > RP 200.000,
< RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN
 Joko Budiono (belum menikah) bekerja
sebagai buruh harian dengan upah per
hari Rp. 250.000. Joko berkerja selama
5 hari.
 PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas
penghasilan Joko adalah:

38. Upah 1 hari 250,000Rp
Batas Upah Tidak Kena Pajak 200,000Rp
Penghasilan Kena Pajak 50,000Rp
PPh terhutang 2,500Rp
Take home pay per hari 247,500Rp

39. UPAH HARIAN > RP 200.000,
> RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN
 Joko Budiono (belum menikah) bekerja
sebagai buruh harian dengan upah per
hari Rp. 300.000. Joko berkerja selama
5 hari.
 PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas
penghasilan Joko adalah:

40. Upah sampai hari ke-6 2,100,000Rp
PTKP 5 hari 405,000Rp
PKP 1,695,000Rp
PPh terutang 84,750Rp
PPh sudah dipotong hari ke-1 s/d hari ke-4 45,000Rp
PPh Pasal 21 hari ke-5 39,750
Take home pay hari ke-5 310,250
Upah 1 hari 350,000Rp
Batas Upah Tidak Kena Pajak 200,000Rp
Penghasilan Kena Pajak 150,000Rp
PPh terutang hari ke-1 7,500Rp
Take home pay hari ke-1 342,500Rp
PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-4 sama dengan
perhitungan PPh pasal 21 hari ke-1 demikian juga untuk take home pay
.

41. PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI
 Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang
kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,
yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan
perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan
neto sebesar 50% (lima puluh persen) dari
penghasilan bruto.

42. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang
diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas.
 dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan praktek di
rumah sakit Husada Jaya. Sesuai dengan perjanjian, atas setiap jasa dokter yang
dibayarkan oleh pasien, akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit dan sisanya
menjadi milik dr. yang akan dibayarkan setiap bulan. Jasa setiap bulan yang
dibayarkan kepada dr. Joko adalah:
 Januari Rp. 30.000.000
 Februari Rp. 30.000.000
 Maret Rp. 25.000.000
 April Rp. 40.000.000
 Mei Rp. 30.000.000
 Juni Rp. 25.000.000
 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d Juni adalah:

43. Bulan
Jasa dokter yang
dibayar pasien
Dasar
PemotonganPPh
Pasal21
Dasar
PemotonganPPh
Pasal21kumulatif
TarifPasal17 PPhPasal21
terutang
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
50%x(2)
Januari 30.000.000Rp 15.000.000Rp 15.000.000Rp 5% 750.000Rp
Februari 30.000.000Rp 15.000.000Rp 30.000.000Rp 5% 750.000Rp
Maret 25.000.000Rp 12.500.000Rp 42.500.000Rp 5% 625.000Rp
15.000.000Rp 7.500.000Rp 50.000.000Rp 5% 375.000Rp
25.000.000Rp 12.500.000Rp 62.500.000Rp 15% 1.875.000Rp
Mei 30.000.000Rp 15.000.000Rp 77.500.000Rp 15% 2.250.000Rp
Juni 25.000.000Rp 12.500.000Rp 90.000.000Rp 15% 1.875.000Rp
Jumlah 180.000.000Rp 90.000.000Rp 367.500.000Rp 8.500.000Rp
April

44. BUKAN PEGAWAI
1. pemain musik, pembawa acara, penyanyi,
pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang
iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari,
pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
2. olahragawan
3. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,
penyuluh, dan moderator;

45. BUKAN PEGAWAI
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer
dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika,
fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau
yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12.distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling
dan kegiatan sejenis lainnya;

46. PPh 21 BUKAN PEGAWAI
yg penghasilannya bersifat berkesinambungan
 Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat
berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang
dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun
kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
 Obyek yang dikenakan: Honorarium, Uang Saku, Hadiah atau
Penghargaan, Komisi (termasuk yang diterima Agen WP OP,
Penjaja Barang Dagangan, dan Petugas Dinas Luar Asuransi),
Bea Siswa, Jasa Produksi yang Diterima Mantan Pegawai,
Honorarium Komisaris
 PPh 21 Terutang = Tarif ps 17 x Penghasilan
Bruto

47. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai, untuk setiap
pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan
 Jika penerima penghasilan hanya memperoleh penghasilan dari
satu pemberi kerja saja, PPh pasal 21 dihitung dengan cara tarif
pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dikalikan 50% dan
dikurangi dengan PTKP sebulan.
 Syarat:
(1) Punya NPWP;
(2) penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja (tidak punya
penghasilan lain)
Bila tidak memenuhi kedua syarat di atas, perhitungannya seperti
penghasilan berkesinambungan
PPh 21 terutang =
((penghasilan bruto X 50%) - PTKP sebulan) X Tarif
ps 17

48. PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan
PPh 21 = tarif pasal 17 x penghasilan bruto
 Doni adalah pemain bulutangkis profesional yang bertempat
tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia
Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000.000.
PPh pasal 21 terhutang adalah:
Hadiah 200.000.000Rp
DPP 200.000.000Rp
Tarif Pasal 17
5% x Rp. 50.000.000 = 2.500.000Rp
15% x Rp. 150.000.000 = 22.500.000Rp
PPh Pasal 21 terhutang 25.000.000Rp

49. PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang
tidak merangka sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima
jasa produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau imbalan lain yang bersifat
tidak teratur, dan peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai
pegawai yang menarik Dana Pensiun.
5% x 50.000.000Rp 2.500.000Rp
15%x 5.000.000Rp 750.000Rp
PPhPasal21yangharusdipotong 3.250.000Rp

50. TARIF PPH 21
UANG PESANGON
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif PPh
(dalam Rupiah)
sampai dengan 50.000.000 0%
50.000.000 - 100.000.000 5%
100.000.000 - 500.000.000 15%
di atas 500.000.000 25%

51. TARIF PPH 21
UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif PPh
(dalam Rupiah)
sampai dengan 50.000.000 0%
di atas 50.000.000 5%

52. Contoh perhitungan PPh 21 atas penghasilan
berupa uang Pesangon
 Contoh perhitungan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan
berupa uang Pesangon dengan jumlah Rp 175,000,000,00.
 Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang
0% x Rp50.000.000,00 = Rp 0.00
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000,00 = Rp 11.250.000.00 (+)
Rp 13,750.000,00
 Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan
dalam beberapa kali pembayaran, misalnya:
Bulan Desember 2009 Rp 50.000.000,00
Bulan April 2010 Rp.125.000.000,00 (+)
Jumlah Rp175,000.000,00
 Perhitungan pemotongan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah
pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000,00

53. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TIDAK PUNYA NPWP
 BESARNYA TARIF UNTUK WPOP YANG TIDAK BERNPWP
ADALAH LEBIH TINGGI 20% DARIPADA TARIF NORMAL
BERDASARKAN PASAL 17.
 Misalnya bapak A mempunyai Penghasilan Kena Pajak Rp.
75.000.000. Pajak Penghasilan apabila mempunyai NPWP
adalah:
 5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
 15% x Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000
 Jumlah = Rp. 6.250.000

54. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TIDAK PUNYA NPWP
 Apabila Bapak A tidak mempunyai NPWP, PPh yang
harus dipotong adalah:
 5% x 120% x Rp. 50.000.000 = Rp. 3.000.000
 15% x 120% x Rp. 25.000.000 = Rp. 4.500.000
 Rp. 7.500.000
 Artinya ada selisih sebesar Rp. 1.250.000 antara
punya NPWP dan tidak punya NPWP.

55. Pemotongan PPh 26 bagi orang pribadi
yang berstatus subjek pajak luar negeri
 Dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah jumlah
penghasilan bruto
 Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%
 Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal orang pribadi yang
menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri / penduduk di
negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia

56. Menghitung PPh Pasal 26
 Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari
dalam 12 bulan di Indonesia dikenakan PPh
Pasal 26,
 Tarif 20% dari penghasilan bruto

57. Menghitung PPh Pasal 26
 Michael Learns (WNA – Malaysia) datang ke Indonesia
atas kontrak kerja sebagai konsultan keuangan pada
PT ABC selama 60 hari. Atas jasa tersebut, Michael
Learns mendapatkan honorarium sebesar $ 25,000.
Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan
adalah1 US$ = Rp. 10.500
 Berapakah PPh Pasal 26 yang terhutang atas
penghasilan ?

58. Honorarium 25.000$
Kurs 10.500Rp
DPP 262.500.000Rp
PPh pasal 26 Rp. 262.500.000 x 20% 52.500.000Rp
Menghitung PPh Pasal 26