1. Rp. 2.500,-Edisi : 5 Desember 2016
Tabloid Mingguan Lokal // Terbit Sejak 5 Desember 2016
Online : www.lenteradepok.com
E-mail : lenteradepok@gmail.com
Telepon : 021 - 5206152
4METRO DEPOK
Depok Berbenah Jelang
Musim Hujan
9TINDAK PIDANA
Tingkat Keamanan UI
Dipertanyakan
10JASMANI
Persikad Kembali ke
Depok
7POLITIK
Warga Depok Diimbau
Tidak Ikut Aksi 2
Desember
PENYALAHGUNAAN SEWA APARTEMEN
HARIAN DI DEPOK
Kami mewancarai salah satu penyedia sewa apartemen harian di Margonda,
Depok. Ia sebenarnya paham tujuan banyak pelajar atau mahasiswa yang
menyewa kamarnya, yakni untuk ‘berduaan’ dengan pasangannya.
Hal. 8
Sebanyak 248 WNA illegal diketahui
tinggal di Depok dengan berbagai
permasalahan, dan dicurigai menjadi
pelaku kejahatan, seperti misalnya
berperan sebagai pengedar narkoba.
Untuk itu, Imigrasi Kota Depok
membentuk sebuah tim khusus : Tim
Pengawas Orang Asing (TIMPORA).
Hasil kerja Timpora Depok ini sudah
menjadi perbincangan hingga
mancanegara karena ketegasannya
dalam melakukan penanganan
terhadap WNA illegal yang tinggal di
Depok tanpa izin resmi.
WARTA UTAMA
SIMAK DI HAL. 2
PENGAWASAN WNA
diperketat
Twitter : @Lenteradepok
Instagram : @Lentera Depok
Facebook : Lenteradepok
PASAR CISALAK BARU RAMPUNG AKHIR
DESEMBER
Proyek pembangunan gedung baru Pasar Cisalak kini sudah mencapai 95
persen. Diperkirakan, gedung itu akan rampung sesuai target, yakni 25
Desember mendatang.
Hal. 5
2. WARTA UTAMA2
Kemenkumham Hadiahi Timpora Depok Penghargaan
Depok dinilai telah menjadi pelopor pembentukan Sekretariat Timpora di Indonesia.
Penghargaan dari Kemenkumham diserahkan Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Dudi Iskandar, ke Wali Kota
Depok M Idris, Senin (31/10/2016).
Penghargaan tersebut
diberikan oleh Kementerian
Hukum dan HAM RI kepada
Walikota Depok karena
Depok telah menjadi pelopor
pembentukan Sekretariat
Timpora di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan
lewat Kepala Kantor Imigrasi
Depok, Dudi Iskandar kepada
Walikota Depok, Mohammad
Idris pada (31/11) di Lapangan
Balai Kota Depok. Keberadaan
Timpora Depok inilah yang
menjadi acuan dibuatnya
Timpora diseluruh wilayah
Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM
melihat koordinasi yang baik
ketika Pemerintah Daerah
memberi ruang kepada instansi-
instasi yang terlibat, instansi
vertikal, khususnya imigrasi
dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian orang asing
yang berada di wilayah Depok.
Pengusutan WNA illegal
yang menetap di Depok ini
berdasarkan hasil data yang
dihimpun oleh Imigrasi Pusat
dan kemudian dipublikasikan
pada tanggal 19 November 2015.
Sebanyak 248 WNA illegal
diketahui tinggal di Depok
dengan berbagai permasalahan,
dan dicurigai menjadi pelaku
kejahatan. Dudi menyampaikan,
sebanyak 135 WNA illegal
menetap di Beji dan 175 lainnya
menetapdi daerah Pancoran Mas.
Kebanyakan dari mereka adalah
WNA asal Iran dan Nigeria yang
menetap di Indonesia sebagai
pengedar narkoba.
Pada 4 Oktober 2016, Sayegh
Ghassan, WNA asal Australia
ditangkap atas visa yang salah.
Sayegh menggunakan visa
kunjungan atau visa on arrival
untuk menetap selama bertahun-
tahun di Depok. Ia juga membuka
restoran di sebuah kampus di
Depok. Sayegh pun ditangkap
dan dideportasi. Paspor miliknya
diblokir dan ia tidak dapat masuk
ke Indonesia dengan jangka
waktu tertentu.
Kemudian, pada 27 Oktober
2016, 11 WNA kembali
ditangkap di Apartemen
Margonda Residence dan Telaga
Sawangan Residence karena
melanggar UU no. 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian. Mereka
berinisial RRM (55) dan HSL
(22) asal Jerman, MIM (34) asal
Inggris, CMA (39) asal Amerika,
YH (75) asal Jepang, RI (26),
YJ (24), PB (40), dan BSA (61)
asal Korea Selatan, GCW (71)
Asal Australia, serta TNR (38)
asal Kamerun, Afrika. Mereka
telah tinggal dan menetap lewat
dari tenggat visa yang mereka
dapatkan.
Hasil kerja Timpora Depok
ini sudah menjadi perbincangan
hingga mancanegara karena
ketegasannya dalam melakukan
penanganan terhadap WNA
illegal yang tinggal di Depok
tanpa izin resmi.
Timpora
Timpora adalah sebuah tim
pengawas orang asing yang
dibentuk pada Juli 2015 untuk
menjadi pengawas bagi WNA
yang masuk ke Indonesia.
Terbentuknyatiminiberdasarkan
dengan UU No. 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian dan salah
satu bentuk antisipasi masalah
keamanan Negara terkait
dengan bebas visa 174 negara ke
Indonesia.
Dirjen Imigrasi Kementerian
Hukum dan HAM, Ronny D
Sompie mengatakan bahwa
pihak imigrasi telah melakukan
pencatatan dan mendata orang
asing yang masuk ke Indonesia
di bandara, pelabuhan, dan pos
lalu lintas antar Negara dan
kemudian Timpora dalam hal
ini bekerja untuk membantu
pihak imigrasi yang tidak bisa
melakukan pengawasan terhadap
seluruh aktivitas seluruh warga
Negara asing di Indonesia.
“Maka itu tim ini penting
untungberbagaiinformasiadanya
pelanggaran keimigrasian,” kata
Ronny.
Sistem kerja Timpora hampir
sama dengan tim investigasi
kepolisian. Mereka melakukan
pengumpulan bahan keterangan
atau ‘pulbaket’, pengecekan di
lapangan, hingga penangkapan.
Penangkapan ini bukan sekadar
penangkapan yang berujung
ke jeruji besi, melainkan
penangkapan yang memiliki
rangkaian peraturan.
Warga Negara asing yang
tidak memiliki dokumen lengkap
hanya akan ditetapkan bersalah
dengan sanksi ringan hingga
sanksi terberat yaitu pemulangan
atau blacklist paspor masuk
ke Indonesia. Hal tersebut
bergantung pada pelanggaran
yang dilakukan oleh WNA
tersebut.
Kebijakan Bebas Visa
Indonesia
Presiden Joko Widodo
membuat Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 104 tahun 2015
mengenai fasilitas bebas visa
kunjungan bagi turis asing ke
Indonesia. Pada 18 September
2015, Presiden membebaskan
visa turis ke Indonesia untuk 45
negara.
Kemudian pada Oktober
2015, Pemerintah meningkatkan
pembebasan visa turis dari
45 negara menjadi 92 negara.
Desember 2015, Pemerintah
kembali menaikan negara
bebas visa sebanyak 82 negara.
Sehingga saat ini, negara bebas
visa turis ke Indonesia mencapai
angka 174 negara.
Kemudian Perpres
diperbaharui menjadi Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2016
yang berisikan bahwa penerima
bebas visa kunjungan diberikan
izin tinggal untuk melakukan
kunjungan selama 30 hari
dan izin tersebut tidak bisa
diperpanjang atau pun berubah
menjadi izin tinggal permanen
dengan ketentuan negara bebas
visa yang masih sama, yakni 174
negara.
Kebijakan bebas visa ini
menjadi nilai menarik bagi turis
asing yang ingin berkunjung
ke Indonesia. Kenaikan
pertumbuhan kedatangan turis
asing meningkat sebanyak 19%
setelah sebelumnya, kebiasaan
pariwisata yang didapatkan
Indonesia hanya sebesar 6%-8%.
Pemerintah akan terus
melakukan sosialisasi kepada
negara-negara bebas visa
mengenai pintu masuk ke
Indonesia selain melalui
Bandara. Selama ini, turis asing
menganggap hanya ada lima
pintu bandara besar untuk masuk
ke Indonesia yaitu Jakarta, Bali,
Medan, Surabaya, dan Batam.
Padahal sebenarnya terdapat 90
titik yang dapat dilewati untuk
masuk ke Indonesia.
Natasya Olivia
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna ikut merazia WNA bersama Kepala
Imigrasi Kota Depok, Dudi Iskandar, di Apartemen Margonda Residence I,
Jalan Margonda, Depok
DEPOK, LENTERADEPOK – Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itulah yang menjadi
motto dari Timpora Depok dalam melakukan penanganan terhadap Warga Negara Asing (WNA)
yang masuk ke Indonesia. Tim Pengawas Orang Asing Depok atau Timpora Depok ini berhasil
mendapatkan penghargaan Adhyasata Bhumi Pura.
Timporaadalahsebuah
tim pengawas orang
asing yang dibentuk
pada Juli 2015 untuk
menjadi pengawas
bagi WNA yang masuk
ke Indonesia.
Petugas imigrasi memberikan penjelasan kepada dua Warga Negara Asing
saat sedang menggeledah sebuah tempat kost di Depok.
Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
METRO DEPOK
Kepala Imigrasi Depok, Dudi Iskandar (kanan) memberikan penjelasan kepada WNA asal Nigeria yang kedapatan
tak memiki satupun dokumen-dokumen keinigrasian, dan positif memakai narkoba.
DEPOK, LENTERA
DEPOK – Kenyamanan dan
keamanan sejumlah apartemen
dan perumahan mewah menjadi
surga bagi warga negara asing
(WNA) untuk berlindung dari
jerat hukum imigrasi Indonesia.
Dalam sejumlah rangkaian
operasi razia dalam dua bulan
terakhir, tercatat 11 WNA telah
diamankan Imigrasi Kelas II
Depok, Jawa Barat. Bahkan
seorang di antara mereka yakni
GCW (71), WN Australia,
sudah tinggal bertahun-tahun
di Indonesia tanpa dokumen
keimigrasian.
Petugas Imigrasi bersama
Tim Pengawasan Orang Asing
(Timpora) selama dua bulan
terakhir mengadakan operasi di
sejumlah titik di Kota Depok.
Sebanyak tujuhWNAdiamankan
di Apartemen Margonda
Residence, 4 WNA lainnya
diamankan di Perumahan Telaga
Golf Sawangan, Depok.
Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Kota Depok, Misbahul Munir,
mengungkapkan mayoritas
WNA di Kota Depok memilih
apartemen sebagai tempat
tinggal sementara mereka. Dia
menduga, para WNA ini menilai
apartemen lebih aman karena
sulit ditembus petugas imigrasi.
Misbahul Munir mengatakan,
sepanjang 2015 hingga
Desember 2016, pihaknya sudah
mengeluarkan 1.061 Surat
Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) untuk warga asing
Apartemen Jadi Suaka WNA Illegal
yang hendak tinggal sementara
di Kota Depok. Sebagian besar
dari mereka adalah WN Korea
Selatan yang bekerja di wilayah
Jabodetabek.
“Sebenarnya titik kumpul
mereka (WNA) terpencar.
Tapi kalau dari data kami
paling banyak WN Korea
tinggal Cimanggis, Depok.
Sementara lainnya di Pancoran
Mas, dan Beji,” kata Munir
ketika ditemui pada Jumat,
2 Desember 2016. Menurut
keterangannya, terdapat 168
WNA yang tinggal di Apartemen
Margonda Residence. Rata-rata
mereka adalah mahasiswa yang
sedang menempuh pendidikan
di Universitas Indonesia.
Selebihnya, WN tersebut tinggal
di apartemen yang berada di
kawasan Margonda. “Intinya,
apartemen menjadi lokasi favorit
orang asing di Depok untuk
tinggal sementara,” papar Munir.
Apartemen memang sulit
untuk diakses, baik oleh petugas
imigrasi maupun Disdukcapil.
Solusinya menurut Munir, jika
diindikasikan ada masalah, harus
dilakukan pendobrakan. Ini pun
dengan catatan ada berita acara,
sehingga bila ada kerusakan,
akan diganti pemerintah daerah.
“Pengawasannya agak sulit. Jadi
kunci dipegang oleh pemilik,
sementara pemilik menyewakan
kepada orang lain, sehingga
kalau apa-apa di dalam akan
kesulitan untuk melakukan
pengawasan,” tambahnya.
Dalam pasal 72 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian pun
dijelaskan,pemilikataupengurus
tempat penginapan wajib
memberikan data mengenai
orang asing yang menginap di
penginapannya jika diminta
pejabat Imigrasi yang bertugas.
Bagi yang melanggar, mereka
akan didenda uang Rp 25 juta
atau tiga bulan penjara.
Kepala Bagian Monitoring
Kantor Imigrasi Depok, M.
Diah, mengatakan masuknya
orang asing tidak bisa dihindari
sebagai pengaruh globalisasi
dan Masyarakat Ekonomi
ASEAN. Kehadiran mereka
memberi manfaat meningkatnya
devisa dari sektor pariwisata
dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Namun perlu pula
diwaspadai terjadinya kejahatan
dan pelanggaran oleh warga
negara asing seperti terjadinya
kejahatan transnasional,
terorisme, perdagangan dan
penyelundupan manusia, dan
narkoba. Jika ada orang asing
yang melakukan aktifitas
mencurigakan agar segera
dilaporkan.
Lebih lanjut, Diah juga
menjelaskan bahwa pihak
imigrasi juga telah memiliki
aplikasi orang asing (APOA)
secara online. Dengan aplikasi
ini masyarakat bisa melaporkan
keberadaan orang asing yang
menginapsehinggamemudahkan
pengawasan orang asing yang
tinggal di Indonesia.
Raditya Pradipta
DEPOK, LENTERA DEPOK – Harapan warga Depok untuk
segera memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) belum
dapat terwujud dalam waktu dekat. Warga Depok tampaknya perlu
bersabar lagi karena pencetakan e-KTP yang ditargetkan dilakukan
akhir November atau awal Desember 2016 ini, molor.
Keterlambatan ini disebabkan oleh gagalnya proses tender
pengadaan delapan juta keping blanko e-KTP di Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri). Akibatnya ketersediaan blanko e-KTP di 63
kelurahan di Depok masih kosong.
"Informasi dari Kemendagri, pengadaan blanko e-KTP kosong
sejak awal Oktober lalu, dinyatakan gagal lelang," kata Kepala
Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), Misbahul Munir.
Informasi ini didapat Munir setelah pihaknya meminta klarifikasi
dari Kemendagri.
Dirjen Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri,
Zudan Ari Fakrulloh, mengklarifikasi bahwa lelang sudah dilakukan.
Namun lelang itu gagal akibat tidak adanya perusahaan yang
memenuhi persyaratan administratif dan uji teknis dari Kemendagri.
“Saya mohon maaf atas belum tersedianya blanko di bulan November
ini akibat gagal lelang,” tulisnya melalui pesan Whatsapp kepada
para Kepala Dinas Dukcapil (16/11) lalu.
Menurut informasi yang diperoleh Munir, lelang pengadaan
blanko e-KTP tersebut mesti diulang kembali dan proses lelangnya
pun tidak sebentar. “Ditjend Kemendagri baru akan melakukan
lelang blanko e-KTP Januari 2017 mendatang,” kata dia.
Munir menyatakan, ia tidak bisa memastikan kapan warga Depok
akan mendapatkan e-KTP. Ia juga tidak mengetahui kapan blanko
e-KTP itu akan didistribusikan di Depok. “Kalau sesuai SOP,
pembuatan e-KTP di Depok hanyalah 14 hari jika blanko e-KTP
tersedia,” lanjutnya.
Kemendagri Kebut Lelang Blank e-KTP
Kemendagri berusaha mempercepat proses lelang pembuatan
blankoe-KTPdenganmenggunakananggaran2017.Kaliini,sejumlah
25,9 juta keping blanko akan dicetak untuk menutupi kebutuhan saat
ini. “Agar Januari 2017 blanko sudah tersedia kembali,” kata Zudan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian
Keuangan tak akan memotong anggaran pengadaan e-KTP senilai
Rp 400 miliar. “Harapannya ini bisa mempercepat pengadaan
e-KTP bagi 20 juta penduduk yang belum dapat,” kata Tjahjo. Ia
menambahkan, dengan anggaran tersebut, pihaknya dapat segera
mengadakan tender cetak e-KTP.
Tjahjo menargetkan perekaman data dan pencetakan e-KTP
selesai pada pertengahan 2017. “Sebelum dimulai tahapan pileg
(pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden),” kata Tjahjo.
Pengganti Sementara e-KTP
Untuk menggantikan fungsi KTP, warga Depok telah dibuatkan
surat pengantar yang bisa diambil di Kantor Dukcapil Kota Depok.
"Surat keterangan ini sebagai pengganti e-KTP sementara, sampai
blanko ada dan pencetakan e-KTP bisa dilakukan kembali," kata
Munir.
Ia menjelaskan bahwa surat ini dapat digunakan jika diperlukan
dalam urusan layanan publik seperti pengurusan administrasi. “Saya
imbau warga Depok untuk meminta surat ini,” katanya.
Iqra Ardini
Pengadaan e-KTP di Depok
Molor Hingga 2017
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebelum beralih ke e-KTP.
3Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
3. METRO DEPOK
Setelah diusut, diketahui
bahwa rawannya empat titik
tersebut disebabkan oleh
pendangkalan kali Cabang
Tengah yang mengalir¬ dari
Bogor.
"Setiap banjir bisa sampai
segenteng rumah. Maka,
tahun depan fokusnya untuk
membenahi titik banjir di sana.
Satu jam air surut di sana.
Tapi perumahan di dekat sana
terkena imbasnya karena sungai
dangkal," ujar Wakil Walikota
Depok, Priadi Supriatna, seperti
yang dilansir dari tempo.co
Ia mengatakan bahwa
pemerintah telah berkomitmen
mengatasi permasalahan ini
dengan fokus menetralisir titik-
titik banjir yang tersebar di
daerah masing-masing. “Sudah
berkoordinasi dengan Kabupaten
Bogor. Ada dua titik di kawasan
Citayam dan Bojongsari. Tapi
kami berfokus ke Citayam dulu,”
tambah Pradi.
Di Depok terdapat 55 titik
banjir yang tersebar di 11
kecamatan. Akan tetapi, Pradi
menegaskan bahwa penyelesaian
banjir harus dilakukan
komprehensif, terutama di
wilayah perbatasan Kota Depok
dan Kabupaten Bogor.
Hal ini bukan tanpa alasan.
Titik banjir sangat erat
hubungannya dengan aliran
sungai yang mengalir melintasi
Depok. Koordinasi dengan
pemerintah Bogor dan DKI
Jakarta perlu dilakukan untuk
menangani permasalahan ini dari
hulu sampai ke hilir.
Pembenahan juga dilakukan
oleh Balai Besar Sungai
Ciliwung-Cisadane (BBSCC).
Mereka bertugas untuk
membantu wadah koordinasi
pengelolaan sumber daya
air. BBSCC juga menyusun
rancangan pola pengelolaan
sumber daya air di titik-titik
daerah aliran sungai.
Nantinya akan diadakan
pertemuan yang membahas
anggaran yang harus dikeluarkan
pemerintah Depok untuk
melakukan pengerukan dan
penurapan.
Selain itu, Priadi juga
mengatakan bahwa pihaknya
akan melakukan penyodetan
untuk aliran air dari Situ Ciberem
di Kabupaten Bogor menuju
Kali Ciliwung, yang mengalir ke
wilayah Depok.
Titik Banjir Depok
Jumlah titik banjir terus
bertambah selamat empat tahun
terakhir di Kota Depok. Menurut
Kepala Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya Air, Manto,
penyebabnya adalah banyak
drainase yang tidak berfungsi di
kota ini. Terutama drainase yang
berada di perumahan.
Ia mengimbuhkan drainase
yang belum diperbaiki saat
hujan rentan untuk tergerak oleh
derasnya aliran air. Sehingga
fungsi drainase tidak dapat
berjalan dengan baik. Ditambah,
banyak drainase yang justru
dijejali sampah.
Sejak tahun 2012 hingga
sekarang tercatat jumlah titik
rawan banjir terus bertambah.
Pada 2012 titik banjir ada 33 titik,
lalu bertambah di 2013 menjadi
44 titik rawan banjir. Di tahun
berikutnya bahkan bertambah
hingga 53 titik. "Tahun ini
bertambah dua titik lagi. Paling
banyak memang di perumahan
titik rawan banjirnya," kata
Manto sebagaimana dilansir dari
tempo.co
Adapun titik rawan banjir
diantaranya di Perumahan
Mutiara Depok, Bukit Cengkeh I
dan II, Taman Duta, Kali Angke,
dua titik di Curug, Kali Jantung,
Palsi Gunung Selatan, Sawangan
Baru, Sawangan Elok, Bojong
Pondok Terong, dan Citayam,
Kompleks Marinir Rangkapan
Jaya Baru, Vila Pamulang dan
Bukit Sawangan Indah.
Tata Kota yang Semrawut
Koordinator Taruna Tanggap
Bencana Kota Depok, Abdillah,
mengatakan banjir yang terjadi
di Depok juga disebabkan tata
kota yang tak direncanakan
dengan matang.
Masihbanyakperumahanyang
dibangun di kawasan resapan di
dataran yang lebih rendah. Salah
satu contoh perumahan yang
menjadi langganan banjir yakni
di Perumahan Bukit Cengkeh
Kelurahan Tugu, Kecamatan
Cimanggis dan Pondok Duta di
Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukmajaya. Di perumahan
tersebut, katanya, banjir dapat
mencapai dua meter tiap hujan
deras dengan durasi lebih dari
satu jam. Selain itu, titik yang
cukup parah dilanda banjir juga
ada di Kampung Utan Kelurahan
Pondokjaya, Kecamatan
Cipayung, yang berbatasan
dengan Perumahan Permata
Depok.
Kerjasama dengan DKI
Selain berkoordinasi dengan
Kabupaten Bogor, pemerintah
Kota Depok juga melakukan
kerjasama dengan Provinsi DKI
Jakarta dalam hal penanganan
banjir. Bahkan, Kepala Seksi
Perencanaan Program Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Depok, Jumali
mengatakan untuk 2017
pemerintah Depok telah
mengajukan dana hibah kepada
pemerintah DKI Jakarta sebesar
Rp 493,8 miliar.
Dana itu akan digunakan
untuk menangani masalah
sampah, ruang terbuka hijau,
dan penanganan bajir. "Tahun
ini dan tahun lalu, Depok tidak
meminta dana hibah dari DKI,"
kata Jumali, dilansir dari tempo.
co.
Menurut Jumali, hanya Rp
30,7 miliar yang disetujui oleh
pemerintah DKI. Dana itu
rencananya digunakan untuk
pelebaran Jalan Limo, penataan
Situ Pedongkelan dan penataan
Kali Cabang Barat.
Jumali sendiri tidak mau
menjelaskan alasan mengapa
Depok tidak meminta dana
hibah pada tahun lalu, seperti
yang dilaporkan oleh tempo.
co. Namun ia menegaskan
diperlukan kerjasama antara
kedua pemerintahan ini untuk
mengatasi permasalahan banjir.
"Permasalahan sampah, ruang
terbuka hijau, dan banjir sangat
berkaitan dengan pembangunan
di Depok dan Jakarta," tutupnya.
Nanda Auliarachman
Pemkot Depok Berbenah Jelang Musim Hujan
DEPOK, LENTERA DEPOK – Pemerintah Kota Depok berencana membenahi titik-titik
banjir yang berada di perbatasan kota Depok dan Kabupaten Bogor. Hingga akhir September
2016, terdapat empat Rukun Warga (RW) di kelurahan Pondokjaya, kecamatan Cipayung, yang
menjadi titik langganan banjir. Empat RW tersebut diantaranya; RW 4, 5, 6 dan 7. Keempatnya
diprioritaskan oleh Pemerintah Depok untuk dibenahi tahun depan.
Pengendara motor menerjang banjir yang meluap di area Jalan Margonda. Di depok sendiri terdapat 55 titik
banjir yang tersebar di 11 kecamatan.
NERACA
Pasar Cisalak Diperkirakan Rampung Akhir Desember
Walikota Depok, Mohammad Idris A. Shomad, melakukan peninjauan terhadap proyek pembangunan gedung
baru Pasar Cisalak.
DEPOK, LENTERA DEPOK
– Proyek pembangunan gedung
baru Pasar Cisalak, Depok, yang
dimulai sejak akhir Oktober lalu,
kini telah mencapai 95 persen.
Diperkirakan, gedung 4 lantai
di lahan seluas 2 hektar itu akan
rampung sesuai target, yakni 25
Desember mendatang dan siap
digunakan para pedagang awal
2017 mendatang.
“Kami berharap 25 Desember
2016 ini sudah dapat ditempati
ribuan pedagang Pasar Cisalak,”
kata Wali Kota Depok,
Mohammad Idris Abdul Shomad
di Balai Kota Depok, usai
mengunjungi progres pengerjaan
gedung pasar Cisalak.
Dengan gedung baru, Pemkot
Depok mengklaim pedagang dan
pengunjung Pasar Cisalak akan
beraktivitas jauh lebih nyaman
di banding sebelumnya. Gedung
ini dilengkapi dengan 4 lift dan
anak tangga biasa. Gedung pasar
juga akan memiliki tempat parkir
memadai di setiap lantai, tempat
ibadah, food court, lapangan
futsal, keamanan, alat pemadam
kebakaran dan dilengkapi
pendingin ruangan.
Proyek ini dikerjakan PT
Brantas Abipraya (persero),
sebuah Badan Usaha Milik
Negara(BUMN)yangbergerakdi
bidang konstruksi dan bangunan,
selaku pemenang tender yang
ditetapkan Pemkot Depok awal
Juli 2015 lalu. Diperkirakan,
pembangunan gedung yang
memuat sekitar 1300 kios ini
menghabiskan dana dari APBD
Depok sekitar RP 81 Miliar.
Pembangunan Pasar Cisalak
sempat mengalami penolakan
dari sebagian pedagang yang
enggan direlokasi sejak peristiwa
kebakaran pada 2013. Namun,
akhirnya para pedagang
menyetujuirelokasipasartersebut
setelah Pemkot Depok perlahan
melaksanakan pembangunan
dengan konsep semi bangunan
moderen. Kini, menurut Idris,
masalah yang perlu dipikirkan
untuk kelangsungan gedung baru
tersebut adalah masalah akses.
Kini, dua akses jalan menuju
Pasar Cisalak, yakni akses utama
melalui Jalan Raya Bogor dan
Jalan Gadog di sebelah utara
dianggap belum memadai untuk
dilalui kendaraan roda empat.
Penertiban Pedagang
Salah satu cara memperlancar
akses ke gedung baru Pasar
Cisalak adalah dengan
menertibkan pedagang di sisi
Jalan Koja dan sisi Jalan Raya
Bogor sebelum memperlebarnya.
Sampai saat ini, jalan yang
lebarnya sekitar empat meter
itu masih disesakki pedagang di
kedua sisinya. Idris berharap,
pada minggu ke dua bulan
Desember 2016 penertiban sudah
bisa dimulai.
"Karenanya sebelum gedung
tersebut digunakan awal
2017, kami berencana untuk
menyiapkan akses jalan yang
lebih luas dan memadai lagi
dengan memperlebarnya," kata
Idris.
Selain itu, Idris juga
mengatakan Pemkot akan
menertibkan sejumlah toko tak
berizin yang berada di sekitar
lokasi pasar. Nantinya, para
pedagang yang ditertibkan
akan dirangkul untuk diarahkan
bersama-sama menempati
gedung baru tersebut. Idris
berharap, dengan pendekatan
ini nantinya Pasar Cisalak akan
menjadi percontohan untuk
pembangunan pasar lainnya di
Depok.
Respon Pedagang
Menanggapi rencana Pemkot
tersebut,pedagangyangberjualan
di sekitar area sementara Pasar
Cisalak mengaku tidak keberatan
jika kiosnya mesti dibongkar dan
dipindahkan. Namun, ia meminta
kepada Pemkot agar pemindahan
dapat ditunda.
“Ngak masalah dibongkar dan
disuruh pindah asalkan waktunya
jangan terlalu mempet sekitar
pertengahan bulan Desember
2016 mendatang,” kata Ny. Tuti,
pedagang sembako di lokasi
penampungan Pasar Cisalak,
Cisalak.
Paling tidak, Tuti meminta
penertiban dilakukan pada awal
tahun 2017. Dengan alasan
keperluan mempersiapkan semua
kebutuhan yang diperlukan untuk
berjualan di gedung baru
Selama dua tahun belakangan
ini, ratusan pedagang tradisional
eks Pasar Cisalak yang dulu
ludes terbaakar menempati kios
penampungan sementara, yakni
di sekitar lokasi gedung Pasar
Cisalak yang sedang dibangun
dan lahan AURI Cisalak.
Fauzy Dzulfiqar
Kota Depok Luncurkan Inovasi Dagang
DEPOK, LENTERA
DEPOK – Pemeritah Kota
Depok melalui Dinas Koperasi,
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dan Pasar (DKUP)
Kota Depok meluncurkan
Market Place dalam rangkaian
Depok Expo 2016 di Depok
Town Square Margonda,
Depok, Jumat (18/11).
Market Place adalah situs
online atau daring yang
dicetuskan oleh DKUP untuk
memperluas jaringan pasar
UMKM Lokal Kota Depok.
“Market Place ini nantinya akan
memfasilitasi para UMKM
melalui penjualan secara
online, konsepnya akan seperti
toko online yang dimana para
pelaku usaha dapat membuka
tenant di sana,” kata Kepala
DKUP Depok, M. Fitriawan.
Fitriawan menambahkan
bahwa kini pasar daring lebih
menjanjikan karena produsen
tak perlu membayar sewa toko
untuk memasarkan produknya.
Selain itu, penggunaan
media daring juga dapat
menjangkau konsumen di
luar kota Depok. Nantinya,
Market Place dapat diakses
melalui www.geraidepok.com
yang juga menjadi situs resmi
untuk menampilkan seluruh
produk khas Depok. Teknis
transaksinya langsung antara
penjual dan pembeli untuk
meminimalisir kejadian yang
tak diinginkan.
Pihak DKUP Kota Depok
juga bekerja sama dengan
asosiasi dan komunitas UMKM
untuk mendukung Market Place
agar banyak pelaku usaha yang
membuka gerainya. Nantinya,
Market Place dapat dikelola
secara mandiri oleh komunitas
UMKM yang ada di Depok.
Selain pelaku UMKM,
warga yang memiliki KTP
Depok juga dapat mendaftar
sebagai penjual dalam situs
w w w. g e r a i d e p o k . c o m .
Dibukanya kesempatan ini
karena masih banyak pelaku
usaha kecil menengah Kota
Depok yang perlu dibantu
untuk memasarkan produknya.
Khusus untuk produk makanan,
pihak DKUP Kota Depok akan
melakukan proses selektif
dengan persyaratan yang harus
dilengkapi seperti Pangan
Industri Rumah Tangga (PIRT),
tanggal kadaluarsa, logo halal,
dan lain-lain.
“Intinya kami ingin
perkenalkan produk Depok.
Kami membuka kesempatan
seluas-luasnya untuk warga
Depok yang berminat. Mudah-
mudahan produk khas Depok
semakin dikenal, laku dan
semakin diminati oleh warga
Depok hingga mancanegara,”
tutup Fitriawan, yang juga
menjabat sebagai Kepala Dinas
Komunikasi dan Informasi
(Kadiskominfo) Kota Depok.
Nabilla Fatiara
Logo halaman web geraidepok.com
54 Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
4. EDUKASI
Perpustakaan Umum Kota Depok Dapat Ribuan
Buku Baru
DEPOK, LENTERA DEPOK
– Kabar gembira bagi warga
Depok dan sekitarnya. Sebab,
Perpustakaan Umum Kota
Depok baru saja menambah
1.500 koleksi buku pada
November 2016 lalu. Koleksi
tersebut merupakan hibah dari
Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia.
Dari 1.500 eksemplar buku,
terdapat 750 judul dari berbagai
bidang dan kategori. Kepala
Seksi Perpustakaan Kantor Arsip
dan Perpustakaan Kota Depok
Ima Halimah berharap, ragam
koleksi buku baru ini dapat
membuat perpustakaan khas
Kota Belimbing ini semakin
ramai dikunjungi warga. Untuk
itu, pengelola perpustakaan
terus berupaya meningkatkan
kualitasnya.
Pengendara motor menerjang banjir yang meluap di area Jalan Margonda. Di depok sendiri terdapat 55 titik
banjir yang tersebar di 11 kecamatan.
"Kami memang terus
berupaya menambah jumlah
buku agar perpustakaan ini layak
menjadi standar Perpustakaan
Nasional. Juga untuk
meningkatkan pelayanan ke
masyarakat yang ingin mencari
buku dari berbagai judul maupun
penulis, guna kepentingan bagi
pelajar, mahasiswa, maupun
masyarakat umum," kata Ima
seperti dilansir Wartakota.
Namun, untuk menuju standar
Perpustakaan Nasional, jumlah
koleksi buku di Perpustakaan
UmumKotaDepokmasihkurang
memadai. Kini, perpustakaan
tersebut baru memiliki sekitar
22 ribu eksemplar dari sekitar 19
ribu judul buku. Sedangkan bila
menilik standar yang ditetapkan
oleh Perpustakaan Nasional
RI, jumlah judul buku di satu
wilayah itu harus sesuai per
kapita yang ditetapkan, yakni
jumlah penduduk dikali 0,025.
Dengan jumlah penduduk
Kota Depok yang kurang lebih
2,4 Juta orang, maka jumlah
buku ideal di perpustakaan
kotanya adalah 2,4 juta dikalikan
0,025, yakni sebanyak sekitar 50
ribu sampai 60 ribu buku.
Hal ini menunjukkan,
Perpustakaan Umum Kota
Depok harus menambah sekitar
28 ribu buku lagi untuk sampai
pada tahap ideal dan sesuai
standar Perpustakaan Nasional.
Karenanya, pihak perpustakaan
senantiasa terbuka dalam
menerima sumbangan buku dari
pihak manapun.
Nabilla Puteri Fhatya
DEPOK, LENTERA DEPOK – Sejumlah sekolah ditengarai
kerap melakukan pungli dengan modus sumbangan juga pemaksaan
untuk pembelian LKS yang sangat mebebankan orang tua murid.
Oleh karenanya, Walikota Depok, Mohammad Idris A Shomad,
dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, akan menyamar untuk
lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di
sekolah-sekolah di wilayah Depok.
“Kami siap-siap kerjasama dengan Tim Sapu Bersih Pungutan
Liar (Saber Pungli). Kami sudah siap dari sisi sistem yang kita
bangun di tempat dan dinas yang diindikasi rawan pungli, termasuk
juga pungli yang kerap terjadi di sekolah-sekolah,” ujar Idris dikutip
dari rilis resmi di situs Pemkot Depok.
Menurut Idris, Saber Pungli sendiri adalah upaya konkret
Pemerintah Pusat dalam memberantas pungli. Presiden Joko Widodo
telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli yang bertindak sebagai
payung hukum pembentukan tim yang berada dibawah komando
Menko Pulhukam ini. “Ini upaya dari Pemerintah Pusat yang telah
ditandatangani oleh Presiden langsung dan kami Pemkot Depok
mendukung penuh tim Saber Pungli di wilayah kami,” jelas Idris.
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna dalam rilis resmi yang
sama juga meminta kepada masyarakat untuk terlibat dalam
pemberantasan pungutan liar di Pelayanan Pemerintah Kota Depok.
Pradi mengatakan, laporan masyarakat terhadap pungli sangat
diperlukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan pemerintah
terhadap masyarakat. “Warga harus berani laporkan, agar Depok bisa
bersih dari pungli,” ujar Pradi.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry
Pansila Prabowo, mengatakan bahwa masih ada sekolah-sekolah
yang memungut uang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) dari
orang tua siswa sebesar Rp 450 ribu - Rp 500 ribu per siswa. “Identitas
sekolah-sekolah nakal sudah dikantongi. Mereka kami serahkan ke
Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok untuk
diperiksa, “ tegasnya.
Herry pun berjanji dirinya bakal menindak tegas sekolah-sekolah
nakal yang masih berani memungut uang PPDB. “ Sekolah yang
masih juga melakukan pungli tak akan ditoleransi. Saya harus
memberi mereka sanksi tegas yakni dicopot jabatannya,“ tegas dia.
Terkait isu pungli tersebut, sejumlah sekolah pada 25 Mei 2016
lalu mendeklarasikan sekolah bebas praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme dalam proses penerimaan peserta didik barunya. Dalam
deklarasi tersebut, ratusan kepala sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA,
SMK negeri, dan swasta yang ada di Depok telah menandatangani
surat pernyataan di atas sehelai kertas bermeterai Rp 6000. Surat
itu berisi larangan mengambil uang PPDB dari orang tua siswa,
menjualbelikan buku dan LKS, menggunakan buku dan LKS yang
diproduksi pihak ketiga, serta menjualbelikan buku penghubung
guru dan orang tua siswa yang diproduksi pihak lain. Buku dan LKS
serta penghubung kreatif siswa hanya akan dibuat oleh guru di kelas.
Selain itu, sekolah juga tidak dibolehkan menjual seragam sekolah.
Namun deklarasi itu berlaku hanya di atas kertas. Kenyataannya,
masih ditemukan sekolah-sekolah di Depok yang melakukan praktik
pungli.
Raditya Pradipta
WalikotaDepokSiapTangkap
Tangan Pungli Di Sekolah
Walikota Depok, Mohammad Idris A. Shomad.
POLITIK 76 Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
Kapolresta Depok Ajun
Komisaris Besar Herry
Heryawan pun megimbau
seluruh elemen masyarakat
di Kota Depok tak ikut
serta. Apalagi, jika warga
Depok yang ikut serta itu,
berencana melakukan aksi
di jalanan yang secara tegas
dilarang dalam maklumat
Kapolda Metro Jaya. Meski
begitu, jika ada warga Depok
yang tetap ikut dalam aksi ke
Jakarta,pihakkepolisianakan
melakukan pemeriksaan
intensif serta pengamanan,
untuk mencegah terjadinya
gangguan keamanan.
Kepala Divisi Hubungan
Masyarakat Polri, Inspektur
Jenderal Boy Rafli Amar,
mengatakan maklumat
yang dikeluarkan tersebut
bermaksud bukan sebagai
pelanggaran demonstrasi
melainkan pelarangan unjuk
rasa yang melanggar hukum.
Menurut Boy, demonstrasi
yang melanggar hukum
misalnya demo anarkitis,
pemblokiran, dan
penutupan jalan.
Adapun skenario
pengamanan nanti,
yakni menjaga
sejumlah titik pintu
perbatasan antara
Depok dan Jakarta.
Beberapa titik utama
yang menjadi fokus
penjagaan adalah, Jalan
Kelapa Dua, Akses UI, Jalan
Raya Bogor dan Jalan Raya
Bojongsari arah Ciputat.
“Jumlah personel yang
dilibatkan lebih dari 1.000
anggota. Terdiri dari
Polresta Depok, TNI (Kodim
0508), Dishub dan Satpol
PP. Kami juga menurunkan
Tim Jaguar yang sifatnya
mobile,” Ujar Wakapolresta
Depok, Ajun Komisaris
Besar Polisi Chandra Sukma
Kumara. Selain di jalanan,
titik pengamanan lainnya
difokuskan di sejumlah
stasiun. Di antaranya adalah
Stasiun Pondok Cina, Stasiun
Depok Baru, Stasiun Citayam
dan Stasiun Bojonggede.
Akan tetapi hal ini
bertentangan dengan
Pemerintah Kota (Pemkot)
Depok yang tidak melarang
warga depok untuk
mengikuti aksi damai Bela
Islamyangakandilaksanakan
di Monas Jumat (2/12).
Menurut Pradi Supriatna
selaku Wali Kota Depok aksi
tersebut merupakan hak
setiap warga negara yang
dijamin dalam konstitusi
negara. “Kami akan
memantau perkembangan
aksi damai dalam
rangka penegakkan
supremasi hukum
dan memohon
kepada aparat
k e a m a n a n
agar menjaga
aksi damai dan
menindak tegas
para provokator”
ucap Pradi.
Front Pembela Islam (FPI)
dan beberapa organisasi
keagamaan berencana
berunjuk rasa pada 2
Desember2016.Demonstasi
ini adalah kelanjutan dari
unjuk rasa yang sudah
digelar pada 14 Oktober
atau Bela Islam I dan 4
November alias Bela Islam II.
Pemimpin FPI, Muhammad
Rizieq Shihab, mengatakan
unjuk rasa 2 Desember
dinamakan Bela Islam III.
“Tujuannya tetap sama,
tahan Ahok (Basuki Tjahaja
Purnama),” ujar Rizieq. Ia
juga berpendapat bahwa
unjuk rasa ini adalah unjuk
rasayangdilindungiUndang-
Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum. “Siapa pun
orangnya di negara Republik
Indonesia tidak boleh
melarang suatu unjuk rasa,
presiden sekalipun,” tambah
Rizieq.
Kepala Polri Jenderal M.
Tito Karnavian juga meminta
pendemo tidak menutup
jalan saat berdemo.
Alasannya, jalan-jalan
seperti Jalan M.H Thamrin
dan Jenderal Sudirman
adalah jalan protokol dan
urat nadi Jakarta.
(Keisha Mongula)
DEPOK,LENTERADEPOK-Berbagaitanggapanmengenaiaksi2Desember
pun muncul dari berbagai pihak yang berwenang. Aparat Polres Kota Depok
telah mengimbau agar warga Depok tidak turut serta terkait dalam aksi yang
digelar di Jakarta pada 2 November 2016.
Warga Depok Diimbau Tidak Ikut
Aksi 2 Desember
Siapapun orangnya di negara
Republik Indonesia todak boleh
melarang suatu unjuk rasa,
presiden sekalipun.
Rizieq Shihab
Ustaz Arifin Ilham pimpin dzikir bersama di Masjid Al-Ikhlas Mapolresta Depok, Selasa (22/11). Hadir dalam acara itu Kapolresta Depok serta Wali Kota Depok.
5. TINDAK PIDANA 9TINDAK PIDANA8 Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
D
duga terilhami sidang
kasus pembunuhan kopi
bersianida, seorang dukun
palsu di Depok turut meracun
dua pelanggannya dengan kopi
bersianida hingga tewas. Anton
Herdianto (32), nama dukun palsu
tersebut, mengaku membunuh dua
korbannya, Shendy Eko Budianto
(27) dan Ahmad Sanusi (20),
lantaram ingin menguasai harta
mereka.
“Kami menduga pelaku
terilhami kasus Jessica yang
menyedot perhatian publik karena
sidangnya ditayangkan terus di
televisi,” kata Kepala Kesatuan
Reserse Kriminal Kepolisian Resor
Kota Depok Komisaris Teguh
Nugroho, Selasa, 4 Oktober 2016.
Antonjugadisinyalirterinspirasi
kasus Taat Pribadi, Pemimpin
Padepokan Dimas Kanjeng di
Probolinggo, Jawa Timur. Pasalnya,
dalam modus kejahatannya, Anton
juga memiliki sebuah pedepokan
dan melakukan praktek perdukunan
abal-abalnya di sana. “Kasus Dimas
Kanjeng Taat Pribadi juga sering
disiarkan di televisi belakangan
ini,” ujar Teguh.
Pembunuhan Shendy dan
Sanusi bermula dari perkenalan
mereka dengan Anton beberapa
bulan silam. Saat itu, Anton
mengaku bisa memghasilkan emas
batangan apabila kedua lelaki itu
mau menyerahkan mahar berupa
mobil Avanza B 2963 TFT milik
Shendy dan melakukan serangkaian
ritus.
Pada Jumat (30/9/2016) malam,
Anton mengajak dua korbannya
untuk melakukan ritus di Kampung
Serab, Sukmajaya, Depok. Dalam
melancarkan aksinya, Anton
dibantu oleh tersangka lain, yakni
Riyadi, yang bertugas untuk
membawa dua korban ke lahan
kosong di Kampung Serab yang
diakuinya sebagai padepokan
miliknya.
Setelah korban tiba, Anton
mampir ke warung untuk membeli
kopi. Kopi itulah yang kemudian
disuguhkan kepada korban setelah
sebelumnya ditaburi racun potasium
sianida yang biasa digunakanAnton
untuk menangkap ikan.
“Mereka (Shendy dan Ahmad)
diajak ngopi dulu, yang ternyata
isinya racun,” kata Teguh.
Beberapa menit setelah minum
kopi beracun tersebut, Shendy dan
Ahmad mengalami kejang-kejang
dan kemudian tewas. Hasil otopsi
menunjukkan bahwa lambung
dan pankreas keduanya rusak
akibat mengonsumi racun tersebut.
Setelah berhasil menghabisi nyawa
Shendy danAhmad,Anton akhirnya
membuang mayat dua korbannya itu
di dua selokan berbeda di kawasan
Limo, Depok.
Setelah berhasil menghabisi
nyawa dua pelangganya, Anton
berangkat ke Lampung untuk
menjual mobil yang sebelumnya
dijadikan bahan mahar untuk ritual
palsunya. Namun, pelarian Anton
takberlangsunglama,Polisiberhasil
menangkap Anton dan rekannya di
Tulang Bawang, Lampung, pada
Minggu (2/10/2016).
Kepala Kepolisian Resor
Kota Depok Komisaris Besar
Harry Kurniawan mengatakan
Anton terancam dikenai hukuman
pidana penjara seumur hidup atas
aksinya itu, “Dijerat Pasal 340
KUHP, karena diduga melakukan
pembunuhan berencana,” ujar dia di
kantornya, Selasa, 4 Oktober 2016.
(Fauzi Dzulfiqar)
Tersangka dukun palsu, Anton
Herdianto (32)
Sayangnya, peningkatan
jumlah warga UI diikuti dengan
bertambahnya kasus kejahatan
yang terjadi di Kampus Kuning
tersebut. Terlebih, area kampus UI
yang mencapai ratusan hektar kerap
dimanfaatkan pelaku kriminal
untuk melancarkan aksinya.
Temuan Mayat Bayi di Danau
FMIPA UI
Warga Universitas Indonesia
(UI) kembali digemparkan dengan
temuan mayat bayi pada Kamis
(3/11) lalu. Mayat bayi dalam
kondisi mengenaskan ditemukan
mengapung di Danau Agatis yang
terletak di seberang Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA).
Menurut kesaksian warga,
sekitar pukul 08.16 WIB, mayat
bayi ditemukan mengapung di
antara eceng gondok yang tumbuh
di Danau Agatis. Mayat ditemukan
olehpetugasyangtengahmelakukan
survey di kawasan tersebut.
“Mayat bayi yang ditemukan
telah membusuk. Isi kepalanya
tidak ada. Diperkirakan dimakan
binatang,” kata Kepala Kepolisian
Sektor Beji Bambang Handoko.
Ia menambahkan, diperkirakan
usia bayi belum sampai seminggu
sebelum dia dibuang ke danau
karena bayi masih dalam kondisi
tali pusar dan ari-ari lengkap, serta
bekas gigitan di bagian kepalanya.
Saat itu, unit olah Tempat
Kejadian Perkara (TKP) yang
dilakukan Badan Reserse Kriminal
(Bareskrim)KepolisianBejidibantu
oleh satuan Resimen Mahasiswa UI
untuk mengevakuasi lokasi sekitar
DanauAgatis. Tindakan selanjutnya
pun jenazah bayi dibawa ke Rumah
Sakit Polri Kramat Jati Jakarta
Timur untuk diautopsi lebih lanjut.
Warga UI terkejut saat
mengetahui kampus tempatnya
berkegiatan sehari-hari kembali
diterpa kabar buruk. Tanggapan
datang dari mahasiswi FISIP,
Annisa. Menurutnya, hal ini bisa
dikaitkan dengan prinsip dasar
rational choice ke dalam analisis
kriminologi dalam pengambilan
keputusan pelanggar, dalam hal ini
perempuan yang mengandung bayi.
“Perbuatan pelaku yang
bertentangan dengan UU, terutama
fenomena pembunuhan anak ini
selain merugikan si pelaku, juga
sangat merugikan masyarakat, yaitu
berupa hilangnya keseimbangan,
ketentraman, dan ketertiban di
lingkungan kampus UI. Sehingga,
petugas keamanan perlu ekstra
bekerja dalam meminimalisir
tindak kejahatan di lingkungan
kampus,” kata mahasiswi tingkat
akhir Kriminologi UI ini.
KasusAkseyna Belum Terungkap
Kasus temuan mayat bayi
di Danau FMIPA UI menambah
panjang daftar kasus kriminal yang
terjadi di lingkungan Kampus
Kuning ini. Sebelumnya, pada
Maret 2015 lalu, ditemukan
mayat pria mengambang di Danau
Kenanga, UI. Mayat tersebut
diketahui bernama Akseyna Ahad
Dori, mahasiswa jurusan Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam UI angkatan
2013.
Jasad Akseyna ditemukan
dalam kondisi membengkak dan
menggendong tas ransel berisikan
batu konblok. Hanya jaket berlogo
UI yang mengindikasikan mayat
tersebut seorang mahasiswa.
Dugaan bunuh diri diperkuat
dengan penemuan sepucuk surat
peninggalan di kamar kos Ace,
panggilan akrab Akseyna, dengan
tulisan, “Will not return for, please
don’t search for existence. My
apologize for everything eternally
(Tidak akan kembali, tolong jangan
cari keberadaan saya. Saya minta
maaf untuk semua selamanya)”.
Akhir Mei 2015, Direktur
Reserse Kriminal Umum
Komisaris Besar Krishna Murti
mendalami kasus tersebut. Krishna
mengungkapkan temuan baru
berdasarkan hasil gelar perkaraAce.
Hasilnya, Ace tewas bukan karena
bunuh diri, melainkan dibunuh. Hal
inilah yang memperkuat keyakinan
bahwa lingkungan kampus UI tidak
sepenuhnya aman.
Narkoba Sebagai Ancaman
Selain pembunuhan, pengedaran
narkoba juga merupakan salah satu
faktor maraknya tindak kejahatan di
lingkungan UI. Beberapa bulan lalu,
penjaga salah satu kios makanan
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP) UI tertangkap
karena kedapatan menggunakan
narkoba. Ironisnya, ia ditangkap
di Kantin Taman Korea FISIP UI.
Setelah diperiksa, terbukti ia sudah
terbiasa menggunakan narkoba
dan zak adiktif terlarang lainnya di
kawasan kampus.
Rektor UI Muhammad Anis
mengatakan, ada enam orang yang
tertangkap saat razia narkoba jenis
ganja di FISIP UI. Di antaranya
alumni, mahasiswa, dan seorang
karyawan UI. Namun, beliau
enggan memberitahu identitas
karyawan UI tersebut.
Kampus UI Sasaran Kejahatan
Dari jejeran kasus tersebut, UI
diakui sebagai kampus yang rawan
kejahatan. Hal ini diutarakan Vivick
Tjangkung selaku Kasat Narkoba
Polresta Depok di Mapolres Depok,
Kamis (9/4) lalu.
‘’Kampus UI Depok sangat
rentan dengan tindak kejahatan dan
peredaran narkoba karena akses
ke luar masuk kampus itu terlalu
banyak,’’ kata Vivick menanggapi
banyaknya laporan gangguan
ketertiban di lingkungan Kampus
UI.
Menurut Vivick, setelah
mendapat banyak laporan, pihaknya
mencoba mengantisipasi dengan
cara rutin mengelar operasi cipta
kondisi dan razia. Selain itu, hutan
kota dan sekitar area keramaian
yang biasanya dipakai kegiatan
mahasiswa disisir menggunakan
anjing pelacak. ‘’Hal ini untuk
mendeteksi keberadaan narkoba,
karena anggota sempat menemukan
narkoba jenis ganja dan sabu-sabu
di dalam kawasan kampus UI,’’
katanya melanjutkan.
Jam Malam dan Pelatihan
Satpam
Akibat serangkaian kejahatan
itulah, pihak UI mengadakan jam
malam di lingkungan kampus untuk
menekan angka kejahatan yang
terjadi. Pihak UI juga mengimbau
agar mahasiswa tidak berjalan
sendirian di atas pukul 21.00 WIB.
Untuk mendukung kebijakan ini,
pihak kampus memberlakukan jam
malam dengan membatasi kegiatan
mahasiswa.
Pengamanan Lingkungan
Kampus (PLK) UI telah
menempatkan CCTV di beberapa
lokasi. Namun, Rektor Anis tidak
menampik bahwa kemungkinan
kriminalitas akan tetap terjadi di
UI yang memiliki area seluas 320
hektar.
“Kalau di hutan UI ya tidak ada
(CCTV).Tapi yang jelas kami sudah
memberikan upaya perlindungan
maksimal pada seluruh warga UI,”
kata Anis.
Demi meningkatkan performa
petugas menjaga keamanan
kampus, Unit Pelayanan Terpadu
PLK UI melaksanakan kegiatan
penyegaran Satpam UI. Kegiatan
tersebut berupa bimbingan jasmani
yang melatih ketahanan fisik,
seperti lari jogging, jalan cepat, dan
bela diri.
Melalui kegiatan pelatihan
tersebut, diharapkan UI dapat
menghasilkan tenaga keamanan
yang profesional dan kompeten
dalam bidangnya, baik sikap dan
perilakunya. Dengan meningkatnya
kualitas tenaga keamanan UI,
diharapkan kawasan kampus UI
menjadi aman dan bebas kejahatan
secara menyeluruh.
(Doni Rahman)
DEPOK, LENTERA DEPOK - Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia (UI) masih berhasil menarik para
pelajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus berlambang Makara
tersebut. Tak heran, jumlah mahasiswa UI yang diterima selalu bertambah dari
tahun ke tahun.
Keamanan Kampus UI Masih Dipertanyakan
Pelatihan penyegaran satpam yang diselenggarakan oleh PLK UI
Gedung rektorat Universita Indonesia
Para pengembang atau
developer cerdik melihat
kebutuhan warga Depok akan
hunian yang terjangkau. Hingga
kini, terhitung lebih dari lima
apartemenberdiridiKotaDepok
yang luasnya hanya sekitar 200
km persegi ini.
Tak hanya dibutuhkan oleh
kalangan pekerja, – mereka
yang membutuhkan mobilitas
tinggi untuk bekerja di Ibukota
– apartemen juga dibutuhkan
oleh kalangan mahasiswa kelas
menengah sebagai tempat
tinggalsementaraselamamereka
berkuliah. Ya, berbagai kampus
ternama memang berdiri di
Kota Belimbing ini, sebut saja
Universitas Indonesia sebagai
salah satu Perguruan Tinggi
Nasional terbaik di Indonesia,
serta Universitas Gunadarma,
universitas swasta yang setiap
tahun berhasil mencetak lebih
dari 5000 sarjana.
Masyarakat membeli
apartemen dengan berbagai
tujuan. Ada yang sebagai
hunian, investasi, hingga untuk
disewakan kembali. Untuk
penyewaan, apartemen ini dapat
disewa harian. Sewa apartemen
harian memang bukan sesuatu
yang baru di bisnis properti.
Namun, sewa apartemen harian
di Depok dengan harga yang
terbilang murah, cukup menarik
untuk ditelisik.
Kami mewancarai salah satu
penyedia sewa apartemen harian
di Margonda, Depok. Karena
menolak disebut identitasnya,
sebut saja ia SS. Menurut SS,
ia sebenarnya paham tujuan
dibalik banyaknya pelajar atau
mahasiswa yang menyewa
kamarnya, yakni untuk
‘berduaan’ dengan pasangannya.
Asumsinya ini kerap terbukti
dari pelanggannya yang hampir
selalu muda-mudi.
“Ya, tahu sama tahulah buat
apa (sewa kamar –red). Kami
hanya mencari keuntungan saja,”
katanya. Ia pun mengaku tidak
betanggungjawab atas apa yang
terjadi di dalam kamar. “Selama
kami nggak pegang kunci, kami,
ya, semua di luar tanggung jawab
kami,” katanya melanjutkan.
Sistem promosi apartemen
dilakukan secara online,
tepatnya melalui media sosial
dan aplikasi chatting. Untuk
menarik peminat, promosi
disampaikan melalui kata-kata
yang menggoda, seperti:
“Haii gengsss. Mimin
mau berbagi kabar bahagia
nih.. Yaaapp, apalagi kalau
bukan diskon!! Everybody
loves discount, right?
Hahahaa.. Diskon room 25rb/
malam dari harga pricelist,
DIPERPANJANG dan berlaku
SETIAP HARI !! wow wow wow
banget kan, hihihi. Promo bisa
dihentikan sewaktu2 yess, so
manfaatkan moment kebaikan
mimin hahaha. Yang biasa
booking standart, cuss cobain
superior dan yang biasa booking
superior, cuss booking deluxe.
Dijamin nagihh dehhh!”
Harga sewa kamar per
hari berkisar dari Rp 200 ribu
hingga Rp 300 ribu. Bahkan,
di hari-hari tertentu penyewa
kerap memberikan diskon
hingga 50 persen untuk sewa
kamar per malam. Harga yang
terjangkau oleh kantong pelajar
dan mahasiswa – yang bisa
jadi belum berpenghasilan –
membuat 10 unit apartemen
yang dimiliki SS, laris manis
disewa tiap hari.
Untuk membuktikan
pernyataan SS, kami
mewawancarai salah satu
pelanggan tetapnya yang
berinisial AB. AB adalah
mahasiswa tingkat akhir di
sebuah kampus di Depok.
Menurutpengakuannya,iakerap
menyewa unit milik SS untuk
menghabiskan waktu dengan
pacarnya. Ia menambahkan,
sistem pemesanan yang tidak
dipersulit oleh pencatatan
identitas membuat ia ‘senang’
menjadi pelanggan apartemen
SS.
“Nggak perlu nunjukkin KTP
tiap mau nyewa. Jadi, keamanan
identitas terjamin,” kata AB.
Kasus Kejahatan Terjadi
Mudahnya sistem
penyewaannya unit apartemen
di Depok membuat sebagian
oknum memanfaatkan untuk
melancarkan aksi jahatnya.
Awal November 2016 lalu, tiga
pemuda yakni RF (18), AA
(21), dan HB (19) memperkosa
seorang siswi SMK Depok
berinisial S (18). Pemerkosaan
dilakukan di sebuah kamar
apartemen di Jalan Margonda
Raya. Ketiga pelaku memang
sengaja telah menyewa kamar
ini sehari sebelumnya.
Kasus yang menimpa S
menunjukkan bahwa sistem
penyewaan harian unit
apartemen di Depok harus lebih
ditingkatkan sisi keamanannya.
Hal ini bisa dilakukan
dengan penyedia kamar yang
mewajibkan pelanggannya
untuk menunjukkan KTP atau
kartu identitas lainnya guna
mencegah terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan.
(Mesha Mediani)
DEPOK,LENTERADEPOK-Sebagaikotapenyangga
Ibukota, pembangunan infrastruktur di Depok sejak
pertengahan tahun 2000-an terus meningkat, salah
satunya pembangunan apartemen.
Penyalahgunaan
Sewa Apartemen
Harian di Depok
Ilustrasi gambar eksploitasi wanita
Dukun Anton Diancam Hukuman Seumur Hidup
“Terinspirasi” Kasus Kopi Bersianida Jessica
6. P
ersatuan Sepak Bola Indonesia Kota Depok atau
Persikad dipastikan “pulang kampung” setelah
sebelumnya sempat dibeli oleh Purwakarta dan
bermarkas di sana. Kini, klub kebanggaan kota
belimbing ini siap turun lapangan dengan melakukan
pembinaan bagi skuad muda unggulannya.
Persikad bahkan dipastikan menjadi salah satu peserta
dalam Piala Walikota Tangerang Selatan 2016. Tim yang
bermain di kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia ini membawa
23 pemain, yang didominasi oleh pemain muda dengan rata-
rata usia 20 tahun.
Turnamen tersebut menjadi titik awal membangun
pondasi Persikad dengan melakukan pembinaan pemain usia
muda. Sebanyak 70% skuad yang diturunkan didominasi
oleh pemain muda. “Banyak pemain muda berbakat dan
berpotensi untuk berkembang di Persikad sehingga di tahun-
tahun yang akan datang kita akan melihat hasil dari sebuah
pembinaan,” kata kepala pelatih Persikad, Meiyadi Rakasiwi.
Pembinaan pemain muda ini dilakukan untuk regenerasi
tim yang selama ini banyak memainkan pemain-pemain
senior. Pembinaan dilakukan untuk mengantisipasi sulitnya
mencari pemain-pemain muda yang dapat bermain di
masa depan. Keresahan dalam regenerasi pemain muda
turut dirasakan oleh mantan pelatih Persikad Depok, Isman
Jasulmei. “Persikad sekarang sulit regenerasi. Tapi itu saya
tidak menyalahkan teman-teman pelatih. Mungkin itu
tekanan dari manajer yag menginginkan selalu juara, jadi
pelatih-peatih kita nggak mau ambil resiko,” ujar Isman yang
saat ini melatih Jagorawi FC.
Saat ini Persikad Depok didominasi oleh pemain-
pemain senior berusia diatas 25 tahun. Pemain paling
senior yaitu Guntur Gunawan Rizal yang berusia 38 tahun.
Pemain-pemain muda Persikad saat ini sudah baik. Fokus
pembenahan pemain muda saat ini adalah pengalaman jam
terbang dan pembenahan mental agar siap menghadapi
pertandingan-pertandingan besar.
Latar Belakang Persikad
Persikad (Persatuan Sepak Bola Kota Depok) merupakan
tim sepak bola profesional yang berasal dari kota Depok.
Didirikan pada tahun 1990 oleh Drs H. Yuyun Wirasaputra.
Tujuan dibuatnya tim sepak bola Persikad adalah
memperdayakan dan membina pemain yang berasal dari kota
Depok.
Dalam perjalanannya, Persikad sempat menjadi tim yang
ditakuti. Persikad sempat dihuni oleh pemain-pemain top,
sebut saja Yusuke Sasa (Jepang), Nnana Onana (Nigeria),
dan Jean Paul Boumsong (Kamerun). Tak hanya itu, Persikad
juga dihuni oleh pemain lokal bertalenta seperti Nehemia
Solossa (Adik Boaz), Irfan Boax, dan mantan kapten Timnas
Indonesia, M Robi.
Menyambut musim Divisi Utama tahun 2015, fans
Pendekar Ciliwung justru dikagetkan dengan dijualnya
Persikad Depok ke Pemerintah Purwakarta dengan
diakuisisinya klub oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.
Persikad Depok resmi berubah nama menjadi Persikad
Purwakarta.
Bapak Idris Abdul Shomad setelah dilantik menjadi
Walikota Depok menggantikan Nur Mahmudi Ismail melalui
berbagai upaya yang dilakukannya, akhirnya klub kembali ke
pelukan warga Depok.
(Nabila Fatiara)
Persikad Kembali
Berlaga
Diduga, kekurangan ini
adalah imbas dari minimnya
anggaran Pemerintah Kota dan
keterbatasan lahan.
Para atlet Depok seringkali
menumpang fasilitas olahraga
lain di luar kotanya. Bahkan,
sekelompok warga Depok
membuat gerakan bernama
Gemadebus atau Gerakan
Masyarakat Depok Butuh
Stadion. Mereka mendesak
pemerintah membangun
lapangan sepak bola yang
berstandar FIFA.
“Kota Depok ini sudah
mempunyai kesebelasan
sepakbola, yakni Persikad dan
ditambah kesebelasan Depok
United umur 17 tahun. Jadi,
perlunya lapangan tersebut,
untuk berlaga di kandangnya
sendiridanmengukirprestasinya.
Maka hal itu sangat dibutuhkan
stadion yang mumpuni,” ujar
Koordinator Gemadebus, Ramoy
Alfajar dilansir dari Radaronline.
Menanggapi hal tersebut,
Wakil Walikota Depok Pradi
Supriatna mengaku sedang
mengupayakan fasilitas olahraga
dengan merevitalisasi beberapa
fasilitas yang sudah ada, antara
lain Stadion Merpati, Stadion
Mahakam di Sukmajaya,
Lapangan Hawaii dan Lapangan
Koni di Depok.
Selain itu, pihaknya juga telah
mengusulkan pembangunan
stadion olahraga baru ke
pemerintah pusat. Saat ini,
upaya tersebut masih dalam
tahap pencarian lahan dan
pengkajian kembali. Diharapkan
dalam beberapa tahun ke depan,
Depok akan memiliki stadion
sepakbola berstandar FIFA.
(Nabilla Puteri Fatya)
Kota Depok Krisis
Stadion Olahraga
Lapangan Stadion Merpati yang rusak dan sudah tidak layak pakai. Rumput hijaunya sudah tidak memenuhi lapangan dan
sudah tidak terurus lagi.
DEPOK, LENTERA DEPOK - Sebagai daerah
penyangga Ibukota, Kota Depok justru minim
fasilitas olahraga. Baik gedung olahraga maupun
stadion sepakbola, kondisinya memprihatinkan.
RUANG HIJAU 11OLAHRAGA10 Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
DEPOK, LENTERA DEPOK
- Bak oase di gurun pasir. Di
tengah himpitan kawasan padat
pemukiman di Pancoran Mas,
Depok, tersisa hutan kecil yang
dulu dikenal sebagai Cagar
Alam Pancoran Mas. Namun
akibat degradasi alam, statusnya
diturunkan menjadi taman
hutan raya (tahura).
Menurut pengamatan
Lentera Depok, kondisi Tahura
kini tampak memprihatinkan.
Kerusakan terlihat pada
beberapa titik pagar Tahura.
“Besi pagar banyak dirusak dan
dicuri,” kata salah satu penjaga
Tahura, Jani Ardani. Tumpukan
sampah pun turut menghiasi sisi
hutan yang tidak tertutup pagar.
“Karena tidak dipagar, banyak
yang buang sampah rumah
mereka di sini,” lanjut Jani. Tak
jarang Jani mendengar pendapat
orang yang menganggap Tahura
saat ini lebih menyerupai lahan
tak terurus daripada hutan
atau taman. “Ya, memang itu
kondisinya,” ucap Jani.
Degradasi Alam Hingga
Penurunan Status
Dahulu, cerita Jani, Tahura
Pancoran Mas merupakan
tanah milik saudagar asal
Belanda, Cornelis Chastelein,
pada akhir abad ke-17. Pada
saat itu, kawasan ini jauh lebih
luas lagi karena mencakup
wilayah Ratu Jaya, Rawa Geni,
dan Mampang. Abad ke-18,
Pemerintah kolonial Belanda
sengaja menetapkan kawasan
ini sebagai cagar alam karena
memiliki keanekaragaman
hayati yang tinggi.
Tak kurang dari 40 000
tanaman obat terdapat di
cagar alam tersebut. Adapun
pohon langka yang tumbuh di
sini seperti kikoneng, kecapi,
gohok, benda, waru, dan matoa.
Sementara itu berbagai macam
sarangga, kijang, monyet, kancil,
rusa, bangau putih, dan harimau
jawa pernah menjadi penghuni
kawasan ini. Lebih dari itu,
cagar alam Pancoran Mas juga
berperan sebagai daerah resapan
air dan paru-paru kota bagi kota
Depok dan Jakarta.
“Sekarang luas hutan ini
tinggal tujuh hektarare,” kata
Jani. Perkembangan pesat di
Kota Depok, tak bisa dipungkiri,
adalah penyebab penyempitan
lahan dan penyusutan kekayaan
hayati di dalam hutan. Cagar
alam ini dinilai tidak lagi layak
untuk dipertahankan sebagai
kawasan cagar alam. Maka,
pada 1999, melalui Keputusan
Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No.276/KPTS-
II/1999, cagar alam ini diubah
statusnya menjadi tahura.
Dengan demikian, tanggung
jawab akan kawasan ini beralih
dari Pemerintah Provinsi Jawa
Barat ke tangan Pemerintah
Kota Depok.
Potensi yang masih tersisa
Jani menuturkan, meskipun
Tahura tergolong kecil untuk
ukuran hutan, namun potensi
alam yang disimpannya
cukup banyak. Beberapa jenis
pohon yang dapat ditemui di
sana adalah mahoni, benda,
walisongo, kecapi, rambutan,
jengkol, dan bambu. Hewan-
hewan seperti serangga, biawak,
ular, dan musang pun masih
terlihat menghuni Tahura.
Jenis flora dan fauna yang
ada di dalam Tahura Pancoran
Mas masih menarik minat
para peneliti. Jani melihat hal
ini sebagai potensi daya tarik
Tahura Pancoran Mas. “Saya
suka diminta mahasiswa temani
penelitian di sini. Masuknya
harus sama saya karena bahaya,”
kata Jani. Semenjak dibiarkan
tak terurus, penduduk sekitar
banyak menemui ular di sekitar
hutan.
Pemerintah Kota Depok,
menurut Jani, malah
membiarkan Tahura Pancoran
Mas tidak tertata alih-alih
menjadikannya ruang terbuka
hijau (RTH) yang dapat
dinikmati publik. “Warga mau
ke sini seram, enggak ada jalan
dan semaknya tinggi-tinggi,”
kata Jani mengungkapkan alasan
kawasan ini sepi pengunjung.
Salah satu warga Pancoran
Mas, Diah Fitri Novitasari,
mengaku tidak pernah
mengunjungi Tahura Pancoran
Mas, “Saya enggak tau kalo bisa
dimasukin, soalnya denger-
denger banyak ular.” Namun
ia pun merasa tertarik untuk
mengunjunginya jika sudah
dilakukan penataan dan
pengelolaan berkelanjutan. “Jadi
kayak Kebun Raya Bogor gitu
kayaknya,” kata dia.
Rencana Revitalisasi
Kondisi Tahura kini tak
luput dari perhatian Pemerintah
Kota Depok. Melalui Badan
Lingkungan Hidup (BLH)
Kota Depok, pemerintah mulai
merevitalisasi kawasan ini dari
awal 2016 lalu. Konsepnya akan
dibuat mirip dengan Kebun
Raya Bogor, yaitu obyek wisata,
konservasi tumbuhan, dan
satwa liar. “Revitalisasi Tahura
diproyeksi bakal jadi taman
yang berfungsi sebagai sarana
edukasi, rekreasi, dan paru-paru
kota,” kata Kepala BLH Kota
Depok, Wijayanto.
Wijayanto mengatakan
bahwa revitalisasi ini akan
berlangsung bertahap dan jika
berjalan mulus, ditargetkan
selesai akhir tahun 2016.
“Tahap awal akan ada penataan
tumbuhan, penanaman lagi,
pemagaran, pembuatan jalan
setapak, saung, dan rumah jaga,”
jelas dia.
Untuk revitalisasi tahap
pertama, pemerintah telah
mengucurkan dana sebesar
Rp 3 Miliyar. Wijayanto
memperkirakan revitalisasi
total akan membutuhkan dana
sebesar Rp 10 Miliar. “Kalau
dulu dana yang disediakan cuma
cukup untuk perawatan ringan
saja,” lanjutnya.
Jani pun mengetahui adanya
rencana revitalisasi. Akan tetapi,
hingga menjelang akhir 2016,
rencana revitalisasi tak kunjung
terwujud. Menurut pegamatan
Lentera Depok, di Tahura
Pancoran Mas memang terdapat
pos jaga dan toilet, namun
keduanya tidak berfungsi. Pos
jaga mungil yang terlihat masih
baru itu beralih fungsi menjadi
gudang. Toilet yang berada tepat
di belakang pos jaga itu pun
tidak mengucurkan air. “Dana
untuk perawatannya hanya
cukup untuk bayar orang bersih-
bersih kayak saya,” lanjut Jani.
Tidak nampak adanya
fasilitas jalan setapak dan saung
di sekitar hutan. Semak belukar
dan sekumpulan pohon bambu
mendominasi kawasan ini
hingga tampak tidak tertata.
Kondisi ini diperparah dengan
pagar pembatas yang sudah
mulairusakdansampah-sampah
yang menumpuk di sekitarnya.
Ini lah wajah oase Depok yang
makin sepi dikunjungi.
Beginilah nasip Tahura
Pancoran Mas yang sudah
ditinggalkan.
(Iqra Ardini)
Jani, pengurus Tahura Pancoran Mas sedang menemai orang yang berkunjung
Taman Hutan Raya Tahura yang terletak di Pancoran Mas, Depok
Nasib Tahura Pancoran Mas Kini
7. GAYA HIDUP12 Senin, 5 Desember 2016
lentera depok
DEPOK, LENTERA DEPOK -
Inovasi terus hadir di berbagai
bidang, termasuk dalam
menciptakan kantor idaman.
Salah satu inovasi tersebut
adalah co-working space yang
hadir sebagai solusi untuk
menyiasati ruang kerja yang
terbatas.
Suasana kerja yang santai
jadi ciri khas co-working
space. Setidaknya, begitulah
suasana yang terlihat di
Code Margonda, sebuah
co-working space di Jalan
Margonda, Depok.
Sekilas, tempat tersebut
tampak seperti kantor pada
umumnya yakni jejeran
pekerja yang ‘sibuk’ dengan
laptop-nya masing-masing.
Namun ternyata, para pekerja
tersebut justru berasal dari
perusahaan yang berbeda
satu sama lain. Di Code
Margonda, mereka dapat
saling berinteraksi tanpa
batas apapun. Mengingat
konsepnya memang mengacu
pada pemakaian ruang kantor
secara bersama-sama oleh
berbagai perusahaan.
Terdapat pula ruang rapat
berkapasitas 40 orang yang
dapat dipakai tiap perusahaan
secara bergantian. Fasilitas
lainnya pun sama dengan
kantor konvensional, seperti
wi-fi, proyektor, printer, dan
pantry.
Tak hanya untuk bekerja,
Code Margonda juga bisa
digunakan untuk tempat
workshop dan training yang
lazim dilakukan perusahaan.
“Di lantai paling atas
pun terdapat rooftop yang
cocok buat nonton di kala
senggang,” kata Didi Diarsa
selaku pendiri dan pengelola
Code Margonda.
Didirikan sejak tahun
2013, kini Code Margonda
sudah mempunyai lebih dari
200 anggota. Meski begitu,
pengunjung non-anggota
jumlahnya lebih banyak,
yakni 800 orang. Tempat ini
memanfaatkan website dan
media sosial sebagai ajang
promosi, sekaligus media
untuk pengunjung memesan
spot di sana.
Dari segi biaya usaha,
co-working space terbilang
hemat. Di Code Margona,
Anda hanya perlu
mengeluarkan Rp 700 ribu
per bulan untuk ruang kantor.
Artinya, dalam setahun Anda
hanya perlu merogoh kocek
Rp 8 juta untuk sewa kantor.
Co-working space memang
cocok untuk pebisnis pemula.
Terutama mereka yang
memiliki keterbatasan dana
untuk menyewa gedung
kantor. Hal ini karena mereka
tetap membutuhkan tempat
yang representatif tanpa
menguras banyak biaya.
(Mesha Mediani)
Code Margonda
Jl Margonda Raya, No.
349, Depok, Jawa Barat.
Buka: 08.00 – 22.00
Info: http://
codemargonda.com/
Code Margonda,
Alternatif
Kantor dengan
Budget Terbatas
Ruangan Code Margonda yang homy dan dapat digunakan sebagai kantor bagi perusahaan dengan budget terbatas
B
erolahraga di akhir
minggu bukanlah sebuah
hal yang asing bagi
masyarakat Depok. Mulai dari
sekedar lari-lari kecil disekitaran
komplek sampai mengasah diri
di tempat binaraga. Akhir-akhir
ini, muncul jenis olahraga baru
yang digandrungi masyarakat
metropolitan, tak terkecuali
warga Depok.
Tengoklah balairung
Universitas Indonesia pada Sabtu
dan Minggu Pagi, maka kalian
akan menemukan sekelompok
orang yang sedang melakukan
berbagai jenis gerakan olahraga
bersama-sama. Mulai dari yang
muda sampai dengan yang
tua menggandrungi Freeletics,
olahraga yang sedang “hits”
Freeletics merupakan sebuah
fitness apps yang populer karena
fleksibilitasnya. Olahraga ini
tidak mengharuskan pelakunya
untuk mempunyai alat dan
pergi ke tempat tertentu. Ia bisa
dilakukan dimana saja dan kapan
saja. Fitur coach yang mengatur
menu latihan individu sesuai
dengan gaya hidupnya menjadi
salah satu kelebihan apps ini.
Adanya opsi untuk saling berbagi
kegiatan latihan para free athlete
(penggiat olahraga freeletics) di
media sosial juga menjadi katalis
bagi apps ini untuk menjadi viral
di masyarakat.
Komunitas Freeletics sendiri
pertama kali terbentuk di Jakarta
pada Januari 2014, namun tren
ini baru digagas di kota Depok
oleh komunitas Indo Sweatcamp
Depok pada 2015
Komunitas yang terbentuk
pada bulan September ini
membuat kegiatan Freeletics
gratis bagi siapapun. Bagi mereka
yang mau ikut cukup datang dan
membawa matras, handuk dan
air minum.
Dimas Adiputro, penggagas
komunitas ini, mengatakan
bahwa semua bermula dari
hobinya berolahraga dan
keinginannya untuk berolahraga
bersama-sama teman. Ia berkata
bahwa olahraga ini memang
sangat menyiksa namun ia
(freeletics) dapat menumbuhkan
gaya hidup berolahraga sehat
dan memberikan hasil yang
memuaskan bagi mereka yang
berniat membentuk tubuh ideal.
“Untuk respon mereka
pertamannya kaget unutk
ngelihat gerakannnya, tapi
setelah kita kasih tau manfaatnya
dari gerakan dan motivasi
mereka buat ikut ini, seperti
menurunkan berat badan, bikin
mereka makin pengen ikut lagi,
karena sekarang makin banyak
yang join kita” jelas Dimas,
dilansir dari TVUI.
Salah satu free athlete yang
telah merasakan dampak
olahraga ini adalah Raras Adita.
Perempuan ini telah menggeluti
olahraga ini kurang lebih selama
dua tahun terakhir.
“Dulu itu berat badanku 63-
an sekarang udah 50-an itu udah
hampir setahun freeletics. Dan
itu pasti ngaruh ke penampilan,
jadi baju-baju udah bannyak
yang kegedean.” Kata Raras
dikutip dari TVUI
Menurutnya, freeletics telah
membuat dirinya lebih bugar
karena badan ideal yang ia
raih tidak hanya dicapai oleh
turunnya lemak tubuh tapi juga
dengan padatnya otot badan.
Raras merasa bahwa dirinya
merasa nyaman dengan kegiatan
ini karena banyak orang yang
berjuang bersama-sama dengan
mahasiswi Universitas Indonesia
ini.
Selain berolahraga bersama,
Indo Sweatcamp Depok sering
mengikuti berbagai kegiatan
komunitas dan event olahraga
lainnya. Salah satunya adalah
BRI Run 2016 yang dilaksanakan
pada Minggu lalu (4/12/2016)
(Nanda Aulia Rachman)
Anggota freeletics yang tidak pernah absen mengikuti olahraga tanpa alat ini.
Sehat dan Bugar Bersama Freeletics
