Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, pelanggaran terhadap hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara, upaya pencegahan, serta penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh lembaga-lembaga negara seperti kepolisian dan peradilan.

2. Nama Anggota :
1. Dewi Novita Sari (05)
2. Dyah Ayu Permataningrum (07)
3. Nikki Nor Sholikhah (24)

3.  Hak warga negara adalah segala sesuatu
yang harus di dapatkan waga negara dari
negara (pemerintah).
 Kewajiban warga negara adalah segala
sesuatu yang harus dilakukan oleh warga
negara terhadap negara.

4.  Pelanggaran hak warga negara adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara, baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelainan yang secara
hukum mengurangi, menghalangi, membatasi,
dan atau mencabut hak asasi seseorang atau
kelompok orang atau tidak memberikan apa
yang menjadi hak warga negara yang dijamin
oleh undang-undang dan tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyesalan hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

5.  Pengingkaran kewajiban warga negara
merupakan proses, cara, atau perbuatan
mengingkari. Pengingkaran juga bisa
diartikan sebagai pelanggaran. Sehingga
pengingkaran kewajiban warga negara
merupakan pelanggaran warga negara
terhadap kewajiban-kewajibannya yang
ditentukan pemerintah.

6. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk
mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara:
 Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus
dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban
dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada
masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap
orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari
tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka
menegakkan hukum.

7.  Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga
tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan
kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan).
 Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah
terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
 Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-
lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan
kewajiban warga negara.

8.  Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip
kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui
lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan
tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan
keagamaan dan kursus-kursus).
 Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan
dan pertahanan negara.
 Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar
kelompok atau golongan dalam masyarakat agar
mampu saling memahami dan menghormati
keyakinan dan pendapat masing-masing.

9. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga
menangani berbagai kasus yang sudah terjadi.Tindakan
penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang
mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum,
seperti berikut:
 Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga
negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti
penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan,
perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak
pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani
kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran
peraturan lalu lintas.

10.  Tentara Nasional Indonesia melakukan
penanganan terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan gerakan separatisme,
ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan
penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan
penyalahgunaan keuangan negara.
 Lembaga peradilan melakukan perannya untuk
menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara

11.  Kondisi sosial budaya yang berbeda
 Kesulitan penyampaian informasi dalam
komunikasi
 Kebijakan yang menimbulkan pro-kontra
masyarakat
 Rendahnya pemahaman masyarakat tentang
HAM
 Rendahnya kualitas mental aparat penegak
hukum di Indonesia
 Banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak
orang lain