"[Ringkuman]" Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan pedoman pelaksanaan hibah serta bantuan sosial oleh pemerintah daerah, mencakup definisi, kriteria, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, sanksi untuk penerima apabila pelanggaran terjadi, serta monitoring dan evaluasi.

2. DASAR HUKUM
0 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
0 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
0 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
0 PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
0 PP 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah
0 PP 2/2012 tentang Hibah Daerah (Pengganti PP 57/2005);
0 Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
0 Permendagri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
0 PMK Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah (Proses Revisi);
0 PMK Nomor 169 /PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada
Pemerintah Daerah (Proses Revisi).

3. HIBAH BANSOS
pemberian uang/barang atau jasa
dari pemda kepada :
- pemerintah,
- pemerintah daerah lainnya,
- perusahaan daerah,
- masyarakat dan
- organisasi kemasyarakatan
yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggara-an
urusan pemerintah daerah
pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemda kepada:
- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- Masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial
DEFINISI

4. Kriteria atau Syarat Minimal Pemberian
Hibah Dari Pemerintah Daerah
Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan
Memenuhi persyaratan penerima hibah

5. Hanya diberikan kpd calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan
resiko sosial.
Memiliki identitas yg jelas dan berdomisili dalam
wil. administratif pemerintahan daerah
berkenaan.
Tujuan Penggunaan : Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,
pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan
kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
Selektif
Memenuhi
Persyaratan
Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan
tertentu dapat berkelanjutan
KRITERIA BANTUAN SOSIAL

6.  Hibah Berupa Uang = DPA-PPKD.
 Hibah Berupa Barang/Jasa = DPA-SKPD.
PELAKSANAAN HIBAH
Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran
uang atau jenis barang atau jasa.
Penyaluran/penyerahan hibah didasarkan pada daftar
penerima hibah.
Penyerahan Hibah
Barang
Bukti Serah Terima
Barang/Jasa
Pencairan Hibah Uang
Mekanisme
Pembayaran Langsung (LS).

7.  Bansos Berupa Uang = DPA-PPKD.
 Bansos Berupa Barang= DPA-SKPD.
PELAKSANAAN BANSOS
Kepala Daerah Menetapkan Daftar Penerima Dan Besaran
BANSOS.
Penyaluran/Penyerahan BANSOS Didasarkan Pada Daftar
Penerima BANSOS.
Penyerahan BANSOS
BARANG
Bukti Serah Terima Barang
Pencairan BANSOS Uang
Mekanisme pembayaran langsung.
s/d 5 juta dapat dengan mekanisme
Tambah Uang (TU)

8. PELAPORAN
HIBAH
• Penerima hibah menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada kepala
daerah melalui PPKD dengan tembusan
SKPD terkait.
Hibah dicatat sebagai realisasi jenis
belanja hibah pada PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.
• Penerima hibah berupa barang atau jasa
menyampaikan laporan penggunaan
hibah kepada kepala daerah melalui
kepala SKPD terkait.
Hibah berupa barang atau jasa dicatat
sebagai realisasi obyek belanja hibah
pada jenis belanja barang dan jasa dalam
program dan kegiatan pada SKPD terkait.
BANSOS
• Penerima bantuan sosial berupa uang
menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada kepala daerah
melalui PPKD dengan tembusan kepada
SKPD terkait.
Bantuan sosial berupa uang dicatat
sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan tahun anggaran berkenaan.
• Penerima Penerima bantuan sosial
berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada
kepala daerah melalui kepala SKPD
terkait..
Bantuan sosial berupa barang dicatat
sebagai realisasi obyek belanja bantuan
sosial pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD
terkait.

9. PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA
Hibah
• usulan dari calon penerima hibah kepada
kepala daerah;
• keputusan kepala daerah tentang penetapan
daftar penerima hibah;
• NPHD;
• pakta integritas dari penerima hibah yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima
akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
• bukti transfer uang atas pemberian hibah
berupa uang atau bukti serah terima
barang/jasa atas pemberian hibah berupa
barang/jasa.
Bansos
• Usulan/permintaan tertulis dari calon
penerima bantuan sosial atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang
kepadakepala daerah;
• keputusan kepala daerah tentang
penetapan daftar penerima bantuan sosial
(dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya);
• pakta integritas dari penerima bantuan
sosial yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima akan digunakan
sesuaidengan usulan (dikecualikan terhadap
bantuan sosial bagi individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya); dan
• bukti transfer/penyerahan uang atas
pemberian bantuan sosial berupa uang
atau bukti serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang.

10. Hibah
• Pertanggungjawaban penerima
hibah meliputi :
• laporan penggunaan hibah;
• surat pernyataan tanggung
jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan
• bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan
bagi penerima hibah berupa
uang atau salinan bukti serah
terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa
barang/jasa.
Bansos
• Pertanggungjawaban penerima
bantuan sosial meliputi:
• laporan penggunaan bantuan
sosial oleh penerima bantuan
sosial;
• Surat pernyataan tanggungjawab
yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah
digunakan sesuai dengan usulan;
dan
• bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan
bagi penerima bantuan sosial
berupa uang atau salinan bukti
serah terima barang bagi
penerima bantuan sosial berupa
barang.
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA

11. PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA..
Penerima Hibah/ Bansos bertanggungjawab secara formal
dan material atas penggunaan hibah/ Bansos yang
diterimanya.
Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh
penerima hibah/ bansos selaku obyek pemeriksaan.

12. Penerima hibah
dapat dikenakan
sanksi sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan,
Penerima hibah tidak
melaporkan penggunaan
dana
Penerima hibah belum
melengkapi/ didukung
bukti pertanggungjawaban
yang lengkap dan sah
(bukti tidak memadai)
sebagaimana
dipersyaratkan dalam
NPHD
Penerima hibah tidak
mempertanggungjawabkan
penggunaan dana sesuai
dengan peruntukannya

13. Contoh Kasus..
0 Mantan Ketua KPU Karimun yaitu Julfikri dan anggota KPU
Karimun yaitu Darman Munirdua, terdakwa korupsi dana
hibah KPU Karimun ini dihadapkan ke Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi atas tidak jelasnya laporan
pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Karimun yang diperoleh dari APBD pada
tahun 2010.
0 Adapun modus operandi korupsi yang dilakukan dengan
membuat SPPD perjalanan dinas fiktif serta penggunaan
anggaran yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 44
dan Permendagri Nomor 49 tentang Pemberian Dana
Hibah dari APBD ke KPUD.
0 Selain itu, dalam praktek penggunaan anggaran KPU, dari
total Rp12 miliar dana Pemilukada, dalam SPJ atau
Laporan Pertanggungjawabannya tidak dilampirkan bukti-
bukti penggunaan anggaran sehingga terindikasi fiktif.

14. Laporan
Pertanggungjawaban
tidak dibuat atau
tidak sesuai dengan
nilai pada bukti
pengeluaran
Indikasi
penyelewengan dana
hibah atau
penggunaan dana
hibah secara fiktif
Modus Operandi
Tindak Pidana
Korupsi

15. MONITORING DAN EVALUASI
SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi hibah atau bansos
Hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD
yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan
Apabila terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai
dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.