SMK Bantuan

LEMBAR PERSETUJUAN
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DIREKTORAT
PEMBINAAN SMK
(RANGKUMAN)
Jakarta, 13 Maret 2015
NO. NAMA JUKNIS PARAF PERSETUJUAN
DRAFT JUKNIS
1.
Petunjuk Teknis Bantuan
Direktorat Pembinaan SMK
(Rangkuman)
1.
2.
3.

i
KATA PENGANTAR
Petunjuk Teknis Bantuan Direktorat Pembinaan SMK tahun 2015
memuat Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015,
Bagan Organisasi Direktorat Pembinaan SMK, Rekapitulasi Program
Tahun 2015, dan Deskripsi Program Bantuan SMK Tahun 2015.
Deskripsi program memberikan informasi umum tentang nama
program bantuan, tujuan program, nilai bantuan, persyaratan
penerima bantuan, dan jadual pelaksanaan program sedangkan
uraian rinci setiap program tertuang pada Petunjuk Teknis
(Juknis) Program Pembinaan SMK Tahun 2015 untuk setiap
program Direktorat Pembinaan SMK.
Apabila di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Direktorat Pembinaan
SMK ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki
sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak yang telah
membantu hingga tersusunnya buku ini, kami sampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih.
Jakarta, 13 Maret 2015
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
BAB I
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK ............................. 1
BAB II
Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK...................................... 14
BAB III
Rekapitulasi Program Tahun 2015............................................ 16
BAB IV
Deskripsi Program Direktorat Pembinaan SMK
Tahun 2015 ................................................................................ 21

1
BAB I
KEBIJAKAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

2
A. PENDAHULUAN
Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015 salah
satunya didasarkan pada Nawacita Pemerintah Republik
Indonesia peroide 2015-2019. Dari 9 (sembilan) agenda prioritas
dalam Nawacita setidaknya ada 3 (tiga) poin yang sesuai dengan
program pengembangan pendidikan nasional, yaitu:
 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional;
 Melakukan revolusi karakter bangsa.
Dengan adanya Nawacita maka program dan pengembangan
pendidikan kejuruan harus merujuk pada pewujudan nawacita
tersebut. Kesesuian tersebut meliputi kegiatan yang dilkukan
oleh Direktorat Pembinaan SMK dan pola pembiayaan kegiatan.
Kegiatan dan pembiayaan pembangunan Sekolah Menengah
Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui APBN yang
dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi juga
diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi APBD untuk
pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan.
Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan Direktorat Pembinaan
SMK tersebut, diperlukan suatu petunjuk teknis program
pembinaan SMK secara rinci pada setiap tahun yang dapat
dijadikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK, Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan pihak lain
yang terkait. Selain itu, juknis bagi setiap program perlu
diringkas dalam satu kemasan buku agar memudahkan
stakeholder dalam memahami program dan kegiatan Dit. PSMK
secara menyeluruh. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMK
menyusun Rangkuman Petunjuk Teknis Bantuan Direktorat
Pembinaan SMK tahun 2015.

3
B. ORIENTASI PROGRAM
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, program dan
kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan salah satunya
diorientasikan pada pewujudan Nawacita Pemerintah Republik
Indonesia peroide 2015-2019.
Terdapat 3 (tiga) poin nawacita yang sesuai dengan Pendidikan
Menengah Kejuruan yang dapat dijelaskan ke dalam beberapa
pokok bahasan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dalam bidang
pendidikan diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar
yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam pengembangan pendidikan kejuruan setidaknya ada 2
(dua) poin penting kegiatan prioritas yaitu peningkatan
akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.
Peningkatan akses pendidikan kejuruan dilakukan dengan
meningkata persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Menengah Kejuruan. Penigkatan APK ini dilakukan
melalui kegiatan prioritas diantaranya:
a) Pemberian Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK;
b) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk
seluruh SMK di Indonesia;
c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMK;
d) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan
meningkatkan persentase akreditasi SMK minimal B.
Peningkatan akreditasi sekolah dilakukan melalui kegiatan
prioritas diantaranya:
a) Rehabilitasi ruang pembelajaran SMK;
b) Pembangunan Ruang Praktik dan Laboratorium;
c) Pembangunan Perpustakaan;
d) Sertifikasi Guru SMK;
e) Peningatan Kompetensi Guru SMK;
f) Bantuan untuk mendorong percepatan akreditasi SMK;

4
2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional;
Dalam bidang pendidikan, berkaitan dengan upaya
Peningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional, secara khusus SMK disebut sebagai
pendukung ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pariwisata.
Hal ini dilakukan dengan membangun sejumlah science and
technopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan
prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.
3. Melakukan revolusi karakter bangsa.
Revolusi karakter bangsa adalah salah satu elemen penting
dalam pembangunan manusia Indonesia melalui pendidikan.
Hal ini dilakukan dengan memperbaiki karakter pendidikan
di Indonesia diantaranya:
a) Membangun pendidikan kewarganegaraan;
b) Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem
pendidikan nasional;
c) Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama
bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.
Kegiatan prioritas untuk memperbaiki karakter pendidikan di
Indonesia diantaranya:
a) Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan;
b) Perbaikan Ujian Nasional;
c) Tunjangan profsi bagi guru non PNS;
d) Tunjangan khusus untuk guru di daerah khusus;
e) Tunjangan fungsional untuk guru non PNS.
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian nawacita tersebut,
akan dirumuskan Rencana strategis Direktorat Pembinaan SMK
205-2019.
Selain berorientasi pada Rencana Strategis , isu-isu strategis
lain perlu mendapat perhatian dalam mendukung strategi
pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMK.
Isu-isu tersebut antara lain kemajuan pengetahuan dan
teknologi, aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan, upaya

5
mendukung pengentasan kemiskinan, dan pemberian bantuan
dana untuk SMK yang efisien dan efektif.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
pesat adalah sebuah keniscayaan yang harus pula direspon
secara tepat oleh pendidikan kejuruan, oleh karenanya
Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program
inovasi lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan
materi pembelajaran maupun penyiapan infrastrukturnya.
Pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
pendidikan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, prosedur
penyaluran bantuan, implementasi program, monitoring dan
evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
dalam pengelolaan, upaya pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan untuk SMK secara efektif dan efisien
diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat
tercapainya sasaran strategis secara bertahap dan
berkelanjutan.

6
C. STRATEGI UMUM
Keberhasilan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sangat
ditentukan oleh jejaring yang dibangun pada seluruh lini baik
pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang tepat
akan program-program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
oleh berbagai pihak terkait sangat menentukan.
Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis
khususnya dalam perencanaan maupun implementasi oleh para
Pembina Sekolah Menengah Kejuruan baik di pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta
masyarakat, khususnya masyarakat industri dan dunia usaha.
Komitmen dalam rangka peningkatan mutu SMK harus dibangun
antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan program-
program implementasi Tahun 2015 antara pengelola pendidikan
yang ada di pusat sebagai perumus kebijakan, serta unsur
pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai
pengembang dan pelaksana kebijakan.
Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan
dalam implementasi program-program pembinaan SMK Tahun
2015 adalah :
1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter
bangsa;
Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif
membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan
karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya
degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba,
radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme,
dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan
bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini
antara lain sebagai berikut:
a) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan
muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara,
peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli
ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;

7
b) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang
memberikan muatan soft skills yang meningkatkan
akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan
bernegara;
c) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli
lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran
aktif di lapangan;
d) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang
mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter
berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang
membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif,
sportif dan wirausaha;
Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif, yakni
pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada
kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk
menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang
bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan hal tersebut
perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian aspek yang
menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi
pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai
berikut:
a) Melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih
berorientasi pada pembentukan kreativitas dan
kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin.
b) Meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan
kreativitas dan kewirausahaan pada siswa.
c) Menciptakan akses pertukaran informasi dan
pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara
pendidikan.
d) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang
mendukung penciptaan insan kreatif dalam
pengembangan ekonomi kreatif.

8
e) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara
lulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan
pengembangan ekonomi kreatif.
f) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi
pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan
ekonomi kreatif.
g) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja
sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar
negeri.
3. Penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi
pendidikan menengah kejuruan;
Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya
diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya.
Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil
Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke
pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan belum terpadunya hasil
ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk
itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.
a) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian
pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian
dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;
b) penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan;
dan
c) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan
prasarana pendidikan menengah kejuruan sesuai
standar nasional pendidikan;
Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran
adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna
meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun
pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas
Baru (RKB) dan Laboratorium serta rehabilitasi gedung
sekolah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama
difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar
membutuhkan. Sejalan dengan logika itu, lokasi

9
pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-
daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, dan daerah
yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa
penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan adalah
melalui:
a) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
b) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop;
c) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru;
d) pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dibidang
Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya
peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan
mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata
kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan.
Penerapan TIK untuk pendidikan menengah kejuruan oleh
Direktorat Pembinaan SMK dapat memperluas
keterjangkauan pendidikan, peningkatan mutu, serta
sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan
penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka
menghadapi tuntutan global, semakin meningkatnya
peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk
dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya kebutuhan
untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan
memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang
menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan
komunikasi dan akses terhadap informasi menuntut
penguatan terhadap diberlakukannya kebijakan dalam
bidang ini.
Namun demikian, masih adanya kesenjangan literasi TIK
antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang
juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma
masyarakat serta memberikan peluang munculnya
plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya
mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam
pembelajaran yang mendidik. Pada Tahun 2010-2014,

10
penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-
manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
a) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan
pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan
perluasan e-pembelajaran pada SMK;
b) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-
layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan
layanan publik;
c) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk
mempermudah dalam berbagi informasi dan
pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;
d) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK di
SMK;
e) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung
pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
6. Penyediaan buku teks murah berbasis TIK (e-books);
Dalam rangka meningkatkan jumlah buku teks dan
peralatan, serta mendorong kreativitas serta motivasi siswa
SMK, Direktorat Pembinaan SMK akan meneruskan program
perakitan peralatan oleh SMK dan pembuatan buku sekolah
elektronik (BSE). Penyusunan BSE dan perakitan Peralatan
yang dilakukan oleh SMK tersebut dimaksudkan untuk
mendukung program buku dan peralatan murah pemerintah.
Penyediaan buku teks dan peralatan praktek yang bermutu,
diusahakan agar mudah diperoleh siswa dengan harga yang
terjangkau serta meniadakan monopoli perakitan,
pengadaan, dan pendistribusian peralatan.
Namun demikian penyusunan BSE dan perakitan peralatan
oleh SMK yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat
memenuhi kebutuhan buku teks dan peralatan bagi seluruh
siswa SMK. Penyusunan BSE dan pengadaan peralatan
murah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan
sebagai berikut:
a) Penyediaan bantuan peralatan hasil rakitan SMK dengan
menunjuk SMK-SMK yang berkompeten sebagai SMK

11
perakit seusai dengan kompetensi keahliannya masing-
masing;
b) Penyusunan Buku sekolah elektronik pada mata
pelajaran produktif yang selalu disesuaikan dengan
perkembangan zaman yang langsung di-upload ke
dalam website Direktorat PSMK dan Pusat Layanan TIK
SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar Sekolah dapat
mendapatkan buku tersebut secara mudah, cepat, dan
murah;
c) Bekerjasama dengan perusahaan nasional dan berusaha
untuk meningkatkan proporsi kandungan lokal dari
peralatan yang dirakit;
d) Mengevaluasi sistem perakitan peralatan SMK untuk
meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peralatan
tersebut;
Mendorong satuan pendidikan lain untuk memanfaatkan
peralatan hasil rakitan SMK.
7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam
pengembangan pendidikan menengah kejuruan masih
rendah. Hal ini diakibatkan karena belum adanya pola
kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia
industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu,
pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari
keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik
proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta
didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa
kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.
a) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan dunia usaha dan dunia industri untuk
peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia
usaha dan industri.
b) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
c) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan organisasi kemasyarakatan seperti

12
penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti
penyusunan program sertifikasi profesi.
d) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat
Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk
mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
e) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga
pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan
kebutuhan SDM.
f) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia
usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas
pendidikan.
g) Optimalisasi utilitas SMK diluar jam belajar mengajar
untuk pemberdayaan masayarakat sekitar SMK.
8. Koordinasi antar kementerian dan/atau Lembaga
Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
Kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan
program/kegiatan dan penetapan prioritas SMK antara
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah daerah, telah diatur pembagian urusan
pemerintahan nonkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah
Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk pembagian
urusan berkaitan dengan bidang pendidikan.
Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan
Daerah Kabupaten/Kota dijalankan dengan mengacu antara
lain pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
a) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Institusi terkait untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
b) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota serta SMK untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pendidikan.

13
9. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri.
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan
pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter
yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan
layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi.
Kemdikbud harus mampu menciptakan dan menjaga sistem
standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut
antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.
a) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan
pendidikan dengan rencana pengembangan industri,
rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
b) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait
dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
c) Membangun SMK yang memiliki bidang keahlian yang
terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;
d) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha
untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan
berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
e) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab
tantangan dunia usaha dan dunia industri dan
menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

14
BAB II
BAGAN ORGANISASI
DIT. PEMBINAAN SMK

15
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01 tahun 2012)

16
BAB III
REKAPITULASI PROGRAM
TAHUN 2015

17
REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2015
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
JUKNIS
NAMA PROGRAM SASARAN SATUAN
SATUAN
BIAYA
1 01-PS-2015 BANTUAN OPERASIONAL SISWA (BOS) SMK 4.475.329 Siswa 1.200
2 02-PS-2015
BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN
(BSM)/PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DAN
PERTANIAN
527.689 Siswa 1.000
3 03-PS-2015
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA
BERPRESTASI
5.300 Siswa 1.800 *)
4 04-PS-2015
BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN
KHUSUS
5.300 Siswa 1.000
5 05-PS-2015
BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB
MATCHING)
8 SMK 235.000
6 06-PS-2015
BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN
PERALATAN, BAHAN DAN KELENGKAPAN
LAINNYA LKS
52
Bidang
Lomba
125.000 *)
7 07-PS-2015
BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN
BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI
PESERTA PAMERAN
34 Provinsi 25.000 *)
8 08-PS-2015
BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA-NEGARA
ASIA
6 SMK 70.000

18
NO
KODE
JUKNIS
SATUAN
BIAYA
9 09-PS-2015
BANTUAN SMK DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
100 Paket 100.000
10 10-PS-2015
PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA
(RPS), DAN/ATAU REHABILLITASI GEDUNG
RPS BESERTA SELASAR, UTILITAS DAN
PENYIAPAN TEMPAT UNTUK ALAT BARU SMK
SED-TVET
11 SMK 995.000 *)
11 11-PS-2015
PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN
PEMASANGAN PERALATAN DI LOKASI
SMK/INSTITUSI SED-TVET
12 12-PS-2015
BANTUAN PENGEMBANGAN TEMPAT UJI
KOMPETENSI (TUK)
100 SMK 75.000
13 13-PS-2015
BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN
TEACHING FACTORY
16 Paket 250.000
14 14-PS-2015
BANTUAN PAMERAN PRODUK KREATIF
SISWA SMK BESERTA MITRA INDUSTRI
4 Paket 500.000
15 15-PS-2015
BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN
SMK
1.566 Paket 1.580
16 16-PS-2015 BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/ PESANTREN
90 Paket 750.000 *)
17 17-PS-2015 BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN 115 Paket 1.000.000 *)
18 18-PS-2015
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH
BARU (USB)-SMK
35 Lokasi 1829151 *)

19
NO
KODE
JUKNIS
SATUAN
BIAYA
19 19-PS-2015
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS
BARU (RKB) SMK
3.100 Ruang 195.000 *)
20 20-PS-2015
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK
SISWA (RPS) SMK
160 Ruang 194.964 *)
21 21-PS-2015
BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM PRAKTIK
PERIKANAN
20 Paket 60.000 *)
22 22-PS-2015
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK
PERHOTELAN
100 Paket 218.611 *)
23 23-PS-2015
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KESENIAN
DAN KEBUDAYAAN SMK
20 Paket 206.128 *)
24 24-PS-2015 BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK 700 Paket 127.000
25 25-PS-2015 BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK 130 Paket 50.000 *)
26 26-DK-2015
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM
SMK
34 Provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi
27 27-DK-2015
PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM
PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK)
34 Provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi
28 28-DK-2015 KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2016 34 Provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi

20
NO
KODE
JUKNIS
SATUAN
BIAYA
29 29-DK-2014
PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH
UN PRODUKTIF
34 Provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi
30 30-DK-2015
PELAKSANAAN LOMBA KOMPETENSI SISWA
(LKS) SMK TINGKAT PROVINSI
34 Provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi
*) Satuan Biaya Rata-rata
KETERANGAN:
A. Nomor Panduan :
1. Dua digit pertama merupakan nomor urut program
2. Dua huruf berikutnya menyatakan asal alokasi dana bantuan
PS : Dana Pusat
DK : Dana Dekon
3. Empat digit terakhir menyatakan tahun anggaran
B. Perubahan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan

21
BAB IV
DESKRIPSI PROGRAM
TAHUN 2015

22
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
1. KODE PROGRAM : 01-PS-2015
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SMK
3. PENGERTIAN : a. BOS SMK adalah program
Pemerintah berupa pemberian dana
langsung ke SMK baik Negeri
maupun Swasta yang dihitung
berdasarkan jumlah siswa masing-
masing sekolah dikalikan satuan
biaya (unit cost) bantuan;
b. Dana BOS SMK adalah bantuan
dana untuk membantu Sekolah
Menengah Kejuruan dalam
memenuhi biaya operasional sekolah
non-personalia.
4. TUJUAN : Tujuan umum BOS SMK adalah
mewujudkan layanan pendidikan yang
terjangkau dan bermutu bagi semua
lapisan masyarakat;
Tujuan khusus BOS SMK:
a. Membantu biaya operasional
sekolah non personalia.
b. Mengurangi angka putus sekolah
siswa SMK
c. Meningkatkan Angka Partisipasi
Kasar (APK) siswa SMK
d. Meningkatkan Kualitas Proses
Pembelajaran di Sekolah
e. Mewujudkan keberpihakan
pemerintah (affirmative action) bagi
siswa SMK dengan cara
meringankan biaya sekolah
f. Memberikan kesempatan bagi siswa
SMK untuk mendapatkan layanan
pendidikan yang terjangkau dan
bermutu.

23
5. SASARAN : Sasaran program adalah SMK Negeri
dan Swasta di seluruh Indonesia,
dengan sasaran :
periode I : Januari – Juni sebanyak
4.303.201 siswa
Periode II :Juli – Desember sebanyak
4.475.329 siswa
6. TOTALNILAI
BANTUAN
: Rp. 5.267.118.000.000,- (lima triliun
dua ratus enam puluh tujuh miliar
seratus delapan belas juta rupiah) atau
per siswa per semester/6 bulansebesar
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
7. PEMANFAATAN
DANA
: BOS SMK digunakan untuk membantu
memenuhi kebutuhan biaya
operasional sekolah non personalia
sesuai dengan Permendiknas No. 69
Tahun 2009, dan kebijakan Direktorat
Pembinaan SMK antara lain:
a. Pembelian/penggandaan buku teks
pelajaran;
b. Pembelian alat tulis sekolah yang
digunakan untuk kegiatan
pembelajaran;
c. Penggandaan soal dan penyediaan
lembar jawaban siswa dalam
kegiatan ulangan dan ujian;
d. Pembelian peralatan tangan untuk
keperluan pendidikan (hand tools);
e. Pembelian bahan praktek dan atau
bahan habis pakai;
f. Penyelenggaraan kegiatan
pembinaan siswa/ ekstrakulikuler;
g. Penyelenggaraan kegiatan uji
kompetensi;
h. Penyelenggaraan praktek kerja
industri/PKL (dalam Negeri);
i. Pemeliharaan & perbaikan ringan
sarana prasarana sekolah;
j. Langganan daya dan jasa lainnya;
k. Kegiatan penerimaan siswa baru;

24
l. Pengembangan sekolah rujukan
(khusus untuk SMK yang
berpotensi sebagai SMK rujukan);
m. Peningkatan Mutu proses
pembelajaran;
n. Operasioanal Layanan sekolah
berbasis TIK
o. Pelaporan.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. SMK Negeri dan Swasta yang
memiliki ijin operasional;
b. Diprioritaskan SMK yang telah
mengisi Dapodik SMK secara on
line melalui website:
http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.
id; bagi sekolah yang memiliki
kelas jauh (filial), data siswa harus
menginduk ke sekolah induk
c. Setiap siswa dalam pengisisn
DAPOPDIKMEN harus lengkap
dengan NISN.
d. Nomor NPSN yang diterbitkan dari
PDSP Kemdikbub.

25
9. JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai
dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Pengumpulan
data sekolah
penerima
dana
Januari –
September
2. Penetapan
sekolah
penerima
Januari-
desember
3. Penyaluran
dana
Februari -
Desember
4. Pemantauan
pelaksanaan
Program
April-Desember
5. Laporan
pelaksanaan
oleh Sekolah
Juli dan
Desember 2015
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah
Komplek Kemdikbud, Gedung E,
Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : www.ditpsmk.net
Email : boskpd@ditpsmk.net

26
DESKRIPSI PROGRAM BEASISWA
BANTUAN SISWA MISKIN DAN PERTANIAN/KEMARITIMAN/
PROGRAM INDONESIA PINTAR/KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
1. KODE JUKNIS : 02-PS-2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN SISWA MISKIN DAN
PERTANIAN/KEMARITIMAN/PROGRAM
INDONESIA PINTAR/KARTU INDONESIA
PINTAR (KIP)
3. RUANG LINGKUP : a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Bantuan
Siswa Miskin (BSM)
b. Beasiswa SMK Pertanian
4. TUJUAN : a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs
atau yang sederajat dari keluarga kurang
mampu untuk mengikuti pendidikan di
Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK
yang mengikuti Program Pertanian
(Bidang Studi Keahlian Agribisnis,
Agroteknologi dan Program Studi
Keahlian Pelayaran/Kemaritiman);
c. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan
putus sekolah akibat kesulitan biaya
pendidikan.
5. SASARAN : 527.689 siswa SMK
6. NILAI BANTUAN : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa
per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) per siswa per 6 bulan/semester.
7. PEMANFAATAN
DANA
: Membantu biaya pribadi siswa untuk
pembiayaan antara lain:
a. Buku dan alat tulis sekolah;
b. Pakaian dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, dll);
c. Transportasi siswa ke sekolah;
d. Uang saku siswa ke sekolah;
e. Iuran bulanan sekolah.
8 PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar
(KIP)/Bantuan Siswa Miskin (BSM)
1) Sekolah antara lain:
a) SMK Negeri dan Swasta yang
mempunyai izin operasional;

27
b) SMK yang mempunyai siswa
miskin dan dilengkapi dengan
Kartu Indonesia Pintar
(KIP)/Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) atau Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) dari
Kepala Sekolah;
c) Melengkapi isian format identitas
siswa calon penerima secara
lengkap untuk keperluan
penyaluran dana.
2) Siswa
a) Siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu secara ekonomi;
b) Siswa miskin dilengkapi dengan
Kartu Indonesia Pintar
(KIP)/Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) atau Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) dari
Kepala Sekolah
c) Diusulkan oleh Sekolah
bersangkutan dan disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten
/Kota sebagai siswa calon
penerima bantuan; dan atau
d) Direktorat Mengambil Data siswa
calon penerima berasal dari
Dapodikmen.
e) Ditetapkan sebagai penerima
bantuan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
b. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran/
Kemaritiman
1) Sekolah antara lain:
a) SMK yang membuka Bidang
Studi Keahlian Agribisnis &
Agroteknologi dan Program Studi
Keahlian Pelayaran/Kemaritiman;
b) Melengkapi isian format identitas
siswa calon penerima.
2) Siswa Penerima antara lain:
a) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian

28
Agribisnis & Agroteknologi dan
Program Studi Keahlian
Pelayaran/Kemaritiman;
b) Diusulkan oleh Sekolah dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sebagai siswa
calon penerima bantuan dan
atau;
c) Direktorat mengambil data calon
siswa penerima dari
Dapodikmen;
d) Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh
Direktorat Pembinaan SMK.
9 JADUAL KEGIATAN :
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Pengumpulan
dan pemilihan
data siswa calon
penerima
Januari -
November
2. Evaluasi Data
Siswa Calon
Penerima
Januari s.d
November
3. Penetapan siswa
penerima
Februari s.d
November
4. Penyaluran dana
Beasiswa
Februari s.d
November
5. Laporan
penyaluran oleh
Lembaga
Penyalur
Desember

29
10. LAYANAN
INFORMASI
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : www.ditpsmk.go.id
Email : bsm.smk@ditpsmk.net

30
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA
BERPRESTASI
3. TUJUAN : a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam
mengembangkan minat dan bakat untuk
memperoleh prestasi di bidang akademik
maupun non akademik;
b. Memberikan penghargaan bagi siswa yang
berprestasi;
c. Memberi motivasi kepada siswa SMK untuk
tetap berupaya selalu berprestasi dan lebih
maju.
4. SASARAN : 5.300 (lima ribu tiga ratus) siswa
5. NILAI BANTUAN : Total Rp. 9.540.000.000,- dengan nilai
beasiswa per siswa sesuai dengan SK PPK dan
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Direktorat PSMK.
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Peningkatan dan pengembangan prestasi
akademik dan/atau non akademik siswa;
b. Memberi dorongan dan semagat kepada
siswa SMK untuk tetap berprestasi;
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah siswa yang
memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK;
d. Beasiswa prestasi akan diberikan kepada
siswa berdasarkan peringkat prestasi pada
tingkat Provinsi/Nasional/Internasional;
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Persyaratan Teknis.
1) Siswa SMK yang masih aktif dan
berprestasi;

31
2) Siswa SMK yang masih aktif baik
perorangan ataupun pemain
perorangan dalam tim yang memiliki
prestasi sebagai juara I, II, III tahun
2015, dibidang akademik maupun non
akademik pada tingkat provinsi/
nasional dan terbaik sebagai perwakilan
Indonesia pada tingkat Internasional,
yang dibuktikan dengan sertifikat
kejuaraan/surat penetapan juara oleh
penyelenggara;
3) Prestasi nasional adalah prestasi
yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat
nasional yang tidak termasuk prestasi
pada lomba tingkat nasional yang
diselenggarakan oleh Direktorat
Pembinaan SMK yaitu: LKS, OSTN,
O2SN, Debat Bahasa Indonesia dan
bahasa asing lainnya, FLS2N;
4) Siswa SMK yang masih aktif baik
perorangan maupun pemain
perorangan dalam tim/regu yang
memiliki prestasi dalam bidang
inovasi/perekayasa/keilmuan dan
dibuktikan dengan sertifikat/piagam
penghargaan/surat keputusan
pemenang oleh panitia;
b. Persyaratan Administrasi
1) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi dan/atau Kab/Kota dan atau
SMK setelah ada pengesahan Dinas
Pendidikan Kab/Kota/Peropinsi;
2) Melampirkan data pendukung yang
membuktikan pencapaian prestasi siswa
calon penerima berupa piagam/
sertifikat/penghargaan;
3) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai
penerima bantuan oleh PPK dan
disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

32
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi
dan kondisi.
No
Tahapan
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
(2015)
1 Penerimaan daftar
usulan calon
penerima beasiswa
Februari s.d
November
2 Seleksi siswa calon
penerima
Februari s.d
November
3 Penetapan siswa
penerima
Februari s.d
November
4 Penyaluran dana Maret s.d
November
5 Laporan beasiswa
prestasi
Desember
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Email : beasiswa.kpd@ditpsmk.net

33
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN
KHUSUS
3. TUJUAN : a. Meningkatkan dan mempertahankan
jumlah siswa SMK pada program keahlian
khusus meliputi:
1) Program Studi Keahlian Perawatan
Sosial
2) Seni Rupa
a) Seni lukis
b) Seni Patung
3) Desain dan Produksi Kria
a) Desain dan Produksi Kria Tekstil
b) Desain dan Produksi Kria Kulit
c) Desain dan Produksi Kria Keramik
d) Desain dan Produksi Kria Logam
e) Desain dan Produksi Kria Kayu
4) Seni Pertunjukan
a) Seni Musik Klasik
b) Seni Tari
c) Seni Karawitan
d) Seni Pedalangan
e) Seni Teater
b. Melestarikan tradisi budaya bangsa
Indonesia melalui pembinaan peserta didik
sejak muda;
c. Meningkatkan motivasi belajar siswa SMK
pada program keahlian khusus;
d. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah
pada SMK program keahlian khusus.
4. SASARAN : 5.300 siswa.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/th.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara
lain untuk :

34
a. Iuran bulanan sekolah; dan/atau
b. Pembelian perlengkapan belajar siswa;
dan/atau
c. Transportasi siswa ke sekolah.
d. Keperluan Pribadi siswa untuk menunjang
sekolah
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
b. Penerima bantuan adalah siswa yang
SMK;
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Persyaratan Teknis
1) Siswa yang diusulkan adalah siswa
kelas X; XI; XII tahun pelajaran
2014/2015, dan atau 2015/2016 yang
mengikuti program studi keahlian
khusus seperti di atas.
2) Siswa yang diusulkan tidak sedang
menerima bantuan Beasiswa dari
Direktorat Pembinaan SMK, kecuali
beasiswa prestasi.
3) Masuk dalam data DAPODIKMEN dan
memiliki NISN.
1) Dikirim oleh Dinas Pendidikan
Kab/Kota dan/atau sekolah setelah
disahkan oleh Dinas Pendidikan
Kab/Kota dan atau;
2) Usulan dikirimkan melalui
beasiswa.kpd@ditpsmk.net dan atau
3) Diambil dari Data siswa dalam
Dapodik.
4) Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh PPK
dan disahkan oleh KPA Direktorat
Pembinaan SMK.

35
9. JADUAL
KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2015)
1. Penerimaan
Usulan Siswa
calon peneriman
bantuan beasiswa
Februari s.d
September
2. Seleksi Usulan
Siswa Calon
Penerima bantuan
beasiswa
Februari s/d
September
3. Penetapan
Penerima
Beasiswa
Februari s/d
November
4. Penyaluran Dana
Bantuan
Februari s/d
November
5. Laporan
penyaluran oleh
Lembaga Penyalur
Desember
dan kondisi.
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Email : beasiswa.kpd@ditpsmk.net

36
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB MATCHING)
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB
MATCHING)
3. TUJUAN : a. Mempertemukan tamatan SMK dengan
dunia usaha/industri yang memerlukan
tenaga kerja tingkat menengah;
b. Memberi peluang saling berinteraksi antara
tamatan SMK untuk menawarkan
kompetensi yang dimiliki kepada dunia
usaha/industri yang memerlukan tenaga
kerja;
c. Meningkatkan hubungan kerjasama SMK
dengan dunia usaha/industri;
d. Meningkatkan wawasan Tamatan SMK
tentang peluang-peluang kerja di dunia
usaha/ industri;
e. Meningkatkan daya serap tamatan SMK
memasuki lapangan kerja.
4. SASARAN : 8 SMK
5. NILAI BANTUAN : Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima
juta rupiah) per SMK.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Dana bantuan digunakan untuk pembiayaan
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan SMK yang meliputi:
a. Persiapan Kegiatan
b. Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaporan
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
SMK;
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. SMK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi;

37
b. Diprioritaskan kepada SMK yang dapat
menyelenggarakan Pemasaran Tamatan
(Job Matching) di SMK;
c. Diprioritaskan SMK yang memiliki Bursa
Kerja Khusus;
d. Memiliki jejaring kerja operasional dalam
bidang bursa kerja lingkup provinsi dengan
SMK lain, Disnakertrans, dunia
usaha/industri yang bergerak di sektor
usaha jasa dan industri;
e. Diutamakan yang dapat menghadirkan 40
perusahaan yang memerlukan tamatan
SMK untuk mengisi formasi-formasi posisi
jabatan yang tersedia;
f. Diutamakan dapat menghadirkan 1.000
tamatan SMK pencari kerja;
g. Menyampaikan Proposal Penyelenggaraan
Kegiatan dan Rencana Penggunaan
Anggaran yang disetujui oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, setelah ditunjuk oleh
Direktorat PSMK sebagai sekolah
penyelenggara job matching;
h. Memilki Rekening Sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi/yayasan);
i. Menyampaikan fotocopy Surat
Pengangkatan Kepala SMK.

38
No. Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
(2015)
1 Usulan nama
SMK dari Dinas
Pendidikan
Provinsi
Mei
2 Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Mei
3 Penerimaan
proposal
Juni-Juli
4 Evaluasi
Proposal
Agustus
5 Bimtek, MoU,
penyaluran dana
September
6 Pelaksanaan
Kegiatan
Oktober-
November
7 Pelaporan Desember
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan
situasi dan kondisi.
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469

39
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN,
BAHAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA LKS
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN,
BAHAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA LKS
3. TUJUAN : a. Tersedianya Peralatan; Bahan dan
kelengkapan yang diperlukan pada
pelaksanaan LKS SMK Tingkat Nasional
XIIi;
b. Terlaksananya LKS dengan Baik.
4. SASARAN : 52 Bidang Lomba
5. NILAI BANTUAN : Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus
juta rupiah).
6. PEMANFAATAN
DANA
: A. Dana digunakan untuk antara lain:
a. Pengadaan bahan dan alat yang
diperlukan dalam lomba;
b. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan
bahan dan kelengkapan LKS dari asal ke
tempat Lomba kembali ke asal;
c. Honorarium dan uang lelah penjab dan
teknisi;
d. Akomodasi dan konsumsi selama
persiapan;
e. Instalasi, pasang bongkar peralatan
ditempat lomba dan ditempat asal.
f. Pembayaran pajak-pajak yang berlaku
dan pembuatan laporan kegiatan;
g. Pembuatan dokumentasi foto dan video
kegiatan pada bidangnya.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
a. Bantuan Diberikan kepada SMK yang
ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana
Penyedia;
b. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
PSMK;

40
c. Proposal disusun oleh SMK yang sudah
ditetapkan oleh Direktorat PSMK
berdasarkan usulan Dinas Pendidikan
Provinsi;
d. Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Mengajukan proposal bantuan;
c. Memiliki Tenaga Teknisi yang mampu
mengendalikan peralatan selama Lomba
berjalan;
d. Memiliki rekening sekolah (bukan atas
nama pribadi atau yayasan).
9 JADUAL KEGIATAN :
NO
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAA
N (2015)
1. Penerimaan
usulan
SMK calon
penerima
Februari-April
2. Evaluasi Usulan &
Penetapan SMK
Penerima bantuan
Maret-April
3. Penerimaan
proposal
Maret-April
4. Evaluasi Proposal April
5. Bimtek Mei
6. Penyaluran dana Mei
7. Pelaksanaan
program
Juni
8. Laporan
pelaksanaan
Desember
10 LAYANAN
INFORMASI
: SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK
Ditjen. Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud Senayan Gedung E lt 12
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467

41
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN
TRANSPORTASI PESERTA PAMERAN
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN
BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA
PAMERAN
3. TUJUAN : a. Mempromosikan Hasil Karya Siswa SMK pada
tingkat Nasional;
b. Memberi dorongan kepada siswa SMK untuk
lebih kreatif dan inovatif.
4. SASARAN : 34 Provinsi
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 850.000.000,- (delapan ratus Lima puluh juta
rupiah)
6 PEMANFAATAN
DANA
: Dana digunakan untuk antara lain:
a. Pembayaran penyediaan alat, bahan, dan
kelengkapan Pameran Hasil Karya Siswa SMK;
b. Mobilisasi alat, bahan, dan kelengkapan
Pameran;
c. Memasang, membongkar, dan mengangkut
Produk hasil karya siswa yang dipamerkan
dari dan ke tempat asal dan tempat pameran;
d. Biaya koordinasi transportasi petugas;
e. Biaya Transportasi peserta pameran dari
tempat asal ke lokasi pameran.
f. Menyusun laporan kegiatan;
g. Honorarium dan uang lelah peserta pameran;
h. Pembuatan foto dan video Pameran.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: a. Bantuan Diberikan kepada SMK yang ditunjuk
dan ditetapkan sebagai pelaksana Pameran;
b. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;
c. Proposal disusun oleh SMK yang sudah
ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK
berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi;
d. Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan
Provinsi.

42
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: SMK diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi,
dengan persyaratan:
a. Diprioritaskan SMK yang memiliki produk
unggulan Hasil Karya Siswa di wilayahnya;
b. Memiliki guru dan siswa yang berkarya untuk
dipamerkan hasil karyanya.
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Penerimaan usulan
SMK calon
penerima
April - Mei
2. Evaluasi Usulan &
Penetapan SMK
Penerima bantuan
April-Mei
3. Penerimaan
proposal
April-Mei
4. Evaluasi Proposal Mei
5. Bimtek Mei
6. Penyaluran dana Mei
7. Waktu Pelaksanaan Juni
8. Laporan
pelaksanaan
Juli
10. LAYANAN
INFORMASI
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467;

43
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA - NEGARA ASIA
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA -
NEGARA ASIA
3. TUJUAN : a. Mempererat hubungan kerjasama
antara Indonesia dan Negara Asia;
b. Berperan serta dalam pengembangan
bidang pendidikan di negara-negara
Asia melalui knowledge and skill
transfer dari tenaga pendidik dan
kependidikan Indonesia kepada tenaga
pendidik dan kependidikan negara-
negara Asia;
c. Meningkatkan efisiensi penggunaan
peralatan (use factor) di sekolah.
4. SASARAN : 6 (enam) SMK.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta
rupiah) per SMK.
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Penyusunan rencana kerja dan materi;
b. Konsumsi dan akomodasi peserta
latihan;
c. Transport kunjungan Industri/Institusi;
d. Honor pengajar/instruktur/narasumber;
e. Pengadaan bahan praktik dan
penyusunan materi;
f. Penyusunan laporan.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
c. Kewenangan penetapan penerima
Pembinaan SMK.

44
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Persyaratan SMK:
1. Memiliki sumberdaya manusia yang
kompeten sesuai dengan kegiatan
pelatihan yang diusulkan;
2. Memiliki sarana prasarana untuk
mendukung pelatihan yang
diusulkan;
3. Diprioritaskan bagi SMK yang
berpengalaman mengelola
pelatihan;
1. Menyusun Proram Kerja sesuai
format (lampiran 1) dan disahkan
oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
2. Menyampaikan kelengkapan
administrasi:
a) Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
b) Foto copy rekening Sekolah
yang masih aktif (bukan atas
nama pribadi/yayasan).

45
9. JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Seleksi SMK s.d. Maret
2. Penerimaan dan
Evaluasi
Program Kerja
Maret
3. Verifikasi Maret
4. Penetapan April
5. Bimbingan
Teknis
April
6. Penyaluran
dana
Mei
7. Pelaksanaan
program
Mei
8. Supervisi Mei
9. Laporan Akhir
diterima
Direktorat
Pembinaan SMK
2 minggu
setelah selesai
pelaksanaan
pekerjaan (no.7)
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai
dengan kondisi.
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 57900439;
Email : subditprogram@ditpsmk.net

46
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN SMK DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. TUJUAN : a. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK
terhadap dinamika kehidupan
masyarakat di daerah lingkungan
sekolah;
b. Memberdayakan secara optimal sumber
daya (SDM dan sarana prasarana) yang
dimiliki SMK, untuk membantu
peningkatan kompetensi anggota
masyarakat yang termarjinalkan agar
dapat menjadi lebih mandiri;
c. Memberi kesempatan siswa untuk
mengimplementasikan hasil
pembelajaran secara nyata kepada
masyarakat;
d. Meningkatkan pencitraan SMK melalui
perbuatan nyata untuk masyarakat;
e. Meningkatkan kerjasama SMK dengan
DU/DI relevan.
4. SASARAN : 100 (seratus) paket.
5. NILAI BANTUAN : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
per paket.
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Penyusunan rencana kerja dan materi;
b. Pelaksanaan program pemberdayaan;
c. Tindak lanjut pelaksanaan program dan
pelaporan.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
Pembinaan SMK.

47
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Persyaratan SMK:
1) Memiliki sumberdaya manusia yang
kompeten sesuai dengan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang
diusulkan;
2) Memiliki sarana prasarana
penunjang keterlaksanaan
pemberdayaan masyarakat yang
diusulkan;
3) Diprioritaskan SMK yang memiliki
pengalaman mengelola unit usaha/
pelatihan dan kegiatan lainnya yang
melibatkan peranserta masyarakat;
4) Diprioritaskan SMK yang telah
melakukan identifikasi potensi dan
kebutuhan pemberdayaan
masyarakat, sesuai dengan
keunggulan sekolah;
5) Diprioritaskan SMK yang memiliki
jumlah siswa pada tahun pelajaran
2014/2015 sebanyak ≥96 orang
pada Kompetensi Keahlian yang
relevan dengan kegiatan
pemberdayaan yang diusulkan,
kecuali bagi Program Keahlian
Khusus (kelompok Seni dan
Kerajinan).
6) Diprioritaskan bagi SMK yang
melampirkan surat pernyataan
kepala sekolah bahwa SMK telah
mengisi data pokok pendidikan
menengah (DAPODIKMEN).
1) Menyampaikan Program Kerja
sesuai format (lampiran 1) dan
disahkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas
Pendidikan Provinsi;
2) Menyampaikan kelengkapan
administrasi:
a) Foto copy SK pengangkatan

48
Kepala SMK;
b) Data potensi dan kebutuhan
pemberdayaan masyarakat
(bilamana ada);
9. JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Seleksi dan
Penetapan SMK
Maret-April
2. Bimbingan Teknis
dan Penyaluran
dana
Mei
3. Pelaksanaan
program
Selama 120 hari
kalender dihitung
sejak dana
diterima
4. Laporan Akhir
diterima
Direktorat
Pembinaan SMK
Maksimal 30 hari
setelah selesai
pelaksanaan
pekerjaan
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai
dengan kondisi.
10. LAYANAN
INFORMASI
Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 5725477;
Email : subditprogram@ditpsmk.net

49
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS)
DAN/ATAU REHABILITASI GEDUNG SMK SED-TVET
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA
(RPS), DAN/ATAU REHABILLITASI GEDUNG
RPS BESERTA SELASAR, UTILITAS DAN
PENYIAPAN TEMPAT UNTUK ALAT BARU SMK
SED-TVET.
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Siswa (RPS)
dan/atau Melaksanakan Rehabilitasi
Gedung RPS SMK SED-TVET beserta
selasar, utilitas dan penyiapan tempat
untuk alat baru di SMK SED-TVET untuk
mendukung pencapaian kompetensi
peserta didik dan pendidik;
c. Meningkatkan penampilan (perwajahan)
fisik bangunan SMK SED-TVET.
d. Mendukung penerimaan bantuan
peralatan SED-TVED
4. SASARAN : 1 Paket untuk 11 SMK SED-TVET.
5. NILAI BANTUAN : Total dana untuk 11 SMK senilai
Rp.10.945.000.000,00 (sepuluh milyar
sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
Nilai bantuan untuk setiap SMK disesuaikan
usulan.
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS),
dan/atau Rehabillitasi gedung RPS beserta
selasar, utilitas dan penyiapan tempat
untuk alat baru ;
b. Pengadaan Perabot ruang praktek;
c. Perencanaan, Pengawasan, dan
Pengelolaan Administrasi;
d. Perwajahan;
e. Panitia Penerima Bantuan Peralatan SED-
TVET.

50
7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
menjadi sasaran Program SED-TVET;
SMK.
8 PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Merupakan SMK sasaran Program SED-
TVET;
b. Ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh
Direktorat PSMK;
c. Telah menyampaikan laporan hasil
pekerjaan tahun sebelumnya
d. Menyampaikan data analisis kebutuhan
Pembangunan RPS (butuh-ada-kurang)
dan/atau Rehabilitasi Gedung SMK SED-
TVET;
e. Memiliki site plan terkini;
f. Menyampaikan SK pengangkatan Kepala
SMK;
g. Untuk Rehabilitasi dilengkapi dengan
analisis tingkat kerusakan yang dikeluarkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;
h. Menyampaikan Surat Kesanggupan untuk
melakukan serah terima aset kepada
Direktorat Pembinaan SMK dan Direktorat
Pembinaan SMK menyerahkan ke Dinas
Pendidikan sesuai peraturan perundangan,
dan mencatatkan barang yang diperoleh
ke dalam buku inventaris sekolah;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk
melakukan pencatatan serah terima aset
hasil Bantuan Pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS), dan/atau Rehabillitasi
gedung RPS beserta selasar, utilitas dan
penyiapan tempat untuk alat baru
(bermaterai Rp.6000).

51
9 JADUAL KEGIATAN :
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Penerimaan
Laporan Bantuan
Tahun 2014
s.d. Januari
2. Penerimaan Usulan s.d. Maret
3. Evaluasi Usulan s.d. Maret
4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
s.d. Maret
5. Bimbingan Teknis
dan MoU
s.d. Maret
6. Penyaluran Dana s.d. April
7. Waktu Pelaksanaan 180 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
8. Supervisi
Pelaksanaan
Juni s.d. Agustus
9. Laporan Akhir Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 57900439;
E-mail : sedtvet_program@ditpsmk.net

52
DESKRIPSI PROGRAM
PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN DI
LOKASI SMK/INSTITUSI SED-TVET
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN
PEMASANGAN PERALATAN DI LOKASI
SMK/INSTITUSI SED-TVET
3. TUJUAN : Panitia Penerima Peralatan dapat mengetahui
dan memahami lingkup tugas, tanggung jawab
serta tata cara pelaksanaan tugasnya.
4. SASARAN : Panitia Penerima Peralatan
6. LINGKUP TUGAS : a. Perencanaan Tata Letak/Lay Out Peralatan;
b. Penerimaan dan Pemeriksaan Peralatan;
c. Pemasangan dan Uji Coba;
d. Pelatihan di Lokasi.
10. LAYANAN
INFORMASI
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 57900439;
E-mail : sedtvet_program@ditpsmk.net

53
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN TEMPAT UJI
KOMPETENSI (TUK) DAN SERTIFIKASI PROFESI
1. KODE JUKNIS : 12 – PS – 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN TEMPAT UJI
KOMPETENSI (TUK) DAN SERTIFIKASI
PROFESI
3. TUJUAN
PROGRAM
: a. Mendorong terbentuknya Lembaga
Sertifikasi Profesi pihak pertama (LSP-
P1) pada SMK yang telah ditunjuk
sebagai TUK;
b. Meningkatkan jumlah asessor sesuai
dengan jenis TUK yang dibuka dan atau
ditambah..
4. SASARAN : 100 (seratus) SMK
5. NILAI BANTUAN : Rp. 75.000.000 (tujuh pulih lima juta rupiah)
per SMK
6. PEMANFAATAN
DANA
:
Dana diperuntukkan antara lain sebagai
berikut:
a. Pengadaan komponen pendukung TUK
b. Pelatihan atau sertifikasi asesor
kompetensi bagi guru
c. Bimtek penyusunan skema atau klaster
sertifikasi sesuai dengan TUK1.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
Pembinaan SMK.
d. Dana diterima oleh sekolah tanpa
potongan atau pengenaan biaya apapun.

54
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
mempunyai TUK yang ditetapkan oleh
LSP pihak ketiga (LSP-P3);
b. SMK yang direkomendasi untuk
ditetapkan menjadi TUK oleh LSP;
c. SMK yang telah ditetapkan oleh Direktur
Pembinaan SMK sebagai SMK Center dan
SMK Sister calon LSP-P1
9. JADUAL
KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU
(2015)
1. Seleksi SMK Agustus
2. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Agustus
3. Bimbingan Teknis dan
MoU
September
4. Penyaluran Dana September
5. Laporan Awal diterima
Direktorat Pembinaan
SMK
Oktober
6. Waktu Pelaksanaan Oktober -
November
7. Visitasi November
8. Laporan Akhir diterima
Direktorat Pembinaan
SMK
Desember
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Pembelajaran
Ditjen Pendidikan Menengah
Komplek Kemendikbud Senayan
Gedung E Lt. 12/13
Telp. 021 – 5725477,5725474
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com

55
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN TEACHING FACTORY
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN TEACHING FACTORY
3. TUJUAN : a. Menjembatani(interface) kemitraan
antara dunia pendidikan di SMK
denganDunia usaha/Dunia industri
(Du/Di);
b. Membangun pola pembelajaran untuk
menumbuh-kembangkan karakter dan
etos kerja (disiplin, tanggungjawab, jujur,
kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain)
yang dibutuhkan Du/Di;
c. Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran
dari sekedar membekali kompetensi
(competency based training) menuju ke
pembelajaran yang membekali
kemampuan memproduksi barang/jasa
(production based training);
d. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi
dalam memproduksi barang/jasa yang
berorientasi standar pasar.
4. SASARAN : 16 (enam belas) paket
5. NILAIBANTUAN : Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) per paket.

56
6. PEMANFAATAN
DANA
: Dana Bantuan Teaching Factory
dimanfaatkan antara lain untuk:
1. Workshop penyusunan perangkat
pembelajaran berbasis teaching factory
antara lain:
a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP);
b) Strategi pembelajaran melalui sistem
blok;
c) Sinkronisasi kompetensi kejuruan.
2. Analisis kompetensi, kebutuhan bahan
dan alat, gambar kerja/job sheet dan
persyaratan teknis lain dalam
memproduksi barang/jasa;
3. Pembelian bahan praktik pembelajaran
berbasis produksi;
4. Penyiapan peralatan (pengadaan spare
part, kalibrasi alat, dan pengadaan
peralatan pendukung lainnya)
7. PRINSIPDASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
Pembinaan SMK.
d. Dana diterima oleh sekolah tanpa
potongan atau pengenaan biaya apapun.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Diprioritaskan SMK yang memiliki kinerja
yang baik pada komponen:
- Manajemen
- Tata kelola tempat praktik siswa
- Pola pembelajaran
- Marketing/ promosi
- Produk/Jasa
- Sumberdaya Manusia (SDM)
- Hubungan Industri
b. Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah
siswa ≥ 750 orang siswa
c. Rancangan program telah disetujui oleh
Direktorat Pembinaan SMK.

57
9. JADUAL
KEGIATAN
:
No KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAA
N
(2015)1. Seleksi SMK calon
penerima
bantuan
berdasarkan hasil
verifikasi wilayah
Januari- April
2. Penetapan SMK
penerima bantuan
Mei
3. Penandatanganan
naskahperjanjian
pemberian bantuan dan
BimbinganTeknis
Mei
4. Penyalurandana bantuan Mei
5. Pelaksanaan
kegiatan
Mei–
November
6. Laporan kegiatan Desember
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai situasi
dan kondisi
10 LAYANAN
INFORMASI
Subdit Pembelajaran
Komp. Kemdikbud GedungE Lt.13
Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta10270
Telp.021–5725477,5725474
Website:www.ditpsmk.net
E-mail:pembelajaransmk@yahoo.com

58
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PAMERAN PRODUK KREATIF SISWA SMK
2. NAMA
PROGRAM
: BANTUAN PAMERAN PRODUK KREATIF SISWA SMK
3. TUJUAN : a. Mendukung pembelajaran berbasis produksi;
b. Meningkatkan hubungan dengan stakeholder/
DUDI;
c. Mendukung pelaksanaan pembelajaran yang
membangun kemandirian dan jiwa
kewirausahaan.
4. SASARAN : 4 (empat) Paket.
5. NILAI
BANTUAN
: Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk
masing-masing paket.
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pengadaan produk kreatif dan materi pameran;
b. Transportasi peralatan/barang yang
dipamerkan’
c. Sewa stand;
d. Petugas jaga pameran;
e. Koordinasi;
f. Dokumentasi;
g. Pelaporan;
7. PRINSIP
DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: a. Proposal kelayakan untuk pengembangan
produk kreatif disusun oleh SMK;
b. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Deskripsi program disusun oleh Direktorat
Pembinaan SMK;
d. Event kegiatan penyelenggaraan pameran.

59
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. SMK yang memiliki sumberdaya memadai untuk
melaksanakan pameran produk karya siswa SMK
yang sesuai dengan event kegiatan
penyelenggaraan pameran (SDM, sarana/
prasarana, manajemen, dan peluang bisnis);
b. Menyampaikan proposal kelayakan untuk
melaksanakan pameran hasil karya siswa SMK
yang sesuai dengan event kegiatan
penyelenggaraan pameran, termasuk deskripsi
program produk kreatif yang akan dipamerkan;
c. Dinyatakan layak berdasarkan evaluasi dan
verifikasi data dan proposal yang dilakukan oleh
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
sebagai Penerima Bantuan Pameran Produk
Kreatif SMK.
9. JADUAL
KEGIATAN
:
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.
NO KEGIATAN
WAKTU
(2015)
1. Identifikasi SMK Mei
2. Pemetaan Kebutuhan
Pameran SMK di
berbagai hari raya
nasional atau event lain
Mei
3. Bimbingan teknis
penyusunan program
bantuan
Mei - Desember
4. Penandatanganan
naskah perjanjian
pemberian bantuan
Mei - Desember
5. Penyaluran dana
bantuan.
Mei - Desember
6. Pelaksanaan program
bantuan
Mei - Desember

60
10. LAYANAN
INFORMASI
Komplek Kemendikbud Senayan
Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474

61
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK
3. TUJUAN : a. Memenuhi kebutuhan peralatan e-
pembelajaran dalam mendukung
pembelajaran berbasis IT yang interaktif
b. Mendukung pelaksanaan tugas guru
sebagai bagian dari upaya meningkatkan
kualitas dan efisiensi proses
pembelajaran;
c. Mendorong pelaksanaan pembelajaran
berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (ICT).
4. SASARAN : 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam)
Unit peralatan e-pembelajaran.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus
delapanpuluh ribu rupiah) per unit alat e-
pembelajaran.
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pengadaan peralatan e-pembelajaran;
b. Pengiriman peralatan e-pembelajaran ke
SMK penerima.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk barang;
b. Penerima bantuan adalah SMK yang
memenuhi persyaratan berdasarkan hasil
verifikasi dan klarifikasi;
Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Memiliki SDM yang memadai untuk
menerapkan pembelajaran berbasis IT;
b. Memiliki fasilitas yang memadai untuk
merakit peralatan e-pembelajaran;
c. Diprioritaskan bagi dua kelompok SMK

62
yaitu: 1. SMK yang termasuk berada di
wilaya 3T, dan/atau 2. SMK yang
mempunyai siswa lebih dari 700 orang;
d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah
mengisi data SMK di dapokdikmen secara
lengkap di alamat :
pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
No KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
1. Identifikasi SMK Calon
Penerima Bantuan
Januari -
Februari
2. Verifikasi SMK Calon
Penerima Bantuan
Februari-
Maret
3. Penetapan SMK Calon
Penerima Bantuan
Maret
4. Proses Pelelangan
Pengadaan Peralatan
e-Pembelajaran
Maret-April
5. Bimbingan Teknis dan
Penandatanganan
Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
Mei
6. Pengadaan dan
Pengiriman
Mei - Juli
7. Supervisi Agustus
8. Pelaporan September
kondisi.
10. LAYANAN
INFORMASI
Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474

63
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/PESANTREN
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/ PESANTREN
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan, keterjangkauan, dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK
Berbasis Komunitas/ Pesantren;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren.
4. SASARAN : 90 (sembilan puluh) Paket
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar
lima ratus juta rupiah).
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pengembangan/Pembangunan/rehabilitasi
gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik
Siswa beserta perabotnya; dan/atau
b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau
c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
d. Biaya perencanaan, pengawasan, dan
pengelolaan administrasi.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

64
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Mengajukan proposal yang disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi
dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang
mendapat afirmasi pengembangan;
b. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala
Sekolah bukan merupakan pengurus,
pembina, maupun pengawas yayasan
penyelenggara SMK ybs;
c. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah
dari pihak yang berwenang;
d. Memiliki ijin operasional pondok pesantren
dari Kementerian Agama;
e. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri dengan luas minimal 5.000 m2
dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta
Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah
Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok Pesantren
yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang
dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/
Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang
dibuat oleh pihak yang berwenang;
f. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan
SMK;
g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah
siswa minimal 108 siswa;
h. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok
Pesantren/Asrama Komunitas.

65
kondisi.
No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2015)
1. Penilaian
proposal
s.d. Juni
2. Penetapan SMK
calon Penerima
Bantuan
s.d. Juni
3. Bimbingan
Teknis,
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan dan
MoU
s.d. Juli
4. Penyaluran
Dana
s.d. Agustus
5. Laporan Awal
diterima
Direktorat
Pembinaan
SMK
Paling lambat 14 hari
kalender sejak dana
diterima di rekening
Sekolah
6. Waktu
Pelaksanaan
210 hari kalender sejak
dana diterima di rekening
Sekolah
7. Laporan 30 % 120 hari kalender setelah
Sekolah
8. Laporan Akhir
diterima
Direktorat
Pembinaan
SMK
kalender setelah
pekerjaan selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Telp. 021-5725473, 5725477;

66
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
3. TUJUAN : i. Mendukung program peningkatan akses,
pemerataan kesempatan belajar di SMK;
j. Mengembangkan beberapa SMK menjadi
SMK Rujukan bagi penyelenggaraan program
pendidikan sekolah menengah kejuruan
yang lebih berkualitas dan berdaya saing;
k. Meningkatkan daya tampung dan
melengkapi fasilitas pendidikan sesuai
dengan standar kebutuhan paket keahlian;
l. Melakukan perbaikan infrastruktur dan/atau
pengadaan perabot;
m. Melakukan perbaikan dan mengembalikan
fungsi gedung SMK.
4. SASARAN : 115 Paket
5 TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar
rupiah)
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi gedung
pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang
Praktik); dan/atau
b. Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruang
Perkantoran dan/ atau Guru; dan/atau
c. Pembangunan ruang kegiatan bersama
dengan aliansi;
d. Pembangunan smart laboratory sesuai
bidangnya;
e. Pembangunan teaching factory
f. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi selasar
penghubung; dan/atau
g. Pengadaan Perabot; dan/atau
h. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
i. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur;
dan/atau
j. Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan

67
Elektrikal; dan/atau
k. Perencanaan, pengawasan pembangunan
dan pengelolaan administrasi.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah
diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan
Propinsi;
b. Memiliki School Development Plan (SDP)
yang dilengkapi dengan:
1) Site plan keseluruhan bangunan/massa
bangunan yang ada di lokasi;
2) Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang
akan dibangun melalui dana bantuan
Pengembangan SMK Rujukan;
3) Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang
akan dibangun melalui dana bantuan
Pengembangan SMK Rujukan.
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan
Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat
oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan
hak ulayat/adat atas tanah dan masih
tersedia lahan/tempat untuk pengembangan
SMK Rujukan;
d. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik
(Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)), adanya sumber air dan akses
mudah dijangkau dengan alat transportasi
umum;
e. Diprioritaskan memiliki jumlah Rombel
sebanyak 22 Rombongan Belajar (Rombel)

68
(1 Rombel = 32 siswa);
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki Master Plan;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima aset
hasil Bantuan Pengembangan SMK
Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil
Bantuan Pengembangan SMK Rujukan
dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi
SMK Swasta.
j. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan
pembina, pengurus maupun pengawas
yayasan penyelenggara SMK ybs.
9. JADUAL
KEGIATAN
:
kondisi.
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Penerimaan Usulan s.d. Mei
2. Evaluasi Usulan s.d. Mei
3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni
4. Penetapan SMK Penerima
Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus
7. Laporan Awal Agustus
8. Waktu Pelaksanaan 365 hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
9. Laporan 30 % 120 hari kalender
setelah dana diterima
di rekening Sekolah
10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember
11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari
kalender setelah
pekerjaan selesai

69
10. LAYANAN
INFORMASI
Telp. 021-5725473, 5725477;

70
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB)-SMK
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses,
pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
SMK.
4. SASARAN : 35 lokasi Unit Sekolah Baru (USB)-SMK
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 64.020.285.000,00 (enam puluh empat miliar
dua puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu
rupiah).
6 PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang
Teori, Ruang Praktik dan Ruang Penunjang
beserta selasarnya); dan/ atau;
b. Pengadaan Peralatan Praktik Siswa; dan/ atau;
c. Pembangunan Kamar Mandi/WC; dan/ atau;
d. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran
(Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/atau;
e. Biaya perencanaan, pengawasan
pembangunan, pengelolaan administrasi dan
biaya pengadaan.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
b. Penerima bantuan adalah lokasi sekolah yang

71
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/
Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/ Provinsi yang disetujui oleh Bupati/
Walikota untuk Unit Sekolah Baru (USB)-SMK
Negeri dan diajukan oleh Yayasan dengan
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/ Provinsi untuk Unit Sekolah Baru (USB)-
SMK swasta (yang diselenggarakan oleh
masyarakat);
b. Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal
15.000 m2
(1,5 Ha) dalam satu kesatuan
lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan
Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan
Kab./Kota /Yayasan dalam bentuk:
1) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/
/bukan tanah milik pribadi/ perorangan);
atau
2) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
atau
3) Surat pernyataan pelepasan hak atas
tanah adat (Khusus Provinsi Papua/ Papua
Barat) oleh pihak yang berwenang/
dokumen lain sesuai dengan peraturan
dan ketentuan daerah atas nama Pemda/
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/
Yayasan;
4) Apabila sertifikat tanah untuk Unit Sekolah
Baru (USB)-SMK masih menjadi satu
dengan aset Pemda/Yayasan yang lain,
maka harus dilampirkan Surat Pernyataan
dari Kepala Bagian Aset Pemda/Yayasan
tentang luasan lahan yang diperuntukkan
bagi USB SMK;
5) Apabila sertifikat tanah masih dalam
proses maka harus dilampiri Surat
Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
setempat.

72
c. Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN);
d. Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur
tanah, Kemiringan lahan tidak boleh melebihi
15◦, tidak berada di daerah rawa dan banjir;
e. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang
dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika
lahan memerlukan pematangan tanah (Land
clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional dan/atau ijin
penerimaan siswa baru (bagi Unit Sekolah Baru
(USB)-SMK Swasta) dan/atau ijin alih fungsi
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/
Provinsi;
g. Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/
Yayasan tentang pengadaan pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana
serta biaya operasional dari Pemerintah
Daerah/Yayasan;
h. Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/
MTs sebagai sumber siswa, dan jumlah
SMA/MA/SMK;
i. Belum pernah mendapat bantuan untuk
pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS,
Perpustakaan, Laboratorium) dan pengadaan
peralatan praktik dari Pemerintah Pusat;
j. Bagi calon Unit Sekolah Baru (USB)-SMK yang
sudah memiliki siswa dan masih menumpang,
diprioritaskan bagi yang belum meluluskan;
k. Lokasi berada dekat dengan sumber listrik
(bukan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)), sumber air dan mudah dijangkau
dengan alat transportasi;
l. Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru
(USB)-SMK yang tidak berada dekat dengan
SMK lain dengan radius minimal 5 km;
m.Adanya foto lokasi calon Unit Sekolah Baru
(USB)-SMK;
n. Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota/ Yayasan untuk melakukan
pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah

73
Baru (USB)-SMK (bermaterai Rp.6000);
o. Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh
masyarakat), maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/
Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus,
pembina, maupun pengawas yayasan
penyelenggara SMK ybs;
p. Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang
telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih
rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).
kondisi.
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN (2015)
1. Penerimaan Usulan s.d. Juni
2. Evaluasi Usulan s.d. Juni
3. Verifikasi Lokasi s.d. Juli
4.
Penetapan SMK Calon
Penerima Bantuan
s.d. Juli
5.
Bimbingan Teknis,
Penetapan SMK
Penerima Bantuan dan
MoU
s.d. Agustus
7. Laporan Awal
kalender sejak dana
diterima di rekening Tim
Pendiri/SMK
8. Waktu Pelaksanaan
210 hari kalender sejak
Tim Pendiri/SMK
9. Laporan 30 %
90 hari kalender setelah
Tim Pendiri/SMK
10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember
11. Laporan Akhir
kalender setelah pekerjaan
selesai

74
10. LAYANAN
INFORMASI
Telp. 021-5725473, 5725477;

75
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU (RKB) SMK
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses/
daya tampung dan pemerataan
pendidikan pada satuan Pendidikan SMK;
b. Menambah ruang kelas baru bagi SMK
yang memiliki jumlah pendaftar yang
meningkat dan siswa yang ada melebihi
daya tampung.
4. SASARAN : 3.100 ruang;
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 604.500.000.000,00 (enam ratus empat
miliar lima ratus juta rupiah)
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
dan selasar;
b. Pengadaan perabot (meja siswa, kursi
siswa, meja guru, kursi guru dan papan
tulis);
c. Biaya perencanaan, pengawasan, dan
pengelolaan administrasi.
7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
Pembinaan SMK.
8 PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi,
melalui verifikasi wilayah dan/atau bagi
SMK yang mendapat afirmasi melalui
program percepatan pembangunan;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik

76
Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 4.000 m2
dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/
Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar
wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama (KUA)/ Pelepasan hak
ulayat/adat atas tanah dan masih
tersedia lahan/tempat untuk
pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
c. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Kelas Baru (RKB) (butuh-ada-
kurang/lebih);
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik
minimal 216 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta
Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus
dan Pengawas Yayasan tidak boleh
merangkap sebagai Kepala Sekolah
yang dibuktikan dengan Akta Pendirian
Yayasan;
g. Memiliki site plan pengembangan SMK;
h. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk:
a) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Ruang Kelas Baru
(RKB) SMK (bermeterai Rp.6000)
bagi SMK Negeri.
b) Mengetahui serah terima aset hasil
Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB)
SMK Swasta.

77
9 JADUAL KEGIATAN :
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Pengolahan data
usulan
s.d. Juni
2. Penetapan SMK
calon Penerima
Bantuan
s.d. Juni
3. Bimbingan
Teknis,
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan dan
MoU
s.d. Juli
5. Laporan Awal
diterima
Direktorat
Pembinaan SMK
Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening
Sekolah
6. Waktu
Pelaksanaan
120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
7. Supervisi
Pelaksanaan
s.d. Nopember
8. Laporan Akhir
diterima
Direktorat
Pembinaan SMK
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

78
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

79
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) SMK
TAHUN 2015
PRAKTIK SISWA (RPS) SMK
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK
untuk mendukung pencapaian kompetensi
peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 160 Ruang Praktik Siswa (RPS).
5. NILAI BANTUAN : Rp. 31.194.160.000,00 (tiga puluh satu miliar
seratus sembilan puluh empat juta seratus
enam puluh ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)
beserta selasarnya;
b. Pengadaan Perabot;
Pengelolaan Administrasi.
7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
SMK.
8 PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi, melalui
verifikasi wilayah dan/atau bagi SMK yang
mendapat afirmasi melalui program
percepatan pembangunan;
Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat

80
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat
atas tanah dan masih tersedia
lahan/tempat untuk pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS);
c. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Praktik Siswa (RPS) (butuh-ada-
kurang/lebih) yang dilengkapi dengan
gambar rencana pembangunan RPS;
minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan
dengan Akta Pendirian Yayasan;
f. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin Pendirian
g. Memiliki site plan;
h. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
i. Adanya surat pernyataan kesanggupan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa
(RPS) (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS)
SMK Swasta.

81
9 JADUAL KEGIATAN :
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Pengolahan data
usulan
s.d. Juni
2. Penetapan SMK
calon Penerima
Bantuan
s.d. Juni
3. Bimbingan
Teknis,
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan dan
MoU
s.d. Juli
5. Laporan Awal
diterima
Direktorat
Pembinaan SMK
Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening
Sekolah
6. Waktu
Pelaksanaan
120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
7. Supervisi
Pelaksanaan
s.d. Nopember
8. Laporan Akhir
diterima
Direktorat
Pembinaan SMK
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

82
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM PRAKTIK PERIKANAN
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM
PRAKTIK PERIKANAN
SMK;
b. Menyediakan Kolam Praktik Perikanan
di SMK untuk praktik siswa yang
membuka paket keahlian Budidaya
Perikanan dalam rangka pencapaian
kompetensi peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 20 (dua puluh) Paket
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus
juta rupiah)
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan Kolam Praktik Perikanan
beserta instalasi air bersih, instalasi air
pembuangan, dan peralatan pendukung
lainnya;
b. Perencanaan, Pengawasan, dan
7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
Pembinaan SMK.
8 PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Membuka paket keahlian Budidaya
Perikanan;
b. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/
Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat

83
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/ adat
atas tanah dan masih tersedia lahan/
tempat untuk Pembangunan Kolam Praktik
Perikanan;
d. Memiliki data analisis kebutuhan Kolam
Praktik Perikanan (butuh-ada-kurang/
lebih) dilengkapi dengan gambar rencana
kolam ikan yang akan dibangun;
e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
minimal 96 siswa;
f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Kepala Sekolah bukan
merupakan pembina, pengurus, maupun
pengawas yayasan penyelenggara SMK
ybs;
g. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
h. Memiliki site plan atau sketsa
pengembangan SMK;
i. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
j. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
aset hasil Bantuan Pembangunan
Kolam Praktik Perikanan SMK
(bermaterai Rp. 6000) bagi SMK
Negeri.
Bantuan Pembangunan Kolam Praktik
Perikanan dari Kepala Sekolah ke
Yayasan bagi SMK Swasta.

84
9 JADUAL KEGIATAN :
dan kondisi.
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Penerimaan Usulan s.d. Mei
4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis
dan MoU
s.d. Juli
7. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan 120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
9. Supervisi
Pelaksanaan
s.d. Nopember
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

85
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN
TAHUN 2015
PRAKTIK PERHOTELAN
3. TUJUAN : c. Mendukung program peningkatan mutu
SMK;
d. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di
SMK untuk mendukung pencapaian
kompetensi peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 100 Paket
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar
delapan ratus enam puluh satu juta seratus
ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
b. Pengadaan Perabot;
7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
Pembinaan SMK.
8
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
b. Membuka/mengembangkan Kompetensi
Keahlian Akomodasi Perhotelan;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat

86
atas tanah dan masih tersedia
lahan/tempat untuk pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan;
d. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Praktik Perhotelan (butuh-ada-
kurang/lebih) yang dilengkapi dengan
gambar rencana pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan;
minimal 192 siswa;
f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan
dengan Akta Pendirian Yayasan;
g. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
h. Memiliki site plan;
i. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
j. Adanya Surat pernyataan kesanggupan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
untuk:
aset hasil Bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK
Negeri.
Bantuan Ruang Praktik Perhotelan
SMK Swasta.

87
9 JADUAL KEGIATAN :
dan kondisi.
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Penerimaan
Usulan
s.d. Mei
4. Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis
dan MoU
s.d. Juli
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
8. Waktu
Pelaksanaan
120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
9. Supervisi
Pelaksanaan
s.d. November
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

88
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN
RUANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK
TAHUN 2015
KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK
SMK;
b. Menambah Ruang Kesenian dan
Kebudayaan di SMK untuk mendukung
kreatifitas dan melestarikan nilai-nilai seni
dan budaya peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 20 paket.
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 4.122.560.000,00 (empat miliar seratus
dua puluh dua juta lima ratus enam puluh
ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pembangunan Ruang Kesenian dan
Kebudayaan, Pengelolaan Administrasi,
Perencanaan dan Pengawasan.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
sepenuhnya oleh Direktorat PSMK.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang
dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/
Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah dan
masih tersedia lahan/tempat untuk
pembangunan Ruang Kesenian dan

89
Kebudayaan;
c. Memiliki gambar rencana pembangunan
Ruang Kesenian dan Kebudayaan;
minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Kepala Sekolah bukan
merupakan pembina, pengurus, maupun
pengawas yayasan penyelenggara SMK
ybs;
sekolah;
g. Memiliki site plan;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
aset hasil bantuan Pembangunan
Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK
bagi SMK Negeri;
bantuan Pembangunan Ruang Kesenian
dan Kebudayaan SMK dari Kepala
Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

90
9 JADUAL KEGIATAN :
kondisi.
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Penerimaan
Usulan
s.d. Mei
4. Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan
Teknis dan MoU
s.d. Juli
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
8. Waktu
Pelaksanaan
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
9. Supervisi
Pelaksanaan
s.d. Nopember
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

91
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA
SMK
3. TUJUAN : a. Membantu Sekolah dalam
pemenuhan kebutuhan peralatan
Praktik Siswa SMK;
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan
praktik siswa SMK untuk mencapai
kompetensi yang dipersyaratkan.
4. SASARAN : 700 (tujuh ratus) Paket.
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 88.900.000.000,00 (delapan puluh
delapan miliar sembilan ratus juta
rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA : Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk
uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah
yang memenuhi persyaratan;
Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Adanya usulan yang diajukan oleh
Sekolah diketahui/disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi
dan/ atau SMK yang mendapat
afirmasi melalui program percepatan
pembangunan.
b. Diprioritaskan bagi SMK yang
memiliki ruang praktik/lahan praktik
beserta instalasi pendukungnya;
c. Memiliki tata letak (lay-out)
penempatan peralatan;
d. Memiliki data analisis kebutuhan
Peralatan Praktik siswa SMK (butuh-

92
ada-kurang/ lebih);
minimal 96 siswa;
f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta
Pendirian Yayasan. Pembina,
Pengurus dan Pengawas Yayasan
tidak boleh merangkap sebagai
Kepala Sekolah;
g. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin
pendirian sekolah;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala
SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/Yayasan untuk:
1) Melakukan pencatatan serah
terima aset hasil Bantuan
Peralatan Praktik Siswa SMK bagi
SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset
hasil Bantuan Peralatan Praktik
Siswa SMK dari Kepala Sekolah
ke Yayasan bagi SMK Swasta.

93
NO KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Penerimaan
Usulan
s.d. Mei
2. Evaluasi
usulan
s.d. Mei
3. Verifikasi
Lokasi
s.d. Juni
4. Penetapan
SMK Penerima
Bantuan
s.d. Juni
5. Bimbingan
Teknis dan
MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran
Dana
s.d. Agustus
7. Laporan Awal 14 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
8. Waktu
Pelaksanaan
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
9. Supervisi
Pelaksanaan
s.d. Nopember
10. Laporan Akhir 30 hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
10. LAYANAN INFORMASI :
Subdit Sarana dan Prasarana
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

94
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK
TAHUN 2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK
3. TUJUAN : a. Melakukan perbaikan, pemeliharaan dan
mengembalikan fungsi gedung SMK yang
kondisinya perlu dilakukan rehabilitasi;
b. Meningkatkan kekuatan konstruksi
bangunan (Retrofiting)
b.
4. SASARAN : 130 (seratus tiga puluh) Paket
5. NILAI BANTUAN : Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus
juta rupiah)
6. PEMANFAATAN
DANA
: a. Rehabilitasi Gedung SMK;
b. Biaya Pengelolaan Administrasi.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
untuk rehabilitasi gedung SMK;
b. Adanya Analisis Tingkat Kerusakan oleh
Dinas Cipta Karya/ Tim Teknis (SMK
Jurusan Bangunan).

SMK Bantuan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (13)

Similar to SMK Bantuan

Similar to SMK Bantuan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SMK Bantuan