Buku ini membahas inovasi dan praktik terbaik dalam pembangunan air minum dan sanitasi di enam kabupaten/kota dan lima komunitas di Indonesia yang meraih penghargaan AMPL Award 2011."
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
Similar to Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas Pemenang AMPL Award
Similar to Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas Pemenang AMPL Award (20)
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas Pemenang AMPL Award
1. Inovasi Pembangunan
Air Minum dan Sanitasi
di Indonesia
Pembelajaran dari Kisah Sukses
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas
Pemenang AMPL Award
2.
3. 3Daftar Singkatan
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Inovasi Pembangunan
Air Minum dan Sanitasi
di Indonesia
Pembelajaran dari Kisah Sukses
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas
Pemenang AMPL Award
i
5. Diterbitkan Oleh
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) bekerjasama dengan WASPOLA Facility
Penanggung Jawab
Nugroho Tri Utomo
(Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas)
Redaktur
Oswar Mungkasa,Eko Wiji Purwanto
Editor
Maraita Listyasari,Yudi Wijanarko
Tata Letak dan Desain Grafis
Asep Muhaemin,Darajat Mulyanto
Staf Produksi
Nur Aini,Almuzammil Putra,Iswanto,Agus Syuhada
Penulis dan Foto
Nur Aisyah Nasution,Aldy Mardikanto,Nissa Cita,Darajat Mulyanto,
Louise Desrainy,Adhitya Wirayasa,Rozi Kurnia,Cheerli,Nur
Apriatman,Alma Arief,Dyota Condrorini,Herry Widjanarko,Wiwit
Heris,Hendra Murtidjaja,Adam Dwi,Arie Yudhistira,Nury Sybli,Arie
Yudhistira
Kontributor Data
Udin Hianggio (Walikota Tarakan),Irwan Yuwanda (Dinkes Tarakan),Kartiko Edhy dan Iwan
(Bappeda Tarakan),Sonya Wijayanti (DKPP Tarakan),Niken Setyawati dan Heri Suswanto (Dinas PU
Tulungagung),Agus Priyanto (Dinkes Tulungagung),Sukarno (HIPPAM Sumbersongo),Pan Budi
Marwoto (BKP Bangka),Irzoni (Bappeda Bangka),Anggia Murni dan Susilawati (Dinkes Bangka),
Petrus Sukrislisbagyo (Kominfo Setda Bangka),Sakban Siregar (HIPPAM Aloe Pochiek),Bachtiar
Ismail (Bappeda Kota Malang),Jemianto (PDAM Kota Malang),Enny Sekar Rengganingati dan Karbi
(Dinkes Kota Malang)
iii
7. Pembangunan air minum dan sanitasi telah berlangsung lama,
dan dilakukan oleh berbagai pihak,baik pemerintah,swasta,
maupun komunitas masyarakat.Sepanjang perjalanannya
banyak pembelajaran dan praktik terbaik yang dapat diambil.
Salah satu upaya untuk mengapresiasi pihak-pihak yang telah
melaksanakan pembangunan air minum dan sanitasi adalah
dengan menyelenggarakan suatu kompetisi dalam bentuk
AMPL Award pada tahun 2011.
Dari kompetisi tersebut kemudian terpilih 6 Kabupaten/kota
dan 5 komunitas yang dinilai berhasil dalam melaksanakan
pembangunan AMPL,dilihat dari berbagai bidang.Agar hal-
hal yang telah dilakukan oleh para pemenang AMPL Award
dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi pihak lain,Pokja
AMPL Nasional mencoba merekam dan mengulas kembali
kisah-kisah keberhasilan dengan segala tantangan yang
dihadapi oleh para pemenang AMPL Award.
Akhir kata,semoga buku ini dapat menambah pengetahuan
dan inspirasi pembaca,serta memberi manfaat bagi
peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi di
Indonesia
Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas
Nugroho Tri Utomo
Kata Pengantar
v
9. Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................................................................... v
Daftar Isi .......................................................................................................................................................... vii
Bagian 1 Pendahuluan .................................................................................................. 1
Bagian 2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Air Minum
dan Sanitasi ................................................................................................... 17
Bab 1 Memperbaiki Wajah Kota Tarakan melalui Peraturan Daerah ..................................... 19
Bab 2 Regulasi Menjaga Kelangsungan Layanan Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Bima ........................................................................................................................... 41
Bab 3 Tiga Pilar Keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang .............................. 61
Bab 4 Komitmen Kabupaten Malang untuk Inisiasi dan Inovasi Sanitasi ............................ 83
Bab 5 Revolusi Data dari Kabupaten Bangka ...............................................................................103
Bab 6 Layanan Zona Air Minum Prima Kota Malang .................................................................127
Bagian 3 Peran Komunitas dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi ...........145
Bab 7 HIPPAM Wambuloli,Buton :Dana dari Warga,Air untuk Semua ............................... 147
Bab 8 HIPPAM Sumbermaron,Malang :Bangkit dari Keterpurukan
dengan Mikrohidro ................................................................................................................... 169
Bab 9 HIPPAM Cibodas,Bandung Barat :Menjaga Alam,Menjaga Kehidupan .................191
Bab 10 HIPPAM Sumbersongo,Tulungagung :Dari Layanan Air Bersih hingga
Kebangkitan Ekonomi Warga ................................................................................................ 213
Bab 11 HIPPAM Mata Le Aloe Poechiek,Aceh Besar :Sentuhan Perempuan dalam
Perkumpulan Mata le Alue Poechik ..................................................................................... 233
Bagian 4 Penutup ..................................................................................................... 255
Daftar Singkatan ....................................................................................................................................... 258
vii
13. Bagian 1 Pendahuluan 3
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Award Inisiatif Pembangunan AMPL Terbaik ini pertama kali dilaksanakan dalam
Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) tahun 2011. Award ini juga
dimaksudkan untuk memotret perkembangan sektor AMPL setelah 8 (delapan) tahun
Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarkat diluncurkan. Kompetisi ini
lebih dilakukan dalam upaya memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya inisiatif
AMPL dan bukan dimaksudkan untuk mengukur kinerja AMPL secara menyeluruh
Gebrakan AMPL
Kompetisi Inisiatif Terbaik
Pembangunan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di
Indonesia hingga saat ini belum ideal. Namun bukan berarti hal itu
tidak mungkin dicapai. Sejumlah Kabupaten/Kota dan Komunitas
melakukan beberapa inisiatif terobosan AMPL yang bisa menjadi
bahan pembelajaran.
14. Bagian 1 Pendahuluan4
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Otonomi daerah memberikan mandat bahwa salah satu urusan wajib pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan
(sanitasi). Namun kondisi yang ada masih jauh panggang dari api. Untuk kewenangan
yang satu ini sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih banyak yang
menyepelekannya. Mereka jarang menjadikan AMPL sebagai prioritas pembangunan
daerah. Salah satu buktinya, terlihat dari rendahnya anggaran pembiayaan AMPL yang
masih dibawah 2 % dari rata-rata APBD di daerah (dari hasil Studi World Bank tahun
2005).
15. Bagian 1 Pendahuluan 5
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Hal tersebut di atas tentunya menjadi kontradiktif apabila dikaitkan dengan RPJMN
(2010-2014) yang menargetkan 70% penduduk Indonesia terlayani air minum dan
sanitasi. Pemenuhan layanan air minum dan sanitasi dasar juga merupakan salah satu
target MDG dengan komitmen pemerintah Indonesia “akan mengurangi setengah
proporsi penduduk yang tidak mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi
dasar yang berkelanjutan pada tahun 2015”.
16. Bagian 1 Pendahuluan6
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong komitmen pemerintah daerah,
sekaligus mengembangkan inisiatif dan inovasi yang layak. Di antaranya adalah dengan
pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di
tingkat Pusat. Hal itu kemudian diikuti dengan pembentukan di 33 provinsi dan lebih
dari 200 Pokja AMPL di Kabupaten/Kota. Pokja AMPL merupakan wadah koordinasi dan
sinergi dari lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Bappenas di tingkat pusat, dengan
agenda penting yaitu mengarusutamakan sektor AMPL dalam agenda pembangunan.
Berbagai program di sektor AMPL yang dikawal kelembagaan adhoc seperti Pokja
AMPL menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Termasuk juga inisiasi berbagai
program yang berbasis masyarakat.
17. Bagian 1 Pendahuluan 7
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Gebrakan AMPL melalui Kompetisi Penghargaan Inisiatif AMPL untuk Kabupaten/
Kota dan untuk Komunitas Pengelola Sarana Air Minum di tingkat masyarakat adalah
salah satu pemicu untuk peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Award ini
diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja
AMPL) didukung oleh WASPOLA (Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning)
Facility yang didanai oleh AusAID (The Australia Agency for International Development)
dan Pemerintah Indonesia.
18. Bagian 1 Pendahuluan8
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Sebelas penghargaan telah diberikan kepada kabupaten/kota dan komunitas/
pengelola air minum mandiri yang telah memberikan kontribusi penting dalam upaya
pemenuhan akses dan layanan air minum dan sanitasi di daerahnya.
Hal menarik dari kompetisi ini adalah ditemukannya beberapa inovasi dan terobosan
yang unik dari berbagai kabupaten/kota yang pantas diangkat sebagai pembelajaran
keberlanjutan AMPL. Temuan lainnya adalah adanya konsistensi pembangunan AMPL
di daerah yang sangat ditentukan oleh kekuatan dan komitmen dari Pokja AMPL dalam
mengawal proses. Sedangkan dari sisi komunitas, ditemukan fakta yang menunjukkan
bahwa masyarakat mampu membiayai dan mengelola secara profesional pelayanan air
minum. Artinya masyarakat mampu untuk mengelola secara mandiri.
Penghargaan untuk kategori kabupaten/kota terbaik, ditinjau berdasarkan kriteria
penilaian yaitu (i) yang meliputi perencanaan yang tertuang dalam RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah), termasuk upayanya dalam menyinergikan
rencana pembangunan sektor AMPL, (ii) kelembagaan koordinasi lintas SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta memiliki regulasi yang jelas, (iii) pembiayaan
pembangunan AMPL dengan kecenderungan meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
termasuk meningkatnya proporsi yang berasal dari APBD, (iv) mengoptimalkan
pelibatan peran perempuan dan masyarakat, (v) penerapan teknologi yang tepat guna
dan inovasi di bidang AMPL serta (vi) adanya monitoring dan evaluasi telah dilakukan
secara rutin dengan pelibatan masyarakat dan stakeholder, termasuk dalam hal ini
pengelolaan data terkelola dengan baik.
19. Bagian 1 Pendahuluan 9
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kabupaten Malangmenerima penghargaan inisiatif terbaik untuk
pengembangan teknologi sanitasi. Sampai tahun 2011, angka cakupan layanannya
untuk air minum 42% dan 72% untuk sanitasi. Diantara inovasi unggulannya yaitu
pengelolaan sampah pada sumbernya (inovasi multy drum composter),Tempat
Pengelolaan Sampah Terpadu – Reduce, Reuse dan Recycle (TPST – 3R) berbasis
masyarakat.TPA Sampahnya juga dikemas sebagai Wisata Edukasi, selain ada pula
Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat. Inovasi paling menonjol dari Kabupaten
Malang yaitu penerapan teknologi energi alternatif untuk mendapatkan energi listrik
microhydro, dan mampu mengintegrasikan dengan kegiatan pelayanan kesehatan
dasar.
20. Bagian 1 Pendahuluan10
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kabupaten Bima menerima penghargaan inisiatif terbaik untuk regulasi
di bidang AMPL. Kabupaten ini memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Perda ini menempatkan
masyarakat sebagai peran utama dan menjamin pembangunan AMPL berkelanjutan.
Keunggulan Kabupaten Bima ini terutama dari proses penyusunan Perda yang
partisipatif. Dilakukan melalui serangkaian pertemuan koordinasi dan konsultasi
publik. Forum uji publik dihadiri unsur Pokja, LSM terkait, Perguruan Tinggi, Pers, tokoh
masyarakat, perwakilan Kelompok Pengelola sarana AMPL (KPP), perwakilan camat dan
kepala desa.
21. Bagian 1 Pendahuluan 11
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kota Tarakan menerima penghargaan inisiatif terbaik bidang kelembagaan
dan regulasi Kesehatan Lingkungan. Sampai tahun 2011, angka cakupan layanannya
64% untuk air minum dan 73% untuk sanitasi. Keunggulan Tarakan dalam pelembagaan
terutama karena Perencanaan AMPL sejak awal termuat dalam RPJMD. Sasaran,
kebijakan, dan program sesuai RPJMD diformulasikan ke dalam Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota sampai tahun 2014. Kemudian secara operasional dituangkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum
& Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Lingkungan Hidup
Daerah dengan target terukur. Untuk partisipasi warga, tidak kurang dari 32 Badan
Keswadayaan Masyarakat terlibat dalam menjaring aspirasi dan implementasi.
22. Bagian 1 Pendahuluan12
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kabupaten Bangka menerima penghargaan inisiatif terbaik untuk
monitoring dan evaluasi serta kesetaraan gender. Keunggulan kota ini tampak dari
sistem perencanaan pembangunan AMPL yang terencana dan didukung data akurat.
Kota Bangka telah memiliki SIM (Sistem Informasi Managemen) data AMPL yang
dapat diperbaharui setiap saat. Berdasarkan data inilah dilakukan benchmarking dan
pembangunan dapat tepat sasaran. Kelebihan lain Kota Bangka yaitu setiap program
selalu mengacu atau didasarkan pada pendekatan Pengarusutamaan Jender (Gender
Mainstreaming).
23. Bagian 1 Pendahuluan 13
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kota Malang menerima penghargaan inisiatif terbaik untuk kelembagaan
dan inovasi di bidang air minum. Sampai tahun 2011, angka cakupan layanan air
minum mencapai 74% dan 60% untuk sanitasi. Keunggulan Kota Malang terletak pada
koordinasi kelembagaan dan pelayanan Zona Air Minum Prima (ZAMP). Koordinasi
kelembagaan dan pelayanan air minum dipayungi Perda terkait AMPL 13 buah,
Peraturan Walikota (Perwali) 5 buah dan Surat Keputusan (SK) Pokja Sanitasi tahun 2011.
Melalui ZAMP, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Malang juga mengklaim
layanan air minum pada beberapa zona dinyatakan bebas bakteri sehingga layak
minum.
24. Bagian 1 Pendahuluan14
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kabupaten Sumedang menerima penghargaan terbaik untuk
sinergi Sanitasi Total Terbasis Masyarakat (STBM). Untuk memicu kesadaran warga
akan pentingnya sanitasi, Sumedang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor
113/2009. Substansinya memberikan penekanan bahwa Sumedang Puseur Budaya
Sunda untuk memperkuat pelaksanaan STBM di lapangan. Sebagai Puseur artinya
pusat budaya sunda warga Sumedang selayaknya menjunjung nilai budaya yang
cinta kebersihan dan hidup sehat. Identitas bersih dan sehat diyakini sejak lama
menjadi nilai keseharian rakyat Sunda yang berpusat di Sumedang.Tradisi budaya lain
yang mendukung STBM di kabupaten Sumedang antara lain longser STBM dari desa
Cibungur, Rancakalong,Tarawangsa.Terbukti sejak 2006 sampai 2011 capaian Open
Defecation Free (ODF) di Kabupaten Sumedang melonjak tajam.
25. Bagian 1 Pendahuluan 15
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
HImpunan Penduduk Pemakai Air MInum (HIPPAM) Sumber Songo,
Kabupaten Tulung Agung, mendapatkan predikat terbaik untuk
inisiatif pengelolaan dan perluasan cakupan layanan. Perluasan
layanan mencapai 3.344 Sambungan Rumah (SR) atau 27.000 jiwa
dan mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif.
BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi)
Cibodas, Kabupaten Bandung Barat dinilai bagus dalam
perencanaan, kelembagaan dan pengelolaan kelembagaan
berusia 24 tahun, mampu mengembangkan keberlanjutan
dan memperluas layanan lintas desa dan telah banyak
memberikan kontribusi pendapatan desa.
Sebanyak 5 (lima) komunitas/pengelola air minum di
tingkat masyarakat sebagai penerima Penghargaan
Inisiatif Pembangunan AMPL Terbaik tahun 2011.
Keempat komunitas/pengelola air minum mandiri
tersebut telah memenuhi kategori inisiatif proyek
kemitraan dengan pemerintah maupun proyek terkait
AMPL, dan satu komunitas memenuhi kategori
sebagai inisiatif community self finance terbaik.
1
2
26. Bagian 1 Pendahuluan16
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Masih di wilayah Provinsi Jawa Timur BPSABS Sumber
Maron, Kabupaten Malang adalah contoh terbaik teknologi
energi alternatif microhydro dan integrasi program kegiatan
pelayanan kesehatan dasar.
BPSABS Wambuloli Bone Warambe Kabupaten Buton
mendapatkan penghargaan khusus inisiatif community self
financing (CSF) Penghargaan ini diberikan khusus daerah
terpencil dan miskin yang mampu swadaya dan swakelola
Perkumpulan Mata Ae Aloe Poechiek, Kabupaten Aceh
Besar menarik perhatian dewan juri dalam hal penerapan
kesetaraan gender untuk pengelolaan sarana dan mampu
pendanaan subsidi silang.
3
5
4
Melalui buku ini, Anda akan mendapat pembelajaran
luar biasa dari para pemenang yang diuraikan secara
menarik oleh tim penulis buku AMPL Award. Selamat
membaca, semoga memberikan inspirasi dan memicu
kita semua untuk kearah perubahan AMPL yang lebih
baik.
29. 19Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Bab 1
Memperbaiki Wajah Kota Tarakan Melalui
Peraturan Daerah
Dalam peta kabupaten/kota di Indonesia yang memberi perhatian
pada pembangunan sektor AMPL, Kota Tarakan menampakkan
dirinya dengan tegas. Sebuah Peraturan Daerah tentang Kesehatan
Lingkungan telah dimiliki dan dimplementasikan. Derajat kesehatan
warga meningkat, wajah kota pun tertata
30. 20 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Letak geografis Kota Tarakan
sangat strategis. Kota pulau
ini menjadi wilayah transit
perdagangan antara Indonesia,
Malaysia, dan Filipina. Posisinya
yang strategis menempatkannya
sebagai salah satu kota
terdepan di Indonesia. Kota
Tarakan juga kaya akan sumber
daya minyak bumi dan gas,
sehingga tak mengherankan
banyak kabupaten di sekitarnya
bergantung padanya.
Areal pusat perbelanjaan. Ikon terbaru Kota Tarakan
Tak hanya jalan dan sekolah, sudut-sudut pelabuhan di Kota
Tarakan dijaga kebersihannya
31. 21Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Namun posisi dan peran
strategis itu tidak diimbangi
dengan sarana air minum
dan sanitasi, terutama
sarana persampahan yang
layak. Hal itu berakibat
pada menurunnya derajat
kesehatan warga dan
buruknya wajah kota karena
sampah yang tak terolah. Hal
itulah yang melatari Kota
Tarakan menyusun Perda
Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Kesehatan Lingkungan.Tak
hanya sekedar menyusun,
peraturan yang sangat
komprehensif terkait
dengan lingkungan ini juga
diimplementasikan dengan
baik melalui penegakan
hukum yang juga tegas.
Kawasan Konservasi Mangrove dan
Bekantan Tarakan
32. 22 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Hasilnya dapat dilihat, Kota
Tarakan menjadi salah
satu kota yang memiliki
lingkungan bersih dan
teratur. Derajat kesehatan
warga pun meningkat.
Akhirnya, berbagai
penghargaan pun berhasil
diraih, termasuk AMPL
Award.
Kondisi jalan Kota Tarakan. Bersih,
indah dan bebas sampah
Pantai Amal yang menjadi kebanggaan Kota Tarakan
33. 23Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kondisi air minum dan sanitasi di Kota Tarakan sungguh ironis dengan kekayaan sumber
minyak bumi dan gas yang dimiliki. Kondisi sumber air minum di sana sangat minim.
Mayoritas warga di sana sampai saat ini masih bergantung pada air hujan sebagai
sumber air minum. Posisi Kota Tarakan di pulau yang relatif kecil juga menyebabkan
sulitnya memperoleh sumber air bersih dari mata air. Hampir di setiap rumah, terutama
di kawasan pinggir perkotaan, memiliki tempat Penampungan Air Hujan (PAH) yang
tersambung langsung dari talang di atap rumah.
Kondisi Air Minum dan Sanitasi Tidak Mendukung
Gambaran nyata menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air di Kota Tarakan
34. 24 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Sumber air PDAM pun
berasal dari air hujan
yang ditampung di
beberapa embung.
Kondisi ini menyebabkan
cakupan pelayanan
PDAM Kota Tarakan
sampai saat ini baru
mencapai 47,5 persen.
Sesungguhnya Kota
Tarakan dibelah oleh 24
sungai, namun hanya
4 sungai yang sampai
saat ini dimanfaatkan
sebagai air baku PDAM.
Keempat sungai itu
adalah Sungai Kampung
Bugis, Sungai Persemaian,
Sungai Binalatung dan Sungai Semunti. Meski memiliki sumber air permukaan, namun
PDAM masih kekurangan sumber air baku. Hal ini karena kapasitas sungai yang relatif
kecil, dan banyak sungai yang tidak menjamin kontinuitas ketersediaan air. Kapasitas
air baku yang kecil semakin diperparah dengan beberapa parameter kualitasnya
melebihi ambang batas. Salah satunya adalah teridentifikasinya bakteri E. Coli dalam
air. Rendahnya kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air baku menunjukkan
bahwa sungai yang ada tidak dapat dijadikan tulang punggung sumber air baku di
Tarakan.
Drainase yang melewati jalan-jalan desa
35. 25Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Selain air, keterbatasan juga dihadapi dalam pengelolaan sampah. Data terakhir dari
Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman mencatat bahwa timbulan sampah
yang muncul setiap harinya mencapai 63,43 ton per hari. Dari jumlah tersebut, jumlah
yang terangkut baru mencapai 47 ton per hari. Dengan demikian masih ada lebih dari
16 ton sampah yang diolah oleh masyarakat sendiri setiap harinya.Tingginya timbunan
sampah tanpa ada penanganan yang berarti tentu akan berdampak pada kesehatan
lingkungan masyarakat.
Timbunan sampah di Kota Tarakan
36. 26 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Berbagai keterbatasan tersebut
membuat pemerintah menyadari
pentingnya pengaturan lingkungan,
salah satunya melalui Peraturan
Daerah tentang Kesehatan
Lingkungan. Inisiatif awal dilakukan
tahun 2006 oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kota Tarakan. Namun
pada awalnya poin-poin yang
diatur hanya hal-hal yang terkait
dengan makanan dan minuman,
dengan nama Peraturan Higiene,
Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.
Karena dirasa terlalu sempit, pokok
peraturan pun diperluas dengan
penambahan hal-hal terkait kualitas
udara, pengelolaan sampah, dan
lingkungan permukiman.
Solusi Melalui Regulasi
Perilaku hidup bersih dan sehat
ditegakkan di sekolah, seperti halnya
di SMP Negeri 1 Tarakan
37. 27Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Proses penyusunan regulasi itu pun dimulai. Mekanisme penyusunan Perda Kesehatan
Lingkungan dimulai dengan identifikasi permasalahan. Kerjasama dengan Universitas
Borneo pun dijalin untuk dapat menonjolkan landasan teori dan fakta-fakta yang
berkembang di Kota Tarakan. Hal ini bertujuan memperkuat advokasi ke berbagai pihak,
terutama legislatif. Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi secara ilmiah,
seluruh pemangku kepentingan sadar bahwa urusan kesehatan lingkungan di Kota
Tarakan membutuhkan penanganan segera.
Pemaparan Perda Kesehatan Lingkungan Kota Tarakan
38. 28 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Penyusunan Perda Kesling ini berlangsung panjang dan lama serta penuh liku.
Perjalanannya mencapai waktu lima tahun! Perda yang diinisiasi sejak tahun 2006 itu
baru disahkan tahun 2011. Panjangnya masa penyusunan itu dilandasi sebab internal
Dinas Kesehatan yang menjadi pengusul Perda tersebut. Ketika itu Dinas Kesehatan
masih menitikberatkan
diri pada persiapan
penilaian standar
kualitas kinerja pada
tahun 2009. Hal inilah
yang membuat proses
penyusunan Perda
terkendala. Namun
pergeseran prioritas
ini ternyata berbuah
baik. Dinas Kesehatan
Kota Tarakan pada akhirnya memperoleh ISO 9001-2008 yang menjadi pemicu untuk
bekerja lebih baik lagi, termasuk dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah
(Raperda) hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Kesehatan Lingkungan (Perda Kesling).
“Perda Kesehatan Lingkungan Kota Tarakan menitikberatkan pada 8 (delapan) pokok
sasaran, yaitu pengelolaan makanan, pengawasan kualitas air, depot air minum, kualitas
udara dan kebisingan, pestisida, pengelolaan sampah, lingkungan permukiman, dan
lingkungan tempat umum,”ujar Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Tarakan, Irwan Yuwanda.
“Perda Kesehatan Lingkungan Kota Tarakan
menitikberatkan pada 8 (delapan) pokok
sasaran, yaitu pengelolaan makanan,
pengawasan kualitas air, depot air minum,
kualitas udara dan kebisingan, pestisida,
pengelolaan sampah, lingkungan permukiman,
dan lingkungan tempat umum,”
39. 29Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Upaya penataan lingkungan dan peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Tarakan
tidak berhenti pada penyusunan regulasi.Tahap berikutnya adalah implementasi dan
penegakan hukumnya. Di sisi ini, Kota Tarakan mengedepankan penegakan hukum,
misalnya tentang pengaturan pembuangan sampah. Sesuai Perda Kesling, masyarakat
dilarang membuang sampah di luar jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan, yaitu
pukul 17.00-20.00 di Tempat Pengolahan Sementara (TPS) dan diangkut oleh petugas
ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) pada pukul 21.00-04.00.
Perbaikan Sarana Air Minum dan Sanitasi
40. 30 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Apabila hal itu dilanggar,
Pemerintah tidak segan-
segan memberikan
sanksi. Namun di sisi
lain pemerintah juga
memberikan solusi atas
hal ini. Untuk mengurangi
sampah terbuang,
masyarakat dianjurkan
untuk melakukan upaya
3R, pengomposan,
pengemasan sampah
secara rapi, dan tidak
membakar sampah.
Di samping itu juga
diluncurkan Program
Tabungan Lingkungan
atau Taling. Program
yang serupa dengan
Bank Sampah di tempat
lain ini lebih menyasar
ke sekolah-sekolah sejak
bulan Februari 2012.
Sampai dengan bulan
Agustus, 27 sekolah telah
melaksanakan program ini.
Wujud nyata perilaku hidup bersih dan sehat siswa SMP Negeri 1
Kota Tarakan
41. 31Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Program Taling telah
memberi dampak positif
baik bagi masyarakat
atau siswa maupun
secara umum pada
kondisi kesehatan
lingkungan di Kota
Tarakan. Dampak yang
terjadi pada siswa
misalnya adanya perubahan pola pikir siswa
terhadap sampah. Perubahan pola pikir ini
membuat siswa memahami bahwa sampah
sebenarnya memiliki nilai yang dapat diuangkan.
Antusiasme siswa dalam pelaksanaan program ini
menunjukkan bahwa program ini cukup realistis
dan dapat dilaksanakan di seluruh tingkatan.
Untuk mendukung keberlanjutan program,
sinergi dengan Dinas Pendidikan juga dilakukan,
salah satunya adalah dengan memasukkan
program Taling menjadi salah satu muatan lokal
pendidikan lingkungan hidup.
Spanduk Program Tabungan Lingkungan di SMP Negeri 1 Tarakan
Sebagian tabungan sampah yang
sudah dikumpulkan
42. 32 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Di sisi lain, masyarakat
terbantu dalam hal edukasi
lingkungan hidup. Adanya
Taling memberikan nuansa lain
dalam lingkungan masyarakat
yang sebelumnya juga telah
menerapkan program Green
and Clean. Program ini juga
secara efektif mengurangi
sampah non-organik yang
dibuang sampai mencapai 3,2
persen per 1 harinya. Hal ini
menunjukkan bahwa program
Taling memberikan kontribusi
yang cukup signifikan
dalam pengelolaan sampah
anorganik di Kota Tarakan.
Program Taling ke depan akan
diwajibkan untuk seluruh
sekolah dan kantor, baik
negeri maupun swasta. Selain
itu, pengembangan juga akan
dilakukan melalui kerjasama
dengan Bank Mandiri.
Jenis-jenis sampah yang bisa kumpulkan
Sampah-sampah yang telah berhasil dipilah
43. 33Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Masih terkait dengan perbaikan pengelolaan sub sektor persampahan, Pemerintah
Kota Tarakan menelurkan program pembuatan kompos (composting). Untuk
menyukseskan program itu, Pemerintah kota Tarakan membangun sejumlah Depo
Sampah untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Sampai saat ini terdapat
5 unit depo yang tersebar di Kelurahan Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Karang Anyar
Pantai, Juwata Laut, dan Mamburungan. Rata-rata setiap depo mampu mengelola
sampah sebanyak 100 kilogram setiap harinya. Pemerintah Kota Tarakan menargetkan
mereduksi sampah organik hingga 20 persen pada tahun 2020.
Kelompok masyarakat pendukung Tabungan Lingkungan
44. 34 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Depo Sampah dikelola
secara swadaya oleh
masyarakat melalui Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
(LPM). Sosialisasi dan upaya
pemberdayaan masyarakat
memakan waktu yang
tidak sebentar. Setidaknya
pemerintah membutuhkan
waktu hingga 2 tahun
menggunakan prinsip
“safari gotong royong”
untuk melakukan sosialisasi
tersebut. Hasil kompos
itu selain dijual kepada
masyarakat, juga dibeli
beberapa perusahaan swasta
melalui program Corporate
Social Rersponsibility (CSR).
Salah satu perusahaan yang
aktif memanfaatkan kompos
itu adalah Medco. Perusahaan
yang bergerak di bidang
minyak ini memiliki program
penghijauan dan reklamasi
lahan bekas penambangan.
Area pengomposan di salah satu depo sampah Kota Tarakan
Pupuk kompos organik hasil pengolahan sampah Kota Tarakan
45. 35Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Berkaitan dengan minimnya
sarana dan layanan air minum,
Pemerintah kota Tarakan telah
melakukan beberapa upaya
untuk mengatasi permasalahan
itu. Upaya tersebut antara
lain dengan mengupayakan
pemanfaatan sumber air
tanah dan perbaikan embung.
Pengambilan air tanah di Kota
Tarakan melalui pengeboran
telah cukup intensif dilakukan
baik melalui pengeboran
dangkal (< 40 m) maupun
pengeboran dalam (>40 m).
Di Kota Tarakan tercatat tidak
kurang 26 buah sumur bor
dalam dan lebih dari 80 buah
sumur bor dangkal.
Tabel Inventarisasi Sungai Kota Tarakan
46. 36 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Selain itu, kebutuhan air bersih di Kota Tarakan pada tahun 2010 juga disuplai dari
embung yang kemudian dikelola oleh PDAM Tarakan. Jumlah embung saat ini
sebanyak 2 buah yaitu Embung Persemaian dengan kapasitas 95 ribu meter kubik
danEmbung Binalatung dengan kapasitas 472 ribu meter kubik. Daya tampung
embung yang cukup besar ditambah dengan curah hujan yang tinggi hingga mencapai
4.000 mm/tahun diperkirakan cukup untuk menampung air sampai tahun 2025.
Meskipun demikian, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan Embung
Bengawan dengan kapasitas 174 ribu meter kubik. Rencana pembangunan jembatan
yang menghubungkan Tarakan dengan Bulungan juga akan dimanfaatkan untuk
menyambung pipa suplai air minum dari daratan utama Kalimantan.
Embung Persemaian, salah satu
dari dua embung yang dikelola
oleh PDAM Tarakan
47. 37Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Melihat pergerakan pembangunan sektor AMPL di Kota Tarakan, berbagai pihak
memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan. Di samping AMPL Award, salah satu
yang terbaru adalah penghargaan Pilot City Award for Excellence dari Democratic Local
Governance in South East Asia (DELGOSEA). Penghargaan ini dianugerahkan di Bangkok,
pada bulan Agustus 2012.Penghargaan dari Kementerian Kesehatan juga terus diraihnya
berkat komunitas Forum Kota Sehat (Forkohat).
Apresiasi dan Penghargaan
Sumber : www.delgosea.eu
48. 38 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Menyikapi hal itu,Walikota Tarakan, Udin
Hianggio mengatakan, pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan
bukan semata-mata hanya untuk meraih
penghargaan. Pihaknya yakin, penghargaan
akan datang dengan sendirinya jika kita
serius memberikan pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat, terutama di bidang
air minum dan sanitasi. Oleh karena itu,
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Tarakan selalu
memberikan dukungan dan dorongan
terhadap berbagai ide pembangunan AMPL
yang muncul. Hal ini dirasa sangat penting,
mengingat AMPL berkaitan langsung
dengan kesehatan masyarakat.Termasuk
dukungan penuh untuk program Tabungan
Lingkungan (Taling).Udin Hianggio, Walikota Tarakan
49. 39Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Sekali lagi, Kota Tarakan telah membuktikan, bahwa kerja keras dan semangat melayani
warga akan menemukan muaranya. Kesehatan lingkungan terjaga, kesehatan warga
pun meningkat. Bermula dari regulasi, perbaikan sarana air minum dan sanitasi terus
diperbaiki.
...pembangunan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Tarakan bukan semata-mata
hanya untuk meraih penghargaan....
Pertemuan Tim Penyusun Buku AMPL Award dengan
Walikota Tarakan, Udin Hianggio
Pemaparan program-program kesehatan
lingkungan Kota Tarakan
51. 41Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Bab 2
Regulasi Menjaga Kelangsungan Layanan
Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bima
Di Indonesia, belum banyak daerah yang berperhatian pada sektor
sanitasi. Minimnya dukungan kebijakan maupun pendanaan adalah
buktinya. Oleh karenanya, apa yang telah dilakukan Kabupaten
Bima adalah sebuah lompatan besar dan bersejarah. Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bima telah memiliki Peraturan Daerah tentang
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Perda AMPL)
52. 42 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Lahirnya Perda AMPL di Kabupaten Bima didasari keinginan untuk menjamin
keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi di sana. Data tahun 2011 menyebutkan,
capaian akses masyarakat terhadap air minum mencapai 62,56%. Sedangkan akses
sanitasi sebesar 54,52%. Agar angka capaian itu bisa ditingkatkan dan bisa mencapai
target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, Kelompok Kerja (Pokja AMPL)
Kabupaten Bima menyimpulkan perlunya keberlanjutan program dan layanan sektor
AMPL. Untuk menjaganya, ketersediaan sebuah regulasi di bidang AMPL menjadi
kebutuhan.
53. 43Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Titik penting Peraturan Daerah (Perda) AMPL Kabupaten Bima, terletak pada peran
utama masyarakat dalam pembangunan AMPL. Perda juga menekankan keberlanjutan
pembangunan AMPL dan pentingnya pengelolaan paska pembangunan. Di samping
itu, selama ini pembangunan AMPL cenderung bersifat sektoral. Pembangunan AMPL
belum memperhatikan prinsip-prinsip untuk menjamin keberlanjutan. Di sisi lain, AMPL
belum menjadi isu utama dalam prioritas pembangunan daerah dan masyarakat belum
berperan maksimal.
Demikian halnya dengan isu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum terintegrasi
dalam sistem pendidikan sekolah tingkat dasar. Selain itu, sinergitas peran pemerintah
kabupaten dan kecamatan belum maksimal dalam pengeloaan AMPL. Hal penting
lain adalah upaya percepatan pencapaian target RPJMD, RPJMN, dan MDG’s.Titik-titik
krusial Perda itu dirumuskan dan disusun oleh Pokja AMPL sebagai penggagas utama.
Di samping peran penting Komisi II DPRD Kabupaten Bima dan fasilitasi UNICEF (United
Nations Children’s Fund) dan WASPOLA Facility.
Proses Penyusunan Perda
54. 44 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Sebelum Perda disusun dan disahkan, Pokja AMPL
mendapatkan gambaran yang mengejutkan ketika
memetakan persoalan AMPL di Kabupaten Bima.
Ditemukan fakta bahwa belum adanya upaya
keberlanjutan program di setiap sarana yang
telah terbangun. Kondisi ini dikhawatirkan akan
mengancam pembangunan
AMPL ke depan. Oleh karenanya,
Pokja melakukan kajian evaluasi,
yang akhirnya merumuskan
perlunya regulasi bidang AMPL.
Rumusan perlunya sebuah
regulasi di bidang AMPL
terus dibahas dalam berbagai
kesempatan. Hal itu menjadi
isu sentral dalam Lokakarya
Exit Strategi WSLIC2 (Second
Water and Sanitation for Low
Income Communities) tanggal
20-22 September 2010. Lokakarya menghasilkan
beberapa hal penting yaitu. Pertama, pentingnya
dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
penyediaan sarana air dan sanitasi tingkat
masyarakat. Kedua, pentingnya memperkuat Pokja
AMPL sebagai lembaga adhoc yang membantu
... Ditemukan fakta bahwa belum
adanya upaya berkelanjutan
program di setiap sarana yang telah
terbangun. Kondisi ini dikhawatirkan
akan mengancam pembangunan
AMPL ke depan .... Rumusan
perlunya sebuah regulasi di bidang
AMPL terus dibahas dalam berbagai
kesempatan.
55. 45Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
dan mengoordinasikan SKPD terkait AMPL
dalam pelaksanaan pembangunan AMPL di
lapangan. Ketiga, pentingnya memperkuat
kelembagaan AMPL tingkat kecamatan dan
desa, Keempat, pola pembangunan AMPL
berbasis masyarakat.
Kebutuhan akan adanya regulasi sektor
AMPL makin mengemuka. Sampai pada
akhirnya dibentuklah Tim Penyusun
Materi Perda.Termasuk di dalamnya Tim
Kecil Penyusunan Draft Awal RanPerda
AMPL. Anggota tim terdiri dari Bappeda,
Dinas PU, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum,
serta perguruan tinggi yang diwakili oleh
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bima.
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bima, Muhammad Farid
56. 46 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Sebuah proses pun dimulai. Pendeskripsian latar belakang dan rasional penyusunan
Perda AMPL, serta uraian mengenai substansi materi Perda AMPL ditelaah oleh berbagai
pihak. Konsultasi dan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah juga
dilakukan. Hal itu untuk mendapatkan masukan mengenai proses penyiapan Perda dan
materi substansi yang akan diusulkan. Untuk memberikan justifikasi kepada rancangan
Perda yang telah disusun,diperlukan kajian akademis sehingga regulasi yang lahir dapat
dipertanggung jawabkan.
Pembersihan WC di SDN II Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang melibatkan para siswa
57. 47Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Dalam berbagai forum pembahasan, disepakati bahwa nantinya Perda AMPL akan
mengatur bagaimana pengelolaan air minum dan lingkungan yang baik. Proses
pengawasan dari pemerintah, termasuk mengatur tentang sanksi yang diberikan
jika terjadi pelanggaran tentang semua hal yang berkaitan dengan air minum dan
penyehatan lingkungan. Diskusi dan masukan berbagai pihak kemudian dikembangkan
menjadi Rancangan Perda AMPL. Raperda itu dibahas melalui berbagai pertemuan yang
dihadiri unsur Pokja AMPL,SKPD terkait,PerguruanTinggi,Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) serta tokoh masyarakat.
Pembahasan rancangan Ranperda menjadi Ranperda dan akhirnya menjadi Perda
berjalan panjang. Serangkaian diskusi, lokakarya hingga konsultasi dilakukan dengan
berbagai pihak. Pembahasan rancangan Ranperda pertama kali berlangsung tanggal 12
November 2010.Setelah pertemuan itu,masih dilakukan sedikitnya lima kali pembahasan
hingga akhirnya menjadi Ranperda untuk diserahkan kepada DPRD.Sebelum diserahkan
ke DPRD dilakukan Konsultasi Publik yang melibatkan hampir seluruh pemangku
kepentingan di Kabupaten Bima.
Rancangan Perda sebagai hasil dari Konsultasi Publik secara substansial mengatur
tentang pengelolaanairharusberwawasanlingkungan,pentingnyaPerilakuHidupBersih
dan Sehat dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Di samping juga menempatkan
peran perempuan dalam pengambilan keputusan, perlunya akuntabilitas program
pembangunan, peran serta masyarakat serta penerapan prinsip nilai budaya setempat.
58. 48 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Proses perbaikan naskah akademis dan Ranperda AMPL dilakukan secara maraton
sejak pertengahan November 2010 sampai 8 Februari 2011. Sebelum dibahas di DPRD,
Ranperda AMPL diajukan oleh bagian Hukum Setda untuk masuk Program Legislasi
Daerah (Prolegda), serta mengajukan Ranperda AMPL pada masa sidang pertama tahun
2011.
Ranperda AMPL untuk pertama kali dibahas dalam sidang paripurna I tanggal 23 Februari
2011. Kemudian disahkan menjadi Perda No 7 Tahun 2011 dalam Sidang Paripurna
tanggal 30 April 2011. Meskipun proses di DPRD hanya memakan waktu sekitar 2 bulan,
namun proses yang terjadi cukup rumit dan melelahkan. Di samping dibahas dalam
empat kali sidang paripurna, Ranperda juga dibahas dalam rapat-rapat Panitia Khusus
(Pansus). Pembentukan Pansus Perda AMPL sendiri terjadi pada saat Sidang Paripurna
yang ketiga tanggal 3 Maret 2011.
Jadwal sidang sebagai bagian dari proses pengesahan Ranperda menjadi Perda dilakukan
dalam empat kali sidang paripurna. Sidang Paripurna Kesatu tanggal 23 Februari 2011
membahas tentang naskah akademis yang disampaikan oleh Bupati. Kemudian Sidang
Paripurna Kedua tanggal 1 Maret 2011 beragendakan pertanyaan-pertanyaan fraksi
terhadap naskah akademis.
59. 49Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi 49
Pada Sidang Paripurna Ketiga tanggal 3 Maret 2011 Bupati menjawab pertanyaan yang
diajukan fraksi. Dalam Sidang Paripurna Ketiga ini pula, Ketua DPRD, H Muhdar Arsyad
membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas secara khusus Ranperda
AMPL. Anggota Pansus ditetapkan 9 orang yang merupakan perwakilan dari Komisi.
Pembahasan oleh Pansus berlangsung mulai 18 Maret hingga 26 April 2011. Selama
rentang waktu itu, di samping mengadakan rapat pembahasan Pansus juga melakukan
sejumlah kegiatan lain seperti konsultasi kepada Pokja AMPL Nasional pada tanggal 25
Maret 2011. Di samping itu, Pansus juga Studi Banding ke Kabupaten Takalar tanggal 15
April 2011.
60. 50 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Hal yang menjadi sorotan Pansus adalah pasal 8 tentang pengintegrasian perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam mata pelajaran umum di sekolah dasar dan
menengah. Selain itu, pasal 12 tentang peran pemerintah sebagai fasilitator. Berbagai
masukan dari konsultasi ke Pokja AMPL Nasional dan studi banding ke Takalar menjadi
bahan penting dalam rapat-rapat lanjutan Pansus dalam finalisasi penyusunan
Ranperda AMPL sebelum ditetapkan sebagai Perda dalam Sidang Paripurna tanggal
30 April 2011. Akhirnya, dalam sidang paripurna yang disepakati lewat forum lobi,
Peringatan HCTPS yang dihadiri juga oleh Bupati Bima H Ferry Zulkarnain. ST
61. 51Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Ranperda disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2011. Kemudian pada tanggal 25
Mei 2011 Perda dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 06 Tahun
2011.
Sampai di sini, selesaikah tugas Pokja AMPL mengawal lahirnya regulasi AMPL?
Ternyata belum. Pokja masih melakukan pekerjaan lanjutan dengan melakukan
penyusunan Perbup AMPL sebagai penjabaran teknis Perda AMPL. Penyusunan dan
pembahasan Perbup AMPL dilakukan sejak tanggal 9 hingga 30 Mei 2011. Berbagai
pertemuan lanjutan terus dilakukan, hingga diperoleh Rancangan Final Perbup AMPL
untuk dimasukkan ke dalam proses legalisasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima.
Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 tersusunlah Perbup Nomor 14 Tahun 2011, dan
dicantumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2011.
62. 52 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kemajuan dan perbaikan kondisi pembangunan AMPL pasca disahkannya Perda,
terjadi di semua lapisan. Baik di tata pemerintahan maupun praktik di lapangan. Di level
perencanaan dan program pembangunan, misalnya, Pembangunan AMPL menjadi
prioritas Pembangunan Daerah. Hal ini terjadi karena terbangun keterbukaan antara
eksekutf dan legislatif melalui emotional aproach. Saat ini usulan sektor AMPL mudah
masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara
(KUA-PPAS). Program AMPL juga tidak lagi tumpang tindih, karena Bappeda mulai
menerapkan perencanaan AMPL berbasis masyarakat Perkembangan yang signifikan,
misalnya terjadi dalam aspek pendanaan sektor AMPL dalam APBD Kabupaten Bima.
Dalam tahun 2010 belanja sektor AMPL sebesar Rp. 3.032.597.000. Tahun 2011 naik
menjadi Rp. 3.657.713.291. Prosentase pembiayaan AMPL untuk kedua tahun itu
diperkirakan sekitar 2% dari belanja publik.
Pembangunan AMPL Paska Pemberlakuan Perda
63. 53Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Pada aspek kelembagaan,
posisi Pokja AMPL yang
sejak awal mengawal
kelahiran Perda AMPL
posisinya semakin kuat.
Mutasi yang sering terjadi
di lingkungan birokrasi
tidak mempengaruhi
kinerja Pokja. Pasalnya,
kemampuan para
anggota Pokja baik yang
lama maupun baru relatif
sama di bidang AMPL.
Kemajuan yang terjadi
di level pemerintahan
adalah program
pembangunan AMPL
di SKPD/Dinas terkait
mendapatkan porsi
yang besar. Misalnya saja
program dan kegiatan
terkait AMPL di Dinas
Kesehatan, Dinas PU dan
Dinas Pendidikan dan
Olahraga.
Aktivitas warga dalam membangun MCK komunal
64. 54 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kemajuanjugaterjadiditataranpraktispembangunanyangterimplementasidilapangan.
Hal itu mulai terlihat misalnya saja status ODF yang disandang kecamatan Wawo. Selain
itu, telah terbangun sistem air limbah perpipaan di desa Sari Sape. Kemajuan lainnya
adalah AMPL menjadi bagian dari Bulan Bakti Gotong Royong, PNPM (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat) memasukkan AMPL sebagai menu program, sedang
dibangun TPA sanitary landfill di Keli dan PHBS terintegrasi dalam kurikulum pendidikan
kesehatan jasmani.
Kemajuan sektor AMPL yang juga telah terjadi di Bima misalnya, AMPL menjadi indikator
Lomba Desa dan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera), Dinas Kesehatan membuat Jamban Percontohan dan aspirasi masyarakat
tentang AMPL masuk melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),
anggota dewan terlibat mulai di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Wawo misalnya,
sebagian besar desanya mulai memiliki Perdes (Peraturan Desa) AMPL. Perkembangan
menggembirakan lainnya adalah saat ini sudah ada 40 SD (sekolah Dasar) mengikuti
Lokakarya Penyusunan Kurikulum tentang AMPL terintegrasi dalam pendidikan
kesehatan lingkungan dan keagamaan.
Keberadaan Perda dirasakan juga sangat membantu dalam proses perencanaan
pembangunan di tingkat masyarakat. Perencanaan berlangsung secara bottom up, mulai
dari Musrenbang di tingkat desa, forum Musrenbang tingkat Kecamatan. Dalam proses
tersebut,SKPD terkait dan anggota DPRD dari Dapil (Daerah Pemilihan) setempat terlibat
aktif menjelaskan dan memberi arahan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam
pembangunan AMPL.
65. 55Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Aspek regulasi pun berkembang ke tingkatan bawah.Paska adanya Perda AMPL,regulasi
AMPL di tingkat desa bermunculan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Sebagai
contoh Desa Pai Wera dan Sari di Kecamatan Sape dan Kambilo di Wawo telah memiliki
Perdes Kebersihan Lingkungan.
66. 56 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Selalu ada tokoh di balik semua kesuksesan. Demikian
halnya dengan kelahiran Perda AMPL di Kabupaten
Bima, serta pesatnya perkembangan sektor AMPL di
sana.
Sebagai produk legislasi, munculnya Perda AMPL
tidak dapat dilepaskan dari peran DPRD Kabupaten Bima. Ketua DPRD
Drs. H Muhdar Arsyad, Ketua Pansus Harsam, S.E. dan Sekretaris Pansus
Ir. Suryadin, bersama-sama berperan mengawal proses penyusunan Perda
AMPL, dan selanjutnya mengawal pengajuan dan pembahasan anggaran
melalui Banggar DPRD Kabupaten Bima
Selain Legislatif, nama-nama di jajaran Eksekutif juga berperan aktif. Untuk
sekedar menyebut beberapa, Amar Ma’ruf S.H., sekarang Kabid Sosbud/Ketua Pokja
Tokoh Dibalik Kesuksesan
Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi56
67. 57Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
AMPL, dan H Nasrullah S.Sos., sekarang sebagai Sekretaris Bappeda, serta Iwan Susanto
P, S.K.M., M.P.A. sebagai staf, adalah nama-nama yang tidak bisa dilepaskan perannya.
Mereka adalah Koordinator Tim Penyusunan Perda AMPL dan Penyusunan Peraturan
Pelaksanaan Perda (Perbup). Berkat komitmen serta perjuangan mereka, maka proses
pengawalan ditiap tahapan proses penyusunan, sosialisasi serta implementasi lapangan
dapat berjalan baik.
Para tokoh di luar Bappeda seperti Tasmin Bukhori S.K.M. sebagai Kabid P2PL Dinkes,
Moh. Farid S.Sos. sebagai Kasi Penyehatan Lingkungan, serta Heru Joko Sutiyono,
S.K.M. Mereka berperan dalam proses awal penyusunan, pelaksanaan sosialisasi serta
implementasi STBM. Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tersebutlah As’ari, S.E.
Kasubag Penyusunan Program dan Arsyad HAR, S.pd., M.Pd. Keduanya berperan dalam
proses penyusunan, sosialisasi serta implementasi yaitu memfasilitasi/menyiapkan dan
melatih para guru SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) di lingkup Kabupaten Bima tentang cara
pengintegrasian materi PHBS ke dalam mata pelajaran umum
Para tokoh lain yang berjasa di antaranya Burhan, S.T., Agus Surgawan, Staf Pada Bidang
Cipta Karya,Dinas Pekerjaan Umum,Samsurizal,S.Sos.,Chairy Chalidiyanto,S.Sos.,Wahyu
Arif Setiawan S.E., Staf pada Bidang Kelembagaan, Pengembangan Adat dan Sosbud
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya Zulkifli, S.H., M.hum., Kasubag
Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Suryadin,S.S.,Kasubag Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah serta
Camat Wawo Drs.Muhammad Rum M.si.,dan Kapolsek Wawo Yahya Baharudin,S.H.,M.Sc.
Tidak ketinggalam nama Camat Lambitu Kurniawan, S.E. dan Fasilitator Kelembagaan
Pokja AMPL, Buyung Nasution, S.S.
68. 58 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kelahiran Perda AMPL di Kabupaten Bima memberi pelajaran berharga bagi kita semua.
Banyak nilai-nilai yang dapat dipetik. Di samping tentang semangat dan komitmen
kuat pada sektor AMPL, beberapa titik penting yang perlu dijadikan pelajaran misalnya
tentang pentingnya advokasi terhadap DPRD untuk dukungan penyusunan Perda.
Kesamaan dalam pemahaman dan persepsi yang sama dari pemangku kepentingan
akan pentingnya pembangunanya AMPL yang berkelanjutan menjadi faktor utama
Pembelajaran dan Tantangan
69. 59Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Peran Kepala Daerah juga sangat penting. Bupati Bima selalu berbicara tentang
pentingnya AMPL dalam setiap kesempatan. Dampak positifnya, pembangunan AMPL
menjadi prioritas pembangunan daerah. Setelah terbitnya Perda AMPL, isu AMPL masuk
dalam pembahasan prioritas KUA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran- Program
Prioritas Anggaran Sementara) tahun 2011 dan KUA PPAS tahun 2012.
Adapun tantangan yang dihadapi misalnya penyusunan peraturan turunan dari Perda
dan Perbup AMPL. Hal ini dilakukan dengan meneruskan inisiasi penyusunan Perdes
secara lebih luas di Kabupaten Bima,sehingga ada kewajiban bagi desa untuk menyusun
Peraturan Desa. Tantangan lain adalah melakukan sosialisasi peraturan di seluruh
tingkatan pemerintahan dan masyarakat dengan mempromosikan isi Perda dan Perbup
AMPL. Implementasi kaidah Perda dan Perbup AMPL terutama tentang norma yang
terkait perubahan perilaku masyrakat, dan penerapan sanksi hukum dimulai dengan
penerapan sanksi sosial.
Acara Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi
PPSP Kabupaten Bima
Foto :www.ntbterkini.com
70. 60 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Tantangan lain yang disadari oleh Pokja AMPL adalah terdapat 10 agenda dalam Perda
dan Perbup AMPL yang menunjuk Pokja AMPL dan jajaran SKPD terkait untuk segera
menyusun pedoman pelaksanaannya agar dapat implementatif di lapangan. Selain itu,
dalam tataran pengelolaan Data AMPL diperlukan upaya untuk menyepakati bersama
definisi operasional dan tata cara penghitungannya, sehingga diperoleh data akurat
untuk perencanaan.
Kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bima dalam peningkatan
pembangunan sektor AMPL terus berlanjut.Komitmen dan kerja keras yang telah terbina
di sana memberi pemahaman kepada kita, suksesnya AMPL adalah kesuksesan yang
harus diraih bersama. AMPL menjadi urusan bersama!
71. 61Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Bab 3
Tiga Pilar Keberhasilan Program STBM
di Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang adalah gambaran ideal implementasi integrasi
dalam pembangunan sektor sanitasi. Komitmen, semangat dan
kerja keras melebur dengan dukungan kebijakan dan pendanaan.
Kesuksesan program Sanitasi Total Berbasis Masyatakat (STBM)
adalah salah satu buktinya. Kabupaten Sumedang membuktikan
betapa komitmen semua pemangku kepentingan menjadi kunci
keberhasilan.
72. 62 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang adalah bertemunya tiga kata ini:
komitmen,regulasi dan pendanaan.Ketiga bertemu dalam satu tarikan nafas tekad untuk
menjadikan Sumedang sehat. Fakta yang terjadi, ketiga kata memiliki daya dorong yang
sangat kuat untuk keberhasilan STBM di sana.
Salah satu indikator penting keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang adalah
desa yang terbebas dari kebiasaan warga melakukan Buang Air Besar Sembarangan
(BABS). Jumlah desa yang dinyatakan bebas BABS di Kabupaten Sumedang tahun 2012
sebanyak 114 desa dan 983 Rukun Warga (RW). Kabupaten Sumedang pun menjadi
kabupaten penyumbang terbanyak jumlah desa bebas BABS di Jawa Barat.
Bangga. Papan ucapan selamat datang menandai Desa Sukawening, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang
sudah bebas buang air besar sembarangan
73. 63Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kata integrasi seringkali hanya menjadi tagline atau semboyan mati. Tapi di Kabupaten
Sumedang, kata itu sangat luar biasa sakti dan terimplementasi. Hal itu terjadi hampir di
semua lini pembangunan,termasuk untuk sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL).
Pokja AMPL sebagai garda terdepan pembangunan sektor AMPL melakukan sinergi dan
integrasi dengan berbagai pihak. Hal itu dapat dilihat sebagai salah satu contoh dengan
penerapanan perencanaan one plan for all. Upaya itu dimulai tahun 2011 dan diterapkan
untuk semua sektor pembangunan, termasuk untuk program STBM. Dalam praktiknya,
semua pelaku pembangunan telah memanfaatkan Forum Ngadu Bako sebagai media
untuk melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antarprogram, termasuk STBM.
Integrasi Komitmen, Regulasi dan Pendanaan
Aktivitas 3R di Desa Sukawening
74. 64 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Untuk tercapainya optimalisasi pembangunan, integrasi kegiatan semua pelaku
pembangunan sanitasi di Sumedang juga dilakukan dengan skema Pembangunan
Integratif melalui Program INTEGRASI. Artinya, semua program yang terkait sanitasi, dan
atau program yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sanitasi, semua pelakunya
diajak untuk beintegrasi sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai
pengawasan dan pertanggungjawaban.
Praktik yang terjadi, program STBM menjadi salah satu program strategis yang
dimasukkan ke dalam mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan sejak di tingkat
desa.Hasilnya,STBM menjadi salah satu program prioritas pembangunan.Skema tersebut
mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kepentingan pemenuhan janji politik dan
kebutuhan teknokratik birokratik. Proses ini menjadikan program STBM-AMPL menjadi
salah satu prioritas pembangunan yang termuat dalam APBD.
Instalasi tradisional saluran air bersih
75. 65Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Di samping kuatnya integrasi dan komitmen, dukungan yang sangat menonjol untuk
Program STBM adalah adanya Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang
Sumedang Puseur Budaya Sunda. Regulasi ini memperkuat pelaksanaan pembangunan,
termasuk program STBM. Para pemangku kepentingan pembangunan di Sumedang
mengembangkan sistem nilai untuk memperkuat pelaksanaan STBM di lapangan. Nilai
budaya Sunda atau dikenal dengan nama Rawayan Jati Sunda diimplementasikan dalam
pendekatan STBM mulai perencanaan, implementasi dan juga monitoring dan evaluasi.
Tak hanya lewat papan-papan himbauan, masyarakat diajak berperilaku hidup bersih sehat melalui kesenian
daerah
76. 66 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Dukungan regulasi untuk Program
STBM lebih kuat lagi dilakukan dengan
diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor
30 Tahun 2010 tentang STBM. Perbup ini
memuat target Sumedang Sehat 2013.
Dalam upaya mencapai target tersebut,
salah satu agenda besar yang dilakukan
adalah bersinergi dengan PNPM Perdesaan.
Sinergi STBM dengan PNPM Perdesaan
terjadi dengan memasukkan menu STBM
dalam kegiatan-kegiatan PNPM.
Inovasi regulasi terus terjadi. Setelah
lahirnya kedua kebijakan di atas, Kabupaten
Sumedang masih menerbitkan regulasi
berikutnya. Regulasi ketiga untuk dukungan
pada sektor sanitasi dan khususnya Program
STBM adalah Perbup Nomor 4 Tahun 2012
tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) AMPL.
Beberapa poin penting dalam Perbup ini
adalah penjelasan dokumen–dokumen
perencanaan terkait sanitasi yang sudah
dibuat Sumedang, seperti Renstra AMPL,
BPS (Buku Putih Sanitasi), SSK (Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota), RAD AMPL adalah
berkedudukan setara
Himbauan untuk selalu menjaga kebersihan di
pasang di sudut-sudut jalan. Tak heran Kabupaten
Sumedang tampak cantik
77. 67Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Di samping itu, pembiayaan program fisik sanitasi apapun yang masuk ke kabupaten
Sumedang hanya bisa dilakukan terhadap masyarakat pada tangga sanitasi kedua,artinya
pada tangga sanitasi pertama (belum ODF/SBS) harus dipicu dengan (CLTS) Community
Led Total Sanitation.
Dukungan regulasi belum selesai sampai di sini. Saat ini kabupaten Sumedang tengah
menyusun rancangan Perda tentang Lingkungan Hidup. Perda ini diharapkan dapat
menjadi payung hukum dan menguatkan Perbup Nomor 30 Tahun 2010 dan Perbup
Nomor 4 Tahun 2012. Rancangan Perda ini mencantumkan sanksi hukum bagi setiap
pelaku pembangunan maupun individu masyarakat yang membuang limbah ke
lingkungan tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan (termasuk
limbah tinja dan sampah domestik). Di samping itu, disusun rancangan Perda Tata Kelola
Rumah Tangga, termasuk STBM menjadi salah satu indikator Rumah Tangga Sehat di
kabupaten Sumedang.
Semangat membuang sampah pada tempatnya disebarkan di tiap rumah
78. 68 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Hal yang perlu dicatat pula
adalah adanya regulasi dalam
tingkatan operasional langsung
menyentuh Program STBM.
Regulasi itu adalah SK Bupati no
147.2/681/BPMPD/2011 tanggal
31 Juli 2010 tentang Petunjuk
Teknis Operasional Program
SAUYUNAN, ditetapkan kegiatan
bidang kesehatan termasuk
STBM dengan alokasi anggaran
10% dari alokasi dana kegiatan
program SAUYUNAN.
79. 69Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Regulasi yang mendukung Program STBM masih ditambah dengan disusunnya dengan
Perbup Nomor 68 tahun 2011 yang disahkan pada tahun 2012. Perbup ini berisi tentang
SPM (Standar Pelayanan Minimal), dengan STBM menjadi indikator program kesehatan
lingkungan.
Selanjutnya, setelah adanya dukungan regulasi, bentuk dukungan pendanaan adalah
tahap penting berikutnya. Dukungan pendanaan menunjukkan kecenderungan yang
sangat fenomenal. Pada tahun 2006 dana untuk kegiatan STBM berjumlah Rp 28 juta.
Tahun 2007 naik menjadi Rp 100 juta.Tahun 2008 lebih besar lagi dengan jumlah Rp 238
juta.
Keramik filter, salah satu inovasi air bersih yang diterapkan di Desa Sukawening
80. 70 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Tahun 2009 Program STBM dikucuri dana Rp 379,2 juta.Kemudian tahun 2010 Rp 365 juta,
tahun 2011 naik signifikan menjadi Rp 651 juta dan akhirnya tahun 2012 ini jumlahnya
“menggila”menjadi Rp 1,8 Miliar!
Keberhasilan capaian baik komitmen, regulasi dan investasi juga tidak dapat dilepaskan
dari aktifnya advokasi yang dilakukan. Advokasi Program STBM dan AMPL secara luas
disasarkan kepada semua kalangan mulai dari Bupati,DPRD,jajaran SKPD sampai tingkat
masyarakat.
Barang buangan yang disulap jadi peluang. Pot-pot cantik hasil karya kelompok 3R
81. 71Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi 71
Perjalanan Program STBM di Kabupaten Sumedang terbaca dari catatan yang tertulis
mulai dari masa rintisan hingga sekarang.Periode tahun 2006 – 2008 menjadi mula.Ketika
itu pelaksanaan STBM banyak diinisiasi secara kelembagaan melalui Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan memanfaatkan program Desa Siaga sehingga bisa langsung menyentuh
masyarakat di bawah.Lokasi yang pertama kali disasar adalah Desa Sukawangi Pamulihan.
Desa ini dipilih karena cakupan sarana sanitasinya rendah, IPM terendah dan desa paska
KLB diare. Dua bulan paska pemicuan yang dilakukan dalam pelatihan bulan Agustus
tersebut, desa Sukawangi Pamulihan menjadi desa pertama yang bebas BABS dengan
jumlah jamban terbangun sebanyak 287 buah. Pemicuan awal dilakukan di 2 RW rawan
tetapi berhasil memicu 11 RW lain sehingga tercapai ODF desa.
Kilas Balik Program STBM
82. 72 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Tahun 2007 Sumedang mendapatkan
PPK–IPM (Program Pengembangan
Kompetensi–Indeks Prestasi Manusia)
dengan kegiatan CLTS dimasukkan
sebagai salah satu kegiatannya. Periode
ini telah berhasil dilatih kader CLTS
sebanyak 86 kader dari 43 desa binaan
PPK-IPM yang kemudian berlanjut
dengan pelaksanaan pemicuan secara
swadaya oleh kader tersebut. Pada tahun
ini desa ODF jumlah 6 desa.
Tahun 2008 Program PAMSIMAS masuk
ke Sumedang. Pamsimas membawa misi
kunci 5 pilar STBM. Adanya Pamsimas
menambah sumber daya yang dapat
dimanfaatkan untuk pengelolaan STBM.
Pada tahun ini desa ODF berjumlah 10
desa.
83. 73Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Babak berikutnya atau tahun 2009. Pada babak ini, motor penggerak tidak hanya satu
dinas saja,melainkan lintas sektor.Pembentukan Pokja AMPL Kabupaten Sumedang pada
tahun 2009 menaikkan kelas perhatian dari satu lembaga menjadi lintas lembaga/dinas.
Tercatat 8 SKPD terkait, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Masyarakat (Ormas), Asosiasi
terlibat dalam Pokja AMPL ini. Berdirinya Pokja AMPL membuat program STBM semakin
moncer dan dapat bersinergi dengan program lain seperti PNPM bahkan Forum CSR.
Pada tahun ini 35 desa bebas BABS. Pada tahun 2010, dalam kerangka pengembangan
program STBM di Sumedang, disadari bahwa koordinasi baik lintas program maupun
lintas sektor sangat penting sehingga dibentuklah Pokja AMPL Sumedang sejak 2009
dan diresmikan oleh Bupati Sumedang bulan Mei 2010.
84. 74 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Dengan koordinasi
terpadu Pokja AMPL
mencoba menjadi
wadah integrasi, wadah
informasi terkait Air Minum
Penyehatan Lingkungan.
Kegiatan fasilitasi STBM
dilaksanakan pula melalui
berbagai program rutin
pengembangan Klinik
Sanitasi maupun integrasi
dengan program lain.
Pada tahun ini desa ODF
berjumlah 43 desa.
Wujud perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
Desa Sukawening
85. 75Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Di tahun 2011 integrasi program
dilaksanakan dalam upaya
keterpaduan program STBM
maupun Pronangkis (Program
Penanggulangan Kemiskinan)
melalui PNPM Integrasi. Integrasi ini
menjadikan kegiatan STBM masuk
dalam Musrenbang di tingkat
kecamatan dan kabupaten. Melalui
pengembangan Klinik Sanitasi, STBM
dilaksanakan melalui metode CLTS
dan MPA PHAST. Selain juga pada
tahun ini mulai penyusunan Buku
Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
dalam upaya ekspose BPS dan SSK,
Pokja AMPL berkolaborasi dengan
Forum Integrasi melaksanakan
sebuah kegiatan Bursa Sanitasi dan
RPJMDes dengan nuansa budaya.
Tahun ini pula dimulai sebuah
kegiatan Laboratorium STBM (pilar
4 khususnya) untuk wilayah industri
yaitu CSR dari Coca Cola Company
(Coke Farm). Pada tahun ini desa ODF
berjumlah 104.
Produk tas dari program 3R yang berasal dari bungkus kopi
instan
Produk kerajinan dari koran bekas
86. 76 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Dukungan anggaran APBD Kabupaten tahun 2012 untuk fasilitasi STBM sangat besar.
Melalui proses fasilitasi yang dilakukan sampai dengan akhir Juni 2012, terdapat
kenaikan desa Stop BABs dari 104 desa pada akhir tahun 2011, menjadi 112 desa.
Sedangkan target Stop BABS seluruh desa atau 283 desa/kelurahan akan dicapai pada
November 2012 (Hari Kesehatan Nasional).
Selain itu, tahun 2012 dibentuk Forum CSR Kabupaten yang salah satu program
prioritasnya adalah Penyehatan Lingkungan (AMPL). Selain juga mulai aktifnya bank
sampah yang tersebar di beberapa desa/kelurahan yang ada.
Antrian warga
untuk menyetorkan
berbagai jenis
limbah kertas ke
Bank Sampah
87. 77Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Untuk itu, POKJA AMPL Kabupaten Sumedang mengembangkan sebuah Gandrung
Sanitas yaitu sebuah usaha proaktif dalam mengembangkan sanitasi mulai dari
lingkungan sendiri sebagai sebuah pusat pembelajaran (society learning) di tingkat
Kabupaten Sumedang. Diharapkan Gandrung Sanitas tingkat Kabupaten ini dapat
menjadi percontohan dan rujukan dari Gandrung Sanitas yang ada di tingkat
Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan. Pengelolaan Gandrung Sanitas Pokja
AMPL Sumedang, di bawah koordinator sekretariat Pokja AMPL, di awali dengan modal
tabungan pokok 7 orang anggota pokja AMPL @ Rp 50.000,- dan tabungan rutin setiap
bulan @Rp 25.000,- ditambah dengan pinjaman kas HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan
Lingkungan Indonesia) sebesar Rp 1.500.000,- sehingga modal awal berjumlah
Rp 2.025.000,- .
Memberikan pelayanan pada
warga. Petugas Bank Sampah
membantu warga memilah
sampah rumah tangga yang
akan disetor
88. 78 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Tak mudah menyebut satu persatu para kampiun atau pemrakarsa serta pejuang
suksesnya Program STBM di Kabupaten Sumedang.Pasalnya,kesuksesan itu adalah buah
kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Mulai dari Bupati Dr. H. Don Murdono, S.H.,
M.Si., hingga masyarakat.
Jika harus disebutkan,maka pihak-pihak seperti Sekretaris Daerah (Setda) Ir.H.Atje Arifin,
Asisten Setda, Staf Ahli Bupati hingga DPRD juga ikut aktif ambil bagian. Daftar itu masih
ditambah dengan jajaran SKPD/Dinas mulai dari Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPKAD
(Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Dinas Perdagangan dan
Perindustrian, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) dan
BadanLingkunganHidup(BLH).PihaklainnyadiantaranyaPKK(PembinaanKesejahteraan
Keluarga), LSM, PNPM, Kecamatan, Sanitarian, Kepala Desa sampai ke kader kesehatan di
desa. Seluruh pihak memegang peran dan tugas masing-masing dengan tujuan sama,
yakni suksesnya Program STBM di Sumedang.
Kampiun
89. 79Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Sebuah keberhasilan akan
meninggalkan nilai-nilai positif.
Nilai-nilai itu bisa menjadi
inspirasi dan pembelajaran
bagi pihak lain, ketika ingin
melakukan hal yang sama.
Untuk kesuksesan Program
STBM di Kabupaten Sumedang
nilai-nilai yang dapat
diterapkan di lain tempat
misalnya adanya kesungguhan
dalam mewujudkan
keberhasilan program. Hal ini
terlihat dari tanggungjawab
dan kerelaan dalam bekerja/
ketulusan masih tinggi
yang diperlihatkan semua
pihak, baik pejabat tingkat
kabupaten, kecamatan sampai
ke tingkat desa.
Pembelajaran yang Dapat Diraih
Acara Innovative Government Award 2012 yang dilangsungkan di
Jakarta
90. 80 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Nilai penting lainnya adalah sinkronisasi dan kebersamaan yang kuat antara pemerintah
dan masyarakat. Hal itu juga terjadi dalam proses integrasi Program STBM dengan
Program PNPM. Selain itu, pentingnya internalisasi program STBM ke dalam program
pemerintah daerah melalui jalur Musrenbang adalah menjadi nilai lebih. Nilai penting
lain adalah pemanfaatan sumber dana lain di luar dana pemerintah seperti dana CSR.
Meskipun dukungan dana dari APBD juga cukup mendukung.
Pada titik lainnya, kreatifitas dan kemauan yang kuat dari pelaku kegiatan, baik
pemerintahan dan masyarakat dari level kabupaten sampai ke desa juga menjadi nilai
penting. Dukungan dana yang tak memadai pada tahap awal kegiatan tidak menutup
kreatifitas tersebut.
keberhasilan Sumedang meraih penghargaan Innovative
Goverment Award kategori daya saing daerah
91. 81Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Keberhasilan Program STBM di
Kabupaten Sumedang sudah diakui
banyak kalangan, tidak saja pada
tingkat lokal atau regional, bahkan
keberhasilan itu sudah diakui secara
nasional. Meski demikian, untuk
keberlanjutan ke depan, beberapa
tantangan yang mesti dihadapi dan
dicarikan solusi.
Dalam konteks keberlanjutan,
perlu adanya aturan baku serta
penghargaan dan hukuman untuk
kelanjutan program. Di samping
tentu saja monitoring dan evaluasi.
Tantangan lainnya adalah menjadikan
kesuksesan pencapaian Program
STBM menjadi indikator kinerja bagi
setiap pejabat di semua level. Hal lain
yang juga penting dilakukan adalah
perlu peningkatan kuantitas dan
kualitas sanitarian dari kondisi yang
ada saat ini.
Tantangan ke Depan
Murid SDN Cileuweung Kecamatan Ganeas
sedang memilah sampah
92. 82 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi82
Program advokasi dan atau sosialisasi juga
perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk
memanfaatkan atau kerja sama dengan media
lokal, baik cetak, audio maupun visual untuk
kampanye terus menerus berperilaku hidup
bersih dan sehat. Untuk dukungan regulasi
draft Perbup Tata Kelola Rumah Tangga dapat
dimanfaatkan sebagai panduan internalisasi
perilaku hidup bersih dan sehat.
Terkait dengan sistem pendataan diperlukan
pengolahan data cakupan bebas BABS
tidak hanya tentang cakupan desa bebas
BABS tetapi juga dusun.Titik krusial lain
berkaitan dengan keberhasilan Program
STBM di Kabupaten Sumedang adalah saat
ini Kabupaten Sumedang menjadi lokasi
pembelajaran dari daerah lain.Tapi di sisi
lain, Sumedang belum banyak mendapatkan
pembelajaran dari kabupaten/kota lain yang
sudah berhasil. Hal ini memberi kesan Program
STBM berjalan berdasarkan inovasi internal
saja. Pengayaan dari wilayah lain akan semakin
memperkaya inovasi Program STBM.
93. 83Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Bab 4
Komitmen Kabupaten Malang untuk Inisiasi
dan Inovasi Sanitasi
Pembangunan sanitasi akan selalu menghadapi banyak persoalan
apabila hanya dibicarakan. Mulai dari keterbatasan anggaran,
kurangnya perhatian pemangku kepentingan serta sekian banyak
alasan. Namun jika dikerjakan, sanitasi akan melahirkan banyak
inisiasi serta inovasi. Kabupaten Malang sudah membuktikan!
94. 84 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Berawal hanya dari satu kata: komitmen!
Pembangunan sanitasi di Kabupaten
Malang, Jawa Timur, mengalami
perkembangan yang menakjubkan.
Penanganan dua subsektor sanitasi, yakni
persampahan dan limbah cair domestik,
setidaknya dapat memberi gambaran
keberhasilan sebuah gerakan yang
diawali dari munculnya sebuah komitmen.
Perkembangan berikutnya adalah
berkembangnya inisiasi dan inovasi. Jika
di kabupaten/kota lainnya pembangunan
sanitasi masih diwacanakan, di Kabupaten
Malang hal itu sudah diimplementasikan.
Implementasi yang dilakukan dengan
penuh komitmen tanpa keriuhan. Namun
di lapangan hasilnya nyata. Keberhasilan
itu setidaknya dapat diukur dari apresiasi
yang diberikan dalam bentuk penghargaan
Inisiatif Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award
tahun 2011. Sebuah penghargaan
berstandar nasional untuk bidang Air
Minum dan Sanitasi.
95. 85Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Sebuah langkah penting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang
dimulai dari dibentuknya wadah para pemerhati dan penggiat sektor air minum dan
sanitasi di lingkungan birokrasi. Wadah tersebut berupa Kelompok Kerja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Keberadaan Pokja AMPL dilegitimasi dengan
Surat Keputusan (SK) Bupati No. 180/318/KEP/421.013/2011. Pokja dimaksudkan sebagai
institusi yang akan mengawal segala kegiatan berkaitan dengan sektor air minum
dan sanitasi. Anggotanya lintas sektoral/SKPD sebagai bentuk kebersamaan dalam
pengelolaan sektor air minum dan sanitasi.
Sejatinya,itu bukan langkah awal wujud komitmen Pemkab Malang dalam pembangunan
air minum dan sanitasi.Beberapa tahun sebelumnya,sekitar tahun 2009,wujud komitmen
itu sudah nampak. Bekerjasama dengan Environmental Services Program (ESP), sebuah
program bantuan USAID (United States Agency for International Development), cikal-bakal
pembangunan air minum dan sanitasi dimulai. Dua sub sektor yang menjadi perhatian
adalah pengelolaan sampah dan air limbah domestik
Bermula dari Komitmen Pemda
96. 86 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kecerdasan dan jiwa inovatif yang dimiliki pecinta sanitasi di jajaran Pemkab Malang
terlihat dari lokasi yang dipilih untuk kedua kegiatan tersebut.Fokus kegiatan dipusatkan
di wilayah-wilayah sekitar Sungai Brantas.Bantuan dari fasilitasi pengolahan sampah dan
MCK Komunal ESP diletakkan di lokasi sekitar Sungai Brantas. Hal ini dilakukan dalam
rangka mengurangi dan secara perlahan menghilangkan perilaku mandi dan buang
air besar secara terbuka di Sungai Brantas. Namun di samping untuk wilayah bantaran
sungai,penyediaan jamban keluarga juga dibangun di daerah permukiman.Bantuan dari
ESP itu tidak dilihat sebagai bantuan semata,namun dimaknai sebagai sebuah proyek uji
coba yang kelak akan direplikasi dan dibangun di wilayah yang lain.
Rencana replikasi sarana sanitasi itu dituangkan dalam dokumen Buku Putih Sanitasi/
Strategi Sanitasi Kota (BPS/SSK) yang disusun dalam Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP). Langkah dan tahapan penyusunan BPS/SSK pun dilalui
mulai dari studi Environmental Health and Risk Assessment (EHRA) hingga penyusunan
Memorandum Program.
97. 87Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Setelah rencana disusun, kegiatan
berlanjut pada promosi dan advokasi.
Bappeda melakukan langsung kegiatan
tersebut. Sasarannya adalah para
pengambil kebijakan dan masyarakat luas.
Bappeda juga mendorong masyarakat
untuk menjadikan pembangunan sanitasi
sebagai salah satu isu utama yang
diikutsertakan dalam perencanaan, mulai
dari tingkat desa hingga kabupaten.
Melalui hal ini, diharapkan adanya usulan-
usulan pembangunan di sektor air minum
dan sanitasi, terutama di kecamatan-
kecamatan yang sudah maju.
Bappeda juga menekankan, dalam hal
pengajuan usulan pembangunan air
minum dan sanitasi, masyarakat tidak
perlu mempersoalkan ketersediaan
dana. Pasalnya, apabila APBD tidak dapat
mengakomodir usulan yang ada, Pemkab
akan tetap mengupayakan pendanaan
melalui berbagai alternatif yang tersedia.
Selain itu, Pemkab juga berjanji akan
selalu menyediakan bantuan teknis
kepada masyarakat luas.
98. 88 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Komitmen Pemkab Malang juga sangat terlihat dari upaya-upaya pendanaan sektor
sanitasi.Keterbatasan dana APBD tidak dijadikan halangan untuk memberikan pelayanan
pembangunan sanitasi kepada masyarakat. Pemkab menggali dana dari sumber-
sumber alternatif. Salah satu alternatif pendanaan adalah melalui CSR (Corporate Social
Responsibility). Usulan-usulan kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui APBD, namun
masuk sebagai potensi CSR akan langsung ditawarkan ke perusahaan untuk dibantu
melaluidanaCSRnya.Selainitu,alokasidanaCSRinijugasedangdalamprosespenyusunan
Perda. Tujuannya adalah untuk mengarahkan dan menata bantuan masyarakat supaya
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
99. 89Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Setiap kerja keras pasti akan ada hasilnya. Kabupaten Malang mengalami hal itu.
Keberanian dalam berinovasi menjadi salah satu kekuatan dari Kabupaten Malang.
Beberapa contoh keberhasilan dapat dilihat dalam pengelolaan sampah di TPST dengan
metode 3R, pengelolaan TPA Sampah serta pengelolaan air limbah domestik berbasis
masyarakat.
Melihat Hasil Kerja Keras dari TPST 3R, Wisata
Edukasi TPA hingga Pengelolaan Air Limbah
100. 90 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Kabupaten Malang melihat masyarakat sebagai pihak yang memiliki potensi besar untuk
dilibatkan dalam pengelolaan sampah.Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah
ini salah satunya diwujudkan dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) 3R Mulyoagung Bersatu.
TPST Mulyoagung Bersatu saat ini menjadi salah satu lokasi TPST percontohan di tingkat
nasional.TPST ini melayani 5.000 KK dari 3 desa di Kabupaten Malang dan 1 desa di Kota
Batu dan telah berhasil memberikan lapangan kerja bagi 64 keluarga miskin.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
Mulyoagung Bersatu
101. 91Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Mereka dilibatkan dalam pengelolaan TPST sebagai karyawan dengan gaji berkisar
antara Rp.650.000 – Rp.950.000 bergantung kepada masa kerja karyawan bersangkutan.
Teknis operasionalTPST dimulai dari pengambilan sampah dari rumah-rumah warga yang
dilakukan setiap hari sepanjang tahun dan tidak ada hari libur. Masyarakat yang dilayani
dipungut retribusi untuk pengelolaan TPST. Retribusi ini dikelola sendiri oleh TPST dan
tidak dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Pemkab Malang membebaskan setoran
retribusi ini sebagai bentuk penghargaan bagi masyarakat yang telah mau mengelola
sampahnya. Retribusi dari pemerintah baru dibebankan pembuangan residu dari TPST
ke TPA.
TPST Mulyoagung Bersatu menerapkan beberapa tahapan proses dari sampah yang
masuk. Pertama, sampah dipilah oleh para petugas pemilah. Dari hasil pemilahan itu,
sampah dikelompokkan berdasarkan jenisnya: botol, plastik, karet, sampah sisa nasi,
sampah yang bisa dikompos, dan seterusnya. Sampah yang masuk dalam satu hari harus
bisa diproses sampai dengan selesai. Sehingga tidak menimbulkan bau. Selain itu, untuk
menurunkan populasi lalat,di daerah sekitarTPST dibangun sebuah kolam ikan.Belatung
yang ada di sampah dijadikan makanan ikan.
Hasil pengomposan saat ini dijual kepada petani. Dalam rangka memperbaiki kualitas
komposnya, pengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu ini menjalin kerjasama dengan
Trubus dan Petrokimia Gresik.
102. 92 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Malang tidak hanya dikenal karena buah apelnya. Dalam konteks sanitasi, wisata edukasi
di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah sesuatu yang hanya ada di sana.
Lokasinya diTPATalangagung.TPA tersebut saat ini dinamakanTPA Wisata Edukasi.Hal ini
karena TPA Talangagung menjadi sebuah wahana edukasi karena banyak sekali daerah
lain yang berkunjung untuk belajar, termasuk guru-guru dalam rangka mendukung
Adiwiyata. Salah satu sekolah yang cukup berhasil dalam mengupayakan program
Adiwiyata adalah SMP Negeri 5.Saat ini,SMP 5 telah memperoleh penghargaan Adiwiyata
Mandiri. Lebih dari itu, komitmen kuat Kepala Sekolah SMPN 5 ini mendorong penularan
semangat ke sekolah-sekolah lainnya, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah.
Hanya Ada di Malang: Wisata Edukasi di Tempat
Pembuangan Akhir Sampah
103. 93Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Ketika belajar ke TPA Wisata Edukasi,
pengunjung akan disuguhi tempe metan
dan kopi/teh metan. Dinamakan demikian
karena proses pembuatannya menggunakan
bahan bakar yang berasal dari gas metan yang
dihasilkan dari TPA. Gas metan ditangkap dan
disalurkan ke dapur untuk bahan bakar kompor.
Selain penangkapan gas metan, di TPA ini juga
dilakukan pengomposan dengan metode
multi-drum composter. Sampah yang akan
dijadikan kompos dimasukkan ke dalam drum.
Masing-masing drum memiliki perbedaan lama
pengomposan, mulai dari 1 minggu hingga 4
minggu. Gas metan yang dihasilkan dari proses
pengomposan juga ditangkap dalam tabung
dan disalurkan untuk kompor sederhana.
104. 94 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
“Sementara itu, jika dikelola oleh
Dinas, seluruh UPTD bisa membuang
sampah ke TPA yang tersedia. UPTD
sendiri mengelola pengangkutan
sampah. Di Kabupaten Malang,
terdapat 7 UPTD untuk 33 Kecamatan.
Masing-masing UPTD membawahi 3-5
Kecamatan,”jelas Renung.
TPA Wisata Edukasi dikelola oleh
Dinas Cipta Karya, di bawah bidang
Kebersihan dan Pertamanan.
Renung Rubiyatadji, Kepala Bidang
Permukiman, Dinas Cipta Karya,
menjelaskan bahwa pengelolaan TPA
ini tidak dilaksanakan oleh UPTD (Unit
Pengelola Teknis Daerah). Salah satu
alasannya adalah adanya kendala
administrasi. Jika TPA dikelola oleh
UPTD, maka UPTD lain tidak dapat
membuang sampahnya ke lokasi TPA
yang dikelola UPTD lainnya.
105. 95Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Malang diinisiasi melalui program
Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Salah satu contoh keberhasilan dari program
SANIMAS di Kabupaten Malang adalah pengelolaan air limbah komunal di Ardiredjo.
Ada keterkaitan langsung antara TPA Wisata Edukasi dengan Sanimas Ardiredjo.Sanimas
Ardiredjo dikelola oleh KSM di bawah pimpinan Rudy Santoso.Dia adalah juga pengurus
TPA Wisata Edukasi. Sanimas di desa Ardiredjo menggunakan sistem jaringan air limbah
yang kemudian disalurkan ke instalasi pengolahan limbah komunal yang melayani 68 KK.
Pengelolaan Air Limbah Domestik di Ardiredjo
106. 96 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Para Pemrakarsa
Suatu keberhasilan tak lepas dari upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak.
Mereka adalah para pemrakarsa, perintis dan pelaku yang tidak ada habis-habisnya
memperjuangkan sesuatu hingga sampai pada titik keberhasilan. Mereka memiliki
kapasitas yang mampu menggerakkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai
sebuah tujuan. Mereka adalah para champion/kampiun.
Kabupaten Malang memiliki beberapa kampiun untuk pembangunan air minum dan
sanitasi. Di tingkat Pemerintah Daerah, setidaknya ada tiga individu yang memiliki
perhatian tinggi terhadap kondisi sanitasi di daerahnya. Mereka adalah Renung
Rubiyatadji, Koderi dan Dwi Siswahyudi.
107. 97Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Renung Rubiyatadji adalah Kepala
Bidang Permukiman di Dinas Tata
Ruang dan Permukiman. Koderi
berasal dari Dinas Lingkungan
Hidup sedangkan Dwi Siswahyudi
merupakan Kepala Bidang Sarana
dan Prasarana Pengembangan
Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Malang. Dari pemikiran
dan tangan mereka bertiga inisiasi
dan inovasi sanitasi bermunculan
dan bermuara pada ide-ide kreatif.
Inovasi dan ide kreatif Renung dan
Koderi di antaranya dapat dilihat
pada TPA Talangagung di Kota
Kepanjen.Tantangan yang muncul
saat itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan TPA Talangagung Kepanjen dari open
dumping menjadi controlled landfill. Selain penutupan harian, penangkapan gas metan
menjadi salah satu isu yang harus dihadapi.Koderi dan Renung,pada saat itu,melakukan
eksperimen dengan menggunakan AC di kantor yang sudah tidak lagi terpakai.Dengan
AC bekas tersebut, mereka mencoba untuk membuat sebuah lab-scale model untuk
penangkapan gas metan dan mengkonversikan gas tersebut dalam bentuk cair yang
kemudian bisa disimpan dalam tabung-tabung gas.Menariknya,kendaraan milik Koderi
dimodifikasi supaya dapat menggunakan bahan bakar gas hasil dari penangkapan gas
metan di TPA.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji
108. 98 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Melihat potensi dari eksperimen
dan inovasi yang dilakukan
Koderi dan Renung, Dwi
Siswahyudi melihat peluang
dan masuk dalam“lingkaran
kreatifitas”itu. Dwi mencoba
mendorong peningkatan dari
inovasi tersebut. Upaya untuk
mendorong implementasi
lebih luas dari inovasi
tersebut diwujudkan melalui
penyelenggaraan diskusi
dengan masyarakat, sosialisasi
dan presentasi kepada para
pemangku kepentingan melalui
musrenbang, dan berbagai upaya
lainnya.
Ketiga individu ini memiliki hubungan baik sehingga komunikasi yang terjalin selalu
berjalan mulus. Hubungan itu diwujudkan dalam pemutusan rantai birokrasi saat
mereka bertiga berkreasi. Mereka mengakui bahwa salah satu faktor yang mendukung
keberhasilan koordinasi adalah suasana informal yang tercipta di antara para individu.
“Sebagai contoh, hanya dengan undangan melalui telepon, siapapun akan dengan
sukarela datang untuk menghadiri rapat atau kegiatan diskusi mengenai air minum dan
sanitasi,”ujar ketiganya kompak.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan
Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Malang, Dwi Siswahyudi
109. 99Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Namun bukan berarti ketiganya
adalah rule breakers. Langkah-langkah
birokratis tetap dilakukan, namun
juga didukung oleh upaya-upaya
informal. Keikhlasan bekerja untuk
pembangunan air minum dan sanitasi
serta komitmen kuat akan muncul
ketika dalam diri masing-masing
individu memiliki passion terhadap hal
yang dilakukan.
Di samping aparat pemerintah,
maraknya inovasi sanitasi di
Kabupaten Malang juga bersumber
dari kader-kader di masyarakat.
Kabupaten Malang memiliki kader-
kader lingkungan yang mengelola
sarana pengolahan air limbah, sarana
air bersih dan pengelolaan sampah.
Supadi dan Rudy Santoso merupakan
sebagian dari kader-kader lingkungan
yang bergerak untuk memperbaiki
kondisi sanitasi di Kabupaten Malang.
Pengelola TPA Wisata Sampah Edukasi dan Ketua KSM
pengelola sarana air bersih dan sanitasi di Desa Ardiredjo,
Rudy Santoso
110. 100 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Supadi saat ini menjabat sebagai Ketua KSM yang mengelola TPST Mulyoagung Bersatu.
Kesehariannya Supadi bekerja sebagai pegawai Tata Usaha di Universitas Brawijaya.
Sementara Rudy Santoso merupakan pengelola TPA Wisata Sampah Edukasi dan Ketua
KSM pengelola sarana air bersih dan sanitasi di Desa Ardiredjo.
Dedikasi dan kontribusi keduanya untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Malang
sangat luar biasa. Dampak lanjutannya menjadikan mereka ahli dalam bidang sanitasi.
Bahkan untuk sektor sanitasi, mereka cukup sering diminta untuk berbicara di berbagai
forum tentang pengalamannya dalam pembangunan sektor sanitasi.Forum yang dihadiri
tak hanya di dalam negeri, mereka bahkan tampil hingga ke luar negeri.
Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu, Supadi
111. 101Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Inovasi Kabupaten Malang dalam pembangunan sanitasi tidak berhenti,bahkan semakin
melebardenganbidanggarapanyanglebihluas.Perkembanganbidanggarapantersebut
dapat dilihat dengan upaya munculnya program Sanitasi untuk Pesantren (SANITREN)
dan Sanitasi untuk kompleks perumahan Angkatan Darat (SANIDAD). Kedua program itu
juga cukup menarik dan unik dan belum banyak dilakukan di lain tempat.
Program SANIDAD dirintis sejak tahun 2009. Pemilihan lokasi di lingkungan asrama
tentara didasari kenyataan bahwa banyak perumahan prajurit yang tidak disertai dengan
layanan sanitasi yang layak. Program ini dalam perkembangannya pernah tertunda dan
dilanjutkan kembali dengan Infanteri 502 yang ingin belajar mengenai pengelolaan
sampah.Dinas Lingkungan Hidup menyambut baik hal itu dan memberikan bantuan alat
pencacah sampah. Kerjasama dengan Pemkab Malang berkembang tidak hanya dalam
pengelolaan sampah namun juga pengelolaan air limbah domestik. Sasaran utama
dari pengelolaan air limbah ini adalah barak-barak prajurit. Pemkab Malang mengganti
tangki septik yang ada dikomplek perumahan tentara itu dengan sistem sewerage dan
pengolahan limbah komunal.
Sanitasi Kabupaten Malang ke Depan
112. 102 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaInovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Selain perbaikan kualitas lingkungan di kawasan militer, Pemkab Malang juga memiliki
inisiatif lain dalam pembangunan sanitasi. Upaya kerjasama dengan kementerian
Perumahan Rakyat sudah mulai digagas. Hal yang ingin dicapai adalah mendorong
implementasi sistem tangki dengan instalasi pengolahan air limbah komunal bagi
kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang.
Kabupaten Malang membuktikan tentang sebuah komitmen yang berujung pada inisiasi
kreasi dan inovasi sanitasi. Daya dukung yang ada, baik jajaran Pemerintahan maupun
Masyarakat telah menjadikan Kabupaten Malang sebagai tempat belajar dan menjadi
inspirasi pembangunan sanitasi di tanah air!