MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covid-19

126
The Indonesian Journal of Development Planning
Volume IV No. 2 – Juni 2020
Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru
Era Pandemi COVID 19
Oswar Mungkasa1
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia
Abstraksi
Skema Work From Home (WFH) merupakan bagian dari konsep telecommuting
(bekerja jarak jauh), yang merupakan hal biasa dalam dunia kerja dan perencanaan kota.
Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan dalam kondisi normal dan bukan
karena adanya pandemik seperti sekarang ini. Makalah ini berupaya memberikan gambaran
tentang konsep telecommuting (bekerja jarak jauh) atau working from home/WFH (bekerja dari
rumah) berikut pembelajarannya, disertai langkah yang perlu dilakukan oleh seluruh
pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Agar kemudian
penerapannya dalam jangka panjang dapat lebih optimal ketika kita semua dapat memahami,
mengantisipasi dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap konsep ini. Konsep ini
diharapkan dapat menjadi bagian dari tatanan baru (new normal) dari kehidupan keseharian
kita sehingga penerapan telecommuting menjadi suatu keniscayaan.
Kata kunci: bekerja dari rumah, bekerja jarak jauh, new normal, covid-19
1 Oswar Mungkasa adalah Perencana Madya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Republik Indonesia. E-mail: oswar.mungkasa63@gmail.com

Oswar Mungkasa
127
Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru
Era Pandemi COVID 19
Oswar Mungkasa
I. Pendahuluan
Sejak merebaknya Covid-19 di Wuhan pada awal tahun 2020, kehebohan mulai
menyeruak secara berangsur yang bahkan menjangkau seluruh dunia. Kehebohan ini dipicu
oleh banyaknya jumlah korban dalam waktu relatif singkat disertai kegamangan semua pihak
menghadapi Covid-19.
Berbagai negara kemudian mulai menerapkan Protokol Covid-19 sesuai dengan
anjuran World Health Organization (WHO), mulai dari cuci tangan, tidak
berkumpul/melakukan pertemuan, menjaga jarak, membatasi keluar rumah bahkan
dilakukan langkah isolasi mulai isolasi mandiri perorangan, komunitas, bahkan seluruh kota
(mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB sampai lock down). Sebagai akibatnya
banyak kantor baik pemerintah maupun swasta yang kemudian menerapkan skema bekerja
dari rumah (Working from Home/WFH).
Skema WFH merupakan bagian dari konsep telecommuting (bekerja jarak jauh)2, yang
sebenarnya bukan hal baru dalam dunia kerja dan perencanaan kota, bahkan telah dikenal
sejak tahun 1970-an sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan lalulintas dari perjalanan
rumah-kantor pulang-pergi setiap hari.
Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan dalam kondisi normal dan
bukan karena adanya pandemik seperti sekarang ini. Apalagi kemudian ditengarai kondisi
saat ini akan berlangsung setidaknya sampai ditemukan vaksin yang diperkirakan paling
cepat akhir tahun 2021. Sampai saat itu dan bahkan ditengarai dapat menjadi bagian dari
tatanan baru (new normal) dari kehidupan keseharian kita sehingga penerapan telecommuting
menjadi suatu keniscayaan.
Mengantisipasi kondisi ini, tulisan ini berupaya memberikan gambaran tentang
konsep telecommuting (bekerja jarak jauh) atau working from home/WFH (bekerja dari rumah)
berikut pembelajarannya, disertai langkah yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku
kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Agar kemudian
penerapannya dalam jangka panjang dapat lebih optimal ketika kita semua dapat memahami,
mengantisipasi dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap konsep ini.
II. Bekerja Jarak Jauh: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Terkini3
2.1 Sejarah Awal Perkembangan
Istilah bekerja jarak jauh pertama kali muncul dalam buku The Human Use of Human
Beings Cybernetics and Society oleh Norbert Wiener pada tahun 1950 yang menggunakan
2 Istilah telecommuting (bekerja jarak jauh) dan working from home/WFH (bekerja dari rumah) dipergunakan
bergantian dengan arti yang sama hanya berbeda konteks.
3 Materi pada bagian ini dirangkum dari tulisan penulis berjudul Bekerja Jarak Jauh (Telecommuting). Konsep,
Penerapan dan Pembelajaran. 2020.

Oswar Mungkasa
128
istilah telework (istilah yang popular di Eropa sampai saat ini) (Siddharta dan Malika, 2016).
Selanjutya pada tahun 1974, istilah ‘telecommute’ dipergunakan pertama kali dalam laporan
University of Southern California yang berfokus pada proyek pengurangan lalu lintas jam
puncak yang dibiayai oleh the National Science Foundation (Nilles dkk, 1974).
Pada tahun 1980, Alvin Toffler memperkenalkan ide bekerja jarak jauh (telework)
dalam 3 (tiga) tahap berdasar munculnya “the third wave” (Siddhartha dan Malika, 2016).
Dimulai pada tahun 1970 sebagai jawaban upaya pengurangan penglaju (commuting) dan
konsumsi energi, tahun 1980 bekerja jarak jauh bangkit kembali sebagai pengaturan bekerja
leluasa (fleksibel), yang memungkinkan tercipta keseimbangan bekerja dan kehidupan
keluarga, kekurangan tenaga terampil terpenuhi, dan ekonomi kawasan pinggiran terpadu
dengan pusat kota (Kinsman 1987; Huws dkk. 1990). Pada tahun 1990an, perhatian lebih
banyak terhadap isu desain tempat kerja, pengelolaan fasilitas dan kebutuhan mengelola
waktu kerja dan ruang kerja untuk mendorong produktivitas dan efektivitas (Jackson, dan
Wielen ed., 1998).
Di Amerika Serikat, diskusi bekerja jarak jauh lebih dulu dari Eropa, yang dimulai
oleh ‘Nabi bekerja jarak jauh’ Jack Nilles pada tahun 1973. Analisis sistematik tentang pro
dan kontra bekerja jarak jauh dipublikasikan pada tahun 1976 oleh Nilles dibantu oleh
Carlson, Gray and Hanneman (Nilles dkk., 1976). Laporan tersebut menyangkut manfaat
dan biaya ekonomi perjalanan ke dan dari kantor dibandingkan dengan biaya dan manfaat
bekerja dari rumah.
Sepanjang dekade 70 sampai 80, bekerja jarak jauh di Eropa masih dipandang sebelah
mata. Pada waktu itu, ‘telework’ sering disebut dengan istilah ‘electronic homework’, bermakna
pekerjaan kantor rendahan dari rumah, baik berdasar kontrak penuh waktu atau paruh
waktu. Umumnya berkonotasi negatif. Pekerja jarak jauh dicontohkan sebagai ibu rumah
tangga yang mempunyai anak, terpisah dari komunitas kantor, mengerjakan pekerjaan
monoton bagi pemberi kerja. Literatur kritis menggunakan istilah ‘electronic homework’
sebagai ganti ‘telework’ untuk menekankan kondisi awal industri rumahan. Berdasar analisis
kritis, wanita berpotensi menjadi pekerja jarak jauh (Jackson dan Wielen ed., 1998)
Konsep bekerja jarak jauh mulai mendapat perhatian banyak pihak pada akhir abad
20, menyertai kemunculan teknologi komunikasi dan komputer pribadi. Istilah telecommuting
atau “telework” makin dikenal pada tahun 80-an ketika para pekerja diberi kesempatan untuk
menyelesaikan tugas dari rumah dibandingkan dengan datang langsung ke kantor (Potter,
2003). Pada saat itu, penerapan pekerjaan secara telecommuting (bekerja jarak jauh)
diberlakukan satu hari dalam seminggu (Siha dan Monroe, 2006).
Pada dekade yang sama, program uji coba bekerja jarak jauh dimulai pada berbagai
lokasi di Amerika Serikat dan pada tahun 1990-an banyak negara bagian, pemerintah daerah,
dan perusahaan telah menerapkan sistem bekerja jarak jauh. Didorong oleh perkembangan
teknologi informasi dan persaingan bisnis internasional, lebih banyak lagi organisasi yang
menerapkan bekerja jarak jauh (Asgari, 2015).
Pemerintah Federal Amerika Serikat baru membuka pilihan bekerja jarak jauh secara
resmi pada awal tahun 90-an. Penerapannya kemudian teruji baik pada peristiwa 911 tahun
2011 ketika teroris menyerang Pentagon dan the World Trade Center. Kebijakan umum dan

Oswar Mungkasa
129
petunjuk Pelaksanaan Program Bekerja Jarak Jauh bagi Eksekutif telah diluncurkan oleh
General Service Administration (GSA) dan the Office of Personnel Management (OPM).
2.2 Keragaman istilah
Penamaan konsep bekerja jarak jauh sendiri beragam tetapi hanya beberapa yang
masih sering dipergunakan. Awalnya istilah yang dipergunakan adalah ‘electronic homework’
yang terdengar kuno sekarang. Istilahnya berkembang menjadi ‘telecommuting’,
menggunakan konsep Jack Nilles pada tahun 1973, karena terkait erat dengan penglaju dari
rumah ke kantor berikut masalah kemacetannya (Nilles dkk. 1976). Kemudian ‘flexiwork’,
sebuah istilah yang lebih dikenal di Eropa.
Penamaan yang beragam ini disesuaikan dengan fokus dari penerapan bekerja jarak
jauh. Penggunaan istilah flexy (flexywork, flexibility working) dengan mempertimbangkan
kondisi keleluasaan dalam bekerja, yang artinya jam kerja disesuaikan dengan kondisi yang
ada. Lainnya seperti ‘homework’, ‘alternative officing’ dan ‘mobile working’ berdasarkan
keragaman bentuk bekerja jarak jauh misal bekerja dari rumah dengan kantor pusat,
gabungan bekerja pada kantor pusat dan kantor cabang, dan nomaden tanpa kantor
(Stanworth dan Stanworth, 1991; dan Gordon, 1996).
2.3 Pemahaman Dasar
Beragam pengertian dapat ditemui dalam literatur, tetapi sepertinya pengertian oleh
Huuhtanen (1997) yang relatif mudah dipahami, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang (pegawai, pekerja mandiri, pekerja rumahan) secara khusus, atau hanya waktu
tertentu, pada sebuah lokasi jauh dari kantor, menggunakan media telekomunikasi sebagai
alat kerja. Ditambahkan oleh Konradt, Schmook, dan Malecke (2000), bahwa bekerja jarak
jauh dimaksudkan sebagai cara bekerja dalam sebuah organisasi yang dilaksanakan sebagian
atau seluruhnya di luar kantor konvensional dengan bantuan layanan telekomunikasi dan
informasi (DeRossette, 2016).
Pengamatan sekilas menunjukkan bahwa pemahaman bekerja jarak jauh setidaknya
menyangkut 4 (empat) hal yaitu
(i) pilihan tempat kerja, yang mengacu pada penghematan waktu/jarak fisik (tele);
(ii) sebagian atau substitusi total dari penglaju (commute) harian;
(iii) intensitas aktivitas bekerja jarak jauh, yang mengacu pada kekerapan dan lamanya
waktu;
(iv) ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi (Mungkasa, 2020).
2.4 Keragaman Bentuk
Bentuk yang paling mudah dikenali dari bekerja jarak jauh adalah bekerja dari rumah
(home-based telecommuting) dan bekerja dari kantor cabang (center-based telecommuting). Seperti
namanya, bekerja dari rumah menunjukkan lokasi kerja di rumah dengan berkomunikasi ke
kantor, sementara bekerja dari kantor cabang/satelit menunjukkan lokasi bekerja bukan di
rumah tapi di kantor yang terdekat dari rumah. Menggunakan perspektif transportasi,
bekerja dari rumah mengurangi sepenuhnya perjalanan penglaju, sementara bekerja dari
kantor cabang hanya mengurangi jarak perjalanan (Asgari, 2015).

Oswar Mungkasa
130
Teo dkk. (1998) menggambarkan bekerja jarak jauh sebagai menyelesaikan tugas jauh
dari lokasi kantor reguler setidaknya satu sampai dua hari per minggu. Perlu juga diingat
bahwa bekerja jarak jauh tidak perlu melibatkan bekerja di rumah, tetapi bisa juga termasuk
memanfaatkan pusat bekerja jarak jauh (telework center), berlokasi di luar rumah dan kantor
regular.
Penelitian pada tahun 2001, The International Telework Association and Council ITAC-
2 menemukan bahwa bekerja jarak jauh dapat dilakukan di rumah, jalan, lokasi pelanggan,
atau kantor satelit (cabang). Sebagai tambahan, beragam peneliti menyepakati bahwa bekerja
jarak jauh mengarah pada substitusi sebagian atau seluruhnya dari penglaju harian (Nilles,
1988; Mokhtarian, 1991; Sampath dkk., 1991; Handy dan Mokhtarian, 1995; Walls dan
Safirova, 2004).
Menurut Heathfield (2019) terdapat beragam skema bekerja diantaranya bekerja
leluasa (flexible schedule), dan bekerja jarak jauh (telecommuting), tentu saja selain bekerja
penuh waktu sampai bekerja sementara. Selanjutnya, bekerja leluasa dimaknai sebagai
pekerja dimungkinkan bekerja berbeda dari waktu kerja konvensional sehingga pekerja
dapat menyeimbangkan bekerja dan berkehidupan. Bekerja jarak jauh (dari rumah dan/atau
lokasi lain di luar kantor) adalah pengaturan bekerja leluasa yang memungkinkan bekerja
jauh dari kantor sepanjang atau sebagian waktu (Mungkasa, 2020).
Literatur mengategorikan praktek kerja leluasa (flexible work) sebagai praktek kerja
kantoran (office-based) dan lokasi leluasa (flexi-place) (Grobler dan De Bruyn, 2011); atau
waktu leluasa (flexitime) dan lokasi leluasa (flexi-place) (Munsch, Ridgeway dan Williams,
2014). Kelly, Moen dan Tranby (2011) mengacu pada keleluasaan terhadap kendali jadwal,
sebab pilihan kerja leluasa dapat mencakup kerja darurat (contingent work), kerja kontrak
(contract work) dan pegawai sesaat (just-in-time staffing) (Mungkasa, 2020).
Keleluasaan waktu kerja (Flexible Working Time) atau waktu kerja leluasa (Flexi Time)
adalah sistem pengaturan kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada karyawan
dalam mengatur jam kerja sendiri. Flexi Time banyak digunakan oleh perusahaan berskala
global yang sulit jika harus menyamakan waktu bekerja karena adanya perbedaan zona
waktu di beberapa negara. Flexi Time memegang prinsip bahwa jam berapapun karyawan
masuk, asalkan pekerjaan selesai dan waktu yang digunakan memenuhi jumlah jam yang
sudah disepakati dalam perjanjian kerja. Di bawah ini adalah beberapa jenis Flexi Time yang
sering digunakan:
a. Fixed Working Hours
Sistem kerja yang memungkinkan pegawai dapat bebas memilih sesi kerjanya setiap
hari sesuai ketetapan perusahaan sepanjang memenuhi jumlah minimal 40 jam
seminggu. Sebagai contoh, perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk
memilih jam kerja dengan ketentuan 25% karyawan bekerja pada jam 07.00-15.00;
25% karyawan bekerja pada jam 08.00-16.00; 25% karyawan bekerja pada jam 09.00-
17.00; dan 25% terakhir dari karyawan bekerja pada jam 10.00-18.00.
b. Flexible Working Hours
Sistem kerja yang memungkinkan pegawai bekerja leluasa sepanjang memenuhi
jumlah waktu minimal adalah 40 jam per minggu. Jumlah jam kerja tidak harus sama
setiap harinya.

Oswar Mungkasa
131
c. Variable Working Hours
Sistem kerja yang mengharuskan pegawai hadir pada jam tertentu di kantor dan
pegawai dapat menetapkan sendiri waktu selebihnya. Sebagai contoh, karyawan
diwajibkan masuk setiap hari jam 09.00-13.00, dan selebihnya dapat bekerja jarak jauh
sampai memenuhi minimal 40 jam seminggu (Ayuna, 2019)
Penelitian lain menyimpulkan terdapat 3 (tiga) kategori bekerja leluasa (flexible work
arrangement/FWA) yaitu flexi-time (leluasa jadwal), tele-homeworking (leluasa tempat), dan
part time (paruh waktu/leluasa lama bekerja). Dalam kenyataannya ketiganya dapat
digabungkan dan saling melengkapi disesuaikan kebutuhan (Possenried dan Plantenga,
2011). Sehingga bekerja leluasa diartikan sebagai kemampuan pekerja mengendalikan
sendiri lamanya bekerja, tempat bekerja jauh dari kantor, penjadwalan kerja yang ditawarkan
perusahaan (Atkinson dan Hall, 2011).
Walaupun beragam bentuk bekerja jarak jauh, namun secara sederhana, bekerja jarak
jauh dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu (i) bekerja di rumah (telecommuting); (ii)
bekerja dari kantor cabang yang berlokasi dekat rumah atau kantor satelit (satellite offices);
(iii) bekerja di mana saja di luar kantor sesuai kebutuhan (mobile work) (Mungkasa, 2020).
2.5 Manfaat, Kerugian dan Dampak
Secara singkat, manfaat bagi pekerja adalah (i) keseimbangan antara bekerja dan
kehidupan keluarga; (ii) mengurangi waktu perjalanan ke kantor dan penghematan bahan
bakar; (iii) dapat mengendalikan jadwal kerja dan suasana kerja; (iv) dapat memilih bekerja
ketika suasana hati sedang baik. Sementara manfaat bagi pemberi kerja adalah (i) mendorong
semangat bekerja; (ii) mengurangi kemalasan dan ketidakhadiran; (iii) mengurangi
pergantian pekerja; (iv) memperkuat citra perusahaan sebagai tempat bekerja yang ramah
keluarga.
Beragam manfaat yang diperoleh dari bekerja jarak jauh namun bukannya tanpa
kendala dan masalah. Bagi pekerja beberapa masalah diantaranya adalah (i) pekerja yang
terbiasa dengan suasana kantor konvensional menjadi kesulitan dalam berkoordinasi dengan
rekan kerja. Dibutuhkan penjadwalan kerja yang lebih rapi bahkan mungkin perlu ditetapkan
waktu tetap untuk berkumpul di kantor; (ii) tidak terlihat batasan jelas antara kantor dan
rumah, bahkan cenderung waktu kerja menjadi tanpa batasan; (iii) pekerja jarak jauh
cenderung terlihat seperti pengangguran dan berdampak pada hubungan dengan tetangga
dan keluarga. Keluarga dan tetangga mungkin menjadi marah ketika pekerja jarak jauh tidak
ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga dan lingkungan walaupun kenyataannya berada di
rumah.
Sementara bagi pimpinan perusahaan/organisasi, beberapa kendala yang mungkin
timbul diantaranya adalah (i) beberapa pimpinan mengalami kesulitan menyesuaikan diri
terutama bagi pimpinan yang cenderung kurang percaya kepada bawahan; (ii) pada pekerjaan
yang membutuhkan intensitas kerjasama kelompok yang tinggi, dibutuhkan pengaturan
jadwal pertemuan yang akan merepotkan; (iii) jenis pekerjaan yang membutuhkan bertemu
langsung dengan pelanggan hanya memungkinkan bekerja leluasa secara terbatas, tidak

Oswar Mungkasa
132
mungkin sepanjang waktu berada jauh dari kantor. Sementara ketika hanya sebagian pekerja
yang bisa bekerja jarak jauh maka ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan diantara pekerja.
(iv) beberapa pekerja tidak dapat bekerja tanpa pengawasan.
Walaupun demikian, manfaat bekerja jarak jauh mengalahkan kelemahan yang
dihadapi. Selengkapnya rangkuman manfaat, dan kelemahan dapat dilihat pada Tabel 1
berikut
Tabel 1. Rangkuman Manfaat, dan Kelemahan dari Sudut Pandang Pekerja, Pemberi
Kerja dan Masyarakat
Kategori Manfaat/Kelebihan/Keunggulan Kelemahan/Kekurangan/Tantangan
Dimensi Ekonomi – Manajemen
Pekerja
▪ kemandirian dan keleluasaan
menentukan jadwal kerja
▪ terbatasnya pengayaan belajar
langsung (on-the-job) dan
berkurangnya transfer
pengetahuan secara langsung
▪ berkurang/hilangnya waktu
perjalanan ke kantor
▪ terbatasnya interaksi dengan
pimpinan yang dapat berdampak
pada karir
▪ Berkurangnya biaya perjalanan,
dan parkir
▪ merasa terisolasi dari jejaring sosial
kantor
▪ meningkatnya semangat,
komitmen bekerja, dan tingkat
kepuasan kerja
▪ merasa tidak disukai oleh rekan
kerja
▪ terhindarnya dari kasak kusuk
kantor (office politics)
▪ bertambahnya biaya rumah tangga
baik listrik, pulsa, dan lainnya
▪ meningkatnya kompetensi dan
kemahiran
▪ duplikasi peralatan kerja di rumah
dan di kantor
▪ meningkatnya pendapatan dan
tabungan
▪ tidak tersedianya cukup ruang,
serta suasana yang mendukung
untuk bekerja di rumah
▪ ketersediaan regulasi yang
memadai
▪ meningkatnya produktivitas
pekerja dan kualitas pekerjaan
▪ manajer menganggap sebagai
ancaman terhadap identitas, harga
diri dan jabatan
Pemberi
Kerja
▪ berkurangnya tingkat
ketidakhadiran dan
keterlambatan
▪ kesulitan memantau kinerja pekerja
▪ meningkatnya masa kerja
pekerja terutama pekerja
berkualitas
▪ kesulitan mengukur tingkat
produktivitas pekerja
▪ berkurangnya biaya kantor ▪ mendorong perubahan organisasi
keluar dari zona nyaman
▪ pekerja dimungkinkan
bertambah tanpa menambah
luasan kantor
▪ sulit diterapkan untuk organisasi
dengan manajemen yang terpusat
▪ pemanfaatan manajemen
pengetahuan, bekerja jarak
jauh, dan e-learning dapat
▪ kesulitan mendorong sinergitas tim

Oswar Mungkasa
133
menghasilkan sinergi dan
manfaat ekonomi
▪ peluang berdampak negatif
terhadap melemahnya jejaring
sosial kantor
▪ belum dilengkapi legalitas bekerja
jarak jauh
▪ tambahan biaya untuk transisi
termasuk untuk pelatihan dan
pendampingan
▪ ketersediaan regulasi yang
memadai
Dimensi Lingkungan – Teknologi
Pekerja
▪ memungkinkan dengan
teknologi memperoleh data dan
informasi dari luar kantor
▪ tidak tersedia atau kualitas internet
kurang memadai. Termasuk
kehandalan ketersediaan listrik
▪ perangkat tidak lengkap atau
kurang dukungan teknis
Pemberi
Kerja
▪ ketersediaan teknologi
memungkinkan memantau
kegiatan dan target pekerja
secara langsung
▪ keamanan data dan informasi
perusahaan dapat terancam
▪ berkurangnya penggunaan
kertas
▪ perkembangan teknologi demikian
cepat dapat mengganggu irama
kerja
▪ ketergantungan pada teknologi
dapat mengalami kegagalan atau
kurang optimal
Masyarakat
▪ berkurangnya emisi dan
kualitas udara membaik
▪ mendorong fenomena rebakan kota
(urban sprawl)
▪ strategi pengelolaan bangkitan
lalulintas (Trvael Demand
Management/TDM)
▪ tidak membutuhkan
penambahan rencana dalam
Rencana Tata Ruang
Dimensi Sosial
Pekerja
▪ mengurus kepentingan
keluarga dan berkehidupan
dengan lebih nyaman
▪ kesulitan membedakan antara
waktu kerja dan urusan pribadi
▪ terhindar dari stres menghadapi
kemacetan
▪ bekerja lebih lama dari waktu
standar
▪ berkurangnya biaya
pengasuhan anak
▪ berpeluang lebih banyak
terlibat dalam kegiatan
komunitas
Pemberi
Kerja
▪ menerima pegawai dari
berbagai daerah tanpa terikat

Oswar Mungkasa
134
pertimbangan geografis
▪ meningkatnya citra perusahaan
Masyarakat
▪ berpeluang menciptakan bisnis
baru
▪ terciptanya geger budaya (cultural
schock) berupa kesan menjadi
pengangguran, dan perubahan
kebiasaan keluarga, tetangga dan
komunitas yang belum siap.
▪ peluang kerja lebih besar bagi
disabilitas, ibu yang sedang
mengasuh balita dan lanjut usia
▪ meningkatnya keamanan jalan
raya
Sumber: Mungkasa, Oswar (2020)
Secara khusus bekerja jarak jauh bukan hanya sekedar isu manajemen kantor, namun
juga merambah lingkungan hidup, sosial, transportasi bahkan perkembangan sebuah kota.
Tidak mengherankan bahwa bekerja jarak jauh mendapat lebih banyak perhatian pada
bidang transportasi, kebijakan publik, dan komunitas bisnis, dengan alasan berpotensi
sebagai strategi pengelolaan bangkitan lalulintas (Travel Demand Management/TDM) untuk
mengatasi kemacetan dan peningkatan kualitas udara.
Pada awal 1990an, perencana transportasi memandang bekerja jarak jauh sebagai
sebuah strategi manajemen permintaan perjalanan (Transportation Demand
Management/TDM). Sebagai tambahan, bekerja jarak jauh menjadi bagian dari upaya
memenuhi Undang-Undang Udara Bersih AS (Clean Air Act). The Clean Air Act Amendments
(1990) yang mewajibkan negara memasukkan program pengurangan perjalanan ke tempat
kerja dalam rencana pelaksanaannya. Namun, sejumlah pertanyaan masih menggantung
terkait dampak bekerja jarak jauh terhadap perjalanan. Dampaknya kompleks, dan tidak
selamanya bermanfaat (Salomon, 1985).
Meskipun begitu, berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa bekerja jarak jauh
mengarah pada pengurangan perjalanan, khususnya pada jam puncak, dan pengurangan
emisi nyata (Saxena dan Mokhtarian, 1997).
Pada tahun 1991, the Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA) memberi
keleluasaan lebih besar bagi negara bagian dan pemerintah lokal untuk memenuhi kewajiban
ini melalui ukuran permintaan perjalanan (TDMs), seperti bekerja jarak jauh, yang menjadi
layak didanai melalui the Congestion Mitigation and Air Quality (CMAQ) Program, selain juga
melalui the Surface Transportation Program (STP) (Department of Transportation USA, 1997).
Analisis Keruangan (spatial analysis) dari dampak bekerja jarak jauh terhadap pola
perjalanan menjadi penting dikaji dampaknya terhadap energi, kualitas udara, dan guna
lahan (Pendyala, Goulias, dan Kitamura, 1991). Pola perjalanan perorangan menjadi penentu
utama struktur ruang perkotaan dan guna lahan. Perubahan preferensi keruangan dan
perilaku perjalanan menyumbang perubahan struktur ruang kota (Horton dan Reynolds,
1971).
Dampak tidak langsung bekerja jarak jauh yang juga menarik perhatian adalah
perpindahan tempat tinggal misalnya berupa berpindah tempat tinggal ke lokasi lebih jauh

Oswar Mungkasa
135
dengan pertimbangan tidak perlu lagi melakukan perjalanan setiap hari ke tempat kerja.
Akibatnya, terdapat potensi bahwa bekerja jarak jauh mendorong fenomena rebakan kota
(urban sprawl) (Lund dan Mokhtarian, 1994; Nilles, 1991). Segi positifnya, bekerja jarak jauh
menjadi kesempatan baru bagi pengembangan kawasan pinggiran dengan menarik pemukim
baru (Grimes, 2000; Simpson dkk., 2003).
Menariknya, pelaksanaan bekerja jarak jauh tidak membutuhkan penambahan
rencana dalam Rencana Tata Ruang, merancangnya hanya membutuhkan waktu singkat dan
mudah melaksanakannya dengan bantuan teknologi maju yang tidak perlu mahal
(Mungkasa, 2020).
2.6 Faktor Penentu dan Pendorong Kesuksesan
Keberlangsungan bekerja dari rumah banyak tergantung pada berbagai faktor
penentu dan pendorong. Beberapa hasil penelitian menunjukkan kesimpulan yang mirip
bahkan sama. Sepertinya penelitian Higa dan Wijayanayake (1998) di Jepang dapat mewakili
kesimpulan berbagai penelitian yang ada, khususnya terkait kota metropolitan, yang
menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan terhadap diterapkannya skema bekerja dari
rumah adalah
(i) Waktu perjalanan. Lamanya waktu perjalanan mendorong perusahaan mendirikan
kantor satelit bagi para pekerjanya
(ii) Harga rumah. Harga rumah di pusat kota sangat mahal dibanding pinggiran kota,
sehingga perusahaan lebih memilih menyiapkan kantor satelit bagi pekerja.
(iii) Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan seperti pemasaran dan penyelidikan selalu bekerja
berpindah-pindah tanpa melihat ukuran perusahaan
(iv) Ukuran perusahaan. Bagi perusahaan kecil menyiapkan kantor satelit jauh lebih mahal
sehingga lebih memilih skema bekerja di rumah.
(v) Budaya organisasi. Budaya bekerja dalam kelompok dan selalu bertatap muka termasuk
kebiasaan berkumpul di luar jam kantor menjadi penghalang bekerja dari rumah, dan
sebagai alternatifnya adalah bekerja di kantor satelit.
(vi) Ukuran rumah. Rumah di Jepang relatif kecil, dan sulit menyediakan ruang khusus
untuk bekerja. Bekerja di rumah menjadi sulit diterapkan.
Selain faktor penentu, perkembangan konsep bekerja dari rumah pada beberapa
negara maju ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu
(i) dukungan penuh pemerintah terutama dalam bentuk perbaikan regulasi;
(ii) tersedianya kajian awal yang dilanjutkan dengan uji coba dalam skala kecil;
(iii) pembentukan forum kolaborasi beranggotakan para pemangku kepentingan terkait,
baik pemerintah maupun non pemerintah, untuk menyelenggarakan forum
pertemuan berkala dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional;
(iv) pengembangan Rencana Aksi Nasional yang menggambarkan visi, misi, kebijakan
dan strategi, peta jalan dan rencana aksi;
(v) penetapan jenis pekerjaan yang sesuai;
(vi) pemilihan tipe pekerja yang cocok;
(vii) penetapan standar kinerja dengan mengacu pada kesuksesan atau praktik unggulan
(best practices) negara lain;

Oswar Mungkasa
136
(viii) pemberian insentif atau pemotongan pajak pada perusahaan yang mendorong
implementasi bekerja jarak jauh di lingkungan kerjanya;
(ix) komitmen penuh dari perusahaan/institusi/organisasi diantaranya berupa
penyediaan perangkat keras di rumah (Budhiekusuma, Hadi dan Winarno, 2017).
Sementara Overmyer (2011) menyimpulkan dari hasil penelitiannya terhadap
penerapan bekerja jarak jauh pada 4 (empat) institusi pemerintah di Amerika Serikat bahwa
kunci kesuksesan berdasar pada (i) komitmen pimpinan teras; (ii) kesamaan pandangan
diantara para pimpinan; (iii) penyusunan kebijakan yang mewadahi harapan, peran dan
tanggungjawab para pihak, serta misi organisasi; (iv) pelatihan pimpinan dan pegawai; (v)
pemetaan kelayakan pegawai; (vi) inisiatif internal menyikapi perubahan; (vii) pengelolaan
kinerja yang dapat terukur, mudah dipahami, dapat dicapai, dan mendukung tujuan institusi;
(viii) komunikasi antara atasan, pegawai dan tim kerja tetap sama mudahnya seperti ketika
bekerja di kantor; (ix) pendokumentasian perjanjian, dan panduan yang mudah dijangkau;
(x) perlindungan terhadap keamanan data dan informasi; (xi) memperkecil biaya; (xii)
kemudahan proses pendaftaran;
III. Bekerja dari Rumah: Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19
Pada awal diterapkannya konsep bekerja jarak jauh, banyak pihak yang berharap
banyak terhadap perkembangannya. Namun dengan berjalannya waktu ternyata
pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan.
Berdasar pengalaman dari penerapan di berbagai negara, banyak faktor yang
mempengaruhi kesuksesannya. Seperti di Jepang, ternyata perusahaan Jepang banyak yang
menolak dengan pertimbangan budaya kerja yang mengedepankan bekerja selalu bertatap
muka langsung. Selain itu, tidak semua jenis dan bidang pekerjaan dapat menerapkan konsep
ini.
Konsep bekerja jarak jauh mulai mendapat perhatian banyak pihak pada akhir abad
20, menyertai kemunculan teknologi komunikasi dan komputer pribadi. Amerika serikat
sebagai lokasi awal konsep bekerja jarak jauh, baru memulai program ujicoba di berbagai
lokasi pada tahun 1990-an yang menjangkau banyak negara bagian, pemerintah daerah, dan
perusahaan (Asgari, 2015).
Di Amerika Serikat barulah setelah tahun 1995 terjadi peningkatan pekerja jarak jauh
(telecommuter) dari 8,5% menjadi 11% di tahun 1997 (Force, 2000). Bekerja jarak jauh mulai
mendapat perhatian luas di Amerika Serikat sejak awal tahun 2000 dan berkembang cepat.
Berdasar data Biro Pusat Statistik Amerika Serikat, jumlah pekerja jarak jauh di Amerika
Serikat berkembang terus dari 18,7% (2004) menjadi 23,3% (2014) (Ohio,2015).
Penelitian tahun 2001 oleh International Telework Association and Council (ITAC)
menunjukkan pekerja jarak jauh di AS mencapai satu banding lima pekerja konvensional.
The United States Bureau of Transportation Statistics pada tahun 2006 menunjukkan 30 persen
tenaga kerja AS bekerja di rumah setidaknya sekali seminggu (Mello, 2007). Walaupun
demikian, angka pekerja yang bekerja jarak jauh regular dan lebih dari sekali seminggu
masih jauh lebih kecil. Menurut Global Workplace Analytics and Telework Research Networks,
bekerja jarak jauh reguler bertambah 79,7 persen antara 2005 sampai 2012 dan dengan
kecepatan yang sama diperkirakan pekerja jarak jauh reguler akan mencapai 3,9 juta pada
tahun 2016, mencerminkan pertambahan 21 persen dari tahun 2012 yang baru mencapai

Oswar Mungkasa
137
3,22 juta pekerja. Jika termasuk pekerja mandiri, pekerja non tradisional lapangan (misal
konstruksi), perusahaan dengan seluruh pekerjanya bekerja jarak jauh, dan pekerja jarak jauh
hanya 1 (satu) hari per minggu, maka jumlah pekerja jarak jauh akan menjadi sekitar 30
persen dari seluruh tenaga kerja Amerika Serikat (Ohio, 2015).
U.S. Bureau of Labor Statistics (2019) melaporkan bahwa selama periode 2017-2018,
sekitar 28,8 persen pekerja yang berpotensi bekerja jarak jauh tapi hanya 24,8 persen dari
total pekerja yang menjadi pekerja jarak jauh. Usia pekerja antara 35 – 44 tahun yang terlihat
paling banyak menjadi pekerja jarak jauh. Semakin bertambah usia semakin cenderung
bekerja dari rumah.
Sementara semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar proporsi yang menjadi
pekerja jarak jauh. Sekitar 46,5 persen dari pekerja dengan tingkat pendidikan sarjana
menjadi pekerja jarak jauh. Pekerja yang mempunyai anak usia sekolah cenderung memilih
bekerja dari rumah. Jenis pekerjaan manajemen, bisnis dan keuangan yang paling banyak
memilih bekerja jarak jauh.
Menariknya di Amerika Serikat, ternyata tidak terlihat perbedaan besar proporsi
antara pekerja jarak jauh pemerintah maupun pegawai non-pemerintah. Pegawai pemerintah
lokal terlihat tidak terlalu berminat bekerja dari rumah. Sementara pegawai non-pemerintah
yang bekerja di lembaga nirlaba lebih banyak yang tertarik bekerja di luar kantor dibanding
pegawai perusahaan swasta.
Dalam periode tahun 2014-2018, pertambahan pegawai bekerja dari rumah sangat
nyata, terutama jika dibandingkan dengan penurunan penggunaan moda transportasi mobil
pribadi, kendaraan bersama (carpooled), berjalan kaki, transportasi publik. Sepertinya bekerja
dari rumah mendorong penurunan penglaju secara nyata.
Beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan yang tak terduga. Menurut Gallup
poll, sekitar 43% pekerja di Amerika bekerja di luar kantor, dan sekitar 31% diantaranya atau
sekitar 12% dari seluruh pekerja di Amerika bekerja setidaknya 4-5 hari seminggu di luar
kantor. Kondisi ini didukung oleh maraknya pekerja lepas (freelance) yang menjangkau
separuh dari jumlah pekerja muda (milenial).
Walaupun bekerja jarak jauh dan bekerja leluasa telah menjadi populer, namun dalam
kenyataannya pertambahan perusahaan di Amerika Serikat yang menawarkan skema ini
hanya sekitar 4-5 persen dalam satu dekade terakhir (Landrum, 2015). Sejalan dengan itu,
walaupun terkesan menguntungkan sebagai alternatif cara bekerja namun faktanya, Grobler
and De Bruin (2011) mencatat misalnya hanya sedikit perusahaan di Afrika Selatan yang
pegawainya memanfaatkan pilihan bekerja luar kantor. Pemanfaatan skema ini oleh pegawai
tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi mereka tetapi juga oleh persepsi pimpinan (Bianchi
dan Milke 2010; Cooke 2005; Downes dan Koekemoer 2011).
Pada tahun 2015, jumlah pekerja jarak jauh di Eropa, istilah yang dipergunakan
adalah telework, bervariasi antarnegara. Negara dengan proporsi pekerja jarak jauh terbesar
adalah Denmark yang mencapai 36 persen, sementara yang terkecil adalah Itali sebesar 5
persen. Negara dengan proporsi pekerja jarak jauh di atas 10 persen cukup banyak yaitu
Swedia, Belanda, Luksemburg, Perancis, Belgia, dan Finlandia. Sementara negara dengan
proporsi pekerja jarak jauh dibawah 5 persen adalah Hongaria, Slowakia, Chech, Polandia,

Oswar Mungkasa
138
Portugal, Yunani. Sepertinya negara yang relatif kurang makmur cenderung kecil jumlah
pekerja jarak jauhnya (Eurofound, 2020).
Tabel 2. Proporsi Pekerja dari Rumah Berbagai Negara
Negara Proporsi
(%)
Tahun Sumber
Argentina 2 2011 National Survey on Information and Communication
Technology
Belgia 23 2011 Belgium Labour Force Survey
Finlandia 28 2013 Finnish Working Life Barometer
Perancis 12 2004 DARES
Jerman 12 2014 Mikrozensus
Hongaria 1 2014 Hungarian Labor Force Survey
India 19 2015
Itali 5 2013 Smart Working Observatory of the Polytechnic
University of Milan
Jepang 16 2014 Teleworking Population Research
Belanda 15 2014 Statistics Netherlands and TNO
Spanyol 7 2011 National Working Conditions Survey
Swedia 32 2012 Statistics Sweden
Inggris 4 2015 Labor Force Survey-Office for National Statistics
AS 20 2012 General Social Survey (GSS)
Sumber; Messenger dkk (2017)
Di Jepang sebagai salah satu negara maju, bahkan bekerja jarak jauh baru mulai
menjadi bagian dari bisnis setelah tahun 1995, sementara pemerintah Jepang sendiri baru
memulai menerapkan secara resmi pada tahun 1998. Data terbaru berdasar survei oleh
RIETI, hanya kurang dari 105 perusahaan Jepang yang menerapkan bekerja jarak jauh pada
tahun 2019 (Morikawa, 2020).
Namun konsep yang diterapkan bukan bekerja dari rumah (working from home), tetapi
bekerja dari kantor satelit yang berada tidak jauh dari lokasi kediaman. Hal ini terutama
disebabkan oleh hambatan budaya organisasi perusahaan Jepang. Pegawai selalu
berinteraksi langsung, bertatap muka baik di kantor maupun setelah jam kantor. Selain itu,
dalam budaya Jepang rumah menjadi kewenangan pengelolaan istri, sehingga keberadaan
suami bekerja di rumah akan mengganggu kenyamanan istri. Ditambah pula ukuran rumah
Jepang relatif kecil (Higa dan Wijayanayake, 1998).
Di Indonesia sendiri tidak terdapat data yang pasti tentang bekerja jarak jauh.
Namun, sejak awal tahun 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
telah mencanangkan uji coba bekerja jarak jauh dengan nama Flexi Work. Sampai saat ini
belum terdapat laporan pelaksanaan uji coba tersebut, sehingga evaluasi terhadap uji coba
tersebut belum dapat dilakukan. Walaupun demikian, pelaksanaan flexi work Bappenas
berjalan lancar, dan hadirnya pandemi Covid-19 menjadi momentum pengarusutamaan hasil
uji coba bekerja jarak jauh di Bappenas.

Oswar Mungkasa
139
Penerapan bekerja dari rumah sebagian besar bersifat sukarela sesuai kebutuhan.
Namun, keberadaan pandemik Covid-19 menjadikan bekerja dari rumah adalah keharusan.
Tentu saja terdapat perbedaan besar. Beberapa organisasi/perusahaan memang sudah siap
melaksanakan bahkan telah melaksanakan skema bekerja dari rumah baik sebagian maupun
seluruh pegawai. Sementara bagi organisasi/perusahaan yang tidak siap, penerapan bekerja
dari rumah cukup merepotkan pada awalnya, walaupun dengan berjalannya waktu sedikit
demi sedikit para pegawai dapat menyesuaikan diri.
Beberapa perusahaan besar berbasis di Amerika Serikat telah menerapkan bekerja di
rumah sejak awal merebaknya Covid-19, diantaranya adalah Microsoft, Amazon, Twitter,
Google, Facebook, LinkedIn, dan Zoom.
Sementara beberapa negara yang terdampak nyata oleh Covid-19 seperti Cina
melaksanakan sepenuhnya bekerja dari rumah walaupun kemudian banyak
organisasi/perusahaan belum siap melaksanakan. Namun, kendala utamanya ternyata adalah
geger budaya berupa ketidakpercayaan para pimpinan terhadap pegawai. Prosedur yang
diterapkan membuat pegawai tidak nyaman disebabkan permintaan untuk melaporkan
perkembangan pekerjaan setiap waktu berikut foto keberadaan pegawai.
Di Jepang, pemerintah menyediakan subsidi kepada perusahaan kecil dan menengah
untuk membantu biaya memperkenalkan dan menerapkan sistem bekerja dari rumah pada
masing-masing perusahaan. Serupa dengan cina, hambatan utamanya adalah hambatan
budaya. Bagi masyarakat Jepang, bekerja adalah ‘berangkat ke kantor’ dan bukan ‘berdiam
di rumah’. Selain itu, kebiasaan pegawai Jepang bekerja lembur setiap hari akan berubah
drastik dan akan lebih banyak waktu buat keluarga.
Kondisi serupa terjadi di Korea Selatan. Hambatan utama bekerja dari rumah adalah
adanya budaya ‘bekerja dalam kondisi sakit adalah suatu kebajikan’. Sebagai akibatnya hanya
pegawai yang hamil, atau memiliki anak balita dan masih sekolah yang diperkenankan
bekerja dari rumah. Sehingga anjuran dari pemerintah Kota Seoul untuk berhenti bekerja di
kantor dan beralih bekerja dari rumah dalam waktu setidaknya dua minggu tidak
memperoleh banyak tanggapan (Hess, 2020)
Menarik kemudian mengetahui pandangan para pegawai yang tiba-tiba harus
menjalani skema bekerja dari rumah. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Okta (access-
management company) di Inggris terhadap 6.000 pekerja di seluruh Eropa menunjukkan
beberapa hal menarik. Pertama, sekitar 75 persen pegawai tetap menginginkan bekerja dari
rumah. Kedua, hanya sekitar 17 persen yang menginginkan bekerja dari rumah sepenuhnya.
Selebihnya menginginkan bekerja dari rumah paruh waktu.
Hasil penelitian juga menunjukkan para responden melaporkan produktivitas
meningkat karena keleluasaan waktu dan berkurangnya gangguan. Sementara kekhawatiran
bahwa tanpa pengawasan yang memadai dapat menurunkan produktivitas ternyata tidak
terbukti. Pesan yang tertangkap dari hasil survei Okta adalah pegawai menginginkan
keleluasaan (fleksibilitas) dalam memilih waktu bekerja dari rumah sesuai dengan kebutuhan
(Leprince-Ringuet, 2020)
Sebuah penelitian lain oleh perusahaan riset Valoir, yang dipublikasikan pada Mei
2020, menunjukkan bahwa sekitar 40 persen pegawai yang bekerja dari rumah pada era
pandemi menginginkan bekerja penuh dari rumah. Hasil penting lainnya adalah

Oswar Mungkasa
140
(i) Produktivitas berkurang sangat kecil, hanya berkisar 1 sampai 3 persen. Keberadaan
anak kecil di rumah hanya mengurangi produktivitas sekitar 2 persen, dan ternyata
bekerja sendiri di rumah tanpa keluarga bahkan mengurangi produktivitas lebih besar
sekitar 3 persen.
(ii) Waktu kerja harian rata-rata sekitar lebih dari 9 jam, dimulai dari jam 8 pagi sampai
jam 6 sore. Ternyata waktu kerja dari rumah relatif sama dengan waktu kerja kantor
dan hanya sekitar 10 persen yang bekerja di luar jadwal normal.
(iii) Gangguan utama adalah media sosial. Sekitar sepertiga responden melaporkan
menghabiskan waktunya hampir dua jam sehari membaca informasi dari media sosial.
(iv) Pegawai memperoleh dukungan penuh dari kantor. Sekitar 75 persen responden
menyatakan memperoleh dukungan penuh dari kantor dan hanya sekitar 5 persen
yang menyatakan sebaliknya.
(v) Kekhawatiran utama adalah keberlangsungan pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh
sepertiga dari responden yang mengkhawatirkan kelangsungan hidup perusahaan
maupun pekerjaan (Afshar, 2020).
IV. Pembelajaran Penerapan Bekerja Jarak Jauh di Mancanegara pada Era Pandemi
Covid-19
4.1 Komitmen, Dukungan dan Regulasi Pemerintah
Pada beberapa tahun terakhir, di Amerika Serikat, bekerja jarak jauh dilihat sebagai
perangkat pengelolaan strategis ketika terjadi kondisi darurat atau gangguan terhadap
pelaksanaan pekerjaan seperti cuaca ekstrim atau bentuk kedaruratan lainnya.
Minat Kongres memperluas penerapan bekerja jarak jauh pada institusi pemerintah
dimulai dengan sungguh-sungguh melalui Transportation and Related Agencies Appropriations
Act of 2001 (Public Law 106-346), yang mensyaratkan setiap institusi pemerintah menyusun
kebijakan yang memungkinkan pegawai bekerja jarak jauh tanpa mengurangi kinerjanya.
Undang-Undang ini mensyaratkan Office of Personnel Management (OPM) untuk memastikan
bahwa bekerja jarak jauh telah mulai dilaksanakan oleh setidaknya 25 persen dari pegawai
pemerintah pusat yang layak dalam enam bulan sejak diberlakukannya aturan ini, dan
tambahan 25 persen pegawai yang layak pada tahun berikutnya.
Menindaklanjuti hal ini, kemudian OPM menyelenggarakan survei awal pada tahun
2000 untuk mengetahui kinerja bekerja jarak jauh di kantor pemerintah federal. Selanjutnya
sejak tahun 2002 telah diterbitkan laporan berkala.
Sebagai kelanjutan undang-undang tersebut, diterbitkan beberapa regulasi lagi
(selengkapnya lihat Tabel 2), yang memberi mandat kepada institusi pemerintah agar
meningkatkan partisipasi pegawai dalam skema bekerja jarak jauh. Termasuk
memerintahkan agar ditetapkan koordinator program pada setiap kantor dan menyampaikan
laporan berkala ke Kongres. Kongres menahan alokasi sejumlah tertentu dana institusi
pemerintah sampai seluruh pegawai yang layak telah bergabung dengan program bekerja
jarak jauh.

Oswar Mungkasa
141
Tabel 3. Rangkaian Peraturan terkait Bekerja Jarak Jauh di Amerika Serikat
Tahun Regulasi
1990 Treasury, Postal Service and General Government Appropriations
Act, 1991 Public Law 101-509, §624:
Bagian ini membolehkan institusi pemerintah berpartisipasi dalam
kegiatan Federal Flexiplace Project untuk memanfaatkan dana yang
diperuntukkan bagi pembayaran pemasangan telepon, pembelian
perangkat, dan pembayaran biaya telepon bulanan di rumah pegawai.
Pertama kalinya Kongres menyediakan dana bagi penyelenggaraan
“flexiplace” (istilah lain bekerja dari rumah).
Act, 1991 Public Law 102-393, §625 (halaman 43)
Act, Public Law 103-123, §623 (halaman 40)
1994 Treasury, Postal Service and General Government Appropriations Act, Public
Law 103-329, §625 (halaman 41)
1996 Treasury, Postal Service, and General Government Appropriations
Act, Public Law 104-52, §620 (halaman 35)
Omnibus Consolidated Appropriations Act, 1997, Public Law 104-208
§407 (halaman 338)
Bagian ini mengijinkan GSA untuk membangun Pusat Bekerja Jarak Jauh.
Selain juga mengijinkan GSA untuk menyusun panduan, pendampingan,
dan pengawasan terkait perencanaan, pembangunan dan pengelolaan
pengaturan alternatif tempat kerja
1999 Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act, Public
Law 105-277, §630 (halaman 523)
Bagian ini menyisihkan pendanaan bagi institusi pemerintah terkait untuk
menjalankan program bekerja jarak jauh (flexiplace work telecommuting
program).. Program ini didefinisikan sebagai program yang
memungkinkan pegawai institusi pemerintah menjalankan sebagian atau
seluruh kegiatannya pada pusat bekerja jarak jauh (flexiplace work
telecommuting center).
2000 Department of Transportation and Related Agencies Appropriations Act, Public
Law 106-346, §359 (halaman 38)
Bagian ini memerintahkan setiap institusi pemerintah menetapkan
kebijakan bekerja jarak jauh yang memungkinkan pegawai bekerja jarak
jauh sepanjang kinerjanya tidak terganggu.
2002 Treasury, Postal Service, and General Government Appropriations Act, Public
Law 107-67, §638 (halaman 41)
Bagian ini memerinthakan institusi pemerintah terkait untuk melapor ke
Office of Personnel Management (OPM) terkait upaya pelaksanaan program
bekerja jarak jauh.
2003 Consolidated Appropriations Resolution, Public Law 108-7, §623 (halaman
93)
Bagian ini memberikan hibah kepada the Departments of Commerce, Justice,
and State, the Judiciary, dan the Small Business Administration untuk
melaksanakan program bekerja jarak jauh. Diperlukan juga laporan 6
bulanan dan penunjukan koordinator program.
Telecommuting and other alternative workplace arrangements,
Public Law 107-217, §587 (halaman 53-55)

Oswar Mungkasa
142
Bagian ini mengamanatkan pengembangan tempat kerja alternative dan
memerintahkan GSA menyediakan panduan, pendampingan, dan
pengawasan terhadap institusi pemerintah terkait perencanaan,
pembangunan dan pengelolaan alternative tempat kerja. Pengaturan
alternatif tempat kerja mencakup hotel, kantor virtual, pusat bekerja jarak
jauh, hot desking, dan tempat kerja yang menyebar.
2004 Consolidated Appropriations Act, Public Law 108-199, §627
(halaman 97)
2005 Consolidated Appropriations Act, Public Law 108-447 §622 (halaman
111)
2010 Telework Enhancement Act of 2010, Public Law 111-292 (external link)
Undang-Undang memerintahkan setiap institusi pemerintah menetapkan
dan melaksanakan kebijakan yang mengijinkan pegawai bekerja jarak
jauh. Selain itu, memerintahkan setiap institusi menunjuk petugas
pengelola bekerja jarak jauh, mensyaratkan pegawai mengikuti pelatihan,
dan menandatangani perjanjian tertulis, memerintahkan institusi
menggabungkan bekerja jarak jauh ke dalam rencana kerja , dan
mengembangkan pedoman bekerjasama dengan OPM untuk memenuhi
kebutuhan laporan tahunan.
Sumber: diolah dari telework.gov
Keberadaan The Telework Enhancement Act of 2010 merupakan kunci penting yang
menjadi pendorong utama pemerintah Federal Amerika Serikat dalam menjalankan program
Bekerja Jarak Jauh. Penandatanganan undang-undang ini merupakan puncak pencapaian
legislatif dalam memajukan program pemerintah Federal.
Secara umum, undang-undang tersebut mencakup beberapa hal penting, diantaranya
adalah
(i) memerintahkan setiap institusi pemerintah Federal menyiapkan kebijakan yang
memungkinkan pegawai menjalankan skema bekerja jarak jauh atau bekerja dari
rumah.
(ii) menyiapkan definisi resmi terkait bekerja jarak jauh dan menetapkan kelayakan
pegawai. Tidak semua pegawai dapat bergabung bekerja jarak jauh, baik alasan jenis
pekerjaan maupun tingkat kedisiplinan pegawai.
(iii) mensyaratkan perjanjian tertulis antara pegawai dan atasan. Perjanjian ini setidaknya
mencakup target kinerja yang harus terpenuhi.
(iv) mensyaratkan pimpinan kantor memasukkan bekerja jarak jauh dalam rencana kerja
(v) menetapkan pejabat pengelola bekerja jarak jauh
(vi) mensyaratkan pimpinan dan pegawai mengikuti pelatihan bagi calon pekerja jarak jauh
(vii) menguraikan tanggungjawab dan harapan sebagai masukan panduan kebijakan dan
pelaporan
(viii) mensyaratkan bermitra dengan OPM untuk menyiapkan data dan laporan.
(ix) mengembangkan situs internet
(x) menyediakan kerangka kerja pengembangan teknologi dan optimalisasi pemanfaatan
bekerja jarak jauh
(xi) mendukung institusi pemerintah untuk mencapai tujuan
(xii) meningkatkan keseimbangan kerja-kehidupan pegawai (Overmyer, 2012).

Oswar Mungkasa
143
Selain itu, setiap institusi terkait mempunyai peran dan tanggungjawab masing-
masing sesuai dengan penetapannya dalam ketentuan yang telah disiapkan. Pemerintah
Federal pun menyiapkan panduan Bekerja Jarak Jauh pada tahun 2011, yang setidaknya
memberi arahan terkait (i) jadwal kerja, gaji, dan hak cuti; (ii) pengelolaan kinerja; (iii) tempat
kerja; (iv) bekerja jarak jauh di luar negeri; (v) akomodasi; (vi) bekerja jarak jauh kondisi
darurat; (vii) penerimaan pegawai; dan (viii) keamanan data (telework.gov, 2020).
4.2 Kebijakan Organisasi/Perusahaan
Pada saat pandemik Covid-19 yang mengharuskan bekerja jarak jauh untuk
mengurangi pergerakan penduduk, ternyata secara umum regulasi yang mendukung sudah
cukup memadai. Namun masih dibutuhkan aturan perusahaan atau organisasi yang
mempekerjakan pegawai jarak jauh.
Untuk itu, penyusunan kebijakan organisasi/perusahaan menjadi suatu keniscayaan.
Berdasar pembelajaran pada beberapa perusahaan di Amerika Serikat, sejak dimulainya
penerapan bekerja jarak jauh era pandemik Covid-19, penyusunan kebijakan perusahaan
didasari oleh beberapa isu mendasar, yaitu:
(i) Kelayakan. Perusahaan perlu menentukan posisi yang layak untuk bekerja jarak jauh,
dan secara jelas ditetapkan dalam kebijakan. Melalui analisis model jenis pekerjaan dan
operasional kantor, perusahaan dapat menetapkan skema bekerja jarak jauh seluruh
kantor yang mencakup jenis pekerjaan, posisi, bahkan pengaturan waktu yang tepat
untuk bekerja jarak jauh (termasuk kemungkinan skema bergiliran)
Walaupun kemudian dapat terjadi tidak ada satupun pekerjaan yang dapat dilaksanakan
di luar kantor. Namun sepanjang ditetapkan dengan jelas dalam kebijakan perusahaan
maka hal ini tidak akan menjadi sumber pertanyaan di masa depan.
Namun dalam kondisi pandemik Covid-19 ketika kantor ditutup dan pegawai diarahkan
bekerja dari rumah, terdapat kondisi pegawai tidak dapat melakukannya berdasar
kondisi/alasan tertentu. Sebagai ilustrasi, ketika kemudian sekolah juga diliburkan dan
membuat orang tua tidak dapat bekerja untuk menjaga sang anak.
Di Amerika Serikat, berdasar Families First Coronavirus Response Act ("FFCRA"), sejak
1 April 2020 pegawai yang tidak dapat bekerja atau tidak dapat bekerja jarak jauh
karena alasan tertentu terkait pandemik Covid-19 (termasuk dalam daftar kelayakan
FFCRA) akan memperoleh kompensasi dan dianggap cuti dengan gaji tetap dbayarkan.
(ii) ketersediaan. Jika perusahaan membolehkan bekerja jarak jauh, maka dalam kebijakan
perusahaan perlu dinyatakan secara jelas bentuk pengaturannya termasuk jadwal,
pengaturan kehadiran di kantor jika tidak bekerja di luar kantor, dukungan perusahaan
atau pekerja menyiapkan perlengkapannya sendiri di rumah.
(iii) Pengaturan jadwal perlu disepakati sejak awal untuk menghindari kecemburuan dan
perasaan diperlakukan tidak adil dari pegawai yang tetap bekerja di kantor atau sedang
dapat giliran bekerja di kantor. Selain itu, perlu dipikirkan kompensasi bagi pekerja
yang tidak mempunyai peluang bekerja di luar kantor.
(iv) kecepatan tanggapan. Keberadaan pegawai yang jauh dari pengamatan langsung
pimpinan kadang memunculkan rasa kecurigaan atau kekhawatiran bahwa pegawai
tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan. Untuk itu, kecepatan pegawai dalam
menanggapi pertanyaan atau permintaan dari kantor maupun sesama pegawai akan
membantu menghilangkan kekhawatiran tersebut.

Oswar Mungkasa
144
Pengaturan kecepatan tanggapan tersebut secara tertulis, maupun bentuk perangkat
komunikasi yang dipergunakan menjadi bagian penting dalam kebijakan perusahaan.
Penetapan kebijakan yang jelas dapat menghindari terjadinya hubungan yang kurang
harmonis diantara atasan dengan pegawai dan sesama pegawai.
(v) ukuran produktivitas. Salah satu faktor yang mendorong maraknya bekerja jarak jauh
adalah hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan produktivitas bekerja jarak jauh
lebih baik dari bekerja konvensional. Namun keberadaan pegawai yang jauh dari
pantauan langsung pimpinan membutuhkan pemilihan metode baru pengukuran
produktivitas pegawai.
Terdapat banyak pilihan metode pengukuran mulai dari lamanya waktu pelaksanaan
pekerjaan, jumlah masalah yang terselesaikan, sampai jumlah rekanan yang tertangani.
Tentu saja metode pengukuran tidak sesederhana sekedar menghitung jumlah lamanya
bekerja, tetapi lebih berfokus pada keluaran yang dihasilkan.
Walaupun demikian, pemantauan lamanya bekerja dan penyerahan laporan
perkembangan pekerjaan tetap diperlukan. Absensi daring termasuk lokasinya
dilakukan awal dan akhir dilengkapi dengan laporan harian. Beberapa perusahaan telah
dilengkapi dengan aplikasi yang dapat mengakomodasi absensi, pelaporan, diskusi
daring, berbagi informasi dan lainnya.
Pemantauan terhadap kemajuan pekerjaan dapat dilakukan secara daring dan berkala.
Hal ini juga sebagai pengganti pertemuan tatap muka diantara pegawai yang sering
terjadi di kantor.
(vi) Perangkat kantor. Bekerja jauh dari kantor membutuhkan perangkat pendukung mulai
dari komputer jinjing atau komputer meja, telepon genggam, printer, dan lainnya.
Keseluruhan perangkat tersebut perlu ditetapkan dalam kebijakan perusahaan terkait
penanggungjawab penyediaannya. Bisa saja perangkat disediakan sendiri oleh pegawai.
Bahkan beberapa perusahaan mensyaratkan ketersediaan internet dengan kapasitas dan
kecepatan tertentu di rumah. Hal ini untuk memastikan komunikasi dapat berjalan
lancar antara pegawai dan kantor. Sementara jika perusahaan menyediakan perangkat
pendukung, sebaiknya tidak membebani atau mengurangi tunjangan pegawai.
(vii) dukungan teknis. Bersama dengan ketersediaan perangkat pendukung, maka perlu
dipastikan tersedianya dukungan teknis yang dapat diberikan baik secara langsung
maupun tidak langsung oleh perusahaan. Ini yang menjadi salah satu kendala utama
pelaksanaan bekerja jarak jauh. Gangguan teknis terhadap perangkat pendukung perlu
dipastikan dapat tertangani dengan baik melalui bantuan kantor atau dilakukan oleh
pegawai sendiri.
(viii) pemberhentian pegawai. Pada beberapa perusahaan masih ditemui pimpinan yang
kurang berkenan dengan skema bekerja jarak jauh. Sehingga pegawai yang bekerja
jarak jauh perlu diberi perlindungan khusus untuk tidak diberhentikan karena alasan
bekerja jarak jauh. Dengan demikian, terlihat bahwa komunikasi yang lancar menjadi
suatu keniscayaan agar rentang kendali atasan tetap terjaga.
(ix) lingkungan fisik. Beberapa perusahaan memasyaratkan kondisi lingkungan rumah
yang perlu dipenuhi agar diperbolehkan bekerja jarak jauh. Biasanya menyangkut isu
kesehatan, keamanan bahkan juga kenyamanan bekerja.
Keamanan kerja menjadi perhatian utama perusahaan karena walaupun kecelakaan
kerja terjadi di rumah, tetapi tetap menjadi tanggungjawab perusahaan. Di Amerika

Oswar Mungkasa
145
Serikat, berdasar the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), perusahaan
tetap bertanggungjawab memberikan kompensasi dan/atau perawatan terhadap
kecelakaan kerja pegawai bekerja jarak jauh (Warren, 2020).
(x) ketersediaan data, dan upaya pengamanannya. Bekerja jarak jauh mengandalkan data
virtual yang tersimpan rapi dalam sebuah kumpulan data yang biasa disebut BIG Data.
Pemindahan data, baik dari rumah ke kantor dan sebaliknya maupun dari rumah ke
rumah, melalui daring yang demikian intensif membuka peluang pihak luar dapat
mencuri data tersebut. Sehingga upaya pengamanan data menjadi penting dan salah
satu persyaratan skema bekerja dari rumah. Bahkan beberapa perusahaan secara khusus
mengeluarkan aturan melarang memanfaatkan fasilitas wifi yang bisa diakses publik.
(xi) kerahasiaan mitra kerja. Isu kerahasiaan mitra kerja beriringan dengan isu keamanan
data dan informasi. Menjaga kerahasiaan mitra kerja memang sangat sulit dilakukan
dalam kondisi bekerja jarak jauh. Perusahaan mungkin menerapkan jenis pekerjaan
tertentu yang tidak boleh dilakukan dalam skema bekerja jarak jauh (Bayern, 2020)
4.3 Dampak terhadap Pembangunan Kota
Setelah merebaknya Covid-19, dan berlakunya skema bekerja dari rumah, karakter
bangkitan lalulintas kota menjadi berubah. Pertama, jumlah perjalanan menjadi berkurang
dan waktu puncak juga dapat berubah karena salah satu karakter dari bekerja dari rumah
adalah keleluasaan waktu kerja. Kedua, jumlah perjalanan menggunakan kendaraan pribadi
dapat meningkat jika protokol Covid-19 tidak dijalankan secara disiplin pada transportasi
publik. Ketiga, dalam jangka panjang perebakan kota (urban sprawl) dapat marak kembali
karena faktor jarak rumah-kantor menjadi kurang penting lagi.
4.4 Kelayakan Jenis Pekerjaan
Dipahami bersama bahwa tidak semua jenis pekerjaan sesuai dilaksanakan dari
rumah. Berdasar riset yang dilakukan oleh Virtual Vocation (2020) di Amerika Serikat,
Amerika Utara dan Eropa diperoleh gambaran bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak
ditawarkan adalah pekerjaan menyangkut administrasi, teknologi informasi, desain,
keuangan, pemasaran, sumberdaya manusia, manajemen proyek, dan menulis.
Dengan demikian, pemetaan kelayakan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan di
rumah pada masing-masing organisasi/institusi menjadi suatu keniscayaan.
4.5 Dampak, Manfaat dan Hambatan
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa produktivitas bekerja dari rumah tidak
berbeda dengan produktivitas bekerja konvensional. Namun, hanya sedikit pegawai yang
menginginkan bekerja sepenuhnya dari rumah. Bersosialisasi masih menjadi suatu
kebutuhan dasar manusia.
Selain itu, kualitas hubungan antara anggota keluarga menjadi lebih baik bahkan
kekhawatiran terganggunya waktu kerja oleh kegiatan rumah tangga tidak menjadi
kenyataan.
Dampak positif terhadap kondisi lingkungan hidup juga terwujud nyata salah satunya
berupa menurunnya tingkat polusi udara. Pola hidup bersih dan sehat menjadi marak
kembali.

Oswar Mungkasa
146
Walaupun awalnya ditengarai kendala ketersediaan perangkat teknologi yang
memadai menjadi hambatan. Namun, kemudian di beberapa negara Asia ternyata isu budaya
menjadi hambatan utama pelaksanaan bekerja dari rumah.
4.6 Budaya Kerja dari Rumah
Masih banyak yang tidak bisa membedakan antara bekerja dari rumah dan bekerja di
rumah. Bekerja dari rumah merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban sebagai seorang
pegawai dalam memenuhi target pekerjaan. Jadi rumah hanya sebagai lokasi saja. Berbeda
dengan bekerja di rumah yang dapat berarti tidak terkait dengan kewajiban melaksanakan
tugas kantor.
Dengan demikian dalam menjalankan bekerja dari rumah, protokol dan suasana
kantor tetap harus terpelihara. Sehingga beberapa hal tetap perlu dijaga seperti (i) jadwal
kerja tetap diusahakan seperti jadwal kantor seperti biasanya; (ii) lokasi bekerja sebaiknya
dibuat terpisah dari kegiatan domestik lainnya; (iii) pekerjaan domestik dan pekerjaan kantor
dilaksanakan tidak dalam waktu yang bersamaan, tetapi dapat dibuat jadwal masing-masing;
(iv) pakaian yang dikenakan juga sebaiknya bukan pakaian santai seperti kaos, atau daster.
V. Antisipasi Tataran Baru (New Model) Bekerja Jarak Jauh di Indonesia
Perjalanan konsep bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah telah lebih dari 50
tahun. Dimulai sebagai jawaban terhadap masalah kemacetan akibat perjalanan dari rumah
ke kantor dan sebaliknya. Kemudian menjadi salah satu bagian dari upaya efisiensi biaya baik
bagi perusahaan maupun pegawai. Bahkan belakangan menjadi jawaban terhadap kondisi
kedaruratan ketika keberadaan di kantor menjadi terkendala. Merebaknya Covid-19 menjadi
contoh gamblang.
Dengan demikian, bekerja jarak jauh dapat menjadi jawaban terhadap isu perkotaan
maupun kondisi kedaruratan dalam jangka pendek, maupun panjang. Namun demikian,
bekerja jarak jauh belum menjadi arus utama dalam kehidupan modern manusia.
Keberadaan pandemik Covid-19 ini yang mewajibkan sebagian besar pegawai di
seluruh dunia bekerja dari rumah, kemudian dapat menjadi dorongan baru bagi
perkembangan skema bekerja dari rumah. hal ini terbukti dari beberapa hasil penelitian di
mancanegara terhadap persepsi pegawai tentang skema bekerja dari rumah pada era
pandemik Covid-19, yang seluruhnya menunjukkan minat pegawai untuk mempertahankan
skema bekerja dari rumah baik purna waktu maupun paruh waktu. Untuk itu, sepertinya
skema bekerja dari rumah akan menjadi salah satu tatanan baru (new normal) dunia.
Agar kecenderungan ini dapat diantisipasi, maka dibutuhkan upaya pengarusutamaan
konsep bekerja dari rumah secara sistematis. Beberapa tonggak pencapaian (benchmark) yang
perlu ditetapkan adalah
VI. Tata Kelola, Rencana Aksi, dan Insentif
6.1 Sisi Tata Kelola (Governance)
a. Komitmen pemangku kepentingan
Dasar utama pengarusutamaan bekerja dari rumah dimulai dengan adanya komitmen
para pemangku kepentingan yang upayanya dimulai dari sisi pemerintah pusat. Komitmen
ini didukung semua pihak, baik pemerintah, legislatif, swasta, maupun masyarakat.

Oswar Mungkasa
147
b. Wadah Kolaborasi
Komitmen ini dapat tercapai melalui kolaborasi para pemangku kepentingan. Untuk
itu, sebagai langkah awal tentu dibutuhkan sebuah wadah bagi para pemangku kepentingan
untuk saling berbagi, berdiskusi, bersepakat untuk berkomitmen.
Wadah ini kita sebut saja Forum Bekerja Jarak Jauh yang keanggotaannya bersifat
terbuka, dan egaliter. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dan
mengedepankan ‘win-win solution’.
Forum ini nantinya menghasilkan konsensus yang setidaknya mencakup kesamaan
pandangan, dan kesepakatan tentang tujuan penerapan bekerja jarak jauh. Forum ini
nantinya juga sekaligus berfungsi sebagai forum koordinasi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan skema bekerja dari rumah. wadah kolaborasi ini juga dapat dibentuk pada
tingkat pemerintah kota/kabupaten
c. Rencana Aksi Nasional Penerapan Bekerja dari Rumah
Rencana Aksi Nasional Penerapan Bekerja dari Rumah merupakan perwujudan nyata
dari komitmen pemangku kepentingan. Rencana aksi merupakan produk dari Forum Bekerja
Jarak Jauh sebagai acuan pengarusutamaan konsep bekerja jarak jauh.
Materi Rencana Aksi mencakup tujuan, target, kebijakan-strategi-regulasi, peta jalan,
dan rencana kegiatan.
d. Regulasi Pendukung
Sampai saat ini, tidak tersedia regulasi yang secara khusus mendukung skema bekerja
jarak jauh khususnya dalam konteks jangka panjang. Beberapa aturan yang dikeluarkan
selama pandemik Covid-19 telah mengatur bekerja jarak jauh yang bersifat sementara.
Dibutuhkan regulasi yang dapat berupa undang-undang baru atau amandemen undang-
undang ketenagakerjaan yang telah ada beserta peraturan pendukungnya, yang dilengkapi
kebijakan di masing-masing institusi pemerintah, organisasi maupun perusahaan.
Regulasi yang mengatur bekerja jarak jauh setidaknya mencakup materi (i)
pembentukan forum pemangku kepentingan berikut bentuk organisasi, keanggotaan, peran
dan tanggungjawab, serta keluaran utama; (ii) penetapan definisi bekerja jarak jauh; (iii)
penyusunan Rencana Aksi Nasional; (iv) internalisasi bekerja jarak jauh dalam dokumen
pembangunan baik nasional, maupun daerah; (v) pengaturan kelayakan keikutsertaan dalam
skema bekerja jarak jauh; (vi) pengembangan basis data dan manajemen pengetahuan; (vii)
penyediaan insentif dan disinsentif; (viii) pengembangan strategi komunikasi publik; (ix)
pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan teknologi; (x) pemantauan dan evaluasi.
6.2 Internalisasi dalam Dokumen Pemerintah
Agar konsep bekerja dari rumah dapat terlaksana, maka dibutuhkan upaya
internalisasi Rencana Aksi Nasional/Daerah ke dalam dokumen pembangunan baik nasional
maupun daerah. Secara eksplisit kebijakan, target, strategi dan kegiatan terkait bekerja dari
rumah perlu tercantum dalam dokumen seperti RPJMN/D, Renstra K/L atau OPD, bahkan
rencana tahunan.
6.3 Pedoman Pelaksanaan
Pedoman pelaksanaan merupakan acuan bagi pelaksana langsung di lapangan yang
setidaknya mencakup (i) kriteria kelayakan pegawai; (ii) pengembangan kelembagaan; (iii)

Oswar Mungkasa
148
pembagian peran dan tanggungjawab setiap institusi; (iv) pengembangan sumberdaya
manusia; (v) pengembangan big data dan pengamanannya; (vi) pendanaan; (vii) pemantauan
dan evaluasi
Upaya pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah hanya dapat dilaksanakan jika
tersedia pedoman pelaksanaan kegiatan yang dilegalkan melalui peraturan pimpinan daerah,
baik peraturan gubernur, walikota maupun peraturan bupati.
6.4 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Penerapan bekerja dari rumah dapat mengubah struktur dan pola ruang terutama
disebabkan terjadinya perubahan bangkitan lalulintas yang berujung pada berubahnya pola
pergerakan manusia dan barang. Selain itu, bekerja dari rumah yang purna waktu cenderung
menafikan faktor jarak rumah dan kantor, sehingga mendorong maraknya perebakan kota
(urban sprawl). Ketika kota belum mencapai titik optimal kepadatannya maka perebakan kota
dapat menimbulkan ketidakefisienan pemanfaatan lahan.
6.5 Penyediaan insentif dan insentif
Sebagai konsep baru, penyediaan insentif bagi organisasi/perusahaan yang
berkeinginan bergabung dalam skema bekerja dari rumah berupa pengurangan pajak, dan
kemudahan lainnya dapat mendorong semakin banyaknya organisasi/perusahaan untuk
bergabung. Tentunya disinsentif menjadi suatu kewajaran ketika terjadi ingkar janji.
a. Kebijakan Organisasi/Perusahaan
Kebijakan organisasi/perusahaan merupakan keseluruhan harapan pegawai dan
pimpinan yang disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk kebijakan.
Keseluruhan tindakan berdasar pada kebijakan yang telah disepakati.
Dalam kebijakan beberapa hal penting sebaiknya tercantum, yaitu (i) kriteria
kelayakan pegawai terlibat dalam skema bekerja dari rumah; (ii) pengaturan hal teknis
seperti penjadwalan, dukungan perusahaan, kompensasi bagi pegawai yang tidak berpeluang
bekerja dari rumah dan lainnya; (iii) penetapan ukuran kinerja pegawai; (iv) pengelolaan
sistem komunikasi. Bekerja jarak jauh memudahkan timbulnya rasa curiga, dan
kekhawatiran pimpinan dan pegawai terhadap kualitas komunikasi; (iv) penyediaan
dukungan baik berupa penyediaan perangkat, dukungan teknis bahkan dukungan moral; (v)
persyaratan keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja; (vi) pengembangan dan
pengamanan data; (vi) pengamanan rahasia mitra kerja.
b. Pelatihan kapasitas sumberdaya manusia
Bekerja dari rumah merupakan konsep baru bagi kebanyakan pegawai, bahkan dalam
konteks budaya pun ini merupakan hal baru. Untuk itu, pengenalan bertahap tentang bekerja
dari rumah menjadi suatu keniscayaan agar pegawai dapat menjalani dengan baik.
c. Pengembangan, pengelolaan dan pengamanan BIG Data
Bekerja dari rumah sangat mengandalkan pertukaran data melalui daring antara
pegawai dan kantor, dan sesama pegawai. Data yang dibutuhkan menjadi sangat banyak dan
memerlukan pengaturan secara sistematis. Jika dalam bentuk yang sangat besar maka kita
kenal sebagai BIG Data. Jika terjadi hambatan dalam penyediaan pertukaran data, maka
produktivitas dapat menurun.

Oswar Mungkasa
149
Selain itu, pertukaran data melalui daring menjadi mudah untuk ‘dimasuki’ oleh pihak
luar, sehingga pengamanan data menjadi prioritas.
Daftar Pustaka
Regulasi dan Panduan
US Government. 2010. The Telework Enhancement Act (the Act). One Hundred Eleventh
Congress of the United States of America at the Seecond Session.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-111hr1722enr/pdf/BILLS-
111hr1722enr.pdf diakses pada 6 Juni 2020.
US Office of Personnel Management. 2011. Guide to Telework in the Federal Government.
https://www.telework.gov/guidance-legislation/telework-guidance/telework-
guide/guide-to-telework-in-the-federal-government.pdf diakses pada 6 Juni 2020.
Disertasi dan Tesis
Asgari, Hamidreza, 2016. On the Impacts of Telecommuting over Daily Activity/Travel Behavior:
A Comprehensive Investigation through Different Telecommuting Patterns. Disertasi,
Florida International University. Florida International University, 2015.
https://digitalcommons.fiu.edu/etd/2182 diakses pada tanggal 30 Januari 2020.
DeRossette, Zachary Glenn, 2016. Variation in Job Performance Among Telecommuters. A
thesis submitted to the faculty of San Francisco State University. San Francisco,
California.
Buku
Overmyer, Scott P. 2012. Implementing Telework: Lessons Learned from Four Federal Agencies.
IBM Center for The Business of Government.
Makalah, dan Kertas Kerja
Budhiekusuma, Noor Patria, Hadi, Sasongko Pramono, dan Winarno, Wing Wahyu, 2017.
Peluang Pemanfaatan Telecommuting dalam Pemerintahan di Indonesia. Jurnal
Pekommas, Vol. 2 No. 2, Oktober 2017.
Handy, S.L., and P.L. Mokhtarian, 1995. “Planning for Telecommuting: Planning and Policy
Issues”. Journal of the American Planning Association 61(1), pp. 99-111.
Higa, Kunihiko dan Wijayanayake, Janaka, 1998. Telework in Japan: Perception and
Implementation. Tokyo Institute of Technology.
Huuhtanen P., 1997. The health and safety issues for teleworkers in the European Union.
Consolidated report. European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions. Working Paper No:WP/97/29/EN.
Mello, J., 2007. “Managing Telework Programs Effectively”. Employee Responsibilities and
Right Journal, 19(4), pp. 247-261.
Mokhtarian, P.L., 1991. “An Empirical Analysis of the Transportation Impacts of Telecommuting”.
Proceedings (Vol. 1), 6th International Conference on Travel Behavior, Quebec City,
Quebec.
Mungkasa, Oswar. 2020. Bekerja Jarak Jauh (Telecommuting): Konsep, Penerapan dan
Pembelajaran. Bappenas Working Papers Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.
Nilles, J.M., 1988. “Traffic Reduction by Telecommuting: A Status Review and Selected
Bibliography”. Transportation Research, 22 A, pp. 301-317
Sampath S., Saxena S. and P.L. Mokhtarian, 1991. “The Effectiveness of Telecommuting as a
Transportation Control Measure”. Working paper, UCTC No. 78, University of
California at Davis.

Oswar Mungkasa
150
Saxenaa, Samitra dan Mokhtarian, Patricia L., 1997. The Impact of Telecommuting on the
Activity Space of Participants. Geographical Analysis, Vol. 29, No. 2, April 1997, The
Ohio State University Press.
Siha, S. M., & Monroe, R. W. (2006). Telecommuting’s past and future: a literature review and
research agenda. Business Process Management Journal, 12(4), 455–482.
http://doi.org/10.1108/14637150610678078
Walls, M. and E. Safirova, 2004. “A Review of the Literature on Telecommuting and Its
Implications for Vehicle Travel and Emissions”. Discussion Papers DP-04-44, Resources
for the Future.
Artikel
Afshar, Vala. 11 Mei 2020. Working from Home: the New “Normal”. ZDNet.
https://www.zdnet.com/article/the-average-productivity-loss-of-remote-work-is-
1/ diakses pada 7 Juni 2020.
Ayuna, 2019. Flexi Time: Jenis, Aturan, dan Keuntungannya bagi Karyawan.
https://sleekr.co/blog/flexi-time-bagi-karyawan/ diakses pada tanggal 8 Januari
2019.
Bayern, Macy. 13 Maret 2020. The 10 Rules Found in Every Good Remote Work Policy.
TechRepublic. https://www.techrepublic.com/article/the-10-rules-found-in-every-
good-remote-work-policy/?ftag=CMG-01-10aaa1b diakses 4 Juni 2020.
Cuttino, Ashley Prickett. 27 Maret 2020. 9 Telecommuting Tips for Employers as COVID-
19 Spreads Across the United States. OagleeTree Deakins.
https://ogletree.com/insights/9-telecommuting-tips-for-employers-as-covid-19-
spreads-across-the-united-states/ Diakses pada tanggal 26 mei 2020
Hess, Melanie. 9 Maret 2020. The New Coronavirus Drives Need for Remote Work. Virtual
Vocations. https://www.virtualvocations.com/blog/articles/current-events/the-
new-coronavirus-drives-need-for-remote-work/ diakses pada 6 Juni 2020.
Leprince-Ringuet, Daphne. 20 Mei 2020. Back to the Office?; How You Should Manage the
Return to Work after the Lockdown. ZDNet. https://www.zdnet.com/article/back-
to-the-office-how-you-should-manage-the-return-to-work-after-the-lockdown/
diakses pda 6 Juni 2020
Massey, Emily G. 30 April 2020. United States: The New Normal – Teleworking Challenges
and Solutions. Ward and Smith, P.A.
https://www.mondaq.com/unitedstates/employment-and-workforce-
wellbeing/925156/the-new-normal-teleworking-challenges-and-solutions diakses
pada tanggal 2 Juni 2020.
Morikawa, Masayuki. 10 April 2020.COVID-19, Teleworking, and Productivity. VOX
CEPR Policy Portal. Research-based policy analysis and commentary from leading
economist.
Ohio University, 2015. Telecommuting Can Save Business Money. Online Master of Business
Administration. https://onlinemasters.ohio.edu/blog/how-telecommuting-can-save-
businesses-money/ diakses pada 9 Januari 2020
Wallen, Brian M. dan Wietrzychowski, Michael. 27 March 2020. United States:
Telecommuting in the Time of Covid-19. Schnader Harrison Segal & Lewis LLP
https://www.mondaq.com/ unitedstates/employee-benefits-compensation/
908454/telecommuting-in-the-time-of-covid-19 diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
Internet
Eurofound. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
https://www.eurofound.europa.eu/data/percentage-of-workers-doing-telework-
and-ict-based-mobile-work diakses pada 6 Juni 2020.

MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covid-19

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covid-19

Similar to MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covid-19 (6)

More from Oswar Mungkasa

More from Oswar Mungkasa (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covid-19