"[Ringkasan] Studi ini menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara khususnya kompetensi manajerial dan sosial-kultural di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan ada kesenjangan kompetensi yang perlu ditingkatkan terutama di bidang pengambilan keputusan, pemberantasan korupsi, dan manajemen masyarakat beragam."

1. PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA
Ekspose Penelitian
Kajian Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Latar Belakang
1. Tuntutan Perubahan dan Kebutuhan Reformasi Birokrasi
2. Tatakelola pemerintahan & aparatur berdaya saing global
3. Transformasi Birokrasi dan SDM yang berkompeten
4. Diperlukan Kompetensi Fungsional, Manajerial, Sosiokultur
5. Terdapat gap competencies Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Diperlukan Pengembangan Kompetensi ASN

3. Rasionalitas Kajian
UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN)
Bagian III LAN Pasal 43, menetapkan
bahwa LAN memiliki fungsi pengkajian
terkait dengan kebijakan dan
manajemen ASN dengan melakukan
penelitian terhadap manajemen ASN
sesuai dengan kebutuhan kebijakan
Bagian IV Jabatan Pimpinan Tinggi
Pasal 19 Ayat 4 menetapkan perlunya
diatur dengan Peraturan Pemerintah
mengenai Penetapan Syarat
Kompetensi, Kualifikasi, Rekam Jejak,
Jabatan, Diklat, Integritas dan
Persyaratan lain yang dibutuhkan

4. diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan
pengalaman bekerja secara teknis
kompetensi
teknis
kompetensi
manajerial
kompetensi
sosio-kultur
diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan
diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki
wawasan kebangsaan
Kompetensi ASN
Menurut UU No. 5/ 2014 tentang ASN (Pasal 69)
.

5. Rumusan Masalah
1
BAGAIMANAKAH KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KHUSUSNYA KOMPETENSI
MANAJERIAL DAN SOSIO-KULTURAL ?
BAGAIMANA STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ?
2

6. 1. Mengidentifikasi peta kebutuhan pengembangan
kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
khususnya kompetensi manajerial dan sosio-
kultural
2. Mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan
dalam pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN) berdasarkan UU No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
1
2
Tujuan Penelitian

7. Lokus Kajian
KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
KOTA BONTANG
Lokus dipilih secara purposive
(bertujuan) dengan pertimbangan
sebagai Pilot Project Reformasi
Birokrasi di Daerah serta mendapat
peringkat tertinggi dalam Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD).

8. Tahapan Penelitian
 Penyempurnaan TOR
 Penyusunan
Rancangan Penelitian/
(Research Design/ RD)
TAHAP
SATU
TAHAP
DUA
TAHAP
TIGA
TAHAP
EMPAT
 Penyusunan draft
laporan penelitian
 Expose terbatas/
Diskusi internal
 Pengumpulan dan
penggalian data
 Penelitian Lapangan
 Pengolahan data
 Analisis dan
Interpretasi data

9. Mengumpulkan bahan data
sekunder / studi kepustakaan
Desk study
Indepth
interview
Survey
Kuestioner
Wawancara kepada key informan /
narasumber
Menghimpun pendapat responden
(pimti) melalui survey kuesioner
Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data
.

10. Metode Penelitian
Metode Deskriptif Kualitatif
Metode Statistik Deskriptif
Metode
Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
campuran kuantitatif - kualitatif

11. Instrumen Kuesioner
Relevansi terhadap Nawa Cita Urgensi Tantangan Organisasi
Gap Kompetensi Sosio KulturalGap Kompetensi Manajerial
Kuesioner ditujukan kepada seluruh Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemda
• Memilih 5 (lima) tantangan
organisasi terpenting terkait
kompetensi manajerial dan
sosio kultural
• Tingkat Relevansi kompetensi
Manajerial terhadap tuntutan
organisasi
• Tingkat Kebutuhan
pengembangan kompetensi
• Tingkat Relevansi kompetensi
sosio-kultural terhadap
tuntutan organisasi
• Tingkat Kebutuhan
pengembangan kompetensi
• Agenda pembangunan Nawa
Cita (sembilan agenda
pembangunan pemerintah)
yang dipandang relevan
dengan misi instansi

12. Instrumen Wawancara
KEY INFORMAN
• Sekda, Ortal
• BKD
• Bandiklat
• Bappeda
• 2 Dinas/ SKPD Utama
(responden adalah pimti
lokus penelitian)
Mengetahui peta kebutuhan (mapping)
kompetensi manajerial dan sosio-
kultural melalui Dinas/ SKPD yang
terkait dengan aktivitas utama daerah
(PDRB tertinggi daerah)
Mengetahui strategi yang dilakukan
pemerintah daerah dalam upaya
pengembangan dan pemenuhan
kebutuhan kompetensi pegawai
Mengetahui kondisi kepegawaian
(mapping kepegawaian) terkait potensi
dan kebutuhan pengembangan
kompetensi di daerah

13. Kerangka Pikir
DESAIN STRATEGI
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
KAJIAN KONDISI KOMPETENSI
APARATUR DI DAERAH
KAJIAN LITERATUR TTG
KEBIJAKAN KOMPETENSI
APARATUR
MIX METODOLOGY (ANALISIS
KUANTITATIF DAN KUALITATIF
DESKRIPTIF)
REVIEW MODEL-MODEL
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PROFIL KOMPETENSI DAN
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN

14. PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA
HASIL ANALISIS DAN
PEMBAHASAN

15. Relevansi terhadap Nawa Cita
63.6
77.3
65.9
72.7
61.4
68.2
54.5
56.8
56.8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Menghadirkan Kembali Negara
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Meningkatkan Produktivitas
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Tidak Relevan Rendah Sedang Tinggi
Provinsi Kalimantan Timur

16. Relevansi terhadap Nawa Cita
Kota Balikpapan

17. Relevansi terhadap Nawa Cita
50.0%
68.8%
56.3%
81.3%
68.8%
56.3%
56.3%
50.0%
68.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Menghadirkan Kembali Negara
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan
Reformasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Meningkatkan Produktivitas
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat
Restorasi Sosial Indonesia
Tidak Relevan Relevan Sedang Tinggi
Kabupaten Kutai Kartanegara

18. Relevansi terhadap Nawa Cita
92.3%
76.9%
57.7%
92.3%
69.2%
69.2%
76.9%
61.5%
80.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Menghadirkan Kembali Negara
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan
Reformasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Meningkatkan Produktivitas
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat
Restorasi Sosial Indonesia
Tidak Relevan Relevan Sedang Tinggi
Kota Bontang

19. TANTANGAN
LOKUS TANTANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL TERPENTING
KALIMANTAN
TIMUR
 Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
 Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas,
 Tuntutan perbaikan kinerja organisasi secara terus menerus yang
mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan.
KOTA BALIKPAPAN  Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta
 Konsistensi dan harmonisasi regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas
organisasi
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
KOTA BONTANG  Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,
 Kualitas penyusunan rencana strategis
Kompetensi Manajerial

20. LOKUS TANTANGAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL TERPENTING
KALIMANTAN
TIMUR
 Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
 Masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas pelayanan,
 Membangun sinergi dengan stakeholder,
 Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan
 Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang meningkat
KOTA BALIKPAPAN  Ketidakpastian dinamika lingkungan politik,
 Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah yang menyangkut
kepentingan bersama, dan
 Kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi dalam masyarakat
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Peran serta dan pemberdayaan masyarakat
 Membangun Sinergi dengan stake holders
 Kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi
 Masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas pelayanan
KOTA BONTANG  Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan
 Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi serta
 Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial.
TANTANGAN
Kompetensi Sosio Kultural

21. Kesenjangan Manajerial
Provinsi Kalimantan Timur
94%
92%
94%
93%
88%
96%
91%
83%
92%
96% 96%
88%
87%
94%
92%
90%
94%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
RELEVANSI KEBUTUHAN

22. Kesenjangan Manajerial
Kota Balikpapan
100% 100%
91%
100%
94%
100% 100%
81%
97%
100% 100%
97% 97% 97% 97%
100% 100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
RELEVANSI KEBUTUHAN

23. Kesenjangan Manajerial
Kabupaten Kutai Kartanegara
89%
92%
89%
91%
92% 92%
85%
78%
82%
97%
88%
92%
88%
92%
95%
94%
89%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
RELEVANSI KEBUTUHAN

24. Kesenjangan Manajerial
Kota Bontang
92.3%
97.1%
90.4%
98.1%
88.5%
96.0%
85.6%
83.7%
89.4%
93.3%
96.2%
86.5%
81.7%
90.4%
95.0%
92.3%
93.3%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
RELEVANSI KEBUTUHAN

25. Kesenjangan Sosio-Kultural
Provinsi Kalimantan Timur
86.54%
88.46%
85.53%
87.50%
83.33%
75.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Mengelola
keragaman
lingkungan budaya
Membangun Network
sosial
Manajemen Konflik Empati Sosial Kepekaan Gender Kepekaan Difabelitas
RELEVANSI KEBUTUHAN

26. Kesenjangan Sosio-Kultural
Kota Balikpapan
96.88%
90.63%
93.75%
96.88%
84.38%
87.50%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Mengelola
keragaman
lingkungan budaya
Membangun Network
sosial
Manajemen Konflik Empati Sosial Kepekaan Gender Kepekaan Difabelitas
RELEVANSI KEBUTUHAN

27. Kesenjangan Sosio-Kultural
Kabupaten Kutai Kartanegara
96.88%
90.63%
93.75%
96.88%
84.38%
87.50%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Mengelola
keragaman
lingkungan budaya
Membangun Network
sosial
Manajemen Konflik Empati Sosial Kepekaan Gender Kepekaan Difabelitas
RELEVANSI KEBUTUHAN

28. Kesenjangan Sosio-Kultural
Kota Bontang
91.3%
92.3%
87.5%
91.3%
83.7%
85.6%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mengelola keragaman
lingkungan budaya
Membangun Network
sosial
Manajemen Konflik Empati Sosial Kepekaan Gender Kepekaan Difabelitas
RELEVANSI KEBUTUHAN

29. PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

30. KESIMPULAN (1)
• Dimensi postur kepegawaian untuk rasio perempuan dan keterwakilan
putra daerah masih relatif rendah.
• Dimensi kelembagaan/ layanan publik menunjukkan inovasi pelayanan
publik yang lebih baik ditandai dengan reformasi sistem pelayanan publik.
• Pengembangan kompetensi masih dianggap menjadi ranah institusi BKD,
dan belum menjadi prioritas kebutuhan daerah berbasis regional content.
• Pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi masih dibatasi
minimnya anggaran dan tenaga pengelola, kebijakan pusat yang
inkonsisten dan tidak mampu diikuti oleh daerah.

31. Kesimpulan (2)
• Strategi pengembangan kompetensi manajerial pada pimpinan tinggi di
lingkungan Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur adalah model benchmarking.
• Di lingkungan Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan adalah pendekatan model
Learning Organization.
• Demikian halnya dengan di lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai
Kartanegara menggunakan pendekatan model Learning Organization.
• Di lingkungan pemerintah daerah di Kota Bontang adalah dengan menggunakan
pendekatan model Gemba Kaizen.
• Strategi pengembangan kompetensi sosiokultural pada pimpinan tinggi di
lingkungan Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kota Bontang adalah dengan menggunakan pendekatan
model Manajemen Multi Budaya.

32. LOKUS UNSUR KOMPETENSI MANAJERIAL YANG TERTINGGI
KALIMANTAN
TIMUR
 Pengambilan Keputusan
 Kerjasama (Team building) dan
 Berorientasi pada kualitas
KOTA BALIKPAPAN  Manajemen Perubahan (MP),
 Inovasi,
 Kemandirian dalam bertindak,
 Ketahanan Pribadi
 Mengeksekusi Tugas
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Pengambilan Keputusan
KOTA BONTANG  Integritas
 Kepemimpinan dengan Visi
 Membangun motivasi bawahan
 Kerjasama (Team building),
 Mengeksekusi tugas
 Berorientasi pada pelayanan
 Berorientasi pada kualitas
RELEVANSI/ KEBUTUHAN
Kompetensi Manajerial

33. LOKUS UNSUR KOMPETENSI SOSIO KULTURAL TERTINGGI
KALIMANTAN
TIMUR
 Relevansi/ kebutuhan relatif
rendah sehingga dianggap
pengembangan kompetensi
sudah memenuhi kebutuhan /
tuntutan organisasi
KOTA BALIKPAPAN  Mengelola Keragaman
Lingkungan Budaya
 Manajemen Konflik
 Emphaty Sosial
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Relevansi/ kebutuhan relatif
rendah sehingga dianggap
pengembangan kompetensi
sudah memenuhi kebutuhan /
tuntutan organisasi
KOTA BONTANG  Mengelola keragaman
Lingkungan Budaya
 Membangun Network Sosial
 Manajemen Konflik
 Kepekaan Gender
 Kepekaan Difabelitas
RELEVANSI/ KEBUTUHAN
Kompetensi Sosio Kultural

34. Rekomendasi
• Perlu dilakukan assesment lanjutan terhadap kompetensi jabatan pimpinan tinggi untuk
pengembangan kompetensi terkait
• Perlu disusun standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural
• Pengembangan kompetensi tidak hanya memperhatikan prioritas putra daerah tetapi juga
visi pengembangan daerah ke depannya/ konteks lokal kedaerahan,
• Melakukan regenerasi kepemimpinan yang dinamis, mapping talent pool, berdasarkan
kondisi sosio kultural / regional content secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan
• Membuat laboratorium inovasi di setiap daerah sebagai proyek perubahan secara
berkelanjutan
• Pelaporan kinerja pimti terkait pengembangan kompetensi dalam SIM ASN
• Program pengembangan kompetensi ASN dalam prioritas pembangunan daerah
• Strategi pengembangan kompetensi manajerial dapat melalui metode diklat, seminar,
kursus, magang
• Dikarenakan keterbatasan penelitian ini, ke depannya dapat dilakukan kajian sejenis dengan
lingkup penelitian yang lebih luas.

35. PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA
Sekian
Terima Kasih