Kajian ini membahas strategi penguatan daerah penyangga Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Kajian ini menganalisis kesiapan beberapa daerah sebagai penyangga meliputi dukungan fungsi IKN, capaian pembangunan, potensi daerah, dan sumber daya lokal. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan strategi penguatan daerah penyangga seperti peningkatan infrastruktur, investasi, SDM, dan kerja sama ant

1. KAJIAN TAHUN 2020 PUSLATBANG KDOD
KAJIAN PENGUATAN DAERAH PENYANGGA
DALAM MENDUKUNG IBU KOTA NEGARA

2. VISI PRESIDEN
“Terwujudnya
Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong”

3. Sumber: Buku Saku Pemindahan IKN (Bappenas, 2020)
Lokasi IKN, Antara Kab. Kukar
dan Kab. PPU
--(Kecamatan Sepaku, PPU)--

4. Indikator Ekonomi
Kab.
PPU
Kab.
Kukar
Kota
Balikpapan
Kota
Samarinda
Provinsi
Kaltim
Laju Pertumbuhan PDRB (%) 2019 2,49 3,77 4,78 4,97 4,77
Persentase Penduduk Miskin (%) 2018 7,4 7,41 2,64 4,59 6,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2019 4,05 5,98 9,52 5,87 6,09
IPM (2018) 71,13 73,15 79,81 79,93 75,83
Sumber: Buku Saku
Pemindahan IKN
(Bappenas, 2020)
Bagaimana Dampak Ekonomi Perpindahan IKN?
Mendorong Ekonomi Melalui
Jalur Investasi Infrastruktur
Mendorong Perdagangan
Antar Wilayah
Mendorong Output
Sektor Lainnya
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi &
Kesempatan Kerja
Sektor Konstruksi:
Memberikan Efek Pengganda
• Pertumbuhan ekonomi (PDB riil) Provinsi Kaltim sebesar 7,3%, pulau
kalimantan 4,7%, dan indonesia sebesar 0,6%.
• Setiap investasi infrastruktur sebesar 1 T akan menciptakan 14.0000
kesempatan kerja (pada pulau kalimantan 10,5% dan nasional 1%)
Sumber: BPS, 2019 dan 2020

5. Istilah-Istilah Daerah Penyangga
Buffering Zone; Neigbouring Cities; Edge Cities; Satellite Cities;
Hinterland
QIE ET AL, (2004);
BINGHAM &
DEBORAH (1995)
Daerah yang berada di sekitar daerah yang menjadi
pusat perkotaan
ADISASMITA
(2005)
Kota yang berada di sekitar kota terbesar yang menyangga
& mendukung pengembangan kota terbesar
MERRILEES,
MILLER, &
HERINGTON
(2013)
Kota yang bertindak sebagai feeder cities ke kota besar
utama
Definisi Daerah Penyangga
Saling melengkapi, memanfaatkan keunggulan lokal, dan
keuntungan interaksi/ transaksi

6. Catatan Positif:
Halik (2019); Menon & Snyder (2017), Merrilees, Miller, & Herington (2013); Rakubu,
(2013); Meijers & Burger (2017); Shaw (2015); Hoang dan Doan (2018); Al Karim, Utomo,
dan Fauziah (2019)
Penelitian Terkait IKN dan Wilayah Penyangga - Urgensi Kajian... (1)
• Menekan urbanisasi & memindahkan fungsi utama ibu kota
• Fenomena ekspansi populasi
• Perubahan pada basis industri
• Pengembangan properti
• Permintaan perumahan
• Peningkatan kesempatan kerja
• Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)
• Peningkatan ketersediaan layanan dasar serta layanan sosial
• Menstabilkan kondisi keamanan
Penguatan Wilayah
Penyangga kota
utama memberikan
atribut positif
diantaranya:

7. Catatan Negatif:
Lee & Ahn (2005); Aguilar, (2008); Mc Dougall dan Maharaj (2011); Lacabana & Cariola
(2003) ; Haseeb (2017); Chrysoulakis, de Castro & Moors, (2014); Merrilees, Miller, &
Herington, (2013); Suparlan (2006)
• Tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan
terbelakang;
• Kerusakan lingkungan yang nyata;
• Standar sumber daya manusia kota utama sangat tinggi,
• Kesenjangan pendapatan memberikan peluang terjadinya
konflik sosial semakin besar;
• Hanya sedikit penyangga yang berkelanjutan secara sosial;
• Semakin banyak kompetisi,
• Terjadi penyerapan dan penghisapan atas sumber-sumber
daya yang ada dalam wilayah penyangganya
Penelitian Terkait IKN dan Wilayah Penyangga - Urgensi Kajian... (2)
Catatan negatif kota
utama terhadap wilayah
penyangga-nya
diantaranya:

8. Penelitian Terkait IKN dan Wilayah Penyangga - Urgensi Kajian... (3)
Adanya perbedaan hasil
penelitian tersebut
menunjukkan bahwa masih
diperlukan kajian lanjutan
yang mendalam
Kajian Awal Aspek Sosial
Pemindahan IKN ke
Kalimantan Timur (Bappenas,
2019) menyimpulkan bahwa
masih diperlukan pendalaman
pada aspek pengembangan
potensi ekonomi lokal
Penelitian yang secara spesifik
membahas penguatan daerah
penyangga pada suatu IKN di
Indonesia relatif masih terbatas.
Oleh karena itu, penting untuk
dilakukan kajian yang
membahas strategi/ model
kebijakan penguatan
pembangunan daerah-daerah
penyangga IKN dengan
mengandalkan potensi dan
kapasitas yang dimiliki.

9. Analytical
Framework
1. Bagaimana kesiapan
daerah sebagai daerah
penyangga IKN?
2. Strategi/ kebijakan
seperti apa yang
diperlukan untuk
memperkuat fungsi
daerah penyangga IKN?
Research Questions

10. Lokus Kajian
1. Kota Balikpapan
2. Kota Samarinda
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Provinsi Kalimantan Timur
6. Kota Tangerang
7. Kota Depok
8. Kota Bogor
9. Kota Bekasi
10. Provinsi DKI Jakarta
In-depth Interview
Kelompok Pemerintah
1. Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah
2. Bappenas
3. DPR-RI
4. Perangkat Daerah Sektoral
5. Pimpinan/ Anggota DPRD
6. BPS Daerah
Kelompok Publik
1. Perguruan Tinggi
2. Media Massa
3. LSM/ NGO
4. KADIN/ Asosiasi Pengusaha
5. Perwakilan UMKM/
Ekonomi Kreatif
Key Informants
Metode
Penelitian... (2)

11. 01 02 03
Kedudukan
Tradisional
Aglomerasi
Perkotaan
Kota
metropolitan
IKN
Daerah penyangga dapat berperan dalam mendukung
ibu kota negara jika mampu menjalankan atau
menopang beberapa fungsi-fungsi ibukota negara
tersebut
KerangkaKonseptual:FungsiIKN

12. No Fungsi -Fungsi Ibu Kota Negara Sumber Referensi
1 Penyelenggaraan Pemerintahan &
Kenegaraan
(Hutasoit, 2018; Liano, 2018; Yahya, 2018; Otok, 2006)
2 Pusat finansial & pertumbuhan ekonomi (Bingham dan Deborah, 1995; Kuncoro, 2004; Adisasmita,
2005; Liano, 2018; Korenik, 2002; Parysek, 2005)
3 Pertahanan keamanan dan intelijen negara (Menon & Snyder, 2017; Subagyo & Madjid, 2019;
supriyanto, 2013; Korenik, 2002; Otok, 2006)
4 Pusat Permukiman (Chalana, 2015; Hutasoit, 2018)
5 Pusat Pelayanan-Dasar:
Pendidikan; Kesehatan; Transportasi
(Pelabuhan, Jalan, Bandara); Kebersihan;
Energi (listrik, air bersih); Komunikasi
(Leducq & Scarwell, 2018; Hoang & Doan, 2018; Pranadji,
2020; Sukwika & Noviana, 2020; Korenik, 2002)
6 Ketahanan Pangan (Qi, et al., 2004; Chalana, 2015; PP 17/ 2015; Sulaiman, et
al., 2018)
7 Pusat Rekreasi (Adisasmita, 2005; Pranadji, 2020; Korenik, 2002)
FUNGSI-FUNGSI IBU KOTA NEGARA...(1)

13. No Fungsi -Fungsi Ibu Kota Negara Sumber Referensi
8 Tempat bekerja (Bingham & Deborah, 1995; Merrilees, Miller, &
Herington, 2013; Panadji, 2006; Adisasmita, 2005)
9 Pusat kegiatan internasional (Kuncoro, 2004; Dijkink, 2000)
10 Investasi non-fisik (Takyi, 2016; Adisasmita, 2005; Korenik. 2002; Parysek,
2005)
11 Pusat Kegiatan Politik (legislatif, partai
politik, ormas, dll)
(Kaufmann, 2018; Mayer, Sager, & Warland, 2016;
Panadji, 2006)
12 Pusat kegiatan keagamaan (Segal, 2018; Korenik, 2002)
13 Pusat Konsumsi (Perdagangan-Perniagaan) (Makhrova, et al., 2013; Hoang dan Doan, 2018;
Korenik, 2002)
14 Simbol Bangsa (Perlman, 2011; Dijkink, 2000; Otok, 2006; Mayer,
Sager, & Warland, 2016)
15 Pusat Penanggulangan Bencana (Kurniadi, 2019; Otok, 2006)
FUNGSI-FUNGSI IBU KOTA NEGARA...(2)

14. KerangkaKonseptual:StrategiMemperkuatPenyangga IKN
McKinsey Matrix (Industry/ Market Attractiveness – Business Strength matrix)
dalam Mokaya, Wakhungu, Gikunda (2012)

15. Dari 15 Fungsi IKN yang dapat didukung
oleh daerah penyangga
Dukungan Fungsi IKN
Kesanggupan pengelolaan sumberdaya melalui
implementasi program-kegiatan yang memberikan
dampak positif bagi kinerja pembangunan daerah
Capaian Indikator Pembangunan
Proximity, Kelembagaan, sosial-politik, ketenagakerjaan,
dan potensi lainnya yang tersedia
Potensi & Daya Tarik lainnya
1
2
3
Analisis Kesiapan
Daerah
Penyangga IKN
Hasil & Pembahasan

16. No Fungsi -Fungsi Ibu Kota Negara
Kota
Balikpapan
Kota
Samarinda
Kab. PPU
Kab.
Kukar
1 Pusat pertumbuhan ekonomi √ √ √
2 Pertahanan Keamanan √ √
3 Permukiman √ √ √ √
4 Ketahanan Pangan √ √
5 Pusat Pelayanan-Dasar:
a. Pendidikan √ √ √
a. Transportasi √ √ √ √
a. Kesehatan √
a. Kebersihan √
a. Energi (air bersih) √ √
6 Pusat Rekreasi √ √ √ √
7 Tempat bekerja √
8 Pusat kegiatan internasional √
9 Pusat Perdagangan-Perniagaan √ √
(1)
Dukungan
Fungsi IKN

17. Komponen
Kota
Balikpapan
Kota
Samarinda
Kab. PPU Kab. Kukar Prov. Kaltim
Luas (Km2) 512,25 716,53 2.923,73 25.988,08 127.347
Jumlah Penduduk (jiwa) 655.178 872.768 160.912 786.122 3.721.389
Kemiskinan 15.780
(2,42%)
39.230
(4,59%)
11.520
(7,18%)
56.560
(7,41%)
219.920
(5,94%)
IPM 80,11 80,20 71,64 73,78 76,61
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,78 4,97 2,49 3,77 4,77
Per Kapita APBD (Rp) 3.720.781 3.226.284 9.873.405 6.495.119 2.834.861
PDRB per Kapita (Juta Rp) 156,28 78,57 56,47 207,02 174,65
APBD (Milyar Rp) 2.464,40 2.815,80 1.598,14 5.002,31 10.549,62
PAD (Milyar Rp) 710 462,39 136,96 377,03 5.452,96
Alokasi Belanja Langsung
(Milyar Rp)
1.548
(62,81%)
1.748
(62,08%)
956
(59,82%)
2.594
(51,86%)
4.143
(39,27%)
(2) Capaian Indikator Pembangunan

18. (3) Potensi & Daya Tarik Lainnya... (1)
No Wilayah
Jarak Tempuh
Transportasi Darat
1 Pusat Kota Samarinda – Kecamatan Sepaku 115 km
2 Pusat Kota Balikpapan – Kecamatan Sepaku 85,2 km
3 Pusat Kota PPU – Kecamatan Sepaku 72,5 km
4 Pusat Kota Kukar – Kecamatan Sepaku 138 km
- Kecamatan Samboja- Kecamatan Sepaku 56 km
- Kecamatan Loa Kulu- Kecamatan Sepaku 51,8 km
- Kecamatan Muara Jawa- Kecamatan Sepaku 83 km
- Kecamatan Loa Janan- Kecamatan Sepaku 89 km
Potensi fisik yang dapat dikelola dan dikembangkan → Ketersediaan lahan
(Permukiman, Pertanian, Kawasan Industri)

19. No
Daerah
Penyangga
Kelembagaan Sosial Politik Ketenagakerjaan
1 Kota
Balikpapan
- Jumlah ASN 4.746
didominasi pendidikan
S1 (50,19%)
- 1 dari 7 Kota ternyaman (Top Tier City) dan 0%
kawasan kumuh
- Masyarakatnya heterogen
- Tingkat kriminalitas dan konflik sosial cukup rendah
- Dominasi pencari kerja
SLTA
- UMK Tahun 2020
sebesar Rp 3.069.315
2 Kota
Samarinda
- Jumlah ASN 7.932
dengan dominasi
pendidikan ≥ S1 (57,8%)
- Masih terdapat permukiman kumuh 133,33 ha
- Pusat berbagai LSM dan ormas
- Masyarakatnya heterogen
- Tidak ada laporan terkait konflik sosial, namun
angka pencurian dan kebakaran masih cukup tinggi
- UMK Tahun 2020
sebesar Rp 3.112.156
- Dominasi pencari kerja
SMP
3 Kabupaten
PPU
- Jumlah ASN 3.612
dengan dominasi
pendidikan S1 (56,3%)
- Masyarakatnya heterogen
- Angka kriminalitas dua tahun terakhir cenderung
menurun
- Pada oktober 2019 terjadi konflik sosial
- UMK Tahun 2020
sebesar Rp 3.363.809
- Dominasi pencari kerja
SLTA
4 Kabupaten
Kukar
- Jumlah ASN mencapai
14.015 dengan
dominasi pendidikan S1
(42,48%)
- Masyarakatnya heterogen
- Angka kriminalitas sejak tahun 2016-2019
cenderung menurun
- Sejauh ini tidak ada catatan konflik sosial di Kukar
- UMK Tahun 2020
sebesar Rp 3.179.673
- Dominasi pencari kerja
SLTA
(3) Potensi & Daya Tarik Lainnya... (2)

20. Analisis Positioning Kesiapan Daerah Penyangga IKN

21. Ketersediaan air
bersih; Supply
kebutuhan pangan;
Kemacetan; Bencana
banjir dan tanah
longsor
Permukiman Kumuh;
Kemacetan; Bencana
banjir dan tanah
longsor
Administrasi
pemerintahan;
Kepemilikan lahan
yang tumpang tindih;
Aspek sosiologis
pemberdayaan
masyarakat
Keterbatasan akses
database kondisi
sosial; Kualitas &
kuantitas SDM
aparatur;
Pencemaran
lingkungan; Kesiapan
Kecamatan
berbatasan IKN
Permasalahan Umum Daerah Penyangga IKN
BPP SMD PPU Kukar

22. Dukungan Provinsi Kaltim Terhadap Daerah Penyangga IKN
Pembangunan Infrastruktur
• mendorong pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan industri pada Kawasan Industri
Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kawasan Industi Kariangau di Kota Balikpapan
Pembangunan Ekonomi
• Sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian
di Kalimantan Timur, dan hal ini yang dicoba terus didorong untuk menggantikan sektor utama sumber PDRB
Provinsi Kaltim, yaitu sektor pertambangan dan penggalian
Pembangunan SDM
• Pembangunan insfrastruktur sekolah, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, peningkatan
kualitas pendidikan formal dan non formal, serta peningkatan pendidikan vokasi
Pembangunan Pertanian
• Peningkatan ketahanan pangan; penganekaragaman konsumsi; peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman pangan, dll
Lingkungan
• Pengendalian peralihanm penggunaan tanah, dan perizinan pada kawasan calon IKN dan kawasan penyangga

23. No Lokus Fungsi Penyangga DKI yang dijalankan Kebijakan Mengurangi Problem DKI Jakarta
1 Kota
Tangerang
- Perumahan dan permukiman
- Kawasan perindustrian dan jasa
- Transportasi (Bandara, Trans Jabodetabek)
- Penanganan banjir
- Penataan perumahan dan permukiman kumuh
- Menggenjot geliat sektor industri
- Pengendalian pengangguran
- Mengurai masalah transportasi
2 Kota Bogor - Permukiman
- Perhubungan/ transportasi
- Pariwisata
- Antisipasi penanganan banjir
- Antisipasi kemacetan
- Ketersediaan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan (SPAM
Regional, IPAL terpadu, TPA Regional)
3 Kota Bekasi - Perumahan pegawai & hunian yang
terjangkau
- Pengelolaan sampah (TPST Bantargebang)
- Transportasi (Trans Jabodetabek)
- Penanganan banjir
- Pengendalian urbanisasi
- Pengurangan permasalahan lingkungan
- Pengendalian transportasi yang terintegrasi dengan ibukota
- Kolaborasi Jabodetabekjur
4 Kota Depok - Permukiman
- Pendidikan
- Pelayanan perdagangan dan jasa
- Pariwisata
- Transportasi
- Penanganan banjir melalui penetapan kawasan resapan air
- Pengendalian transportasi yang terintegrasi dengan ibukota
- Peningkatan kualitas permukiman
- Membangun pusat komersial baru
- Peningkatan kenyamanan kota
Lesson Learnt Penyangga DKI Jakarta (Existing)

24. Strategi Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara Baru
1
2
3
4
Strategi Umum

25. Pengembangan industri maritim, penambahan rumah
produksi, pengembangan perdagangan skala kecil, kemudahan
dokumen legalitas & ekspor, serta pengembangan industri
kreatif-aplikasi & games
Industri & Perdagangan
Sinergitas dengan Kemenhut-Provinsi-KWPLH terkait wisata hutan
lindung; peningkatan event wisata dan budaya; penguatan
branding; pembangunan univeristas seni dan budaya
Pariwisata & MICE
Penyusunan rencana transportasi terpadu dan sinergi, usulan
pembangunan fly Over, jalan tol layang, perpanjangan runway
bandara, pembangunan monorail & Trem, tol laut balikpapan
Perhubungan
1
2
3
Pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau beserta
fasilitas penunjangnya
Perumahan
4
Strategi Khusus
KOTA BALIKPAPAN
“Maximize
Investment”

26. Mempersiapkan sentra-sentra industri, kerjasama beberapa
daerah untuk ketersediaan bahan pokok, Penguatan pasar,
diversifikasi produk untuk ekspor, penguatan kolaborasi
antar dinas perdagangan-perindustrian-koperasi UMKM
Perdagangan
Pengembangan eco-wisata, penguatan whole of government,
kerjasama pengusaha untuk pengembangan dan promosi,
partisipasi publik dalam ecowisata, mendorong unit usaha
strategis eco-wisata
Pariwisata
1
2
Strategi Khusus
KOTA SAMARINDA
“Identify Growth
Area”

27. Pengembangan destinasi desa budaya, penguatan
pokdarwis mengelola lokasi wisata, implementasi
Rippkarkab, pengembangan empat kawasan wisata
andalan
Pariwisata
Bantuan bagi kelompok tani, perlindungan lahan pertanian,
pembangunan embung & irigasi, integrasi sapi dan kebun
sawit, pengembangan potensi perikanan-peternakan dan
produk turunannya
Pertanian
Pengembangan hunian swadaya dan modern pada empat
kecamatan terdekat IKN
Permukiman
1
2
3
Strategi Khusus
KAB. KUKAR
“Build On
Strength”

28. Pemasok kebutuhan pangan IKN, perlindungan & perluasan
lahan pertanian, pengembangan industri pengolahan
produk pertanian, pemberdayaan petani-nelayan,
penyediaan sarana dan pembiayaan petani
Pertanian
Persiapan tiga kecamatan sebagai pemenuhan kebutuhan
perumahan
Dormitory Town (Permukiman)
1
2
Strategi Khusus
KAB. PPU
“Specialize”

29. REKOMENDASI... (1)
Bagi pemerintah pusat (Bappenas/ Badan Otorita IKN)
(1)perlu menginventarisir usulan kebutuhan pembangunan daerah-daerah penyangga di sekitar IKN
yang berfungsi untuk menunjang IKN serta mensinkronkan kebutuhan daerah penyangga
tersebut dengan perencanaan pembangunan di setiap kementerian/ lembaga. Pengalokasian
Dana Alokasi khusus (DAK) untuk penguatan daerah penyangga juga dapat menjadi opsi.
(2)perlu memastikan keterhubungan akses (konektivitas) antar wilayah penyangga dapat tercipta
dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan ataupun penumpukan aktivitas pada daerah
tertentu (seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda).
(3)Selain itu, pengaturan pemanfaatan sumberdaya kebutuhan IKN juga perlu diatur, agar tidak
terjadi kompetisi dan perebutan sumberdaya dengan daerah-daerah sekitar IKN seperti
kebutuhan pangan, kebutuhan air, kebutuhan energi, kebutuhan lahan, kebutuhan SDM, dan
lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah kompetisi pertumbuhan ekonomi dan pangsa pasar
konsumsi.

30. REKOMENDASI... (2)
Bagi Pemerintah Provinsi Kaltim
(1)meningkatkan intensitas koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar IKN. Koordinasi
sinkronisasi, dan harmonisasi yang dimulai dari awal perencanaan terkait peta potensi masing –
masing daerah akan memperkuat keberadaan semua daerah penyangga ke depannya.
(2)perlu banyak berperan sebagai koordinator wilayah untuk mensinergikan kebijakan lintas wilayah
daerah penyangga IKN serta penghubung pemenuhan kebutuhan dimensi pembangunan
daerah-daerah penyangga IKN ke pemerintah pusat. Terkait koordinator wilayah ini, pemerintah
provinsi juga dapat menginisiasi pembentukan kelembagaan khusus yang bertugas mengatur
kerjasama pengembangan antar wilayah penyangga.
(3)mendukung pemanfaatan SDM lokal ataupun pengusaha lokal di masing-masing daerah
penyangga untuk juga terlibat, berkontribusi, dan berperan di IKN. Namun untuk mencapai hal
tersebut, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/ kota perlu fokus untuk
menyiapkan SDM yg dibutuhkan, antara lain dengan memperbanyak kelas-kelas pendidikan
vokasi sesuai flagship daerah penyangga serta mengoptimalkan PTN yang tersedia sesuai
kewenangan pemerintah provinsi

31. REKOMENDASI .. (3)
Bagi Pemerintah Daerah Penyangga IKN
(1) Perencanaan dan persiapan-persiapan perlu dilakukan pemerintah daerah sejak awal, baik yang
bersifat fisik maupun non-fisik (seperti kompetensi SDM dan birokrasi).
(2) perlu memasukkan strategi penguatan yang telah diurai sebelumnya dalam perencanaan
pembangunan daerah, serta diharapkan dapat dijalankan.
(3) dapat menginisiasi pembentukan kelompok kerja (pokja) atau forum khusus lintas elemen yang dapat
difungsikan untuk menampung aspirasi, membahas persoalan kesiapan daerah, hingga sosialisasi
terhadap kebijakan penguatan daerah penyangga.
(4) terbuka untuk menjalin kerjasama dengan daerah penyangga IKN lainnya. Tidak hanya untuk
menutup kekurangan yang dimiliki, tetapi juga mendorong integrasi kelebihan masing-masing daerah
dalam format integrasi program-kegiatan (pariwisata, transportasi, permukiman)
(5) perlu didorong untuk menekankan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan komoditas unggulan
beserta turunannya yang dikelola dalam industri hilirisasi. Selain itu, pemerintah daerah perlu
melindungi kawasan-kawasan yang menjadi pusat produksi sektor-sektor unggulan tersebut.
(6) juga diharapkan tidak sekedar mengejar percepatan pertumbuhan daerah, tetapi juga tetap
memperhatikan kenyamanan dan kondusivitas daerahnya, serta aspek daya dukung dan dampak
lingkungan yang akan tercipta sebagai konsekuensi kehadiran IKN

32. PUSLATBANGKDODLAN
Terima Kasih