Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan tentang pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana desa, termasuk jenis-jenis pajak yang terkait, contoh perhitungan pajak, dan ketentuan khususnya.

1. DIREKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK
ATAS
PENGGUNAAN DANA DESA
AULA KPP PRATAMA KEBUMEN
KEBUMEN
SOSIALISASISOSIALISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK
PENGGUNAAN DANA DESA
AULA KPP PRATAMA KEBUMEN
KEBUMEN, 2 MEI 2018
SOSIALISASISOSIALISASI

2. Direktorat Jenderal Pajak
Latar Belakang
• UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
“Desa memperoleh Dana yang bersumber
untuk mendanai penyelenggaraan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
masyarakat”
• Permendagri No.113 Tahun 2014, Pasal 31
“Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut
lainnya, wajib menyetorkan seluruh
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai
Latar Belakang
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
2
bersumber dari APBN, yang dapat digunakan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
Tahun 2014, Pasal 31
Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak
seluruh penerimaan potongan pajak yang
sesuai dengan ketentuan..”

3. Direktorat Jenderal Pajak
Dasar Perpajakan
• Defenisi Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada
berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Objek Pajak
Penghasilan
Pertambahan
Nilai
Jenis Pajak yang dikenakan atas penggunaan
dana desa
Dasar Perpajakan
3
kepada negara yang bersifat memaksa
dipergunakan untuk keperluan negara bagi
rakyat
Objek Pajak
Bumi (Tanah)
dan Bangunan
Kendaraan
Bermotor

4. Direktorat Jenderal Pajak
Dasar Perpajakan
• Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :
Wajib Pajak
Orang Pribadi /
Badan usaha yang
memperoleh Penghasilan
Dasar Perpajakan
4
Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :
Wajib Pungut
/ Bendaharawan Pemerintah
Pusat Daerah yang
mengelola dana dari APBN
dan APBD
Termasuk diantaranya
BENDAHARA DESA

5. Direktorat Jenderal Pajak
Dasar Perpajakan
• Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :
(Surat Setoran Pajak)
SSP
(Surat Setoran Pajak)
Sarana Penyetoran Pajak
Dasar Perpajakan
5
Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :
(Surat Pemberitahuan)
SPT
(Surat Pemberitahuan)
Sarana Pelaporan Pajak

6. Direktorat Jenderal Pajak
1 Set terdiri 4 Lembar :
Lembar ke-1 Untuk
Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk
KPPN
Lembar ke-3 untuk
dilaporkan Wajib Pajak
ke KPP
Lembar ke-4 untuk Bank
atau Kantor Pos

7. Direktorat Jenderal Pajak
Dasar Perpajakan
• Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :
Identitas Administrasi
N P W P
N O M O R P O K O K W A J I B P A J A K
Dasar Perpajakan
7
Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :
Administrasi Pajak
N P W P
N O M O R P O K O K W A J I B P A J A K

8. Direktorat Jenderal Pajak
Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 4 ayat (2)
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
8

9. Direktorat Jenderal Pajak
Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
1. PPh Pasal 21
Pajak yang dipotong atas
upah, honorarium, dan pembayaran lain yang
diterima oleh Orang Pribadi
Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji,
upah, honorarium, dan pembayaran lain yang
Orang Pribadi
9

10. Direktorat Jenderal Pajak
Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
2. PPh Pasal 22
Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas
pembayaran atas pembelian barang
pembelian diatas Rp. 2.000.000
pecah
Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas
pembelian barang dengan nilai
diatas Rp. 2.000.000,- tidak terpecah-
10
*)Pembayaran Tidak Termasuk PPN

11. Direktorat Jenderal Pajak
Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
3. PPh Pasal 23
Pajak yang dipotong dari
rekanan atas sewa (tidak termasuk
bangunan), serta imbalan
jasa konsultan dan jasa lain
Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
dari penghasilan yang diterima
termasuk sewa tanah dan atau
imbalan jasa manajemen, jasa teknik,
lain
11
*)Pembayaran Tidak Termasuk PPN

12. Direktorat Jenderal Pajak
Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
4. PPh Pasal 4 ayat 2
Pajak yang dipotong atas pembayaran
Kode Isian pada SSP :
411128 – 402 Pengalihan Hak
411128 – 403 Sewa Tanah dan/atau Bangunan
411128 – 409 Jasa Konstruksi
1. Pengalihan hak atas tanah
2. Persewaan tanah dan atau
3. Jasa Konstruksi
Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
pembayaran :
12
Hak 5%
Tanah dan/atau Bangunan 10%
Jasa Konstruksi 2%
tanah dan atau bangunan
atau bangunan
Tarif

13. Direktorat Jenderal Pajak
Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemungutan atas pembelian Barang
jumlahnya diatas Rp. 1.000
pembayaran yang terpecah-pecah
Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Barang/ Jasa Kena Pajak yang
000.000,- tidak merupakan
pecah.
13

14. Direktorat Jenderal Pajak
Review...
1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 4 ayat (2)
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2%
1,5%
> Rp 1.000.000
Review...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
14
10%
> Rp 2.000.000
> Rp 1.000.000
Sewa Tanah/ Bangunan 10%
Jasa Konstruksi 2%

15. Direktorat Jenderal Pajak
Karena sudah
melebihi Rp
1juta
• Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai
Rp 3.500.000,- (belum termasuk PPN)
Contoh Terkait Belanja Barang....(1)
PPN
10%
PPh Pasal 22
1,5%
Rp 350.000
Rp 52.000
Karena sudah
melebihi Rp
2juta
Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai
(belum termasuk PPN)
15
Contoh Terkait Belanja Barang....(1)
PPh Pasal 22
1,5%
Rp 52.000

16. Direktorat Jenderal Pajak
Karena sudah
melebihi Rp
1juta
• Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai
Rp 3.500.000,- (sudah termasuk PPN)
PPN
10%
PPh Pasal 22
1,5%
Rp 318.182
Rp 47.727
Contoh Terkait Belanja Barang....(2)
Karena sudah
melebihi Rp
2juta
Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai
(sudah termasuk PPN)
16
PPh Pasal 22
1,5%
Rp 47.727
Contoh Terkait Belanja Barang....(2)

17. Direktorat Jenderal Pajak
Ketentuan Khusus
• Pembelian yang tidak dipotong
Pembayaran untuk pembelian bahan
pelumas, benda-benda pos, pemakaian
(Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK-224/PMK.011/2012
• Pembelian yang tidak dipungut
1. Pembelian barang tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN,
Misal:
a. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi
Nasional (PIN),
b. Buku Pelajaran/ Agama Kurikulum, Kitab Suci,
c. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk
pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan/atau benih
dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
penangkaran, atau perikanan,
d. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum,
e. dll, diatur dlm KMK-563/KMK.03/2003,
17
Ketentuan Khusus
17
tidak dipotong PPh Pasal 22 :
bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
pemakaian air dan listrik.
224/PMK.011/2012 stdd PMK-175/PMK.011/2013)
tidak dipungut PPN :
Pembelian barang tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN,
Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi
Buku Pelajaran/ Agama Kurikulum, Kitab Suci,
makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk
pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan/atau benih
dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
penangkaran, atau perikanan,
air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum,
, PP 38 Tahun 2003 dan PP 31 Tahun 2007

18. Direktorat Jenderal Pajak
Ketentuan Khusus
Apabila rekanan toko/ pengusaha/ penyedia jasa
tidak mempunyai NPWP, maka
tinggi dari tarif PPh 22 dan PPh 23
Jenis Pajak
Tarif
(Punya NPWP)
PPh Pasal 22 1,5%
PPh Pasal 23 2%
18
Ketentuan Khusus
Apabila rekanan toko/ pengusaha/ penyedia jasa
, maka dipotong 100% lebih
tinggi dari tarif PPh 22 dan PPh 23 seharusnya.
Tarif
(Punya NPWP)
Tarif
(Tidak Punya NPWP)
1,5% 3%
2% 4%

19. Direktorat Jenderal Pajak
Belanja Barang/Jasa
Material
Belanja Barang/Jasa
Material
Contoh-Contoh
Upah Tukang
Jasa Catering/ Makan
Minum
Jasa Catering/ Makan
Minum
Jasa Konstruksi
Jasa sehubungan dengan
penggunaan harta
(Misal Sewa Truk/ Mesin)
19
Contoh Transaksi/ Belanja
PPh 23
PPN
PPh 22
PPN
PPh 22
PPN
PPh 21
PPh 23
1. PPh Final Pasal 4(2)
2. PPN

20. Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR PTKP BARU : 122/PMK.010/2015
Status Kode
Tidak Kawin / Bujangan TK/0
Kawin 0 Tanggungan K/0
Kawin 1 Tanggungan K/1
Kawin 2 Tanggungan K/2
Kawin 3 Tanggungan K/3
20
DAFTAR PTKP BARU : 122/PMK.010/2015
20
Sebulan Setahun
4.500.000 54.000.000
4.875.000 58.500.000
5.250.000 63.000.000
5.625.000 67.500.000
6.000.000 72.000.000

21. Direktorat Jenderal Pajak
PPh Pasal 21
Jenis Pembayaran
PEMBAYARAN HONOR PANITIA/PEJABAT
PENGADAAN, BENDAHARA, DAN STAF
PROYEK (PNS)
PEMBAYARAN HONOR ANGGOTA DALAM
KEPANITIAAN (NON PNS)
UPAH TENAGA KERJA LEPAS YANG
MENERIMA UPAH HARIAN, UPAH
MINGGUAN, UPAH SATUAN ATAU UPAH
BORONGAN
UPAH TENAGA AHLI (NON- PNS)
21
Tarif PPh Pasal 21
1. Gol. IV, 15%,
2. Gol. III, 5%,
3. Gol. II dan I, 0%
5% x Honor yang dibayar
(untuk honor sebesar 50 Juta ke bawah)
Tidak dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21
Sepanjang Upah Diterima Tidak Melebihi
Rp.450,000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) Sehari dan Penghasilan Kumulatif
Yang Diterimanya dalam 1 (Satu) Bulan
Kalender Tidak Melebihi Rp.4.500.000
(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5% x 50% x Jumlah Upah yg Dibayar

22. Direktorat Jenderal Pajak
CONTOH
PENGHITUNGAN PAJAK
22
CONTOH
PENGHITUNGAN PAJAK

23. Direktorat Jenderal Pajak
1. Pembayaran Honorarium
• Desa Sitardas membentuk suatu
dari beberapa PNS. Bendahara
honorarium tim pada tanggal
sebagai berikut:
• Bagaimanakah pemotongan pajak
diterima oleh tim tersebut?
Nama
Harianto IV/a
Jhoni III/b
Jamal II/b
23
onorarium
suatu tim yang anggotanya terdiri
Bendahara Desa Sitardas membayar
25 Mei 2015 dengan rincian
pajak atas honorarium yang
Gol Honorarium
1.200.000
1.000.000
900.000

24. Direktorat Jenderal Pajak
Kewajiban bendahara atas pembayaran
• Memotong PPh 21 Final atas pembayaran
• Membuat bukti potong PPh 21 final atas
• Menyetor PPh 21 Final paling lama tanggal
• Melaporkan SPT Masa PPh 21 ke KPP
20 Juni 2015
Nama Gol Honorarium
Harianto IV/a 1.200.000
Jhoni III/b 1.000.000
Jamal II/b 900.000
Jumlah 3.100.000
1. Pembayaran Honorarium
24
pembayaran tersebut :
pembayaran honor
atas pembayaran honor
tanggal 10 Juni 2015 ke Bank
KPP Pratama Sibolga paling lama tanggal
Honorarium Tarif PPh Terutang
1.200.000 15% 180.000
1.000.000 5% 50.000
900.000 0% 0
3.100.000 230.000
onorarium

25. Direktorat Jenderal Pajak
2. Pembayaran Upah
Ucok (status belum menikah) pada
selama 11 hari pada Desa Sitardas
desa dengan menerima upah Rp.300.000
Maka penghitungan PPh 21 nya
 Penghasilan perhari Rp.300.000
 Batas penghasilan atas upah
adalah Rp.450.000
 Sehingga tidak terutang PPh
25
Upah Tukang
pada bulan Mei 2018 bekerja
Sitardas yaitu pembangunan jalan
Rp.300.000 perhari.
adalah sbb:
Rp.300.000
upah yang tidak dikenakan PPh 21
PPh 21

26. Direktorat Jenderal Pajak
2. Pembayaran Upah
Pada hari ke-16 bulan Mei 2018 (bulan yang
penghasilan melebihi 4.500.000 yaitu 300.000
 Maka PPh 21 atas penghasilan Ucok dihitung
 Penghasilan 16 hari
 PTKP 16 hari, 16 x (54.000.000/360)
 Penghasilan harian terutang PPh 21
 PPh 21 yang harus dipotong
pada hari ke-16 (5% x 2.400.000)
Apabila Ucok juga menerima penghasilan yang
terutang adalah sbb:
 17 x 300.000
 PTKP 17 hari , 17 x(36.000.000/360)
 Penghasilan harian terutang PPh 21
 PPh 21 (5% x 2.550.000)
 PPh 21 yang sudah dipotong pada hari ke
 PPh 21 yang harus dipotong pada hari ke-
 Apabila Ucok tidak memiliki NPWP, maka
tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan
26
Upah Tukang... (lanjutan)
yang sama) Ucok telah menerima
300.000 x 16 = 4.800.000
dihitung sebagai berikut:
: 4.800.000
: 2.400.000
: 2.400.000
: 120.000
yang sama pada hari ke-17, maka PPh 21
: 5.100.000
: 2.550.000
: 2.550.000
: 127.500
ke-16 : 120.000 (-)
-17 : 7.500
akan dipotong Bendahara 20% lebih
dikenakan tarif 6%

27. Direktorat Jenderal Pajak
4. Pembayaran atas
 Bapak Rudi selaku bendahara
jasa penebangan hutan kepada
NPWP dengan nilai penyerahan
 Atas transaksi tersebut bendahara
sebesar 4% (bukan 2%), karena
dengan perhitungan sbb:
 PPh 23 (4% x 10.000.000) = Rp.
 Wajib Pungut PPN (karena > Rp
PPN = 10% x Rp 10.000.000 = Rp
27
atas Jasa
bendahara Desa Sitardas menggunakan
kepada rekanan yang tidak memiliki
penyerahan Rp. 10.000.000,-
bendahara wajib memotong PPh 23
karena rekanan tidak memiliki NPWP
.400.000
Rp 1juta)
Rp 1.000.000

28. Direktorat Jenderal Pajak
5. Pembayaran atas Pelaksanaan
(Pembangunan Fisik)
 Desa Sitardas melakukan tender pekerjaan
kualitas jalan) yang dilakukan oleh
126.000). Kontraktor tsb memiliki kualifikasi
pekerjaan sebesar Rp.200.000.000 dan
 Maka pajak yang harus dipotong oleh
pekerjaan fisik tersebut adalah:
Nilai kontrak
PPN
Total tagihan dari rekanan (CV. Andalan
 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong: 2% x 200.000.000
 Total PPh dan PPN = Rp 20.000.000 + Rp 4.000.000 = Rp 24.000.000
 Dibayar kepada rekanan CV. Andalan
(220 juta – 24 juta) = Rp 196.000.000
28
elaksanaan Konstruksi
pekerjaan konstruksi fisik (peningkatan
oleh CV. Andalan (NPWP 02.554.013.3-
kualifikasi grade kecil dengan nilai paket
dan PPN sebesar Rp.20.000.000.
oleh Bendahara Desa atas paket
: Rp.200.000.000
: Rp. 20.000.000 +
CV. Andalan) : Rp.220.000.000
: 2% x 200.000.000 = 4.000.000
Rp 20.000.000 + Rp 4.000.000 = Rp 24.000.000
=

29. Direktorat Jenderal Pajak
PERHATIAN !!!
Untuk memudahkan pengadministrasian
pelaporan pajak, dianjurkan kepada
sama/berbelanja HANYA dengan
NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai
Mintalah Faktur Pajak dari rekanan
PKP, setiap melakukan transaksi
dibuat/diterbitkan oleh rekanan
Setiap rekanan yang telah memiliki
menerbitkan Faktur Pajak . PASTIKAN
dikukuhkan sebagai PKP.
PERHATIAN !!!
pengadministrasian baik itu penyetoran dan
kepada bendaharawan untuk bekerja
dengan rekanan yang telah memiliki
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
rekanan yang telah dikukuhkan sebagai
transaksi pembelian barang. Faktur Pajak
rekanan bukan oleh bendaharawan.
memiliki NPWP BELUM TENTU berhak
PASTIKAN rekanan tersebut telah

30. Direktorat Jenderal Pajak
Batas Waktu Setor Pajak
Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran
PPh Pasal 21 Tgl. 10 bulan
PPh Pasal 22 Pada hari yang sama saat
penyerahan barang
PPh Pasal 23 Tgl. 10 bulan berikut
PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan
Pajak Pertambahan Nilai Tgl 7 bulan berikutnya
Batas Waktu Setor Pajak
30
Batas Waktu Pembayaran
Batas Waktu
Pelaporan
Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikut
Pada hari yang sama saat
penyerahan barang
Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikut
Tgl 7 bulan berikutnya Tgl. 14 bulan berikut

31. Direktorat Jenderal Pajak
Cara Penulisan/ Pengisian di SSP
Jenis Pajak
Identitas NPWP dan
Nama Wajib Pajak
PPh Pasal 21 Bendahara
PPh Pasal 22 Rekanan
PPh Pasal 23 Bendahara
PPh Pasal 4 ayat (2) Bendahara
Pajak Pertambahan Nilai Rekanan
Cara Penulisan/ Pengisian di SSP
31
Identitas NPWP dan
Nama Wajib Pajak
Kode
Yang
Menandatangani
Bendahara
411121 - 100
411121 – 402
Bendahara
Rekanan 411122 – 900 Bendahara
Bendahara
411124 - 100
411124 – 104
Bendahara
Bendahara
411128 – 402
411128 - 403
411128 – 409
Bendahara
Rekanan 411211 - 900 Bendahara

32. Direktorat Jenderal Pajak
BEA METERAI
• Ketentuan Penggunaan Meterai Tempel :
Surat yang memuat Jumlah
Uang *)
Rp 250.000 s.d. Rp 1.000.000
Diatas Rp 1.000.000
Dokumen Perjanjian/ Kontrak
*) yang menyebutkan penerimaan uang
BEA METERAI
Ketentuan Penggunaan Meterai Tempel :
Meterai yang digunakan
Meterai Rp 3.000
Meterai Rp 6.000
Meterai Rp 6.000
*) yang menyebutkan penerimaan uang

33. Direktorat Jenderal Pajak
Kontak Petugas Konsultasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
JL. Arungbinang No. 10
Telp Kantor :
Kontak Petugas Konsultasi
33
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen
No. 10 Kebumen 54311
Telp Kantor : 0287 381 847

34. Direktorat Jenderal Pajak
Terima KasihTerima Kasih
34