Dokumen tersebut merupakan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seboro tentang tata tertib BPD. Keputusan ini mengatur tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban BPD serta mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD.

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)
DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Jln. Sadang KM.3 Desa Seboro Kec. Sadang Kab. Kebumen
SADANGT 54353
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/01/KEP-BPD/2013
TENTANG
TATA TERTIB BPD
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2007, tentang
Sumber Pendapatan Desa; disebutkan bahwa Kepala Desa
bersama BPD menetapkan APB Desa dengan Peraturan Desa;
b. bahwa Peraturan Desa sebagaimana tersebut huruf a ,
ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat
persetujuan BPD dan evaluasi dari Bupati ;
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas Badan
Permusyawaratan Desa perlu Menetapakan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib BPD ;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 No 53 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4437 ) ;

2. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4857 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan ( Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4 );
MEMUTUSKAN :
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
11. Peraturan Daerah adalah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
13. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua
BPD.
14. Pimpinan Rapat adalah seorang unsur Pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa sebagai alat kelengkapan BPD yang sedang memimpin rapat.

4. BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBANBADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Pertama Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 2
1. Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi
berdasarkan Pancasila.
2. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi Mitra
Pemerintah Desa.
Pasal 3
1. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Pimpinan dan alat kelengkapan
Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Pasal 4
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
1. Melakukan proses pemilihan Kepala Desa
2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
3. Bersama dengan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa.
4. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
5. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
a. Pelaksanaan Peraturan Desa
b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
d. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
e. Program pengembangan wilayah desa untuk industri, jasa, dll yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak lain.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap
rencana perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kepentingan Desa.
7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
8. Memimpin Musyawarah Desa.

5. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 5
1. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4
Keputusan ini, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak-hak sebagai
berikut :
a) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
b) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
c) Mengadakan penyelidikan.
d) Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.
e) Mengajukan pernyataan pendapat.
f) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
g) Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
h) Menetapkan Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini,
dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas wewenang serta
tanggungjawab antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
Pasal 6
Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Keputusan ini, Badan
Permusyawaratan Desa Mempunyai hak :
a. Mengajukan pertanyaan.
b. Keuangan/Administrasi.yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
Paragraf 1
Hak Meminta Pertanggung Jawaban Kepala Desa
Pasal 7
1. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir
tahun anggaran, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( duapertiga ) dari
jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pembahasan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan
Desa melalui beberapa tahap, yaitu :

6. a. Tahap Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban Kepala Desa.
b. Tahap kedua adalah pandangan umum anggota Badan Permusyawaratan
Desa,
c. Tahap Ketiga adalah Jawaban Kepala Desa.
d. Tahap keempat adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Badan
Permusyawaratan Desa menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala
Desa.
3. Pertangungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dinilai oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diambil keputusan untuk dapat
diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari
jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
4. Pertanggungjawaban Kepala Desa dapat ditolak oleh sekurang-kurangnya 50 %
ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
hadir dengan dasar-dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 8
1. Dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud pasal 7
ayat (3) Keputusan ini Kepala Desa segera melengkapi dan atau
menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada Badan
Permusyawaratan Desa.
2. Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini ditolak untuk kedua kalinya, maka kasusnya harus dibahas melalui dengar
pendapat untuk meminta penilaian publik dari para ahli yang berkompeten
bersama Badan Permusyawaratan Desa menilai kasus yang dirujuk oleh Badan
Permusyawaratan Desa sebagai alasan penolakannya.
3. Jika hasil penilaian publik dimaksud ayat (2) pasal ini menyimpulkan bahwa
Kepala Desa benar-benar melakukan kesalahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan ini.
Pasal 9
1. Sekurang-kurang 2/3 (duapertiga) dari anggota Badan Permusyawaratan Desa
berhak untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
2. Permintaanpertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalah terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa

7. dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal
ini mengikuti pasal 7 dan pasal 8 Keputusan ini.
Pasal 10
Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan
Peraturan Daerah.
Paragraf 2
Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa
Pasal 11
1. Sekurang-kurangnya 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengajukan usulanl kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk meminta
keterangan Pemerintah Desa dan masyarakat lainnya tentang suatu
kebijaksanaan Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa dan warga masyarakat lainnya sesuai ayat (1) diatas; wajib
memberikan keterangan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Apabila Pemerintah Desa dan warga masyarakat lainnya sesuai ayat (1) dan
ayat (2) diatas, menolak memberikan keterangan kepada Badan
Permusyawaratan Desa ditindak lanjuti dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa disusun secara singkat, jelas dan
ditanda tangani oleh para pengusul.
5. Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
6. Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa.
7. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para
pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul
permintaan keterangan tersebut.
8. Pembicaraanmengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada :
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan pandangan.
b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan tersebut.

8. 9. Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa dapat
disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau Rapat
Paripurna lain.
10. Selama usul permintaan keterangan Badan Permusyawaratan Desa belum
memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau
menarik kembali.
11. Apabila usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa disetujui
sebagai permintaan keterangan Badan Permusyawaratan Desa maka
permintaan tersebut dikirim kepada Pemerintah Desa untuk memberikan
keterangan.
12. Dalam memberikan keterangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
ayat (9) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan
kepada pengusul maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya
untuk memberikan pandangan.
13. Atas pandangan para pengusul dan para anggota Badan Permusyawaratan
Desa Pemerintah Desa memberikan jawaban.
14. Badan Permusyawaratan Desa dapat menyatakan pandapatnya terhadap
jawaban tersebut.
15. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini dapat diajukan
usul pernyataan yang diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1)
keputusan ini.
16. Jika setelah jawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (10)
pasal ini, tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka
pembicaraan mengenai keterangan pemerintah Desa seperti pada ayat (11)
dinyatakan selesai oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Paragraf 3
Hak Penyelidikan
Pasal 12
1. Selain pasal 11 diatas, anggota BPD berhak memintaPejabat Pemerintah Desa
atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan kepada BPD tentang
sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan desanya.
2. Apabilapihak-pihak sebagaimana disebutkan ayat (1) diatas menolak
memberikan keterangan kepada BPD, ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undang yang berlaku.

9. Pasal 13
Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa
Pasal 14
1. Setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usul
perubahan atas rancangan Peraturan Desa
2. Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
disampaikan dalam Pemandangan Umum para anggota pada pembicaraan
tahap II
3. Usul perubahan sebagaimana ayat (1) pasal ini disampaikan oleh anggota dalam
pembicaraan tahap II untuk dibahas dan diambil keputusan.
Paragraf 5
Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat
Pasal 15
1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengajukan pernyataan pendapat.
2. Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.
3. Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
4. Usul pernyataanpendapat tersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa.
5. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul
diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan
pendapat tersebut.
6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada :
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan pandangan.
b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat.

10. c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan
Perwakilan Rakyat dan pendapat Kepala Desa.
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang
menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi
pernyataan pendapat Badan Permusyawaratan Desa.
Paragraf 6
Hak Prakarsa Mengenai Rancangan Peraturan Desa
Pasal 16
1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan urusan Desa.
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Rancangan Peraturan
Desa disertai penjelasan secara tertulis.
3. Usulsebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan nomor pokok oleh
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
4. Usul prakarsatersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa.
5. Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan
penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada :
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan pandangan.
b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat.
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan
Perwakilan Rakyat dan pendapat Kepala Desa.
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang
menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi
pernyataan pendapat Badan Permusyawaratan Desa.
8. TataCara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas Prakarsa Badan
Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan
Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Kepala Desa.
9. Selama prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Badan Permusyawaratan
Desa para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

11. Paragraf 7
Hak Keuangan
Pasal 20
1. Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD karena jabatannya sesuai kedudukan BPD
berhak memperoleh kedudukan Keuangan;
2. Kedudukan Keuangan sesuai ayat (1) diatas, adalah hak yang diberikan kepada
Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD yang meliputi :
a. Uang Sidang
b. Penunjang kegiatan BPD
c. Paket
d. Perjalanan Dinas
e. Dan lain-lain kebutuhan
3. KedudukanKeuangan sesuai ayat (2) diatas, diatur dengan Peraturan
perundang - undangan
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 21
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan hak-haknya, Badan Permusyawaratan
Desa berkewajiban :
a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
b. Mengamalkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
c. Membina Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa berdasarkan demokrasi ekonomi
e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan
masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
BAB III
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 22
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya dan telah dilantik oleh Bupati, berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
Pasal 23
1. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah lima tahun dan
berhenti bersama- sama setelah masa keanggotaan berakhir.

12. 2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu
berakhir bersama – sama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
Pasal 24
1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti sebagai anggota karena :
a. Meninggal Dunia
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa
c. Bertempat tinggal di luar Wilayah Kabupaten Kebumen secara tidak
terputus-putus minimal selama 6 Bulan.
d. Tidak memenuhi lagi syarat- syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antar waktu sebagaimana
yang dimaksud ayat (1) pasal ini tempatnya diisi oleh Calon yang Jumlah
suaranya terbanyak setelah calon tetap.
BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu alat kelengkapan
Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan satu kesatuan yang bersifat
kolektif.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari satu orang Ketua dan
sebanyak – banyaknya 2 orang wakil Ketua.
3. Masajabatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan masa
keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
4. PimpinanBadan Permusyawaratan Desa dipilih oleh dan dari anggota Badan
Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Bagian Pertama
Tugas Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 32
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan wakil
ketua serta mengumumkan kepada rapat paripurna.

13. b. Menyusun agenda rapat-rapat Badan Permusyawaratan Desa serta
pelaksanaannya.
c. Memimpin rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan menjaga agar Peraturan
Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama
d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya
e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Menyampaikan keputusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan
g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa
h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa
i. Membahas dan menyelesaikan kesejahteraan anggota
Pasal 33
1. Ketua dan wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari Badan
Permusyawaratan Desa.
2. Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin Badan Permusyawaratan
Desa
3. Apabila Ketua berhalangan maka tugas kewajibannya dilaksanakan oleh wakil
Ketua yang ditunjuk oleh Ketua
4. ApabilaKetua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, meletakan jabatan atau
meninggal dunia maka rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh
anggota yang tertua usianya dengan dibantu anggota yang termuda usianya.
Bagian Kedua
Pimpinan Sementara Musyawarah
Pasal 34
1. Selama pimpinan Badan Permusyawaratan Desa belum ditetapkan,
Musyawarah untuk sementara dipimpin oleh anggota yang tertua usianya
dengan dibantu anggota yang termuda usianya. Yang disebut Pimpinan
Sementara Musyawarah.
2. Dalam hal anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana
yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah
anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.
Bagian KetigaTata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 35

14. Untuk dapat menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa maka calon
pimpinan harus mempunyai kemampuan atau kualitas kepemimpinan sesuai
dengan tugas yang akan diemban.
Pasal 36
1. Pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dalam Rapat
Paripurna Khusus yang dihadiri oleh minimal 2/3 (duapertiga) dari jumlah
anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Apabila jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa belum mencapai
Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pimpinan Rapat dapat
menunda rapat paling lama 1 (satu) jam
3. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini belum juga
tercapai, maka rapat diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya
pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tetap dilaksanakan.
Pasal 37
Calon Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh masing-masing
anggota sebanyak 2 orang.
Pasal 38
1. CalonPimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pasal 35
Keputusan ini, disampaikan kepada Pimpinan Sementara Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
2. Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan
dengan keputusan Pimpinan Sementara Musyawarah Badan Permusyawaratan
Desa setelah dibahas dengan anggota.
Pasal 39
1. PemilihanPimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara
langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai
Ketua Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan calon lainnya ditetapkan
sebagai wakil-wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan urutan
perolehan suara.
Bagian keempat Pengresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

15. Pasal 40
Sebelum memangku jabatan, Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diambil
sumpah/janji menurut agama/Kepercayaan masing-masing
Pasal 41
Setelah Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dan mengucap
Sumpah/Janji dan mengucap sumpah/janjinya maka pimpinan sementara
musyawarah Badan Permusyawaratan Desa menyerahkan pimpinan kepada
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terpilih.
Bagian kelima Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 42
Apabila terjadi lowongan jabatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Badan
Permusyawaratan Desa maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh dan
dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tata cara pemilihannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 s/d pasal 37 Keputusan ini.
BAB V
PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD.
Bagian Kesatu Jenis Rapat
Pasal 43
Jenis Rapat BPD terdiri dari :
a. Rapat Paripurna
b. Rapat Paripurna Khusus
c. Rapat Pimpinan BPD
d. Rapat Kerja
e. Rapat Dengar Pendapat
Pasal 44
Rapat Paripurna adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau
WakilKetua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan kewenangan dan
tugas BPD antara lain untuk menyetujui Peraturan Desa dan ditetapkan dengan
Keputusan BPD

16. Pasal 45
Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua BPD untuk membahas hal-hal khusus.
Pasal 46
Rapat Pimpinan adalah Rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua BPD.
Pasal 47
Rapat Kerja adalah rapat antara BPD dengan Kepala Desa atau Pejabat yang
ditunjuk
Pasal 48
Rapat dengar Pendapat adalah rapat antara BPD dengan
Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan/anggota masyarakat.
Pasal 49
1. BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD
2. Dalam melaksanakan Tugas, Hak dan Kewajibannya BPD mengadakan sidang
dan atau secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat ) kali dalam setahun.
3. Kecuali seperti yang dimaksud ayat (2) atas permintaan sekurang-kurangnya
1/5 (seperlima) dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua
BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.
Bagian Kedua Sifat Rapat
Pasal 50
Keseluruhan rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali atas
permintaan sekurang – kurangnya 1/5 (seperlima) jumlah anggota atau apabila
dipandang perlu oleh pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup
karena rahasia Negara, rahasia Desa dan atau rapat - rapat yang bersifat rahasia
dan tidak boleh diumumkan oleh mereka yang mengetahui pembicaraan rapat
tertutup.
Pasal 51
Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali :
a) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD.
b) PembahasanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ditentukan dengan
Peraturan Desa )

17. c) Penetapan, Perubahan dan atau Penghapusan Sumber Pendapatan Desa.
d) Persetujuan penyelesaian Perkara Perdata secara damai (ditentukan dengan
Peraturan Desa)
e) Kebijakan Tata Ruang Desa (ditentukan dengan Peraturan Desa)
Pasal 52
1. Pembicaraan pada saat rapat tertutup dibuatkan laporan secara tertulis untuk
disampaikan secara tertutup.
2. Pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas
pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "Rahasia", kemudian Pimpinan BPD
dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang muncul pada rapat tertutup tidak
dimasukkan dalam laporan.
Bagian Ketiga
Waktu Rapat
Pasal 54
1. Waktu -waktu Rapat BPD :
a. Siang :
Hari Senin s/d Kamis Pukul 09.00 -14.00
Hari Jum'at Pukul 08.00 -11.00
Hari Sabtu Pukul 08.00 -12.00
b. Malam Hari Pukul 20.00 -22.00
2. Merubah waktu rapat atau akan terjadi penyimpangan dari waktu rapat
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
Bagian Keempat Tata Cara Rapat
Pasal 55
1. Setiap rapat akan disediakan daftar hadir, sebelum rapat dimulai setiap anggota
BPD harus menandatangani daftar hadir.
2. Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
3. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar
hadir telah ditandatangani oleh 2/3 atau setidak-tidaknya lebih dari separuh
anggota BPD.
4. AnggotaBPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan
meninggalkan rapat harus memberitahukan pada Pimpinan Rapat.

18. Pasal 56
1. Pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat anggota BPD belum
mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu)
jam
2. Jika padawaktu akhir pengunduran sebagimana dimaksud ayat (1) quorum
belum tercapai, pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.
Pasal 57
1. Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan surat-surat yang dipandang
perlu untuk dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat mengenai urusan
rumah tangga BPD.
2. Setiap persoalan dalam anggota sebelum dibahas dalam rapat paripurna dapat
dibahas lebih dahulu dalam rapat lain yang ditentukan untuk memperlancar
jalannya rapat paripurna BPD.
Bagian KelimaTata Cara Pembicaraan
Pasal 58
1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan tahap
pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu
sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai.
2. Bagi anggota yang tidak mencatatkan namanya tidak dapat menggunakan hak
bicara.
Pasal 59
1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan lamanya
waktu berbicara.
2. Dalamhal pembicaraan sudah melampaui dalam batas waktu yang telah
ditentukan, pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri
pembicaraannya.
3. Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok
permasalahan.
Pasal 60
1. Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menyelesaikan
masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan
dalam rapat.
2. Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk
sementara pimpinan rapat diserahkan pada pimpinan yang lain.

19. Pasal 61
1. Anggota berbicara ditempat yang telah disediakan setelah mendapat ijin dari
pimpinan rapat.
2. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
Pasal 62
1. Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan atau disepakati lain
dalam rapat.
2. Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan
penyimpangan dari urutan pembicara.
3. Seorang anggota BPD berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara,
maka diganti oleh anggota lain pada giliran berikutnya.
Pasal 63
1. Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya
menyimpang atau bertentangan dengan peraturan tata tertib.
2. Pada saat seorang anggota BPD yang telah mendapat ijin sedang berbicara,
kepada anggota lain dengan seijin pimpinan rapat dapat menyampaikan
pembicaraan sela (interupsi) untuk :
a) Meminta penjelasan duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal
yang sedang dibicarakan.
b) Usul penundaan pembicaraan.
3. Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat
(2) tidak diperbolehkan adanya perdebatan.
4. Lamanya kesempatan berbicara ditentukan oleh pimpinan rapat.
5. Untuk kelancaran rapat, tidak diperkenankan interupsi diatas interupsi.
Pasal 64
Apabila seorang pembicara dalam menggunakan perkataan yang tidak patut
dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya rapat, pimpinan
rapat memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali dan memberikan
kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak
tersebut.
Pasal 65
Dalam hal seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan pimpinan rapat dan
mengulangi hal yang sama, maka pimpinan rapat melarang meneruskan

20. pembicaraannya, apabila larangan tersebut juga tidak diindahkan maka pimpinan
rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
Pasal 66
Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 65 dan pimpinan rapat
berpendapat/mengambil keputusan bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka
pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang disepakati atau ditentukan
kemudian oleh Pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang disepakati atau
ditentukan kemudian oleh Pimpinan BPD.
Pasal 67
1. Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil kesimpulan/keputusan
mengenai hasil pembicaraan dalam rapat dan apabila rapat tidak diperlukan
suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat atau pembicaraan
selesai.
2. Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, pimpinan
rapat mengusulkan agar ditutup.
3. Pada setiap rapat seperti disebut dalampasal 43 dibuat catatan rapat yang
ditandatangani pimpinan rapat yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan
dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan keterangan mengenai :
a. Jenis dan sifat rapat.
b. Hari dan tanggal rapat.
c. Tempat rapat.
d. Acara rapat.
e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat.
f. Pimpinan dan Sekretaris rapat.
g. Jumlah dan nama anggota yang hadir.
h. Undangan yang hadir.
Bagian Keenam
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 68
1. Undangan adalah : Mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat
atas undangan pimpinan BPD.
2. Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat paripurna BPD yaitu sebagai
undangan BPD.

21. 3. Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
4. Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan
lain yang diatur oleh BPD.
5. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi
tidak mempunyai hak suara.
6. Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu
baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
7. Setiap undangan rapat ditandatangani oleh ketua atau wakil Ketua BPD.
BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Pertama
Tata Cara
Pasal 69
1. PengambilanKeputusan dalam rapat BPD dan Rapat Pimpinan BPD pada
dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
2. Apabila usaha seperti dimaksud ayat (1), setelah diikhtiarkan (musyawarahkan)
dengan sungguh-sungguh tidak mencapai sesuatu keputusan, maka ditetapkan
berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
Bagian Kedua
Jenis dan Proses Penetapan Keputusan
Pasal 70
Produk keputusan BPD berbentuk Keputusan BPD dan keputusan pimpinan BPD.
Pasal 71
1. Keputusan BPD ditetapkan melalui rapat paripurna.
2. Keputusan pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD.
Pasal 72
Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang pelaksanaanya akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BPD

22. Pasal 74
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkandi : Seboro
pada Tanggal : 24 Juli 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
KETUA
SAEFUL MUTAQIN

23. SUSUNAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1. SAEFUL MUTAQIN KETUA
2. RIDWAN FADILLAH SEKRETARIS
3. WASINGUN ANGGOTA
4. PUJIMAN ANGGOTA
5. SUMARSO ANGGOTA
6. SUDIYONO ANGGOTA
7. KASLAM ANGGOTA
8. NURHASAN ANGGOTA
9. MARTONO ANGGOTA
10. ASRORI ANGGOTA
11. MUHYONO ANGGOTA