SlideShare a Scribd company logo

[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016

•
•
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kebijakan Satu Peta ONE MAP POLICY ~ Kebijakan Satu Peta Edisi ke-2, Dr. Asep Karsidi. Diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial ini dipublikasikan Tahun 2016.

Environment
1 of 193
Download to read offline
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016

Recommended

Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1Rheza Gutawa Putra
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Ryadhi EthniCitizen
 

Recommended

Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1Rheza Gutawa Putra
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Ryadhi EthniCitizen
 
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPenataan Ruang
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfMohammadRifai28
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasanRancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasaninfosanitasi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaPenataan Ruang
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanibram77
 
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap Ethan Nagekeo
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan joihot
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Laporan Praktikum GIS Digitasi
Laporan Praktikum GIS DigitasiLaporan Praktikum GIS Digitasi
Laporan Praktikum GIS DigitasiSally Indah N
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangPenataan Ruang
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaShahnaz Acrydiena
 
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

More Related Content

What's hot

Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPenataan Ruang
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfMohammadRifai28
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasanRancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasaninfosanitasi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaPenataan Ruang
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanibram77
 
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap Ethan Nagekeo
 
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan joihot
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Laporan Praktikum GIS Digitasi
Laporan Praktikum GIS DigitasiLaporan Praktikum GIS Digitasi
Laporan Praktikum GIS DigitasiSally Indah N
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangPenataan Ruang
 

What's hot (20)

Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasanRancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
 
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Laporan Praktikum GIS Digitasi
Laporan Praktikum GIS DigitasiLaporan Praktikum GIS Digitasi
Laporan Praktikum GIS Digitasi
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
 
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
 
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavellePanduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
 
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
 
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaReforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
 
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
 
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
 
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20
 
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19