Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani

90 views

Published on

Analisa Spasial dan Sosial Ekologi mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi Covid 19

Published in: Food
  • Be the first to comment

Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani

  1. 1. KONSESI MENCAPLOK SAWAH FOOD ESTATE MEMATIKAN PETANI Analisis Spasial dan Sosial Ekologis Mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19 Menuju tegaknya kedaulatan rakyat atas ruang
  2. 2. KONSESI MENCAPLOK SAWAH FOOD ESTATE MEMATIKAN PETANI Analisis Spasial dan Sosial Ekologis Mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19 jaringan kerja pemetaan partisipatif
  3. 3. KONSESI MENCAPLOK SAWAH, FOOD ESTATE MEMATIKAN PETANI Analisis Spasial dan Sosial Ekologis mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19 Penulis : Rahmat Sulaiman Dewi Sutejo Laksmi Savitri Amir Mahmud M Husen Imam Mas’ud Dimas Novian Hartono Muhammad Al Amien Hairul Sobri Kontributor : SLPP Sumatera Selatan SLPP Kalimantan Tengah SLPP Sulawesi Selatan Layout dan Sampul Imam Mas’ud Diterbitkan Oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Jl. Cimanuk Blok B7 No. 6 Komp. Bogor Baru Taman Bogor 16152 INDONESIA Telp/Fax : +62251 – 8379143 Alamat Surel E-mail : seknas@jkpp.org Akun Media Sosial Page Facebook : /peta kampung Twitter : @petakampung Instagram : @seknas_jkpp Website : www.jkpp.org
  4. 4. F ood and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan di akhir Agustus 2020 sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Kegagalan pemerintah untuk menyediakan pangan akan berdampak pada timbulnya kerawanan pangan, yaitu kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal dalam periode waktu yang lama. Dengan situasi seperti ini, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mengkaji tiga provinsi yang terletak di pulau- pulau besar, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan untuk melihat kondisi ketersedian pangan yang dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras setiap penduduk dengan pendekatan pasokan dan permintaan (pasokan-permintaan) berbasis data spasial. Dari analisis ini dapat dimunculkan wilayah yang dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri atau bisa disebut sebagai defisit produksi pangan terutama beras, sekaligus memeriksa sebaran perizinan di lokasi yang dikaji dan laju konversi lahan sawah. Kedua aspek terakhir diharapkan dapat memberikan indikasi penyebab kerawanan pangan dilihat dari alokasi ruang untuk lahan pangan itu sendiri. Kajian JKPP menunjukkan bahwa negeri ini dalam dua dekade terakhir telah mengalami kehilangan lahan sawah secara signifikan di ketiga provinsi tersebut, yaitu seluas 409.790,57 hektare atau setara dengan kira- kira 2.048.952,84 ton, atau hampir sama dengan volume impor beras pada tahun 2018. Akar persoalan dari kehilangan lahan sawah dan produksi beras adalah perluasan konsesi dan izin yang mencaplok persawahan. Di semua lokasi kajian, total luas konsesi pada 2017 mencapai 12 % di Sulawesi Selatan, 32% di Sumatera Selatan dan 47% di Kalimantan Tengah dari luasan total wilayah administratif setiap provinsi. Kajian JKPP juga menunjukkan bahwa di semua provinsi yang dikaji selalu terdapat wilayah yang defisit beras, meskipun bukan merupakan wilayah perkotaan. Bahkan salah satu provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, dari 13 kabupaten, 9 kabupaten berada dalam kondisi defisitpasokanberasnya.Kecenderungandefisit beras ini berimplikasi pada tingkat pengeluaran untuk pangan yang harus bertambah. Padahal wilayah-wilayah defisit beras non-perkotaan adalah wilayah-wilayah yang angka kemiskinan rata-ratanya berada di bawah angka kemiskinan provinsi. Kondisi kemiskinan diperparah oleh kecilnya nilai tukar petani di semua provinsi RINGKASAN
  5. 5. yang ditandai oleh penggureman atau semakin sempitnya penguasaan luas lahan sawah oleh petani. Maka apabila perluasan cetak sawah baru skala luas dikelola bukan oleh petani, dapat dipastikan hal itu akan menjadi awal dari kematian pertanian skala kecil dan hancurnya penghidupan petani kecil. Penambahan luas sawah melalui program-program cetak sawah yang dianggap sebagai solusi, menurut berbagai pengalaman dan kajian, telah melipatgandakan masalah ke persoalan lingkungan dan sosial yang rumit.Olehsebabitu,JKPPberpandanganbahwa: 1. Seharusnya pemerintah menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan data dan informasi yang sejelas-jelasnya atas segala kebijakan yang bertujuan mengubah penguasaan dan pemilikan tanah, serta mengubah fungsi dan peruntukan lahan dan wilayah. 2. Seharusnya pemerintah nasional merubah secara radikal pemberian hak dan perizinan skala luas untuk usaha perkebunan, pertanian, kehutanan dan pertambangan dengan menjalankan Reforma Agraria sejati, serta pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat. Penambahan luas sawah melalui program-program cetak sawah yang dianggap sebagai solusi, menurut berbagai pengalaman dan kajian, telah melipatgandakan masalah ke persoalan lingkungan dan sosial yang rumit. 3. Alih-alih menyerahkan pertanian pangan pada bisnis korporasi, pemerintah seharusnya berorientasi pada pemenuhan pangan berbasiskan pada kedaulatan pangan dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan alam dalam jangka panjang. 4. Dalam jangka waktu secepatnya, pemerintah seharusnya melakukan diversifikasi pangan dan mengembangkan pangan lokal yang tersebar di berbagai belahan negeri di Indonesia dan melakukan intensifikasi di lahan-lahan yang cocok atau di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU)/ tanah terlantar di tanah mineral yang tidak dikelola oleh perusahaan untuk mengoptimalkan produksi pangan dan melakukan mekanisasi teknologi bagi petani, bukan di lahan gambut yang terbukti produktivitasnya rendah dan membutuhkan teknologi yang mahal. 5. Pemerintah segera melakukan pengakuan, perlindungan dan identifikasi lokasi lahan pertanian dan perladangan masyarakat secaramenyeluruhyangsaatinimasihmasuk ke dalam kawasan hutan, terancam dengan adanya investasi, berapa luasannya, apa saja jenis pangannya, berapa jumlah produksinya serta juga melindungi benih-benih lokal yang saat ini juga terancam akan punah.
  6. 6. Ringkasan - I Pengantar - 1 Bab I Pendahuluan - 3 Bab II Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data - 6 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar - 8 BAB III Provinsi Sumatera Selatan 12 1 Pasokan-Permintaan Beras 12 2 Petani dan Lahan Pertanian 15 3 Tingkat Kesejahteraan 16 Provinsi Kalimantan Tengah 22 1 Pasokan-Permintaan Beras 22 2 Petani dan Lahan Pertanian 24 3 Tingkat Kesejahteraan 25 Provinsi Sulawesi Selatan 32 1 Pasokan-Permintaan Pangan 32 2 Petani dan Lahan Pertanian 35 3 Tingkat Kesejahteraan 36 Konversi Lahan Pertanian, Tumpang-Tindih Konsesi dan Kerawanan Pangan - 40 BAB IV Provinsi Sumatera Selatan 41 1 Konversi Lahan Sawah dan Kehilangan Produksi Beras 41 2 Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang-tindih Konsesi 44 Provinsi Kalimantan Tengah 49 1 Konversi Lahan Sawah dan Kehilangan Produksi Beras 49 2 Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang-tindih Konsesi 51 Provinsi Sulawesi Selatan 56 1 Konversi Lahan Sawah dan Kehilangan Produksi Beras 56 2 Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang-tindih Konsesi 59 DAFTAR ISI
  7. 7. Kebijakan Fatal dari ‘Atas’ dan Praktik Baik dari ‘Bawah’ - 65 BAB V 1 Kebijakan Cetak Sawah sebagai Kebijakan Fatal 66 1.2 Kalimantan Tengah dan Kegagalan proyek Food Estate 66 1.3 Sumatera Selatan dan Kegagalan Cetak Sawah di Kabupaten OKI 68 2 Praktik Baik Masyarakat Menjaga Produksi Pangan 70 2.1 Sonor Sebagai Praktik Baik Konservasi Nitrogen yang Terstigma 70 2.2 Menanam Padi Rawang dan Lumbung Bersama 71 2.3 Melawan Sawit dengan Jengkol 73 2.4 Kearifan Lokal Pengelolahan Danau Bangantung: Mewujudkan Ketahanan Pangan di Sektor Perikanan 77 Menjawab Krisis Lahan Sawah dan Krisis Pangan di Masa Pandemi - 83 BAB VI Daftar Rujukan - 87
  8. 8. 1 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani I ndonesia negeri yang kaya akan sumber daya alam, baik di daratan maupun di perairan, posisi Indonesia yang terletak di wilayah tropis mendukung akan suburnya tanah, sampai ada istilah apapun yang ditanam akan tumbuh. Segala produksi pangan melimpah di negeri ini, bagaikan surga dunia yang menyimpan banyak berkah. Sementara kondisi saat ini cukup ironis, Kata PengantarDeny Rahadian Koordinator Nasional JKPP kekayaan alam, kelimpahan sumber daya alam dan pangan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Krisis pangan kerap menjadi kabar yang diterima, meninggalnya seorang ibu warga Kelurahan Lontabaru, Serang yang meninggal karena kelaparan akibat pandemi bulan April lalu bukan satu-satunya kasus kelaparan di Indonesia saat pandemi. Ada yang salah dengan tata kelola pangan di negeri ini. Amanat Undang-Undang No.19 Tahun 2012 hadir untuk mewujudkan kedaulatan pangan, seharusnya Indonesia mampu meningkatkan kemampuanproduksipanganmelaluipenyediaan sarana produksi pertanian, biodiversitas komoditi pangan dan pangan yang aman, bermutu serta bergizi. Sarana produksi pertanian berarti termasuk lahan pertanian bagi masyarakat petani, aneka ragam komoditi pangan artinya harus mengakomodir komoditi pangan lokal. Tetapi saat ini yang terjadi adalah ketimpangan penguasaan ruang yang lebih mengakomodir investasi rakusruang,pertambangan, perkebunan monokultur dan proyek-proyek infrastruktur lain yang menggerus kebutuhan sarana produksi penyediaan pangan petani. Pemerintah mencanangkan kembali food estate, dengan dalih Kedaulatan pangan bisa diwujudkan dengan memperkuat petani yang menghasilkan pangan untuk kita semua dan bukan membangun food estate atau cetak sawah baru yang dikelola oleh korporasi dan terbukti gagal. “ Deny Rahadian Koordinator Nasional JKPP
  9. 9. 2 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani penyediaan sarana produksi pertanian, program cetak sawah dimana-mana untuk mengantisipasi krisis pangan saat pandemi. Tapi kemudian pertanyaanya apakah ini menjadi jawaban dalam memastikan penyediaan pangan masyarakat? Krisis COVID-19, telah menunjukkan bahwa negara kita krisis antisipasi, gagap serta tidak memiliki Contigency Plan dalam menghadapi pandemi. Padahal menurut David A. Savage dan Bennon Torgler (2020) manusia beda dengan hewan, manusia bisa merasakan ancaman pada masa depan kemudian mempersiapkan diri agar bisa bertahan saat genting, setidaknya 14 hari ke depan (sama dengan masa inkubasi corona). Dampak COVID-19 juga menunjukkan bahwa selama ini ketergantungan terhadap impor pangan, dengan adanya pandemi ini dimana lalu lintas dan perhubungan terputus berdampak pada kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Terutama bagi masyarakat urban, tetapi bagi masyarakat di kampung- kampung, pemenuhan pangan masih bisa berjalan dan saling bantu antar komunitas. Dampak pandemi ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, pentingnya sabuk pengaman yang disiapkan oleh penyelenggara negara dalam menghadapi krisis pangan akibat apapun. Pemerintah seharusnya memperkuat, memperluas sarana produksi pangan bagi petani kecil yang notabenenya terbukti lebih bertahan dimasa pandemi. Kedaulatan pangan bisa diwujudkan dengan memperkuat petani yang menghasilkan pangan untuk kita semua dan bukan membangun food estate atau cetak sawah baru yang dikelola oleh korporasi dan terbukti gagal. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan SLPP yang sudah berkontribusi dalam penyusunan Working Paper ini, juga kepada tim penyelaras akhir, Mbak Laksmi A. Savitri, Mas Amir Machmud, yang sabar dalam menunggu pengumpulan, pengolahan data hingga menemani dalam setiap diskusi yang substansial. Semoga Working Paper ini dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi publik dan para pemangku kepentingan. “Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia - Mahatma Gandhi -
  10. 10. 3 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani P ada Senin 2 Maret 2020, pemerintah untuk pertama kalinya mengkonfirmasi datakasusCOVID-19. Hinggasaatlaporaniniditulisterdapatlebihdari63.749 penduduk Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, 29.105 jiwa dinyatakan sembuh dan 3.171 jiwa yang meninggal (data tertanggal 05 Juli 2020). Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk menangani pandemi, salah satunya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), serta kebijakan lain yang tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut kemudian banyak memukul sektor sosio-ekonomi masyarakat khususnya soal ketersediaan pangan. Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan di akhir Agustus 2020 sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Kegagalan pemerintah untuk menyediakan pangan akan berdampak pada timbulnya kerawanan pangan, yaitu kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal dalam periode waktu yang lama. Walaupun pada akhir Maret 2020 Presiden Jokowi pernah meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara untuk membuka lahan-lahan baru khususnya di lahan basah atau gambut yang akan digunakan untuk aktivitas produksi beras atau komoditas pangan lainnya, akan tetapi rencana ini belum tentu dapat menjawab permasalahan kebutuhan pangan. Bahkan, kemungkinan akan menimbulkan masalah baru seperti yang pernah terjadi pada tahun 90an di era Presiden Suharto dengan program pembukaan lahan gambut satu juta hektare di Kalimantan Tengah. Dengan situasi seperti ini, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mencoba mengkaji di beberapa tempat seperti di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan untuk melihat kondisi ketersediaan pangan yang dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras setiap penduduk dengan pendekatan pasokan dan permintaan (pasokan-permintaan) berbasis data spasial. Dari analisis ini dapat dimunculkan wilayah yang dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri atau bisa disebut sebagai defisit produksi Pendahuluan Kegagalan pemerintah untuk menyediakan pangan akan berdampak pada timbulnya kerawanan pangan, yaitu kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal dalam periode waktu yang lama “ Bab Satu
  11. 11. 4 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani pangan terutama beras, sekaligus memeriksa sebaran perizinan di lokasi yang dikaji dan laju konversi lahan sawah. Kedua aspek terakhir diharapkan dapat memberikan indikasi penyebab kerawanan pangan dilihat dari alokasi ruang untuk lahan pangan itu sendiri. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) memilih tiga provinsi (Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan) sebagai lokasi kajian dengan pertimbangan bahwa: 1. Karakteristik lanskap di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah adalah lahan gambut yang memiliki kekhasan secara ekologis dan sosial telah menjadi sasaran kebijakan pangan, baik pada saat ini maupun di masa lalu. a. Provinsi Kalimantan Tengah telah ditunjuk menjadi salah satu lokasi rencana untuk food estate. Sudah dialokasikan sekitar 900,00 ha yang bisa dimanfaatkan dengan 300,00 ha diantaranya sudah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan 200,00 ha yang sudah dikuasai oleh BUMN. Sementara itu, di provinsi Sumatera Selatan pembukaan lahan gambut untuk lokasi lahan pertanian telah dilakukan pada 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.708.000.000 untuk cetak sawah baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 900.000 ha, Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) seluas 300 ha dan Musi Banyuasin seluas 300 ha. Proyek di OKI terbukti gagal dan muncul isu korupsi. (TEMPO, edisi 4 September 2017)1 b. Menghadapi musim kemarau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan merupakan lokasi yang rawan kebakaran terutama di lahan gambut. Pengelolaan sumber daya alam berbasis pengetahuan lokal masyarakat diharapkan bisa menjadi alternatif pencegahan Karhutla yang lebih besar. 2. Peta Partisipatif yang dihasilkan diketiga provinsi menunjukkan bahwa wilayah- wilayah ini dibebani oleh banyak izin penggunaan lahan, baik ke dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Luasan wilayah yang dipetakan secara partisipatif di Kalimatan Tengah adalah 2.471.771,82 ha, tapi 367.546,75 ha (14,86%) sudah dibebani izin. Sementara itu, di Sulawesi Selatan luasan wilayah yang dipetakan secara partisipatif seluas 947.354,71 ha, dan 279.885,03 ha (29,54%) sudah dibebani izin. Di Sumatera Selatan luasan wilayah yang dipetakan secara partisipatif seluas 729.205,02 ha, dan 438.406,75 ha (60%) sudah dibebani izin. Dengan demikian, ketiga lokasi ini dapat memberikan gambaran tingkat kerawanan pangan selaras dengan kondisi pemberian izin penggunaan lahan yang berpotensi mengancam keberadaan sawah. (Sumber: Hasil Analisis Spasial JKPP) 3. Contoh-contoh pengelolaan lahan pangan yang berkelanjutan berbasis masyarakat sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan. Contoh- contoh seperti ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan dapat diadopsi oleh masyarakat/komunitas di tempat lain guna menjaga keberlanjutan jaminan pangan. Hasil dari kajian ini diharapkan bisa menjadi bacaan untuk pertimbangan pemerintah dalam menjawab isu kerawanan pangan di masa pandemi. Kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan akan memicu krisis yang berkepanjangan. Pada sisi lainnya, kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok pangan khususnya beras saat ini lebih bersifat parsial atau cenderung tambal sulam. Kebijakan yang diharapkan seharusnya mampu menciptakan kemandirian atas pangan yang bertumpu pada terciptanya kedaulatan pangan yang diawali dengan kedaulatan rakyat atas ruang. 1 https://majalah.tempo.co/read/nasional/153930/ce- tak-sawah-cetak-masalah, diakses 12 Juli 2020
  12. 12. 5 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani Kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok pangan khususnya beras saat ini lebih bersifat parsial atau cenderung tambal sulam. Kebijakan yang diharapkan seharusnya mampu menciptakan kemandirian atas pangan yang bertumpu pada terciptanya kedaulatan pangan yang diawali dengan kedaulatan rakyat atas ruang. “
  13. 13. 6 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani D ata yang diolah dan dianalisis dalam laporan ini sebagian besar dikumpulkan dan bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018. Selain dari BPS, sumber data juga berasal dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan tahun yang beragam (seperti 2008, 2019 dan 2020). Dari pelbagai dokumen atau laporan resmi kementerian/lembaga itu data dan informasi yang diambil untuk kebutuhan laporan kajian ini seputar sosial, ekonomi dan spasial pertanian terkait produksi, konsumsi pangan, dan penggunaan lahan. Lokasi kajian berfokus pada tiga provinsi, yaitu: Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Ketiga provinsi dipilih di luar Jawa sebagai lokasi yang mewakili tiga pulau besar (Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi) yang dikenal menghasilkan produksi pangan beras, dan ketersediaan data untuk diolah dan dianalisis. Secara sederhana dari dokumen dan laporan yang dikumpulkan itu kemudian diambil dan disalin data-datanya kedalam sebuah tabel untuk diolah menjadi informasi. Tabel berisi seputar angka luas kabupaten/kota, jumlah penduduk, jumlah konsumsi beras per kapita/tahun, luas lahan tanam pertanian padi, dan jumlah produksi padi. Tabel berisi angka yang tersedia itu selanjutnya dianalisis berdasarkan Pasokan-Permintaan. Analisis Pasokan-Permintaan menghasilkan kategori Cukup, Defisit dan Surplus. Kategori Cukup, Defisit dan Surplus diperoleh dari analisis sebagai berikut: 1. Konsumsi pangan padi berpatokan pada jumlah konsumsi per kapita/tahun (2018), yaitu: (1) Sebesar 0,0933 ton (93,3 kg/kapita/tahun) di Sumatera Selatan; (2) Sebesar 0,0872 ton (87,2 kg/kapita/tahun) di Kalimantan Tengah; dan (3) Sebesar 0,1147 ton (114,7 kg/kapita/tahun) di Sulawesi Selatan. 2. Untuk memperoleh tiga kategori, maka dibuat jarak angka tertinggi dan terbawah dalam tiap kategori. Kategori cukup berdasarkan pada patokan konsumsi per kapita/tahun sebagai angka terbawah, dan ditambah konsumsi per kapita untuk 3 bulan ke depan sebagai angka tertinggi. Kategori defisit: angka di bawah patokan konsumsi per kapita/tahun sebagai angka tertinggi, dan dikurangi konsumsi per kapita untuk 3 bulan sebagai angka terendah. Kategori surplus: angka di atas angka tertinggi dalam kategori cukup sebagai angka terendah, dan ditambah konsumsi per kapita untuk 2 x 3 bulan ke depan sebagai angka tertinggi. Tiga bulan berasal dari asumsi masa tanam dan panen untuk menghasilkan padi. Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Bab Dua Analisis Pasokan-Permintaan dan hasilnya itu (kategori cukup, defisit dan surplus) diperkaya dengan suatu alas dasar alokasi penggunaan lahan dan dinamikanya (konversi lahan dan ekstensifikasi lahan) dari data spasial, dan dilengkapi pula dengan data yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi petani, dan tingkat pengeluaran ekonomi penduduk (makanan dan non-makanan, dan biaya produksi) termasuk kalori yang dikonsumsinya. “
  14. 14. 7 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani 3. Jarak antar-kategori (cukup, defisit dan surplus) sebagai berikut: (1) Sumatera Selatan. Defisit = < 0,07 - 0,0932; Cukup = 0,0933 - 0,1166 dan Surplus = 0,1167 - 0,1399 keatas. (2) Kalimantan Tengah. Defisit = < 0,0654 - 0,0871; Cukup = 0,0872 - 0,1090; dan Surplus = 0,1091 - 0,1308 ke atas. (3) Sulawesi Selatan. Defisit = < 0,0860 - 0,1146; Cukup = 0,1147 - 0,1434 dan Surplus = 0,1435 - 0,1721 ke atas. Analisis Pasokan-Permintaan dan hasilnya itu (kategori cukup, defisit dan surplus) diperkaya dengan suatu alas dasar alokasi penggunaan lahan dan dinamikanya (konversi lahan dan ekstensifikasi lahan) dari data spasial, dan dilengkapi pula dengan data yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi petani, dan tingkat pengeluaran ekonomi penduduk (makanan dan non-makanan, dan biaya produksi) termasuk kalori yang dikonsumsinya. Semua data dan informasi tersebut untuk menunjukkan kondisi dan dinamika kemandirian pangan atau kerawanan pangan. Untuk keperluan laporan kajian ini, patokan dan konversi yang digunakan sebagai berikut: 1. Konversi Gabah Kering Giling (GKG) menjadi Beras sebesar 57,13%. 2. Konversi jenis padi-padian menjadi kalori dan protein yaitu: (1) 1 kg Beras (beras lokal, kualitas unggul, impor) mengandung 3.622,00 kilokalori (kkal) dan 84,75 gram protein, (2) 1 kg Beras ketan mengandung 3.605,00 kkal dan 77,00 gram protein, (3) 1 kg Jagung basah dengan kulit mengandung 361,20 kkal dan 11,48 gram protein, (4) 1 kg Jagung pipilan/beras jagung/jagung titi mengandung3.200,00kkal,dan82,80gram protein, (5) 1 kg tepung terigu mengandung 3.330,00 kkal, dan 90,00 gram protein, dan (6) 1 kg Padi-padian lainnya mengandung 3.570,00 kkal, dan 78,33 gram protein. Data spasial yang diolah menggunakan analisis tumpang tindih (overlay) dari berbagai data spasial, di antaranya analisis tumpang tindih land-use dengan berbagai perizinan konsesi. Analisis tumpang tindih ini untuk melihat laju konversi perubahan lahan pertanian (khususnya padi sawah) dengan menggunakan analisis tumpang tindih (overlay) Peta Ketersediaan Lahan Untuk Pertanian (Kementerian Pertanian 2008) dengan Peta Penutupan Lahan (KLHK 2019). Tahapan dalam pengumpulan data hingga pengolahan data, yaitu: pertama, pengumpulan data spasial terutama berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data adalah kesulitan akses data-data spasial dan minimnya ketersediaan data-data spasial. Data spasial terkait peta ketersediaan lahan untuk pertanian saja yang terbaru tidak ada dalam portal resmi Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Pada akhirnya, dalam kajian ini untuk melihat laju konversi perubahan lahan pertanian (khususnya padi sawah) melakukan overlay dengan menggunakan sumber data lain, yakni data peta penutupan lahan (KLHK 2019). Secara ideal, data yang digunakan sebaiknya menggunakan sumber data yang sama untuk analisis ini. Namun kendala ketersediaan data dan kesulitan mengakses data yang relevan dan penting, maka analisis ini menggunakan data yang tersedia dan bisa diakses. Kedua, mendigitasi peta-peta tersebut. Dalam proses ini ditemukan tingkat eror yang cukup tinggi disebabkan data yang tidak lengkap. Salah satu ketidaklengkapan itu berasal dari data peta ketersediaan lahan untuk pertanian yang sistem koordinat proyeksinya kurang lengkap. Konsekuensinya, hasil dari digitasi yang dilakukan mengalami perbedaan luasan yang cukup signifikan antara jumlah luasan yang ada dalam peta tersebut dengan jumlah luasan hasil digitasi. Kendala kemudahan akses data dan ketersediaan data yang baik tidak mengurangi kualitas analisis dalam laporan ini untuk menunjukkan gradasi tingkat kerawanan pangan yang disertai dengan dinamika penyusutan lahan dan penggunaannya.
  15. 15. 8 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani T ingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan setiap wilayah di Indonesia dipetakan setiap tahun oleh Kementerian Pertanian. Ada tiga faktor yang dianggap menentukan kerawanan pangan yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan (2019) ketiga faktor tersebut dijabarkan melalui sembilan indikator sbb: 1. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar 2. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. 3. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan angka harapan hidup pada saat lahir. Bab Tiga Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar
  16. 16. 9 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Dalam menggambarkan kondisi pangan di Sumsel, Kalteng dan Sulsel, JKPP akan merefleksikan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian tersebut dengan memeriksa aspek- aspek kunci dalam produksi pangan, khususnya beras, terdiri dari: 1. Ketersediaan lahan sawah terkait dengan ancaman-ancaman alih fungsi yang dihadapinya, kondisi penerimaan dan belanja petani tanaman pangan, serta 2. Kondisi kemiskinan di wilayah- wilayah yang produksi berasnya lebih rendah dari kebutuhan konsumsinya (defisit). JKPP memfokuskan pembahasan pada produksi beras, karena dalam pandangan JKPP persediaan cadangan beras bukan hanya persoalan produktivitas dan neraca produksi- konsumsi, melainkan juga persoalan politik kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan lokal diuji secara nyata ketika berhadapan dengan kondisi penutupan jalur logistik ekspor-impor pangan akibat PSBB. Oleh sebab itu, politik kedaulatan pangan meletakkan masalah ketersediaan beras di luar persoalan perdagangan atau ekspor- impor. Dalam perspektif kedaulatan pangan, ada atau tidaknya beras berkaitan erat dengan persoalan alokasi lahan untuk pertanian pangan terhadap alokasi ruang keseluruhan dalam perencanaan tata ruang dan wilayah, serta akses petani dan warga miskin terhadap pangan di lokasi- lokasi defisit beras. Fokus analisis pada wilayah kabupaten/kota yang defisit diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang kondisi kedaulatan pangan lokal, sebagai pemberi sinyal antisipasi cepat bagi kerawanan pangan atau kelaparan kronis. Bab ini akan menjelaskan terlebih dulu kondisi produksi beras terkait dengan kecukupan atau ketidakcukupannya dalam memenuhi konsumsi beras warga di provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya, analisa kesejahteraan petani dan tingkat kemiskinan akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang terhitung memiliki produksi beras defisit. JKPP memfokuskan pembahasan pada produksi beras, karena dalam pandangan JKPP persediaan cadangan beras bukan hanya persoalan produktivitas dan neraca produksi- konsumsi, melainkan juga persoalan politik kedaulatan pangan. Dalam perspektif kedaulatan pangan, ada atau tidaknya beras berkaitan erat dengan persoalan alokasi lahan untuk pertanian pangan terhadap alokasi ruang keseluruhan dalam perencanaan tata ruang dan wilayah, serta akses petani dan warga miskin terhadap pangan di lokasi-lokasi defisit beras. “
  17. 17. 10 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani PERMINTAAN DAN PASOKAN BERAS SUMATERA SELATAN 8.370.320 Jiwa Jumlah Penduduk PERMINTAAN BERAS Konsumsi Beras 780.950,86 Ton/tahun Rata-rata konsumsi setiap penduduk 93,3 kg/kapita/tahun atau 0,0933 ton/ kapita/tahun PASOKAN BERAS Luas Panen 513.209 Ha Produksi GKG 2646.566 ton/tahun setara Beras 1.511.987 Ton/Tahun dengan nilai konversi GKP ke Beras rata - rata 57,13% = KATEGORI DEFISIT < 0,07 - 0,0932 Ton Kapita/Tahun CUKUP 0,0933 - 0,1166 Ton Kapita/ Tahun SURPLUS 0,1167 - diatas 0,1399 Ton Kapita/ Tahun KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN/KOTA 1. Ogan Kemiring Ulu 2. Muara Enim 3. OKU Selatan 4. PALI 5. Musi Rawas Utara 6. Palembang (Kota) 7. Prabumuli (Kota) 8. Pagar Alam (Kota) 9. Lubuklinggau (Kota) 0.0147 0.2569 0.0704 0.1027 0.1387 0.1244 0.6183 0.0472 0.5272 0.2582 0.1242 0.0425 0.0455 0.0081 0.0003 0.0749 0.0111 0.1806 OganKomeringUlu OganKemeringIlir MuaraEnim Lahat MusiRawas MusiBanyuasin Banyuasin OKUSelatan OKUTimur OganIlir EmpatLawang PALI MusiRawasUtara Palembang/Kota Prabumulih/Kota PagarAlam/Kota Lubuklinggau/Kota SumateraSelatan = 1. Lahat 1. Ogan Kemiring Ilir 2. Musi Rawas 3. Musi Banyuasin 4. Banyuasin 5. OKU Timur 6. Ogan Ilir 7. Empat Lawang Grafik Pasokan Beras Di Sumatera Selatan Tahun 2018 Perorang/Ton/Kapita/Tahun 2018
  18. 18. 11 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN SUMATERA SELATAN2018 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 1.039.098 RTUP 219.352 RTUP yang mengusahakan tanaman padi. Penggunaan Lahan 1.031.088 RTUP Terdapat kenaikan rumah tangga petani gurem dari sebanyak 110.932 (2013) naik (24,52%) menjadi 138.134 (2018). Penguasaan Lahan Rata - Rata 16.550.43 m2 Tahun 2013 luas rata - rata penguasaan lahan 19.499,74 m2 , penurunan penguasaan lahan juga terjadi pada lahan sawah pertanian di tahun 2013 sebesar 18.928,78 m2 menjadi 15.921,06 m2 di tahun 2018 TINGKAT KESEJAHTERAAN Nilai Tukar Petani Rata - Rata NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 99,72 dari Januari - Desember 2018 Rata-rata pertumbuhan negatifnya 0,09%, yang artinya telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh petani. Rp Penduduk Golongan Miskin 1.068,27 ribu Jiwa Pekerjaan Golongan Miskin : 41% Tidak Bekerja 7,84% Bukan Pertanian 51,16% Pertanian
  19. 19. 12 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani Provinsi Sumatera Selatan Gambar 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019 (Kementerian Pertanian, 2019) Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 17 daerah administratif kabupaten/kota yang memiliki wilayah daratan seluas 86.700,68 km2 . Daerah administratif terluas terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (17.024,47 km2 atau 19,64%) dan tersempit di Kota Palembang (366,48 km2 atau 0,42%). Pada tahun 2018 jumlah penduduk Sumatera Selatan sebanyak 8.370.320 jiwa. Dari segi demografi, Palembang sebagaikotaterbanyakpenduduknya19,63%dan Kota Pagar Alam terkecil jumlah penduduknya 1,65% dari total jumlah penduduk di Sumatera Selatan. Dalam rekaman peta kerentanan dan ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada 2019, memiliki kabupaten dan kota yang menduduki prioritas 4-6 atau masuk dalam kategori tahan pangan (Kementerian Pertanian, 2019). Dengan menggunakan analisis pasokan dan permintaan pangan,khususnyaberas,kajianinimendapatkan gambaran rinci kemampuan setiap kabupaten dan kota dalam memproduksi beras untuk memenuhi tingkat konsumsi pangan ideal bagi seluruh penduduknya. Lebih jauh lagi, kajian ini juga mengaitkan kondisi defisit dan surplus produksi beras tersebut dengan kondisi petani dan lahan pertaniannya, serta kesejahteraan produsen maupun konsumen pangan di wilayah- wilayah yang terhitung defisit. 1. Pasokan dan Permintaan Beras Dengan jumlah penduduk Sumatera Selatan sebesar 8.370.320 jiwa, kebutuhan konsumsi beras mencapai 780.950,86 ton/tahun dengan rata-rata konsumsi setiap penduduk 93,3 kg/ kapita/tahun. Dengan luas panen 513.209 ha
  20. 20. 13 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar serta tingkat produktivitas rata-rata 5,174 ton/ ha, maka jumlah produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang dihasilkan sebesar 2646.566 ton/ tahun atau 1.511.987 ton produksi padi setara beras. Jumlah produksi beras sebesar 1.511.987 ton itu dapat memberikan pasokan beras untuk setiap penduduk di Sumatera Selatan sebesar 180,6 kg/kapita/tahun. Sementara rata-rata kebutuhan beras di Sumatera Selatan sebanyak 780.950,86 ton. Artinya, ketersediaan beras yang diperoleh dari produksi pada lahan di Sumatera Selatan dapat mencukupi rata-rata kebutuhan beras per kapita/tahun bahkan ketersediaan itu lebih besar dibandingkan rata- rata konsumsi beras per kapita/tahun. Pada level daerah provinsi, Sumatera Selatan dapat dikatakan cukup untuk pemenuhan kebutuhan pangan padi sebanyak 1.511.987 ton padi setara beras. Gambar 2. Peta Kerawanan Pangan di Provinsi Sumatera Selatan Analisis tabular dan spasial mengenai pasokan dan permintaan beras menunjukkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 5 daerah kabupaten yang mengalami defisit produksi pangan, dan daerah kota secara keseluruhan mengalami defisit produksi pangan (Tabel 1 dan Gambar 2). Terdapat lima kabupaten yang status pasokan berasnya defisit dan terdapat satu kabupaten yang statusnya cukup atau sedikit saja di atas pemenuhan konsumsi ideal per kapita per hari. Lima kabupaten di Sumatera Selatan yang mengalami defisit antara lain Ogan Kemiring Ulu (OKU), Penukal Adab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas Utara, OKU Selatan, dan Muara Enim dengan tingkat defisit yang bervariatif. Sebanyak 3 kabupaten berada pada tingkat defisit melebihi 50% di antaranya Kabupaten Ogan Kemiring Ulu (OKU) menjadi kabupaten
  21. 21. 14 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani dengan tingkat defisit yang paling tinggi sebesar 84,26%; Kabupaten PALI tingkat defisit sebesar 54,44%; dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 51,24%. Artinya, tiga kabupaten tersebut berturut-turut hanya mampu menyediakan pasokan sebesar 15,74%; 45,56%; dan 48,76%. Dua kabupaten yang lain memiliki tingkat defisit dibawah 50% yaitu OKU Selatan 49,43% dan Muara Enim 24,54%. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa)* Permintaan Pasokan (Ketersedian) Keterangan Konsumsi Beras Per orang/kap/ tahun (ton)** Kebutuhan beras (ton) Luas Panen (Ha)* Produksi GKG (Ton)* Produktivitas (Ton/ha) Produksi Padi Setara Beras (Ton)* Pasokan Beras (Ton) Nilai Konversi GKG ke Beras (%) OKU 363.617 0,0933 339.325,47 2.110 9.345 4,429 5.340 0.0147 57,14 Defisit OKI 819.570 0,0933 764.65,88 73.202 368.513 5,034 210.531 0.2569 57,13 Surplus Muara Enim 627.818 0,0933 585.75,42 16.541 77.363 4,677 44.199 0.0704 57,13 Defisit Lahat 405.524 0,0933 378.35,39 13.541 72.917 5,385 41.661 0.1027 57,13 Cukup Musi Rawas 399.075 0,0933 372.33,70 23.506 96.880 4,122 55.348 0.1387 57,13 Surplus Musi Banyuasin 638.625 0,0933 595.83,71 30.469 139.067 4,564 79.448 0.1244 57,13 Surplus Banyuasin 844.175 0,0933 787.61,53 185.964 913.635 4,913 521.958 0.6183 57,13 Surplus OKU Selatan 357.105 0,0933 333.17,90 6.867 29.488 4,294 16.849 0.0472 57,14 Defisit OKU Timur 670.272 0,0933 625.36,38 94.374 618.580 6,555 353.393 0.5272 57,13 Surplus Ogan Ilir 425.032 0,0933 396.55,49 37.163 192.099 5,169 109.747 0.2582 57,13 Surplus Empat Lawang 247.285 0,0933 230.71,69 13.141 53.781 4,093 30.725 0.1242 57,13 Surplus PALI 187.281 0,0933 174.73,32 3.569 13.933 3,904 7.960 0.0425 57,13 Defisit Musi Rawas Utara 189.895 0,0933 177.17,20 3.885 15.124 3,893 8.639 0.0455 57,12 Defisit Palembang/Kota 1.643.488 0,0933 153.337,43 4.078 23.204 5,69 13.257 0.0081 57,13 Defisit Prabumulih/Kota 184.425 0,0933 172.06,85 21 105 5 60 0.0003 57,14 Defisit Pagar Alam/Kota 137.909 0,0933 128.66,91 3.565 18.087 5,073 10.332 0.0749 57,12 Defisit Lubuklinggau/Kota 229.224 0,0933 213.86,60 1.213 4.445 3,664 2.540 0.0111 57,14 Defisit Sumatera Selatan 8.370.320 0,0933 780.950,86 513.209 2.646.566 5,174 1.511.987 0.1806 57,13 Surplus Tabel 1. Analisis Pasokan dan Permintaan Produksi Beras Di Sumatera Selatan Tahun 2018 Sumber : * Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2019 (BPS) ** Statistik Ketahanan Pangan 2014-2018 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) Dilihat dari segi pasokan, tingginya tingkat defisit produksi beras di Kabupaten OKU dan PALI disebabkan oleh dua hal penting. Pertama sempitnya luas lahan panen. Di Kabupaten OKU luas panen hanya 2.110 ha atau hanya 0,5% dari luas administrasi kabupaten, sementara untuk memenuhi kebutuhan beras dibutuhkan luas lahan panen sebesar 13.404,73 ha. Di sisi yang lain, sebesar 47,74 % dari luasan administrasi Kabupaten sudah berupa Izin Konsensi maupun HGU yang 75,93% dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) (lihat Tabel 7 pada Bab 4). Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten PALI, sebanyak 95,24 % dari luas wilayah administratifnya sudah dialokasikan dalam bentuk Izin Konsensi maupun HGU yang 74,80% dalam bentuk IUP. Kedua, minimnya tingkat produksi beras juga diakibatkan oleh rendahnya tingkat produktivitas. Terdapat dua kabupaten yang dibawah rata-rata tingkat produktivitas provinsi yaitu: di OKU tingkat produktivitas tanaman padi lebih rendah 14,40%, dan di Kabupaten PALI 24,55%. Pada wilayah administrasi kota yang secara keseluruhan mengalami defisit produksi beras dengan tingkat defisit yang sangat signifikan di tiga kota yaitu Prabumulih 99,65%, Palembang 91,35% dan Lubuk Linggau 88,12%. Defisit terendah di Pagar Alam sebesar 19,70%. Jika dilihat dari besaran konsumsi beras, Kota Palembang menjadi kota tertinggi konsumsi
  22. 22. 15 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar berasnya mencapai 19,13% dari total konsumsi beras di Sumatera Selatan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut Kota Palembang setidaknya membutuhkan luas lahan panen sebesar 47.168,66 ha atau lebih luas 23,72% jika dibandingkan dengan luas administrasinya. Di Prabumulih yang tingkat defisitnya sangat tinggi, selain dampak dari kepadatan penduduk juga karena minimnya luas lahan panen yang besarannya hanya 8,74% dari luas administrasi. Hal ini berbanding terbalik dengan luasan izin konsensi dalam bentuk IUP yang besarannya mencapai 34,71% dari total luas administratif wilayah (lihat Tabel 7 pada bab selanjutnya). tingginya tingkat defisit produksi beras di Kabupaten OKU dan PALI disebabkan oleh dua hal penting. Pertama di sempitnya luas lahan panen. di OKU sebesar 47,74% dari luasan administrasi Kabupaten sudah berupa Izin Konsensi maupun HGU yang 75,93% dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). di Kabupaten PALI, sebanyak 95,24% dari luas wilayah administratifnya sudah dialokasikan dalam bentuk Izin Konsensi maupun HGU yang 74,80% dalam bentuk IUP. Kedua, minimnya tingkat produksi beras juga diakibatkan oleh rendahnya tingkat produktivitas. 2. Petani dan Lahan Pertanian Merujuk pada Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018), jumlah petani di Indonesia sebanyak 33.487.806 orang dan terdapat 27.682.117 rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Jumlah petani itu terdiri atas laki-laki 25.436.478 orang dan perempuan 8.051.328 orang. Di Sumatera Selatan jumlah petani sebesar 3,87% atau sebanyak 1.298.888 orang pada tahun 2018 yang terdiri atas laki- laki 1.015.105 orang dan perempuan 283.783 orang. Jumlah RTUP tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2013, dari 958.724 RTUP menjadi 1.039.098 RTUP. Jumlah RTUP 2018 itu tersebar dalam subsektor tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura, perkebunan, peternakan (ternak pangan dan ternak non-pangan), perikanan (budidaya ikan dan penangkapan ikan), kehutanan, dan jasa penunjang pertanian. Sekalipunterdapatsebanyak315.285RTUPuntuk tanaman pangan khususnya padi pada tahun 2018 namun disimak dari jenis usaha utamanya terdapat 219.352 RTUP yang mengusahakan tanaman padi. Usaha utama padi dari RTUP itu, sebanyak 183.774 RTUP mengandalkan sumber penghasilan utama mereka dari pertanian padi, dan sebanyak 35.578 RTUP sumber utama penghasilan bukan dari pertanian padi. Dari segi penguasaan lahan, jumlah RTUP tahun 2018 di Sumatera Selatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 949.801 RTUP naik 8.59% menjadi 1.039.098 RTUP. Dari RTUP itu terdapat RTUP pengguna lahan dan bukan pengguna lahan. Di Sumatera Selatan RTUP pengguna lahan juga meningkat 8,56% menjadi 1.031.088 tahun 2018. Namun kenaikan RTUP pengguna lahan ini bersamaan dengan kenaikan rumah tangga petani gurem dari sebanyak 110.932 (2013) naik (24,52%) menjadi 138.134 (2018). Dengan begitu jumlah RTUP pengguna lahan seluas > 0,50 ha semakin banyak di Sumatera Selatan. “
  23. 23. 16 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani Kenaikan jumlah RTUP itu berkebalikan dengan luas penguasaan terhadap lahan. Luas rata-rata penguasaan lahan di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 19.499,74 m2 (sawah pertanian seluas 18.928,78 m2 ) tahun 2013 menjadi 16.550.43 m2 (sawah pertanian seluas 15.921,06 m2 ) tahun 2018. Untuk rincian rata-rata penguasaan lahan pertanian sebagai berikut: Pada tahun 2018, sawah 2.231,74 m2 (sawah irigasi 538,94 m2 dan sawah non-irigasi 1.692,80 m2 ) dan bukan sawah 13.689,32 m2 , dan pada tahun 2013 rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh RTUP untuk sawah sebanyak 3.211,59 m2 dan untuk lahan bukan sawah 15.717,19 m2 . Berdasarkan golongan luas lahan pertanian (sawah dan non-sawah) yang dikuasai (hektare) oleh RTUP pada tahun 2018, yaitu: (1) Luas < 0,50 sebanyak 145.435; (2) Luas 0,50-0,99 sebanyak 165.956; (3) Luas 1,00-1,99 sebanyak 368.967; (4) Luas 2,00-2,99 sebanyak 209.009; (5) Luas 3,00-3,99 sebanyak 70.371; (6) Luas 4,00-4,99 sebanyak 35.366; (7) Luas 5,00-9,99 sebanyak 29.393; dan (8) Luas ≥ 10,00 sebanyak 5.510. RTUP dengan golongan luas penguasaan 1,00-1,99 ha terbesar berjumlah 35,82 persen. 3. Tingkat Kesejahteraan 3.1. Nilai Tukar Petani Dari bulan Januari hingga Desember 2018 rata-rata NTP Gabungan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Pertenakan dan Perikanan) di Sumatera Selatan rata-rata sebesar 93,62 yang artinya bahwa terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani atau indeks yang diterima petani lebih rendah dibanding dengan indeks yang dibayar petani, rata-rata indeks yang diterima (It) petani sebesar 121,20 persen sedangkan indeks yang dibayar (Ib) petani 129,47 persen. Nilai NTP Gabungan terendah terjadi pada bulan Desember 2018, yaitu sebesar 91,5 dan NTUP terendah juga pada bulan Desember 2018, yaitu 98,48. Perubahan ini diakibatkan oleh turunnya indeks terima sebesar 0,34 % dan naiknya indeks bayar sebesar 0,65%. Kenaikan indeks bayar diakibatkan oleh kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga petani sebesar 0,84%. Tingkat kenaikan terbesar ada di bahan pangan 1,47%, ditambah dengan kenaikan biaya produksi dan penambahan modal sebesar 0,14%, serta kenaikan pengeluaran obat-obatan dan pupuk sebesar 0,23%. Pada subsektor tanaman pangan NTP (NTPP) di tahun 2018 nilai rata-rata dari Januari hingga Desember kondisinya tidak jauh berbeda dengan NTP gabungan atau masih dibawah 100, yaitu 99,72. Rata-rata pertumbuhan negatifnya 0,09%, yang artinya telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh petani. Penurunan ini sangat siginifikan terjadi pada semester pertama (Januari-Juni) sebesar 1,04%. Hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan negatif rata-rata indeks terima 0,51% dan terjadi pertumbuhan positif di indeks bayar sebesar 0,53%. Penurunan terbesar pada NTPP terjadi pada bulan Maret nilainya mencapai 2,39%. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh terjadinya penurunan indeks harga pada kelompok tanaman padi sebesar 1,86% dan dan indeks harga pada kelompok tanaman palawija sebesar 1,93%, sedangkan terjadi kenaikan indeks bayar sebasar 0,53% pada kelompok konsumsi rumah tangga kenaikannya 0,64% yang tertinggi kenaikannya ada pada bahan makanan sebesar 1,14% dan untuk kelompok biaya produksi, serta penambahan modal 0,21% dengan kenaikan tertinggi ada pada transportasi 1,14%.
  24. 24. 17 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar 95.66 96.17 95.34 94.01 94.27 93.65 92.17 92.22 92.94 93.09 92.42 91.51 103.61 103.94 103.29 101.86 102.52 102.19 100.84 100.65 100.21 100.04 98.96 98.48 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) NTP NTUP Diagram 1.Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani Su- matera Selatan 2018 102.82 102.12 99.68 97.69 97.64 97.27 97.28 96.63 100.75 100.64 101.95 102.11 110.45 109.25 105.07 105.07 105.55 105.55 106.08 105.02 108.14 107.55 108.55 109.37 122 124 126 128 130 132 134 136 85 90 95 100 105 110 115 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) NTP NTUP Diagram 2. NTP dan NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan Sumatera Selatan 2018 Kenaikan jumlah rumah tangga petani yang diikuti oleh peningkatan jumlah petani gurem dalam jangka waktu lima tahun terakhir tersebut (2013-2018), kemungkinan besar disebabkan oleh angka NTP yang selalu rendah. Sepanjang 2018, misalnya, angka NTP di Sumatera Selatan tidak pernah mencapai 100 atau nilai yang diperoleh petani dari hasil pertaniannya selalu lebih rendah dari pengeluaran yang harus ditanggungnya. 3.2. Kemiskinan, Konsumsi dan Kalori Mengacu pada Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan Maret 2018, angka rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp970.078. Jika dibandingkan antara daerah, rata-rata pengeluaran per kapita lebih kecil di perdesaan daripada di perkotaan, yaitu: Rp1.206.545/ kapita/bulan di kota dan Rp829.813/kapita/bulan di desa. Dari jumlah pengeluaran rata-rata per kapita per bulan sebesar Rp970.078 itu, porsi pengeluaran makanan (Rp503.297 atau 51,88%) lebih besar ketimbang non-makanan (Rp466.781 atau 48,12%). Pengeluaran di perdesaan lebih tinggi untuk makanan (55,97%) daripada non- makanan (44,03%), sedangkan di kota lebih besar non-makanan (52,86%) daripada makanan (47,14%). Dengan garis kemiskinan sebesar (Rp/ kapita/bulan) Rp397.150 (perkotaan Rp437.983 dan perdesaan Rp374.527), pada tahun 2018 golongan miskin sebanyak 1.068,27 ribu di Provinsi Sumatera. Pekerjaan golongan miskin ini berasal dari tidak bekerja 41%, bukan pertanian 7,84%, dan pertanian 51,16%. Di Sumatera Selatan pengeluaran pangan berasperkapita/bulansebanyak6,842kgdengan nilai Rp62.964. Pengeluaran beras di perdesaan lebih tinggi sebanyak 7,606 kg (Rp69.638) sedangkan di perkotaan sebesar 5,553 kg (Rp51.711). Kontribusi pangan beras dalam pengeluaran per kapita/bulan menyumbang sebesar 12% dari seluruh pengeluaran makanan, dan sebesar 6,4% dari seluruh pengeluaran makanan dan non-makanan. Sebagaimana diketahui bahwa 1 kg beras (beras lokal, kualitas unggul, impor) mengandung 3.622,00 kilokalori (kkal) dan 84,75 gram protein, 1 kg beras ketan mengandung 3.605,00 kkal dan 77,00 gram protein. Berdasarkan konsumsi pangan beras tersebut, pada tahun 2018 rata-rata konsumsi padi- padian sebanyak 884,61 Kilokalori (kkal) per kapita sehari, dan untuk beras/ketan sebanyak 826.01 kkal. Pada tingkat nasional, rata-rata konsumsi beras sebanyak 800,22 kkal dan ketan 2,52 kkal per kapita sehari. Sumber kalori tidak hanya berasal dari beras tapi juga dari sumber padi-padian lain (seperti jagung dan terigu) dan makanan konsumsi lainnya. Rata-rata konsumsi kalori di Sumatera Selatan sebesar 2.134,53 kkal, yang jenis padi-padian menyumbang paling besar sebanyak 884,61 kkal (41,44%). Dengan Sumber : Badan Pusat Statitik (BPS) Sumatera Selatan. 2019. Nilai Tukar Petani dan Inflasi PedesaanPerdesaan Sumatera Selatan 2018 Sumber : Badan Pusat Statitik (BPS) Sumatera Selatan. 2019. Nilai Tukar Petani dan Inflasi PedesaanPerdesaan Sumatera Selatan 2018
  25. 25. 18 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani angka patokan kecukupan kalori/energi per kapita sehari untuk penduduk Indonesia sebesar 2.150 kkal, maka rata-rata konsumsi kalori di Sumatera Selatan masih berada di bawah angka patokan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) golongan miskin pada Maret 2018 berturut- turut sebanyak 45,71 ribu (12,61%) dan 25,78 ribu (13,81%). Dari segi persentase, tingkat kemiskinan di OKU menempati peringkat 9 dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Musi Rawas Utara 19,12%; Musi Banyuasin 16,52%; Lahat 16,15%; OKI 15,28%; PALI 13,81%; Musi Rawas 13,76%; Ogan Ilir 13,19%; dan Lubuk Linggau 13,02%). Dengan garis kemiskinan (Rp/ Kapita/Bulan) sebesar Rp415.785 di OKU, dan Rp377.160 di PALI, maka sebanyak 68,31%, dan 63,19% dikeluarkan untuk makanan pada masing-masing kabupaten. Jumlah penduduk miskin di OKU berasal dari tiga sektor pekerjaan, yaitu: tidak bekerja 43,02%, bukan di sektor pertanian 4,25%, dan sektor pertanian 52,73%. Tidak berbeda jauh dengan OKU, di PALI sektor pekerjaan yang menyumbang pada tingkat kemiskinan berasal dari tidak bekerja 33,93%, bukan di sektor pertanian 7,67 %, dan sektor pertanian 58,40%. Dengan begitu, pekerjaan di sektor pertanian menyumbang besar pada jumlah kemiskinan di dua kabupaten tersebut. OKU dan PALI sebagai daerah yang paling kekurangan pasokan beras memiliki porsi penduduk sangat miskin sampai dengan rentan miskin hampir setengah dari keseluruhan penduduk di masing-masing kabupaten. Di OKU penduduk yang tergolong sangat miskin sampai dengan rentan miskin pada 2019 mencapai 45,57%, sedangkan di PALI sedikit lebih rendah yaitu 38,67%. Kedua angka proporsi penduduk miskin ini masing-masing sedikit berada di atas dan di bawah persentase rata-rata penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan, yaitu: 42,82%. Kondisi ini memberi sinyal bahaya bahwa kemiskinan di daerah-daerah defisit beras berimplikasi pada kenaikan pengeluaran untuk makan yang lebih besar, sehingga berpeluang membuat penduduk yang rentan miskin dan hampir miskin menjadi lebih miskin lagi, jika tidak ada peluang ekonomi yang lebih baik. OKU dan PALI sebagai daerah yang paling kekurangan pasokan beras memiliki porsi penduduk sangat miskin sampai dengan rentan miskin hampir setengah dari keseluruhan penduduk di masing-masing kabupaten. Di OKU penduduk yang tergolong sangat miskin sampai dengan rentan miskin pada 2019 mencapai 45,57%, sedangkan di PALI sedikit lebih rendah yaitu 38,67%. “
  26. 26. 19 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Foto: Aji Wihardandi Sumber : jkpp.org Negara-negara harus memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan mendapatkan akses fisik dan ekonomis kapan pun untuk mendapatkan pangan yang layak dan memadai yang diproduksi dan dikonsumsi secara berkelanjutan dan merata, yang menghormati budaya mereka, yang menjaga akses pangan untuk generasi mendatang Pasal 15 ayat 2 - United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas
  27. 27. 20 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani PERMINTAAN DAN PASOKAN BERAS KALIMANTAN TENGAH 2.660.209 Jiwa Jumlah Penduduk PERMINTAAN BERAS Konsumsi Beras 231.970,22 Ton/tahun Rata-rata konsumsi setiap penduduk 87,2 kg/kapita/tahun atau 0,0872 ton/kapita/tahun PASOKAN BERAS Luas Panen 202.142 Ha Produksi GKG 742.758 ton/tahun setara Beras 438.937 Ton/Tahun dengan nilai konversi GKP ke Beras rata - rata 59,09% = KATEGORI DEFISIT < 0,0654 - 0,0871 Ton Kapita/Tahun CUKUP 0,0872 - 0,1090 Ton Kapita/Tahun SURPLUS 0,1091 - di atas 0,1308 Ton Kapita/Tahun KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN/KOTA 1. Kotawaringin Barat 2. Kotawaringin Timur 3. Barito Selatan 4. Barito Utara 5. Sukamara 6. Lamandau 7. Seruyan 8. Gunung Mas 9. Murung Raya 10. Palangkaraya (Kota) = 1. Barito Timur 1. Kapuas 2. Katingan 3. Pulang Pisau Grafik Pasokan Beras di Kalimantan Tengah Tahun 2018 Perorang/Ton/Kapita/Tahun 2018 0.0020 0.0851 0.7941 0.0314 0.0254 0.0205 0.0760 0.0321 0.1774 0.3889 0.0119 0.1056 0.0142 0.0001 0.1650 KotawaringinBarat KotawaringinTimur Kapuas BaritoSelatan BaritoUtara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan PulangPisau GunungMas BaritoTimur MurungRaya Palangkaraya/Kota KalimantanTengah
  28. 28. 21 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH2018 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 287.868 RTUP 89.643 RTUP yang mengusahakan tanaman padi. Penggunaan Lahan 276.746 RTUP Terdapat kenaikan rumah tangga petani gurem dari sebanyak 77,40% dari 29.083 (2013) menjadi 51.594 (2018) Penguasaan Lahan Rata - Rata 20.363,61 m2 terdapat 59.111 RTUP luas penguasaan lahan pertanian sebesar < 0,50 Ha TINGKAT KESEJAHTERAAN Nilai Tukar Petani Rata - Rata NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 95,84 dari Januari - Desember 2018 rata-rata indeks yang dibayarkan petani (Ib) setiap bulannya untuk kebutuhan konsumsi dan produksi sebesar 0,43% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata peningkatan indeks yang diterima petani (It) setiap bulan hanya sebesar 0,20% Rp Penduduk Golongan Miskin 136,93 ribu Jiwa Pekerjaan Golongan Miskin : 37,16% Tidak Bekerja 12,39% Bukan Pertanian 50,45% Pertanian
  29. 29. 22 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani Provinsi Kalimantan Tengah Gambar 3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019 (Kementerian Pertanian, 2019) Kondisi pangan di provinsi Kalimantan Tengah digambarkan pada peta ketahanan dan kerentanan pangan yang diterbitkan Kementerian Pertanian pada 2019 sebagai wilayah yang memiliki beberapa kabupaten prioritas 2-3 atau rentan pangan, dan sebagian besar berada pada prioritas 4-6 atau tahan pangan. Gambaran tersebut jika dianalisis lebih rinci sebagaimana digambarkan pada bagian selanjutnya dari laporan ini didapatkan bahwa Kalimantan Tengah memang masih mampu mencukupi kebutuhan berasnya sendiri atau surplus. Namun demikian, status surplus bukan merupakan representasi dari kondisi kecukupan di daerah-daerah defisit beras, terutama kaitannya dengan kesejahteraan petani dan akses terhadap pangan dan/atau lahan pertanian. Mengapa demikian? Bagian selanjutnya akan menjelaskan hal tersebut. 1. Pasokan-Permintaan Beras Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 14 kabupaten/kotadenganluasdaerahadministratif 15.433.397.93 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 2.660.209 jiwa. Kabupaten/ Kota terluas dan tersempit secara berurutan di Murung Jaya 15,46%, dan di Palangkaraya 1,69%. Sementara penduduk terbanyak pada tahun 2018 berada di Kotawaringin Timur (17,16%) dan terkecil di Sukamara (2,33%). Kebutuhan beras pada tahun 2018 sebanyak 231.970,22 ton dengan konsumsi per kapita per tahun sebanyak 0,0872 ton. Produksi padi setara beras pada tahun 2018 sebanyak 438.937 ton.
  30. 30. 23 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa)* Permintaan (Permintaan) Pasokan (Ketersedian) KeteranganKonsumsi Beras Per orang/kap/ tahun (ton)** Kebutu- han beras (ton) Luas Panen (Ha)* Produksi GKG (Ton)* Produkti- vitas (Ton/ ha)* Produksi Padi Setara Beras (Ton)* Pasokan Beras (Ton) Nilai Konversi GKG ke Beras (%) Kotawaringin Barat 304.082 0,0872 26.515,95 319 1.028 3,223 606 0,0020 58,9494 Defisit Kotawaringin Timur 456.409 0,0872 39.798,86 19.797 65.759 3,322 38.862 0,0851 59,0976 Defisit Kapuas 356.382 0,0872 31.076,51 116.538 478.898 4,109 283.007 0,7941 59,0955 Surplus Barito Selatan 135.736 0,0872 11.836,18 2.142 7.202 3,362 4.256 0,0314 59,0947 Defisit Barito Utara 130.019 0,0872 11.337,66 1.998 5.587 2,796 3.303 0,0254 59,1194 Defisit Sukamara 62.044 0,0872 5.410,24 909 2.153 2,369 1.273 0,0205 59,1268 Defisit Lamandau 80.512 0,0872 7.020,65 3.295 10.347 3,14 6.115 0,0760 59,0993 Defisit Seruyan 197.839 0,0872 17.251,56 4.806 10.753 2,237 6.354 0,0321 59,0905 Defisit Katingan 167.706 0,0872 14.623,96 16.611 50.336 3,03 29.746 0,1774 59,0949 Surplus Pulang Pisau 126.657 0,0872 11.044,49 25.782 83.354 3,233 49.258 0,3889 59,0949 Surplus Gunung Mas 117.457 0,0872 10.242,25 1.064 2.369 2,227 1.401 0,0119 59,1389 Defisit Barito Timur 123.557 0,0872 10.774,17 7.051 22.084 3,132 13.051 0,1056 59,0971 Cukup Murung Raya 118.197 0,0872 10.306,78 1.819 2.852 1,568 1.684 0,0142 59,0463 Defisit Palangkaraya/ Kota 283.612 0,0872 24.730,97 11 36 3,273 21 0,0001 58,3333 Defisit Kalimantan Tengah 2.660.209 0,0872 231.970,22 202.142 742.758 3,674 438.937 0,1650 59,0956 Surplus Sumber: * Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2019 (BPS) ** Statistik Ketahanan Pangan 2014-2018 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) Tabel 2. Analisis Pasokan-Permintaan Beras di Kalimantan Tengah pada 2018 Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah itu, hanya 3 kabupaten saja yang dinyatakan surplus produksi beras. Kabupaten yang surplus produksi beras antara lain Kapuas, Katingan, dan Pulang Pisau. Dari 9 kabupaten yang dinyatakan defisit beras, terdapat 6 kabupaten tingkat defisitnya lebih dari 50% seperti Kabupaten Kotawaringin Barat tingkat defisitnya 97,71%, Gunung Mas 86,32%, Murung Raya 83,66%, Sukamara 76,47%, Barito Utara 70,87 % dan Seruyam 63,17%. Kota Palangkaraya mengalami defisit pangan dengan tingkat defisit 99,92%, Tabel produksi beras di Kalimantan Tengah di Tabel 2. Padatahun2019produksipaditertinggiberada di Kabupaten Kapuas. Angka produksi padi di Kabupaten Kapuas selama tahun 2019 mencapai 203.408,15 ton dari total luas panen 61.979,64 ha. Sementara produksi padi se-provinsi Kalteng pada tahun 2019 adalah sebanyak 443.561,33 ton. Sehingga Kabupaten Kapuas saja telah menyumbang hampir setengah pasokan padi Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya 45,86 persen. Dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi penurunan produksi padi yang cukup signifikan pada tahun 2019. Produksi padi tahun 2018 mencapai 514.769,05 ton atau turun sebanyak 71.207,72 ton. Sementara untuk produktivitas padi per hektarenya, Kabupaten Kapuas masih berada di peringkat kedua dengan hanya 32,82 ton/ha sementara produktivitas tertinggi padi berada di Kabupaten Lamandau yang dapat menghasilkan hingga 35,56 ton/ha. Rata-rata produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2019 adalah 28,45 ton/ha.
  31. 31. 24 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani Gambar 4. Peta Kerawanan Pangan di Kalimantan Tengah Tingginya angka defisit seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai hingga 97,71%, sebagai akibat dari sempitnya luas lahan panen yang hanya 319 ha atau 0,4% dari luas wilayah administrasinya. Jika dibandingkan, luas konsensidiKotawaringinBaratsebesar210.481,81 ha yang luasan tersebut 660 kali dari luas lahan panen. Gunung Mas juga dikategorikan dengan tingkat defisit sangat tinggi 86,32%. Keberadaan luas konsesi di Gunung Mas mencapai 77,17% dari luas administrasinya atau 733 kali luas lahan panen. Kondisi Barito Timur menggambarkan bahwa sekalipun hasil perhitungan dinyatakan surplus, namun angka surplus 21,13% sangat rentan untuk menjadi defisit. Sebab terlihat masifnya konsensi di Barito Timur yang luasanya sampai 87,91% dari luas wilayah administratifnya. Selain sempitnya luas lahan panen dan tingkat produktivitas tanaman padi di kabupaten yang dinyatakan defisit maupun surplus serta pada umumnya di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas nasional di tahun 2018 sebesar 5,192 ton/ha2 . Misalnya, di Kabupaten Seruyan lebih rendah 56,91% sedangkan untuk rata-rata produktivitas tanaman padi di Kalimantan Tengah lebih rendah 29,24% dari rata-rata produktivitas tanaman padi nasional. 2. Petani dan Lahan Pertanian Mengacu pada SUTAS 2018 petani di Kalimantan Tengah berjumlah 367.439 orang (laki-laki 267.867 dan perempuan 99.572) atau 0,20% dari total jumlah petani di Indonesia pada tahun 2018. Dari jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di Kalimantan Tengah sebanyak 287.868 RTUP (1,03%), terdapat 3. https://www.pertanian.go.id/Data5tahun/TPATAP-2017(pdf)/30-ProdtvPadi.pdf
  32. 32. 25 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar 89.643 RTUP di subsektor tanaman pangan (padi), dan selebihnya tersebar pada subsektor yang lain. Dari RTUP sebesar 1,03% itu pula, sebanyak 58.044 RTUP jenis usaha utama yang diusahakan mereka berada di subsektor tanaman pangan padi. Sekalipun jenis usaha utama di tanaman padi, namun terdapat 15.968 RTUP yang tidak mengandalkan pada tanaman pangan padi sebagai sumber penghasilan utama mereka. Sebaliknya, yang mengandalkan sumber penghasilan utama dari tanaman pangan padi sebanyak 42.076 RTUP. RTUP sebanyak 287.868 itu terbagi dalam RTUP pengguna lahan dan bukan pengguna lahan. Jumlah rumah tangga pengguna lahan di Kalimantan Tengah meningkat 5,94% dari 261.227 (2013) menjadi 276 746 (2018). Kenaikan itu diikuti dengan kenaikan rumah tangga petani gurem 77,40% dari 29.083 (2013) menjadi 51.594 (2018). Peningkatan jumlah petani gurem itu bersamaan pola dengan kondisi penurunan luas lahan pertanian (sawah dan non-sawah) yang dikuasai RTUP, yaitu: dari rata-rata 30.202,03 m2 (2013) menjadi rata-rata 20.363,61 m2 (2018). Bila diklasifikasikan berdasarkan kategori luasan lahan pertanian yang dikuasai (ha) oleh rumah tangga pertanian sebagai berikut: (1) Luas < 0,50 sebanyak 59.111; (2) Luas 0,50-0,99 sebanyak 34.714; (3) Luas 1,00-1,99 sebanyak 71.296; (4) Luas 2,00-2,99 sebanyak 49.155; (5) Luas 3,00-3,99 sebanyak 22.082; (6) Luas 4,00-4,99 sebanyak 13.577; (7) Luas 5,00-9,99 sebanyak 20.145; dan (8) Luas ≥ 10,00 sebanyak 6.478. Golongan luas lahan pertanian 1,00-1,99 ha sebanyak 25,78% RTP dan golongan paling besar >10,00 ha berjumlah 2,34% RTP. Peningkatan jumlah petani gurem itu bersamaan pola dengan kondisi penurunan luas lahan pertanian (sawah dan non-sawah) yang dikuasai RTUP 3.Tingkat Kesejahteraan 3.1. Nilai Tukar Petani (NTP) NTP gabungan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Pertenakan dan Perikanan) di Kalimantan Tengah selama tahun 2018 bernilai 96,76% atau dibawah 100, hal ini diakibatkan oleh kenaikan rata-rata indeks yang dibayar petani sebesar 4,06% lebih besar dengan jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,16%, artinya terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani di Kalimantan Tengah dan jika dibandingkan dengan NTP gabungan rata- rata di tahun 2017 yang bernilai 98,60%, maka di tahun 2018 terjadi penurunan NTP gabungan sebesar 1,84%. Penurunan juga terjadi pada rata- rata NTUP 2018 sebesar 104,61%, nilainya turun 1,095 jika dibandingkan dengan rata-rata NTUP 2017sebesar105,70%.Penurunaninidiakibatkan oleh indeks harga yang dibayar untuk BPPBM (Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal) sebesar 2,76% lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,61%. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 kenaikan tingkat harga komoditas pertanian lebih tinggi atau tidak dapat mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa untuk proses produksi. Sedangkan pada subsektor tanaman pangan (padi dan palawija) yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar bagi masyarakat sehingga menempati posisi yang paling strategis, sepanjang tahun 2018 rata-rata NTP subsektor tanaman pangan, (NTPP) nasibnya tidak jauh berbeda dengan NTP gabungan, angkanya masih dibawah 100 yaitu sebesar 95,84%, dimana rata-rata indeks yang dibayarkan petani (Ib) setiap bulannya untuk kebutuhan konsumsi dan produksi sebesar 0,43% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata peningkatan indeks yang diterima petani (It) setiap bulan hanya sebesar 0,20% dan pada kelompok tanaman padi sepanjang “
  33. 33. 26 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani 2018 rata-rata peningkatan indeks harganya sebesar 0,34% dan palawija sebesar 0,64%. NTPP tertingi terjadi di awal tahun pada bulan Januari bernilai 98,92% dan kemudian mengalami penurunan yang signifikan hingga akhir semester pertama (Juni) dengan rata-rata tingkat penurunan sebesar 0,43%. Jika dilihat dari tingkat perubahan NTP-nya (month-to- month), penurunan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan nilai sampai sebesar -1,32%. Sedangkan saat dilihat berdasarkan besaran NTP-nya, nilai NTPP terendah sepanjang tahun 2018 terjadi pada awal semester ke II (Juli) sebesar 93,80. Hal ini diakibatkan oleh indeks yang harus dibayar petani (Ib) bernilai 132,8, kebutuhan konsumsi mempunyai peran yang cukup besar untuk mempengaruhi turunnya nilai NTP pada subsektor tanaman pangan atau dapat dikatakan bahwa indeks harga konsumsi rumah tangga petani lebih tinggi jika dibanding dengan indeks harga biaya produksi ataupun penambahan barang modal. lebih besar 8,23% dibanding dengan indeks yang diterima petani (IT) yang hanya 123,6. Besarnya nilai IB diakibatkan karena pada kelompok konsumsi Rumah Tangga pengeluaran terbesar ada di bahan makanan bernilai 136,55 dan pada kelompok BPPBM pengeluaran terbesar ada pada transportasi yang indeksnya mencapai nilai 136,36. Di sisi lain NTPP pada tahun 2018 berada pada posisi terendah setelah tanaman perkebunan rakyat, hal ini menunjukkan bahwa NTPP dari segi produksi tidak sebaik subsektor lain. UntukNTUPpadasubsektortanamanpangan dapat dikatakan masih rendah dengan nilai rata-rata sebesar 95,84%, terjadi penurunan nilai (month-to-month) sebesar 0,06 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi mempunyai peran yang cukup besar untuk mempengaruhi turunnya nilai NTP pada subsektor tanaman pangan atau dapat dikatakan bahwa indeks harga konsumsi rumah tangga petani lebih tinggi jika dibanding dengan indeks harga biaya produksi ataupun penambahan barang modal. 106.4 106.49 105.73 104.66 104.73 105.63 104.68 104.42 103.25 103.45 102.97 102.9 118 120 122 124 126 128 130 132 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Indeks Harga Diterima Petani (lt) Indeks Harga Dibayar Petani (lb) NTP NTUP 98.92 97.95 96.63 95.53 94.45 94.13 93.8 94.54 94.55 94.43 93.97 94.78 98.89 97.86 96.62 95.99 95.15 95.22 95.29 95.34 94.96 94.73 94.23 95.77 118 120 122 124 126 128 130 132 134 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Indeks Harga Diterima Petani (lt) Indeks Harga Dibayar Petani (lb) NTP NTUP Sumber Badan Pusat Statitik (BPS) Kalimantan Tengah. 2019. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Tengah 2018 Diagram 3. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani Kalimantan Tengah 2018 Diagram 4. NTP dan NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan Kalimantan Tengah 2018 Sumber Badan Pusat Statitik (BPS) Kalimantan Tengah. 2019. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Tengah 2018 “
  34. 34. 27 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar 3.2. Kemiskinan, Konsumi dan Kalori Garis kemiskinan di Kalimantan Tengah sebesar Rp413.529 (Rp/kapita/bulan) pada tahun 2018 dengan rincian di perkotaan Rp387.139 dan di perdesaan sebesar Rp426.596. Mengacu pada patokan garis kemiskinan sebesar itu, maka di Kalimantan Tengah terdapat 136,93 ribu penduduk miskin atau sebesar 5,17%. Berdasarkan sektor pekerjaan, golongan miskin itu berasal dari kelompok tidak bekerja 37,16%, bukan di sektor pertanian 12,39% dan sektor pertanian 50,45%. Sebanyak 64,07% pengeluaran golongan miskin digunakan untuk makanan. Dari segi persentase jumlah penduduk miskin, terdapat 10 kabupaten/kota tertinggi di Kalimantan Tengah sebagai berikut: Seruyan (7,43%), Barito Timur (6,56%), Murung Raya (6,28%), Kotawaringin Timur (6,21%), Katingan (5,22%), Kapuas (5,20%), Gunung Mas (5,10%), Barito Selatan (4,55%), Pulang Pisau (4,51%) dan Kotawaringin Barat (4,27%). PengeluaranperkapitaperbulandiKalimantan Tengah rata-rata sebesar Rp1.224.307 yang terbagi antara makanan dan non-makanan berturut-turut sebesar Rp632.493 (51,66%) dan Rp591.814 (48,34%). Berdasarkan daerah kota dan desa, rata-rata pengeluaran per kapita di perkotaan Rp1.414.633/bulan dan di perdesaan Rp1.104.915/bulan. Dari persentase total pengeluaran per kapita per bulan, bagian pengeluaran makanan lebih besar di perdesaan daripada di perkotaan (46,67% perkotaan dan 55,67% perdesaan). Sebaliknya, bagian pengeluaran non makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan (53,33% di perkotaan dan 44,33% di perdesaan). Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengeluaran per kapita per bulan untuk pangan beras sebesar 11,5% dari rata-rata pengeluaran makanan, dan sebesar 5,9% dari rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan. Pengeluaran beras per kapita per bulan sebanyak 6,860 kg (setara Rp73.111) dengan rincian di perkotaan sebanyak 5,863 kg (Rp59.657) dan di perdesaan sebanyak 7,486 kg (Rp81.551). Konsumsi beras per kapita per bulan lebih banyak di perdesaan daripada di perkotaan. Dari segi konsumsi kalori, di Kalimantan Tengah rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk padi-padian sebanyak 859,11 kilokalori (kkal) atau 38,39% dari total jumlah kkal yang dikonsumsi. Secara keseluruhan di Kalimantan Tengah sebanyak 2.181,57 kkal yang dikonsumsi per kapita per hari berasal dari berbagai jenis makanan seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah- buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan jadi dan minuman jadi. Angka kalori sebanyak itu lebih besar dari patokan yang ditentukan. Berdasarkan perhitungan garis kemiskinan Rp413.529 bahwa pendapatan per kapita per bulan sejumlah itu, seorang penduduk di Kalimantan Tengah akan menggunakan seluruh pendapatannya untuk kebutuhan makan per hari sebesar Rp13.784. Uang sejumlah itu bagi pendudukkelasmenengahbawahbisadigunakan untuk satu porsi nasi kuning, satu porsi mie instan dan segelas teh atau setara dengan 2.100 kalori untuk kebutuhan fisik minimum per orang dewasa per hari. Berdasarkan rujukan garis kemiskinan tersebut, sebesar 54,17% dari total Berdasarkan perhitungan garis kemiskinan Rp413.529 bahwa pendapatan per kapita per bulan sejumlah itu, seorang penduduk di Kalimantan Tengah akan menggunakan seluruh pendapatannya untuk kebutuhan makan per hari sebesar Rp13.784. “
  35. 35. 28 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Seruyan (BPS Kalteng 2018).3 Di kabupaten-kabupaten defisit beras, seperti Kotawaringin Barat, terdapat 4,27% penduduknya tergolong miskin dan lebih dari setengah penduduk miskin bukan orang yang bekerja di sektor pertanian, sehingga dapat dipastikan harus mengakses makanan dengan membeli. Kondisi yang sama juga terdapat di Kabupaten Gunung Mas yang penduduknya masih harus menggunakan 64,73% daripendapatanuntukbiayamakan, karena lebih dari setengah dari penduduk miskin tidak bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu, angka kemiskinan di Gunung Mas sedikit lebih tinggi dari Kotawaringin Barat, yaitu 5,10%. Sementara itu, di Barito Timur yang angka surplus berasnya hampir defisit, angka kemiskinan justru meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan paling tinggi diantara tiga kabupaten ini, yaitu 6,56%. Dari gambaran ketiga kabupaten yang rawan dalam persediaan beras, kemiskinan penduduknya terancam semakin parah, karena 2/3 dari pendapatan penduduk sudah dihabiskan hanya untuk makan. 3 BPS Kalteng. 2018. Potret Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah 2018.
  36. 36. 29 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Lahan gambut sisa terbakar tahun 2015, terletak di eks PLG Sejuta Hektar Kalteng. Foto: Ridzki R. Sigit Sumber : www.mongabay.co.id Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  37. 37. 30 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani PERMINTAAN DAN PASOKAN BERAS SULAWESI SELATAN 8.771.070 Jiwa Jumlah Penduduk PERMINTAAN BERAS Konsumsi Beras 1.006.144,96 Ton/tahun Rata-rata konsumsi setiap penduduk 114,7 kg/kapita/tahun atau 0,1147 ton/ kapita/tahun PASOKAN BERAS Luas Panen 1.155.702 Ha Produksi GKG 5.804.947 ton/tahun setara Beras 3.313.944 Ton/Tahun dengan nilai konversi GKP ke Beras rata - rata 57,09% = KATEGORI DEFISIT < 0,0860 - 0,1146 Ton Kapita/Tahun CUKUP 0,1147 - 0,1434 Ton Kapita/Tahun SURPLUS 0,1435 - di atas 0,1721 Ton Kapita/Tahun KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN/KOTA 1. Kep Selayar 2. Makasar (Kota) 3. Pare - Pare (Kota) 4. Palopo (Kota) 1. Bulukumba 2. Bantaeng 3. Jeneponto 4. Takalar 5. Gowa 6. Sinjai 7. Maros 8. Pangkep 9. Barru 10. Bone Grafik Pasokan Beras di Sulawesi Selatan Tahun 2018 Perorang/Ton/Kapita/Tahun 2018 0.0003 0.2979 0.2805 0.3985 0.2684 0.2175 0.2929 0.3633 0.2344 0.4688 0.7716 0.7192 1.2464 0.9555 0.8805 0.1637 0.4611 0.2281 0.2876 0.3707 0.2574 0.0052 0.0307 0.0707 0.3778 Kep.Selayar Bulukumba Bantaeng Janeponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu TanaToraja LuwuUtara LuwuTimur TorajaUtara Makasar/Kota ParePare/Kota Palopo/Kota SulawesiSelatan11. Soppeng 12. Wajo 13. Sidrap 14. Pinrang 15. Enrekang 16. Luwu 17. Tana Toraja 18. Luwu Utara 19. Luwu Timur 20. Toraja Utara
  38. 38. 31 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN SULAWESI SELATAN 2018 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 1.015.232 RTUP 596.427 RTUP yang mengusahakan tanaman padi. Penggunaan Lahan 985.088 RTUP Terdapat kenaikan rumah tangga petani gurem dari sebanyak 7,78 % dari 338.108 (2013) menjadi 364.426 (2018) Penguasaan Lahan Rata - Rata 23.156,57 m2 tahun 2013 yang rata-rata seluas 30.980,60 m2 , Terdapat sebanyak 341.933 RTUP penguasaan lahan pertanian sebesar Luas < 0,50 Ha TINGKAT KESEJAHTERAAN Nilai Tukar Petani Rata - Rata NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 99.45 dari Januari - Desember 2018 It atau Indeks harga yang diterima petani rata - rata 134,99 lebih kecil dengan rata - rata lb atau indeks harga yang dibayar petani yang nilainya 135,74 Rp Penduduk Golongan Miskin 792,64 ribu Jiwa Pekerjaan Golongan Miskin : 45,08% Tidak Bekerja 20,32% Bukan Pertanian 34,60% Pertanian
  39. 39. 32 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani Provinsi Sulawesi Selatan Gambar 5. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019 Kementerian Pertanian Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional sejak berdekade lalu tentu saja harus memiliki status tahan pangan dan memiliki surplus untuk distribusi nasional, sebagaimana digambarkan pada peta ketahananan dan kerentanan pangan di atas (Kementerian Pertanian 2019). Namun demikian, dengan analisis Pasokan-Permintaan ditemukan kondisi defisit di satu kabupaten kepulauan dan beberapa kota. Telaah lebih lanjut mengenai wilayah-wilayah defisit ini menunjukkan kondisi ibarat tikus mati di lumbung beras, karena kondisi defisit beras tersebut diiringi pula oleh defisit kesejahteraan. Selain itu, analisis terhadap kondisi petani dan penguasaan lahan pertanian juga menunjukkan kecenderungan pada penurunan kesejahteraan petani yang ditandai oleh peningkatan jumlah petani gurem dan NTP yang sangat fluktuatif di Sulawesi Selatan. 1. Pasokan-Permintaan Pangan Sulawesi Selatan memiliki luas panen pada tahun 2018 seluas 1.155.702 ha dan menghasilkan 5.804.976 ton GKG (dengan rata- rata tingkat produktivitas 5.02 ton/ha) atau setara beras 3.313.944 ton. Jumlah produksi beras tersebut mampu menyediakan beras untuk setiap penduduk di tahun 2018 yang berjumlah 8.771.070 jiwa sebanyak 377,8 kg/kapita/ tahun. Jumlah ini 3 kali lebih besar dari rata- rata konsumsi beras setiap penduduknya dalam satu tahun. Oleh sebab itu, Sulawesi Selatan dapat menjadi sumber pasokan beras secara nasional. Hal ini juga ditandai oleh konsistennya produktivitas lahan produksi padi di 24 provinsi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, karena hanya satu wilayah kabupaten mengalami defisit produksi beras yaitu Kabupaten Kepulauan
  40. 40. 33 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Selayar. Bisa dipahami jika semua wilayah administrasi kota mengalami defisit produksi beras, tentunya karena tidak lagi memiliki lahan sawah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Sawah yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka walaupun luas lahan sawah di Sulsel mencapai 663.254 ha, namun luas sawah panen di Sulsel mencapai 995.335 ha per tahun. Kemudian dari luas lahan sawah yang ada saat ini, baik sawah baku maupun sawah panen, produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 5.292.151 ton per Kabupaten/ Kota Jumlah Penduduk (Jiwa)* Permintaan (Permintaan) Pasokan (Ketersedian) KeteranganKonsumsi Beras Per orang/ kap/ tahun (ton)** Kebutuhan beras (ton) Luas Panen (Ha)* Produksi GKG (Ton)* Produkti- vitas (Ton/ ha) Produksi Padi Setara Beras (Ton)* Pasokan Beras (Ton) Nilai Kon- versi GKG ke Beras (%) Kep. Selayar 134.280 0,1147 15.401,92 15 69 4,60 40 0,0003 57,97 defisit Bulukumba 418.326 0,1147 47.981,99 43.121 218.259 5,06 124.602 0,2979 57,09 surplus Bantaeng 186.612 0,1147 21.404,40 18.043 91.688 5,08 52.341 0,2805 57,09 surplus Jeneponto 361.793 0,1147 41.497,66 45.365 252.519 5,57 144.158 0,3985 57,09 surplus Takalar 295.892 0,1147 33.938,81 32.707 139.125 4,25 79.423 0,2684 57,09 surplus Gowa 760.607 0,1147 87.241,62 56.752 289.731 5,11 165.401 0,2175 57,09 surplus Sinjai 242.672 0,1147 27.834,48 25.238 124.494 4,93 71.071 0,2929 57,09 surplus Maros 349.822 0,1147 40.124,58 47.940 222.640 4,64 127.102 0,3633 57,09 surplus Pangkep 332.674 0,1147 38.157,71 31.013 136.567 4,40 77.963 0,2344 57,09 surplus Barru 173.623 0,1147 19.914,56 26.461 142.591 5,39 81.402 0,4688 57,09 surplus Bone 754.894 0,1147 86.586,34 211.851 1.020.365 4,82 582.507 0,7716 57,09 surplus Soppeng 226.770 0,1147 26.010,52 53.365 285.687 5,35 163.093 0,7192 57,09 surplus Wajo 396.810 0,1147 45.514,11 187.657 866.344 4,62 494.579 1,2464 57,09 surplus Sidrap 299.123 0,1147 34.309,41 85.787 500.650 5,84 285.808 0,9555 57,09 surplus Pinrang 374.583 0,1147 42.964,67 96.809 577.741 5,97 329.821 0,8805 57,09 surplus Enrekang 204.827 0,1147 23.493,66 11.263 58.745 5,22 33.537 0,1637 57,09 surplus Luwu 359.209 0,1147 41.201,27 59.157 290.122 4,90 165.625 0,4611 57,09 surplus Tana Toraja 232.821 0,1147 26.704,57 21.218 93.007 4,38 53.096 0,2281 57,09 surplus Luwu Utara 310.470 0,1147 35.610,91 32.781 156.392 4,77 89.281 0,2876 57,09 surplus Luwu Timur 293.822 0,1147 33.701,38 35.710 190.793 5,34 108.919 0,3707 57,09 surplus Toraja Utara 229.798 0,1147 26.357,83 25.704 103.600 4,03 59.144 0,2574 57,09 surplus Makassar/Kota 1.508.154 0,1147 172.985,26 2.844 13.734 4,83 7.841 0,0052 57,09 defisit Parepare/Kota 143.710 0,1147 16.483,54 1.342 7.737 5,77 4.417 0,0307 57,09 defisit Palopo/Kota 180.678 0,1147 20.723,77 3.559 22.376 6,29 12.773 0,0707 57,09 defisit Sulawesi Selatan 8.771.970 0,1147 1.006.144,96 1.155.702 5804.976 5,02 3.313.944 0,3778 57,09 surplus tahun. Artinya, rata-rata produksi beras di Sulsel setiap hektare mencapai 7,98 ton per tahun, di mana Kabupaten Bone, Wajo dan Pinrang masih berada di posisi atas sebagai daerah produsen pangan terbesar di Sulawesi Selatan. Sementara daerah yang paling kecil memproduksi pangan yakni Kota Parepare, Kota Makassar dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sempitnya luas panen di Kabupaten Kepulauan Selayar berdampak pada tingginya nilai defisit produksi beras yang mencapai 99,74%. Agar mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras, maka dibutuhkan luas panen 5.777,72 ha atau 385 kali dari luas panen pada tahun 2018. Jika Sumber : * Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2019 (BPS). ** Statistik Ketahanan Pangan 2014-2018 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) Tabel 3. Analisis Pasokan-Permintaan Produksi Beras di Sulawesi Selatan 2018
  41. 41. 34 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani dilihat dari penggunaan lahan, sebesar 20,13% wilayah Kepulauan Selayar masih berupa kawasan hutan dan di sisi lain sebesar 31,01% sudah dalam bentuk IUP. Sementara untuk kabupaten yang dinyatakan surplus diantaranya Kabupaten Enrekang, namun surplus di Enrekang sangat berpotensi untuk menjadi defisit karena surplusnya dibawah 50% atau hanya 42,72%. Indekspenanamanyanghanya1,054 sertatingkat produktivitas tanaman padi di Enrekang juga dibawah rata-rata produktivitas tanaman padi di Provinsi Sulsel, dan juga yang harus menjadi catatan bahwa 63.76% wilayah Enrekang berada pada kawasan hutan serta 7,38% sudah berupa IUP (lihat Tabel 15 pada bab selanjutnya). 4 Indeks Penanaman (IP) adalah rata-rata masa tanam dalam satu tahun, rumusnya; Luas Tanam dalam satu tahun/Luas Baku Sawah (Data luas baku Sawah berdasarkan penggunaan lahan yang terdapat di RTRW Provinsi Sulteng tahun 2017) Gambar 7. Peta Kerawanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Jika dilihat dari besaran konsumsi beras, Kota Makassar merupakan daerah dengan kebutuhan beras terbesar mengacu pada jumlah penduduk 1.508.154 jiwa. Pada tahun 2018 kebutuhan konsumsi beras mencapai 172.985,26 ton/tahun, sehingga diperlukan luas panen 62.743,28 ha untuk memproduksi target kebutuhan tersebut. Namun dengan kondisi luas panen 2.844 ha saja, produksi padi setara beras mencapai 7.841 ton. Konsekuensinya, kemampuan memasok kebutuhan beras setiap penduduknya 5,199 kg/ tahun. Berdasarkan data yang diperoleh SLPP Makassar, setiap tahun sawah-sawah yang masih tersisa di Kota Makassar hanya mampu memproduksi beras sekitar 12.490 ton per tahun. Sementara kebutuhan beras warga Kota Makassar mencapai 164.940 ton per tahun. Bila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi beras Provinsi Sulawesi Selatan, maka defisitnya sebesar 95,47%. Maka untuk menutupi selisih kebutuhan beras, harus diperoleh dari berbagai daerah lainnya. Kondisi ini tentu saja membuat harga beras di Kota Makassar mengalami kenaikan.
  42. 42. 35 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Selain Kota Makassar dan Parepare, Kota Palopo merupakan kota yang memiliki luas lahan panen lebih luas atau 45,95% dari luas keseluruhan luas lahan panen untuk wilayah administrasi kota. Walaupun dengan jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Kota Parepare namun tingkat defisit beras di Kota Palopo sebesar 38,37%, lebih kecil dibandingkan dengan Parepare yang tingkat defisitnya 73,20%. Di Kota Palopo luas lahan sawah hanya 7,23% dari luas wilayah administrasi, dan kondisi ini berbanding terbalik dengan area konsensi di Kota Palopo seluas 43,58%, yang didominasi 95,07% berupa IUP (lihat Tabel 15 pada bab selanjutnya). Dari sisi pasokan, harga gabah di Sulawesi Selatan terbilang rendah. Satu kilogram gabah dijual oleh petani antara Rp3.500 sampai Rp4.000. Kebanyakan pengusaha beras sekaligus pengumpul gabah di Sulsel berada di Kabupaten Bone, Wajo, Sidrap, Pirang dan Parepare. Namun ada juga gabah petani yang dibeli oleh Bulog namun tidak sebesar pengumpul. Setelah semua gabah petani terbeli dan terkumpul di gudang pengumpul, para pengusaha/pedagang kemudian menjual beras tersebut ke berbagai daerah di Sulsel hingga ke berbagai provinsi di Indonesia. Menurut informasi yang kami peroleh, pengusaha beras di Sulsel telah memiliki relasi bisnis dengan pengusaha di daerah lain seperti Ambon dan Surabaya, maupun di provinsi lain sepertidiSulawesiTenggara,KalimantanSelatan, NTT, hingga Papua. Selain itu, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah yang bergerak di sektor pangan. Perusahaan daerah ini juga menghimpun dan membeli beras petani di desa-desa di Sulsel. Setelah itu, mereka jual beras-beras tersebut ke Perusahaan Daerah milik pemerintah provinsi lain seperti DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah Sorong Papua. 2. Petani dan Lahan Pertanian Jumlah petani di Sulawesi Selatan sebanyak 1.161.692 orang yang terdiri atas laki-laki 960.774 orang dan perempuan 200.918 orang. Keberadaan petani di Sulawesi Selatan itu menyumbang 3,46% terhadap jumlah petani di Indonesia. Dari sebanyak 1.015.232 RTUP di Sulawesi Selatan, terdapat 596.427 RTUP yang mengusahakan di subsektor tanaman pangan padi, dan sebanyak 288.877 RTUP di subsektor tanaman pangan palawija. Jumlah RTUP yang lain berada di subsektor hortikultura, perkebunan, peternakan (ternak pangan dan ternak non-pangan), perikanan (budidaya ikan dan penangkapan ikan), kehutanan (budidaya tanaman kehutanan dan kehutanan lainnya) dan jasa penunjang pertanian. Dari 1.015.232 RTUP itu pula, terdapat 484.911 RTUP atau 47,76% yang usaha utamanya adalah tanaman pangan padi. Dari usaha utama itu, sebanyak 387.054 RTUP atau 79,81% yang mengandalkan sebagai sumber penghasilan utama dari subsektor tanaman pangan padi, dan selebihnya, sebanyak 97.857 RTUP atau 20,19% yang tidak mengandalkan subsektor tanaman pangan padi sebagai sumber penghasilan utama. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 terdapat 1.015.232 RTUP, yang pengguna lahan sebanyak Dari sisi pasokan, harga gabah di Sulawesi Selatan terbilang rendah. Satu kilogram gabah dijual oleh petani antara Rp3.500 sampai Rp4.000. Kebanyakan pengusaha beras sekaligus pengumpul gabah di Sulsel berada di Kabupaten Bone, Wajo, Sidrap, Pirang dan Parepare. Namun ada juga gabah petani yang dibeli oleh Bulog namun tidak sebesar pengumpul. “
  43. 43. 36 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani 985.088 dan lainnya bukan pengguna lahan. RTUP pengguna lahan tahun 2018 naik 3.67% menjadi 950.241 dari tahun 2013. Peningkatan itu diikuti oleh kenaikan jumlah rumah tangga petani gurem sebesar 7,78 % sehingga dari jumlah 338.108 (2013) naik menjadi 364.426 (2018). Kenaikan jumlah petani gurem ini seringkali diikuti dengan penurunan luas lahan. Pada tahun 2018, luas lahan (pertanian dan non- pertanian) yang dikuasai RTUP rata-rata seluas 23.156,57 m2. Jumlah ini lebih kecil daripada tahun 2013 yang rata-rata seluas 30.980,60 m2 . Untuk lahan pertanian saja, pada tahun 2018 3. Tingkat Kesejahteraan 3.1. Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata NTP Gabungan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, pertenakan, perikanan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya) di tahun 2018 besarannya 102,96 lebih tinggi 1,43% dibandingkan rata-rata NTP tahun 2017 yang nilai rata-ratanya 100,85. Tingginya nilai NTP gabungan ditopang oleh tingginya 3 (tiga) subsektor peternakan, hortikultura dan perikanan budidaya, sedangkan untuk NTP terendah ada di subsektor perkebunan rakyat yang nilainya 96,16% berikutnya ada di subsektor tanaman pangan nilainya masih dibawah 100, yaitu 99,45%, dimana indeks yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga serta BBPBM (Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal) yang nilainya 135,74% lebih besar 0,75% jika dibandingkan dengan nilai Indeks yang diterima petani (IT) dari kelompok tanaman padi dan palawija yang nilainya sebesar 134,99%. NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) sepanjang tahun 2018 cenderung fluktuatif setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum NTPP sangat rentan terhadap laju pertumbuhan barang dan jasa di pasaran. Pada semester pertama (Januari-Juni) 2018 rata-rata NTPP 98,95 dengan rata-rata pertumbuhan negatif 0,23. Penurunan signifikan terjadi pada 4 (empat) bulan berturut-turut dari bulan Febuari hingga bulan Mei dari -97%, -0,61%, -0,72%, -0,95%. Tingginya penurunan indeks NTPP pada bulan Febuari diakibatkan oleh turunnya indeks yang diterima petani (IT) -0,22. Penurunan signifikan terjadi pada kelompok tanaman palawija hingga -1.55% dan untuk kelompok tanamanpadihanyanaik0,44%.Sedangkanpada lB (indeks yang dibayar petani) terjadi kenaikan hingga 1,21%, pada kelompok pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pengeluaran terbesar ada pada pengeluaran bahan makanan yang nilainya mencapai 150,16 dan pada kelompok BPPBM (Biaya Produksi dan Penambahan RTUP menguasai rata-rata seluas 20.363,61 m2 (sawah 2.227,00 m2 dan non-sawah 18.136,61 m2 ) sedangkan pada tahun 2013 seluas 30.202,03 m2 (sawah 2.524,13 m2 dan non-sawah 27.677,9 m2 ). Berdasarkan kategori penguasaan lahan pertanian (ha) di Sulawesi Selatan, maka sebarannya sebagai berikut: (1) Luas < 0,50 sebanyak 341.933; (2) Luas 0,50-0,99 sebanyak 234.043; (3) Luas 1,00-1,99 sebanyak 230.101; (4) Luas 2,00-2,99 sebanyak 83.238; (5) Luas 3,00-3,99 sebanyak 31.430; (6) Luas 4,00-4,99 sebanyak 13.760; (7) Luas 5,00-9,99 sebanyak 14.946; dan (8) Luas ≥ 10,00 sebanyak 2.368. Kategori luas < 0,50 ha sebesar 35,92% RTUP dan ≥ 10,00 ha sebanyak 0,25% RTUP. Kenaikan jumlah petani gurem seringkali diikuti dengan penurunan luas lahan. “
  44. 44. 37 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Barang & Modal) pengeluaran terbesar ada pada transportasi yang nilainya 134,58 dan pada semester kedua (Juli-Desember) rata-rata NTPP sebesar 116,48. Apabila dibandingkan dengan semester I, tingkat kesejahteraan petani pada semester I lebih rendah daripada kondisinya di semester ke II. 101.52 101.01 101.33 101.91 103.31 103.14 102.15 101.97 102.08 102.3 103.32 103.31 112.36 112.39 112.68 113.14 114.72 115.02 114.4 114.11 113.77 113.59 114.57 114.56 124 126 128 130 132 134 136 138 140 90 95 100 105 110 115 120 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Indeks Harga yg Diterima Petani (It) Indeks Harga yg DibayarPetani (Ib) NTP NTUP 100.79 99.82 99.21 98.49 97.54 97.82 97.53 97.97 98.98 100.68 102.31 102.25 109.83 109.21 108.66 107.66 106.76 107.6 107.72 108.17 108.77 110.17 111.94 111.79 126 128 130 132 134 136 138 140 142 90 95 100 105 110 115 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Indeks Harga yg Diterima Petani (lt) Indeks Harga Yg Dibayar Petani (lb) NTP NTUP Diagram 5. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani Sulawesi Selatan 2018 Diagram 6 NTP dan NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan Sulawesi Selatan 2018 Sumber Badan Pusat Statitik (BPS) Sulawesi Selatan. 2019. Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Selatan 2018 Sumber Badan Pusat Statitik (BPS) Sulawesi Selatan. 2019. Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Selatan 2018 Dengan demikian, sebagaimana digambarkan pada Diagram 5 dan 6, sepanjang tahun 2018, petani tanaman pangan di Sulawesi Selatan mengalami tingkat kesejahteraan yang fluktuatif dan diombang-ambingkan oleh harga kebutuhan harian dan modal produksi yang harus dipenuhinya. Salah satu aspek yang menyumbang pada volatilitas pendapatan petani tanaman pangan adalah rantai pasok yang panjang. Dari wawancara dengan petani padi di wilayah yang paling besar memproduksi pangan beras mengenai jalur distribusi pangan di Sulawesi Selatan, hampir semua menjelaskan bahwa hasil produksi petani rata-rata dijual ke pengumpul. Di lain tempat, terkhusus bagi petani sawah tadah hujan, kebanyakan dari mereka tidak menjual hasil panen mereka. Mereka menyimpannya untuk stok pangan keluarga. 3.2. Kemiskinan, Konsumsi dan Kalori Golongan miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 berjumlah 792,64 ribu orang (9,06%) dengan garis kemiskinan Rp306.545 (Bln/Kap). Kemiskinan di perkotaan sebesar Rp314.549, sedangkan di perdesaan sebesar Rp299.917. Pekerjaan golongan miskin ini berasal dari tidak bekerja 45,08%, bukan pertanian 20,32% dan pertanian 34,60%. Pengeluaran per kapita sebulan di Sulawesi Selatan rata-rata sebesar Rp1.016.244 yang terbagi dalam makanan (Rp495.465) dan non-makanan (Rp520.779). Berdasarkan daerah kota dan desa, pengeluaran per kapita per bulan lebih tinggi di perkotaan (Rp1.305.899) daripada di perdesaan (809.343). Bila digambarkan dalam persentase pengeluaran untuk makanan dan non makanan, maka di perkotaan sebesar 45,46% makanan dan 54,54% non makanan, dan di perdesaan sebesar 52,55% makanan dan 47,45% non makanan. Pengeluaran di perdesaan rata-rata lebih banyak digunakan untuk makanan sedangkan penggunaan di perkotaan lebih besar untuk non-makanan. Pengeluaran per kapita per bulan untuk pangan beras rata-rata sebesar 7,680 kg yang setara nilai Rp58.780. Di Sulawesi Selatan total pengeluaran beras sebesar 11,8% dari total pengeluaran makanan, dan sebesar 5,7% dari total pengeluaran makanan dan non makanan. Dari konsumsi pangan padi tersebut, rata-rata konsumsi per kapita sehari dari padi-padian sebesar 993,34 kilokalori (kkal). Bila diperinci berdasarkan kelompok padi-padian tersebut, pada tingkat nasional konsumsi kalori per kapita sehari untuk beras sebanyak 800,22 kkal, beras ketan 2,52 kkal, dan padi-padian lainnya 0,91
  45. 45. 38 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani kkal. Di Sulawesi Selatan rata-rata konsumsi kalori per kapitaseharisebanyak 2.183,61 kkal. Kalori tersebut tidak hanya berasal dari beras atau padi-padian tapi juga dari jenis pangan lainnya. Tentu saja sumber kalori terbesar masih berasal dari padi-padian (45,49%) termasuk beras dibandingkan dari sumber pangan lainnya. Di Sulawesi Selatan kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang menempati 7 teratas sebagai berikut: Jeneponto (15,48%), Pangkep (15,10%), Luwu Utara (13,69%), Toraja Utara (13,37%), Luwu (13,36%), Kepulauan Selayar (13,13%), dan Enrekang (12,49%). Kabupaten/Kota yang mengalami defisit di Sulawesi Selatan meliputi Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Sebagai kabupaten yang terhitung rawan pasokan beras, Kepulauan Selayar memiliki angka kemiskinan 13%, dan berada di atas rata-rata provinsi (9,38%). Artinya, ada 13% penduduk di Kepulauan Selayar yang pendapatannya Rp306.545 atau kurang, yang sebagian besar atau semua pendapatannya dihabiskan untuk kebutuhan kalori minimum per hari. Dari persentase penduduk miskin ini, di Kepulauan Selayar 45% tidak bekerja dan 30,50% bekerja di pertanian. Di Kota Makassar dan Kota Parepare kemiskinan sebanyak 4,41% dan 5,59%. Di dua kota tersebut jumlah golongan miskin berdasarkan pekerjaan disumbangkan oleh tidak bekerja (Kota Makassar 52,94% dan Kota Parepare 53,01%) bukan pertanian (Kota Makassar 2,33% dan Kota Parepare 0,28%) dan pertanian (Kota Makassar 44,73% dan Kota Parepare 46,71%). Dengan tingkat kemiskinan demikian, akan semakin rawan kondisi akses terhadap pangan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota karena mereka yang miskin dan tidak bekerjaakanmengarah kepada kondisi kelaparan kronis, jika tidak ditanggulangi. Sementara itu, distribusi pangan ke wilayah kota, seperti Makassar, lebih banyak diperankan oleh pedagang/ pengusaha lokal. Pengusaha tersebut membeli beras di pengumpul yang tersebar di beberapa kabupaten, lalu menjualnya ke pedagang pasar, maupun ke usaha-usaha lain seperti rumah makan dan hotel. Maka sudah dipastikan bahwa harga beras di Kota Makassar naik 25 % dari harga jual di kabupaten. Dengan demikian, berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh SLPP Makassar sejak Maret-Mei 2020, memperlihatkan bahwa lebih dari 60 persen hasil produksi beras Sulsel didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di provinsi lain, baik di Pulau Sulawesi maupun di luar Pulau Sulawesi. Berdasarkan sejumlah informasi tersebut, para pengusaha/pengumpul beras lah yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari produski beras di Sulawesi Selatan. Padahal, di daerah- daerah penghasil beras telah terjadi kenaikan proporsi petani gurem, serta NTP yang sangat fluktuatif sebelum pandemi, yang menandakan bahwa kondisi kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan semakin mengarah pada penurunan, meskipun berada di lumbung padi nasional Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh SLPP Makassar sejak Maret-Mei 2020, memperlihatkan bahwa lebih dari 60 persen hasil produksi beras Sulsel didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di provinsi lain, baik di Pulau Sulawesi maupun di luar Pulau Sulawesi. Berdasarkan sejumlah informasi tersebut, para pengusaha/ pengumpul beras lah yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari produksi beras di Sulawesi Selatan. “
  46. 46. 39 Kondisi Pangan di Tiga Provinsi Pulau-Pulau Besar Proses penjemuran gabah di Desa Simbang Kabupaten Maros. Doc SLPP Makasar Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  47. 47. 40 Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani Bab Empat Konversi Lahan Pertanian, Tumpang-Tindih Konsesi dan Kerawanan Pangan. D alam perspektif kedaulatan pangan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi per kapita/tahun secara mandiri baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, maka target produksi harus tercapai sesuai dengan kebutuhan jumlah konsumsi penduduk. Bahkan jika memungkinkan produksi digenjot melebihi target dan batas kebutuhan konsumsi penduduk dalam kerangka menjaga harga pangan stabil dan pasokan pangan aman dalam periode waktu tertentu. Pencapaian target produksi tersebut harus didukung di antaranya oleh luas lahan sawah yang memadai untuk menghasilkan produksi pangan beras. Bab ini akan memberi gambaran bahwa kondisi lahan sawah di beberapa kabupaten/kota di tiga provinsi menghadapi ancaman baik potensial maupun nyata dalam penyusutan luas lahan sawah. Ancaman itu di antaranya dengan merebaknya sebaran perizinan untuk pertanian non-pangan dan non-pertanian khususnya di lokasi lahan untuk pangan. Kondisi lahan sawah yang tetap dan produksi yang stagnan juga berpotensi menemui ancaman di masa depan dengan peningkatan jumlah penduduk secara eksponensial. Melihat gejala dari kondisi di atas beserta dinamika yang menyertainya, maka kerawanan pangan diprediksi menjadi ancaman baik jangka pendek maupun jangka panjang.
  48. 48. 41 Konversi Lahan Pertanian, Tumpang-Tindih Konsesi dan Kerawanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan 1. Konversi Lahan Sawah dan Kehilangan Produksi Beras Pada tahun 2015 luas baku sawah di Sumatera Selatan sebesar 774.502 ha (8,88%) yang kemudian menyusut menjadi 470,739 ha (5,40%) pada tahun 2020. Luas penyusutan lahan baku sawah selama 5 tahun mencapai 303.763 ha dengan rata-rata tingkat penyusutan per tahun sebesar 60.753 ha (Tabel 4). Konsekuensi dari penyusutan lahan seluas 303.763 ha tersebut terdapat kehilangan 769.178,32 ton beras dengan produktivitas 5,174 ton/ha atau rata- rata kehilangan 208.678,70 ton beras per tahun selama lima tahun (2015-2020) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5. Luas lahan baku sawah terluas terletak di Banyuasin (29,25% pada 2015 dan 35,81% pada 2020 dari total luas baku sawah) disusul OKI (24,02% di tahun 2015 dan 21,38% di tahun 2020) dengan rata-rata penyusutan masing-masing kabupaten itu seluas 11.589 ha/tahun dan 17.071 ha/tahun. Luas baku sawah terkecil terletak di Prabumulih (0,09% tahun 2015 dan 0,01% tahun 2020) disusul Lubuk Linggau (0,24% tahun 2015 dan 0,26% tahun 2020) dengan rata-rata penyusutan masing-masing 127 ha/tahun dan 135 ha/tahun. Dari segi proporsi luas baku sawah terhadap luas administrasi kabupaten/kota, maka diperoleh luas baku sawah terluas terdapat di Ogan Komering Ilir atau OKI (28,26%) dan Ogan Komering Ulu Timur atau OKU Timur (25,09%) pada 2015. Pada 2020 terdapat sedikit perubahan, luas baku sawah terluas di OKU Timur (16,95%) dan Banyuasin (15,19%). Ogan Komering Ilir mengalami penyusutan rata-rata sebesar 7,467 ha/tahun, dan OKU Timur sebesar 5,555 ha/tahun selama lima tahun. Penyusutan sawah yang lebih tinggi di OKI dibandingkan OKU Timur kemungkinan menjadi penyebab bergesernya peringkat tertinggi luas baku sawah Sumsel dari OKI ke OKU Timur. Luas baku sawah tersempit atas luas administrasi terdapat di Musi Rawas Utara dan Prabumulih dengan perbedaan tingkat pada tahun yang berbeda, secara berurutan 1,22% dan 1,72% di tahun 2015 dan 0,38% dan 0,16% tahun 2020. Rata-rata penyusutan selama lima tahun di Musi Rawas 977 ha/tahun dan Prabumulih 127 ha/tahun. Bila diurutkan berdasarkan persentase luas baku sawah terluas terhadap luas administrasi kabupaten tahun 2020, maka diperoleh enam kabupaten, yaitu: Prabumulih (0,16%), Musi Rawas Utara (0,38), OKU (1,08%), OKU Selatan (1,65%), Musi Rawas (2,08%), dan PALI (2,35%). Kondisi lahan sawah di beberapa kabupaten/kota di tiga provinsi menghadapi ancaman baik potensial maupun nyata dalam penyusutan luas lahan sawah. Ancaman itu di antaranya dengan merebaknya sebaran perizinan untuk pertanian non-pangan dan non-pertanian khususnya di lokasi lahan untuk pangan. Kondisi lahan sawah yang tetap dan produksi yang stagnan juga berpotensi menemui ancaman di masa depan dengan peningkatan jumlah penduduk secara eksponensia “

×