PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL Oleh Bito Wikantosa Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

1. PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Jakarta,15 Februari 2021

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
➢ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020
“Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program dan/atau
kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa”
➢ Pasal 6 Ayat (2) hufuf a. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020
Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.
➢ Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
meliputi:
1. Pendataan Desa
a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
c. pendataan pada tingkat keluarga;
d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

4. ➢ Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa
dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;
b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi
digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital
meliputi:
1) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;
3) Smartphone; dan
4) langganan internet.
e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

5. PERMENDESA-PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
1. arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Pembangunan Desa;
Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
a. Pendataan Desa;
b. Perencanaan Pembangunan Desa;
c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:
a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam
Pembangunan Desa;
b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
d. penguatan budaya Desa adaptif.
4. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

6. ➢ Pasal 6 Ayat (1)
SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
➢ Pasal 7
SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:
PERMENDESA-PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. kawasan permukiman Desa aman dan
nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar
lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya
Desa adaptif.
1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. pendidikan Desa berkualitas;
5. keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan
terbarukan;
8. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai
kebutuhan;

7. SISTEM INFORMASI DESA
1. Pencapaian tujuan SDGs Desa paling lama bulan Desember tahun 2030.
2. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.
3. Tujuan SDGs Desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang
tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
4. Pencapaian tujuan SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa
berdasarkan Sistem Informasi Desa.
5. Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan
untuk menyusun:
a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian
tujuan SDGs Desa.
6. Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Pusat, Pihak Ketiha (Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, Swasta/CSR) dapat
memproleh data dan informasi tentang SDGS Desa melalui Sistem Informasi Desa.

8. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
1. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
a. Pendataan Desa;
b. Perencanaan Pembangunan Desa;
c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
2. Pendataan Desa (Dari Oleh dan Untuk Desa)
a. Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Pendataan Desa
tahap awal; dan Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
b. Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal dibantu oleh kelompok kerja
Pendataan Desa yang terdiri dari unsur masyarakat Desa dan perangkat Desa.
c. Pendataan Desa tahap awal merupakan sensus partisipatoris yang dilaksanakan dengan melibatkan
seluruh warga Desa secara inklusif.
d. Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa.
e. Sasaran Pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan
untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
f. Data SDGs Desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk
diubah menjadi data digital.
g. Pendataan Desa tahap awal dibiayai dengan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa.
h. Pemerintah Desa berkewajiban memperbaharui data SDGs Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

9. PENDATAAN DESA
DATA DASAR
CAPAIAN 18 TUJUAN
SDGs DESA PADA
TAHUN PERTAMA
PENDATAAN
BY NAME BY ADDRESS
DATA KEWARGAAN
BERSKALA MIKRO
DATA KEWILAYAHAN
BERSKALA MIKRO
POKJA
PENDATAAN DESA
SISTEM INFORMASI DESA
➢ BASELINE DATA
➢ DATA DIGITAL
➢ DIAGNOSIS
PENYUSUNAN RPJMDESA
PEMUTAKHIRAN
DATA SDGs DESA
✓ PENYUSUNAN RKP DESA
✓ EVALUASI TINGKAT
PENCAPAIAN SGDs DESA
✓ PERUMUSAN
PROGRAM/PROYEK
MASUK DESA
✓ PENYUSUNAN RPJMDESA
PENDATAAN DESA YANG PARTISIPATIF:
1. Warga Desa ikut serta menjadi bagian dari
Pokja Pendataan Desa
2. Warga Desa aktif memberikan data
informasi ttg kondisi objektif Desa kepada
Pokja Pendataan Desa
3. Warga aktif memastikan data digital di SID
sesuai dengan kondisi senyatanya yang ada
di keluarga dan/atau RT
➢ JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN ANTARA DATA SDGs DESA DENGAN
REALITAS, WARGA DESA MENYAMPAIKAN ASPIRASI KEPADA BPD.
➢ BPD MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI WARGA DESA
SECARA RESMI KEPADA KEPALA DESA
POKJA
PENDATAAN DESA

10. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (lanjutan)
4. Perencanaan Pembangunan Desa
a. Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
b. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
c. Perencanaan Pembangunan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa secara partisipatif dan
inklusif dengan melibatkan seluruh warga Desa.
d. Perencanaan Pembangunan Desa berupa terdiri atas:
1) penyusunan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2) penyusunan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
e. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa berdasarkan data SDGs Desa
dalam Sistem Informasi Desa.
f. RPJM Desa memuat antara lain arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang
terfokus pada pencapaian tujuan SDGs Desa, dan program dan/atau kegiatan untuk
mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
g. RKP Desa menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa)

11. PENYUSUNAN RPJMDESA
SISTEM INFORMASI DESA
➢ BASELINE DATA
➢ DATA TERMUTAKHIR
➢ DIAGNOSIS
REMBUK WARGA/FGD
✓ VISI KOLEKTIF/MMDD
✓ ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA : SDGs DESA
✓ PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN
UNTUK PENCAPAIAN SDGs DESA
KELOMPOK KEPENTINGAN
KELUARGA
PERSEORANGAN
PENYUSUNAN RPJMDESA
1. TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN RANCANGAN
RPJMDESA:
a. Visi Misi Kades Terpilih
b. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa :
Prioritas Tujuan SDGs Desa
c. Prioritas Program/Kegiatan untuk Pencapaian
SDGs Desa
2. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN
RPJMDESA
3. MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RPJMDESA
4. PERDES RPJMDESA
BPD:
KANAL ASPIRASI WARGA DESA
PERENCANAAN PARTISIPATIF
➢ SID sebagai Pusat Data dan Informasi
Desa yang terbuka untuk semua
➢ Mendayagunakan SID Desa sebagai
akses data dan informasi
➢ Perumusan usulan berbasis data
➢ Penguatan Rembuk Warga untuk
merumuskan Visi Kolektif
➢ Kanalisasi Aspirasi Warga
➢ Penyampaian Aspirasi Langsung dalam
MusrenbangDesa dan Musdes
➢ Hadir di MusrenbangDesa dan Musdes

12. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.
2. Peta Jalan SDGs Desa paling sedikit memuat:
a. sasaran SDGs Desa;
b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa; dan
e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
3. Kepala Desa memasukan data dan informasi tentang Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem
Informasi Desa.
4. Berdasarkan Peta Jalan SDGs Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah
Provinsi, Kementerian, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyusun
program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs
Desa.
5. Program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs
Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa.

13. KEDARURATAN SDGs DESA
PermenDesa-PDTT Nomor 21/2020 Pasal 91
1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.
2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem
peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi
pelambatan laju pencapaian SDGs Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan
dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan
untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa.
4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat laju pencapaian Desa dikarenakan
keterbatasan sumber daya yang dimiliki Desa, Kementerian menetapkan status kedaruratan
SDGs Desa.
5) Upaya menangani kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan memprioritaskan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang masuk Desa
bagi Desa-Desa yang mendapat status kedaruratan SDGs Desa.
6) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
keputusan Menteri.

14. PROGRAM/PROYEK MASUK DESA
SISTEM INFORMASI DESA
➢ BASELINE DATA
➢ DATA TERMUTAKHIR
➢ DIAGNOSIS
➢ PETA JALAN SDGs DESA
SUPRA DESA:
PUSAT, PROV, KAB/KOTA
DATA DESA
PROGRAM/
PROYEK
RKP DESA
✓ KETERPADUAN PEMBANGUNAN DESA
✓ PERCEPATAN PENCAPAIAN SDGs DESA
KONDISI OBYEKTIF DESA : DATA KEWILAYAHAN DAN DATA KEWARGAAN (BY NAME – BY ADDRESS)
PERENCANAAN PARTISIPATIF
➢ Program/Proyek Masuk Desa menjadi
transparan karena masuk di dalam
Sistem Informasi Desa yang bersifat
terbuka untuk diakses oleh publik.
➢ Mendayagunakan SID Desa sebagai
akses data dan informasi
➢ Pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan program/proyek masuk
Desa

15. PENYUSUNAN RKP DESA
SISTEM INFORMASI DESA
➢ BASELINE DATA
➢ DATA TERMUTAKHIR
➢ DIAGNOSIS
➢ PETA JALAN SDGs DESA
REMBUK WARGA/FGD
✓ DOKUMEN RPJMDESA
✓ HASIL EVALUASI LAJU
PERKEMBANGAN SDGs DESA
✓ PROGRAM/PROYEK MASUK DESA
✓ PAGU INDIKATIF DESA
KELOMPOK KEPENTINGAN
KELUARGA
PERSEORANGAN
PENYUSUNAN RKP DESA
1. TIM PENYUSUN RKP DESA MENYUSUN RANCANGAN
RKP DDESA:
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk
Pencapaian SDGs Desa
2. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP
DESA
3. MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA
4. PERDES RKP DESA
BPD:
KANAL ASPIRASI WARGA DESA
PERENCANAAN PARTISIPATIF
➢ SID sebagai Pusat Data dan Informasi
Desa yang terbuka untuk semua
➢ Mendayagunakan SID Desa sebagai
akses data dan informasi
➢ Perumusan usulan berbasis data
➢ Penguatan Rembuk Warga untuk
usulan Prioritas Program/Kegiatan
➢ Kanalisasi Aspirasi Warga
➢ Penyampaian Aspirasi Langsung dalam
MusrenbangDesa dan Musdes
➢ Hadir di MusrenbangDesa dan Musdes

16. BEBERAPA CATATAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM
PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA:
1. Perencanaan pembangunan Desa berbasis Data mensyaratkan adanya perangkat Desa dan/atau warga
Desa yang terlatih/ terdidik sebagai Perencana Pembangunan Desa.
2. Diagnosis/Analisa Data Kewargaan dan Data Kewilayahan Berskala Mikro menjadi prioritas
program/kegiatan pembangunan Desa mensyaratkan adanya kecerdasan buatan di dalam aplikasi
Sistem Infomasi Desa (SID) yang mampu membaca dan menerjemahkan data menjadi rumusan
prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa yang terfokus pada tujuan SDGs Desa tertentu.
3. Data Kewargaan dan Data Kewilayahan Berskala Mikro dimanfaatkan secara optimal dalam
perencanaan Desa sebagai perencanaan wilayah Desa dan Perdesaan (Antar Desa)
4. Perubahan secara mendasar dari semula perencanaan Desa bersifat sektoral menjadi perencanaan
Desa bersifat kewilayahan yang berbasis aset dan potensi sumberdaya Desa.
5. Pendekatan Pembangunan Desa adalah Penghidupan Berkelanjutan mulai dari tingkat Keluarga,
Komunitas dan Desa

17. TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA dan PERDESAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB/KOTA
INTEGRASI
VISI MISI KADES
TERPILIH
RPJMDESA
✓ Keuangan dan Aset Desa (termasuk Dana Desa)
✓ Sumberdaya Manusia di Desa
✓ Sumberdaya Alam di Desa
✓ Masalah-Masalah Fundamental di Desa
✓ Peluang dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi
Arah Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan Desa
RKP DESA &
APBDESA PER TAHUN
Contoh:
TERWUJUDNYA
DESA PANCASILA
TAHUN 2024
18 AGENDA SDGs DESA
ASPIRASI MASYARAKAT DESA
Menggagas Masa Depan Desa
(MMDD)/Visi Kolektif/Big
Picture Fokus SDGs DESA
Mufakat
secara Damai
SID :
BIG DATA
DESA
PENDATAAN DESA PARTISIPATIF
POKJA PENDATAAN DESA
(Data Mikro: Kewargaan dan
Kewilayahan)
PEMBANGUNAN PERDESAAN
(Pembangunan yang dilaksanakan Antar Desa)
KECAMATAN
KELUARGA
PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

18. SISTEM INFORMASI
DESA (SID)
SID-SDG’s
Data Base SDG’s:
1.Sosial
2.Spasial
Arah dan kebijakan
pembangunandesa
berbasis SDG’s
Pendampingan Desa
Perencaanaan
pembangunan
desa
Pelaksanaan
pembangunan
desa
Pengawasan
pembangunan
desa
Pertanggung- jawaban
pembangunandesa
data
E
W
S
E
W
S
E
W
S
EWS EWS EWS EWS
PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA : DIGITALISASI DESA
1. Penerapan Kebijakan Satu Desa – Satu Data – Satu Peta
2. Keterpaduan Pembangunan Desa Berbasis Aset
3. Digitalisasi Pembangunan Desa
DASHBOARD
KAB/KOTA
DASHBOARD KEMENDESA PDTT
PENGENDALIAN IMPLEMENTASI
SDGs DESA
➢ BIG DATA DESA (DATA DESA – DARI, OLEH DAN UNTUK DESA)
➢ KONSOLIDASI PROGRAM NASIONAL BERBASIS DATA EMPIRIS
➢ BIG DATA DESA
➢ KONSOLIDASI
PROGRAM DAERAH
DASHBOARD
PROVINSI

19. Sumber foto : www.wwf.or.id
TERIMA KASIH