Serikat Petani Pasundan akan menyetujui dan mendukung program Perhutanan Sosial ini terutama di areal Perhutani yang dikenal dengan IPHPS sepanjang memenuhi prinsip-prinsip berikut ini:

1. SERIKAT PETANI PASUNDAN
SPP
Jl. Raya Samarang No 108 A Desa Cimanganten Kec.
Tarogong Kaler Kab. Garut-44151
Prinsip-Prinsip Perhutanan Sosial :
1. Kami setuju dan mendukung apabila Program Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk
menjadi sebuah kebijakan yang didasari dengan dasar tujuan yang baik;
2. Kami setuju dengan program Perhutanan Sosial tetapi dalam pelaksanaannya harus
berbasis partisipatif dalam pengelolaan dan pengawasannya hal inibertujuan untuk
pembangunan serta penguatan fungsi kawasan hutan;
3. Kami setuju dengan program Perhutanan Sosial apabila dalam pelaksanannya tidak
diatas wilayah yang sudah dikelola oleh rakyat sebagai lahan pertanian yang menjadi
mata pencaharian tetap, hunian tetap, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, sarana
keagamaan, dan wilayah-wilayah yang sedang berkonflik;
4. Kami setuju program Perhutanan Sosial jika sudah dilakukan pengukuhan kawsan
hutan terlebih dahulu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
tahapan berlandaskan kepada UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal
15 yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan
kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
5. Kami setuju dengan program Perhutanan Sosial apabila didalam pengukuhan wilayah
kawasan hutan tidak didasarkan pada penunjukansepihak akan tetapi harus melalui
berita acara tapal batas dengan memperhatikan izin pemerintahan setempat,
penyesesuaian dengan tata ruang dan wilayah, serta pemetaan yang dilakukan secara
partisipatif, karenaklaim kawasan hutan oleh Kementerian LHK penunjukannya
dilakukan secara sepihak tidak partsipatif dan masih mengacu kepada peta kawasan
hutan yang dibuat pada zaman Belanda Tahun 1930-an yang menetapkan kawasan
hutan 71 % dari luas daratan Indonesia yang sampai saat ini belum diperbaharui;
6. Kami setuju program Perhutanan Sosial apabila hutan secara prinsip dibagi menjadi 2
jenis fungsi kawasan hutan, yaitu:
a. kawasan hutan proteksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi
ekologis, fungsi resapan air, fungsi pengembangan jenis tanaman dan satwa,
dan sebagai fungsi penelitian. Didalam kawasan ini tidak boleh ada kegiatan
yang bersifat profit atau untuk mendapatkan keuntungan secara pinansialdan
diwilayah kawasan ini tdak boleh dijadikan objek program Perhutanan Sosial;
b. Kawasan hutan cadangan, yaitu kawasan hutan yang diproyeksikan untuk
cadangan bagi kelangsungan hidup yang berkelanjutan dansebagai cadangan
untuk menutupi kebutuhan wilayah untuk dijadikanpembangunan pemerintah
yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dengan tidak mengurangi fungsinya
dan diwilayah ini boleh dijadikan objek program Perhutanan Sosial;

2. 7. Kami setuju dengan program perhutanan sosial jika perhutanan sosial dilaksanakan
dengaan tidak menggunakan pola seperti program Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM). Program Perhutanan Sosial harus bersipat lebih partisipatif
yang mana rakyat memiliki akses dan kewenangan lebih luas dalam menjaga,
merehabilitasi dan mengelola hutan, bahkan sampai pada melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan kawasan hutan;
8. Kami setujuprogram Perhutanan Sosial jika dalam proses pengajuan, penentuan dan
mengawasi pelaksanaannya ada lembaga independent yang dibentuk dengan
melibatkan organisasi masyarakat yang minimal sudah 3 tahun aktip didalam
pengembangan, pendampingan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat;
9. Kami setujuprogram Perhutanan Sosial jika perhutanan sosial memiliki Surat
Keputusan (SK) / izin pengelolaandengan syarat yang jelasterhadap pertimbangan
jangka waktu pengelolaannya dan pengelolaan tersebut bisa diwariskan kepada ahli
warisnya;
10. Kami setuju program Perhutanan Sosial jika tidak mengurangi fungsi kawasan hutan
dan idealnya program ini dapat menambah luasan fungsi kawasan hutan dari tanah
negara yang sudah dibebani Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai masih berlaku maupun
sudah tidak berlaku yang dikelola oleh BUMN atau swasta.
11. Kami setuju program Perhutanan Sosial jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai
adat yang masih menjunjung budaya dalam melindungi fungsi kawasan hutan, serta
tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan pancasila.
Garut, 25 Juli 2017
Hormat Kami,
Agustiana
Sekjen SPP