SlideShare a Scribd company logo

SK Tim Kerja Verifikasi Masyarakat dan Lahan PT.MHP 1

•
•
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

The document outlines the key steps and requirements to apply for a passport in India, including filling out the application form completely, providing address proof and photo identification, and submitting the required fees. Applicants must sign the application and application processing generally takes at least 4-6 weeks.

Law
1 of 6
Download to read offline
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

Recommended

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Nota dinas ikm
Nota dinas ikmNota dinas ikm
Nota dinas ikmJohan Mustika
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenhanifpurwanto
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Laporan perjalanan dinas iv 2
Laporan perjalanan dinas iv 2Laporan perjalanan dinas iv 2
Laporan perjalanan dinas iv 2ngawi biznetwork
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
 
Pengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahanPengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahanReddy Prayudie
 

Recommended

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Nota dinas ikm
Nota dinas ikmNota dinas ikm
Nota dinas ikmJohan Mustika
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenhanifpurwanto
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Laporan perjalanan dinas iv 2
Laporan perjalanan dinas iv 2Laporan perjalanan dinas iv 2
Laporan perjalanan dinas iv 2ngawi biznetwork
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
 
Pengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahanPengadministrasi pemerintahan
Pengadministrasi pemerintahanReddy Prayudie
 
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Imam Pirdaus
 
RP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariRP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariAchrie Tekture
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKHelmi Irfansah
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluPeran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluAhsanul Minan
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratInspektorat
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaan2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaanbedhoo
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

More Related Content

What's hot

Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Imam Pirdaus
 
RP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariRP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariAchrie Tekture
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKHelmi Irfansah
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluPeran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluAhsanul Minan
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratInspektorat
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaan2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaanbedhoo
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 

What's hot (20)

Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
 
RP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariRP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten Manokwari
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkada
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluPeran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaan2 sop keuangan perencanaan
2 sop keuangan perencanaan
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
 
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
 
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavellePanduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
 
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
 
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaReforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
 
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
 
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
 

Recently uploaded

Labour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its historyLabour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its historyprasannamurthy6
 
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training CenterPPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Centerejlfernandez22
 
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSTHE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSRoshniSingh312153
 
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC CounterclaimsTown of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC CounterclaimsRich Bergeron
 
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxGrey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxBharatMunjal4
 
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.2020000445musaib
 
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesAre There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesChesley Lawyer
 
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in SalesMelvinPernez2
 
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdfWurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdfssuser3e15612
 
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicablecitizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicableSaraSantiago44
 
Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21vasanthakumarsk17
 
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxSarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxAnto Jebin
 
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...Rich Bergeron
 
RA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptx
RA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptxRA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptx
RA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptxJFSB1
 
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksUnderstanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksFinlaw Associates
 
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...Rich Bergeron
 
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in TexasChoosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in TexasBrandy Austin
 
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxGuide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxjennysansano2
 
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment CaseTown of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment CaseRich Bergeron
 
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptxThe Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptxgurcharnsinghlecengl
 

Recently uploaded (20)

Labour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its historyLabour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its history
 
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training CenterPPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
 
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSTHE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
 
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC CounterclaimsTown of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
 
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxGrey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
 
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
 
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesAre There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
 
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
 
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdfWurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
 
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicablecitizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
 
Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21
 
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxSarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
 
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
 
RA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptx
RA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptxRA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptx
RA. 7432 and RA 9994 Senior Citizen .pptx
 
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksUnderstanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
 
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
 
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in TexasChoosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
 
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxGuide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
 
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment CaseTown of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
 
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptxThe Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
 

SK Tim Kerja Verifikasi Masyarakat dan Lahan PT.MHP 1