Presentasi PKN kelas X SMAN 1 Depok Ps: Mengakui karya orang lain adalah dosa

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
BAB 1
KELOMPOK 4

2. HAM

3. KEMAJUAN HAM DI INDONESIA
Pada masa RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950), pengakuan
dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan
dicantumkannya tidak kurang dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 1949.
Akan tetapi, singkatnya masa depan RIS tersebut tidak memungkinkan untuk
melaksanakan upaya penegakan HAM secara menyeluruh.
Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung
sekembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan dan berlakunya UUDS
1950 dengan dicantumkannya tiga puluh delapan pasal di dalamnya. Pada
masa berlakunya UUDS 1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat
dikatakan cukup baik. Patut diingat bahwa pada masa itu, perhatian bangsa
terhadap masalah HAM masih belum terlalu besar. Di masa itu, Indonesia
menyatakan meneruskan berlakunya beberapa konvensi Organisasi Buruh
Internasional (International Labor Organization/ILO) yang telah diberlakukan
pada masa Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak
Politik Perempuan pada tahun 1952.

4. Di tataran internasional, selama tiga puluh dua tahun masa Orde
Baru, Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional
mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan Konvensi tentang Hak Anak
(1989). Pada tahun 1993 lalu dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan
Presiden No. 50 tahun 1993, yang bertujuan untuk membantu
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan
meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan
nasional”.
Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan
penghormatan dan penegakan HAM, yang sebelumnya merupakan gerakan
arus bawah, muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka. Gerakan ini
memperoleh impetus dengan diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998
tentang HAM. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai
“perangkat lunak” berlanjut dengan diundang-undangkannya UU No. 26
tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memungkinkannya dibentuk
pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang
terjadi sebelum UU tersebut dibuat.

5. PENGHORMATAN HAM DI INDONESIA
1. Memengaruhi pengambil kebijakan dalam pembuatan
perundang-undangan yang melindungi HAM. Masyarakat
diharapkan dapat membantu terwujudnya peraturan yang
menghormati dan melindungi HAM.
2. Membantu mensosialisasikan berbagai peraturan HAM. Dengan
membantu mensosialisasikan UU nomor 22 tahun 2002 dan UU
nomor 23 tahun 2004, merupakan partisipasi yang besar demi
kemajuan penghormatan HAM di masyarakat.
3. Kepedulian dan kepekaan krisis dalam
pendapat atas peristiwa pelanggaran HAM.
menyampaikan

6. 4. Mengutamakan komunikasi yang sehat dalam penyelesaian
masalah pelanggaran HAM.
5. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan hukum
yang berlaku sesuai dengan prioritas.
6. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesatuan
nasional dalam penyelasaian masalah pelanggaran HAM.

7. PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
3.1 Upaya Penegakan HAM Oleh Masyarakat
• Menyampaikan laporan apabila terjadi pelanggaran HAM kepada
KOMNAS HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka
perlindungan dan pemajuan HAM.
•Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang
berkaiatan dengan HAM kepada KOMNAS HAM dan atau lembaga lain
yang relevan.
•Dengan cara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM
melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi
mengenai HAM

8. 3.2 Upaya Penegakan HAM Oleh Pemerintah
•Membuat peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Dengan demikian,
eksistensi HAM di dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan
Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.
• Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang
berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional.
•Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan
sosialisasi sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga Negara
Indonesia
•Pembentukan KOMNASHAM yang bertujuan untuk mengembangkan
kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan
penegakkan HAM
•Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
•Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan
instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa
konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan
melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa
pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.

9. 3.3 Upaya Penegakan HAM Oleh Siswa
 Mengajar teman kepada kebaikan
 Mengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM
 Menasehati teman yang melakukan kesalahan
 Melerai teman yang melakukan perkelahian
 Melindungi teman yang dianiaya

10. 3.4 Pembentukan Komnas HAM
Komisi nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50
Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993 dan kemudian di kukuhkan melalui
UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. KOMNAS HAM berkedudukan di
Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya
berjumlah 35 orang dengan massa jabatan 5 Tahun.

11. Tujuan Pembentukan KOMNAS HAM
Tujuan dibentuknya KOMNAS HAM menurut UU RI No. 39 Tahun 1999
Pasal 75 adalah sebagai berikut:
 Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai
dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.
 Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi
dalam berbagai bidang kehidupan.

12. 3.5 Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Lembaga bantuan hukum adalah organisasi independen yang memberi
bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.lembagai ini di kelola
secara mandiri oleh para aktifis. Lembaga bantuan hukum berperan
sebagai:
 Sebagai relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang
membutuhkan bantuh di bidang hukum
 Sebagi pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran
 Sebagi pembela dan pelindung HAM
 Sebagai penyuluh dan penyebar informasidi bidang hokum dan hak-hak
asasi manusia

13. 3.6 Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
 Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan
penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan
HAM. komisi ini di bentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun
2004. Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa
kasus pelanggaran HAM Berat yang tidak dapat di selesaikan
melalui pengadilan HAM akan ditangani oleh KKR. KKR ini di
bentuk untuk:
 Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di
luar pengadilan HAM
 Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.

14. 3. 7 Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Dalam rangka melindungi anal-anak Indonesia dibentuklah komisi
nasional perlindungan anak Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI
No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Komisi perlindungan anak
Indonesia diketuai oleh seto mulyadi.

15. Tugas komisi perlindungan anak Indonesia adalah :
 Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang





undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
Mengumpulkan data dan informasi
Menerima pengaduan masyarakat
Melakukan penelaahan
Pemantauan evaluasi
Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada
presiden dalam rangka perlindungan anak

16. 3.8 Adanya LSM yang bergerak dalam penegakan HAM
 KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan)
 ELSAM ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat )
 LPHSN ( Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional )

17. Pengadilan HAM di Indonesia
4.1 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pengadilan HAM dibentuk sesuai UU NRI 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM
adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, baik seorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar
penegakan, kepastian hokum,keadilan, dan perasaan aman.

18. Tugas dan wewenang pengadilan HAM
1.
2.
3.
Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
Memriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang
dilakukan di luar batas territorial wilayah Negara RI oleh WNI
Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur
di bawah 18 tahun

19. 4.2 Instrumen Hukum HAM di Indonesia
Pancasila
UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Alinea ke-1
: Hak Merdeka
Alinea ke-4
:Negara melindungi segenap rakyat
Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdasakan kehidupan
bangsa, dan ikut serta memilihara perdamaian dunia
Batang Tubuh (Pasal-Pasal) UUD 1945
BAB XA ** Hak Asasi Manusia
Pasal 28A – Pasal 28J
Ket : ** (Amandemen ke-2 di sahkan 18 agustus 2000)
3. TAP MPR No. XVII/MPR/1998
Terdiri dari 10 Bab dan 44 Pasal
1.
2.

20. 4. Undang-Undang
1)
2)
3)
4)
5)
UU RI No. 39 Th 1999 Tentang HAM. Terdiri dari 11 Bab dan 106 Pasal
UU RI No. 26 Th 2000 Tentang Pengadilan HAM Terdiri dari 10 Bab dan
51 Pasal
KEPPRES No 129 tentang rencana aksi nasional HAM Indonesia
PP No. 3 Th 1998 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban
pelanggaran HAM.
PP No. 2 Th 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan sanki
dalam pelaggaran HAM.

21. Kesimpulan
HAM memiliki kedudukan penting untuk setiap manusia di mata dunia,
namun di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM,
oleh karena itu pemerintah Indonesia memberantas pelanggaran HAM
dengan cara membuat ketetapan Undang-undang yang baru dan berbagai
instrument hokum lainnya dan juga membuat lembaga-lembaga
penanganan HAM yang ada di Indonesia, tak lupa juga peran serta
masyarakat dan para LSM yang membantu dalam proses penegakan HAM
di Indonesia.