Program Inovasi Desa Tahun 2018

1. PROGRAM INOVASI DESA
Arah Kebijakan Program Inovasi Desa
MAD SOSIALISASI TAHUN 2018
oleh
DPMDD Kab. Tapsel & Tenaga Ahli P3MD

2. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

3. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Hasil Yang diharapkan dari MAD Sosialisasi ini adalah :
1) Diketahui dan difahaminya tentang Program Inovasi Desa (PID)
meliputi latar belakang, regulasi & kebijakan, prinsip & ketentuan,
para pelaku program, alur & tahapan, serta pendanaan.
2) Terbahasnya secara umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk
DOK TPID di Kecamatan.
3) Terpilih dan ditetapkannya Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di
Kecamatan.

4. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
EVALUASI PID TAHUN 2017 :
1. TAHUN PERTAMA PROGRAM PID.
2. TIDAK MAKSIMAL KARENA BELUM ADANYA REGULASI/ATURAN YANG
KOMPREHENSIF
3. BELUM ADANYA PTO (PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL)
4. WAKTU YANG SANGAT SINGKAT (MENJELANG AKHIR TAHUN)
5. PEMANFAATAN DANA DOK YANG TERBATAS
(HANYA TAHAP I = 30 %)
6. TARGET CAPAIAN YANG TIDAK TERPENUHI SAMPAI BURSA INOVASI DE
SA SEHINGGA DILAKUKANNYA REPLIKASI DI MASING – MASING DESA
YANG BERKOMITMEN.

5. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Defenisi
Pengertian
PID adalah inovasi/kebaruan dalam prak
tik pembangunan dan pertukaran penget
ahuan. Inovasi diangkat dari realitas/hasi
l kerja Desa-Desa dalam melaksanakan k
egiatan pembangunan yg didayagunaka
n sebagai pengetahuan untuk ditularkan
secara meluas
Inovasi merujuk pada cara atau pendek
atan yang berbeda dari biasanya (apak
ah itu cara baru atau cara yang dikemb
angkan dari yang sudah ada sebelumny
a) yang ditempuh oleh (kelompok) mas
yarakat atau instansi, dalam menjawab
permasalahan/tantangan yang dihada
pi, aplikatif, dan terbukti berhasil

6. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Mengapa Inovasi
Desa?
PID mendukung capaian target RPJM 2015-2019
dengan mendukung pembangunan Desa secara l
ebih kreatif dan sehingga dapat mendorong pen
gembangan ekonomi lokal dan pengembangan s
umber daya manusia
PID diselenggarakan oleh Kemendesa PDTT mela
lui restrukturisasi program yang sebelumnya dif
okuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaks
anaan Undang-Undang Desa
Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah sat
u upaya Pemerintah untuk meningkatkan keseja
hteraan masyarakat desa melalui peningkatan ka
pasitas desa dalam perencana dan pelaksanaan p
embangunan Desa yang berkualitas

7. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Tujuan
Inovasi
Desa
Melindungi individu, kelompok atau kelembagaan yang
melakukan inovasi
Memacu kreativitas Desa untuk meningkatkan daya sai
ng dan keunggulannya
Meningkatkan jaminan pelayanan publik yang disediaka
n pemerintah Desa

8. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO)
TAHUN 2018
BAB I KEBIJAKAN POKOK
BAB II PELAKU PROGRAM
BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (PPID)
BAB IV PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

9. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Prinsip – prinsip Inovasi Desa
9
1. Partisipatif
2. Transparansi & Akuntabilitas
3. Kolaboratif
4. Keberlanjutan
5. Keadilan & Kesetaraan Gender
1. Professional
2. Tangung Jawab Sosial
3. Inklusi Sosial
4. Ramah Lingkungan
5. Tata kelola yang baik.
Prinsip – Prinsip Pelaksanaan PPID
Prinsip – Prinsip Pelaksanaan P2KTD

10. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
1. Alokasi Dana Bantuan Pemerintah PPID untuk setiap kecamatan
ditentukan berdasarkan jumlah desa dan tingkat kesulitan,
sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun
2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
F. Ketentuan Dasar
Lebih Lanjut.....Akan di jelaskan pada Juknis Bantuan Pemerint
ah PPID pada Kepdirjen PMD No. 36 Tahun 2018 beserta lampir
annya.

11. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan
adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan
dalam program. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung
jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan program. Sanksi dapat
berupa:
• a. Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila kecamatan
atau desa menyalahi prinsip-prinsip dan menyalahgunakan dana atau
wewenang;
• b. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku bagi yang melakukan
penyalahgunaan dana dan wewenang.
Sanksi
BAB I Kebijakan Pokok, Hal 4. (PTO PID)

12. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Pola Kerangka PID Dalam Amanah UU Desa
12
UU No. 6, TH 2014
Kementerian Desa PDTT
Pendampingan
melalui P3MD
PPID
Proses Perencanaan dan Pe
nganggaran Perdesaan men
urut PP No.47/2015 dan 43/2
014
Proses Pengelolaan Pengetahu
an
•Identifikasi
•Verifikasi
•Capturing
•Dokumentasi Desa Invatif
•Bursa Inovasi Desa (BID)
•Validasi
•Replikasi
•Musyawarah Antar Desa MAD)Goals :
sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pema
nfaatan dana desa yang lebih berkualitas , efektif dana efesie
n dengan memberikan banyak contoh-contoh inovasi pada pr
oses Perencanaan Pembangunan Desa Dan
Meperkuat peran pendamping dengan referensi-referensi pa
da proses perencanaan pembangunan di desa.
Proses Menuju Goals:
1. Sebelum Musrenbangdesa dilakuk
an BID, sebagai media pembelajar
an dan pertukaran pengetahuan d
esa
2. Membangun Komitmen Desa, unt
uk memasukkan kegiatan yang ino
vaitif kedalam APBDesa.
3. Mendokumentasikan desa-desa y
ang telah inovatif, sebagai media
pembelajaran.
4. Mendukung program prioritas Ke
mententiran

13. Pedoman Umum PID
13

14. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
• P3MD = Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Permendes No. 3 Tahun 2017 tentang Pendampingan....Pendamping Desa)
• PID = Program Inovasi Desa
• PTO = Petunjuk Teknis Operasional
• PPID = Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa
• P2KTD = Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa
• TIK = Tim Inovasi Kabupaten
• TPID = Tim Pelaksana Inovasi Desa
• DOK = Dana Operasional Kegiatan
Singkatan Umum

15. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Ruang Lingkup PID
15

16. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
KERANGKA PIKIR PID
16
Akses pada data pembangunan desa
(Sistem Informasi Manajemen dengan kemampuan pemantauan secara langsung)
Kebutuhan Desa
Pembangunan ekonomi, manusia
dan infrastruktur
(didanai Dana Desa)
Penyedia Peningkatan Kapasitas
Teknis Desa
(lembaga profesional
yang berbadan hukum)
Inovasi dan
Pengelolaan Pengetahuan
Identifikasi, dokumentasi, tampilkan
dan replikasi inovasi desa
Bursa Inovasi Desa Sebagai sarana
Pertukaran Pengetahuan
Penghubung/perantara
PasokanPermintaan
Sumber Daya ManusiaKewirausahaan Infrastruktur
Pendapatan perdesaan
Produktivitas perdesaan

17. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
STRUKTUR PPID DAN P3MD
KEMENTERIAN DESA & PDTT (KEPMENDES NO 48 TAHUN 2018)
KEMENKO PMK
MENTERI KEUAN
GAN
MENTERI PPN/KEP
ALA BAPPENAS
MENTERI DALAM
NEGERI
MENTERI DESA P
DTT
DIRJEN PPMD
DIREKTORAT PM
D
SEKJEN
UNIT KERJA PENGEMBANGAN INOVASI DESA DAN PENGENDALIAN
SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA
(UKPID-P2D)
SEKRETARIAT PR
OGRAM
P3MD PID
TAPM PROVINSI
TAPM KABUPATEN
Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

18. Petunjuk Teknis
Opresional (PTO)
PPID dan P2KTD
18

19. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Apa dan Mengapa PPID
PPID merupakan inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini di
petik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebag
ai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas, Melalui Bursa Inovasi Desa
SDM = Sumber Daya Manusaia
PEL = Wirausaha dan Pengambangan Ekonomi Lokal
PPIDhadir sebagai upaya u
ntuk mendorong peningkatan
kualitas pemanfaatan dana de
sa yang lebih berkualitas , efek
tif dana efesien dengan membe
rikan banyak contoh-contoh in
ovasi pada proses Perencanaa
n Pembangunan Desa Dan
Meperkuat peran pendamping
dengan referensi-referensi pad
a proses perencanaan pemban
gunan di desa.
Apa Bursa Inovasi Desa ???

20. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Alur PPID
20

21. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
• Kepala Desa sebagai pembina & pengendali kelancaran serta
keberhasilan pelaksanaan PPID & P2KTD di desa.
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya
dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD, berperan sebagai
lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PPID
dan P2KTD.
• Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas memfasilitasi
seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan PPID dan P2KTD di
desa-desa agar dapat berjalan dengan baik.
PARA PELAKU DI DESA

22. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
• Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina PID di
kecamatan serta bertugas membuat Surat Penetapan Camat (SPC)
tentang Penetapan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID).
• Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) merupakan pelaksana kegiatan
PPID di kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan. TPID merupakan
kelompok masyarakat yang mengelola Dana Bantuan Pemerintah
PPID. TPID dipilih melalui forum musyawarah di kecamatan dan
dikukuhkan oleh Camat a.n Bupati /Walikota melalui surat keputusan.
• Pendamping Desa (PD & PDTI) bertugas memfasilitasi seluruh
tahapan kegiatan PPID dan P2KTD di kecamatan dan desa agar dapat
berjalan dengan baik.
PARA PELAKU DI KECAMATAN

23. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Pelaku Program PPID
23
Kementerian DesaTIMKoordinasi Pusat
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Sekpro
Satker Prov.
TA. Provinsi
TA. Pusat
Pusat
Provinsi
TIMKoordinasi
Provinsi
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa
KABUPATEN
TA.PM
TIMKoordinasi
Kabupaten
TIMInovasi Kabupaten
( OPD Terkait )
Pokja PJLT Pokja PPID
TIMPelaksana Inovasi
Desa
Kabupaten
Kecamatan
Keterangan :
TIM Koordinasi Pusat
1. KemenkoPMK
2. Kemendesa
3. Kemenkeu
4. Bappenas
5. Kemendagri
TIM Koordinasi Provinsi
1. Bappeda Provinsi
2. Dinas PMD Provinsi
3. Dinas Terkait
TIM Koordinasi Kabupaten
1. Bappeda Kabupaten
2. Dinas PMD Kabupaten
3. Dinas Terkait

24. LOGO
Cakupan dan Jenis Layanan P2KTD
Jenis layanan :
•Jasa konsultansi,
•bimbingan teknis,
•mentoring/pelatihan,
•kegiatan studi.
4 prioritas program
Kemendes PPDT
•Embung
•Prudes, Prukades
•BUMDES
•Sorga Desa

25. LOGO
BIDANG
P2KTD
Kelembagaan P2KTD
Kegiatan P2KTD dibawah Koordinasi Dinas BPMD DAN MELIBATKAN OPD TERKAIT
BPMD PROV
INSI
BPMD KABUP
ATEN
TA PID
PROVINSI
TAPM
(INFRASTRUKUR,PSD,P
ED)
PD & PLD DESA
POKJA
P2KTD
TIK
TPID
KECAMATAN

26. LOGO
MEKANISME LAYANAN P2KTD
5. PEMANFATAAN P2KTD
1.Identifikasi Kebutuhan
P2KTD ke Desa-Desa (TP
ID)
2.Verifikasi Kebutuhan
P2KTD dalam APBDesa
3.Perumusan dan Priorit
as Kegiatan P2KTD
4.Pelaksanaan Kegiatan
P2KTD
5.Orientasi P2KTD.
6.Pertanggungjawaban k
egiatan P2KTD

27. Keputusan Dirjend PMD
Nomor 36 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis
(Juknis)
Bantuan Pemerintah
PPID
27

28. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Sasaran Dana DOK PPID
Sasaran bantuan pemerintah adalah :
Kelompok masyarakat desa di kecamatan yang disebut TPID
selaku pelaksana kegiatan, secara keseluruhan kegiatan yang
difasilitasi oleh TPID dalam upaya pengelolaan pengetahu
an yang sasarannya adalah membantu perencanaan desa,
agar dalam proses perencanaan desa mempunyai banyak refe
rensi atau contoh-contoh desa yang inovatif dari
daerah lain, hal ini agar penggunaan Dana Desa lebih berkualit
as, efektif dan efesien.

29. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI No. Nama Kecamatan
Kriteria
Berdasarkan Lokasi
Grand Total
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1.082.202.424
1. Angkola Barat Sulit 72.451.056
2. Batang Toru Normal 75.663.820
3. Angkola Timur Sulit 75.508.644
4. Sipirok Sulit 139.717.992
5. Saipar Dolok Hole Sangat Sulit 84.526.232
6. Angkola Selatan Normal 62.923.870
7. Batang Angkola Normal 106.239.700
8. Arse Normal 50.183.920
9. Marancar Normal 57.827.890
10. Sayurmatinggi Normal 75.663.820
11. Aek Bilah Normal 96.601.408
12. Muara Batang Toru Sulit 54.105.528
13. Tano Tombangan Angkola Normal 70.567.840
14. Angkola Sangkunur Sulit 60.220.704
DANA BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK
TPID TAHUN 2018

30. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
PENGELOLAAN DOK TPID – 2018 Diland
asi dari Kepmen No. 48 Tahun 2018.
1. BURSA INOVASI DESA (10%)
2. PENGELOLAN PENGETAHUAN (50%)
3. OPERASIONAL TPID (15%)
4. P2KTD (25%)
o Transportasi perwakilan desa;
o Biaya penyelenggaraan event Bursa Inovasi Desa (sebelum Musr
enbangdesa);
o Biaya administrasi dan kelengkepan;
o Dokumentasi atau melakukan capturing sebesar 25 % dari dana alokasi DOK
o Pelatihan TPID dilakukan di Kabupaten sebesar 10% dari dana alokasi DOK, b
iaya ini sudah termasuk transportasi dan akomodasi peserta.
o Replikasi sebesar 15%
o Musyawarah Antar Desa (MAD) dan atau rapat, sebesar 3 %
o Monitoring dan evaluasi sebesar 5%
o Administrasi dan Pelaporan TPID 7 %
o setiap lembaga P2KTD besar alokasi biaya perdesa ditentukan at
as dasar musywarah dan tidak melibihi dari Rp. 6 Jt per desa
Mekanismen , Pengawasan dan Pengendalian:
-Mekanisme dilandasi pada Permenkeu No. 173/2017 ttg. Dana Bantu
an Pemerintah;
-Pengawan dilakukan oleh Eksternal (BPK, BPKP, Audit WB, Audit Inde
pendent) dan Internal (Seluruh Pelaku Program Berjenjang dari Pusat s
ampai desa; dan
-Pengendalian 0leh Seluruh Pelaku Program
Rp. 108.220.242
Rp. 541.101.212
Rp. 162.330.364
Rp. 270.550.606
211 Desa
Kab. Tapanuli
Selatan
14
Kecamatan

31. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Mekanisme Pencairan
Kabupaten
Tim Pelaksana InovasiDesa
BANK
1. SPD
2. Proposal Kegiatandan RAB
Keterangan :
Garis Dokumen
Garis Dana
Kemendesa
Satker Pusat /
Ditjen PPMD
Provinsi
Satker Provinsi
DIPA, Juknis Dekon, Program SOP,
Juknis Penggunaan Dana Bantuan
Pemerintah
KPPN
SPM
SP2D
Tim Inovasi KabupatenTransfer
BANK
1. Surat Permintaan DOK PID
2. SPD
3. Proposal Kegiatan& RAB
4. Hasil verifikasi
1
2
3
4
5
Alur Pencairan dan Penyaluran Dana DOK

32. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
Keterangan Alur:
1. TPID menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan dana DOK (pen
ggunaan dana DOK mengaju pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID) kepada TIK
untuk diverifikasi sebelum dikirim kepada Satker Dekon di Provinsi.
2. TIK setalah melakukan verifikasi, atas kelengkapan dokumen-dokumen pencairan TPID
maka dilanjutkan kepada Satker Dekon untuk diproses dalam pencairan tahap I.
3. Satker Dekon setelah melakukan verifikasi dan dinilai kelengkapan administrasi telah lengk
ap maka Satker dekon mengeluarkan SPM kepada KPKN.
4. KPKN setelah menerima SPM dari satker Dekon akan melakukan pengecekan administrasi
dan selanjutnya KPKN mengeluarkan SP2D untuk meminta Bank operasional membayar
kepada rekening TPID.
5. Setelah Bank operasional mentransfer dana ke Rekening TPID, maka tidak lebih dari 7 hari
kerja uang telah dibelanjakan sesuai proposal dan RAB yang telah diajukan.
6. Setelah mencapai 90% penggunaan dana dari 75% tahap I, maka TPID segera mengajukan
pencairan tahap II 25% dengan dilampiri LPD dan RPD dari 90% uang yang telah
digunakan pada tahap I.

33. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Syarat dokumen pencairan DOK TPID
1. Sumber Pendanaan (Bantuan Pemerintah PPID) berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber
dari pinjaman luar negeri IBRD 8217-ID,
2. Pengelolaan Kegiatan, adalah Satuan Kerja (Satker) P3MD Provinsi pa
da Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi atau dengan
sebutan lainnya yang sekaligus sebagai pengelola kegiatan dekonsentr
asi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P3MD);
Bantuan pemerintah PPID disalurkan kepada TPID di kecamatan berdas
arkan Perjanjian Kerjasama

34. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Syarat Dokumen Pengajuan Dana DOK T
PID untuk 75% tahap I
Dokumen Pencairan Tahap I (maksimal 75%)
1. Pengajuan Proposal kegiatan, dengan Lampiran
Proposal :
a. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Detail
b. Rencana Penggunaan Dana ( RPD )
c. Kwitansi Bukti Penerimaan
d. Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja ( SPTB )
e. Foto Copy Rekening TPID
f. PK DPMD Provinsi dengan TPID
g. Surat Perjanjian Pendanaan ( SP2 )
h. Foto Copy SPC DOK TPID
i. Foto Copy Kesepkatan Kerja sama PPK DP
MD Provinsi dengan TPID
j. Surat Perjanjian Pendanaan ( SP2 )
2. Rencana Anggaran Biaya ( RAB )

35. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Syarat Dokumen Pengajuan Dana DOK T
PID. Tahap II 25%
Dokumen Pencairan Tahap II (25%) :
1. Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I telah mencapai 90%.
2. (melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
3. Rencana Penggunaan Dana tahap II (RPD II)

36. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Tugas TIK
 Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan
inovasi di kabupaten/Kota.
 Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten
/kota.
 Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 Melakukan pembinaan terhadap P2KTD agar dapat lebih profesional da
n mandiri serta memperhatikan aspek safeguard.
 Membantu Satker Dekonsentrasi dalam mefasilitasi dan memverifikasi
Pembentukan TPID dan meverifikasi dokumen pertanggungjawaban ke
giatan Bantuan Pemerintah PPID.
 Membantu Satker Dekonsentrasi dalam memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID
36

37. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Tupoksi TPID
1) Menerima dan menyalurkan, serta mempertanggungjawabkan
dana operasioanal kegiatan inovasi, pengelolaan pengetahuan desa
, dan P2KTD;
2) Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat
(MAD) dan Musdes atau forum lainnya;
3) Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan inovasi Desa
(identifikasi, dokumentasi, eskposisi dan replikasi);
4) Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil komitmen yang dilaku
kan oleh desa;
37

38. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
•
5) Mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan prioritas
kebutuhan desa akan jasa layanan teknis (P2KTD) sesuai
rekomendasi TIK-Pokja P2KTD;
6) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh TIK dan/atau
Program;
7) Membuat Laporan kegiatan dan Laporan Keuangan PPID dan P2KTD
Lanjutan Tupoksi TPID

39. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
1) Tidak terdaftar sebagai pengurus dari partai politik;
2) Tidak sedang menjabat sebagai Staf Desa dan Kecamatan;
3) Memiliki dedikasi terhadap pembangunan desa dan
kawasan;
4) Diutamakan masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam
proses-proses kegiatan pembangunan desa; dan
5) Anggota TPID berasal dari tokoh masyarakat (bukan
PNS dan Tenaga Pendamping professional), dengan
mengutamakan keterwakilan perempuan
Kriteria TPID

40. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
1) Ketua; bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola
pelaksanaan kegiatan inovasi desa dan menandatangani
dokumen pencairan DOK PPID dan laporan pertanggungjawaban;
2) Bendahara; bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan
transaksi keuangan DOK PPID, serta membantu Ketua Tim dalam
menyiapkan laporan pertanggungjawaban;
3) Bidang Pengelolaan Inovasi desa; bertugas dalam fasilitasi
tahapan identifikasi Pendokumentasian, Promosi dan Penyebaran
(Publikasi) inovasi desa yang ada di desa-desa serta penyebaran
inovasi desa dari tempat lain yang telah direkomendasikan oleh
Tim Inovasi Kabupaten; dan
Susunan Pengurus TPID

41. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
4) Bidang Verifikasi Inovasi; bertugas untuk memeriksa dan
memberikan rekomendasi kepada musyawarah antar desa bagi
desa-desa yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi
melalui APBDesa.
5) Bidang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan desa akan jasa layanan
teknis dalam melaksanakan pembangun dan pemberdayaan.
Susunan Pengurus TPID
PEMILIHAN/PENETAPAN
TPID KECAMATAN
LANJUTKAN.........

42. Terima Kasih…