Makalah ini membahas tentang hubungan dan organisasi internasional, mulai dari pengertian hubungan internasional, pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara, sarana hubungan internasional, perjanjian internasional, perwakilan diplomatik, organisasi internasional seperti ASEAN, KTT Asia Afrika dan PBB, serta kerjasama internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.

1. 2

2. 3
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah tentang “Hubungan dan Organisasi
Internasional”, yang mana didalamnya kami membahas mengenai
sarana hubungan internasional, perjanjian internasional, perwakilan
diplomatik serta peranan organisasi internasional.
Tidak lupa kami juga berterimakasih atas dukungan dan bantuan
dari berbagai pihak. Mulai dari Pak Suyitno selaku Pembimbing mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, teman sekolah serta media
informasi lainnya.
Kami menyadari bahwa makalah yang kami susun jauh dari kata
sempurna baik dari segi bahasa maupun kalimat. Oleh karena itu kritik,
saran, serta masukan sangat kami butuhkan untuk kedepannya agar
kami dapat menyusun makalah lebih baik lagi.
Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang “Hubungan
dan Organisasi Internasional” ini dapat menambah manfaat dan
inspirasi bagi para pembaca dalam bidang hubungan dan organisasi
internasional di Indonesia khususnya, dan di dunia umumnya.
Kediri, Januari 2017
Penyusun

3. 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...............................................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................................... 1
1.2 RUMUSAN MASALAH................................................................................................... 1
1.3 TUJUAN ............................................................................................................................ 1
BAB II ISI
2.1 PENGERTIAN, PENTINGNYA DAN SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
BAGI SUATU NEGARA................................................................................................. 2
A. Pengertian Hubungan Internasional........................................................................ 2
B. Arti Penting Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara ..................................... 2
2.2 SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI SUATU NEGARA ....................... 3
A. Diplomasi............................................................................................................... 3
B. Negosiasi................................................................................................................ 3
C. Lobby..................................................................................................................... 3
D. Asas-asas Hubungan Internasional ........................................................................ 3
E. Faktor Penentu Dalam Hubungan Internasional.................................................... 3
2.3 TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL..................................................................... 4
A. Pengertian Perjanjian Internasional ....................................................................... 4
B. Penggolongan......................................................................................................... 5
C. Istilah Lain ............................................................................................................. 7
D. Tahap Pembuatan................................................................................................... 7
E. Hal-hal Penting Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional ..................... 7
F. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional ................................................ 7
G. Jenis Perjanjian Internasional................................................................................. 8
2.4 FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK........................................................................ 8
A. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri.................................................................... 8
B. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Politis (Diplomatik) ........................... 9
C. Perwakilan Negara Non-Politis (Konsuler) ......................................................... 11
2.5 PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL (ASEAN, AA, PBB) DALAM
MENINGKATKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL................................................ 13
A. Organisasi Internasional....................................................................................... 13
B. Organisasi Internasional ASEAN ........................................................................ 16
C. KTT Asia-Afrika.................................................................................................. 17
D. Perserikatan Bangsa-bangsa................................................................................. 19
2.6 KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERMANFAAT BAGI
INDONESIA.................................................................................................................... 21
A. Politik Luar Negeri Indonesia.............................................................................. 21
B. Kerjasama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat Bagi Indonesia ........ 23
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN............................................................................................................... 24
3.2 SARAN ........................................................................................................................... 25
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 26

4. 5
BAB I PENDAHULUAN
1.4 LATAR BELAKANG
Ilmu hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang khusus
mempelajari masyarakat internasional (sociology of international relations) dalam artian
secara umum bahwa ilmu hubungan internasional tidak hanya mencakup unsur politik
semata tetapi juga terdapat elemen-elemen lainnya yang berkaitan yakni ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya.
Hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antara anggota negara
yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak disponsori pemerintah.
Untuk wadah interaksi tersebut, maka setiap negara sepakat untuk membentuk suatu
organisasi internasional yang bertujuan memenuhi kepentingan masing-masing negara.
Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya
saling ketergantungan (interdependensia) dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia
dalam masyarakat internasional sehingga tidak memungkinkan adanya suatu negara yang
menutup diri terhadap dunia, terlebih lagi pada era globalisasi yang tengah berjalan.
Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai hubungan dan organisasi
internasional.
1.5 RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional?
2. Mengapa hubungan internasional bagi suatu negara sangat penting?
3. Sebutkan sarana hubungan internasional!
4. Jelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional!
5. Sebut dan jelaskan fungsi perwakilan diplomatik!
6. Bagaimana peranan organisasi internasional (ASEAN, KAA, PBB) dalam
meningkatkan hubungan internasional?
7. Sebut dan jelaskan contoh kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat
bagi indonesia!
1.6 TUJUAN
1. Menjelaskan pengertian hubungan internasional
2. Mengetahui pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara
3. Menyebutkan sarana hubungan internasional
4. Menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional
5. Menjabarkan fungsi perwakilan diplomatik
6. Menganalisis peranan organisasi internasional (ASEAN, KAA, PBB) dalam
meningkatkan hubungan internasional
7. Mendeskripsikan contoh kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi
indonesia

5. 6
BAB II ISI
2.2 PENGERTIAN, PENTINGNYA DAN SARANA HUBUNGAN
INTERNASIONAL BAGI SUATU NEGARA
C. Pengertian Hubungan Internasional
Dalam arti sempit, hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh
suatu bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Menurut UU No. 37 Tahun
1999, hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan
internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi
politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara.
Sedangkan menurut Warsito Sunaryo, hubungan internasional merupakan studi
tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang
keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-
kesatuan sosial tertentu bisa diartikan sebagai : negara, bangsa maupun organisasi negara
sepanjang hubungan bersifat internasional.
D. Arti Penting Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara
Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara dikarenakan faktor-faktor berikut:
 Faktor internal :
Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta
(perebutan kekuasaan) maupun intervensi (campur tangan dalam perselisihan antara dua
pihak) dari negara lain.
1. Faktor eksternal :
1. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat
berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan
tersebut, terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik,
hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
2. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerja
sama yang produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut
kepentingan nasional negara masing-masing.
3. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan
dan perdamaian yang abadi bagi warga masyarakat dunia.
Hubungan internasional menjadi sangat penting, karena tidak ada negara yang dapat
berdiri sendiri. Dengan demikian, hubungan dan kerjasama antar negara dapat menjadi alat
untuk mencapai tujuan negara dan perdamaian dunia. Kerjasama antar bangsa di dunia
didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama
internasional antara lain bertujuan untuk :
 Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
 Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan
perdamaian dunia.
 Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

6. 7
2.7 SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI SUATU NEGARA
Hubungan internasional dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana diantaranya:
A. Diplomasi
Diplomasi merupakan praktek dalam hubungan internasional antar negara melalui
perwakilan-perwakilan resmi. Utusan yang mewakili negaranya disebut diplomat. Dalam
arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam
hubungannya dengan bangsa-bangsa yang mencangkup beberapa hal yakni:
a. Menentukan dan mempergunakan semua daya atau kemampuan manusia untuk
mencapai tujuan.
b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional, sesuai dengan
kemampuan dan tenaga yang ada.
c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan dengan kepentingan bangsa atau negara
lain.
d. Mempergunakan sarana dan kesempatan dengan sebaik mungkin.
B. Negosiasi
Negosiasi atau perundingan adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah yang
di hadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dalam hubungan
internasional menjadi proses interaksi antar pelaku hubungan internasional untuk berusaha
menyelesaikan tujuan masing-masing yang berbeda dan saling bertentangan.
C. Lobby
Lobby merupakan kegiatan politik yang dilakukan untuk memengaruhi negara tertentu
dan untuk memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat
tersampaikan. Lobby bertujuan agar kerjasama internasional yang dijalin suatu negara dan
negara lain dapat berjalan lancar.
D. Asas-asas Hubungan Internasional
Pada pelaksanaannya, suatu hubungan internasional akan berjalan dengan baik jika
negara-negara yang melakukan hubungan selalu berpedoman pada asas-asas yang dipatuhi
bersama. Asas-asas tersebut antara lain:
1. Asas Teritorial
Artinya bahwa suatu negara akan mempunyai kekuasaan secara penuh untuk
memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya.
2. Asas Kebangsaan
Artinya bahwa dimanapun seseorang berada, selama seseorang masih menjadi warga
negara suatu negara, maka orang tersebut masih tetap berada dibawah hukum
negaranya tersebut.
3. Asas Kepentingan Umum
Artinya bahwa suatu negara dapat menyesuaikan diri terhadap semua keadaan untuk
membela kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat secara kaku pada batas-batas
wilayah nasional suatu negara.
E. Faktor Penentu Dalam Hubungan Internasional
1. Kekuatan Nasional
2. Jumlah Penduduk
3. Sumber Daya
4. Letak Geografis

7. 8
Berdasarkan empat faktor tersebut maka dapat dipahami bagaimana suatu negara dalam
mengadakan hubungan internasional.
 Jika suatu negara memiliki empat faktor kekuatan tersebut dengan baik, mereka relatif
lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional
 Jika suatu negara memiliki empat faktor kekuatan tersebut lemah, mereka harus
mengadakan hubungan internasional.
2.8 TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL
H. Pengertian Perjanjian Internasional
Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur
dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan
kewajiban di bidang hukum.
I. Penggolongan
Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:
1. Menurut Subjeknya
a. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek
hukum internasional.
b. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti
antara organisasi internasional Tahta Suci (Vatican) dengan organisasi Uni Eropa.
c. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara suatu
organisasi internasional dan organisasi internasional
2. Menurut Isinya
a. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh: Nato, ANZUS,
dan SEATO.
b. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF,
IBRD, dsb.
c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia – RRC), ekstradisi dan
sebagainya.
d. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya.
e. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS, dan
sebagainya.
3. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya
a. Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan
dan ratifikasi.
b. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan
penandatanganan (biasanya digunakan) kata persetujuan dan agreemaent).

8. 9
4. Menurut Fungsinya
a. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanian yang
melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat
internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka
bagi pihak ketiga. Contoh: konfernsi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik.
Konvensi Montego tentang Hukum laut internasional tahun 1982, dan sebagainya.
b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan
hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian
bilateral). Contoh: Perjanjian antara RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun
1955, perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyeludupan-penyelundupan dan
sebagainya.
J. Istilah Lain
No Istilah Lain Arti
1 Trakat (Treaty)
Perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari
dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup
bidang politik dan bidang ekonomi.
2
Konvensi
(Convention)
Pesetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak
berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy).
Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang
berkuasa penuh (plaenipotentiones).
3
Pesetujuan
(Agreement)
Perjanjian yang bersifat teknis atau administratif.
Agreement tidak diartikan karena sifatnya tidak seresmi
trakat dan konvensi.
4
Perikatan
(Arrangement)
Istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang
bersifat sementara. Perikatan ini tidak seresmi trakat dan
konvensi.
5 Proses Verbal
Catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-
kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan-catatan
suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi.
6 Piagam (Statute)
Himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan
internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-
kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang
mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja
lembaga-lembaga internasional. Piagam itu dapat digunakan
sabagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi
(seperti piagam kebebasan transit).
7 Protokol (Protocol)
Persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya dibuat
oleh kepala Negara, mengatur masalah-masalah tambahan
seperti penafsiran klausul-klausul tertentu.

9. 10
8
Deklarasi
(Declaation),
Perjanjian internasional yang berbentuk trakat, dan
dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai trakat bila
menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan trakat,
dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan
lampiran pada trakat atau konvensi, Deklarasi sebagai
persetujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang
penting.
9 Modus (Vivendi)
dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang
bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan
yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak
memerlukan ratifikasi.
10 Pertukaran Nota
metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak
digunakan. Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-
wakil militer dan negara serta dapat bersifat multirateral.
Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang
menyangkut mereka.
11
Ketentuan Penutup
(Final Act)
ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta,
nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang
disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.
12
Ketentuan Umum
(Generak Act)
trakat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Misalnya,
LBB (Liga Bangsa-Bangsa) menggunakan ketentuan umum
mengenai arbitasi untuk menyelesaikan secara damai
pertikaian internasional tahun1928.
13 Charter
istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk
pendirian badan yang melakukan fungsi administraif.
Misalnya, Antalantic Charter.
14 Pakta (Pact)
istilah yang menunjukan suatu persetujuan yang lebih khusus
(Pakta Warsawa). Pakta membutuhkan ratifikasi.
15
Diplomasi
(Diplomacy),
sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang
digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan poltik
luar negeri. Untuk menjalin hubungan di antara Negara-
negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan
perwakilan (konsuler atau kedutaan).
16 Negoisasi
untuk mengadakan perundingan / pembicaraan baik dengan
Negara di mana ia diakreditas maupun oleh Negara lain.
17 Convernant Anggaran dasar LBB

10. 11
K. Tahap Pembuatan
Dalam membuat perjanjian internasional, negara yang menjalin kerjasama harus
melewati tahapan-tahapan tertentu sebagai berikut :
a. Perundingan (negotiation)
Perundingan atau negosiasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Istilahnya seperti
musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama.
Dalam melakukan perundingan masing-masing negara dapat mengirimkan perwakilannya
dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika sudah ada kesepakatan bersama menyangkut
perjanjian ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.
b. Penandatanganan ( Signature)
Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini
dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang dalam
perjanjian multilateral (negara yang terlibat lebih dari 2 ) maka hasil kesepakatan dianggap
sah jika suara sudah mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun
demikian perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap pengesahan
(ratifikasi) oleh masing-masing negaranya.
c. Pengesahan (Ratification)
Proses yang terakhir sebelum perjanjian itu berlaku adalah pengesahan atau ratifikasi. Suatu
negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh
badan yang berwenang di negaranya.
Ratifikasi perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 3, yaitu :
 Pengesahan oleh Badan Eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja-raja
absolut atau otoriter.
 Pengesahan oleh Badan Legislatif. Sistem ini jarang digunakan.
 Pengesahan campuran oleh Badan Eksekutif dan Legislatif (DPR dan Pemenrintahan).
Sistem ini merupakan yang paling banyak digunakan karena badan eksekutif dan legislatif
sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.
L. Hal-hal Penting Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
1. Harus dinyatakan secara formal/resmi
2. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu
M.Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional
a. Berlakunya Perjanjian Internasional
1. Berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh negara perunding.
2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah
persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu
berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila
perjanjian menentukan lain.
4. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan
persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya,
persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang
perlu sebelum berlakunya perjanjian, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
b. Berakhirnya Perjanjian Intenasional

11. 12
1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.
4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang
terdahulu.
6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu
sudah dipenuhi.
7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima
oleh pihak lain.
N. Jenis Perjanjian Internasional
Salah satu hasil dari hubungan internasional adalah terbentuknya suatu perjanjian yang
berlaku sampai batas yang disepakati. Perjanjian ini dapat dilakukan di berbagai bidang
kenegaraan. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi perjanjian bilateral,
dan multilateral.
1. Perjanjian Bilateral
Perjanjian Bilateral adalah kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan atar dua
negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di sebarluaskan
secara internasional.
Contoh kerjasama bilateral Indonesia adalah perjanjian antara pemerintahan RI dengan RRC
pada tahun 1955, yaitu tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan.
2. Perjanjian Multilateral
Perjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional
seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur
kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan
peserta dari perjanjian ini.
Contoh kerjasama multilateral negara Indonesia adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang
hubungan Diplomatik.
2.4 FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK
D. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri
Untuk memajukan negara, kita harus bekerjasama dengan negara lain. Sehubungan
dengan kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain, maka telah
dibuat ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 13
yang berbunyi :
1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
2. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jenis perwakilan menurut Kepres RI No. 108 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003
Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

12. 13
(1) Perwakilan terdiri dari :
a. Perwakilan Diplomatik;
b. Perwakilan Konsuler.
(2) Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.
(3) Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia
b. Konsulat Republik Indonesia.
E. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Politis (Diplomatik)
a) Pengertian
Istilah diplomatik berasal dari bahasa Latin “diploma” yang artinya piagam, surat
perjanjian. Dalam perkembangan sejarah, arti diplomatik menyangkut hubungan
antarnegara dalam bidang politik. Sedangkan orang yang melaksanakan diplomasi disebut
“diplomat”. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi
Perwakilan RI di Luar Negeri, Perwakilan Diplomatik pada poin 4 disebutkan bahwa :
Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara
Penerima dan atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan
kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada pasal 3 ayat 1
disebutkan bahwa, Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau
di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar
Negeri.
b) Tingkatan-Tingkatan Perwakilan Diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Ambassador), merupakan perwakilan
diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan pada
negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik. (3) tugas yang harus dijalankan
oleh duta besar, yaitu : melaksanakan perundingan {negotiation}, meneropong keadaan
{observation}, dan memberi perlindungan {protection}. Contoh : Hubungan Indonesia-
Malaysia, Hubungan Indonesia-Vietnam, Hubungan Indonesia-Australia, Hubungan
Indonesia-Thailand, Hubungan Indonesia-Filipina, dan sebagainya.
2. Duta (Gerzant), yaitu perwakilan diplomatik yang pangkatnya dibawah Duta Besar.
Dalam menyelesaikan persoalan kedua negara harus berkonsultasi dahulu dengan
pemerintahnya.
3. Menteri Residen (Minister Resident), status menteri residen bukan sebagai wakil pribadi
kepala negara melainkan hanya mengurus urusan negara. Pada dasarnya mereka tidak
berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana ia bertugas.
4. Kuasa Usaha (Charge de Affair), adalah perwakilan diplomatik yang tidak diperbantukan
kepada kepala negara, melainkan kepada menteri luar negeri. Kuasa usaha dibedakan
menjadi (2) yaitu :

13. 14
• Kuasa Usaha Tetap, menjabat sebagai kepala dari suatu perwakilan.
• Kuasa Usaha Sementara, menggantikan sementara pekerjaan dari kepala perwakilan
ketika pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.
5. Atase-atase, adalah pejabat pembantu Duta Besar Berkuasa Penuh. Tugasnya yaitu
memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada Duta Besar
berkuasa penuh. Atase terdiri dari (2) macam yaitu :
• Atase Pertahanan, dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperbantukan Departemen
Luar Negeri dan ditempatkan di KBRI, serta diberi kedudukan sebagai diplomat.
• Atase Teknis (tugasnya dalam bidang pendidikan, perdagangan, perindustrian dan
lain-lain ) yang menjabat adalah seorang pegawai sipil tertentu yang tidak bekerja di
Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu KBRI untuk membantu duta
besar.
c) Pembukaan dan Pengangkatan Perwakilan Diplomatik
Secara garis besar tahapan-tahapan proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan
diplomatik dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.
Kedua belah pihak saling bertukar informasi tentang akan dibuatnya perwakilan (oleh
Departemen Luar Negeri masing-masing negara). Mendapatkan persetujuan (demende
agreement) dari negara penerima. Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara
penerima dalam suatu upacara dimana seorang diplomat tersebut berpidato. Diplomat yang
akan ditempatkan menerima surat kepercayaan yang ditandatangani kepala negara pengirim.
d) Tugas Perwakilan Diplomatik (Diplomat)
Secara umum perwakilan diplomatik memiliki (5) tugas yang harus dilaksanakan antara
lain.
Dapat melakukan protes, penyelidikan
kepada negara penerima jika terjadi
penyimpangan dari surat perjanjian yang
dibuat.
Mengadakan perundingan baik itu
dengan negara penerima maupun negara
lainnya.
Mengamati dengan teliti setiap kejadian
di negara peneima yang dapat
mempengaruhi negaranya.
Melindungi pribadi, harta benda dan
kepentingan-kepentingan warga
negaranya yang berada diluar negeri.
Tujuannya untuk meningkatkan
hubungan persahabatan antarnegara
pengirim dan negara penerima.
Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan
kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga
Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan atau Organisasi
Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan atau
Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri
Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum

14. 15
internasional, dan kebiasaan internasional. Termuat dalam Keppres No. 108 tahun 2003,
pasal 4.
e) Fungsi Perwakilan Diplomatik
budaya dengan Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional
Indonesia di luar negeri
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau
masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional
a
dengan Negara Penerima
Perwakilan, komunikasi dan persandian
-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional
f) Macam-macam Perwakilan Diplomatik Negara RI
1. Kedutaan Besar RI (KBRI), yaitu perwakilan diplomatik yang ditempatkan pada suatu
negara atau beberapa negara
2. Perutusan Tetap RI, yaitu perwakilan diplomatik yang ditempatkan pada suatu
organisasi internasional
KBRI dan Perutusan Tetap RI dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh
F. Perwakilan Negara Non-Politis (Konsuler)
a) Pengertian
Perwakilan konsuler adalah perwakilan resmi suatu negara yang menjalankan
hubungannya dengan negara lain diluar bidang politik. Menurut Keputusan Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia Nomor : Sk.06/A/Ot/Vi/2004/01 Tahun 2004 pasal 1 ayat
3 berbunyi : Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan
Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam
wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa,
Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.
Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang
Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.

15. 16
b) Tugas Perwakilan Konsuler
Konsul Jenderal : Hubungan antar negara yang bersifat non politis dapat dilakukan oleh
konsuler yang dipimpin oleh Konsul Jenderal. Konsul memiliki tugas :
pengetahuan, seperti pertukaran pelajar/ mahasiswa
-bidang lain seperti memberi paspor/visa, fungsi administrasi dan lain-lain.
c) Tingkat Kepangkatan Perwakilan Konsuler
1) Konsul Jendral
Membawahi beberapa konsul dan
itempatkan di ibu kota negara tempat ia
bertugas.
2) Konsul
Mengepalai kantor konsulat yang
membawahi satu daerah kekonsulan.
3) Konsul Muda
Mengepalai kantor wakil konsulat yang
ada dalam satu daerah kekonsulan.
4) Agen Konsul
Diangkat oleh konsul jendral atau oleh
konsul dan ditugasi menangani beberapa
hal tertentu yang berhubungan dengan
kekonsulanan.
d) Fungsi Perwakilan Konsuler
 Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima
 Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima
 Konsuler dan protokol
 Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan
ilmu pengetahuan
 Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.
Perbedaan antara Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Perwakilan
diplomatik hanya terdapat satu di setiap Negara penerimanya; Bekerja di bidang politik;
Perwakilan Diplomatik terletak di Ibukota Negara penerima; Duta besar bertanggung
jawab pada presiden melalui Menteri Luar Negeri; Pengangkatannya terdapat surat
pengakuan kerja yang disebut Letter of creadance (surat kepercayaan). Perwakilan
konsuler bisa terdapat lebih dari satu di negara penerima; Bekerja di bidang non-politik
tetapi dapat menjadi politik di wilayah kekonsulannya; Hanya konsul jenderal yang
terdapat di ibukota negara; Konsul jenderal langsung bertanggung jawab pada Menteri
Luar Negeri; Pengangkatan terdapat surat pengakuan kerja disebut exequatur (surat
pengangkatan)
2.9 PERANAN ORGANISASIINTERNASIONAL (ASEAN, AA, PBB)
DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

16. 17
E. Organisasi Internasional
a) Dasar Pemikiran
Pada dasarnya setiap negara adalah pelaku-pelaku dalam hubungan internasional,
dimana setiap negara berupaya menjalin interaksi dengan negara lain, dengan membuka
hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban seperti keterlibatan dalam suatu
organisasi internasional atau hanya berupa kesepakatan-kesepakatan maupun perjanjian-
perjanjian dengan negara lain yang akan menjamin kelangsungan hubungan antarnegara.
Untuk menampung aspirasi anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk
membentuk suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena
berinteraksi dan pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi
dan mewujudkan tuntutan negara-negara dibentuklah suatu organisasi internasional yang
bertujuan memenuhi kepentingan masing-masing negara.
b) Unsur-unsur dan Pengertian Organisasi Internaasional
Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang secara
berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-
anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat
dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Oleh karena itu, suatu
organisasi internasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
i.Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara
ii.Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non
pemerintah
iii.Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
iv.Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan
c) Klasifikasi Organisasi Internasional
Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih daripada satu
macam klasifikasi, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya.
1) Segi kegiatan administrasi
a. Organisasi antar pemerintah (IGO- Inter Governmental Organization), anggotanya
terdiri dari pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara
resmi. Contoh: PBB, ASEAN, OAU (Organization Of African Unity), SAARC
(South-Asia Association For Regional Cooperation).
b. Organisasi internasional non pemerintah (INGO-International Non Governmental
Organization), anggotanya terdiri dari bukan pemerintah dan biasanya bergerak
dalam bidang sosial budaya, keagamaan, olahraga dan kesenian. Contohnya:
Perhimpunan donor darah sedunia, IBF (International Badminton Federation)
2) Segi ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan
1. Organisasi internasional global

17. 18
Organisasi yang keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru
dunia, misalnya: PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations), OKI
(Organisasi Konferensi Islam) dan sebagainya.
2. Organisasi internasional regional
Organisasi yang ruang lingkup kegiatannya adalah regional dimana keanggotaannya
hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja, misalnya: ASEAN
(Association of South-East asina Nations), SAARC (South-Asia Association for
Regional Cooperation) dan sebagainya.
3) Segi bidang kegiatan (operasional) organisasi
a) Bidang ekonomi, contoh: KADIN internasional (International Chamber Of
Commerce)
b) Bidang lingkungan hidup, contoh: UNEP (United Nations Environmental Program)
c) Bidang kesehatan, contoh: WHO (World Health Organization) dan IDF
(International Dental Federation)
d) Bidang pertambangan, contoh: ITO (International Timber Organization)
e) Bidang komoditi (pertanian dan industri), contoh: IWTO (International Wool Textile
Organization), ICO (International Coffee Organization)
f) Bidang bea cukai dan perdagangan internasional, contoh: GATT (Governments
Agrrement On Tariffs And Trade)
4) Berdasarkan tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi
1. Organisasi internasional umum, memiliki tujuan organisasi serta bidang kegiatannya
bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu. Contoh: PBB
2. Organisasi internasional khusus, memiliki tujuan organisasi dan kegiatannya adalah
khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja. Contoh: OPEC
(Organization For Petroleum ExportingCountries) dan badan khusus yang bernaung
dibawah PBB, misal: UNESCO (United Nations Educational, Science Dan Cultural
Organization), UNICEF (United International Children’s Emergency Fund) dan
ITU (International Telecommunication Union)
5) Segi ruang lingkup dan bidang kegiatan
d. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat global dan memiliki tujuan
umum (general membership and general purpose). Organisasi ini pada umumnya
memiliki ruang lingkup kegiatan secara global dan melakukan berbagai fungsi .
Contoh: PBB
e. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat global dan memiliki tujuan
khusus (general membership and special purpose). Organisasi ini pada umumnya
memiliki ruang lingkup kegiatan secara global dan mempunyai tujuan tertentu atau
khusus di berbagai bidang. Contoh: OPEC, UNICEF, WHO, dan FAO, dan lainnya
f. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat regional dan memiliki tujuan
umum (limited membership and general purpose). Organisasi ini pada umumnya
memiliki ruang lingkup kegiatan secara regional. Contoh: Liga Arab, ASEAN.
g. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat regional dan memiliki tujuan
khusus (limited membership and special purpose). Organisasi ini pada umumnya

18. 19
memiliki ruang lingkup kegiatannya meliputi regional dan tjuan yang spesifik.
Contoh: PATA (pacific area tourism and travel association)
6) Segi taraf kewenangan
1. Organisasi supra-nasional (supra-national organization)
Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada di atas negara-negara
anggota.
2. Organisasi kerjasama (cooperative organization)
Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi
dibandingkan negara-negara anggotanya.
d) Fungsi Organisasi Internasional
1. Artikulasi dan agregasi
Artikulasi dan agregasi berarti menyambungkan dan mengumpulkan sejumlah bagian
yang terpisah menjadi satu. Organisasi internasional beroperasi melalui tiga cara yaitu:
menjadi instrumen untuk artikulasi dan agregasi kepentingan, menjadi forum untuk
mengartikulasi kepentingan, dan mengartikulasikan kepentingan terpisah dari
kepentingan anggotanya.
2. Norma
Organisasi internasional telah memberikan kontribusi yang berarti sebagai instrumen,
forum, dan aktor bagi aktivitas normatif dari sistem politik internasional yaitu dengan
membantu membuat norma dalam hubungan internasional. Organisasi internasional
telah banyak mengkontribusikan norma-norma internasional dalam berbagai bidang
kajian seperti keadilan dan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta keamanan
internasional,
3. Rekrutmen
Organisasi internasional mempunyai fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam
sistem politik internasional.
4. Sosialisasi
Proses sosialisasi bekerja secara internasional dalam dua level. Pertama, agen
sosialisasi bekerja melintasi perbatasan mempengaruhi individu dan kelompok di
sejumlah negara. Kedua, proses sosialisasi dapat terjadi antar negara-negara dalam
level internasional dan antar wakil-wakil negara.
5. Pembuatan peraturan
Dalam sistem internasional tidak terdapat badan formal yang berfungsi sebagai pusat
pembuat peraturan dimana sumber peraturan dalam arena internasional pun lebih
beragam. Notabene sumber peraturan tersebut berasal dari praktek sebelumnya atau
produk dari panitia ad hoc atau dari kesepakatan bilateral legal antara negara atau
berasal dari organisasi internasional.
6. Penerapan peraturan

19. 20
Dalam sistem politik internasional penerapan peraturan dilakukan oleh negara
berdaulat dikarenakan tidak adanya otoritas sentral dengan partner yang melakukan
tugasnya. Peraturan yang diterapkan biasanya bersifat umum
7. Rule adjudication
Fungsi rule adjudication dilaksanakan oleh institusi tertentu dimana tugasnya untuk
bertindak menjadi hakim dalam klaim-klaim yang dibuat negara-negara
diperdengarkan di institusi tersebut.
8. Informasi
Pembentukan organisasi global seperti PBB dan agensi-agensinya menghasilkan forum
untuk pemerintah dimana mereka dapat menerima dan mendiskusikan informasi.
Contoh PBB dan agensi-agensinya menyediakan informasi dengan menghasilkan
cetakan-cetakan berupa data-data statistik.
9. Operasi
Fungsi operasional ini dapat berupa perbankan, penyediaan bantuan. Bantuan untuk
pengungsi, berhubungan dengan komoditas, dan juga pelayanan teknis.
F. Organisasi Internasional ASEAN
a) Latar belakang
Pertemuan di Bangkok tanggal 5-8 Agustus 1967 menginspirasi berdirinya ASEAN.
Pertemuan itu dihadiri oleh menteri luar negeri dari negara-negara pemrakarsa yaitu Adam
Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratman
(Singapura), Narcisco Ramos (Filiphina).
b) Tujuan Dibentuknya ASEAN
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan
kebudayaan di kawasan negara Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat
kesamaan dan persahabatan untuk memperkukuh landasan masyarakat bangsa-bangsa
Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan
dan tertip hukum didalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta
memenuhi prinsip-prinsip piagam PBB.
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu dalam masalah-masalah
kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, social, kebudayaan, teknik, ilmu
pengetahuan, dan administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam
bidang pendidikan, professional, teknik, dan administrasi.
5. Bekerjasama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta
industri mereka, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana-
sarana pengangkutan dan komunitas serta peningkatan akan taraf hidup rakyat-rakyat
mereka.
6. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi
internasional dan regional yang ada, dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling
bekerjasama secara lebih erat diantara mereka sendiri.
c) Faktor-faktor terbentuknya ASEAN

20. 21
 Faktor intern – bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama sebagai negara-
negara bekas jajahan bangsa Barat.
 Faktor ekstern – adanya perang Vietnam (Indo-China) dan sikap RRC yang ingin
mendominasi Asia Tenggara.
d) Bukti Peranan ASEAN
1. Dalam Masalah
di Asia Timur
Secara informal,
momen penting
negara-negara
ASEAN, seperti
KTT Asia-Afrika
dan pertemuan-
pertemuan negara
ASEAN dapat
digunakan untuk
melakukan lobi-
lobi dan diplomasi
oleh negara
ASEAN agar
kawasan Asia
Tenggara dan Asia
Timur semakin
Kondusif dan terus
membaik.
2. Menyelesaikan
persoalan ASEAN
Vegetables Oil Club
(AVOC)
Persoalan antara RI-
Malaysia yang
mengatur kesepakatan
harga minyak kelapa
sawit menjadi keruh,
karena ada tuduhan
melakukan praktik
kartel dan melanggar
kesepakatan
perdagangan bebas.
Antara asosiasi minyak
sawit Indonesia dan
Malaysia tidak ada
upaya mengatur harga.
Keduanya tidak akur
dalam menentuan
harga di pasar global.
Masalah ini akhirnya
diselesaikan dalam
pertemuan ASEAN
tingkat kepala negara.
3. Asean Free Trade
Area (AFTA)
AFTA atau kawasan
perdagangan bebas
adalah suatu bentuk
kerja sama negara-
negara anggota
ASEAN untuk
membentuk kawasan
perdagangan bebas.
Pembentukan AFTA
berdasarkan pertemuan
para Menteri Ekonomi
anggota ASEAN pada
tahun 1994 di Chiang
Mai, Thailand.

21. 22
G. KTT Asia-Afrika
a) Latar belakang
Latar belakang penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika yaitu adanya persamaan faktor
geografis dan sejarah bangsa Asia-Afrika, antara lain:
1. Kedua benua saling berdekatan letaknya saling melengkapi di dalam berbagai bidang
kehidupan
2. Kedua benua mempunyai persamaan dalam bidang kebudayaan, kedua benua
dipertalikan oleh adanya hubungan keturunan agama, dasar falsafah, budi pekerti, dan
bahasa orang timur
3. Kedua benua memiliki persamaan nasib sebagai korban penjajahan bangsa barat
4. Setelah bangsa Asia-Afrika merdeka, banyak masalah penting timbul dan harus diatasi
bersama
5. Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan intelektual yang
melahirkan bentuk perjuangan baru melalui organisasi
6. Melemahnya kaum imperalis akibat Perang Dunia I dan II, memberi peluang kepada
negara-negara di kawasan Asia-Afrika untuk memperoleh kembali kemerdekaannya
b) Tujuan Konferensi Asia-Afrika (KAA)
Secara umum, tujuan pelaksanaan KAA adalah untuk menciptakan perdamaian dan
ketentraman hidup bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia-Afrika. Adapun tujuan
khusus penyelenggaraan KAA :
1. Memajukan kerjasama antar bangsa Asia-Afrika untuk mengembangkan
kepentingan bersama, persahabatan, dan hubungan bertetangga baik
2. Memepertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa-bangsa di Asia-Afrika,
seperti kedaulatan nasional, kolonialisme
3. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara-
negara anggota
4. Meninjau kedudukan Asia serta rakyatnya di dunia, serta sumbangan bagi
perdamaian dan kerjasama dunia
c) Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung
Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT Asia-Afrika) adalah sebuah konferensi
tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja
memperoleh kemerdekaan. KTT ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu
Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri
Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani.
Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung,
Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-
Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet,
atau negara imperialis lainnya.
Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat
itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang
sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan
mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin;
kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Cina dan Amerika

22. 23
Serikat; keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai
antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat; penentangan mereka terhadap
kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial
perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam
pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.
Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila
Bandung, yang berisi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan
kerjasama dunia". Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam
PBB.
1. Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum pada Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa.
3. Menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan
bangsa di dunia.
4. Tidak ikut campur dan intervensi persoalan negara lain.
5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun
kolektif sesuai dengan piagam PBB
6. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif dalam bertindak untuk
kepentingan suatu negara besar.
7. Tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap integritas teritorial atau
kemerdekaan politik suatu negara.
8. Mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional secara jalan
damai dengan persetujuan PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati hukum dan juga kewajiban internasional.
H. Perserikatan Bangsa-bangsa
a) Latar belakang PBB
Pada tahun 1915 AS berhasil menuangkan suatu konsep yangdirumuskan beberapa tokoh di
Inggris mengenai pembentukan liga dengan tujuan untuk menghindari ancaman
peperangan. Atas usul presiden AS, Woodrow Wilson, pada tanggal 10 Januari 1920
dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan
dibentuknya organisasi internasional ini adalah mempertahankan perdamaian internasional
dan meningkatkan kerja sama internasional.
Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai sehingga
peperangan dapat dicegah. Beberapa hasil dari Liga Bangsa-Bangsa antara lain Perjanjian
Locarno (1925) dan Perjanjian Kellog Briand (1028). Perang dunia II pun meletus. Hal ini
terjadi karena munculnya kekuasaan kaum Nazi di bawah pimpinan Hitler (Jerman), dan
kaum Facis dipimpin oleh Mussolini dari Italia, serta imperalis Jepang yang sudah
menghianati isi kesepakatan Liga Bangsa-Bangsa pada saat perang dunia II berkecamuk.
Presiden AS, Franklin Delano Rooseveltdan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill
telah mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantik Charter).
Isi Piagam Atlantik (Atlantik Charter) :
1. Tidak membenarkan adanya perluasan wilayah (politik ekspansi)

23. 24
2. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri (right of self determination)
3. Setiap negara berhak dan bebas ikut serta dalam perdagangan dunia
4. Perlu diciptakan perdamaian dunia, sehingga semua bangsa bebas dari rasa takut dan
kemiskinan
5. Mengusahakan penyelelesaian sengketa secara damai
Pokok-pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi
internasional dalam menyelesaikan PD II dan menuju pembentukan PBB. Beberapa
pertemuan dalam penyelesaian Perang Dunia II dan menuju perdamaian, yaitu:
1. 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan Deklarasi Moskow tentang keamanan
umum yang ditandatangani Inggris, USA, Rusia, dan Cina
2. 21 Agustus-7 Oktober 1944, dilangsungkan konferensi Dumbarton Oaks yang
diikuti 39 negara membahas tentang rencana pendirian badan internasional PBB
3. 4 Februari-11 Februari 1945 diadakan konferensi Yalta, pertemuan ini dihadiri F.D.
Roosevelt dari Amerika Serikat, Winston Churchiil dari Inggris dan Joseph Stalin
dari Uni Soviet. Hasil konferensi ini dikenal dengan rumus Yalta, diantaranya
menyetujui untuk mengadakan konferensi PBB di Amerika Serikat
4. 25 April-26 Juni 1945 dilangsungkan konferensi San Fransisco yang dihadiri 51
urusan dari 51 negara. Dalam konferensi tersebut berhasil dirumuskan piagam
perdamaian (Piagam PBB). Piagam PBB ditandatangani oleh ke-51 utusan di
SanFransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku secara resmi tanggal 24
Oktober 1945. Pada tanggal itu dikenal sebagai kelahiran PBB
b) Tujuan PBB
1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas
persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya
peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang
harmonis untuk mencapai tujuan PBB.
c) Asas PBB
1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam
PBB.

24. 25
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
d) Keanggotaan PBB
Anggota-anggota PBB dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu anggota-anggota
asli dan anggota-anggota tambahan
Anggota asli adalah negara-negara yang ikut serta dalam konferensi San Fransisco yang
melahirkan PBB atau yang terlebih dahulu menandatangani pernyataan tanggal 1 Januari
1942 atau yang dikenal dengan piagam Atlantik.
Sementara anggota tambahan adalah negara-negara yang masuk menjadi anggota
setelah organisasi PBB berdiri atau dii luar anggota-anggota asli
Syarat-syarat keanggotaan PBB:
a. Negara yang bisa menjadi anggota PBB adalah negara yang cinta damai
b. Negara tersebut mau menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB
c. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa negara yang bersangkutan dinilai dapat dan mau
melaksanakan kewajiban-kewajibannya
d. Diterima oleh Majelis Umum setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan
e) Peranan PBB bagi dunia dan Indonesia
1. Peranan PBB bagi dunia Internasional
a. Bidang keamanan dan perdamaian : PBB telah berupaya keras untuk menyelesaikan
berbagai konflik yang berpotensi menghancurkan perdamaian dunia. Berbagai
masalah tersebut diupayakan penyelesaiannya sebisa mungkin secara damai
b. Bidang Ekonomi : PBB mengampanyekan pembangunan di negara-negara
berkembang yang dilakukan dalam dua babak. Babak pertama ditekankan pada
aspek pertumbuhan. Sedangkan babak kedua lebih menitikberatkan pada segi
pemenuhan kebutuhan pokok namun tanpa mengabaikan segi pertumbuhan. PBB
juga menggalang dana guna membantu pembiayaan pembangunan negara-negara
berkembang
c. Bidang sosial-budaya, kesehatan, dan kemanusiaan : program pendidikan yang
dicanangkan UNESCO, program kesehatan melalui WHO, kemanusiaan melalui
UNHCR
2. Peranan PBB bagi Bangsa dan Negara Indonesia
a. PBB turut membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda
dengan mengirimkan utusan yang disebut Komisi Tiga Negara (KTN) yang
mendekatkan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville
b. Semasa perang kolonial antara Indonesia dan Belanda PBB mengirimkan UNCI
(United Nations Comission for Indonesia) yang membawa Indonesia dan Belanda ke
Konferensi Meja Bundar (KMB). Sejak saat itu Belandaharus mengakui kedaulatan
Negara Republik Indonesia
c. Pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat, negara Republik Indonesia berjuang
dengan Trikora tanggal 19 Desember 1961. Dalam hal ini PBB berusaha mencegah
terjadinya peperangan besar-besaran antara Indonesia dan Belanda. PBB menjadi
perantara perundingan antara Indonesia dan Belanda di New York

25. 26
2.10................................................................................................................
KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG
BERMANFAAT BAGI INDONESIA
C. Politik Luar Negeri Indonesia
a) Dasar Pertimbangan
Munculnya dua kekuatan besar dunia, satu pihak, yaitu blok Barat dengan ideologi liberal
yang didominasi Amerika dan Blok Timur dengan Ideologi Komunis yang kuasai Uni
Sovyet sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia dalam konsolidasi demi
kelangsungan hidup bangsa.
Pengaruh lain adalah ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Kondisi inilah kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik
luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah segera mengumumkan
pendirian politik luar negeri Indonesia dihadapan Badan Pekerja KNIP yang antara lain
berbunyi : “. . . tetapi mestikahkita,bangsa Indonesia, yang memperjuangkankemerdekaan
bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah
tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”
Berdasarkan kondisi di atas menyebabkan pemerintah RI mengambil kebijakan politik luar
negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang
abadi, adil, dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang
bebas dan aktif. Sifat politik luar negeri Negara Republik Indonesia yang bebas aktif,
mengandung makna sebagai berikut :
1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonilisme dalam segala bentuk manifestasinya dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Politik luar
negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama
untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan disegala bidang
b) Pengertian Politik Luar Negeri
Politik Luar Negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan
negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia
internasional.
c) Landasan Hukum Politik Luar Negeri RI
1. Landasan idiil adalah Pancasila
2. Landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD
1945 Pasal 11 dan Pasal 13.
3. Landasan opersional adalah sebagai berikut.
 Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama
dibidang hubungan luar negeri.
 Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden (Keppres)
yang menyangkut poliyik luar negeri Indonesia.

26. 27
 Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.
d) Tujuan Politik Luar Negeri RI
1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan
negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai
Marauke.
2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua
negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar
bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan
kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.
D. Kerjasama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat Bagi Indonesia
1. Manfaat kerja sama dan perjanjian internasional bagi bangsa indonesia
Dengan menjalin kerja sama dengan Negara lain maka banyak manfaat yang dapat diambil
oleh bangsa Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena
itu, bangsa Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan citra positif bangsa dengan jalan
sebagai berikut
a. Memperkenalkan budaya local/nasional, hasil – hasil pembangunan, dan daerah tujuan
wisata
b. Pertukaran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan olahraga dalam skala internasional.
c. Aktif dalam menyelesaikan masalah internasional yang bertentangan dengan kemanusiaan
dan keadilan
d. Aktif dan bekerja sama dengan Negara berkembang maupun Negara maju seperti ASEAN,
OKI, Gerakan Non – Blok, PBB
e. Meningkatkan perdagangan ekspor – impor yang saling menguntungkan, meningkatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Manfaat yang dapat diambil dengan menjalin kerja sama dan membuat perjanjian
internasional antara lain sebagai berikut
a. Bidang politik
1) Dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negeri lain.
2) Dapat mencontoh aspek – aspek positif dan kehidupan politik dinegara lain, misalnya
keberhasilan dalam melaksanakan demokratisasi.
3) Mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain yang diwujudkan dengan adanya
pertukaran perwakilan diplomatik.
b. Bidang perdagangan
semakin berkembangnya industri yang ada tidak hanya membuat suatu produk sendiri
melainkan mengimpor produk lain yang diperlukan dari negara lain.
c. Bidang sosial budaya

27. 28
1) Terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar atau mahasiswa, yang pada
hakikatnya merupakan pertukaran ilmu pengetahuan/informasi yang saling
menguntungkan.
2) Dapat mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu dimana Negara kita memiliki
kekurangan untuk tenaga ahli dibidang tersebut.
3) Dapat saling memperkenalkan budaya masing – masing yang diwujudkan dengan
dilakukannya pertukaran misi kebudayaan.
d. Bidang teknologi
semakin berkembang pesatnya teknologi, informasi, komunikasi, dan transformasi
dimungkinkan di negara – negara yang infrastruktur komunikasinya sangat berkembang,
disetiap rumah dan kantor dilengkapi telepon, mesin fax, televise, mail elektronik dan internet.
e. Bidang lingkungan hidup
munculnya sikap yang semakin kreatif menyoroti persoalan – persoalan lingkungan hidup
antarnegara.

28. 29
BAB III PENUTUP
3.3 KESIMPULAN
Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau
negara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan internasional menjadi sangat penting,
karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Sarana yang dapat ditempuh dalam
hubungan internasional antara lain diplomasi, negosiasi dan lobby.
Pada pelaksanaannya, suatu hubungan internasional akan berjalan dengan baik jika
negara-negara yang melakukan hubungan selalu berpedoman pada asas-asas teritorial,
kebangsaan dan kepentingan umum yang dipatuhi bersama. Jika suatu negara memiliki empat
faktor kekuatan, yakni kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, letak geografis
dengan baik, mereka relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional.
Sebaliknya, jika suatu negara memiliki empat faktor kekuatan tersebut lemah, mereka harus
mengadakan hubungan internasional.
Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur
dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di
bidang hukum. Klasifikasi perjanjian internasional dibagi berdsarkan subjek, isi, tahap
pembentukannya serta menurut fungsinya. Terdapat 17 istilah lain yang ikut menggambarkan
tentang perjanjian internasional, salah satunya disebut deklarasi. Contoh hasil dari hubungan
internasional adalah terbentuknya suatu perjanjian yang berlaku sampai batas yang disepakati.
Arti diplomatik menyangkut hubungan antarnegara dalam bidang politik. Sedangkan
orang yang melaksanakan diplomasi disebut “diplomat”. Perwakilan Diplomatik mempunyai
tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah
Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di
Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik
dengan Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik
dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan
nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal yang secara
berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-
anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat
dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Penggolongan organisasi
dapat dibedakan dalam segi administrasi, ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan, segi bidang
kegiatan organisasi, tujuan dan luas bidang kegiatan, ruang lingkup dan bidang kegiatan, serta
taraf kewenangan.
Pertemuan di Bangkok tanggal 5-8 Agustus 1967 menginspirasi berdirinya ASEAN
yang keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan Asia Tenggara saja.
Sedangkan penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika dilatarbelakangi adanya persamaan faktor
geografis dan sejarah bangsa Asia-Afrika. Tanggal kelahiran PBB dijatuhkan pada tanggal 24
Oktober 1945.
Politik Luar Negeri merupakan kebijakan negara untuk mengatur hubungan dalam
lingkup dunia internasional dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut Sifat
politik luar negeri Negara Republik Indonesia adalah bebas aktif. Manfaat Hubungan
Internasional yang dijalin dirasakan pada segala bidang.

29. 30
3.4 SARAN
Dengan telah berjalannya hubungan dan organisasi internasional di Indonesia, berarti
taraf tertinggi dalam pencapaian adalah tingkat global. Selagi tidak terdapat penghalang dalam
hubungan internasional berarti kita bisa memanfaatkan peluang hingga tingkat tertinggi.
Peluang tersebut juga berkaitan dengan status kita. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada
bagian manfaaat kerjasama dan perjanjian bagi bangsa Indonesia. Jika kita berstatus sebagai
pelajar, mahasiswa, pemuda dan olahraga ada baiknya kita ikut dalam pertukaran dalam skala
internasional. Selain itu, kegiatan ekspor produk juga patutnya dilakukan dalam memanfaatkan
hubungan internasional

30. 31
DAFTAR PUSTAKA
www.pojokilmu.com
www.zonasiswa.com
www.tugassekolah.com
www.gudangmateri.com
hi.unpar.ac.id
www.informasi-pendidikan.com
elib.unikom.ac.id
www.kitapunya.net
repository.usu.ac.id
http://top-studies.blogspot.co.id/
http://theboys-genie.blogspot.co.id/
http://iwak-pithik.blogspot.com/