Dokumen ini membahas analisis dan perhitungan kebutuhan pembiayaan pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan, termasuk menghitung kebutuhan biaya, mempertimbangkan sumber biaya, mendokumentasikan hasilnya, dan pentingnya standar untuk menjaga kualitas layanan dan perhitungan kebutuhan biaya.
2. Arahan Umum dalam Hal Analisis dan
Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan
1. Menghitung Kebutuhan Biaya/ Anggaran
2. Memperhitungkan Sumber Biaya/ Anggaran
3. Mendokumentasikan Hasil Penghitungan
Kebutuhan dan Sumber Pembiayaan.
4. Kebutuhan Biaya dalam Rincian
5. Pentingnya Standar dalam menjaga kualitas
layanan dan Penghitungan Kebutuhan Biaya
3. Menghitung Kebutuhan Anggaran
• Menghitung dan menyajikan kebutuhan biaya
pelayanan bagi:
– seluruh penduduk sasaran,
– sasaran atas 12 (dua belas) JPD SPM Kesehatan,
– satu tahunan,
– berdasarkan :
• data dasar tahun lalu (2017), dan
• capaian sampai dg tengah tahun berjalan (2018), untuk
• menyusun rencana kebutuhan tahun depan (2019),
bahkan beberapa tahun ke depan (2020-2023)
4. Dapat dilihat berapa besar kebutuhan
keseluruhan biaya bagi pelaksanaan
pelayanan dasar bagi seluruh sasaran.
Dalam kondisi belum memperhitungkan:
• Sasaran dilayani oleh Fasyankes Pemerintah –
Non Pemerintah
• BMHP/Obat/ Reagen disediakan oleh Pusat
(karena ketentuan UU) atau sendiri oleh Daerah
• Dibiayai dari berbagai Sumber yg didokumen-
tasikan ke APBD atau Bukan
5. Memperhitungkan Sumber Anggaran
• setiap tahun Permendagri terbit mengatur
tentang sumber-sumber biaya ini
• satu atau beberapa kemungkinan/ peluang
sumber
– APBN
– APBD, dari Penerimaan Klaim BPJS
– APBD, dari Penerimaan Kapitasi BPJS
– APBD, dari DAK Non-Fisik
– APBD, dari DAK Fisik
– APBD, dari DAU dan DBH, serta Sumber Lain (Cukai-
Pajak Rokok, misalnya).
– Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia
Usaha
6. Mendokumentasikan Hasil
Penghitungan Kebutuhan dan Sumber
Pembiayaan
• Dalam dokumen APBD dikenal : Urusan, Sub-
Urusan, Program, Kegiatan, Pelayanan,
Komponen Input
• Rencana Belanja SPM-Kes harus dimasukkan
dalam kelompok-kelompok istilah itu secara
seragam, se-kabupaten/ kota atau se-provinsi,
malahan seharusnya secara nasional
7. Memudahkan melakukan analisis, antara lain
• Mendagri menyetujui atau tidak menyetujui
RAPBD Provinsi menjadi APBD Provinsi
• Gubernur menyetujui atau tidak menyetujui
RAPBD Kab/Kota menjadi APBD Kab/ Kota
• Mendagri melakukan analisa antar provinsi,
atau Gubernur antar kab/ kota di provinsinya
• Analisa perbandingan antar waktu dalam satu
provinsi atau secara nasional;
• Atau bahkan antar Generasi SPM
8. Kebutuhan Biaya dalam Rincian
Menghitung biaya penyediaan pelayanan dlm
rincian meliputi :
– Pengadaan BMHP/Obat/Reagen/Formulir Sasaran/
Penduduk
– Penyediaan Biaya Transportasi
– Pengadaan Alat dan Pedoman Kerja
– Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM Kesehatan
Jenis Pelatihan, Kurikulum Pelatihan, Materi Pelatihan, Lamanya Pelatihan,
Persyaratan Penyelenggara Pelatihan, Persyaratan Peserta Pelatihan; semua
ditentukan terstandar, oleh Pusat, dengan tetap memberikan peluang bagi
daerah untuk menambahkan materi lokal
9. Pentingnya Standar dalam menjaga
kualitas layanan dan Penghitungan
Kebutuhan Biaya
• Perlu diingat bahwa semuanya harus
terstandar, sebagai bagian dari Menjaga Mutu
Pelayanan Dasar SPM Kesehatan
10. 1. Setiap JPD terdiri dari Langkah-langkah atau
prosedur-prosedur standar
2. Satu Kinerja satu JPD, tidak selalu dapat dicapai
dalam: 1) satu pertemuan pelayanan, 2) satu
lokasi PPD, bahkan 3) satu Jenis PPD SPM
Kesehatan
3. Setiap langkah atau prosedur membutuhkan
dukungan BMHP/ Obat/ Reagen/ Formulir utk
Per-Sasaran
4. Setiap JPD memerlukan Jumlah dan Jenis Alat
dan Pedoman Kerja tertentu
5. Setiap JPD memerlukan Jumlah dan Jenis SDM
dengan kepemilikan pelatihan tertentu
Satu Alkes atau Satu Jenis SDM bisa utk
melayani Lebih dr satu JPD pd PPD yg sama
