Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi lingkungan hidup, masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia seperti penebangan liar dan polusi, serta pentingnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

1. POKOK BAHASAN 1POKOK BAHASAN 1
MATA KULIAHMATA KULIAH
HUKUM LINGKUNGANHUKUM LINGKUNGAN

2. MAKNA LINGKUNGAN HIDUPMAKNA LINGKUNGAN HIDUP
 Lingkungan hidupLingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:dapat didefinisikan sebagai:
1.1. Daerah di mana sesuatu mahluk hidup berada.Daerah di mana sesuatu mahluk hidup berada.
2.2. Keadaan/kondisi yang melingkupi suatu mahluk hidup.Keadaan/kondisi yang melingkupi suatu mahluk hidup.
3.3. Keadaan yang meliputi suatu mahluk hidup atauKeadaan yang meliputi suatu mahluk hidup atau
sekumpulan mahluk hidup, terutama:sekumpulan mahluk hidup, terutama:
 Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar mahlukKombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar mahluk
hidup yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembanganhidup yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan
dan kemampuan mahluk hidup untuk bertahan hidup.dan kemampuan mahluk hidup untuk bertahan hidup.
 Gabungan dari kondisi sosial and budaya yangGabungan dari kondisi sosial and budaya yang
berpengaruh pada keadaan suatu individu mahluk hidupberpengaruh pada keadaan suatu individu mahluk hidup
atau suatu perkumpulan/komunitas mahluk hidup.atau suatu perkumpulan/komunitas mahluk hidup.

3.  Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997,Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997,
Lingkungan HidupLingkungan Hidup adalah kesatuan ruangadalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dandengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia danmakhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhiperilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraankelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.manusia serta makhluk hidup lain.

4. PEMBANGUNAN DANPEMBANGUNAN DAN
LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP
 Pembangunan yang mempunyai tujuan untukPembangunan yang mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat
terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam;terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam;
namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidaknamun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak
mengindahkan kemampuan dan daya dukungmengindahkan kemampuan dan daya dukung
lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitaslingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas
lingkunganlingkungan
 Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upayaPembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputipembangunan yang berkesinambungan yang meliputi
seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negaraseluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuanuntuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
nasional yang termaktub dalam Pembukaannasional yang termaktub dalam Pembukaan
Undangundang Dasar 1945Undangundang Dasar 1945

5.  Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsipKebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilarpembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar
pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkunganpembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan
hidup.hidup.
 Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32
Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, PengelolaanTahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan
Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, makaLingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka
kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secarakebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara
eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebuteksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut
sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungansebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup. Program itu mencakup :hidup. Program itu mencakup :
1.1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi SumberProgram Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2.2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi danProgram Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan
Rehabilitasi Sumber Daya Alam.Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
3.3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan PencemaranProgram Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran
Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup.
4.4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, PengelolaanProgram Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
5.5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan SumberProgam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber
Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

6. MASALAH-MASALAH LINGKUNGAN HIDUPMASALAH-MASALAH LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENYEBABNYADAN PENYEBABNYA
 Bahaya alam: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi,Bahaya alam: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi,
gunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanahgunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanah
longsor,limbah industri, limbah pariwisata, limbah rumahlongsor,limbah industri, limbah pariwisata, limbah rumah
sakit.sakit.
 Masalah Lingkungan hidup di Indonesia saat ini: penebanganMasalah Lingkungan hidup di Indonesia saat ini: penebangan
hutan secara liar/pembalakan hutan; polusi air dari limbahhutan secara liar/pembalakan hutan; polusi air dari limbah
industri dan pertambangan; polusi udara di daerah perkotaanindustri dan pertambangan; polusi udara di daerah perkotaan
(Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ke 3 di(Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ke 3 di
dunia); asap dan kabut dari kebakaran hutan; kebakaran hutandunia); asap dan kabut dari kebakaran hutan; kebakaran hutan
permanen/tidak dapat dipadamkan; perambahan suakapermanen/tidak dapat dipadamkan; perambahan suaka
alam/suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan danalam/suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan dan
pembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuranpembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuran
terumbu karang; pembuangan sampah B3/radioaktif dariterumbu karang; pembuangan sampah B3/radioaktif dari
negara maju; pembuangan sampah tanpanegara maju; pembuangan sampah tanpa
pemisahan/pengolahan; semburan lumpur liar di Sidoarjo,pemisahan/pengolahan; semburan lumpur liar di Sidoarjo,
Jawa Timur; hujan asam yang merupakan akibat dari polusiJawa Timur; hujan asam yang merupakan akibat dari polusi
udara.udara.

7.  Masalah-masalah yang paling serius mengancam kemajuanMasalah-masalah yang paling serius mengancam kemajuan
pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia adalah:pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia adalah:
1.1. Dorongan yang keliru yang menghambat penggunaanDorongan yang keliru yang menghambat penggunaan
sumber daya alam secara berkelanjutansumber daya alam secara berkelanjutan
Sumber daya alam memberikan kontribusi yang besar kepadaSumber daya alam memberikan kontribusi yang besar kepada
PDB Indonesia dan anggaran belanja Pemerintah. SektorPDB Indonesia dan anggaran belanja Pemerintah. Sektor
pertanian, kehutanan, dan pertambangan menyumbang sekitarpertanian, kehutanan, dan pertambangan menyumbang sekitar
25% PDB Indonesia dan sekitar 30% dari seluruh penerimaan25% PDB Indonesia dan sekitar 30% dari seluruh penerimaan
anggaran Pemerintah (pada tahun 2005, pajak penghasilan atasanggaran Pemerintah (pada tahun 2005, pajak penghasilan atas
migas mencapai 7% dari pendapatan, dan penerimaan bukanmigas mencapai 7% dari pendapatan, dan penerimaan bukan
pajak atas pendatan sumber daya alam mencapai 22% daripajak atas pendatan sumber daya alam mencapai 22% dari
pendapatan negara). Namun, kebijakan makro ekonomipendapatan negara). Namun, kebijakan makro ekonomi
Indonesia (kebijakan pendapatan pajak dan bukan pajak sertaIndonesia (kebijakan pendapatan pajak dan bukan pajak serta
pola perimbangan keuangan) tampaknya mendorong terjadinyapola perimbangan keuangan) tampaknya mendorong terjadinya
pengurasan sumber daya akibat penggunaan yang terus-meneruspengurasan sumber daya akibat penggunaan yang terus-menerus
karena melalui kebijakan-kebijakan ini pemerintah kabupaten,karena melalui kebijakan-kebijakan ini pemerintah kabupaten,
berdasarkan pendapatan sumber daya dan bukan kinerja atauberdasarkan pendapatan sumber daya dan bukan kinerja atau
kepengurusan, tidak memperoleh pendapatan pajak yangkepengurusan, tidak memperoleh pendapatan pajak yang
memadai dari usaha kehutanan dan perikanan (yang terkaitmemadai dari usaha kehutanan dan perikanan (yang terkait
dengan sumber daya lain), dan tidak mengizinkan diberikannyadengan sumber daya lain), dan tidak mengizinkan diberikannya
sumbangan amal oleh individu atau badan usahasumbangan amal oleh individu atau badan usaha..

8. 2.2. Kesenjangan antara kebijakan dan praktek setelahKesenjangan antara kebijakan dan praktek setelah
desentralisasi dapat memperlambat perbaikan yang signifikandesentralisasi dapat memperlambat perbaikan yang signifikan
pada kualitas lingkunganpada kualitas lingkungan
Di bawah sistem desentralisasi, kini sedang diujicoba sampai sejauhDi bawah sistem desentralisasi, kini sedang diujicoba sampai sejauh
mana pemerintah daerah merasa terikat oleh garis kebijakanmana pemerintah daerah merasa terikat oleh garis kebijakan
nasional; pelayanan sipil tidak lagi merupakan bagian dari rantainasional; pelayanan sipil tidak lagi merupakan bagian dari rantai
komando terpadu, badan-badan regulator di banyak provinsi dankomando terpadu, badan-badan regulator di banyak provinsi dan
kabupaten kini berada langsung di bawah perintah gubernur ataukabupaten kini berada langsung di bawah perintah gubernur atau
bupati yang seringkali juga menjadi penyokong proyek-proyek ataubupati yang seringkali juga menjadi penyokong proyek-proyek atau
kegiatan-kegiatan yang harus diatur. Meskipun adanya investasikegiatan-kegiatan yang harus diatur. Meskipun adanya investasi
yang besar pada kebijakan lingkungan dan pengembanganyang besar pada kebijakan lingkungan dan pengembangan
kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangankepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan
masih buruk. Masalah-masalah ini tidak mungkin dapat diatasi dimasih buruk. Masalah-masalah ini tidak mungkin dapat diatasi di
bawah sistem desentralisasi kecuali jika pendekatan yang lebihbawah sistem desentralisasi kecuali jika pendekatan yang lebih
efektif dapat dikembangkan.efektif dapat dikembangkan.
Banyak provinsi dan kabupaten membuat penafsiran-penafsiran baruBanyak provinsi dan kabupaten membuat penafsiran-penafsiran baru
mengenai peraturan yang ada, atau berupaya mencari prosedurmengenai peraturan yang ada, atau berupaya mencari prosedur
peraturan yang seluruhnya baru. Meskipun sebagian inovasi iniperaturan yang seluruhnya baru. Meskipun sebagian inovasi ini
memperkuat pengendalian lingkungan, namun sebagian besar malahmemperkuat pengendalian lingkungan, namun sebagian besar malah
mengendurkan pengendalian atau bahkan mengabaikan seluruhmengendurkan pengendalian atau bahkan mengabaikan seluruh
standar nasional.standar nasional.

9. 3.3. Persepsi masyarakat tentang masalah lingkungan danPersepsi masyarakat tentang masalah lingkungan dan
prioritas pembangunan Pemerintahprioritas pembangunan Pemerintah
Kesadaran masyarakat penting dalam upaya mengatasi masalahKesadaran masyarakat penting dalam upaya mengatasi masalah
lingkungan di Indonesia, dari risiko bencana alam sampai konservasilingkungan di Indonesia, dari risiko bencana alam sampai konservasi
biodiversitas. Warga masyarakat yang terinformasi dan sadar dapatbiodiversitas. Warga masyarakat yang terinformasi dan sadar dapat
mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkunganmengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan
dan dapat membentuk kelompok untuk peningkatan upayadan dapat membentuk kelompok untuk peningkatan upaya
penanganan di tingkat politik maupun pemerintah daerah. Namun, dipenanganan di tingkat politik maupun pemerintah daerah. Namun, di
tingkat yang lebih luas, nilai-nilai lingkungan belum tertanamtingkat yang lebih luas, nilai-nilai lingkungan belum tertanam
dengan kuat pada masyarakat sehingga mereka kurang menghargaidengan kuat pada masyarakat sehingga mereka kurang menghargai
sumber daya alam dan pelayanan lingkungan. Partisipasi dan suarasumber daya alam dan pelayanan lingkungan. Partisipasi dan suara
dalam pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalamdalam pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam
penyelenggaraan yang baik. Bencana-bencana lingkungan yangpenyelenggaraan yang baik. Bencana-bencana lingkungan yang
baru-baru ini terjadi (banjir, lumpur, kebakaran, erosi) memang telahbaru-baru ini terjadi (banjir, lumpur, kebakaran, erosi) memang telah
mendorong perhatian yang lebih besar kepada masalah lingkungan,mendorong perhatian yang lebih besar kepada masalah lingkungan,
namun pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap dannamun pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap dan
praktek masih perlu dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhpraktek masih perlu dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh
mana pemahaman ini mencapai masyarakat di luar pusat-pusatmana pemahaman ini mencapai masyarakat di luar pusat-pusat
perkotaan, dan apa saja sarana yang paling cocok untuk membangunperkotaan, dan apa saja sarana yang paling cocok untuk membangun
di atas kesadaran dasar ini.di atas kesadaran dasar ini.

10. 4. Manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi, risiko dan biaya langkah-4. Manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi, risiko dan biaya langkah-
langkah alternatif pembangunanlangkah alternatif pembangunan
Di Indonesia, kebijakan energi, praktek sektor kehutanan dan masalahDi Indonesia, kebijakan energi, praktek sektor kehutanan dan masalah
perubahan iklim saling berhubungan erat. Bahan bakar fosil mendominasiperubahan iklim saling berhubungan erat. Bahan bakar fosil mendominasi
konsumsi energi di Indonesia, di daerah pedesaan maupun perkotaan, dankonsumsi energi di Indonesia, di daerah pedesaan maupun perkotaan, dan
Indonesia secara bertahap sedang meningkatkan penggunaan energi yangIndonesia secara bertahap sedang meningkatkan penggunaan energi yang
dihasilkan oleh batu bara (sekitar 40% pada tahun 2002). Indonesia jugadihasilkan oleh batu bara (sekitar 40% pada tahun 2002). Indonesia juga
merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, yangmerupakan penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, yang
memproduksi 80% gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahanmemproduksi 80% gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahan
selain penebangan hutan dan kebakaran hutan/gambut.selain penebangan hutan dan kebakaran hutan/gambut.
Kebijakan energi nasional mendorong peningkatan pemanfaatan sumberKebijakan energi nasional mendorong peningkatan pemanfaatan sumber
energi yang dapat diperbaharui termasuk biomassa, panas bumi dan tenagaenergi yang dapat diperbaharui termasuk biomassa, panas bumi dan tenaga
air. Pada saat yang sama, Pemerintah merencanakan pemanfaatan batu baraair. Pada saat yang sama, Pemerintah merencanakan pemanfaatan batu bara
berskala besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada imporberskala besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor
minyak. Peningkatan pemanfaatan batu bara dapat menimbulkan dampakminyak. Peningkatan pemanfaatan batu bara dapat menimbulkan dampak
lingkungan negatif yang signifikan terkait dengan kandungan sulfur yanglingkungan negatif yang signifikan terkait dengan kandungan sulfur yang
tinggi dan dampak potensial terhadap hutan akibat pembukaan lahan.tinggi dan dampak potensial terhadap hutan akibat pembukaan lahan.
Solusi energi alternatif diperlukan bagi daerah-daerah yang lebih terpencilSolusi energi alternatif diperlukan bagi daerah-daerah yang lebih terpencil
dengan harga yang sesuai dan dukungan sektor publik.dengan harga yang sesuai dan dukungan sektor publik.

11. KESADARAN LINGKUNGAN HIDUPKESADARAN LINGKUNGAN HIDUP
DITINGKAT GLOBAL DAN NASIONALDITINGKAT GLOBAL DAN NASIONAL
 Kesadaran Lingkungan Hidup di tingkat globalKesadaran Lingkungan Hidup di tingkat global
maupun nasional di awali dengan kesadaranmaupun nasional di awali dengan kesadaran
hati dari masing-masing individu terhadaphati dari masing-masing individu terhadap
lingkungan hidup yang mendorong perubahanlingkungan hidup yang mendorong perubahan
sikap dan pola pikir terhadap lingkungan,sikap dan pola pikir terhadap lingkungan,
kemudiandilanjutkan dengan peningkatankemudiandilanjutkan dengan peningkatan
pengetahuan dan pemahaman mengenaipengetahuan dan pemahaman mengenai
lingkungan hidup, serta peningkatanlingkungan hidup, serta peningkatan
keterampilan dalam mengelola lingkunganketerampilan dalam mengelola lingkungan
hiduphidup

12.  Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan salah satuPendidikan Lingkungan Hidup merupakan salah satu
pendidikan yang perlu bagi kita dalam menumbuhkanpendidikan yang perlu bagi kita dalam menumbuhkan
kesadaran terhadap lingkungan hidup.kesadaran terhadap lingkungan hidup.
 Pendidikan lingkungan Hidup (environmentalPendidikan lingkungan Hidup (environmental
education - EE) adalah suatu proses untukeducation - EE) adalah suatu proses untuk
membangun populasi manusia di dunia yang sadarmembangun populasi manusia di dunia yang sadar
dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan)dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan)
dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dandan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan
masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan,masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan,
sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmensikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen
untuk bekerja sama , baik secara individu maupununtuk bekerja sama , baik secara individu maupun
secara kolektif , untuk dapat memecahkan berbagaisecara kolektif , untuk dapat memecahkan berbagai
masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnyamasalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya
masalah barumasalah baru

13.  Pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri LingkunganPada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan
Hidup dan Menteri Pendidikan NasionalHidup dan Menteri Pendidikan Nasional
mengeluarkan SK bersama nomor: Kep Nomengeluarkan SK bersama nomor: Kep No
07/MenLH/06/2005 No 05/VI/KB/2005 untuk07/MenLH/06/2005 No 05/VI/KB/2005 untuk
pembinaan dan pengembangan pendidikanpembinaan dan pengembangan pendidikan
lingkungan hidup. Di dalam keputusanlingkungan hidup. Di dalam keputusan
bersama ini, sangat ditekankan bahwabersama ini, sangat ditekankan bahwa
pendidikan lingkungan hidup dilakukan secarapendidikan lingkungan hidup dilakukan secara
integrasi dengan mata ajaran yang telah ada.integrasi dengan mata ajaran yang telah ada.

14. Terima KasihTerima Kasih