SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
1
HISTORI AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI DESA
2
OKT 2019-
JAN 2020
Usulan kades agar
ada peningkatan
kapasitas
menyeluruh
JAN 2020
Pidato Menteri Desa PDTT
di UNY Yogyakarta: afirmasi
pendidikan tinggi bagi kades
menguntungkan
pembangunan desa itu
sendiri serta pemberdayaan
masyarakatnya
AGT-OKT 2020
Perancangan afirmasi
pendidikan tinggi bagi kades
dan pengurus Bumdes
melalui program studi
kekhususan dan rekognisi
pembelajaran lampau
JAN 2021
Lampu hijau Dirjen Dikti
untuk penyusunan RPL
program sarjana bagi
kades, perangkat desa,
pengurus Bumdes, dan
pendamping desa
PEB 2021
Tim kecil Kemendesa PDTT,
Kemendagri, Kemendikbud,dan
Pertides untuk penyelesaian
rancangan RPL program sarjana
bagi kades, perangkat desa,
pengurus Bumdes, dan
pendamping desa
AGT 2021
Mulai pelaksanaan RPL
program sarjana bagi
kades, perangkat desa,
pengurus Bumdes, dan
pendamping desa
851
4.820
44.767
2.168
17.273
1.164 83
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
SD dan
Tidak
Sekolah
SMP SMU D1-3 S1 S2 S3
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN KEPALA DESA
• Sebanyak 0,11% kepala
desa berpendidikan S3
• Sebanyak 1,55% kepala
desa berpendidikan S2
• Sebanyak 23,04% kepala
desa berpendidikan S1
• Sebanyak 2,89% kepala
desa berpendidikan D1-D3
• Sebanyak 64,26% kepala
desa berpendidikan SMU
• Sebanyak 6,92% kepala
desa berpendidikan SMP
• Sebanyak 1,22% kepala
desa berpendidikan SD
dan tidak bersekolah
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2020
3
873 2.133
46.983
2.982
21.488
414 88
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
SD dan
Tidak
Sekolah
SMP SMU D1-3 S1 S2 S3
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SEKRETARIS DESA
• Sebanyak 0,12% sekretaris
desa berpendidikan S3
• Sebanyak 0,55% sekretaris
desa berpendidikan S2
• Sebanyak 28,67% sekretaris
desa berpendidikan S1
• Sebanyak 3,98% sekretaris
desa berpendidikan D1-D3
• Sebanyak 62,68% sekretaris
desa berpendidikan SMA
• Sebanyak 2,84% sekretaris
desa berpendidikan SMP
• Sebanyak 1,16% sekretaris
desa berpendidikan SD dan
tidak bersekolah
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2020
4
132
8.241
26.977
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
SMP SMU S1/S2
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PENDAMPING DESA
• Sebanyak 76,31%
pendamping desa
berpendidikan S1/S2
• Sebanyak 23,31%
pendamping desa
berpendidikan SMA
• Sebanyak 0,37%
pendamping desa
berpendidikan SMP
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2021
5
3.857
31.147
15.447
683
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
SMP SMU S1 S2
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PENGURUS BUMDES
• Sebanyak 7,54%
pengurus Bumdes
berpendidikan S2
• Sebanyak 30,31%
pengurus Bumdes
berpendidikan S1
• Sebanyak 60,91%
pengurus Bumdes
berpendidikan SMA
• Sebanyak 7,54%
pengurus Bumdes
berpendidikan SMP
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2021
6
• Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes,
dan pendamping desa:
• Para tokoh desa tsb memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan,
implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes yang selama ini
mereka kerjakan
• Para tokoh desa tsb memahami metodologi dan penggunaan data serta informasi untuk menjalankan
pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes
• Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis Bumdes yang lebih
profesional dan lebih berkualitas
• Kemajuan desa, Bumdes, dan pendampingan lebih cepat
• Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa
yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1
• Rekognisi pembelajaran lampau (RPL): pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS (sistem kredit
semester) di kampus
• Gelar sarjana sesuai program studi yang disediakan oleh Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa)
• Nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman/prestasi tokoh desa menjadi learning outcome (LO) yang
diterapkan pada SKS sesuai yang disediakan Pertides
AFIRMASI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENGURUS BUMDES, PENDAMPING DESA
UNTUK S1 DENGAN BASIS PENGALAMAN DAN PRESTASI
7
RPL BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENGURUS BUMDES/MA, PENDAMPING DESA
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG S1 ATAU D4
PEMOHON
(INDIVIDU)
- Kepala desa
- Perangkat desa
- Pengurus Bumdes
- Pendamping desa
KONSULTASI SEGI
TIGA
- Akademi desa 4.0
- Tim RPL perguruan
tinggi setempat
- Pemohon (individu)
PEMOHON MENGIRIM
PORTOFOLIO KE
PERGURUAN TINGGI
- Pemeriksaan
kelengkapan dan
validitas dokumen
- Penilaian portofolio
PERGURUAN TINGGI
MENETAPKAN
SKS/MATA KULIAH
YANG DIAKUI, DAN
YANG HARUS
DITEMPUH PEMOHON
PEMOHON
MENEMPUH
KULIAH YANG
DIPERSYARATKAN
IJAZAH S1/D4
LANGKAH-LANGLAH RPL BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENGURUS BUMDES/MA,
DAN PENDAMPING DESA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG S1
8
0811-1953-5201
0811-1953-5202
9

More Related Content

What's hot

Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5TV Desa
 
Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesTips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesgunawankusumo
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Teguh Kristyanto
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Salim S Ag
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
 

What's hot (20)

Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
 
Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesTips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDes
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Dana desa
Dana desaDana desa
Dana desa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 

Similar to Desa Masuk Kampus

Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxEkoPurnomo80
 
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxPKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxNurdinZaky
 
03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendesHeryanto Galut
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfKemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfinputdatakabupaten
 
Proposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdf
Proposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdfProposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdf
Proposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdfMuhamadAryaKurniawan1
 
SLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdf
SLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdfSLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdf
SLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdfagussaepulloh6
 
Profil Kampung KB Dusun Munjul
Profil Kampung KB Dusun MunjulProfil Kampung KB Dusun Munjul
Profil Kampung KB Dusun MunjulZhanwey1
 
KOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdf
KOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdfKOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdf
KOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdfJokoSantoso515786
 
contoh proposal penambahan kelas baru1.pdf
contoh proposal penambahan kelas baru1.pdfcontoh proposal penambahan kelas baru1.pdf
contoh proposal penambahan kelas baru1.pdfGriyaSyifaHolistik
 
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxberesdigitaltec
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...baroto0103
 
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023CIkumparan
 
Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019Formasi Org
 
Pengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaat
Pengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaatPengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaat
Pengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaatmohammad149
 
Kiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanKiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanadijbg
 
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...ssuser5da7e5
 
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxBAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxHotmaLasmaria
 

Similar to Desa Masuk Kampus (20)

Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
 
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxPKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
 
03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfKemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
 
Proposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdf
Proposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdfProposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdf
Proposal Beasiswa Kemandirian Desa - ITB Vinus.pdf
 
SLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdf
SLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdfSLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdf
SLIDE PPT PAK KADIS PMD.pdf
 
Profil Kampung KB Dusun Munjul
Profil Kampung KB Dusun MunjulProfil Kampung KB Dusun Munjul
Profil Kampung KB Dusun Munjul
 
KOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdf
KOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdfKOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdf
KOS 2021-2022 SMPN 2 TMG.pdf
 
contoh proposal penambahan kelas baru1.pdf
contoh proposal penambahan kelas baru1.pdfcontoh proposal penambahan kelas baru1.pdf
contoh proposal penambahan kelas baru1.pdf
 
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
 
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
 
Kompre.pptx
Kompre.pptxKompre.pptx
Kompre.pptx
 
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023
 
Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019
 
Pengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaat
Pengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaatPengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaat
Pengelolaan Kurikulum sekolahan semoga bermanfaat
 
Kiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanKiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikan
 
Proposal rkb
Proposal rkbProposal rkb
Proposal rkb
 
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
 
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxBAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
 

More from TV Desa

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu dianaTV Desa
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agusTV Desa
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutikTV Desa
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodinTV Desa
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatangTV Desa
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESATV Desa
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621TV Desa
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing finalTV Desa
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden FarmTV Desa
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmTV Desa
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenTV Desa
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaTV Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaTV Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakatTV Desa
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...TV Desa
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaTV Desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset DesaTV Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariTV Desa
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
 

More from TV Desa (20)

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu diana
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agus
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing final
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden Farm
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden Farm
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (13)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

Desa Masuk Kampus

  • 1. 1
  • 2. HISTORI AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI DESA 2 OKT 2019- JAN 2020 Usulan kades agar ada peningkatan kapasitas menyeluruh JAN 2020 Pidato Menteri Desa PDTT di UNY Yogyakarta: afirmasi pendidikan tinggi bagi kades menguntungkan pembangunan desa itu sendiri serta pemberdayaan masyarakatnya AGT-OKT 2020 Perancangan afirmasi pendidikan tinggi bagi kades dan pengurus Bumdes melalui program studi kekhususan dan rekognisi pembelajaran lampau JAN 2021 Lampu hijau Dirjen Dikti untuk penyusunan RPL program sarjana bagi kades, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa PEB 2021 Tim kecil Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemendikbud,dan Pertides untuk penyelesaian rancangan RPL program sarjana bagi kades, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa AGT 2021 Mulai pelaksanaan RPL program sarjana bagi kades, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa
  • 3. 851 4.820 44.767 2.168 17.273 1.164 83 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 SD dan Tidak Sekolah SMP SMU D1-3 S1 S2 S3 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN KEPALA DESA • Sebanyak 0,11% kepala desa berpendidikan S3 • Sebanyak 1,55% kepala desa berpendidikan S2 • Sebanyak 23,04% kepala desa berpendidikan S1 • Sebanyak 2,89% kepala desa berpendidikan D1-D3 • Sebanyak 64,26% kepala desa berpendidikan SMU • Sebanyak 6,92% kepala desa berpendidikan SMP • Sebanyak 1,22% kepala desa berpendidikan SD dan tidak bersekolah Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2020 3
  • 4. 873 2.133 46.983 2.982 21.488 414 88 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 SD dan Tidak Sekolah SMP SMU D1-3 S1 S2 S3 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SEKRETARIS DESA • Sebanyak 0,12% sekretaris desa berpendidikan S3 • Sebanyak 0,55% sekretaris desa berpendidikan S2 • Sebanyak 28,67% sekretaris desa berpendidikan S1 • Sebanyak 3,98% sekretaris desa berpendidikan D1-D3 • Sebanyak 62,68% sekretaris desa berpendidikan SMA • Sebanyak 2,84% sekretaris desa berpendidikan SMP • Sebanyak 1,16% sekretaris desa berpendidikan SD dan tidak bersekolah Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2020 4
  • 5. 132 8.241 26.977 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 SMP SMU S1/S2 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PENDAMPING DESA • Sebanyak 76,31% pendamping desa berpendidikan S1/S2 • Sebanyak 23,31% pendamping desa berpendidikan SMA • Sebanyak 0,37% pendamping desa berpendidikan SMP Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2021 5
  • 6. 3.857 31.147 15.447 683 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 SMP SMU S1 S2 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PENGURUS BUMDES • Sebanyak 7,54% pengurus Bumdes berpendidikan S2 • Sebanyak 30,31% pengurus Bumdes berpendidikan S1 • Sebanyak 60,91% pengurus Bumdes berpendidikan SMA • Sebanyak 7,54% pengurus Bumdes berpendidikan SMP Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2021 6
  • 7. • Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa: • Para tokoh desa tsb memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes yang selama ini mereka kerjakan • Para tokoh desa tsb memahami metodologi dan penggunaan data serta informasi untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes • Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis Bumdes yang lebih profesional dan lebih berkualitas • Kemajuan desa, Bumdes, dan pendampingan lebih cepat • Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 • Rekognisi pembelajaran lampau (RPL): pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS (sistem kredit semester) di kampus • Gelar sarjana sesuai program studi yang disediakan oleh Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa) • Nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman/prestasi tokoh desa menjadi learning outcome (LO) yang diterapkan pada SKS sesuai yang disediakan Pertides AFIRMASI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENGURUS BUMDES, PENDAMPING DESA UNTUK S1 DENGAN BASIS PENGALAMAN DAN PRESTASI 7
  • 8. RPL BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENGURUS BUMDES/MA, PENDAMPING DESA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG S1 ATAU D4 PEMOHON (INDIVIDU) - Kepala desa - Perangkat desa - Pengurus Bumdes - Pendamping desa KONSULTASI SEGI TIGA - Akademi desa 4.0 - Tim RPL perguruan tinggi setempat - Pemohon (individu) PEMOHON MENGIRIM PORTOFOLIO KE PERGURUAN TINGGI - Pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen - Penilaian portofolio PERGURUAN TINGGI MENETAPKAN SKS/MATA KULIAH YANG DIAKUI, DAN YANG HARUS DITEMPUH PEMOHON PEMOHON MENEMPUH KULIAH YANG DIPERSYARATKAN IJAZAH S1/D4 LANGKAH-LANGLAH RPL BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENGURUS BUMDES/MA, DAN PENDAMPING DESA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG S1 8