Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional (TPP) dalam mendampingi pembangunan desa. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang mengatur TPP, tugas TPP pada berbagai tingkatan, serta bentuk-bentuk peningkatan kapasitas yang diberikan kepada TPP seperti pelatihan, mentoring, dan forum diskusi guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mendampingi permbangunan des

1. Dr. H. Yusra, M.Pd
Kepala Pusat PPMDDTT
PENINGKATAN KAPASITAS
TENAGA PENDAMPING
PROFESIONAL (TPP)
Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT
Badan Pengembangan SDM & Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2. 2
Mandat Regulasi Tenaga Pendamping
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
Pasal 112 ayat (4): Bahwa dalam pemberdayaan
masyarakat desa dilaksanakan dengan
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan.
Penjelasan Pasal 112 (4) :
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah
termasuk penyediaan sumber daya manusia
pendamping dan manajemen.
Pasal 128:
o Pemerintah dan pemerintah daerah
menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat
Desa dengan pendampingan secara berjenjang
sesuai dengan kebutuhan.;
o Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
Pasal 130:
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan
sumber daya manusia pendamping untuk Desa
melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 :

3. 3
Regulasi yang mengatur Tata kerja
Tenaga Pendamping Profesional Th
2021
Peraturan Menteri
Desa, PDTT Nomor
19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun
2019 Tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat
Desa;
Peraturan Menteri
Desa, PDTT Nomor
21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
Keputusan Menteri
Desa, PDTT Nomor
40 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis
Pendampingan Masyarakat;

4. 4
Peningkatan Kapasitas secara
terminologi
Suatu proses yang dapat
meningkatkan kemampuan
seseorang, suatu organisasi
atau suatu sistem untuk
mencapai tujuan-tujuan yang
dicita-citakan, Brown (Rainer
Rohdewohld, 2005:11)
Suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau
serangkaian gerakan, perubahan multi level di
dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-
organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk
memperkuat kemampuan penyesuaian individu
dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap
perubahan lingkungan yang ada, Morison
(2001:42)
Proses dimana individu,
kelompok, organisasi,
institusi, dan masyarakat
meningkatkan kemampuan
mereka untuk (a)
menghasilkan kinerja
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi (core functions),
memecahkan permasalahan,
merumuskan dan mewujudkan
pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan, dan (b)
memahami dan memenuhi
kebutuhan pembangunan
dalam konteks yang lebih luas
dalam cara yang
berkelanjutan, UNDP dalam
Milen (2006: 15)
Proses yang dialami oleh
individu, kelompok dan
organisasi untuk
memperbaiki kemampuan
mereka dalam melaksanakan
fungsi mereka dan mencapai
hasil yang diinginkan
(Morgan, 2004)
Sebuah proses untuk meningkatkan individu, grup,
organisasi, komunitas dan masyarakat untuk
mencapai tujuan yang telah diterapkan. (Gandara
2008:9)
Peningkatan kapasitas TPP merupakan sebuah
proses untuk meningkatkan dan memperkuat
kemampuan dan kompetensi TPP dalam
mendampingi permbangunan desa

5. 5
PENDAMPING LOKAL DESA
• Pendampingan dalam kegiatan
pembangunan Desa;
• Pelaporan kegiatan sehari-hari di
Desa yang berkaitan SDGs Desa
dan BUMDesa ke dalam aplikasi
SID;
• Penilaian mandiri melalui aplikasi
Laporan Harian dalam SID;
• Meningkatkan kapasitas diri ;
• Meningkatkan Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
Desa.
PENDAMPING DESA TAPM KABUPATEN
• Pendampingan dalam kegiatan
pembangunan Desa, kerjasama Desa.
• Mempercepat pengadministrasian di
tingkat kecamatan terkait penyaluran,
perencanaan, pemanfaatan dan
rekapitulasi pelaporan Dana Desa;
• Sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
• Mentoring PLD dan kader PMD;
• Pelaporan kegiatan sehari-hari di Desa
yang berkaitan SDGs Desa, kerjasama
antar Desa dan kerjasama Desa dengan
pihak ketiga ke dalam aplikasi Laporan
Harian dalam Sistem Informasi Desa;
• Penilaian mandiri melalui aplikasi
Laporan Harian dalam SID;
• meningkatkan kapasitas diri.
• Pendampingan organisasi perangkat daerah
kab/ kota dalam upaya pencapaian SDGs
Desa;
• Mempercepat penyelesaian dokumen
administrasi di tingkat kabupaten/kota
sebagai dasar penggunaan Dana Desa;
• Monitor kegiatan pembangunan Desa,
kerjasama Desa;
• Sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
• Mentoring PD, PT dan PLD;
• Advokasi kebijakan percepatan pencapaian
SDGs Desa ;
• Pelaporan kegiatan sehari-hari di Desa yang
berkaitan SDGs Desa, kerjasama antar Desa
dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ke
dalam aplikasi Laporan Harian dalam Sistem
Informasi Desa;
• Penilaian mandiri melalui aplikasi Laporan
Harian dalam SID;
• meningkatkan kapasitas diri.
Tugas Pendamping Desa

6. 6
Tugas Pendamping Desa
TAPM PROVINSI TAPM PUSAT
• Pendampingan organisasi perangkat daerah kab/ kota
dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
• Mempercepat penyelesaian dokumen administrasi di
tingkat kabupaten/kota sebagai dasar penggunaan
Dana Desa;
• Monitor kegiatan pembangunan Desa, kerjasama
Desa;
• Sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
• Mentoring PD, PT dan PLD;
• Advokasi kebijakan percepatan pencapaian SDGs
Desa ;
• Pelaporan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan
SDGs Desa, kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa
dengan pihak ketiga ke dalam aplikasi Laporan Harian
dalam Sistem Informasi Desa;
• Penilaian mandiri melalui aplikasi Laporan Harian
dalam SID;
• meningkatkan kapasitas diri.
• Pendampingan organisasi perangkat daerah kab/ kota
dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
• Mempercepat penyelesaian dokumen administrasi di
tingkat kabupaten/kota sebagai dasar penggunaan
Dana Desa;
• Monitor kegiatan pembangunan Desa, kerjasama
Desa;
• Sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
• Mentoring PD, PT dan PLD;
• Advokasi kebijakan percepatan pencapaian SDGs
Desa ;
• Pelaporan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan
SDGs Desa, kerjasama antar Desa dan kerjasama
Desa dengan pihak ketiga ke dalam aplikasi Laporan
Harian dalam Sistem Informasi Desa;
• Penilaian mandiri melalui aplikasi Laporan Harian
dalam SID;
• meningkatkan kapasitas diri.

7. 7
Peningkatan Kapasitas TPP
Pelatihan
Mentoring
Peningkatan
KapasitasDir
isecaraMan
diri
Peningkatan
KapasitasDir
imelaluiKo
munitasPem
belajar
ForumDiskus
iTerfokus
BentukPeni
ngkatanKap
asitasLainny
a
Bentuk
Kapasitas Minimal TPP:
(Detail, dalam Juknis)
 Kapasitas Minimal sebagai Organisator
 Kapasitas Minimal sebagai Pemecah Masalah (Problem
Solver)
 Kapasitas Minimal sebagai Transformator
Pengetahuan Dasar TPP tentang:
 Regulasi/Pengaturan Desa,
 Pembangunan Desa,
 Pengorganisasian Pembangnan Desa,
 Pengendalian Kinerja dan Percepatan Laju
Pembangunan Desa,
 Kolaborasi, Dinamisasi, Adaptasi Desa dan Masyarakat
 Analisas Sosial
Keterampilan Dasar TPP tentang:
 Pengorganisasian Pembangunan Desa dan Pelaku,
 Pemecahan Masalah,
 Komunikasi,
 Pendidikan, Inspirasi dan Motivasi,

8. 8
1. Memahami makna dan peran
Pendampingan Masyarakat Desa
2. Mendukung percepatan
pembangunan berbasis SDGs
Desa
3. Memahami manajemen maupun
pemberdayaan masyarakat,
kepala desa, hingga pengurus
BUMDes
Manfaat Peningkatan Kapasitas TPP

9. TERIMA KASIH