Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada peringatan 7 tahun Undang-Undang Desa. Pidato tersebut menyoroti perjalanan panjang perjuangan desa, pengakuan hak-hak desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, serta implementasi Undang-Undang Desa khususnya dalam bentuk pendanaan melalui Dana Desa.

1. 1
PIDATO DESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PADA ACARA
SELAMATAN DESA
7 TAHUN UNDANG-UNDANG DESA
SDGS DESA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
Jakarta, 15 Januari 2021

2. 2
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Shalom,
Namo Budaya,
Salam Kebajikan,
Yang Terhormat,
1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Bapak Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
Republik Indonesia
4. Bapak Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan
UNDP Indonesia
5. Ibu Debora Comini, Kepala Perwakilan UNICEF
Indonesia
6. Ibu Anna C O’Donnel, Task Team Leader P3PD
Bank Dunia di Indonesia
7. Sekretaris Jenderal, Pejabat Tinggi Madya dan
Pratama, beserta seluruh pegawai di lingkungan

3. 3
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik
Indonesia
8. Para Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pegiat dan Aktivis Pembangunan Desa, Tokoh
Masyarakat Desa, Tenaga Pendamping Desa, di
seluruh Indonesia
9. Saudara-saudaraku Warga Desa di seluruh tanah air
yang saya cintai dan saya banggakan
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah melimpahkan kenikmatan luar biasa
kepada kita semua, baik nikmat sehat, waktu dan
kesempatan, serta kenikmatan ruang pengelolaan dan
pembangunan dari potensi yang dimiliki Desa, secara
mandiri oleh Desa, sepenuhnya untuk Warga Desa,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.
Saudaraku Warga Desa di seluruh tanah air,
Hari ini, pada tanggal yang sama, 7 (tujuh) lalu,
bangsa Indonesia membuat catatan penting dalam tata
kelola pemerintahan desa, pembangunan desa,

4. 4
pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Empat aspek tersebut, merupakan wujud
pengakuan negara terhadap Desa, yang memang
seharusnya didapatkan Desa. Sebab, sebagai wilayah
terkecil, Desa telah membuktikan diri mampu
menuliskan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa
ini. Desa memiliki kekuatan sendiri dalam mengatasi
masalah dan meningkatkan peradaban lokalnya.
Sebelum hak rekognisi Desa diberikan, telah ada
73.093 desa yang eksis dengan sekian kekayaan budaya,
sosial dan ekonominya. Bahkan, sebelum kemerdekaan
Indonesia, telah ada lebih dari 250 entitas budaya yang
mengejawantah menjadi ribuan desa yang ada saat ini.
Maka, sebagai wujud pengakuan negara terhadap
keberadaan Desa, tepat pada pada tanggal 15 Januari
2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, secara resmi diundangkan dalam lembaran
negara.
Itulah hadiah Reformasi 1998 untuk Desa,
Ikhtiyar Pemerintah untuk Kebangkitan Ekonomi,

5. 5
Persembahan negara untuk Kemandirian Masyarakat
Desa.
Sebagai tonggak penting demokratisasi desa, titik
tolak pesatnya pembangunan desa. Maka, Untuk
pertama kalinya, sebagai bentuk syukur, kita
meluangkan waktu khusus, untuk memperingati 7 tahun
diundangkannya Undang-Undang Desa.
Jika diibaratkan umur manusia, 7 (tujuh) tahun
merupakan fase memperluas pergaulan dengan teman
dan dunia baru. Setelah pada 7 (tujuh) tahun pertama
menjadi masa kreatif dengan mencoba berbagai hal
dengan energi yang melimpah. Karena itulah, 7 (tujuh)
tahun Undang-Undang Desa, patut kita refleksikan, agar
menjadi titik tolak melangkah lebih besar ke masa
depan. Tidak lagi berputar-putar di halaman desa kita
sendiri, sudah saatnya merancang langkah lebih luas,
bergandengan dengan lebih banyak tangan dan teman.
Saudaraku Warga Desa yang saya Banggakan
Undang-Undang Desa lahir sebagai buah gerakan
reformasi 1998. Momentum yang mengawali

6. 6
berbunganya demokratisasi di segala aspek kehidupan
bangsa Indonesia, yang menjadi pembuka pintu gerbang
partisipasi warga dalam pembangunan.
Hanya butuh waktu setahun setelah reformasi,
UU No 22/1999 lahir membuka partisipasi Warga Desa
dalam Badan Perwakilan Desa (BPD). Lembaga
demokratis, yang menjadi penyelenggara forum tertinggi
di desa, yaitu Musyawarah Desa. Sehingga tepat, bila
BPD disebut sebentuk dengan DPR di desa, yang
mengemban suara Warga Desa.
Pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dimensi kenegarawanan masuk ke dalam desa,
yang ditunjukkan oleh perubahan makna BPD menjadi
Badan Permusyawaratan Desa. Kearifan lokalnya, tokoh
dan tetua desa mendapatkan porsi yang tinggi.
Setahun kemudian keluarlah PP No 72/2015, yang
membuka lembaga baru Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes). Inilah pintu bagi desa untuk
mempertahankan kemandirian ekonomi, bahkan
sekaligus untuk mengembangkan ekonomi perdesaan
dapat dilaksanakan dan telah teruji hingga saat ini.

7. 7
Puncak dari demokratisasi desa, yang saat ini kita
peringati, tentu saja adalah diundangkannya UU No
6/2014 tentang Desa, pada 15 Januari 2014.
Undang-Undang Desa, setidaknya memiliki 2
(dua) senjata utama perundang-undangan, yaitu;
ideologi kerakyatan; dan materialisasi pendanaan.
Ideologi kerakyatan menyatukan, sekaligus menjaga
aliran dukungan politis yang kuat, sejak dari akar
rumput, sejak dari Warga Desa, hingga ranah nasional.
Ideologi kerakyatan yang menaikkan posisi desa dan
Warga Desa melambung ke atas, dengan wajah
rekognisi dan subsidiaritas.
Rekognisi menjamin eksistensi desa, memastikan
desa selalu mewujud. Karena itu, apapun dan
bagaimanapun reputasinya, desa wajib diakui semua
pihak, terutama pemerintah. Wujudnya, adalah
pemberian Dana Desa yang setiap tahun terus
meningkat; serta pemberian kode wilayah desa yang
setiap tahun diaktivitasi Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Asas Rekognisi memastikan kepala
desa menjadi subyek hukum yang sah mendapatkan

8. 8
program pemerintah, menjalin kerja sama dengan
swasta dan lembaga swadaya setempat, bahkan hingga
membangun desa bersama lembaga internasional.
Asas subsidiaritas mengakui wewenang desa,
termasuk tindakan-tindakan adat yang sampai saat ini
masih dijalani Warga Desa. Rincian wewenang formal,
yang disusun sendiri oleh desa melalui musyawarah
desa, telah terwujud dalam peraturan desa-desa di
nusantara. Legalitas wewenang ini meluaskan demokrasi
desa, memandirikan desa untuk mengambil keputusan
pembangunan desa.
Saudara-saudaraku Warga Desa yang saya cintai,
Reformasi 1998 tidak hanya melahirkan Undang-
Undang Desa, reformasi jugalah yang membuka jalan
bagi seorang anak bangsa, dari kalangan kebanyakan,
dari keluarga biasa yang merangkak maju melalu usaha
mebel, kemudian terpilih menjadi walikota, menanjak
menjadi gubernur ibu kota, dan kini menjadi Presiden
kita, Bapak Ir. H. Joko Widodo.

9. 9
Presiden Joko Widodo, dengan tegas
mengimplementasikan Undang-Undang Desa,
mengobarkan visi besar tata desa di Indonesia, yaitu:
membangun dari pinggiran, daerah dan desa, dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Itu adalah visi besar yang membumi, sudut
pandang baru, yang sekaligus memiliki tangan dan kaki
di lapangan, dengan diciptakannya kelembagaan negara
penting yang menggerakkan sumber daya finansial
negara berupa Dana Desa sejak 2015, disertai
keberlanjutan dana-dana program lainnya.
Setelah Ibu kita, UU No 6/2014 tentang Desa
mengandungnya, menyebut dalam pasal 1: “menteri
adalah menteri yang menangani desa”, maka tanpa ragu
Presiden Joko Widodo melahirkan Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi melalui Perpres 12/2015.
Menteri Desa PDTT pertama, Marwan Jafar,
berhasil memperkokoh fondasi kementerian, menyokong
desa melalui fasilitasi pendampingan. Kemudian
dilanjutkan Menteri Desa PDTT kedua, Eko P Sandjojo,
berhasil memperbaiki manajemen internal kementerian,

10. 10
sembari mendongkrak kapasitas kepala desa dan
pengurus Bumdes, diantaranya melalui studi banding
hingga ke luar negeri. Dari hasil upaya-upaya itulah, kita
bisa memandang desa-desa secara lebih luas,
membangun tangga raksasa SDGs Desa, agar lebih
dekat lagi mencapai bintang-bintang cita-cita kita
bersama.
Materialisasi Undang-undang Desa, yang
dioperasionalkan Presiden Joko Widodo sejak tahun
2015, adalah pendanaan dalam bentuk Dana Desa (DD),
yang sepanjang tahun 2015 sampai 2020 telah mampu
menggeliatkan APBDes, membangkitkan ekonomi desa,
serta meratakan pembangunan desa.
Tahun 2014 total APBDes seluruh desa di
Indonesia sebesar Rp 20 triliun. Sementara itu, Dana
Desa yang pertama kali dikucurkan ke Desa pada tahun
2015 mencapai Rp 21 triliun. Sehingga, pada tahun 2015
APBDes masing-masing desa di Indonesia, melonjak dari
rata-rata Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta.
Kondisi tersebut menjadikan Desa menuai banyak
berkah, karena laju kucuran Dana Desa (DD)

11. 11
menggairahkan Pemda kabupaten/kota dan provinsi
untuk meningkatkan bantuan keuangan dan Alokasi
Dana Desa (ADD). Sebelum 2015, total ADD tercatat di
kisaran Rp 1 triliun per tahun, namun kini sudah naik
menjadi lebih dari Rp 33 triliun per tahun. Meningkat 33
kali lipat. Tidak mengherankan, pada 7 Tahun UU Desa
ini APBDes telah berganda hingga enam kali lipat,
menjadi Rp 121 triliun pada tahun 2020.
Dana Desa yang termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 memiliki mekanisme yang
serupa dengan ADD yang telah dilaksanakan pada
dekade 2010-an. ADD menjadi kewajiban bagi
pemerintah daerah, terutama Kabupaten/Kota, untuk
menyalurkan ADD tiap tahun bagi desa.
Berbeda dengan Dana Desa yang memiliki
kekhususan, jika ADD disalurkan pemerintah daerah,
maka Dana Desa, ditransfer langsung dari APBN, sesuai
dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014.
Mekanismenya dimulai dari penetapan formula dasar
yang serupa untuk seluruh desa, diikuti formula khusus
untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang

12. 12
didiami lebih banyak warga, utamanya warga miskin,
luas wilayah desa dan kondisi kesulitan geografis dari
perkotaan.
Kementerian Keuangan mengatur pembagian
Dana Desa kepada seluruh kabupaten. Selanjutnya,
pemerintah kabupaten menentukan jumlah Dana Desa
pada masing-masing desa di wilayahnya. Ini termaktub
pada peraturan kepala daerah tentang pengalokasikan
dana ke masing-masing desa.
Sepanjang 2015-2019 Dana Desa ditransfer mulai
bulan Maret, dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dari
RKUD ke Rekening Kas Desa (RKDes). Diselenggarakan
3 tahap pencairan Dana Desa, senilai 20 persen pada
pencairan pertama, 40 persen pencairan kedua, dan 40
persen pencairan ketiga.
Percepatan penyaluran Dana Desa dimulai tahun
2020. Dana Desa sudah disiapkan pada bulan Januari,
langsung dari RKUN ke RKDes, dengan proporsi
penyaluran 40:40:20. Alhasil, pada 30 Januari 2020

13. 13
Dana Desa telah cair ke 193 Desa di Kabupaten Madiun,
Jawa Timur.
Bahkan tahun 2021, penyaluran Dana Desa lebih
cepat lagi. Hari ini, 15 Januari 2020, Dana Desa sebesar
Rp 3.841.892.400 (3,8 miliar) telah tersalurkan ke 20
rekening kas desa di Aceh Selatan. Semakin cepat Dana
Desa tersalur, semakin cepat digunakan, maka semakin
cepat warga merasakan manfaatnya.
Total Dana Desa yang telah tersalur sepanjang
2015-2020 sebesar Rp 323,32 triliun. Ini sejalan dengan
penyerapan Dana Desa yang terus meningkat, dari 82,72
persen pada 2015, menjadi 97,65 persen pada 2016,
dan pada 2020 menjadi 99,95 persen. Pada 2021
direncanakan Rp 72 triliun disalurkan ke 74.961 Desa.
Sejak awal penyalurannya pada 2015, Dana Desa
langsung mendominasi anggaran pendapatan desa. Pada
2015 proporsi Dana Desa sama dengan bantuan
keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
yaitu 44 persen. Dominasi Dana Desa semakin
meningkat, hingga mencapai 60 persen pada tahun
2020.

14. 14
Pemanfaatan Dana Desa diputuskan warga
melalui musyawarah desa. Keputusan musdes menjadi
dasar pembangunan desa. Hasil musdes bisa langsung
diimplementasikan untuk pembangunan, tanpa perlu
menyampaikannya terlebih dahulu ke Musrenbang
kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota, Musrenbang
provinsi, hingga Musrenbang nasional.
Sepanjang 2015-2020, Dana Desa telah
digunakan untuk membangun prasarana penunjang
aktivitas ekonomi masyarakat, berupa: Jalan desa
sepanjang 261.877 kilo meter; Jembatan sepanjang
1.494.804 meter; Pasar desa 11.944 unit; Bumdes
39.844 kegiatan; Tambatan perahu 7.007 unit; Embung
5.202 unit; Irigasi 76.453 unit; Sarana olah raga 27.753
unit
Sepanjang 2015-2020 juga telah dibangun
prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa, berupa: Penahan tanah 237.415 unit;
Prasarana air bersih 1.281.168 unit; Prasarana MCK
422.860 unit; Polindes 11.599 unit; Drainase 42.846.367

15. 15
meter; PAUD 64.429 kegiatan; Posyandu 40.618 unit;
dan 58.269 unit Sumur.
Desa juga berinisatif membentuk Bumdes,
menjadi andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Desa (PADes). Sebelum pengundangan Undang-Undang
Desa, sampai 2014 telah didirikan 8.189 Bumdes. Pada
2015 sebanyak 6.274 Bumdes, 2016 sebanyak 14.132
Bumdes, tahun 2017 sebanyak 14.744 Bumdes, tahun
2018 sebanyak 5.874 Bumdes, dan pada tahun 2019
didirikan sebanyak 1.878 Bumdes. Bahkan, sepanjang
pandemi Covid-19 pada 2020 dapat didirikan 43
Bumdes. Secara keseluruhan, telah ada 51.134 Bumdes.
Untuk membangkitkan dan menggerakkan
ekonomi desa, sepanjang 2015-2020 Dana Desa telah
dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes), jumlahnya mencapai Rp 4,2 triliun. Hasilnya,
kami mencatat Rp. 1,1 triliun Pendapatan Asli Desa
bersumber dari pembagian hasil keuntungan Bumdes.
Saat ini, baru ada 51.134 desa yang mengalirkan
Dana Desa menjadi modal Bumdes. Padahal diyakini
bahwa, ketika desa kreatif mengelola Bumdes, maka

16. 16
mata air finansial pembangunan bakal terus mengucur
berkelanjutan.
Rekognisi kian mantap setelah UU 11/2020
tentang Cipta Kerja melegalkan kedudukan Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) sebagai badan hukum (pasal 117).
Dengan ketentuan tersebut, Bumdes dapat leluasa
menjalankan usaha maupun bermitra bisnis. Undang-
Undang Cipta Kerja bahkan membuka peluang bagi
Bumdes untuk mengelola terminal hingga sumber daya
air secara lestari. Pengelolaan entitas bisnis yang harus
menguntungkan ini, diatur terpisah dari entitas layanan
publik yang dijalankan pemerintah desa. Namun,
keuntungan Bumdes harus juga berkontribusi terhadap
APBDes menjadi Pendapatan Asli Desa.
Sampai di sini kita bisa yakin, bahwa visi
membangun dari pinggiran, daerah dan desa-desa
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terus
menyala, menjadi obor, yang menerangi desa-desa kita,
yang membawa kita, menapaki kemajuan hingga hari
ini, 7 (tujuh) Tahun Undang-Undang Desa.

17. 17
Dukungan penuh Pemda kabupaten/kota dan
provinsi menuai hasil sepanjang tujuh tahun terakhir.
Indeks Desa Membangun (IDM) mencatat pupusnya
26.911 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sebaliknya
9.869 desa mencapai puncak posisi maju dan mandiri.
Penting juga dicatat, bahwa kecepatan
pembangunan justru semarak di desa-desa wilayah
perbatasan, terpencil, dan Indonesia bagian Timur. Dana
Desa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan,
pendidikan, dan bangunan penahan bencana alam.
Sekaligus, menggerakkan kegiatan posyandu, pendidikan
anak-anak, dan penanganan keluarga miskin.
Saudaraku Warga Desa yang saya Banggakan,
Tahun 2020 memang menjadi tahun yang tidak
mudah bagi bangsa Indonesia, termasuk Warga Desa.
Sejak awal tahun, Maret 2020, Pandemi Covid-19 mulai
mempengaruhi desa-desa di Indonesia. Sebagai tanggap
darurat, maka seluruh kebijakan prioritas penggunaan
Dana Desa dialihkan untuk jaring pengaman sosial di

18. 18
Desa, untuk Desa Tanggap Covid-19; Padat Karya Tunai
Desa; serta BLT Dana Desa.
Sebagai upaya pencegahan, sebanyak Rp
3.170.295.090.907 (3,17 triliun) atau 4 persen Dana
Desa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan di desa
pada kegiatan Desa Tanggap Covid-19; sebesar Rp
26.114.626.016.868 (26,1 triliun) atau 37 persen Dana
Desa, digunakan untuk membangun infrastruktur desa,
sebanyak 63 persen dari nilai tersebut atau Rp.
16.571.972.066.830 (16,57 triliun) dikerjakan dengan
model PKTD; Sedangkan Dana Desa yang disalurkan
langsung tunai kepada Warga Desa dalam program BLT
Dana Desa, mencapai Rp 23.600.428.800.000 (23,6
triliun) atau 33 persen.
Program Desa Tanggap Covid-19, telah berhasil
membentuk secara mandiri Relawan Desa Lawan Covid-
19. Sebuah tim relawan desa yang dipimpin langsung
kepala desa, sedang anggotanya, adalah perangkat desa
dan BPD, bidan desa, penggerak lembaga
kemasyarakatan desa, serta para pendamping yang
berada di desa, termasuk pendamping Program Keluarga

19. 19
Harapan (PKH). Sedang Babinkamtibmas dan Babinsa di
desa diperankan sebagai mitra relawan.
Dengan prinsip kerja gotong royong, Relawan
Desa Lawan Covid-19, tidak mendapatkan honor dari
Desa, karena Dana Desa hanya digunakan untuk
membiayai operasional relawan.
Namun hasilnya, sampai 14 Januari 2021 telah
dilaksanakan sosialisasi hidup sehat di 59.125 desa;
Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik
dilakukan oleh 56.056 desa; Penyemprotan disinfektan
dilaksanakan di 57.154 desa; Pos Gerbang Desa untuk
mengendalikan mobilitas warga, dibangun di 50.845
desa; dan sebanyak 39.683 desa telah melaksanakan
pengadaan masker gratis bagi Warga Desa.
Selain itu, sebanyak 1.880.174 Relawan Desa
Lawan Covid-19 telah mendirikan tempat isolasi, yang
mencakup 85.168 tempat tidur, dan telah dimanfaatkan
oleh 191.610 Warga Desa. Relawan juga mendata
1.044.558 pendatang; 119.860 warga yang rentan sakit.
Dari aktivitas tersebut, manfaatnya dapat kita
baca dari sangat rendahnya kasus suspek dan

20. 20
terkonfirmasi Covid-19 di seluruh desa di Indonesia, jika
dibandingkan angka nasional. Ada 64.132 suspek di
tingkat nasional, padahal hanya 485 orang suspek di
desa. Ada 1.084 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di
desa, sementara pada tingkat nasional kasus positif
Covid-19 telah mencapai 869.600 orang.
Karena itulah, dalam kesempatan yang
berbahagia ini, atas nama Menteri Desa, PDT, dan
Transmigrasi, saya menyampaikan terima kasih dan rasa
hormat yang setingi-tingginya, kepada seluruh Relawan
Desa Lawan Covid-19, yang telah bekerja sungguh-
sungguh, meski tanpa honor, tanpa lelah, namun tetap
tanpa keluh, dan tanpa kesah.
Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada
seluruh Warga Desa untuk terus menerapkan 3 M;
Memakai masker, Menjaga jarak, dan selalu Mencuci
tangan dengan sabun dan air mengalir.
Jangan kendor sampai kapanpun. Meskipun
dalam waktu dekat, seluruh Warga Desa di Indonesia,
akan mendapatkan Vaksin Covid-19 secara Gratis. Untuk
itu, kami semua menyampaikan terima kasih kepada

21. 21
Bapak Presiden Joko Widodo, atas kebijakan Vaksin
Covid-19 Gratis untuk seluruh warga Indonesia.
Kita doakan, semoga Bapak Presiden Joko Widodo
beserta keluarga, selalu dilimpahi kesehatan, dan kita
semua rakyat Indonesia, segera dibebaskan dari
Pandemi Covid-19.
Saudaraku Warga Desa yang saya Banggakan,
Aspek penanggulangan Pandemi Covid-19 di
Desa, dilakukan melalui kegiatan Padat Karya Tunai
Desa (PKTD), yang diarahkan untuk menyerap
pengangguran Desa, terutama dari keluarga miskin dan
kelompok marjinal lainnya.
Untuk itu, telah disalurkan Dana Desa sebesar Rp
4.299.915.239.648 (4,299 triliun) untuk membayar upah
3.363.855 peserta PKTD, yang terdiri dari 3.082.503 laki-
laki, dan 281.352 perempuan. Di antara peserta PKTD
tersebut, ada 1.637.926 anggota keluarga miskin, serta
696.132 penganggur dan 731.382 setengah penganggur.
Bahkan pada masa Pandemi pun, Dana Desa
masih mampu mempersembahkan; Jalan desa

22. 22
sepanjang 30.168 kilo meter; Jembatan sepanjang
167.735 meter; Drainase 6.662.246 meter; Pasar Desa
1.104 unit; Penahan Tanah 21.426 unit; Tambatan
Perahu 695 unit; Prasarana air bersih 287.404 unit; MCK
82.951 unit; Sumur 13.196 unit; Embung 343 unit;
Irigasi 10.827 unit; PAUD 4.789 unit; Polindes 2.069
unit; Posyandu 10.491 unit; Bumdes 618 unit kegiatan;
Sarpras olah raga 2.731; Internet 1.848 unit;
Perpustakaan 1.060; Listrik desa 58.526 unit; Rumah
layak huni 74.564; Lumbung padi 215 unit; Tempat
Pembuangan Sampah 50.939 unit; Tempat penjemuran
padi 31 unit; dan kegiatan Pariwisata sebanyak 14.614
unit
Dampak positif PKTD dapat dirasakan Desa, yaitu
menahan tambahan pengangguran di Desa akibat
pandemi Covid-19. BPS mencatat pada Agustus 2020
pengangguran di desa hanya naik 0,79 persen atau
606.121 orang. Padahal di kota pengangguran
meningkat 69 persen atau 2.063.879 orang. Ini
membuktikan bahwa, Dana Desa melalui PKTD telah
berperan efektif menjadi tameng pengangguran dan

23. 23
kemiskinan di Desa, menjadi benteng terakhir Desa dari
gempuran Covid-19.
Saudaraku Warga Desa yang saya Cintai,
Pemanfaatan Dana Desa untuk Darurat Covid-19
berikutnya adalah Bantuan Lansung Tunai Dana Desa
(BLT DD), yang diterimakan kepada Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang sesuai kriteria dan belum tercakup
dalam program jaminan sosial lainnya.
Melalui Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020,
diatur perubahan prioritas penggunaan Dana Desa tahun
2020. Peraturan tersebut menjadi pijakan bagi Desa
untuk menyalurkan BLT Dana Desa, yang dimulai
dengan pendataan calon KPM oleh Desa bersama
Relawan Desa Lawan Covid-19.
Dimulai dari langkah pertama; Relawan Desa
Lawan Covid-19 mencari calon Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) di tiap Rukun Tetangga (RT). Calon
disisir di antara 5,31 juta keluarga miskin yang selama
ini belum pernah didata sebagai penerima bantuan; 947
ribu keluarga yang belum mendapat bantuan sosial

24. 24
(sekalipun tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial atau DTKS); 311 ribu penderita penyakit kronis
atau menahun (lantaran Covid-19 mudah
menyerangnya); serta 1,45 juta keluarga yang
kehilangan mata pencaharian (akibat pembatasan
sosial).
Langkah kedua, Musyawarah Desa Khusus
(Musdesus) menjalankan validasi final yang diikuti
penetapan KPM BLT Dana Desa. Dalam Musdesus
seluruh pengambil keputusan memahami kondisi riil
setiap KPM. Kekhususan Musdes ditekankan sejak Surat
Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2020, tertanggal 24 Maret 2020, karena
berkonsekuensi pada perubahan APBDes. Sesuai
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, perubahan APBDes
lebih dari sekali hanya terbuka untuk melaksanakan
kebijakan pemerintahan lebih tinggi.
Langkah ketiga, daftar KPM dari desa disahkan
oleh Bupati. Alasannya, untuk sinkronisasi dengan calon
penerima bantuan lainnya. Oleh karena Pemda diyakini
lebih mengetahui aneka bantuan sosial pemerintah pusat

25. 25
dan daerah, maka tahap ini akan menghindarkan dari
penumpukan bantuan pemerintah untuk satu orang.
Perbedaan tafsir atas peraturan, menjadikan
tahap ini justru menjelma sebagai leher botol BLT Dana
Desa. Pada 18 Mei 2020, misalnya, 46.174 Desa telah
menetapkan KPM, namun hanya 12.829 Desa yang
mendapat pengesahan Pemda. Sebanyak 33.345 desa
tersendat penyalurannya. Bahkan, sebagian data dari
desa dialihkan menjadi penerima bansos lain. Ini
mengharuskan Desa mengulang Musdesus guna
menyesuaikan jumlah KPM.
Kemacetan tersebut mendasari terbitnya Instruksi
Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 2
Tahun 2020, agar Desa langsung menyalurkan BLT Dana
Desa, sekaligus memundurkan syarat pengesahan
Bupati. Menteri Desa PDTT juga menyurati Mendagri,
Kapolri, Panglima TNI, Gubernur dan Bupati, mengajak
bergerak bersama mempercepat penyaluran BLT Dana
Desa. Seluruh eselon 1 dan eselon 2 Kemendesa PDTT
menjadi garda depan dalam berkoordinasi dengan 434

26. 26
kepala daerah dan dinas pemberdayaan masyarakat
demi percepatan penyaluran BLT Dana Desa.
Hasilnya, bantuan senilai Rp 23.600.428.800.000
(23,6 triliun) telah diterima oleh 8.048.126 KPM. Proporsi
terbesar KPM adalah petani dan buruh tani sebanyak 88
persen, 5 persen KPM bekerja sebagai pedagang dan
UMKM, 4 persen KPM BLT DD adalah nelayan dan buruh
nelayan, didalamnya ada 2,5 juta perempuan kepala
keluarga (PEKKA).
Dengan demikian, total pemanfaat langsung Dana
Desa 2020 mencapai 42.830.320 orang atau 36,30
persen Warga Desa lapisan bawah. Secara keseluruhan,
jaring pengaman sosial selama pandemi Covid-19
menyelamatkan 3,43 juta jiwa agar tidak jatuh miskin.
Khusus di desa, sebanyak 1,47 juta warga terhindar dari
kemiskinan setelah mendapat jaring pengaman sosial.
Semua itu, menjadi bukti bahwa Undang-Undang
Desa, benar-benar menjadi berkah luar bisa bagi Desa
dan Warga Desa. Undang-Undang Desa, serta keputusan
Presiden Joko Widodo melahirkan Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi secara langsung membuktikan

27. 27
pembelaan negara terhadap Warga Desa, perlindungan
negara terhadap rakyat golongan terbawah di Desa.
Saudaraku Warga Desa yang saya Cintai,
Sepanjang pandemi Covid-19, desa-desa juga
mencatatkan inovasinya sendiri-sendiri. Sekelompok
Desa di Bantul Yogyakarta membentuk Pasardesa.id
yang memasarkan secara online dagangan warga-warga
Desa setempat. Omset 10 bulan antara 13 April – 29
Desember 2020 mencapai Rp 1,98 miliar. Di Nusa
Tenggara Timur, dalam rangka memberdayakan
perempuan desa, melestarikan makanan khas Desa-
Desa sebagai warisan budaya Desa, mulai dikembangkan
Dapur-Desa.
Tidak berhenti sampai disini, demi meningkatkan
energi kebangkitan ekonomi desa, sepanjang pandemi
Covid-19 juga dilakukan transformasi UPK eks PNPM
menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai unit
usaha Bumdesa Bersama di kecamatan setempat.
Terdapat 5.300 UPK eks PNPM dengan total dana
bergulir Rp. 12,7 triliun, serta aset senilai Rp. 594 miliar

28. 28
belum memiliki kepastian hukum, sehingga pengawasan
secara profesional terhadap dana dan aset tersebut
belum bisa dilaksanakan.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai
pihak, tahun 2020 lalu, kami memulai langkah
tranformasi UPK eks PNPM menjadi Bumdesa Bersama.
Dan dalam tempo singkat, Desa-Desa di Indonesia akan
memiliki 5.300 Lembaga Keuangan Desa di seluruh
Indonesia hasil transformasi UPK eks PNPM.
Sebagai langkah pembuka, transformasi UPK Eks
PNPM menjadi LKD telah dimulai dari Jawa Timur, yang
pada 28 Desember 2020 kemarin, mendeklarasikan 147
UPK eks PNPM menjadi Bumdesa Bersama di 17
kabupaten di Jawa Timur. Bumdesma-bumdesma
tersebut telah mencatat peningkatan omset 23 persen,
dari Rp 474,7 miliar pada 2015 menjadi Rp 582,1 triliun
tahun 2020.
Kami berkomitmen untuk terus membina dan
mengembangkan Lembaga Keuangan Desa, secara
kontinyu Kementerian Desa PDTT akan bersama-sama
dengan Kementerian dan Lembaga lain yang memiliki

29. 29
kewenangan dalam hal ini. Karena, ini akan sangat
membantu efektivitas penanggulangan kemiskinan Desa,
serta menjadi jaringan permodalan formal baru untuk
usaha mikro dan kecil di Desa.
Kabar baiknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja meningkatkan Rekognisi
Bumdesa dan Bumdesa Bersama. Sebagaimana diatur
dalam pasal 117, Badan Usaha Milik Desa, yang
selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum
yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa,
guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
Dalam rangka mempercepat diterimanya dampak
kebijakan kepada Warga Desa, Kementerian Desa, PDT,
dan Transmigrasi dalam waktu yang tidak terlalu lama,
menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Bumdes. Saat ini telah memasuki tahapan akhir

30. 30
harmonisasi, dan tinggal selangkah akan ditetapkan
sebagai Peraturan Pemerintah.
Itulah rangkaian persembahan Undang-Undang
Desa, untuk menyatakan hak rekognisi Desa, yang terus
kita pupuk dan tidak pernah kita padamkan, demi
menyalakan obor-obor dari Desa, agar segenap
cahayanya menerangi seantero Indonesia.
Saudaraku Warga Desa di seluruh Indonesia,
Berdiri di atas pundak hasil upaya para Menteri
Desa PDTT terdahulu, kini kita mampu meluaskan
pandangan atas kondisi desa-desa mutakhir. Maka
lahirlah paradigma baru arah pembangunan desa, yaitu;
18 Tujuan SDGs Desa, dengan 222 indikator pemenuhan
kebutuhan warga maupun pembangunan wilayah desa.
SDGs Desa merupakan upaya terpadu percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 59
Tahun 2017.

31. 31
Refleksi kemajuan Desa sepanjang 7 Tahun
Undang-undang Desa ini layak diserap menjadi energi
penggerak langkah raksasa ke depan.
Pertama, memanfaatkan sistem informasi dan
teknologi komunikasi mutakhir untuk mengumpulkan
data mikro pada level individu, keluarga, Rukun
Tetangga, dan desa. Seluruh data kita gali bersama
untuk memenuhi kebutuhan membangun desa yang
berhasil guna, dengan mengintegrasikan seluruh
kuesioner desa dan individu yang pernah disusun
Indonesia.
Prioritas penggunaan Dana Desa 2021 telah
memastikan jaringan 3G dan 4G menyapu 11 ribu desa
yang saat ini belum terjangkau internet. Tujuannya agar,
seluruh desa tersambung dengan Sistem Informasi Desa
(SID) susunan Kementerian Desa PDTT
(http://sid.kemendesa.go.id). Karena di dalamnya
terintegrasi informasi potensi dan masalah tiap-tiap desa
yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan bagi
satu per satu desa. Upaya ini memadukan
pengorganisasian langkah 74.961 desa, sambal tetap

32. 32
mengindahkan perbedaan 741 budaya lokal berikut lebih
dari 500 ribu lembaga sosial desa yang masih aktif.
Server besar berspesifikasi Gold di Kementerian
Desa PDTT, tiap semester dapat menampung data 118
juga Warga Desa, 31 juta keluarga desa, 750 ribu-an
data wilayah setingkat Rukun Tetangga, 74.961 wilayah
desa, 74.961 Bumdes, dan sekitar 9.000 Bumdesma.
Seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan akan
digunakan untuk menentukan status perkembangan
desa, pengalokasian Dana Desa, penyaluran BLT Dana
Desa, dan program-program insiatif dari Desa sendiri.
Saat ini telah bertugas 35 orang tim Sapa Desa
termasuk Menteri Desa PDTT, yang mudah dihubungi
pada nomor 0811195352-01 sampai 35. Setiap hari,
Sapa Desa menelpon Kepala Desa, Perangkat Desa,
Tokoh Masyarakat, dan Pendamping, guna menyerap
aspirasi, protes, usulan, dan hal-hal lain yang dirasakan
Warga Desa sehari-hari.
Kedua, penguatan keorganisasian, finansial, dan
kerja sama bisnis Bumdes. Seluruh Bumdes teregister
dan terintegrasi dengan SID, sehingga Kementerian

33. 33
Desa PDTT, mengelola arus informasi kebutuhan dan
suplai komoditas, peluang investasi Bumdes dan investor
lain, sekaligus mengawasi dan membina seluruh
Bumdes. Termasuk, memperlancar distribusi barang
sampai desa terpencil hingga ekspor produk Desa ke
luar negeri.
Ketiga, mereorganisasi pendampingan desa. Kini
seluruh pendamping berposisi di bawah komando
langsung Kementerian Desa PDTT. Mereka memasuki
kawah pelatihan sejak awal tahun 2021. SID mencatat
seluruh kegiatan pendamping, termasuk laporan harian,
dan penilaian bulanan. Hilangnya tugas administrasi
memudahkan pendamping sejak sekarang lebih fokus
melakukan aksi pemberdayaan.
Keempat, langkah raksasa kita bersama-sama,
memusatkan pemikiran, tindakan, karya, dan sikap
untuk memenuhi 18 Tujuan SDGs Desa. SID mencatat
seluruh kegiatan desa, menyerasikannya ke dalam 222
indikator SDGs Desa, namun tanpa menambah
kerepotan administrasi pelaporan Desa. Bahkan,
rekomendasi rinci SID memastikan Desa selalu memiliki

34. 34
arah untuk bergerak lebih maju dan lebih cepat lagi
pada tahun-tahun berikutnya.
Saudara-saudaraku Warga Desa setanah air,
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sebagai
pengindonesiaan sustainable development goals) diakui
sebagai produk PBB paling komprehensif, mencakup
segenap aspek pembangunan yang telah dikenal
manusia, dan sudah Diadopsi Indonesia sejak lama
melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Sayangnya,
ranking Indonesia yang rendah tidak banyak berubah di
antara 116 negara, dari rangking 98 pada 2016, turun
menjadi ranking ke 101 pada tahun 2020.
Yang terlupa dari perhatian selama ini, ialah
sumbangsih desa mencapai 74 persen capaian SDGs
nasional. Artinya, sesungguhnya peran desa sangat
dominan sebagai tulang punggung pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dalam Perpres Nomor 59
Tahun 2017. Dalam rangka pembangunan desa, SDGs
sangat berkesesuaian dengan UU Desa. Karena itu,
dilakukan pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa.

35. 35
Pelokalan SDGs Desa juga menyesuaikan istilah
tujuan berikut ikonnya, sehingga lebih kongkrit,
sederhana, dan terbayang manfaat pencapaiannya.
SDGs Desa berturut-turut mencakup tujuan Desa Tanpa
Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan
Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan
Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.
Tujuan berikutnya ialah Desa Berenergi Bersih dan
Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata,
Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa
Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman
dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar
Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan
Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli
Lingkungan Darat. Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan,
Kemitraan untuk Pembangunan Desa, serta
Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
Yang penting dicatat, ialah digagas SDGs Desa ke
18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa
Adaptif. Ini tujuan pembangunan yang benar-benar
baru, sebagai refleksi menjaga sejarah, budaya, dan

36. 36
lembaga asli desa-desa di Indonesia. Dengan inilah
narasi akbar pembangunan diturunkan, dikongkritkan,
ke dalam konteks mikro Desa.
Guna menguatkan pengukuran yang tetap
mengindahkan kearifan lokal dan inovasi desa,
dijalankan Sistem Informasi Desa untuk pendataan,
pengolahan otomatis, hingga rekomendasi dan
pelaporan. Isinya berupa asupan data detil tahunan
tentang kondisi pada level desa, level Rukun Tetangga
(RT), level keluarga, dan level individu. Validasi dan
verifikasi langsung dijalankan di tiap desa dan
kecamatan, agar keraguan data bisa langsung dicek di
lapangan. Seluruh data langsung dipakai menjadi
pengukur jumlah Dana Desa tahun berikutnya, serta
sumber informasi bagi perencanaan pembangunan desa.
Rekomendasi bagi masing-masing desa muncul otomatis
dari olahan Sistem Informasi Desa, dan itu harus
dipenuhi sebelum bergerak kepada kegiatan
pembangunan lain.
Ini salah satu etape ikhtiyar kita bersama
kedepan, dalam rangka penyempurnaan rekognisi desa,

37. 37
membangun kekuatan kelembagaan desa,
membangkitkan ekonomi desa, serta memberdayakan
warganya.
Saudara-saudaraku Warga Desa setanah air,
Upaya pengumpulan data mikro telah dijalankan
di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap,
Kecamatan Binangun, Desa Kemojing; dan di Kabupaten
Temanggung, Kecamatan Tretep, Desa Tempel Sari.
Sedang pengumpulan data mikro di Jawa Timur
dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan
Kalitidu, Desa Mlaten, serta di Kabupaten Bondowoso,
Kecamatan Taman Krocok, Desa Kretek.
Sebagai sebuah contoh, telah dapat disajikan data
mikro di Desa Kretek, ditemukan sebanyak 59 persen
penduduknya turut serta dalam BPJS Kesehatan. Namun
demikian, sebanyak 46 persen warga yang sakit tidak
dapat menggunakan fasilitas kesehatan. Hal ini
disebabkan jalan aspal dengan kondisi baik hanya
mencakup 0,11 persen dari keseluruhan jalan yang ada,
tidak ada angkutan umum bertrayek yang sampai ke

38. 38
desa ini, bahkan hanya 9 dari 15 RT yang bisa dilalui
kendaraan roda empat sepanjang tahun.
Fasilitas air minum yang layak dan sanitasi layak
hanya dirasakan satu persen keluarga Warga Desa
Kretek.
Sulitnya akses juga dirasakan pada aspek
Pendidikan. Hanya 30 persen keluarga yang merasakan
kemudahan akses ke lembaga pendidikan SD, SMP, dan
SMA. Akibatnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD hanya
37 persen, APK SMP hanya 31 persen, serta APK SMA 31
persen.
Khusus untuk anak perempuan, APK SD lebih
tinggi, yaitu 41 persen, namun APK SMP hanya 31
persen, bahkan APK SMA untuk perempuan lebih rendah
dari nilai total APK SMA di desa, yaitu 26 persen.
Dalam aspek ekonomi, pengangguran terbuka
desa hanya 0,13 persen dari warga dewasa yang masuk
angkatan kerja. Namun, yang bekerja dalam ranah kerja
formal hanya 3 persen warga. Pada titik inilah PKTD
berperan penting, yang ternyata diisi seluruh
penganggur di Desa Kretek.

39. 39
Itulah gambaran hasil pengumpulan data mikro
SDGs Desa yang kita lakukan bersama. Data inilah yang
nanti dapat menjamin ketepatan pilihan program dan
kegiatan pembangunan di Desa. Data mikro by name by
address untuk banyak atribut inilah yang akan menuntun
program-program intervensi yang berasal dari Supra
Desa. Dengan data tersebut, tidak akan ada lagi
program dan kegiatan salah sasaran, tidak akan ada lagi
satupun warga yang tertinggal dalam pembangunan. No
One Left Behind.
Sebagaimana arahan Bapak Presiden, agar Dana
Desa, dirasakan oleh Warga Desa, utamanya dari
kalangan bawah.
Itulah gambaran desa masa depan, desa yang
mampu memanfaatkan teknologi informasi, desa yang
membangun kebijakan-kebijakanya berdasarkan data
(evidence base policy), desa yang tidak melupakan dan
meninggalkan satupun warga tersisa dalam aktivitas
pembangunan.
Pembangunan yang didasarkan pertimbangan
Dari Warga, kemudian dikelola Oleh Warga sendiri, dan

40. 40
tentu, hasil Untuk Warga Desa sendiri. Itulah
Demokratisasi Lokal Desa.
Saudara-saudaraku Warga Desa sebangsa,
setanah air, yang saya cintai dan saya banggakan,
Melalui kesempatan ini, saya mengajak kita
semua, untuk menundukkan kepala, mensyukuri
kenikmatan luar biasa yang diberikan Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, melalui Undang-Undang Desa, serta
kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, yang
sangat berkomitmen, dalam melaksanakan Undang-
Undang Desa, yang ditunjukkan dengan terus
bertambahnya penyaluran Dana Desa dari tahun ke
tahun.
Rasa syukur, kita wujudkan dalam langkah nyata,
dengan menderaskan laju pembangunan Desa,
menjadikan SDGs Desa penuntut pembangunan Desa,
merapikan barisan Warga Desa dalam aktivitas
pembangunan. Dengan demikian, kita akan sampai
bersama-sama pada titik kebangkitan Desa, dengan

41. 41
menuntaskan capaian Tujuan SDGs Desa, tuntas tak
tersisa, dan itulah Desa Untuk Semua Warga.
Akhirnya, sekali lagi saya dan keluarga besar
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersyukur
dan berucap terima kasih kepada semua pihak, Kepala
Desa beserta seluruh perangkat Desa, Pendamping
Desa, Aktivis Penggerak Desa, Tokoh Masyarakat, Warga
Desa, serta semua pihak yang terus bersama-sama
tanpa henti dan jeda, menggelorakan pembangunan
Desa, untuk Semua Warga Desa.
Terima Kasih dan Mohon Maaf,
Salam Sehat,
Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan.
Dari Desa, Oleh Desa, Untuk Desa.
Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Dr. (H.C.). Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.