Dokumen tersebut membahas tentang rencana diskusi mengenai pengertian korupsi dan TPPU, kriminalisasi TPPU, beberapa teknik TPPU, pencegahan korupsi dan TPPU, serta penanganan korupsi dan TPPU.

1. &

2. RENCANA DISKUSI
• Pengertian Korupsi dan
TPPU
• Kriminalisasi TPPU
• Beberapa teknik TPPU
• Pencegahan Korupsi
• Pencegahan TPPU
• Penanganan Korupsi
• Penanganan TPPU
asdsa

3.  Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja
corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,
memutarbalik, menyogok).
 Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus, maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar
dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka
yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka
 Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara
garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Pengertian Korupsi

4. Pengertian TPPU
???
TINDAK
PIDANA

5. Pengertian TPPU
Proses mengaburkan identitas atau asal usul harta kekayaan
yang diperoleh secara illegal sehingga harta kekayaan
tersebut tampak berasal dari sumber yang sah.
(UNODC & IMF Model Law on Money Laundering and Financing Terrorism)
Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur (26 unsur) tindak
pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no 8 Tahun
2010.
UU 8 th 2010

6. 1. KORUPSI;
2. PENYUAPAN;
3. NARKOTIKA;
4. PSIKOTROPIKA;
5. PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA;
6. PENYELUNDUPAN IMIGRAN;
7. DI BIDANG PERBANKAN;
8. DI BIDANG PASAR MODAL;
9. DI BIDANG PERASURANSIAN;
10. KEPABEANAN;
11. CUKAI;
12. PERDAGANGAN ORANG;
13. PERDAGANGAN SENJATA GELAP;
14. TERORISME;
15. PENCULIKAN;
16. PENCURIAN;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan
perikanan; atau
26. tindak pidana lainnya yang
diancam dengan pidana penjara
4 (empat) tahun atau lebih;
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tindak pidana tersebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia.
TINDAK PIDANA ASAL
PASAL 2 UU NO. 8 TAHUN 2010

7. KRIMINALISASI TPPU
(SESUAI UU NO. 8 TH 2010)
1. Perbuatan Melakukan TPPU (pasal 3)
2. Penyembunyian informasi terkait TPPU (pasal 4)
3. Penerimaan Hasil TPPU (pasal 5)

8. PASAL 3 – PERBUATAN TPPU
ACTUS REUS :
• MENEMPATKAN
• MENTRANSFER
• MENGALIHKAN
• MEMBELANJAKAN
• MEMBAYARKAN
• MENITIPKAN
Mens Rea
Menyembunyikan asal usul
Menyamarkan asal usul
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Actus Reus :
 membawa ke luar negeri
 mengubah bentuk
 menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga
 menghibahkan
 perbuatan lain
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan

9. PASAL 4 – PENYEMBUNYIAN
INFORMASI TPPU
• ASAL USUL,
• SUMBER,
• LOKASI,
• PERUNTUKAN,
Perbuatan (Actus Reus) :
-Menyembunyikan
-Menyamarkan
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
• pengalihan hak-hak,
• kepemilikan yang
sebenarnya

10. PASAL 5 – PENERIMAAN HASIL TPPU
• PENEMPATAN,
• PENTRANSFERAN,
• PEMBAYARAN,
• HIBAH,
Mens Rea
Diketahui,
Patut Diduga,
dari hasil tindak pidana
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
 sumbangan,
 penitipan,
 penukaran
Actus Reus (Perbuatan)
Menggunakan (Commision)
Menerima atau Menguasai
(Ommision)

11. PROSES TPPU
1. Penempatan / placement
2. Penyamaran / layering
3. Penggabungan / intregation

12. 1. PENEMPATAN / PLACEMENT
• Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak
kejahatan ke dalam sistem keuangan .
• Dijadikan untuk menjadi likuid, sehingga mudah
untuk ditransfer dan dimanipulasi.

13. 2. PENYAMARAN / LAYERING
• Memindahkan, menjauhkan dari sumber atau
mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan
yang kompleks dalam rangka mempersulit
pelacakan (audit trail) asal usul dana.
• Menggunakan beberapa lembaga keuangan dan
antarnegara.

14. 3. INTREGASI / INTREGATION
• Bentuk yang tersamar, dan sudah menjadi legal
sehingga pemilik original bisa mengendalikan.
• Biasanya dalam bentuk investasi, baik investasi
keuangan maupun investasi property.

16. BEBERAPA CARA TPPU
1. TRANSAKSI TUNAI
2. IDENTITAS PALSU
3. STRUCTURING
4. SMURFING / CUCKOO SMURFING
5. U TURN
6. CO MINGLING
7. MENGGUNAKAN GATEKEEPER ATAU
PROFESI
8. MENGGUNAKAN REKENING ORANG LAIN
/ PERUSAHAAN
9. PEMBELIAN ASET BERHARGA A.N ORANG
LAIN
10.TRADE BASED MONEY LAUNDERING

18. URGENSI PENCEGAHAN
• MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA “MENGOBATI”
• KEBIJAKAN REPRESIF MEMERLUKAN BIAYA YANG SANGAT MAHAL;
• DANA YANG DIKORUPSI SULIT UNTUK DIKEMBALIKAN;
• TUJUAN PEMIDANAAN “TIDAK TERCAPAI”;
• DAMPAK KORUPSI YANG SANGAT LUAS TIDAK DAPAT DITANGGULANGI MELALUI PENDEKATAN REPRESIF SEMATA;
• DI DALAM SISTEM PERADILAN YANG MASIH “RENTAN” ATAS KKN, TINDAKAN REPRESIF TIDAK AKAN BERFUNGSI OPTIMAL
• PERUMUSAN DELIK PIDANA MEMPUNYAI KETERBATASAN DIBANDINGKAN DENGAN PERKEMBANGAN MODUS KEJAHATAN;
• PENEGAKAN HUKUM ACAPKALI BERHADAPAN DENGAN PRINSIP “LEGALITAS”;
• ADANYA KOMPLEKSITAS PEMBUKTIAN ATAS RUMUSAN DELIK PADA MODUS KEJAHATAN YANG YANG BARU;
• PENCEGAHAN YANG EFEKTIF DAPAT MEMINIMALISASI DAN MENGENDALIKAN FAKTOR YANG BERSIFAT KRIMINAL.

19. KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI
SOSIALISASI
WHISTLEBLOWING SYSTEM
KERJASAMA (MOU)
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
ATURAN BENTURAN KEPENTINGAN
UNIT KEPATUHAN INTERNAL
MANAJEMEN RISIKO
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN (LP2P)

20. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
• PERAN SERTA MASYARAKAT
PASAL 41 UU NO. 31 TH. 1999 JO. UU NO. 20 TH. 2001:
MASYARAKAT DAPAT BERPERAN SERTA MEMBANTU UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT
1. HAK MENCARI, MEMPEROLEH, DAN MEMBERIKAN INFORMASI ADANYA DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI;
2. HAK UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN DALAM MENCARI, MEMPEROLEH DAN MEMBERIKAN INFORMASI ADANYA DUGAAN
TELAH TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENEGAK HUKUM YANG MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;
3. HAK MENYAMPAIKAN SARAN DAN PENDAPAT SECARA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENEGAK HUKUM YANG
MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;

21. BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT (LANJUTAN)
4. HAK UNTUK MEMPEROLEH JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG LAPORANNYA YANG DIBERIKAN
KEPADA PENEGAK HUKUM DALAM WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI;
5. HAK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL:
A. MELAKSANAKAN HAKNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 1,2,3 ;
B. DIMINTA HADIR DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN DI SIDANG PENGADILAN SEBAGAI SAKSI PELAPOR.
SAKSI ATAU SAKSI AHLI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

22. BEST PRACTICE PENCEGAHAN FRAUD
PENGENDALIAN INTERN YANG BAIK
WHISTLEBLOWING SYSTEM
FRAUD RISK ASSESMENT
AUDIT (INTERNAL DAN EKSTERNAL)
KOMITE AUDIT

23. PENCEGAHAN TPPU
REGULASI PPATK (UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) >>> ACTION CONTROL

25. PENYEDIA JASA KEUANGAN
1. BANK;
2. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN;
3. PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI;
4. DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN;
5. PERUSAHAAN EFEK;
6. MANAJER INVESTASI;
7. KUSTODIAN;
8. WALI AMANAT;
9. PERPOSAN SEBAGAI PENYEDIA JASA GIRO;
10. PEDAGANG VALUTA ASING;
11. PENYELENGGARA ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU;
12. PENYELENGGARA E-MONEY DAN/ATAU E-WALLET,
13. KOPERASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM;
14. PEGADAIAN;
15. PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI; ATAU
16. PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG.

26. PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN
1. PERUSAHAAN PROPERTI/AGEN PROPERTI;
2. PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR;
3. PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA;
4. PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK; ATAU
5. BALAI LELANG.

27. APA SIH YANG DILAKUKAN PELAPOR
• PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
• PELAPORAN
PASAL 23
(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17 AYAT (1) HURUF A WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN KEPADA PPATK YANG MELIPUTI:
A. TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN;
B. TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DALAM JUMLAH PALING SEDIKIT RP. 500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ATAU
DENGAN MATA UANG ASING YANG NILAINYA SETARA, YANG DILAKUKAN BAIK DALAM SATU KALI TRANSAKSI MAUPUN
BEBERAPA KALI TRANSAKSI DALAM 1 (SATU) HARI KERJA; DAN/ATAU
C. TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI

28. • PELAPORAN (CONT’)
PASAL 27
(1) PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17 AYAT (1) HURUF B WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI YANG
DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA DENGAN MATA UANG RUPIAH DAN/ATAU MATA UANG ASING YANG NILAINYA PALING SEDIKIT ATAU SETARA DENGAN RP.
500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA PPATK.
PASAL 34
(1) SETIAP ORANG YANG MEMBAWA UANG TUNAI DALAM MATA UANG RUPIAH DAN/ATAU MATA UANG ASING, DAN/ATAU
INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN DALAM BENTUK CEK, CEK PERJALANAN, SURAT SANGGUP BAYAR, ATAU BILYET GIRO PALING SEDIKIT RP. 100.000.000,00 (SERATUS
JUTA RUPIAH) ATAU YANG NILAINYA SETARA DENGAN ITU KE DALAM ATAU KE
LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA WAJIB MEMBERITAHUKANNYA KEPADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
(2) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI WAJIB MEMBUAT LAPORAN MENGENAI PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU
INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN MENYAMPAIKANNYA KEPADA PPATK
PALING LAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PEMBERITAHUAN.

29. PEMBERANTASAN KORUPSI
• PERKEMBANGAN PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA
I. PERATURAN MILITER
II. UU NO. 24/PRP/TAHUN 1960 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
III. UU NO. 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LNRI 1971-19; TLNRI
2958)
IV. UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

30. • PERATURAN PEMERINTAH NO 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
• UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• UNDANG-UNDANG NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

31. PENANGANAN KORUPSI
• HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
• MEMBENTUK LEMBAGA INDEPENDEN YANG KHUSUS MENANGANI KORUPSI. DI HONGKONG BERNAMA INDEPENDENT
COMMISSION AGAINST CORRUPTION(ICAC), DI MALAYSIA THE ANTI-CORRUPTIONAGENCY (ACA), DAN DI INDONESIA: KPK
• REVITALISASI DAN REAKTUALISASI PERAN DAN FUNGSI APARATUR PENEGAK HUKUM YANG MENANGANI PERKARA KORUPSI
• MEMPERBAIKI KINERJA LEMBAGA PERADILAN BAIK DARI TINGKAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, DAN LEMBAGA
PERMASYARAKATAN.
• DI TINGKAT DEPARTEMEN KINERJA LEMBAGA-LEMBAGA AUDIT SEPERTI INSPEKTORAT JENDERAL HARUS DITINGKATKAN.

32. PEMBERANTASAN TPPU
• UNDANG – UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
• UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

33. DELIK TPPU
• PASAL 3
SETIAP ORANG YANG MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN,
MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA
ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK
PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL
USUL HARTA KEKAYAAN DIPIDANA KARENA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 20
(DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH).
• PASAL 4
SETIAP ORANG YANG MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL, SUMBER, LOKASI, PERUNTUKAN, PENGALIHAN HAKHAK, ATAU
KEPEMILIKAN YANG SEBENARNYA ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA
MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA KARENA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP.
5.000.000.000,00(LIMA MILIAR RUPIAH).

34. • PASAL 5
(1) SETIAP ORANG YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH,
SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT
DIDUGANYA MERUPAKAN BASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA
DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 1.000.000.000,00 (SATU
MILIAR RUPIAH).
(2) KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK BERLAKU BAGI PIHAK PELAPOR YANG MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PELAPORAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI.

35. • PASAL 7
(1) PIDANA POKOK YANG DIJATUHKAN TERHADAP KORPORASI ADALAH PIDANA DENDA PALING BANYAK RP.
100.000.000.000,00 (SERATUS MILIAR RUPIAH).
(2) SELAIN PIDANA DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), TERHADAP KORPORASI JUGA, DAPAT DIJATUHKAN
PIDANA TAMBAHAN BERUPA:
A. PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM;
B. PEMBEKUAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA KORPORASI;
C. PENCABUTAN IZIN USAHA;
D. PEMBUBARAN DAN/ATAU PELARANGAN KORPORASI;
E. PERAMPASAN ASET KORPORASI UNTUK NEGARA; DAN/ATAU
F. PENGAMBILALIHAN KORPORASI OLEH NEGARA.

37. PEMBUKTIAN TERBALIK
• PASAL 77
UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN, TERDAKWA WAJIB MEMBUKTIKAN BAHWA HARTA KEKAYAANNYA
BUKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA.
• PASAL 78
(1) DALAM PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 77, HAKIM MEMERINTAHKAN
TERDAKWA AGAR MEMBUKTIKAN BAHWA HARTA KEKAYAAN YANG TERKAIT DENGAN PERKARA BUKAN BERASAL ATAU
TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1).
(2) TERDAKWA MEMBUKTIKAN BAHWA HARTA KEKAYAAN YANG TERKAIT DENGAN PERKARA BUKAN BERASAL ATAU TERKAIT
DENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DENGAN CARA MENGAJUKAN ALAT BUKTI
YANG CUKUP.