Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to ISUSTRATIS
Similar to ISUSTRATIS (20)
More from Yogi Suwarno
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
ISUSTRATIS
- 1. @yosunoku 0812 900 55 444 yosuno@yahoo.com Isu-isu Strategis bidang Administrasi Publik Yogi Suwarno, MA. Ph.D. Medan, 15 Juni 2017
- 2. Yogi Suwarno Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIA LAN Jakarta • 19750609 200002 1 001 • Pembina, IV/a • FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung 1993-1998 • MA in Public Administration, International Christian University, Tokyo 2003-2005 • PhD in International Development, University of Birmingham, 2011-2016 @yosunoku 0812 900 55 444 yosuno@yahoo.com
- 3. Agenda • Berangkat dari permasalahan • Pertanyaan mendasar • Apa yang dimaksud dengan isu strategis • Evolusi Administrasi Negara • Visi Indonesia • Isu Administrasi Publik ke Depan
- 7. Mengapa Koordinasi? No phrase expresses as frequent a complaint about the [federal] bureaucracy as does “lack of coordination.” No suggestion for reform is more common than “what we need is more coordination.” Pressman and Wildavsky (1984:133)
- 8. Pertanyaannya • Seberapa buruk koordinasi kita? • Apakah koordinasi satu-satunya persoalan? • Bagaimana dengan isu korupsi? keamanan? kesejahteraan? • …. • …. • Apa yang dimaksud dengan isu-isu strategis (bidang Administrasi Publik)?
- 9. Indeks Pembangunan Manusia 2014 3 Dimensi IPM 1. Indeks harapan hidup 2. Indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan 3. Indeks standar hidup layak
- 10. Perbandingan IPM Beberapa Negara 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 China Indonesia Malaysia Rusia UK Thailand Japan Norwegia (UNDP, 2015)
- 11. Global Innovativeness Index No Negara 2014 2015 2016 Skor Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat 1 Inggris 62,4 2 62,4 2 61,9 3 2 China 46,6 29 47,5 29 50,6 25 3 India 33,7 76 31,7 81 33,6 66 4 Malaysia 45,6 33 46 32 43,4 35 5 Indonesia 31,8 87 29,8 97 29,1 88 6 Ghana 30,3 96 28 108 26,7 102
- 13. Indeks Kepemerintahan (World Governance Index) • Voice and Accountability • Political Stability and Absence of Violence/Terrorism • Government Effectiveness • Regulatory Quality • Rule of Law • Control of Corruption http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
- 14. Government Effectiveness - WGI
- 15. Indeks Demokrasi No Negara Proses elektoral & pluralisme Fungsi pemerintah Partisipasi politik Budaya politik Kebebasan sipil Peringk at 1 China 0.00 4.64 3.33 6.25 1.47 136 2 Indonesia 7.75 7.14 6.67 6.25 7.35 49 3 Malaysia 6.92 7.86 5.56 6.25 5.59 68 4 Rusia 2.67 2.86 5.00 2.50 3.53 132 5 UK 9.58 7.14 6.67 8.75 9.41 16 6 Thailand 4.50 3.93 5.56 5.00 6.47 98 7 Japan 9.17 8.21 6.11 7.50 8.82 23 8 Norwegia 10 9.64 10 10 10 1 (The Economist, 2015)
- 16. Pidato Akhir Tahun 2012 David Cameron • We inherited a welfare system that was frankly out of shape, that paid people not to work. • Britain is in a global race to succeed today. It is race with countries like China, India and Indonesia; a race for the jobs and opportunities of the future.
- 17. Faktor penentu isu strategis • Menyangkut hajat hidup orang banyak • Lintas sektor • Lintas wilayah • Sedang berlangsung atau dipercaya akan terjadi • Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan • Potensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan • Potensi dampak kumulatif dan efek berganda
- 18. Menentukan Isu Strategis • Isu strategis dinyatakan secara lengkap, misalnya ukuran, lokasi, tempat, dll. • Isu strategis disusun dalam suatu daftar • Isu strategis dikelompokkan menjadi isu bersama (yang diketahui dan dirasakan khalayak), namun dapat juga merupakan isu spesifik (isu penting yang belum tentu diketahui khalayak).
- 19. Indikator Isu-isu Strategis NO INDIKATOR KETERANGAN 1 Aktual Apakah isu ini sedang menjadi pusat perhatian saat ini? 2 Urgensi Apakah isu ini mendesak? 3 Relevansi Apakah isu ini sesuai dengan karakteristik/kebutuhan? 4 Dampak Positif Apakah isu ini jika ditindaklanjuti akan memberi dampak kepada publik? 5 Kesesuaian Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi? 6 Inklusi Dapatkan publik turut berperan dalam menangani isu ini? 7 Sensitivitas Apakah isu ini aman dari dampak sampingan?
- 20. Memahami Administrasi Publik (1) • Administrasi negara adalah seni dan ilmu manajemen untuk penyelenggaraan urusan-urusan negara (Waldo, 1955) • Administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik (Caiden, 1982) • Administrasi negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif (dengan sarana birokrasi) , di dalam memecahkan masalah kemasyarakatan/publik (Nigro & Nigro, 1984) • Administrasi negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum (Prajudi Atmosudirdjo)
- 21. Memahami Administrasi Publik (2) • Kategori politik – Administrasi publik sebagai “what government doing” • Kategori legal/hukum – Administrasi publik sebagai penerapan hukum (law in action), • Kategori manajerial – Administrasi publik adalah fungsi eksekutif dalam pemerintahan • Kategori mata pencaharian – Administrasi publik adalah suatu bentuk profesi Safritz dan Russel (1997: 5 – 41)
- 22. Politik dan Administrasi Linear Politik Administrasi Beririsan Politik Administrasi Politik Administrasi Berbeda arah Berhadapan Politik Administrasi
- 23. Dimensi Strategis Administrasi Publik Dimensi Kebijakan Dimensi Manajemen Dimensi Organisasi Dimensi Etika Dimensi Lingkungan Dimensi Kinerja (Keban, 2004)
- 25. Perbandingan Klasik vs NPM AN Klasik • Birokrasi Weber – Pembagian Tugas – Kedinasan – Hierarki – Dokumen tertulis – Spesialisasi • Wilson, pemisahan politik dan birokrasi NPM • Birokrasi Weberian tidak salah dalam konteks historis, tetapi tidak kompatibel dengan situasi terbaru, budaya instant dan kompetisi • NPM menawarkan fleksibilitas, efisiensi, devolusi, dsb
- 26. OPA – NPM – NPS OPA NPM NPS Primary theoretical and epistemological foundations Political theory, social and political commentary augmented by naïve social science Economic theory, more sophisticated dialogue based on positivist social science Democratic theory, varied approaches to knowledge including positive, interpretive, and critical Prevailing rationality and associated models of human behavior Synoptic rationality, “administrative man” Technical and economic rationality, “economic man,” or the self-interested decision maker Strategic or formal rationality, multiple tests of rationality (political, economic, and organizational) Conception of the public interest Public interest is politically defined and expressed in law Public interest represents the aggregation of individual interests Public interest is the result of a dialogue about shared values To whom are public servants responsive Clients and constituents Customers Citizens (Denhardt and Denhardt, 2007)
- 27. OPA – NPM – NPS (Denhardt and Denhardt, 2007) OPA NPM NPS Role of government Rowing (designing and implementing policies focusing on a single, politically defined objective) Steering (acting as a catalyst to unleash market forces) Serving (negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creatingshared values) Mechanisms for achieving policy objectives Administering programs through existing government agencies Creating mechanisms and incentive structures to achieve policy objectives through private and nonprofit agencies Building coalitions of public, nonprofit, and private agencies to meet mutually agreed upon needs Approach to Accountability Hierarchical— Administrators are responsible to democratically elected political leaders Market-driven—The accumulation of self interests will result in outcomes desired by broad groups of citizens (or customers) Multifaceted—Public servants must attend to law, community values, political norms, professional standards, and citizen interests
- 28. OPA – NPM – NPS OPA NPM NPS Administrative discretion Limited discretion allowed administrative officials Wide latitude to meet entrepreneurial goals Discretion needed but constrained and accountable Assumed organizational Structure Bureaucratic organizations marked by top-down authority within agencies and control or regulation of clients Decentralized public organizations with primary control remaining within theagency Collaborative structures with leadership shared internally and externally Assumed motivational basis of public servants and administrators Pay and benefits, civil service protections Entrepreneurial spirit, ideological desire to reduce size of government Public service, desire to contribute to society (Denhardt and Denhardt, 2007)
- 29. WoG • Reaksi terhadap disagregasi birokrasi dalam NPM • Respon terhadap “wicked problems” Tingginya angka kriminalitas dapat dijelaskan dalam beberapa cara: jumlah polisi yang kurang, terlalu banyak penjahat, hukum yang tidak memadai, kemiskinan, budaya, terlalu banyak senjata, dsb. • Strategic enabler WoG mendorong pemahaman isu yang lebih strategis dan berjangka panjang, seperti contoh kasus di Australia • Respon terhadap tekanan luar Tekanan internasional merupakan situasi tidak terhindarkan yang harus dihadapi oleh pemerintah
- 30. Mengapa WoG • Siloisasi, prinsip single-purpose organizations, dengan banyak spesialisasi serta peran dan fungsi non-overlapping mendorong: – Fragmentasi – Kewenangan terpusat di sektor – Kurangnya kerjasama dan koordinasi, yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi • Devolusi Struktural, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah yang berlebihan • Persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dll.
- 31. Melawan Silo • Menghubungkan titik (connecting the dots) • Mengubah pengetahuan menjadi pengalaman (turning knowledge into experience) • Memberi makna / nilai tambah dari kesendirian menjadi keterkaitan (giving added value from solitude to linkage / alliance). • Media mengekspresikan kepentingan & mewujudkan hasrat.
- 32. Manfaat WoG Meningkatkan • Efisiensi • Sharing Informasi • Lingkungan kerja • Daya saing • Akuntabilitas • Koherensi kebijakan Menurunkan • Biaya (cost) • Pemborosan (waste) • Duplikasi pekerjaan • Inkonsistensi kebijakan • Waktu penyelesaian layanan tertentu
- 33. Visi Indonesia 2020 Tap MPR VII/2001 • Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, dengan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih 2025 UU 17/2007 • Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur 2030 Yayasan Indonesia Forum • Indonesia sejajar dengan negara-negara besar dunia, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera, dengan kemajuan ekonomi yang dinikmati merata oleh setiap warga negara Indonesia
- 34. Arah Kebijakan Pembangunan Aparatur Negara • Desentralisasi • Otonomi Daerah 2005-2009 • Kualitas pelayanan publik 2010-2014 • Profesionalisme aparatur 2015-2019 • Tata kepemerintahan yang baik dan bersih 2020-2025
- 35. Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN 2015-2019 Background Study UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 Evaluasi RPJMN 2 Masukan Stakeholders 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Iptek 4. Sarana dan Prasarana 5. Politik 6. Hankam 7. Hukum dan Aparatur 8. Wilayah dan Tata Ruang 9. SDA dan LH 9 Bidang: Daya Saing Ekonomi Inclusive Development Pengarus- utamaan Tantangan & Kendala SDASDMIPTEK
- 37. Economically feasible • Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal • Mempunyai nilai tambah yang tinggi • Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah • Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi • Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai • Berdampak luas terhadap investasi nasional
- 38. Socially acceptable • Tidak menimbulkan permasalahan sosial baru • Membuka/menyerap lapangan kerja • Mengurangi kemiskinan • Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah • Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas • Meningkatkan keharmonisan masyarakat • Mendorong tingkat partisipasi masyarakat
- 39. Environmentally sustainable • Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (carrying capacity) • Memperbaiki kualitas lingkungan • Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable)
- 40. Prasyarat Pembangunan Berkelanjutan Tata Kelola Stakeholder pembangunan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) mempunyai kesamaan visi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Pelaku pembangunan mematuhi prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Polhukam Stabilitas politik, keamanan dan demokrasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan Peraturan perundangan tidak menyimpang dari tujuan bernegara seperti tercantum dalam UUD 1945 Adanya kepastian hukum bagi para pelaku pembangunan
- 41. Isu-isu Penting Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Sosial LH Tata Kelola Polhukam Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja, Pengurangan Kemiskinan, dan Pemerataan Keberlanjutan pembangunan Efisiensi dan efektifitas program pembangunan Kepastian usaha, Penguasaan SDA oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Sosial Percepatan konsolidasi demokrasi Penanggulangan bencana alam Penguatan kelembagaan masyarakat Tertib sosial LH Konservasi dan perbaikan lingkungan Peningkatan daya dukung lingkungan Penegakan hukum lingkungan Tata Kelola Penguatan kapasitas Kelembagaan Efektivitas hukum Polhukam Tertib hukum
- 42. Visi Politik dan Sasaran Pembangunan Nawacita • Menghadirkan kembali negara • Tata kelola pemerintahan • Membangun dari pinggir • Reformasi hukum • Kualitas hidup • Produktivitas dan daya saing • Kemandirian ekonomi • Revolusi karakter bangsa • Kebhinekaan dan restorasi sosial Sasaran RPJMN 2015 - 2019 • Pertumbuhan ekonomi • Pendapatan per kapita • Pemerataan pembangunan • Pengentasan Kemiskinan • Keberlanjutan pembangunan • Peningkatan daya saing • Inovasi teknologi • SDM berkualitas • Resiliensi berbasis swakarsa
- 43. Arah Kebijakan Dan Strategi • Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment • Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA • Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan industri di Luar Jawa • Sinergi SDM, IPTEK dengan industri • Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan • Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM • Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi • Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional
- 44. Bidang Prioritas Utama SDA SDM IPTEK Sosbud & Agama Mengurangi konflik sosial dalam pengelolaan SDA Peningkatan kualitas SDM & karakter bangsa Meningkatkan budaya IPTEK Ekonomi •Penguasaan SDA oleh negara untuk kesejahteraan rakyat •Mengoptimalkan nilai tambah (hilirisasi) Peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan pengembangan SDM untuk mendukung industri Penelitian dan pengembangan untuk mendukung perekonomian Iptek Pengembangan keanekaragaman hayati: darat dan laut Pengembangan SDM handal berbasis Iptek Sarpras Mendukung pusat-pusat pengembangan SDA; Peningkatan sarpras untuk SDM berkualitas Pengembangan industri transportasi: darat, laut, udara Politik Menghindari intervesi politik dalam pengelolaan SDA Hankam Memberantas pembalakan liar, pencurian ikan & pertambangan liar Pengembangan industri pertahanan strategis Hukum & Aparatur Penegakan hukum dan tata kelola dalam pengelolaan SDA Reformasi birokrasi pusat dan daerah Wilayah & Tata Ruang Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya SDA dan LH Kesinambungan pengelolaan SDA dan LH Budaya sadar lingkungan Peningkatan kemampuan Iptek dalam pengelolaan SDA
- 45. Administrasi Publik Masa Depan (Waldo, 1979) • Legitimasi, kapabilitas dan fokus dalam mewujudkan "good society.” • Authority, kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat diterima publik. • Institutional knowledge, pengetahuan kelembagaan • Control, kemampuan untuk mengendalikan birokrasi, seperti ukuran organisasi yang membesar, duplikasi program di segala tingkatan, populasi yang majemuk. • Confidence, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- 46. Isu Administrasi Publik versi Waldo • debt crisis • e-government • trust in government The Enterprise of Public Administration (Waldo, 1979)
- 47. Memahami Isu-isu Strategis Bidang Administrasi Publik Konstitusi Pemerintahan Warga Wilayah Negara Aparatur Negara Pejabat Politik Birokrasi
- 48. Sasaran Hasil: Lapangan kerja, kemiskinan berkurang, kesejahteraan, keamanan & kesehatan terjamin, dll Kerangka Strategis Permasalahan Administrasi Publik Permasalahan Masyarakat: Pengangguran, kemiskinan, kesejahteraan rendah, keamanan, kesehatan, dll Potensi Sumberdaya: Hutan, Tambang, Laut, SDM, Adat/ Budaya, Infrastruktur sosial ekonomi, dll Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat DonorPemerintah Pusat Peran Swasta Swadaya Masyarakat Penyelenggaraan Negara DPR/D, Pemerintah/D
- 49. Isu-isu Lingkungan Global Terorisme Kemiskinan Pembangunan Berkelanjutan Perubahan Iklim Isu gobal lainnya
- 50. Contoh Isu-isu Strategis Administrasi Publik Kebijakan Pusat & Daerah Manajemen SDM, kapasitas Organisasi E-government, ukuran, efisiensi Etika Penyelenggaraan negara bebas KKN Lingkungan Nasional, regional dan internasional Kinerja Pelayanan, akuntabilitas (Keban, 2004)
- 51. Terimakasih