00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2013

KATA PENGANTAR
Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2013 memuat
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2013, Rencana
Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010 - 2014, Bagan
Organisasi Dit. Pembinaan SMK, Rekapitulasi Program 2013, dan
Deskripsi Program Bantuan SMK Tahun 2013.
Deskripsi program memberikan informasi umum tentang nama
program bantuan, tujuan program, nilai bantuan, persyaratan
penerima bantuan, dan jadwal pelaksanaan program; sedangkan
uraian rinci
setiap program tertuang pada Petunjuk Teknis
(Juknis) Program Pembinaan SMK Tahun 2013.
Apabila di dalam garis-garis besar program ini masih terdapat
kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang
berlaku. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga
tersusunnya buku ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih.
Jakarta, April 2013
Direktur Pembinaan SMK
Ir. Anang Tjahjono, MT
NIP.19641119 198803 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
BAB I
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK ............................. 1
BAB II
Rancangan Renstra Pembinaan SMK 2010 – 2014 .................... 16
BAB III
Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK ...................................... 22
BAB IV
Rekapitulasi Program Tahun 2012 ............................................ 24
BAB V
Deskripsi Program Direktorat Pembinaan SMK
Tahun 2012 ................................................................................ 29

ii

BAB I
KEBIJAKAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

1

A. PENDAHULUAN
Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra
Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Kebijakan umum
Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2013 didasarkan pada hasil
evaluasi pelaksanaan program tahun 2012, Program Prioritas
Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Renstra Kementerian
Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Renstra
Direktorat
Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.
Dalam pertemuan tiga pihak bidang agama dan pendidikan yang
dikoordinasikan oleh Bappenas terdapat arahan Presiden
Republik Indonesia dengan tema Prioritas Presiden Bidang
Pendidikan tahun 2009-2014 sebagai berikut:
“Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau,
relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup
rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter
bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan
demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung
keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan
kemampuan:
1)
menciptakan
lapangan
kerja
atau
kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga
kerja.”
Selanjutnya, tema prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 5
(lima) substansi inti. Substansi inti tersebut yang berhubungan
dengan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu: Akses
pendidikan
dasar-menengah,
metodologi,
pengelolaan,
kurikulum, dan Kualitas.
Pada substansi inti akses pendidikan dasar-menengah,
ditargetkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan
setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi
85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat
sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambatlambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet bercontent pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambatlambatnya tahun 2014. Selain itu, tahun 2013 dimulai kebijakan
baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu “Pendidikan
2

Universal 12 Tahun” atau PMU 12 tahun. Kebijakan tersebut
dimaksudkan untuk meneruskan kebijakan wajib belajar 9 tahun
yang akan dilanjutkan menjadi 12 tahun.
Pada substansi inti metodologi, penerapan metodologi
pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan
ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang
memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti,
kecintaan
terhadap
budaya-bahasa
indonesia
melalui
penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2013 dan
penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan sekolah
menengah.
Substansi inti pengelolaan diarahkan pada pemberdayaan peran
Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang
unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas
quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah
untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam
proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat
Kabupaten.
Substansi inti kurikulum diarahkan pada perubahan kurikulum
yang dikembangkan dengan semangat pengetahuan/mata
pelajaran dengan nilai moral atau dikenal dengan istilah
pendidikan karakter. Kurikulum 2013 juga dikembangkan untuk
meningkatkan kreatifitas peserta didik sehingga mampu
berinovasi untuk menjawab tantangan masa depan yang
semakin rumit. Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap
mulai tahun pelajaran 2013/2014.
Substansi inti kualitas, diarahkan pada pemenuhan 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan, serta peningkatan kompetensi
lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.
Sesuai dengan kerangka implementasi yang terdapat dalam
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya
tentang pembagian tanggung jawab pendidikan, maka,
kebijakan umum pembinaan SMK diarahkan agar sejalan dengan
semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003,
3

maka inisiatif pengembangan SMK sudah seharusnya menjadi
tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
sedangkan bantuan-bantuan Pengembangan SMK yang sumber
dananya berasal dari APBN pada prinsipnya bersifat sebagai
stimulan.
Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan
Sekolah Menengah Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui
APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat,
tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi
APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah
Menengah Kejuruan.
Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan Direktorat Pembinaan
SMK tersebut, diperlukan suatu petunjuk teknis program
pembinaan SMK secara rinci pada setiap tahun yang dapat
dijadikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK, Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan pihak lain
yang terkait. Selain itu, juknis bagi setiap program perlu
diringkas dalam satu kemasan buku agar memudahkan
stakeholder dalam memahami program dan kegiatan Dit. PSMK
secara menyeluruh. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMK
menyusun Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun
2012.
B.

ORIENTASI PROGRAM
Pada hakekatnya, program dan kegiatan pembangunan
pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu
“tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah
kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten, dan kota”.
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
4

kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis
dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. APK SMK nasional melampaui 40%;
2. 70% SMK memiliki sarana prasarana sesuai SNP;
3. 60% Kabupaten/Kota memiliki SMK Unggul/Model/
Rujukan/Berprestasi;
4. 90 % SMK menerapkan Pembelajaran Berbasis SMK;
5. 85%
SMK
menyediakan
layanan
pembinaan
pengembangan kewirausahaan;
6. Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun
karakter.
Salah satu implementasi dalam mencapai sasaran APK Sekolah
menengah secara nasional melampaui 40% pada tahun 2014,
Direktorat Pembinaan SMK mengalokasikan anggaran untuk
Bantuan Pembangunan USB-SMK; Bantuan Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) SM, Bantuan Pembangunan Ruang Kelas
Baru (RKB) SMK; Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat; Beasiswa Siswa Miskin (BSM); Beasiswa SMK
Pertanian dan Beasiswa Program Keahlian Khusus.
Sedangkan upaya untuk mencapai sasaran 70% SMK memiliki
sarana prasarana sesuai SNP diarahkan pada Bantuan
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK; Bantuan Pembelajaran
Pengembangan TUK dan Sertifikasi Internasional; Bantuan
Pembelajaran
Interaktif
Pengadaan
Sarana;
Bantuan
Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK; Bantuan
Pembangunan Kolam Praktik Perikanan; Bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan; Bantuan Pembangunan Ruang
Kesenian dan Kebudayaan SMK; Bantuan Peralatan Praktik
SMK; Rintisan BOS SMK/BOS SM; Beasiswa Prestasi; Bantuan
Pemasaran Tamatan (Job Matching) dan Penggandaan UN.
Upaya untuk mencapai 60% Kabupaten/Kota memiliki SMK
Unggul/Model/Rujukan/Berprestasi diarahkan pada Bantuan
SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat; Bantuan SMK
Berprestasi;
Bantuan
Pengembangan
SMK
Berbasis
Komunitas/Pesantren; Bantuan Pengembangan SMK Rujukan.

5

Upaya untuk mencapai sasaran Sekurang-kurangnya 90% SMK
melaksanakan Pembelajaran berbasis TIK diarahkan pada
Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK.
Dalam mencapai sasaran 85% SMK menyediakan Layanan
pembinaan pengembangan kewirausahaan diarahkan pada;
Bantuan Pengembangan Kewirausahaan.
Selain berorientasi pada tujuan strategis tersebut, isu-isu
strategis lain perlu mendapat perhatian dalam mendukung
strategi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat
Pembinaan SMK. Isu-isu tersebut antara lain kemajuan
pengetahuan dan teknologi, aspek efisiensi dan efektivitas
pengelolaan, upaya mendukung pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan dana untuk SMK yang efisien dan efektif.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
pesat adalah sebuah keniscayaan yang harus pula direspon
secara tepat oleh pendidikan kejuruan, oleh karenanya
Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program
inovasi lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan
materi pembelajaran maupun penyiapan infrastrukturnya.
Pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
pendidikan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, prosedur
penyaluran bantuan, implementasi program, monitoring dan
evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
dalam pengelolaan, upaya pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan untuk SMK secara efektif dan efisien
diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat
tercapainya
sasaran
strategis
secara
bertahap
dan
berkelanjutan.

6

C.

STRATEGI UMUM
Keberhasilan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sangat
ditentukan oleh jejaring yang dibangun pada seluruh lini baik
pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang tepat
akan visi, misi dan program-program Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan oleh berbagai pihak terkait sangat
menentukan.
Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis
khususnya dalam perencanaan maupun implementasi oleh para
Pembina Sekolah Menengah Kejuruan baik di pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta
masyarakat, khususnya masyarakat industri dan dunia usaha.
Komitmen dalam rangka peningkatan mutu SMK harus dibangun
antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan programprogram implementasi Tahun 2013 antara pengelola pendidikan
yang ada di pusat sebagai perumus kebijakan, serta unsur
pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai
pengembang dan pelaksana kebijakan.
Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan
dalam implementasi program-program pembinaan SMK Tahun
2013 adalah :
1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter
bangsa;
Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif
membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan
karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya
degradasi
moral
seperti
penyalahgunaan
narkoba,
radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme,
dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan
bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini
antara lain sebagai berikut:
a) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan
muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara,
7

peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli
ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
b) Mengembangkan
kurikulum
pendidikan
yang
memberikan muatan soft skills yang meningkatkan
akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan
bernegara;
c) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli
lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran
aktif di lapangan;
d) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang
mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter
berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang
membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif,
sportif dan wirausaha;
Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK)
Tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi
berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta
individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan
hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian
aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan
wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan
metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakankebijakan sebagai berikut:
a) Melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih
berorientasi pada pembentukan kreativitas dan
kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin.
b) Meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan
kreativitas dan kewirausahaan pada siswa.
c) Menciptakan
akses
pertukaran
informasi
dan
pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara
pendidikan.
d) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang
mendukung
penciptaan
insan
kreatif
dalam
pengembangan ekonomi kreatif.
8

e) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara
lulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan
pengembangan ekonomi kreatif.
f) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi
pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan
ekonomi kreatif.
g) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja
sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar
negeri.
3. Penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi
pendidikan menengah kejuruan;
Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya
diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya.
Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil
Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke
pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan belum terpadunya hasil
ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk
itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.
a) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian
pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian
dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;
b) penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan;
dan
c) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan
prasarana pendidikan menengah kejuruan sesuai
standar nasional pendidikan;
Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran
adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna
meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun
pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas
Baru (RKB) dan Laboratorium serta rehabilitasi gedung
sekolah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama
difokuskan
pada
daerah-daerah
yang
benar-benar
membutuhkan. Sejalan
dengan logika itu,
lokasi
9

pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerahdaerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, dan daerah
yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa
penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan adalah
melalui:
a) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
b) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop;
c) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru;
d) pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dibidang
Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya
peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan
mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata
kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan.
Penerapan TIK untuk pendidikan menengah kejuruan oleh
Direktorat
Pembinaan
SMK
dapat
memperluas
keterjangkauan pendidikan, peningkatan mutu, serta
sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan
penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka
menghadapi tuntutan global, semakin meningkatnya
peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk
dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya kebutuhan
untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan
memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang
menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan
komunikasi dan akses terhadap informasi menuntut
penguatan terhadap diberlakukannya kebijakan dalam
bidang ini.
Namun demikian, masih adanya kesenjangan literasi TIK
antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang
juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma
masyarakat
serta
memberikan
peluang
munculnya
plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya
mengharuskan
integrasi
penggunaan
TIK
dalam
pembelajaran yang mendidik. Pada Tahun 2010--2014,
10

penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, emanajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
a) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan
pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan
perluasan e-pembelajaran pada SMK;
b) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan elayanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan
layanan publik;
c) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk
mempermudah
dalam
berbagi
informasi
dan
pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;
d) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK di
SMK;
e) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung
pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
6. Penyediaan buku teks murah berbasis TIK (e-books);
Dalam rangka meningkatkan jumlah buku teks dan
peralatan, serta mendorong kreativitas serta motivasi siswa
SMK, Direktorat Pembinaan SMK akan meneruskan program
perakitan peralatan oleh SMK dan pembuatan buku sekolah
elektronik (BSE). Penyusunan BSE dan perakitan Peralatan
yang dilakukan oleh SMK tersebut dimaksudkan untuk
mendukung program buku dan peralatan murah pemerintah.
Penyediaan buku teks dan peralatan praktek yang bermutu,
diusahakan agar mudah diperoleh siswa dengan harga yang
terjangkau
serta
meniadakan
monopoli
perakitan,
pengadaan, dan pendistribusian peralatan.
Namun demikian penyusunan BSE dan perakitan peralatan
oleh SMK yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat
memenuhi kebutuhan buku teks dan peralatan bagi seluruh
siswa SMK. Pada Tahun 2010--2014, penyusunan BSE dan
pengadaan peralatan murah dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
a) Penyediaan bantuan peralatan hasil rakitan SMK dengan
menunjuk SMK-SMK yang berkompeten sebagai SMK
11

perakit seusai dengan kompetensi keahliannya masingmasing;
b) Penyusunan Buku sekolah elektronik pada mata
pelajaran produktif yang selalu disesuaikan dengan
ke
perkembangan zaman yang langsung di-upload
dalam website Direktorat PSMK dan Pusat Layanan TIK
SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar Sekolah dapat
mendapatkan buku tersebut secara mudah, cepat, dan
murah;
c) Bekerjasama dengan perusahaan nasional dan berusaha
untuk meningkatkan proporsi kandungan lokal dari
peralatan yang dirakit;
d) Mengevaluasi sistem perakitan peralatan SMK untuk
meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peralatan
tersebut;
Mendorong satuan pendidikan lain untuk memanfaatkan
peralatan hasil rakitan SMK.
7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam
pengembangan pendidikan menengah kejuruan masih
rendah. Hal ini diakibatkan karena belum adanya pola
kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia
industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu,
pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari
keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik
proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta
didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa
kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.
a) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan dunia usaha dan dunia industri untuk
peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia
usaha dan industri.
b) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
c) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan
organisasi
kemasyarakatan
seperti
12

penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti
penyusunan program sertifikasi profesi.
d) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat
Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk
mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
e) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga
pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan
kebutuhan SDM.
f) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia
usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas
pendidikan.
g) Optimalisasi utilitas SMK diluar jam belajar mengajar
untuk pemberdayaan masayarakat sekitar SMK.
8. Koordinasi antar kementerian dan/atau Lembaga
Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
Kondisi saat ini masih terdapat kekurangsinergian
program/kegiatan dan penetapan prioritas SMK antara
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PP No.
38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian/Lembaga
lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan
pendidikan terutama SMK. Koordinasi ini dijalankan dengan
mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai
berikut:
a) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Institusi terkait untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
b) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota serta SMK untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pendidikan.

13

9. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri.
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan
pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter
yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan
layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi.
Kemdikbud harus mampu menciptakan dan menjaga sistem
standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut
antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.
a) Menyelaraskan
rencana
pengembangan
layanan
pendidikan dengan rencana pengembangan industri,
rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
b) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait
dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
c) Membangun SMK yang memiliki bidang keahlian yang
terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;
d) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha
untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan
berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
e) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab
tantangan dunia usaha dan dunia industri dan
menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

14

BAB II
RENSTRA PEMBINAAN SMK
2010 – 2014

15

A. VISI PEMBINAAN SMK
Diketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014 adalah yang tercantum dalam Renstra Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 adalah sebagai berikut:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”
Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat Pembinaan SMK
berhasrat pada tahun 2014 mewujudkan visi:
“Terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah kejuruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha,
cerdas, siap kerja, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta
mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing
di pasar global”.
B. MISI PEMBINAAN SMK
Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014 tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2010-2014 mempunyai lima misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan
pendidikan
4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan
pendidikan
5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
Sejalan dengan lima misi tersebut, Dit. Pembinaan SMK
merumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses SMK yang
bermutu untuk semua lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SMK melalui penerapan sikap disiplin,
budi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan
16

3.

4.

5.
6.

pembelajaraan berpusat pada peserta didik yang kontekstual
berbasis TIK;
Memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang
berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui
pengembangan kerjasama dengan industri dan berbagai
entitas bisnis yang relevan dalam bentuk teaching industry;
Menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai
perubahan teknologi dan lingkungan bisnis pada tingkat
nasional maupun internasional melalui penguatan aspek
matematika terapan, sains terapan, ICT, dan bahasa
internasional;
Memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem
manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008;
Menciptakan citra baik SMK melalui berbagai media
komunikasi.

C. NILAI-NILAI (untuk mengimplementasikan visi misi)
Sejalan dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 20102014, visi dan misi tersebut di atas dapat terwujud apabila
didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan
mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi.
Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan
perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas.
Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh
pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan.
Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner,
demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan merujuk pada
fokus pembangunan pendidikan Tahun 2012--2014, dari ke
enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada
periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto
Kementerian Pendidikan Nasional.
“Melayani Semua dengan Amanah”

17

D. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan
adalah keadaan atau hasil akhir yang akan dicapai atau
diwujudkan pada tahun 2014, yaitu:
“Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan
menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”.
Tujuan Strategis tersebut mengacu pada Tujuan Strategis
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
2010-2014
sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan 2010-2014.
E. SASARAN STRATEGIS
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis
untuk tiap tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
1. APK SMK nasional melampaui 40%;
2. 70% SMK memiliki sarana prasarana sesuai SNP;
3. 60% Kabupaten/Kota memiliki SMK Unggul/Model/
Rujukan/Berprestasi;
4. 90 % SMK menerapkan Pembelajaran Berbasis SMK;
5. 85% SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan
kewirausahaan;
6. Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun
karakter.

18

F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2014, diperlukan
suatu indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan cerminan
kinerja Direktorat Jenderal, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang merupakan cerminan kinerja Direktorat.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMK
adalah sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja kegiatan (IKK)

Satuan

Capaian
2009

Target

1

APK SMK Nasional

%

36,00%

2014
40,00%

2

Persentase SMK Memiliki Sarana
Prasarana sesuai SNP

%

60,00%

70,00%

3

SMK Menerapkan
Berbasis TIK

%

80,00%

90,00%

4

Kabupaten/Kota memiliki SMK
Unggul/Model/Rujukan/Berprestasi

%

50,00%

60,00%

5

SMK Menyediakan Layanan
Pembinaan Pengembangan
Kewirausahaan
Persentase SMK Menerapkan
Pendidikan Karakter

%

70,00%

85,00%

%

70,00%

100,00%

Medali

5

5

Inst

7

7

6

Pembelajaran

7

Jumlah Medali dari Kompetisi
Nasional/Intenasional Tingkat SMK

8

Satker Yang Mendapat Dukungan
Manajemen dan Layanan Teknis SMK

19

BAB III
BAGAN ORGANISASI
DIT. PEMBINAAN SMK

20

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 tahun 2010)

21

BAB IV
REKAPITULASI PROGRAM
TAHUN 2012

22

REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2012
KODE
JUKNIS

PROGRAM

SASARAN

SATUAN

BIAYA
SATUAN

01-PS-2013

Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK

470

SMK

37,700

02-PS-2013
03-PS-2013

Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
Bantuan Pembelajaran Pengembangan TUK dan Sertifikasi International

52
30

PKT
SMK

85,000
300,000

04-PS-2013
05-PS-2013

Bantuan Pembelajaran Interaktif Pengadaan Sarana
Bantuan SMK Berpretasi

75
232

PKT
SMK

375,000
150,000

06-PS-2013
07-PS-2013

Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK

130
3466

SMK
RUANG

1,728,500
137,420,726

08-PS-2013
09-PS-2013

Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK
Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan

153
20

RUANG
PKT

221,800
59,900

10-PS-2013
11-PS-2013

Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan
Bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK

50
20

PKT
PKT

218,328
206,128,500

12-PS-2013
13-PS-2013

Bantuan Peralatan Praktik SMK
Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren

508
120

PKT
SMK

140,000
749,447

14-PS-2013
15-PS-2013

Bantuan Pengembangan SMK Rujukan
Bantuan Pengembangan SMK Papua dan Papua Barat

10
96

PKT
PKT

4,949,978
469,950

16-PS-2013
17-PS-2013

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa SMK Pertanian

18-PS-2013
19-PS-2013

Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi
Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus

3,876,813
617,057
6815
7,760

23

Siswa
Siswa

60
1,000

Siswa
Siswa

3,000
1,000

KODE
JUKNIS

PROGRAM

SASARAN

SATUAN

20-PS-2013

Bantuan Pemasaran Tamatan (Job Matching)

8

SMK

21-DK-2013

Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN Produktif

33

Prov

KETERANGAN:
A.

Nomor Panduan:
1. Dua digit pertama merupakan nomor urut program
2. Dua huruf berikutnya menyatakan asal alokasi dana bantuan
PS : Dana Pusat
DK : Dana Dekonsentrasi
3. Empat digit terakhir menyatakan tahun anggaran

B.

Perubahan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan

24

BIAYA
SATUAN
232,000

BAB V
DESKRIPSI PROGRAM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
TAHUN 2012

25

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

01-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PENGEMBANGAN
LAYANAN TIK

3.

TUJUAN

:

a. Mengumpulkan dan mengolah data SMK
pada setiap kabupaten/kota;
b. Memberdayakan dan mengembangkan
SMK Pusat Layanan TIK.

4.

SASARAN

:

470 (empat ratus tujuh puluh) SMK Pusat
Layanan TIK.

5.

NILAI BANTUAN

:

Bantuan dikelompokan ke dalam 8 tipe
berdasarkan jumlah SMK yang ditangani,
yaitu:
a. Tipe
1,
menangani
2-4
SMK
Rp.15.000.000,00
b. Tipe
2,
menangani
5-9
SMK
Rp.20.000.000,00
c. Tipe
3,
menangani
10-29
SMK
Rp.25.000.000,00
d. Tipe
4,
menangani
30-44
SMK
Rp.30.000.000,00
e. Tipe
5,
menangani
45-59
SMK
Rp.40.000.000,00
f. Tipe
6,
menangani
60-89
SMK
Rp.50.000.000,00
g. Tipe 7, menangani 90-149
SMK
Rp.65.000.000,00
h. Tipe 8, menangani 150-260 SMK
Rp.80.000.000,00

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a.

b.

SMK

PUSAT

Biaya pengumpulan dan pengolahan data
pokok SMK tingkat Kabupaten/Kota
setelah penerimaan siswa baru tahun
pelajaran
2013/2014
serta
pendampingan penerapan Paket Aplikasi
Sekolah (PAS) SMK;
Biaya pemberdayaan dan pemeliharaan
sarana SMK Pusat Layanan TIK.
26

7.

8.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a.
b.
c.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
Kewenangan
penetapan
penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK.

a.

Diprioritaskan bagi SMK yang telah
ditetapkan sebagai SMK Pusat Layanan
TIK tahun 2012 oleh Direktur Pembinaan
SMK;
b. Telah
menyampaikan
laporan
pelaksanaan kegiatan Pengembangan
SMK Pusat Layanan TIK tahun 2012;
c. Bagi SMK “Pengganti” diusulkan oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota,
dengan mempertimbangkan SMK yang
memiliki:
a. PC dan Laptop yang memadai;
b. Kemudahan akses internet;
c. Tenaga IT yang memadai.
d. Bersedia
mendata
SMK
di
Kabupaten/Kota terdekat yang hanya
mempunyai 1 (satu) SMK.

27

9.

JADWAL
KEGIATAN

:

No
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

KEGIATAN
Evaluasi laporan
Tahun 2012
Penetapan
Bimbingan Teknis
Penyaluran Dana
Pelaksanaan
Pekerjaan
Supervisi
Laporan
Pelaksanaan

WAKTU
April-Mei 2013
April-Mei 2013
Mei-Juni 2013
Mei-Juni 2013
5 bulan dihitung
sejak dana
diterima oleh
SMK
September 2013
1 bulan setelah
selesai
pelaksanaan
pekerjaan
(nomor 5)

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
Email : tik@ditpsmk.net

28

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

02-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN
SMK
DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.

TUJUAN

:

a. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK
terhadap
dinamika
kehidupan
masyarakat sekitarnya;

RANGKA

b. Memanfaatkan secara optimal sumber
daya
SMK
untuk
membantu
meningkatkan kemampuan masyarakat
sekitar dalam kegiatan ekonomi;
c.

Membantu individu dan masyarakat
sekitar agar menjadi lebih mandiri.

4.

SASARAN

:

52 (lima puluh dua) paket.

5.

NILAI BANTUAN

:

Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta
rupiah) per paket.

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Penyusunan rencana kerja dan materi;
b. Pelaksanaan program pemberdayaan;
c. Tindak lanjut pelaksanaan program.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

d.
e.
f.

:

Kewenangan penetapan
penerima
Pembinaan SMK.

a. Persyaratan SMK:
1. Memiliki sumberdaya manusia yang
kompeten sesuai dengan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang
diusulkan;
2. Memiliki sarana prasarana yang
29

3.

4.

5.

6.

menunjang
keterlaksanaan
pemberdayaan masyarakat;
Diprioritaskan bagi SMK yang
berpengalaman mengelola unit
usaha/ pelatihan/ kegiatan lainnya
yang
melibatkan
peranserta
masyarakat;
pembahasan
awal
melakukan
dengan masyarakat melalui Focus
Group Discussion (FGD), survey
atau
wawancara
untuk
potensi
dan
mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat;
Diprioritaskan SMK yang memiliki
jumlah siswa pada tahun pelajaran
2012/2013 sebanyak ≥96 orang
pada Kompetensi Keahlian yang
relevan
dengan
kegiatan
pemberdayaan
yang
akan
dilaksanakan,
kecuali
bagi
Program Keahlian Khusus.
Diprioritaskan bagi SMK yang
melampirkan surat pernyataan
kepala sekolah bahwa SMK telah
meng-unggah (upload) data Paket
Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui
pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

b. Persyaratan Administrasi
1. Mengajukan
proposal
sesuai
format (lampiran 1) dan disahkan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota;
2. Menyampaikan
kelengkapan
administrasi:
a) Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
b) Analisis potensi dan kebutuhan
masyarakat hasil FGD/ survey/
wawancara dan dilengkapi
daftar hadir/ daftar responden
30

(bilamana ada);
c) Foto copy rekening Sekolah
yang masih aktif (bukan atas
nama pribadi/yayasan).
9.

JADWAL KEGIATAN

:

No

KEGIATAN

1.

Penerimaan
proposal

s.d. Mei 2013

2.

Evaluasi
proposal
Verifikasi

Mei-Juni 2013

4.
5.

Penetapan
Bimbingan
Teknis

Juni-Juli 2013
Juli 2013

6.

Penyaluran
dana
Pelaksanaan
program

Juli-Agustus 2013

3.

7.

8.
9.

WAKTU

Juni 2013

Selama 5 bulan
dihitung sejak dana
diterima oleh SMK

Oktober 2013
1 bulan setelah
selesai pelaksanaan
pekerjaan (nomor
7)
Catatan: Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai
dengan kondisi.
10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Supervisi
Laporan
pelaksanaan

Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 5725477;
Email : subditprogram@ditpsmk.net

31

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN TUK dan SERTIFIKASI
INTERNASIONAL
1.

KODE JUKNIS

:

03 – PS – 2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN
TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) dan
SERTIFIKASI INTERNASIONAL

3.

TUJUAN PROGRAM

:

a. Menyiapkan
program
dan
peralatan
pendukung SMK sebagai tempat uji
kompetensi
b. Menjadikan TUK SMK sebagai embrio
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) first party
c. Memberdayakan TUK SMK sebagai Tempat
Uji Kompetensi kelulusan siswa SMK
d. Meningkatkan jumlah siswa SMK yang lebih
profesional melalui sertifikasi internasional

4.

SASARAN

:

30 (tiga puluh) SMK

5.

NILAI BANTUAN

:

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a.
b.
c.
d.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

g.
h.
i.

Pembenahan sarana dan infrastruktur
tempat uji kompetensi di SMK
Akreditasi TUK oleh institusi/provider yang
berwenang berskala internasional
Pelatihan
dan
sertifikasi
keahlian
internasional bagi calon assessor di SMK
Sertifikasi keahlian bagi siswa SMK
Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
32

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
peralatan dan infrastruktur untuk dijadikan
TUK;
Diprioritaskan yang telah memperoleh Nilai
Akreditasi A untuk
75% Program
Keahlian/Kompetensi Keahlian yang dibuka
Diprioritaskan yang telah berprestasi
selama 3 tahun terakhir.
Diprioritaskan yang telah memiliki rata-rata
nilau UN di atas 7,00;
Diprioritaskan yang telah memiliki ISO
9001:2008 IWA2.
Dinyatakan
layak
berdasarkan
hasil
verifikasi oleh Direktorat PSMK dengan
melibatkan tim yang ditunjuk.
Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
SMK
sebagai
Penerima
Bantuan
Pengembangan
TUK
dan
Sertifikasi
Internasional.
Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
untuk
melakukan pencatatan aset hasil Bantuan
TUK
dan
Sertifikasi
Pengembangan
Internasional (bermaterai Rp.6000).
Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan
surat pernyataan kepala sekolah bahwa
SMK telah meng-unggah (upload) data
Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui

33

9.

JADWAL KEGIATAN

:

No

KEGIATAN

WAKTU (2013)

1

Penerimaan Usulan

s.d. Mei

2

Evaluasi Usulan

Mei-Juni

3

Verifikasi Lokasi

Juni

4

Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis
dan MoU
Penyaluran Dana

Juni-Juli

7

Supervisi
Pelaksanaan

Oktober s.d
Desember

8

Laporan Akhir

Desember

5
6

Juni-Juli
Juni – Agustus

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan
situasi dan kondisi.
10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Subdit Pembelajaran
Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com

34

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBELAJARAN INTERAKTIF PENGADAAN SARANA
1.

KODE JUKNIS

: 04-PS-2013

2.

NAMA
PROGRAM

: BANTUAN PEMBELAJARAN INTERAKTIF
PENGADAAN SARANA

3.

TUJUAN

: a. Memenuhi kebutuhan peralatan Praktik SMK
dalam mendukung pembelajaran interaktif;
b. Meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun
perangkat mengajar;
c. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru dalam
merakit peralatan praktik;
d. Mendukung
program
pemerintah
dalam
menggalakkan produksi dalam negeri.

4.

SASARAN

: 75 (tujuh puluh lima) Paket.

5.

NILAI
BANTUAN

: Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta
rupiah) untuk masing-masing Paket.

6.

PEMANFAATAN
DANA

: a.
b.
c.
d.
e.

7.

PRINSIP
DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

: a.
b.
c.

Pembelian
komponen
peralatan
praktik
interaktif;
Penyusunan modul/ bahan ajar interaktif;
Biaya pendampingan perakitan peralatan praktik
interaktif;
Biaya pendampingan penyusunan modul/ bahan
ajar interaktif;
Biaya pengelolaan.
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

35

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

9.

JADUAL
KEGIATAN

:

a. Diprioritaskan bagi SMK yang membuka
Kompetensi Keahlian:
1. Teknik Kendaraan Ringan
2. Teknik Ototronik
3. Teknik Mekatronika
4. Teknik Elektronika Industri
5. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
6. Teknik Otomasi Industri
7. Teknik Komputer dan Jaringan
8. Multimedia
b. Diprioritaskan bagi SMK yang mempunyai siswa
≥ 96
orang pada kompetensi keahlian
yang relevan dengan jenis alat yang dirakit;
c. Memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai
untuk merakit peralatan praktik interaktif.
d. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan
surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK
telah meng-unggah (upload) data Paket Aplikasi
Sekolah
(PAS)
SMK
melalui
NO

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

KEGIATAN

WAKTU
(2013)

Penerimaan Usulan/
Identifikasi SMK Calon
Penerima Bantuan
Verifikasi SMK Calon Penerima
Bantuan
Penetapan SMK Calon
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis dan
Penandatanganan Surat
Perjanjian Pemberian
Bantuan
Penyaluran Dana

s.d. Mei

Pelaksanaan Perakitan

Juli November
September Oktober

Supervisi Pelaksana Perakitan
Laporan Pelaksanaan

Mei - Juni
Juni
Juni

Juni

Desember

kondisi.

36

10.

LAYANAN
INFORMASI

: Subdit Pembelajaran
Telp. 021 – 5725477,5725474

37

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN SMK BERPRESTASI
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

05 – PS – 2013

2.

NAMA PROGRAM

:

Bantuan SMK Berprestasi

3.

TUJUAN

:

a. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi
yang telah dicapai
b. Mendorong SMK Berpretasi untuk berbagi
pengalaman terkait prestasi yang sudah
dicapai;
c. Meningkatkan Mutu Pembelajaran melalui
implementasi Kurikulum Edisi 2013;

4.

SASARAN

:

232 (dua ratus tiga puluh dua) SMK Berprestasi

5.

NILAI BANTUAN

:

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) per sekolah

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pengembangan inovasi produk/program
pembelajaran SMK;
b. Penyelenggaraan
diklat/workshop
pembinaan prestasi yang telah dicapai pada
tingkat Kab/Kota melibatkan sekolah
sekitar;
c. Penyusunan
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran dan Perangkat Penilaian
Implementasi Kurikulum Edisi 2013 dengan
sekolah-sekolah di sekitar.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

a.
b.
c.

:

SMK.

a. SMK mengajukan proposal yang telah
disetujui/direkomendasi
oleh
Dinas
Kabupaten/Kota;
38

b. Diprioritaskan SMK yang dalam 3 tahun
terakhir :
1) Memiliki Nilai Akreditasi A minimal 75%
dari Kompetensi Keahlian yang dibuka;
2) Meraih juara lomba/olimpiade tingkat
provinsi/nasional/internasional;
3) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu;
4) Mempunyai nilai rata-rata Ujian Nasional
minimal 7,0;
c. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
untuk
melakukan pencatatan aset hasil Bantuan
Pengembangan
SMK
Berprestasi
(bermaterai Rp.6000).
d. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan
SMK telah meng-unggah (upload) data
9.

JADWAL KEGIATAN

:

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KEGIATAN
Penerimaan
usulan/proposal
Evaluasi usulan/
proposal
Verifikasi
Bimbingan Teknis

7.

Penyaluran Dana
Pelaksanaan
Pekerjaan
Supervisi

8.

Laporan Pelaksanaan

WAKTU (2013)
s.d. Mei
Mei
Mei - Juni
Juni
Juni - Juli
Juli - November
Agustus November
Desember


39

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Subdit Pembelajaran
Telp. 021 – 5725477,5725474

40

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
1.

KODE JUKNIS

: 06-PS-2013

2.

NAMA
PROGRAM

: BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SMK

3.

TUJUAN

: a. Mendukung
program
peningkatan
akses,
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan
kesempatan belajar di SMK;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.

4.

SASARAN

: 130 (seratus tiga puluh) Unit Sekolah Baru (USB)
SMK.

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

: Rp. 224.705.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat
miliar tujuh ratus lima juta rupiah).

6.

PEMANFAATAN
DANA

: a.
b.
c.
d.

7.

8.

PRINSIP
DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

: a.
b.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

: a.

c.

b.

Pembangunan gedung pembelajaran (ruang
teori dan ruang praktik beserta selasarnya);
Pembangunan Kamar Mandi/WC;
Pengadaan perabot ruang pembelajaran (ruang
teori dan ruang praktik);
Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan
dan pengelolaan administrasi.
Penerima bantuan adalah lokasi sekolah yang
Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/
Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota yang disetujui oleh Bupati/ Walikota;
Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dalam satu kesatuan lokasi,
dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah
atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kab./Kota
dalam bentuk:
1) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa);
atau
2) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau
41

c.
d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.

3) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah
adat (Khusus Provinsi Papua/Papua Barat)
oleh pihak yang berwenang/dokumen lain
sesuai dengan peraturan dan ketentuan
daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
4) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK
masih menjadi satu dengan aset Pemda
yang lain, maka harus dilampirkan Surat
Pernyataan dari Kepala Bagian Aset Pemda
tentang luasan lahan yang diperuntukkan
bagi USB SMK;
5) Apabila sertifikat tanah masih dalam proses
maka harus dilampiri Surat Keterangan/
Surat Pernyataan dari Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN);
Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur
◦
tanah, Kemiringan lahan tidak boleh melebihi 15 ,
tidak berada di daerah rawa dan banjir;
Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang
dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika lahan
memerlukan pematangan tanah (Land clearing),
cut and fill, menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten/kota;
Adanya
Surat
pernyataan
Bupati/Walikota
tentang pengadaan pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya
operasional dari Pemerintah Daerah;
Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/ MTs
sebagai sumber siswa, dan jumlah SMA/MA/SMK;
Belum pernah mendapat bantuan untuk
pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS,
Perpustakaan, Laboratorium) dari Pemerintah
Pusat;
Belum pernah meluluskan (bagi calon USB SMK
yang sudah memiliki siswa dan masih
menumpang);
Lokasi berada dekat dengan sumber listrik (bukan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)),
sumber air dan mudah dijangkau dengan alat
42

9.

JADUAL
KEGIATAN

:

transportasi;
k. Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru
(USB) yang tidak berada dekat dengan SMK lain
dengan radius minimal 5 km;
l. Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru (USB)
SMK;
m. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan
pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK (bermaterai Rp.6000).
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.

Pelaksanaan di Lokasi

9.

Laporan 30 %

10.

Supervisi Pelaksanaan

11.

Laporan Akhir

WAKTU
(Tentatif)

KEGIATAN
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

Mei 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013

s.d. Juli 2013
s.d. Agustus 2013
Paling lambat 14 hari
kalender sejak dana
diterima di rekening
Tim Pendiri
210 hari kalender sejak
dana diterima di
rekening TIM Pendiri
90 hari kalender setelah
dana diterima di
Agustus s.d.
Nopember 2013
kalender setelah
pekerjaan selesai

kondisi.

11.

LAYANAN
INFORMASI

: Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
E-mail : usb.sarpras@ditpsmk.net
43

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

07-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU (RKB) SMK
a. Mendukung program peningkatan akses/
dan
pemerataan
daya
tampung
pendidikan pada satuan Pendidikan SMK;
b. Menambah ruang kelas baru bagi SMK
yang memiliki jumlah siswa yang
meningkat dan melebihi daya tampung.

SASARAN

:

3.466 (tiga ribu empat ratus enam puluh
enam) Ruang Kelas Baru (RKB).

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp. 476.300.236.000,00 (empat ratus tujuh
puluh enam miliar tiga ratus juta dua ratus
tiga puluh enam ribu rupiah)

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
beserta selasarnya;
b. Pengadaan Perabot;
c. Perencanaan,
Pengawasan,
dan
Pengelolaan Administrasi.

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

d. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
e. Penerima bantuan adalah sekolah yang
f. Kewenangan
penetapan
penerima
Pembinaan SMK.

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/ atau diprioritaskan
bagi SMK yang mendapat afirmasi
melalui
program
percepatan
pembangunan.
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik
Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan

4.

44

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.

dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/
Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar
wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat
dan
masih
tersedia
atas
tanah
lahan/tempat
untuk
pembangunan
Ruang Kelas Baru (RKB);
Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Kelas
Baru
(RKB)
(butuh-adakurang/lebih);
memiliki/ menampung peserta didik
minimal 64 siswa atau 2 Rombongan
Belajar;
Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus
dan Pengawas Yayasan tidak boleh
merangkap sebagai Kepala Sekolah yang
dibuktikan
dengan
Akta
Pendirian
Yayasan;
Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang;
Memiliki
site plan atau sketsa
pengembangan SMK;
Memiliki
rekening
sekolah
(bukan
rekening atas nama pribadi) yang masih
aktif;
Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
Surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Ruang Kelas Baru
(RKB) SMK (bermaterai Rp.6000)
bagi SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil
Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB)
dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi
SMK Swasta.
Diprioritaskan
bagi
SMK
yang
melampirkan surat pernyataan kepala
sekolah bahwa SMK telah mengunggah
45

(upload) data Paket Aplikasi Sekolah
(PAS)
SMK
melalui
website
www.pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.


9.


10.

Laporan Akhir

5.

WAKTU
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

Mei 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013

s.d. Juli 2013
s.d. Agustus 2013
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
Agustus s.d.
Nopember 2013
Paling lambat 30
hari kalender setelah
pekerjaan selesai

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi
dan kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
email : rkb.sarpras@ditpsmk.net

46

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) SMK
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

08-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG RAKTIK
SISWA (RPS) SMK
a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK
untuk mendukung pencapaian kompetensi
peserta didik dan pendidik;

4.

SASARAN

:

153 Ruang Praktik Siswa (RPS).

5.

NILAI BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

Rp. 33.935.400.000,00 (tiga puluh tiga miliar
sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus
ribu rupiah).
a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)
beserta selasarnya;
c. Perencanaan,
Pengawasan,
dan
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
SMK.

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a.

b.

Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui
program percepatan pembangunan;
dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
47

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.

atas
tanah
dan
masih
tersedia
lahan/tempat untuk pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS);
Praktik
Siswa
(RPS)
Belajar;
Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan
dengan Akta Pendirian Yayasan;
Memiliki Ijin Operasional/ Ijin Pendirian
Memiliki
site
plan
atau
sketsa
pengembangan SMK;
Memiliki rekening sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi) yang masih aktif;
Kepala SMK;
Adanya surat pernyataan kesanggupan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
untuk:
aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa
(RPS) (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS)
SMK Swasta.
SMK telah mengunggah (upload) data
website

48

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

WAKTU

1.

Penerimaan Usulan

s.d. Mei 2013

2.

Evaluasi Usulan

s.d. Mei 2013

3.

Verifikasi Lokasi

s.d. Juni 2013

4.

Penetapan SMK
Penerima Bantuan

s.d. Juli 2013

5.

MoU

s.d. Juli 2013

6.

Penyaluran Dana

s.d. Agustus 2013

7.

Laporan Awal

kalender sejak dana
Sekolah

8.


dana diterima di
rekening Sekolah

9.


Agustus s.d.
Nopember 2013

10.

Laporan Akhir

kalender setelah
pekerjaan selesai

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
E-mail : rps.sarpras@yahoo.com

49

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM PRAKTIK PERIKANAN
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

09-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM
PRAKTIK PERIKANAN
SMK;
b. Menyediakan Kolam Praktik Perikanan
di SMK untuk praktik siswa yang
membuka
kompetensi
keahlian
Budidaya Perikanan dalam rangka
pencapaian kompetensi peserta didik
dan pendidik.

4.

SASARAN

:

20 Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus
Sembilan puluh delapan juta rupiah)

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pembangunan
Kolam
Praktik
Perikanan;
b. Perencanaan,
Pengawasan,
dan

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

a.
b.
c.

:

a.
b.

c.

Penerima bantuan adalah sekolah
yang memenuhi persyaratan;
Kewenangan penetapan penerima
Pembinaan SMK.
Membuka
kompetensi
keahlian
Budidaya Perikanan;
Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/
Kota
dan/
atau
diprioritaskan
bagi
SMK
yang
mendapat afirmasi melalui program
percepatan pembangunan;
Yayasan) minimal
15.000 m2
50

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.

dibuktikan
dengan
Sertifikat
Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan
hak ulayat/adat atas tanah dan masih
tersedia
lahan/tempat
untuk
Pembangunan Kolam Praktik Perikanan;
Memiliki data analisis kebutuhan Kolam
Praktik
Perikanan
Belajar;
Pengawas
Yayasan
tidak
boleh
dibuktikan
dengan
Akta
Pendirian
Yayasan;
Memiliki
site
plan
atau
sketsa
pengembangan SMK;
Memiliki
rekening
sekolah
(bukan
aktif;
Kepala SMK;
Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
a. Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil
Bantuan Pembangunan
Kolam
Praktik
Perikanan
SMK
(bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
b. Mengetahui serah terima aset hasil
Bantuan Pembangunan Kolam Praktik
Perikanan dari Kepala Sekolah ke
Yayasan bagi SMK Swasta.

51

l.

9

JADUAL KEGIATAN

:

Diprioritaskan
bagi
SMK
yang
(PAS)
SMK
melalui
website

NO
1.
2.
3.
4.

6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.


9.


10.

Laporan Akhir

WAKTU

KEGIATAN

5.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

Mei 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013

s.d. Juli 2013
s.d. Agustus 2013
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
Agustus s.d.
Nopember 2013
Paling lambat 30
pekerjaan selesai

dan kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
E-mail : rps.sarpras@ditpsmk.net

52

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

10-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN
PEMBANGUNAN
RUANG
PRAKTIK PERHOTELAN
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di
SMK untuk mendukung pencapaian
kompetensi peserta didik dan pendidik.

4.

SASARAN

:

50 Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp.
10.916.400.000,00
(sepuluh
miliar
sembilan ratus enam belas juta empat ratus
ribu rupiah).

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
c. Perencanaan,
Pengawasan,
dan

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

c. Kewenangan
penetapan
penerima
Pembinaan SMK.
:

a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui
program percepatan pembangunan.
b. Membuka/mengembangkan Kompetensi
Keahlian Akomodasi Perhotelan;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
53

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.

l.

atas
tanah
dan
masih
tersedia
Praktik Perhotelan;
Praktik
Perhotelan
Belajar;
Pengawas
Yayasan
tidak
boleh
dibuktikan
dengan
Akta
Pendirian
Yayasan;
Memiliki
site
plan
atau
sketsa
pengembangan SMK;
Memiliki
rekening
sekolah
(bukan
aktif;
Kepala SMK;
Adanya Surat pernyataan kesanggupan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
untuk:
aset hasil
Bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK
Negeri.
Bantuan Ruang Praktik Perhotelan
SMK Swasta.
Diprioritaskan
bagi
SMK
yang
(PAS)
SMK
melalui
website
54

9

JADUAL KEGIATAN

:

WAKTU

NO

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.


9.


10.

Laporan Akhir

120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
Agustus s.d.
Nopember 2013
Paling lambat 30
pekerjaan selesai

5.

Mei 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013

s.d. Juli 2013
s.d. Agustus 2013
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah

dan kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Email : rps.sarpras@yahoo.com

55

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN
RUANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

11-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK
SMK;
b. Menambah
Ruang
Kesenian
dan
Kebudayaan di SMK untuk mendukung
kreatifitas dan melestarikan nilai-nilai seni
dan budaya peserta didik dan pendidik.

4.

SASARAN

:

20 paket.

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

Rp. 4.122.570.000,00 (empat miliar seratus
dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu
rupiah).
Pembangunan
Ruang
Kesenian
dan
Kebudayaan,
Pengadaan
Perabot,
Pengelolaan Administrasi, Perencanaan dan
Pengawasan.
c. Kewenangan
penetapan
penerima
Pembinaan SMK.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a.

b.

Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
bagi SMK yang mendapat afirmasi
melalui
program
percepatan
pembangunan;
dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/
Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar
56

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.

Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/
adat atas tanah dan masih tersedia
Kesenian dan Kebudayaan;
Kesenian dan Kebudayaan (butuh-adakurang/ lebih);
Belajar ;
Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan dan Pengurus Yayasan tidak
boleh
merangkap
sebagai
Kepala
Sekolah;
sekolah;
Memiliki site plan/sketsa pengembangan
SMK;
Memiliki
rekening
sekolah
(bukan
aktif;
Memiliki surat pengangkatan Kepala
SMK;
Surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
aset hasil bantuan Pembangunan
Ruang Kesenian dan Kebudayaan
SMK bagi SMK Negeri;
bantuan
Pembangunan
Ruang
Kesenian dan Kebudayaan SMK dari
Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK
Swasta.
Diprioritaskan
bagi
SMK
yang
(PAS)
SMK
melalui
website
57

9

JADUAL KEGIATAN

:

WAKTU

NO

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.


9.


10.

Laporan Akhir

120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
Agustus s.d.
Nopember
Paling lambat 30
pekerjaan selesai

5.

Mei 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013

s.d. Juli 2013
s.d. Agustus 2013
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah

dan kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Email : senibudaya.sarpras@ditpsmk.net

58

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

12-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK

3.

TUJUAN

:

a. Membantu
Sekolah
dalam
pemenuhan kebutuhan
peralatan
Praktik SMK;
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan
praktek
SMK
untuk
mencapai
kompetensi yang dipersyaratkan.

4.

SASARAN

:

508 Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp. 71.120.000.000,00 (tujuh puluh satu
miliar seratus dua puluh juta rupiah).

6.

PEMANFAATAN DANA

:

Pengadaan Peralatan Praktik SMK.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN

:

a. Bantuan diberikan dalam bentuk
uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah
yang memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima
Pembinaan SMK.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/ atau SMK
yang mendapat afirmasi melalui
program percepatan pembangunan.
b. Diprioritaskan
bagi
SMK
yang
memiliki ruang praktik beserta
utilitas pendukungnya;
c. Memiliki data analisis kebutuhan
Peralatan Praktik SMK (butuh-adakurang/ lebih);
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
Belajar ;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta
59

Pendirian Yayasan dan Pengurus
Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah;
f. Memiliki
Ijin
Operasional/
Ijin
pendirian sekolah;
g. Memiliki rekening sekolah (bukan
rekening
atas
nama
pribadi/
yayasan) yang masih aktif;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala
SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
untuk:
1) Melakukan
pencatatan
serah
terima aset hasil
Bantuan
Peralatan Praktik SMK bagi SMK
Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset
hasil Bantuan Peralatan Praktik
SMK
dari Kepala Sekolah ke
Yayasan bagi SMK Swasta.
j. Diprioritaskan
bagi
SMK
yang
melampirkan
surat
pernyataan
kepala sekolah bahwa SMK telah
mengunggah (upload) data Paket
Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui

website

www.pendataan.dikmen.kemdikbud.
go.id
9.

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

WAKTU

1.

Penerimaan
Usulan

s.d. Mei 2013

2.

Evaluasi usulan

s.d. Mei 2013

3.

Verifikasi Lokasi

Maret-Juni 2013

4.

Penetapan SMK
Penerima
Bantuan

s.d. Juni 2013

5.

Bimbingan
Teknis dan MoU

s.d. Juli 2013

60

6.

Penyaluran Dana

s.d. Agustus 2013

7.

Laporan Awal

8.

Pelaksanaan di
Lokasi

9.

Supervisi
Pelaksanaan

14 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
90 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
Agustus s.d.
Nopember

10.

Laporan Akhir

30 hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan

10.

LAYANAN INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Email : alat.sarpras@ditpsmk.net

61

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/PESANTREN
1.

KODE JUKNIS

:

13-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/ PESANTREN

3.

TUJUAN

:

a. Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK
Berbasis Komunitas/ Pesantren;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren.

4.

SASARAN

:

120 (seratus dua puluh) Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp. 89.933.640.000,00 (delapan puluh sembilan
milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam
ratus empat puluh ribu rupiah).

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi
gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik
Siswa beserta perabotnya; dan/atau
b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama (maksimal
25% dari total bantuan); dan/atau
c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
d. Biaya
perencanaan,
pengawasan,
dan
pengelolaan administrasi.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a. Mengajukan proposal yang disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/ atau
diprioritaskan bagi SMK yang mendapat
afirmasi
melalui
program
percepatan
pembangunan
b. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah
62

c.

d.
e.
f.
g.
9.

JADWAL KEGIATAN

:

dari pihak yang berwenang;
Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri dengan luas 5.000 m2 dibuktikan
Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/
Yayasan/SMK/ Pondok Pesantren yang dibuat
oleh
Pejabat
Pembuat
Akta
Tanah
(PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak
ulayat/adat atas tanah
Memiliki site plan atau sketsa pengembangan
SMK;
Memiliki jumlah siswa SMK minimal 1 rombel;
Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok
Pesantren/Asrama Komunitas;
Memiliki rekening atas nama SMK, bukan atas
nama pribadi/ yayasan.

NO

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Bantuan
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.


9.

Laporan 30 %

10.


11.

Laporan Akhir

WAKTU
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

Mei 2103
Mei 2103
Juni 2103
Juli 2103

s.d. Juli 2103
s.d. Agustus 2103
kalender sejak dana
Sekolah
dana diterima di
rekening Sekolah
90 hari kalender
setelah dana diterima
di rekening Sekolah
Agustus s.d.
Nopember
kalender setelah
pekerjaan selesai

kondisi.

63

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Telp. 021-5725473, 5725477;
Email : ponpes.sarpras@ditpsmk.net

64

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
1.

KODE JUKNIS

: 14-PS-2013

2.

NAMA
PROGRAM
TUJUAN

: BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN

3.

4.
5.

SASARAN
TOTAL NILAI
BANTUAN

6.

PEMANFAATAN
DANA

: a.

Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mengembangkan beberapa SMK Negeri
menjadi SMK Rujukan bagi penyelenggaraan
program pendidikan sekolah menengah
kejuruan yang lebih berkualitas dan berdaya
saing;
c. Meningkatkan
daya
tampung
dan
melengkapi fasilitas pendidikan sesuai
dengan standar kebutuhan kompetensi
keahlian;
d. Meningkatkan penampilan (perwajahan)
fisik bangunan SMK;
e. Melakukan perbaikan infrastruktur dan/atau
pengadaan perabot;
f. Melakukan perbaikan dan mengembalikan
fungsi gedung SMK.
: 10 (sepuluh) SMK Rujukan;
: Rp. 49.499.780.000,00 (empat puluh sembilan
milyar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta
tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pembangunan/
Rehabilitasi
gedung
pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang
Praktik); dan/atau
Pengembangan/Rehabilitasi
Ruang
Perkantoran dan/atau Guru; dan/atau
Pembangunan/Rehabilitasi
Ruang
Penunjang; dan/atau
Pembangunan/Rehabilitasi
selasar
penghubung; dan/atau
Pengadaan Perabot; dan/atau
Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur;
dan/atau
65

h.

7.

8.

PRINSIP
DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan
Elektrikal; dan/atau
i. Biaya
perencanaan,
pengawasan
pembangunan dan pengelolaan administrasi.
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah
diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan
Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat
oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan
hak ulayat/adat atas tanah dan masih
tersedia lahan/tempat untuk pengembangan
SMK Rujukan;
c. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik
(Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)), adanya sumber air dan akses
mudah dijangkau dengan alat transportasi
umum;
d. Memiliki jumlah siswa minimal 6 rombel;
e. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
f. Memiliki site plan atau sketsa;
g. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi) yang masih aktif;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK.
i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk;
1. Melakukan pencatatan serah terima aset
hasil
Bantuan Pengembangan SMK
Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
2. Mengetahui serah terima aset
hasil
66

Bantuan Pengembangan SMK Rujukan
SMK Swasta.
surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK
telah mengunggah (upload) data Paket
Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui website

j.

9.

JADUAL
KEGIATAN

:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Bantuan
Penyaluran Dana
Laporan Awal

9.

Laporan 30 %

10.


11.

Laporan Akhir

WAKTU

KEGIATAN
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

Mei 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013

s.d. Juli 2013
s.d. Agustus 2013
Agustus 2013
dana diterima di
90 hari kalender
setelah dana diterima
di rekening TIM Pendiri
Agustus s.d.
Nopember 2013
kalender setelah
pekerjaan selesai

kondisi.

11.

LAYANAN
INFORMASI

: Subdit Sarana dan Prasarana
Telp. 021-5725473, 5725477;
email : rujukan.sarpras@ditpsmk.net

67

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN PAPUA BARAT
TAHUN 2013
1.
2.

KODE JUKNIS
NAMA PROGRAM

:
:

15-PS-2013
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN
PAPUA BARAT

3.

TUJUAN

:

a. Mendukung ketersediaan layanan satuan
pendidikan SMK di Papua dan Papua Barat;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran
pada SMK di Papua dan Papua Barat.

4.

SASARAN

:

96 (sembilan puluh enam) Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp 45.115.253.000,00 (empat puluh lima miliar
seratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga
ribu rupiah).

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

Pemanfaatan dana bantuan dapat digunakan
antara lain untuk:
a. Pengembangan/ pembangunan gedung
pembelajaran (ruang teori dan/ atau ruang
praktik beserta selasarnya); dan/ atau
b. Pembangunan asrama siswa/i; dan/ atau
c. Pengembangan ruang penunjang (antara
lain Ruang Kepala Sekolah, Administrasi dan
Guru; dan/ atau
d. Pembangunan Perwajahan dan Infrastuktur;
dan/ atau
e. Pengadaan perabot; dan/ atau
f. Pengadaan Peralatan; dan/ atau
g. Biaya
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan;
h. Biaya administrasi pengelolaan.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

68

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
9.

JADWAL
KEGIATAN

:

Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota;
Diprioritaskan bagi SMK yang mendapat
afirmasi melalui program Unit percepatan
Pembangunan Pendidikan di Papua dan
Papua Barat (UP4B);
Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat
Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak
ulayat/ adat atas tanah;
Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan
prasarana (butuh-ada-kurang/ lebih);
Memiliki site plan/ sketsa pengembangan
SMK (berskala);
Memiliki jumlah siswa SMK minimal 1
rombel;
Melampirkan foto copy rekening sekolah
(bukan rekening atas nama pribadi) yang
masih aktif;
Melampirkan foto copy surat keputusan
pengangkatan Kepala Sekolah;
Melampirkan profil Sekolah;
Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KEGIATAN
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

69

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

WAKTU
Mei 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013

s.d. Juli 2013
s.d. Agustus 2013
kalender sejak dana
Sekolah

8.


dana diterima di
rekening Sekolah

9.

Laporan 30 %

90 hari kalender setelah
dana diterima di
rekening Sekolah

10.


Agustus s.d.
Nopember 2013

11.

Laporan Akhir

kalender setelah
pekerjaan selesai

kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta
10270 Telp. 021-5725473, 5725477;
Email : papua.sarpras@ditpsmk.net

70

DESKRIPSI PROGRAM
1.
2.
3.

KODE PRGRAM : 16-PS-2013
NAMA
: Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
PROGRAM
SMK
PENGERTIAN
: a. BOS SMK adalah program Pemerintah

4.

TUJUAN

berupa pemberian dana langsung ke SMK
baik Negeri maupun Swasta dimana
besarnya dana bantuan yang diterima
sekolah dihitung berdasarkan jumlah
siswa masing-masing sekolah dikalikan
satuan biaya (unit cost) bantuan;
b. Dana BOS SMK adalah bantuan dana
untuk membantu sekolah menengah
memenuhi
biaya
kejuruan
dalam
operasional sekolah.

: Tujuan umum BOS SMK adalah
mewujudkan layanan pendidikan yang
terjangkau dan bermutu bagi semua
lapisan masyarakat;
Tujuan khusus BOS SMK:
a. Membantu biaya operasional sekolah
b. Mengurangi angka putus sekolah siswa
SMK
c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
(APK) siswa SMK
d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah
(affirmative action) bagi siswa SMK
dengan cara meringankan biaya sekolah
e. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK
untuk mendapatkan layanan pendidikan
yang terjangkau dan bermutu.

5.

SASARAN

: Sasaran program adalah SMK Negeri
dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar
71

bantuan per sekolah diperhitungkan dari
jumlah siswa, dengan rincian sebagai
berikut:
• Rintian BOS (R-BOS) : 3.876.813 siswa
dengan satuan biaya
Rp.60.000/siswa/semester
• BOS : 4.157.683 siswa dengan satuan
biaya Rp.500.000/siswa/semester

6.

NILAI
BANTUAN

: R-BOS: Rp.60.000 (enam puluh ribu
rupiah) per siswa/semester
BOS: Rp.500.000 (lima ratus ribu
rupiah) per siswa/semester

7.

PEMANFAATAN : BOS SMK digunakan untuk membantu
DANA
memenuhi kebutuhan biaya operasional
sekolah non personalia sesuai dengan
Permendiknas No. 69 Tahun 2009,
antara lain:

a. Pembelian / penggandaan buku teks
pelajaran;
b. Pembelian alat tulis sekolah yang
digunakan
untuk
kegiatan
pembelajaran;
c. Penggandaan soal dan penyediaan
lembar jawaban siswa dalam kegiatan
ulangan dan ujian;
d. Pembelian peralatan pendidikan;
e. Pembelian bahan habis pakai;
f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan
siswa/ ekstrakulikuler;
g. Penyelenggaraan
kegiatan
uji
kompetensi;
72

h. Penyelenggaraan praktek kerja industri;
i. Pemeliharaan dan perbaikan ringan
sarana prasarana sekolah;
j. Langganan daya dan jasa lainnya;
k. Kegiatan penerimaan siswa baru;
l. Penyusunan dan pelaporan.

*) Rintisan BOS (R-BOS) bagi kelas XII
diprioritaskan
untuk
penyelenggaraan
kegiatan
uji
kompetensi
8.

PERSYARATAN
PENERIMA

: Penerima dana program BOS SMK:

a. SMK Negeri dan Swasta yang memiliki
ijin operasional di seluruh Indonesia;
b. Diprioritaskan SMK yang telah mengisi
data PAS SMK secara on line melalui
website:
http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go
.id;
c. Wajib membantu meringankan siswa
dari kewajiban membayar iuran sekolah
untuk
kegiatan
dan
biaya-biaya
ekstrakulikuler siswa;
d. Mengikuti Petunjuk Teknis BOS SMK
yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Pembinaan SMK;
e. Apabila SMK menolak menerima
program
BOS
harus
mendapat
persetujuan orang tua siswa, komite
sekolah
dan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota serta tetap menjamin
kelangsungan pendidikan di sekolah
tersebut.

73

9.

JADWAL
KEGIATAN

:

NO
1.

2.

3.

KEGIATAN

WAKTU
PELAKSANAAN
(2013)

Pengumpulan
data sekolah
penerima dana
BOS SMK
Penetapan
sekolah
penerima BOS
SMK

R-BOS : Januari
- April
BOS : Juli Agustus
R-BOS : April Mei
BOS : Agustus Septemb
er
R-BOS : Mei Juni
BOS : Agustus Septemb
er
OktoberNovember

Penyaluran
dana BOS SMK

4.

Pemantauan
pelaksanaan
Program
5.
Laporan
Desember
pelaksanaan
oleh Sekolah
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan

10. LAYANAN
INFORMASI

: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah
Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai
12
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Email : beasiswa.kpd@ditpsmk.net
74

DESKRIPSI PROGRAM
1.

KODE
PROGRAM
NAMA
PROGRAM

:

17-PS-2013

:

Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah
Menengah Kejuruan

3.

RUANG
LINGKUP
BANTUAN

:

a. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
b. Beasiswa SMK Pertanian

4.

TUJUAN

:

a. Memberi
peluang
bagi
lulusan
SMP/MTs atau yang sederajat dari
keluarga
kurang
mampu
untuk
mengikuti pendidikan di Sekolah
Menengah Kejuruan;
b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK
yang mengikuti Program Pertanian
(Bidang Studi Keahlian Agribisnis,
Agroteknologi dan Program Studi
Keahlian Pelayaran);
c. Mencegah
siswa
SMK
dari
kemungkinan putus sekolah akibat
kesulitan biaya pendidikan;

5.

SASARAN

:

617.057 siswa SMK

6.

NILAI
BANTUAN

:

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per
siswa per tahun atau Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) per siswa per 6
bulan/semester.

7.

PEMANFAATAN

:

Membantu biaya pribadi siswa untuk
pembiayaan antara lain:

2.

75

a. Buku dan alat tulis sekolah;
b. Pakaian dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, dll);
c. Transportasi siswa ke sekolah;
d. Uang saku siswa ke sekolah;
e. Iuran bulanan sekolah.
8.

PERSYARATAN

:

Sekolah antara lain:
a. SMK Negeri dan Swasta yang
mempunyai izin operasional;
b. SMK yang mempunyai siswa miskin
dan
dilengkapi
dengan
Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari
Kepala Sekolah;
c. SMK yang membuka Bidang Studi
Keahlian Agribisnis & Agroteknologi
dan
Program
Studi
Keahlian
Pelayaran;
d. Melengkapi isian format identitas
siswa calon penerima secara lengkap
untuk keperluan penyaluran dana
langsung ke siswa penerima, serta
identitas dan alamat sekolah secara
lengkap.
Siswa Penerima antara lain:
a. Siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu secara ekonomi;
b. Siswa miskin yang terancam putus
sekolah;
c. Siswa miskin SMK dari seluruh
program studi keahlian kecuali
program keahlian khusus : Perawatan
Sosial, Seni Pertunjukan (Seni Teater,
Seni Musik Tradisional, Seni Tari,
76

Karawitan dan Pedalangan) dan
Kriya, karena akan diberikan beasiswa
program keahlian khusus;
d. Seluruh siswa SMK Bidang Studi
Keahlian Agribisnis & Agroteknologi
dan
Program
Studi
Keahlian
Pelayaran;
e. Diusulkan oleh Sekolah bersangkutan
dan disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sebagai siswa calon
penerima bantuan;
f. Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat
Pembinaan SMK.

77

9.

JADWAL

:
NO

KEGIATAN

a.

Penentuan
alokasi BSM
per
Kab/Kota
Identifikasi
Data Siswa
Calon
Penerima
BSM/
Beasiswa
SMK
Pertanian
Penetapan
siswa
penerima
dana BSM/
Beasiswa
SMK
Pertanian
Penyaluran
dana BSM/
Beasiswa
SMK
Pertanian
Pemantauan
pelaksanaan
Program
Laporan
penyaluran
BSM/
Beasiswa
SMK
Pertanian
78
oleh
Lembaga
Penyalur

b.

c.

d.

e.
f.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2013)
Januari - Mei

Tahap I : Februari
- Mei
Tahap II : Juli Agustus *)

Tahap I : April Mei
Tahap II : Agustus

Tahap I : April Mei
Tahap II : Agustus
- September
Oktober November
Tahap I : Juli
Tahap II :
Desember

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai
12
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469

79

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI
TAHUN 2013
1.

KODE PROGRAM

:

18-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA
BERPRESTASI

3.

TUJUAN

:

a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam
mengembangkan minat dan bakat untuk
memperoleh prestasi di bidang akademik
maupun non akademik;
b. Memberikan penghargaan bagi siswa yang
berprestasi.

4.

SASARAN

:

6.815 siswa

5.

NILAI BANTUAN

:

Total Rp. 20.445.000.000,- dengan nilai
beasiswa per siswa sesuai dengan SK Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

Peningkatan dan pengembangan prestasi
akademik dan/atau non akademik siswa.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

a.
b.
c.
d.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

Penerima bantuan adalah siswa yang
SMK;
Beasiswa prestasi akan diberikan kepada
siswa berdasarkan peringkat prestasi pada
atau
tingkat
Provinsi/Nasional
Internasional.

a. Persyaratan Teknis.
1) Siswa SMK yang berprestasi pada saat
masih aktif;
2) Siswa
SMK
(perorangan/pemain
80

perorangan dalam tim) yang memiliki
prestasi juara I, II, III tahun 2013,
dibidang
akademik
maupun
non
akademik
pada
tingkat
propinsi/nasional
dan
tingkat
internasional, yang dibuktikan dengan
sertifikat/piagam kejuaraan;
3) Siswa
SMK
(perorangan/pemain
perorangn dalam tim) yang memiliki
prestasi
dalam
bidang
inovasi/
perekayasa dan dibuktikan dengan
sertifikat/piagam penghargaan.
1) Diusulkan oleh
Dinas Pendidikan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dan
atau SMK setelah ada pengesahan Dinas
Pendidikan Kab/Kota;
2) Melampirkan data pendukung yang
membuktikan pencapaian prestasi siswa
calon penerima;
3) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai
penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan
SMK.
9.

JADWAL KEGIATAN

:
No
1

2
3
4
5

Tahapan Kegiatan
Penerimaan daftar
usulan
calon
penerima beasiswa
prestasi
Seleksi siswa calon
penerima
Penetapan
siswa
penerima
Penyaluran dana
Laporan
beasiswa
prestasi

Waktu
Pelaksanaan
(2013)
s.d Oktober

s.d November
s.d November
s.d November
Desember

dan kondisi.

81

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469

82

DESKRIPSIPROGRAM
BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
TAHUN 2013
1.

KODE PROGRAM

:

19-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN
KHUSUS

3.

TUJUAN

:

a. Meningkatkan jumlah siswa SMK program
keahlian khusus meliputi:
1) Program Studi Keahlian Perawatan
Sosial
2) Seni Rupa
a) Seni lukis
b) Seni Patung
3) Desain dan Produksi Kria
a) Desain dan Produksi Kria Tekstil
b) Desain dan Produksi Kria Kulit
c) Desain dan Produksi Kria Keramik
d) Desain dan Produksi Kria Logam
e) Desain dan Produksi Kria Kayu
4) Seni Pertunjukan
a) Seni Musik Klasik
b) Seni Tari
c) Seni Karawitan
d) Seni Pedalangan
e) Seni Teater
b. Melestarikan
tradisi
budaya
bangsa
Indonesia melalui pembinaan peserta
didik;
c. Meningkatkan motivasi belajar siswa SMK
program keahlian khusus;
d. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah
pada SMK program keahlian khusus.

4.

SASARAN

:

7.760 siswa.

5.

NILAI BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN

:

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/1
tahun.
Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara
83

DANA

lain untuk :
a. Iuran bulanan sekolah; dan/atau
b. Pembelian perlengkapan belajar siswa;
dan/atau
c. Transportasi siswa ke sekolah.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

b. Penerima bantuan adalah siswa yang
SMK;

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. Persyaratan Teknis
1) Siswa yang diusulkan adalah siswa
kelas X dan XI tahun pelajaran
2012/2013 yang mengikuti program
studi keahlian khusus seperti di atas.
2) Siswa yang diusulkan tidak sedang
menerima bantuan
Beasiswa dari
Direktorat Pembinaan SMK, kecuali
beasiswa prestasi.
1) Dikirim
oleh
Dinas
Pendidikan
Kab/Kota dan/atau sekolah setelah
disahkan oleh Dinas Pendidikan
Kab/Kota;
2) Usulan
dikirimkan
melalui
beasiswa.kpd@ditpsmk.net;
3) Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat
Pembinaan SMK.

84

9.

JADWAL
KEGIATAN

:

No
1.

2.

3.
4.
5.

KEGIATAN
Penerimaan
Usulan Siswa
calon peneriman
bantuan beasiswa
Seleksi Usulan
Siswa Calon
Penerima bantuan
beasiswa
Penetapan
Penerima
Beasiswa
Penyaluran Dana
Bantuan
Laporan
penyaluran oleh
Lembaga Penyalur

WAKTU (2013)
s.d Mei

Mei

Mei
Mei - Juni
Desember

dan kondisi.

10. LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469

85

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB M ATCHI NG )
TAHUN 2013
1.

KODE PROGRAM

:

20-PS-2013

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK
(JOB MATCHING)

3.

TUJUAN

:

a. Mempertemukan tamatan SMK dengan
dunia usaha/industri yang memerlukan
tenaga kerja tingkat menengah;
b. Memberi peluang saling berinteraksi antara
tamatan
SMK
untuk
menawarkan
kompetensi yang dimiliki kepada dunia
usaha/industri yang memerlukan tenaga
kerja;
c. Meningkatkan hubungan kerjasama SMK
dengan dunia usaha/industri;
d. Meningkatkan wawasan Tamatan SMK
tentang peluang-peluang kerja di dunia
usaha/ industri;
e. Meningkatkan daya serap tamatan SMK
memasuki lapangan kerja.

4.

SASARAN

:

8 SMK

5.

NILAI BANTUAN

:

Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua
juta rupiah) per SMK.

6.

PEMANFAATAN
DANA

Dana bantuan digunakan untuk pembiayaan
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan SMK yang meliputi :
a. Persiapan Kegiatan
b. Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaporan

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

a.
b.
c.

86

SMK;
8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. SMK yang memiliki tempat sendiri (tanpa
sewa) untuk penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan (Job Matching);
b. SMK yang memiliki Bursa Kerja Khusus;
c. Diprioritaskan kepada SMK yang memiliki
program kegiatan Pemasaran Tamatan
pada APBS tahun 2013;
d. Memiliki jejaring kerja operasional dalam
bidang bursa kerja lingkup provinsi dengan
SMK lain, Disnakertrans, dunia/industri
yang bergerak di sektor usaha jasa dan
industri;
e. Diutamakan yang dapat menghadirkan 40
perusahaan yang memerlukan tamatan
SMK untuk mengisi formasi-formasi posisi
jabatan yang tersedia;
f. Diutamakan dapat menghadirkan 1.000
tamatan
SMK
yang
aktif
mencari
pekerjaan;
g. Menyampaikan Proposal Penyelenggaraan
Kegiatan
dan
Rencana
Penggunaan
Anggaran yang disetujui oleh Dinas
Pendidikan Provinsi;
h. Memilki Rekening Sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi/yayasan);
i. Menyampaikan
fotocopy
Surat
Pengangkatan Kepala SMK.

87

9.

JADWAL
KEGIATAN

:

Waktu
Pelaksanaan
(2013)

No.

Kegiatan

1

Usulan SMK dari
Dinas Pendidikan
Provinsi

Mei

2

Penerimaan
proposal

Juni

3

Evaluasi Proposal

Juni

4

Penetapan
Penerima
Bantuan

Juli

5

Bimtek,MoU,
penyaluran dana

Juli

6

Pelaksanaan
Kegiatan

Agustus –
Oktober

7

Pelaporan

Desember

kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469

88

DESKRIPSI PROGRAM
PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN PRODUKTIF
TAHUN 2013
1.
2.

KODE JUKNIS
NAMA PROGRAM

:
:

21 – DK – 2013
PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN
PRODUKTIF

3.

TUJUAN

:

Meningkatkan kualitas pelaksanaan Ujian
Nasional Produktif melalui penggandaan dan
pengiriman naskah UN serta penskoran nilai
ujian.

4.

SASARAN

:

Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian
Nasional Teori Kejuruan dari SMK yang
terdaftar di masing-masing Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.

5.

NILAI DANA

:

Dana sesuai dengan DIPA
masing-masing provinsi.

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pengadaan bahan ujian Teori Kejuruan yang
meliputi Soal Paket A, Paket B, Soal
Susulan, Lembar Jawaban Teori Kejuruan
(LJTK), ATK, Daftar Hadir, Berita Acara, dan
bahan pendukung lainnya;
b. Pendistribusian bahan ujian Teori Kejuruan;
c. Pemindaian Lembar Jawaban Teori Kejuruan
dan penskoran nilai Kompetensi Keahlian;
d. ATK dan bahan pendukung lainnya.

7.

PRINSIP DASAR
PROGRAM

Dekonsentrasi

a. Penggandaan dan pengiriman ujian nasional
produktif ini untuk mendukung ujian
Kompetensi Keahlian SMK;
b. Penggandaan dan pengiriman ujian nasional
produktif dilaksanakan secara transparan,
efisien, efektif dan akuntabel;

89

8.

JADWAL KEGIATAN

:

No
1.
2.
3.
4.

KEGIATAN
Penerimaan usulan
Evaluasi usulan
Pelaksanaan
Kegiatan
Laporan
pelaksanaan

WAKTU (2013)
Januari
Januari – Maret
Maret – April
Juni

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

a. Dinas Pendidikan Provinsi setempat
b. Subdit Pembelajaran
Ditjen Pendidikan Menengah
Komp. Kemdikbud Gd. E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman
Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474

90

00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2013

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to 00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2013

Similar to 00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2013 (20)

More from Yoza Fitriadi

More from Yoza Fitriadi (18)

00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2013