Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018

2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018

  • Be the first to comment

2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018

  1. 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK disampaikan oleh: Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I.
  2. 2. DASAR HUKUM 2 Perpres Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 123 Tahun 2016 PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Kementerian/Lembaga Teknis terkait Petunjuk Operasional DAK Fisik
  3. 3. KEMENTERIAN KEUANGAN Pasal 18A Ayat (1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” Pasal 18A Ayat (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang” Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU 32/1956UU 5/1974 UU 25/1999 UU 33/2004 RUU HKPD Pemerintahan Daerah UU 22/1999 Pemerintahan Daerah UU 32/2004 Pemerintahan Daerah UU 23/2014 PENDAHULUAN DASAR HUBUNGAN KEWENANGAN & HUBUNGAN KEUANGAN 3
  4. 4. KEMENTERIAN KEUANGAN SKEMA PENDANAAN DAERAH (UU 33/2004 dan Implementasinya sd 2017) Pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah (seluruh urusan) PAD DBH Block grant by origin DAU Equalization grant (block grant) berbasis formula fiscal gap + Alokasi Dasar (berbasis Gaji PNSD) Mendanai kebutuhan khusus daerah (dukungan belanja modal) DAK FISIK REGULER Dukungan pendanaan khusus untuk daerah pada bidang-2 sesuai RKP DAK FISIK PENUGASAN Dukungan pendanaan khusus untuk daerah pada bidang-2 sesuai RKP Mendanai kebutuhan belanja operasional DAK FISIK AFIRMASI Dukungan pendanaan khusus untuk daerah tertentu, yaitu tertinggal, perbatasan dan kepulauan DAK NON FISIK Dukungan pendanaan khusus untuk belanja operasional berbasis unit cost Reward Dana Insentif Daerah Insentif kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja baik Pengaturan Khusus Dana Otsus & Dana Keistime- waan DIY Dukungan pendanaan khusus untuk daerah tertentu yg diatur dg UU khusus Mendanai kebutuhan non-reguler Hibah Dukungan pendanaan khusus untuk daerah yang bersifat temporer dan dilakukan dengan perikatan perjanjian Pinjaman Percepatan pembangunan daerah khususnya bagi daerah-2 dengan kapasitas fiskal tinggi 4
  5. 5. Untuk Indonesia yang Lebih Baik DEFINISI DAK DANA TRANSFER KHUSUS (DTK): Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK): “Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional” Membantu daerah tertentu; Mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik; dan Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. 5 TUJUAN DAK
  6. 6. KEMENTERIAN KEUANGAN 6 KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2018
  7. 7. 6 KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2018 DAK REGULER Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden mengenai Ekonomi Berkeadilan DAK PENUGASAN Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu DAK AFFIRMASI Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based) 1. Pendidikan (SMK); 2. Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama); 3. Air Minum; 4. Sanitasi; 5. Jalan; 6. Irigasi; 7. Pasar; 8. Energi Skala Kecil; dan 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 1. Kesehatan (Puskesmas); 2. Perumahan dan Permukiman; 3. Transportasi; 4. Pendidikan; 5. Air Minum; dan 6. Sanitasi 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Perumahan dan Permukiman 4. Industri Kecil dan Menengah 5. Pertanian 6. Kelautan dan Perikanan 7. Pariwisata 8. Jalan 9. Air Minum 10. Sanitasi; dan 11. Pasar Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L; Memperbaiki Penyaluran DAK: a. secara triwulan per bidang; b. penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan Bidang yang alokasinya s.d. Rp1 Miliar; c. berbasis kinerja pelaksanaan (performance based). Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik; Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome.
  8. 8. PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DAK FISIK • Pembahasan eveluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya (reviu baseline DAK) • Penyusunan rancanan prioritas • Penentuan Bidang/ Subbidang/menu kegiatan & target output/outcome • Sinkronisasi dengan rencana belanja K/L Penyampaian usulan DAK Fisik • Pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya • Inventarisasi kebutuhan daerah • Koordinasi penyusunan rencana kerja & prioritas pembangunan daerah • Koordinasi penyusunan DAK Fisik • Sinkronisasi kegiatan SKPD • Penentuan target output dan lokus • Penyampaian usulan DAK Fisik • Perbaikan usulan DAK Fisik Verifikasi dan Penilaian usulan DAK dilakukan dengan pendekatan spasial (antarbidang & antardaerah) Jan - Feb Feb - Maret April - Mei Juni DAERAHPUSAT • Penetapan Alokasi DAK per daerah (perpres rincian APBN) • Penetapan Juknis DAK (Perpres) Pembahasan kebijakan alokasi DAK dalam rangka RUU APBN bersama DPR Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK Penghitungan alokasi sementara DAK Okt - Nov Sep - Okt Agustus Agustus Sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK antarbidang, antardaerah, antara DAK dengan Non DAK • Penetapan pagu per jenis / bidang / subbidang • Pagu per bidang / subbidang, kebijakan alokasi, sasaran / target output dan prioritasnya dituangkan dalam NK dan RAPBN Juli - Agustus PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT Penilaian mengacu pada: a.data teknis usulan DAK; b.perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c.tingkat pencapaian SPM; d.target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP. K/L Teknis Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a.Data teknis Usulan DAK; b.lokasi prioritas; c.Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN. Bappenas Menilai satuan biaya: a. Standar Biaya; b. Indeks kemahalan konstruksi. c. kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya. Kemenkeu a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab/Kota dengan Provinsi dan antar Kab/Kota dalam lingkup Provinsi Provinsi RK 8
  9. 9. FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018 Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Bappeda Provinsi/Kab/ Kota Bappenas K/L Teknis (Penanggungjawab DAK dan K/L teknis lain yang terkait) Kemenkeu Agenda Pembahasan : • Konfirmasi kesiapan daerah • Kesepakatan menu kegiatan, target output, target pencapaian perbaikan pelayanan publik di daerah, lokasi kegiatan, dan prioritas kegiatan dan lokasi • Konfirmasi kesesuaian data teknis & Data Pendukung • Masukan DPD dan DPR RI Catatan: Forum TIDAK membahas jumlah alokasi Hasil Kesepakatan menjadi dasar usulan alokasi DAK per daerah dari setiap KL Penilaian Alokasi DAK per daerah per Bidang/sub Bidang oleh Kemenkeu + konfirmasi akhir KL Desk per Kementerian: Pembahasan mencakup DAK Reguler, Afirmasi dan Penugasan Rancangan Daerah Penerima dan Alokasi per-Daerah (Kesepakatan Pemerintah Pusat) Dibahas dengan Banggar DPR – RI Pengelolaan Data dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Aplikasi SINKRON DAK FISIK FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI 9 Smoothing dan Finalisasi Hasil Akhir Alokasi DAK untuk ditandatangani Banggar
  10. 10. KEMENTERIAN KEUANGAN 1.Transfer ke Daerah 701,1 Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik 87,7 398,1 62,4 123,5 • Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); • DBH Dana Reboisasi (DR) untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan kegiatan pendukungnya • 25% untuk belanja infrastruktur Transfer ke Daerah dan Dana Desa • Pagu bersifat dinamis; • Bobot wilayah laut naik menjadi 100% • 25% untuk belanja infrastruktur Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran : • BOS untuk 47,4 juta siswa; • TPG 1,2 juta guru; • BOK 9.767 Puskesmas. • Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik; • Money follow program; • Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi; • Usulan daerah sesuai prioritas nasional. 2. Dana Desa 60,0 Dana Insentif Daerah 8,5 • Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan Dana Otsus dan Keistimewaan DIY 20,9 Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan di Prov Aceh & keistimewaan DIY Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Alokasi 2018 761,1 (dalam triliun rupiah) Pertumbuhan 2014: 573,7 2015: 623,1 2016: 710,3 14,0 11,8 0,7Outlook 2017: 755,9 6,4 6,8 8,6 • Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan • Penurunan porsi alokasi yang dibagi merata & peningkatan alokasi formula • Pemberian bobot yang lebih besar kpdjumlah penduduk miskin, dan • Afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi 10
  11. 11. KEMENTERIAN KEUANGAN 11 PAGU ALOKASI DAK FISIK TAHUN 2018 - NASIONAL (dalam Miliar Rupiah) URAIAN APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018 (1) (2) (3) (4) DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 58,342.21 69,531.50 62,436.26 a. DAK Reguler 20,396.25 20,396.25 31,350.84 1.Pendidikan 6,107.10 6,107.10 6,629.30 2.Kesehatan dan KB 10,021.82 10,021.82 10,511.81 3.Air Minum 500.67 4.Sanitasi 521.49 5.Perumahan dan Pemukiman 654.89 654.89 564.96 6.Pasar 863.39 7.Industri Kecil dan Menengah 531.50 531.50 563.69 8.Pertanian 1,650.04 1,650.04 1,681.68 9.Kelautan dan Perikanan 926.50 926.50 879.70 10.Pariwisata 504.40 504.40 631.95 11.Jalan 8,002.20 b. DAK Penugasan 34,466.76 34,466.76 24,463.66 1.Pendidikan SMK 1,951.80 1,951.80 1,713.60 2.Kesehatan RS Rujukan/ Pratama 4,831.26 4,831.26 4,241.66 3.Air Minum 1,200.30 1,200.30 1,053.82 4.Sanitasi 1,250.20 1,250.20 1,097.63 5.Jalan 19,690.10 19,690.10 10,200.66 6.Pasar 1,035.70 1,035.70 909.30 7.Irigasi 4,005.10 4,005.10 4,246.18 8.Energi Skala Kecil dan Menengah 502.30 502.30 500.10 9.Lingkungan Hidup dan Kehutanan 500.72 c. DAK Afirmasi 3,479.20 3,479.20 6,621.77 1.Kesehatan (Puskesmas) 2,251.80 2,251.80 3,226.24 2.Perumahan dan Pemukiman 383.30 383.30 464.64 3.Transportasi 844.10 844.10 1,078.13 4.Pendidikan 794.61 5.Air Minum 516.26 6.Sanitasi 541.88 d. DAK Tambahan (APBNP 2017) 11,189.29 miliar rupiah
  12. 12. KEMENTERIAN KEUANGAN 1 2 TARGET CAPAIAN OUTPUT DAK FISIK TA 2018 • Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 191.707 Ha, dan Rehabilitasi 173.622 Ha jaringan irigasi • Pembangunan 8.200 unit sumber air • Pembangunan 600 Km jalan usaha tani TARGET OUTPUT DAN SASARAN PERUMAHAN Nasional Pembangunan baru/perbaikan total : - rumah swadaya untuk 2.291 KK - rumah khusus untuk 312 KK Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk 305 Jiwa IRIGASI & PERTANIAN KESEHATAN JALAN PENDIDIKAN AIR MINUM Nasional 1.Rehabilitasi ruang belajar 27.289 ruang 2.Pembangunan tuang kelas baru 8.8959 ruang 3.Laboratorium 2.113 ruang 4.Ruang praktik siswa 171 ruang 5.Mess/rumah dinas guru 3.944 unit Nasional Penyediaan sumber air minum layak bagi : a. 851.722 jiwa melalui perluasan SPAM dengan pemanfaatan idle capacity SPAM. b. 590.708 jiwa melalui pembangunan baru c. 118.490 jiwa melalui peningkatan kapasitas/volume SPAM Nasional 1. Peningkatan fasilitas sanitasi untuk 229.253 jiwa 2. Pembangunan prasaran sanitasi untuk 1.309.671 jiwa Nasional Jalan Pemeliharaan/rehab 616 Km Peningkatan 89.628 Km Penyelesaian pembangunan 6.187 Km Jembatan Penggantian 1.383 m Penyelesaian pembangunan 3.436 m Nasional 1. Ambulans 591 unit 2. Puskesmas keliling 773 unit 3. Rehabilitasi/pembangunan sarana kesehatan 5.764 unit SANITASI Nasional
  13. 13. KEMENTERIAN KEUANGAN 13 KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAK FISIK
  14. 14. PENGANGGARAN DAK FISIK PERPRES 5 TAHUN 2018 Kepala Daerah Menganggarkan DAK Fisik ke dalam APBD/APBD-P mengacu pada Juknis/Jukops sesuai peraturan perundang-undangan Besaran pagu DAK Fisik per bidang/subbidang dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang rincian alokasi DAK Fisik atau informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan Dalam hal KUA-PPAS ditetapkan sebelum Perpres/Informasi resmi tentang rincian alokasi DAK Fisik, penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD
  15. 15. PENGANGGARAN DAK FISIK PERPRES 5 TAHUN 2018 Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran / perubahan penjabaran APBD / APBD-P APBD Ditetapkan sebelum Rincian Alokasi DAK Fisik (Perpres / Informasi Resmi Kementerian Keuangan) Perubahan rincian alokasi DAK Fisik dalam APBN-P setelah penetapan APBD-P Penganggaran DAK Fisik tidak sesuai dengan Juknis/ Jukops
  16. 16. PENGANGGARAN DAK FISIK PERPRES 5 TAHUN 2018 Pemda dapat menggunakan 5% dari pagu alokasi per bidang DAK Fisik untuk dana penunjang yang berkaitan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Dana Penunjang meliputi : (1) desain perencanaan; (2) biaya tender; (3) honor fasilitator (swakelola); (4) konsultan pengawas; (5) rapat koordinasi; (6) Perjadin dari / ke lokasi kegiatan DAK Fisik dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan penunjang diatur lebih lanjut melalui petunjuk operasional masing-masing bidang DAK Fisik
  17. 17. KEMENTERIAN KEUANGAN 17 KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK
  18. 18. 18 DJPK DIT PA, DJPB Koordinator KPA Penyaluran KPPN Selaku KPA Penyaluran KPPN Selaku Kuasa BUN PPSPM PPK SPP-LS SP2D VERIFIKASI PENGUJIAN PENGUJIAN SPM-LS Pemda OM SPAN 1. Laporan Realisasi & Capaian Output 2. Laporan Nilai Kebutuhan Dana RKUD RKUN REKAPITULASI OM SPAN OM SPAN OM SPANMonitor REKAPITULASI Perda APBD Tahap I Rekap Perda Perda APBD KPA Penyaluran SKPRTD DAK Fisik Surat Pemberi tahuan REKAPITULASI REKAPITULASI Data Supplier Data Supplier Data Supplier Data Supplier Upload softcopy Menyusun RPD Menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Tahap II & III WORKFLOW PENYALURAN DAK FISIK OPD Teknis BPKAD 1. Laporan Realisasi & Capaian Output Fisik 2. Data Kontrak Kegiatan 3. Rencana Kegiatan Laporan Realisasi, Kontrak & RK
  19. 19. Besaran Penyaluran Persyaratan: • Perda APBD • Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya • Minimal Penyerapan • Minimal Output • Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL • Kontrak Kegiatan • Laporan nilai rencana kebutuhan dana Batas Waktu Penyampaian Dokumen Waktu Penyaluran: • Paling Cepat • Paling Lambat TW I TW II TW III TW IV 30% 25% 25% * Feb Mei 31 Mei 8 Sep Sep 31 Okt Nov 31 Des 19 Mei 31 Aug 21 Okt 15 Des Perubahan Penyaluran 2017 Catatan: * sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan Thp I Thp II Thp III 25% 45% * Feb Apr Juli Okt Sept Des 21 JULI 21OKT 15 Des 2018 Penyaluran melalui KPPNsetempat Penyaluran melalui KPPNsetempat √ - - - √ √ √ √ - 75% 75% 90% - - 30% 65% - - - - - √ - - - √ - - MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK PMK 112/PMK.07/2017 Ttg Perubahan PMK 50/PMK.07/2017 √ - - √ √ √ - 75% 90% - - 70% √ - - √ - - - - √
  20. 20. Untuk Indonesia yang Lebih Baik PENYALURAN DAK FISIK BIDANG TERTENTU S.D RP1 MILIAR • Penyaluran Sekaligus dilakukan paling cepat April paling lambat Juli sebesar nilai kebutuhan. • Persyaratan: 1. perda APBD TA berjalan; 2. laporan realisasi TA sebelumnya 3. Daftar kontrak kegiatan 4. Batas penyampaian persyaratan 21 Juli 5. Laporan realisasi kegiatan T Aberjalan paling lambat November.
  21. 21. Untuk Indonesia yang Lebih Baik PENYALURAN DAK FISIK YANG PEMBAYARANNYA TIDAK BISA BERTAHAP • K/L menyampaikan rekomendasi Kegiatan yang Pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, disampaikan ke Kemenkeu paling lambat Februari; • Rekomendasi KL selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Kemenkeu; • Disalurkan sekaligus paling cepat Agustus dan paling lambat Desember; • Persyaratan: 1. perda APBD TA berjalan; 2. laporan realisasi TA sebelumnya 3. Daftar kontrak kegiatan 4. Berita Acara Serah Terima • Batas penyampaian persyaratan 21 Juli (selain Berita Acara Serah Terima)
  22. 22. PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK TA 2018 PERPRES 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES 123 TAHUN 2016 RENCANA KEGIATAN Jenis / Bidang / Subbidang Menu Kegiatan Paket Pekerjaan Jenis Pekerjaan Fisik Penunjang Jenis Pengadaan Rincian Kegiatan Pelelangan/ Seleksi Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung Swakelola E-catalogue Keterangan Lokasi Kegiatan (Kecamatan) Nilai APBD Nilai DAK Fisik Volume/ Output • Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis dapat diubah maksimal satu (1) kali dengan batas waktu perubahan maksimal bulan MARET. • Maksimal di sampaikan dalam aplikasi OM SPAN tanggal 21 Juli 22
  23. 23. 23 CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN UNTUK DAK FISIK 2018 RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2018 DAERAH : Kota XXXX JENIS : Reguler BIDANG : Kesehatan PAGU ALOKASI Rp 8.625.000.000 A. SUB BIDANG : Kesehatan Dasar NO. MENU KEGIATAN NO. RINCIAN PAKET PEKERJAAN JENIS PEKERJAAN METODE PENGADAAN BARANG/JASA LOKASI KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KEBUTUHAN DANA VOLUME SATUAN DAK FISIK APBD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non-Affirmasi dan pendukungnya 1. Pembangunan Puskesmas Kec. Sukajaya Fisik Pelelangan Kec. Sukajaya, Desa Paya 1 Unit Rp 2.500.000.000 2. Pembelian Alat Kesehatan Fisik E-Katalog Kec. Sukajaya, Desa Paya 1 Paket Rp 500.000.000 3. Konsultan Pengawas Penunjang Penunjukan Langsung Kec. Sukajaya, Desa Paya 1 Orang Rp 125.000.000 2. Penyediaan Prasarana puskesmas Non- Affirmasi 1. Pengadaan Sistem Informasi Puskesmas Kec. Sukakarya Fisik Pelelangan Kec. Sukakarya, Desa Kota Atas 1 Paket Rp 1.000.000.000 2. 3. TOTAL KEBUTUHAN DANA Rp 4.125.000.000 Rp - B. SUB BIDANG : Farmasi NO. MENU KEGIATAN NO. RINCIAN PAKET PEKERJAAN JENIS PEKERJAAN METODE PENGADAAN BARANG/JASA LOKASI KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KEBUTUHAN DANA VOLUME SATUAN DAK FISIK APBD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Penyediaan Obat BMHP 1. Pengadaan Obat BMHP Fisik E-Katalog Kota Sabang 1 Paket Rp 2.000.000.000 Rp 500.000.000 2. 3. 2. Pembangunan/Rehabilitasi Instalasi Farmasi 1. Rehabilitasi Instalasi Farmasi Fisik Pelelangan Kota Sabang 1 Unit Rp 2.500.000.000 2. 3. TOTAL KEBUTUHAN DANA Rp 4.500.000.000 Rp 500.000.000
  24. 24. KEMENTERIAN KEUANGAN 24 RENCANA KEGIATAN (ANGGARAN) DAK Alokasi DAK Fisik Perpres/Informasi Resmi DJPK APBD Usulan RK(A) Dibahas dan Disetujui K/L Ditetapkan menjadi RK(A) a) rincian dan lokasi kegiatan; b) target output kegiatan; c) Rincian pendanaan kegiatan; d) metode pelaksanaan kegiatan; e) kegiatan penunjang;dan f) jadwal pelaksanaan kegiatan. Penetapan Menteri K/L Pekan ke-3 Maret Januari Dengan perubahan maks 1 kali Pekan ke- 1 Maret SKPD Berkoordinasi dgn Bappeda Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): • DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. • Apabila Perda APBD ditetapkan mendahului Perpres Rincian, maka: a. Dilakukan penyesuaian alokasi DAK melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018  diberitahukan kepada pimpinan DPRD, b. Selanjutnya ditampung dalam Perda APBD-P, atau LRA bagi Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD.
  25. 25. PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK TA 2018 DATA DAFTAR KONTRAK KEGIATAN Lelang / Penunjukan langsung e-catalogue/ e-purchasing Swakelola Dana Penunjang Kontrak Bukti Pemesanan / Dokumen Sejenis Data Pelaksanaan Kegiatan Data Pelaksanaan Kegiatan  Jenis DAK Fisik  Bidang  Subbidang  Menu kegiatan  Paket pekerjaan (link pada RK) • Nomor Kontrak •Tanggal Kontrak • Nilai Kontrak (DAK Fisik / APBD) • Nama Penyedia •Tanggal Mulai •Tanggal Selesai 25 METODE PENGADAAN ELEMEN DATADOKUMENRINCIAN *) Tahap 1 (25% dari pagu bidang) akan disalurkan jika pemda telah menyampaikan persyaratan berupa minimal 1 kontrak kegiatan fisik melalui aplikasi OM SPAN dengan batas akhir 23 Juli 2018
  26. 26. Untuk Indonesia yang Lebih Baik PENYEMPURNAAN APLIKASI OMSPAN • DPKAD selaku admin daerah, dengan OPD sebagai User untuk menginput laporan; • Pengembangan Modul baru untuk input Rencana Kegiatan; • Link Data antara Rencana Kegiatan, Data Kontrak, dan Penyerapan Dana (SP2D BUD); • Penyampaian Foto Kegiatan untuk Laporan Perkembangan Kegiatan; • Notifikasi pemenuhan persyaratan dan batas waktu penyampaian dokumen. 26
  27. 27. Untuk Indonesia yang Lebih Baik PENGHENTIAN PENYALURAN DAK FISIK • Menteri/Pimpinan lembaga terkait mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan cq. Ditjen Perimbangan Keuangan; • Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, disertai dengan surat persetujuan dari pimpinan kementerian negara/lembaga terkait; 27
  28. 28. Untuk Indonesia yang Lebih Baik PENGGUNAAN SISA DAK FISIK • Sisa DAK Fisik dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya, dengan ketentuan: 1. Untuk sisa 1 tahun sebelumnya (T-1), digunakan pada bidang yang sama untuk mencapai output yang belum tercapai dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output belum tercapai; 2. Untuk sisa lebih dari 1 tahun sebelumnya (T-2 dst), digunakan untuk mendanai bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan. • Dilaporan melalui OMSPAN, dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa DAK Fisik; 28
  29. 29. KEMENTERIAN KEUANGAN 29 KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019
  30. 30. KEMENTERIAN KEUANGAN 30 PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAERAH MELALUI DAK FISIK TANTANGAN PENGELOLAAN DAK FISIK Proposal dari Daerah yang belum direncanakan secara baik Keakuratan perhitungan pendanaan DAK Fisik Konsep DAK Fisik sebagai instrument pendanaan belum dipahami secara baik oleh daerah Efisiensi sumber Pendanaan Daerah ARAH KEBIJAKAN DAK TA 2019: 1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk menghindari duplikasi pendanaan untuk kegiatan yang sama dan tumpang tindih antar jenis pendanaan. 2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA (Kolabrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran); 3. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based); 4. Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan wakil Presiden; 5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic approach), misalnya untuk program penanggulangan Stunting. 1 2 3 4
  31. 31. KEMENTERIAN KEUANGAN 31 DAK Reguler DAK Afirmasi DAK Penugasan Pendidikan Perumahan Permukiman Kelautan Perikanan JENIS DAN BIDANG DAK FISIK TA 2019 Pendidikan Perumahan Permukiman IrigasiPendidikan Kesehatan KB Pariwisata Air Minum IKM Jalan Sanitasi Pertanian KesehatanTransportasi Air Minum Sanitasi Air Minum Sanitasi Energi Skala Kecil Kesehatan Pasar Lingkungan Hidup Kehutanan Jalan Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based). Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu Pariwisata GORPerpustakaan Daerah Penambahan Sub Bidang GOR dan Perpusda Dibawah bidang Pendidikan 9 Bidang 6 Bidang 11 Bidang • Bidang DAK Tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangan kesesuaian dengan Arah Kebijakan RKP 2019  mengingat sekarang merupakan periode akhir RPJMN 2015-2019. • Difokuskan pada penajaman dan perbaikan proses perencanaan DAK melalui sistem yang terintegrasi.
  32. 32. PENYEMPURNAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK FISIK TA 2019 32  Percepatan timeline  Penetapan Kebijakan DAK di awal tahun  Rapat koordinasi stakeholder (Multilateral Meeting) untuk penentuan bidang, menu kegiatan, sasaran/target, dan lokasi prioritas.  Integrasi dengan KRISNA  Closed menu dengan pilihan yang distandarisasi (drop down menu)  Sinkronisasi dengan aplikasi pengusulan sejenis  Restrukturisasi nomenklatur SUBSTANSI PROSES PENYEMPURNAAN APLIKASI  Fokus  Pelayanan Dasar dan Pemerataan Ekonomi sesuai Prioritas Nasional RKP 2019  Pelaksanaan dengan pendekatan program (programmatic approach).
  33. 33. • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; • Jenis transfer ke daerah yang harus tersinkronisasi dengan belanja pusat adalah Dana Transfer Khusus; • Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD masih belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak daerah yang mendanai urusan pusat dan sebaliknya; • Arahan Presiden untuk melakukan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah. • KSP telah menyampaikan surat agar aplikasi perencanaan DAK Fisik terintegrasi dengan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). 33 URGENSI INTEGRASI USULAN DAK FISIK MELALUI APLIKASI KRISNA
  34. 34. KEMENTERIAN KEUANGAN ALUR DAN JADWAL PENILAIAN USULAN KEGIATAN DAK FISIK TAHUN 2019 Penilaian Kemenkeu, K/L dan Dit. Sektor (ON DAN OFF SYSTEM) Pembahasan dalam Musrenbangnas (Penugasan dan Afirmasi) Assessment Awal  mengetahui lokpri yang belum usul dan salah kamar Trilateral Meeting Hasil Penilaian (Menyamakan hasil penilaian K/L dan Dit. Sektor, membahas usulan baru) Pembukaan Aplikasi KRISNA  Daerah mengusulkan usulan Penugasan dan Afirmasi Konfirmasi Hasil Penilaian oleh Pemda (Ubah Volume dan Unit Cost) Pengumuman Hasil Penilaian di Portal Daerah (Hasil Trilateral Meeting K/L, Bappenas, Kemenkeu) 21-28 Mei 2018 2-11 Mei 2018 7-15 Mei 2018 16 Mei-M3 Juni 2018 20-30 April 2018 M3 Juni 2018 M4 Juni 2018 Persiapan Forum Sinkronisasi Pusat Daerah
  35. 35. Slide - 35 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH e-PROPOSAL e-DAK Penilaian Pemerintah Pusat Sinkron DAK Fisik Konfirmasi Daerah MS EXCEL MS EXCEL DPR 1 2 3 4 5 6 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH Pengusulan Sinkronisasi Konfirmasi Daerah DPRPenilaian PELAKSANAAN RK ALOKASI OMSPAN 6 7 1 2 3 4 77 C D E 2018 2019 KRISNA A B 1. Menu dalam aplikasi akan disesuaikan dengan fitur drop down list sehingga meminimalkan kesalahan pengisian menu yang tidak sesuai dengan kesepakatan Trilateral Meeting; 2. Pengembangan Sinkronisasi antara aplikasi E-Planning DAK dengan aplikasi serupa di K/L dan OMSPAN, untuk mempermudah pengusulan, data sharing, dan penilaian usulan DAK; 3. Integrasi aplikasi Perencanaan DAK TA 2019: e-planning DAK- KRISNA- SINKRON menjadi SATU APLIKASI KRISNA 4. Pengembangan Integrasi Aplikasi E-Planning DAK dan Sinkron-DAK dengan OMSPAN untuk digunakan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi DAK. Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019 Usulan Hasil Penilaian Hasil Sinkron Input Usulan 5 Pemutakhiran usulan daerah setelah alokasi final dapat dilakukan dengan kriteria tertentu. RKA BUN
  36. 36. Login di Portal Daerah masing- masing Klik Input Usulan di sidebar Pilih Bidang Pilih Sub- Bidang Pilih Menu Kegiatan Pilih Rincian Menu Kegiatan Klik “Tambah Data” Isi Form Input Isi/Pilih Lokus Pilih Kabupaten- Kecamatan- Desa Pilih Metode Pengerjaan Input Volume Input Unit Cost Simpan Usulan Pemberian Urutan Prioritas Usulan per bidang oleh Bappeda Prov/Kab/Kota Isi Nomor Urut Usulan Isi Instansi Pelaksana Upload TOR dan RAB Isi Keterangan (Nama Lokasi, Dukungan Kawasan, dll) PENGUSULAN DAK FISIK TA 2019 MELALUI APLIKASI KRISNA
  37. 37. PENGUSULAN DAK FISIK TA 2019 MELALUI APLIKASI KRISNA No Aksi Admin OPD Bappeda Kepala Bappeda 1 Mengelola data user role v 2 Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan v v 3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan v 4 Melihat data usulan DAK v v v v 5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK v 6 Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK v 7 Mengelola data teknis v 8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data) v v v v 9 Melihat dan mencetak rekapitulasi v v v 10 Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. Ketika sudah dilakukan Submit, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengubah data usulan DAK v 11 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK v
  38. 38. 15 31 33 8 22 39 14 35 319 103 51 21 20 20 19 17 17 268 0 50 100 150 200 250 300 350 Prov Papua Prov Sulsel Prov Sumut Prov Papua Barat Prov NTT Prov Jabar Prov NTB Prov Jatim Lainnya Jumlah Usulan (ribuan) Total Nilai Usulan (triliun) Usulan DAK Fisik TA 2019 Menurut Provinsi 519 ribu Jumlah usulan Rp541 Triliun Total nilai usulan USULAN PER 20 APRIL 2018:
  39. 39. BEBERAPA ISU TERKAIT DENGAN PENGUSULAN DAK FISIK TA.2019 MELALUI APLIKASI KRISNA DAK KESALAHAN INPUT • Adanya daerah yang seharusnya mengusulkan dalam jenis penugasan atau afirmasi namun input dalam reguler atau sebaliknya • Adanya daerah yang salah mengusulkan menu (misalnya seharusnya peningkatan namun mengusulkan di menu rehabilitasi) VERIFIKASI • Kekeliruan verifikator ketika melakukan verifikasi (misalnya meminta koreksi kewenangan atau meminta DED dan dokumen lainnya) PENGEMBANGAN FITUR • Pengembangan fitur verifikasi (portal Kemendagri), termasuk untuk tanggal 25 April (mulai verifikasi tetapi TIDAK BISA PERBAIKAN) • Penyempurnaan Surat Pengantar (sblm tgl 24 April)  kolom TTD Kepala Daerah • Pengembangan fitur penilaian (sebelum tgl 07 Mei) PEMENUHAN USULAN OLEH LOKPRI Tidak semua Lokpri Penugasan dan Afirmasi telah mengusulkan. Sebagai contoh, untuk DAK Kesehatan (info dr Kemenkes), Asmat belum mengusulkan untuk Stunting dan menu P2P lainnya. KESALAHAN TEKNIS DALAM APLIKASI • Belum di-lock (sehingga tidak dapat terverifikasi dan dinilai nantinya) • Belum diurutkan prioritas oleh daerah Proses Verifikasi • Kebutuhan untuk “review awal” sebagai bahan pembahasan musrenbangnas (Penugasan dan Afirmasi) • Adanya K/L yang meminta agar dapat melakukan perubahan data dalam prose rakontek tanggal 27 April (Kemenkes)
  40. 40. 40 Hasil Rekapitulasi Krisna Per tanggal 20 April 2018 Jenis Bidang Jumlah Daerah Nilai Usulan Reguler Pendidikan 536 43.799.758.414.510 Olahraga 436 10.008.330.121.242 Perpustakaan daerah 345 3.958.800.482.163 Kesehatan dan KB 541 56.019.114.396.318 Jalan 535 157.343.979.025.921 Air Minum 434 12.779.118.443.450 Sanitasi 377 3.037.818.893.951 Perumahan dan Permukiman 399 52.344.782.363.762 Industri Kecil Menengah 340 9.400.132.928.874 Pariwisata 486 35.674.520.468.388 Kelautan dan Perikanan 523 6.338.613.188.263 Pertanian 533 11.638.150.849.925 Energi Skala Kecil 32 3.616.923.974.518 Total 405.960.043.551.285 Jenis Bidang Jumlah Daerah Nilai Usulan Afirmasi Pendidikan 213 2.843.272.889.009 Kesehatan dan KB 99 4.402.702.285.779 Air Minum 206 4.107.572.429.915 Sanitasi 154 1.695.353.624.000 Perumahan 150 9.035.536.863.300 Transportasi 200 19.233.456.099.075 Total 41.317.894.191.078 5 Daerah dengan Nilai Usulan Terendah Nama daerah Jml Usulan Nilai Usulan Provinsi Kalimantan Tengah 14 3.523.519.372.960 Kab. Yalimo 17 6.441.136.300.000 Kota Mataram 13 7.099.097.996.757 Kab. Bone 16 32.492.850.579.725 Kab. Waropen 16 68.595.352.641.000 5 Daerah dengan Nilai Usulan Tertinggi Nilai Usulan : Rp. 541.45 T Jumlah Usulan: 8.491 Usulan Jenis Bidang Jumlah Daerah Nilai Usulan Penugasan Pendidikan 33 7.099.075.659.760 Kesehatan dan KB 412 8.997.819.636.871 Jalan 233 45.638.672.860.531 Air Minum 358 3.353.320.637.872 Sanitasi 354 2.790.622.310.621 Irigasi 463 14.997.333.375.830 Pariwisata 44 559.569.960.469 Pasar 499 7.966.856.594.957 LHK 337 2.773.054.874.555 Total 94.176.325.911.466
  41. 41. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH SUBDIREKTORAT DAK FISIK 1 DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710 41

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • cecepeffendicecepeff

    May. 20, 2018
  • AliHusin1

    May. 22, 2018
  • ErnisLukman

    Jul. 1, 2018
  • ulilafifah

    Aug. 13, 2018
  • NurhadiWibowo5

    Sep. 19, 2018
  • yanuariustebai

    Sep. 25, 2018
  • DoniRopindin

    Sep. 27, 2018
  • SyahrirPPKK

    Jan. 10, 2019
  • mualliminaththoriq

    Jul. 11, 2019
  • Ohtika

    Oct. 28, 2019

2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018

Views

Total views

12,192

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

390

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×