2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
disampaikan oleh:
Direktorat Dana Perimbangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan R.I.

2. DASAR HUKUM
2
Perpres Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
Perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 123
Tahun 2016
PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa
PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Peraturan Kementerian/Lembaga Teknis terkait Petunjuk Operasional DAK
Fisik

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
Pasal 18A Ayat (1)
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah”
Pasal 18A Ayat (2)
“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang”
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan
Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah
Tangganya Sendiri
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
UU 32/1956UU 5/1974
UU 25/1999
UU 33/2004
RUU HKPD
Pemerintahan Daerah
UU 22/1999
Pemerintahan Daerah
UU 32/2004
Pemerintahan Daerah
UU 23/2014
PENDAHULUAN
DASAR HUBUNGAN KEWENANGAN & HUBUNGAN KEUANGAN
3

4. KEMENTERIAN KEUANGAN
SKEMA PENDANAAN DAERAH
(UU 33/2004 dan Implementasinya sd 2017)
Pemerataan dan
mendanai kebutuhan
daerah
(seluruh urusan)
PAD
DBH
Block grant by origin
DAU
Equalization grant (block
grant) berbasis formula
fiscal gap + Alokasi Dasar
(berbasis Gaji PNSD)
Mendanai
kebutuhan khusus
daerah
(dukungan belanja
modal)
DAK FISIK
REGULER
Dukungan
pendanaan khusus
untuk daerah pada
bidang-2 sesuai RKP
DAK FISIK
PENUGASAN
Dukungan
pendanaan khusus
untuk daerah pada
bidang-2 sesuai RKP
Mendanai
kebutuhan
belanja
operasional
DAK FISIK
AFIRMASI
Dukungan
pendanaan khusus
untuk daerah
tertentu, yaitu
tertinggal,
perbatasan dan
kepulauan
DAK NON
FISIK
Dukungan
pendanaan khusus
untuk belanja
operasional
berbasis unit cost
Reward
Dana
Insentif
Daerah
Insentif kepada
daerah tertentu
yang mempunyai
kinerja baik
Pengaturan
Khusus
Dana
Otsus &
Dana
Keistime-
waan DIY
Dukungan
pendanaan khusus
untuk daerah
tertentu yg diatur
dg UU khusus
Mendanai
kebutuhan
non-reguler
Hibah
Dukungan
pendanaan
khusus untuk
daerah yang
bersifat
temporer dan
dilakukan
dengan
perikatan
perjanjian
Pinjaman
Percepatan
pembangunan
daerah
khususnya bagi
daerah-2
dengan
kapasitas fiskal
tinggi
4

5. Untuk Indonesia yang Lebih Baik
DEFINISI DAK
DANA TRANSFER KHUSUS (DTK):
Dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus,
baik fisik maupun nonfisik yang
merupakan urusan daerah.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK):
“Dana yang bersumber dari Pendapatan
APBN, yang dialokasikan kepada
daerah tertentu untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional”
Membantu daerah
tertentu;
Mendanai penyediaan
sarana dan prasarana
pelayanan dasar
publik; dan
Mendorong percepatan
pembangunan daerah
dan pencapaian sasaran
prioritas nasional.
5
TUJUAN DAK

6. KEMENTERIAN KEUANGAN
6
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2018

7. 6
KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2018
DAK REGULER
Membantu mendanai kegiatan untuk
penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/
2014 dengan target pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal dan ketersediaan
sarana dan prasarana untuk pencapaian
Program Presiden mengenai Ekonomi
Berkeadilan
DAK PENUGASAN
Mendukung pencapaian Prioritas
Nasional Tahun 2018 yang menjadi
kewenangan Daerah, lingkup
kegiatan spesifik serta lokasi prioritas
tertentu
DAK AFFIRMASI
Membantu mempercepat pembangunan
infrastruktur dan pelayanan dasar pada
Lokasi Prioritas yang termasuk kategori
daerah perbatasan, kepulauan,
tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial
Based)
1. Pendidikan (SMK);
2. Kesehatan (RS Rujukan dan
Pratama);
3. Air Minum;
4. Sanitasi;
5. Jalan;
6. Irigasi;
7. Pasar;
8. Energi Skala Kecil; dan
9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1. Kesehatan
(Puskesmas);
2. Perumahan dan
Permukiman;
3. Transportasi;
4. Pendidikan;
5. Air Minum; dan
6. Sanitasi
1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Perumahan dan Permukiman
4. Industri Kecil dan Menengah
5. Pertanian
6. Kelautan dan Perikanan
7. Pariwisata
8. Jalan
9. Air Minum
10. Sanitasi; dan
11. Pasar
Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis
proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L;
Memperbaiki Penyaluran DAK:
a. secara triwulan per bidang;
b. penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan Bidang yang alokasinya s.d. Rp1 Miliar;
c. berbasis kinerja pelaksanaan (performance based).
Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik;
Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome.

8. PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DAK FISIK
• Pembahasan eveluasi
pelaksanaan DAK tahun
sebelumnya (reviu
baseline DAK)
• Penyusunan rancanan
prioritas
• Penentuan Bidang/
Subbidang/menu kegiatan
& target output/outcome
• Sinkronisasi dengan
rencana belanja K/L
Penyampaian
usulan
DAK Fisik
• Pembahasan
evaluasi
pelaksanaan DAK
tahun sebelumnya
• Inventarisasi
kebutuhan daerah
• Koordinasi penyusunan
rencana kerja & prioritas
pembangunan daerah
• Koordinasi penyusunan DAK
Fisik
• Sinkronisasi kegiatan SKPD
• Penentuan target output dan
lokus
• Penyampaian
usulan DAK Fisik
• Perbaikan usulan
DAK Fisik
Verifikasi dan Penilaian
usulan DAK dilakukan
dengan pendekatan
spasial (antarbidang &
antardaerah)
Jan - Feb Feb - Maret April - Mei Juni
DAERAHPUSAT
• Penetapan Alokasi
DAK per daerah
(perpres rincian
APBN)
• Penetapan Juknis
DAK (Perpres)
Pembahasan kebijakan
alokasi DAK dalam
rangka RUU APBN
bersama DPR
Pertimbangan DPD
atas arah
kebijakan DAK
Penghitungan alokasi
sementara DAK
Okt - Nov Sep - Okt Agustus Agustus
Sinkronisasi dan harmonisasi
rencana kegiatan DAK
antarbidang, antardaerah,
antara DAK dengan Non
DAK
• Penetapan pagu per jenis /
bidang / subbidang
• Pagu per bidang /
subbidang, kebijakan
alokasi, sasaran / target
output dan prioritasnya
dituangkan dalam NK dan
RAPBN
Juli - Agustus
PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT
Penilaian mengacu pada:
a.data teknis usulan DAK;
b.perbandingan data teknis
usulan daerah dengan data
teknis K/L;
c.tingkat pencapaian SPM;
d.target output dan outcome:
• jangka menengah;
• per tahun secara nasional;
• dari dana TP dan KP.
K/L Teknis
Menilai usulan skala prioritas per
bidang/subbidang mengacu
pada:
a.Data teknis Usulan DAK;
b.lokasi prioritas;
c.Sinkronisasi kegiatan sesuai
RKPD dan RPJMD dengan
prioritas nasional dalam RKP
dan RPJMN.
Bappenas
Menilai satuan biaya:
a. Standar Biaya;
b. Indeks kemahalan konstruksi.
c. kinerja penyerapan DAK dan
tingkat capaian output fisik
tahun sebelumnya.
Kemenkeu a.Rekomendasi atas
kegiatan dari usulan DAK
Fisik Kabupaten/Kota
b.Sinkronisasi kegiatan
antara Kab/Kota dengan
Provinsi dan antar
Kab/Kota dalam lingkup
Provinsi
Provinsi
RK
8

9. FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018
Forum
Sinkronisasi
dan
Harmonisasi
Bappeda
Provinsi/Kab/
Kota
Bappenas
K/L Teknis
(Penanggungjawab
DAK dan K/L teknis
lain yang terkait)
Kemenkeu
Agenda Pembahasan :
• Konfirmasi kesiapan
daerah
• Kesepakatan menu
kegiatan, target output,
target pencapaian
perbaikan pelayanan
publik di daerah, lokasi
kegiatan, dan prioritas
kegiatan dan lokasi
• Konfirmasi kesesuaian data
teknis & Data Pendukung
• Masukan DPD dan DPR RI
Catatan:
Forum TIDAK membahas
jumlah alokasi
Hasil
Kesepakatan
menjadi dasar
usulan alokasi
DAK per daerah
dari setiap KL
Penilaian Alokasi
DAK per daerah
per Bidang/sub
Bidang oleh
Kemenkeu +
konfirmasi akhir
KL
Desk per Kementerian:
Pembahasan mencakup
DAK Reguler, Afirmasi
dan Penugasan
Rancangan Daerah
Penerima dan Alokasi
per-Daerah
(Kesepakatan
Pemerintah Pusat)
Dibahas dengan
Banggar DPR – RI
Pengelolaan Data dalam Forum
Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan
Aplikasi SINKRON DAK FISIK
FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI
9
Smoothing dan
Finalisasi Hasil Akhir
Alokasi DAK untuk
ditandatangani
Banggar

10. KEMENTERIAN KEUANGAN
1.Transfer ke Daerah 701,1
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Fisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
87,7
398,1
62,4
123,5
• Memperluas penggunaan DBH Cukai
Hasil Tembakau (CHT);
• DBH Dana Reboisasi (DR) untuk
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
dan kegiatan pendukungnya
• 25% untuk belanja infrastruktur
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
• Pagu bersifat dinamis;
• Bobot wilayah laut naik menjadi
100%
• 25% untuk belanja infrastruktur
Mengurangi beban masyarakat terhadap
pelayanan publik dengan sasaran :
• BOS untuk 47,4 juta siswa;
• TPG 1,2 juta guru;
• BOK 9.767 Puskesmas.
• Mengejar ketertinggalan infrastruktur
layanan publik;
• Money follow program;
• Afirmasi kepada daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi;
• Usulan daerah sesuai prioritas nasional.
2. Dana Desa 60,0
Dana Insentif
Daerah
8,5
• Memacu perbaikan kinerja
pengelolaan keuangan, pelayanan
dasar publik, dan kesejahteraan
Dana Otsus dan
Keistimewaan DIY
20,9
Untuk percepatan pembangunan infrastruktur
Papua & Papua Barat, pendanaan pendidikan,
sosial, dan kesehatan di Prov Aceh &
keistimewaan DIY
Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja,
mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.
Alokasi 2018
761,1
(dalam triliun rupiah)
Pertumbuhan
2014:
573,7
2015:
623,1
2016:
710,3
14,0
11,8
0,7Outlook
2017:
755,9
6,4
6,8
8,6
• Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan
• Penurunan porsi alokasi yang dibagi merata & peningkatan alokasi formula
• Pemberian bobot yang lebih besar kpdjumlah penduduk miskin, dan
• Afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin
tinggi
10

11. KEMENTERIAN KEUANGAN 11
PAGU ALOKASI DAK FISIK TAHUN 2018 - NASIONAL
(dalam Miliar Rupiah)
URAIAN APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018
(1) (2) (3) (4)
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 58,342.21 69,531.50 62,436.26
a. DAK Reguler 20,396.25 20,396.25 31,350.84
1.Pendidikan 6,107.10 6,107.10 6,629.30
2.Kesehatan dan KB 10,021.82 10,021.82 10,511.81
3.Air Minum 500.67
4.Sanitasi 521.49
5.Perumahan dan Pemukiman 654.89 654.89 564.96
6.Pasar 863.39
7.Industri Kecil dan Menengah 531.50 531.50 563.69
8.Pertanian 1,650.04 1,650.04 1,681.68
9.Kelautan dan Perikanan 926.50 926.50 879.70
10.Pariwisata 504.40 504.40 631.95
11.Jalan 8,002.20
b. DAK Penugasan 34,466.76 34,466.76 24,463.66
1.Pendidikan SMK 1,951.80 1,951.80 1,713.60
2.Kesehatan RS Rujukan/ Pratama 4,831.26 4,831.26 4,241.66
3.Air Minum 1,200.30 1,200.30 1,053.82
4.Sanitasi 1,250.20 1,250.20 1,097.63
5.Jalan 19,690.10 19,690.10 10,200.66
6.Pasar 1,035.70 1,035.70 909.30
7.Irigasi 4,005.10 4,005.10 4,246.18
8.Energi Skala Kecil dan Menengah 502.30 502.30 500.10
9.Lingkungan Hidup dan Kehutanan 500.72
c. DAK Afirmasi 3,479.20 3,479.20 6,621.77
1.Kesehatan (Puskesmas) 2,251.80 2,251.80 3,226.24
2.Perumahan dan Pemukiman 383.30 383.30 464.64
3.Transportasi 844.10 844.10 1,078.13
4.Pendidikan 794.61
5.Air Minum 516.26
6.Sanitasi 541.88
d. DAK Tambahan (APBNP 2017) 11,189.29
miliar rupiah

12. KEMENTERIAN KEUANGAN
1
2
TARGET CAPAIAN OUTPUT DAK FISIK TA 2018
• Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi
seluas 191.707 Ha, dan Rehabilitasi 173.622 Ha
jaringan irigasi
• Pembangunan 8.200 unit sumber air
• Pembangunan 600 Km jalan usaha tani
TARGET
OUTPUT
DAN
SASARAN
PERUMAHAN
Nasional
Pembangunan baru/perbaikan total :
- rumah swadaya untuk 2.291 KK
- rumah khusus untuk 312 KK
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk 305 Jiwa
IRIGASI & PERTANIAN
KESEHATAN
JALAN
PENDIDIKAN
AIR MINUM
Nasional
1.Rehabilitasi ruang belajar 27.289 ruang
2.Pembangunan tuang kelas baru 8.8959 ruang
3.Laboratorium 2.113 ruang
4.Ruang praktik siswa 171 ruang
5.Mess/rumah dinas guru 3.944 unit
Nasional
Penyediaan sumber air minum layak bagi :
a. 851.722 jiwa melalui perluasan SPAM
dengan pemanfaatan idle capacity SPAM.
b. 590.708 jiwa melalui pembangunan baru
c. 118.490 jiwa melalui peningkatan
kapasitas/volume SPAM
Nasional
1. Peningkatan fasilitas sanitasi untuk 229.253 jiwa
2. Pembangunan prasaran sanitasi untuk 1.309.671 jiwa
Nasional
Jalan
Pemeliharaan/rehab 616 Km
Peningkatan 89.628 Km
Penyelesaian pembangunan 6.187 Km
Jembatan
Penggantian 1.383 m
Penyelesaian pembangunan 3.436 m
Nasional
1. Ambulans 591 unit
2. Puskesmas keliling 773 unit
3. Rehabilitasi/pembangunan sarana
kesehatan 5.764 unit
SANITASI
Nasional

13. KEMENTERIAN KEUANGAN
13
KEBIJAKAN
PENGANGGARAN
DAK FISIK

14. PENGANGGARAN DAK FISIK
PERPRES 5 TAHUN 2018
Kepala Daerah Menganggarkan DAK Fisik ke dalam APBD/APBD-P
mengacu pada Juknis/Jukops sesuai peraturan perundang-undangan
Besaran pagu DAK Fisik per bidang/subbidang dianggarkan sesuai
dengan Peraturan Presiden tentang rincian alokasi DAK Fisik atau
informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan
Dalam hal KUA-PPAS ditetapkan sebelum Perpres/Informasi resmi
tentang rincian alokasi DAK Fisik, penganggaran DAK Fisik langsung
ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD

15. PENGANGGARAN DAK FISIK
PERPRES 5 TAHUN 2018
Peraturan
Kepala Daerah
mengenai
penjabaran /
perubahan
penjabaran
APBD / APBD-P
APBD Ditetapkan sebelum
Rincian Alokasi DAK Fisik
(Perpres / Informasi Resmi
Kementerian Keuangan)
Perubahan rincian alokasi
DAK Fisik dalam APBN-P
setelah penetapan APBD-P
Penganggaran DAK Fisik tidak
sesuai dengan Juknis/ Jukops

16. PENGANGGARAN DAK FISIK
PERPRES 5 TAHUN 2018
Pemda dapat menggunakan 5% dari pagu alokasi per bidang DAK Fisik
untuk dana penunjang yang berkaitan langsung dengan kegiatan DAK
Fisik
Dana Penunjang meliputi : (1) desain perencanaan; (2) biaya tender; (3)
honor fasilitator (swakelola); (4) konsultan pengawas; (5) rapat koordinasi;
(6) Perjadin dari / ke lokasi kegiatan DAK Fisik dalam rangka perencanaan,
pengendalian, dan pengawasan
Kegiatan penunjang diatur lebih lanjut melalui petunjuk operasional
masing-masing bidang DAK Fisik

17. KEMENTERIAN KEUANGAN
17
KEBIJAKAN
PENYALURAN
DAK FISIK

18. 18
DJPK DIT PA, DJPB
Koordinator KPA Penyaluran
KPPN Selaku KPA Penyaluran KPPN Selaku Kuasa BUN
PPSPM
PPK
SPP-LS
SP2D
VERIFIKASI
PENGUJIAN
PENGUJIAN
SPM-LS
Pemda
OM
SPAN
1. Laporan Realisasi &
Capaian Output
2. Laporan Nilai Kebutuhan
Dana
RKUD
RKUN
REKAPITULASI
OM
SPAN
OM
SPAN
OM
SPANMonitor
REKAPITULASI
Perda APBD Tahap I
Rekap
Perda
Perda
APBD KPA
Penyaluran
SKPRTD
DAK Fisik
Surat Pemberi
tahuan
REKAPITULASI
REKAPITULASI
Data
Supplier
Data
Supplier
Data
Supplier
Data
Supplier
Upload
softcopy
Menyusun
RPD
Menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran
Tahap II & III
WORKFLOW PENYALURAN DAK FISIK
OPD Teknis
BPKAD
1. Laporan Realisasi
& Capaian
Output Fisik
2. Data Kontrak
Kegiatan
3. Rencana
Kegiatan
Laporan Realisasi,
Kontrak & RK

19. Besaran Penyaluran
Persyaratan:
• Perda APBD
• Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya
• Minimal Penyerapan
• Minimal Output
• Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL
• Kontrak Kegiatan
• Laporan nilai rencana kebutuhan dana
Batas Waktu Penyampaian Dokumen
Waktu Penyaluran:
• Paling Cepat
• Paling Lambat
TW I TW II TW III TW IV
30% 25% 25% *
Feb Mei
31 Mei 8 Sep
Sep
31 Okt
Nov
31 Des
19 Mei 31 Aug 21 Okt 15 Des
Perubahan Penyaluran 2017
Catatan:
* sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian
kegiatan
Thp I Thp II Thp III
25% 45% *
Feb Apr
Juli Okt
Sept
Des
21 JULI 21OKT 15 Des
2018
Penyaluran melalui KPPNsetempat Penyaluran melalui KPPNsetempat
√ - - -
√ √ √ √
- 75% 75% 90%
- - 30% 65%
- - - -
- √ - -
- √ - -
MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK
PMK 112/PMK.07/2017 Ttg Perubahan PMK 50/PMK.07/2017
√ - -
√ √ √
- 75% 90%
- - 70%
√ - -
√ - -
- - √

20. Untuk Indonesia yang Lebih Baik
PENYALURAN DAK FISIK BIDANG TERTENTU S.D RP1 MILIAR
• Penyaluran Sekaligus dilakukan paling cepat April paling
lambat Juli sebesar nilai kebutuhan.
• Persyaratan:
1. perda APBD TA berjalan;
2. laporan realisasi TA sebelumnya
3. Daftar kontrak kegiatan
4. Batas penyampaian persyaratan 21 Juli
5. Laporan realisasi kegiatan T Aberjalan paling lambat November.

21. Untuk Indonesia yang Lebih Baik
PENYALURAN DAK FISIK YANG PEMBAYARANNYA TIDAK BISA BERTAHAP
• K/L menyampaikan rekomendasi Kegiatan yang Pembayarannya
tidak dapat dilakukan secara bertahap, disampaikan ke Kemenkeu
paling lambat Februari;
• Rekomendasi KL selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh
Kemenkeu;
• Disalurkan sekaligus paling cepat Agustus dan paling lambat
Desember;
• Persyaratan:
1. perda APBD TA berjalan;
2. laporan realisasi TA sebelumnya
3. Daftar kontrak kegiatan
4. Berita Acara Serah Terima
• Batas penyampaian persyaratan 21 Juli (selain Berita Acara Serah
Terima)

22. PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK TA 2018
PERPRES 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES 123 TAHUN 2016
RENCANA KEGIATAN
Jenis / Bidang
/ Subbidang
Menu
Kegiatan
Paket
Pekerjaan
Jenis
Pekerjaan
Fisik
Penunjang
Jenis
Pengadaan
Rincian
Kegiatan
Pelelangan/ Seleksi
Pengadaan Langsung/
Penunjukan Langsung
Swakelola
E-catalogue Keterangan
Lokasi
Kegiatan
(Kecamatan)
Nilai APBD
Nilai DAK Fisik
Volume/
Output
• Rencana kegiatan
yang telah disetujui
oleh K/L Teknis dapat
diubah maksimal satu
(1) kali dengan batas
waktu perubahan
maksimal bulan MARET.
• Maksimal di
sampaikan dalam
aplikasi OM SPAN
tanggal 21 Juli
22

23. 23
CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN UNTUK DAK FISIK 2018
RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2018
DAERAH : Kota XXXX
JENIS : Reguler
BIDANG : Kesehatan
PAGU ALOKASI Rp 8.625.000.000
A. SUB BIDANG : Kesehatan Dasar
NO. MENU KEGIATAN NO. RINCIAN PAKET PEKERJAAN
JENIS
PEKERJAAN
METODE PENGADAAN
BARANG/JASA
LOKASI KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN KEBUTUHAN DANA
VOLUME SATUAN DAK FISIK APBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Puskesmas Non-Affirmasi dan
pendukungnya
1.
Pembangunan Puskesmas Kec. Sukajaya
Fisik
Pelelangan Kec. Sukajaya, Desa Paya 1 Unit Rp 2.500.000.000
2.
Pembelian Alat Kesehatan
Fisik
E-Katalog Kec. Sukajaya, Desa Paya 1 Paket Rp 500.000.000
3.
Konsultan Pengawas
Penunjang
Penunjukan Langsung Kec. Sukajaya, Desa Paya 1 Orang Rp 125.000.000
2. Penyediaan Prasarana puskesmas Non-
Affirmasi
1. Pengadaan Sistem Informasi Puskesmas Kec.
Sukakarya
Fisik
Pelelangan
Kec. Sukakarya, Desa Kota
Atas 1 Paket Rp 1.000.000.000
2.
3.
TOTAL KEBUTUHAN DANA Rp 4.125.000.000 Rp -
B. SUB BIDANG : Farmasi
NO. MENU KEGIATAN NO. RINCIAN PAKET PEKERJAAN
JENIS
PEKERJAAN
METODE PENGADAAN
BARANG/JASA
LOKASI KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN KEBUTUHAN DANA
VOLUME SATUAN DAK FISIK APBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Penyediaan Obat BMHP 1.
Pengadaan Obat BMHP
Fisik
E-Katalog Kota Sabang 1 Paket Rp 2.000.000.000 Rp 500.000.000
2.
3.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Instalasi Farmasi 1. Rehabilitasi Instalasi Farmasi Fisik Pelelangan Kota Sabang 1 Unit Rp 2.500.000.000
2.
3.
TOTAL KEBUTUHAN DANA Rp 4.500.000.000 Rp 500.000.000

24. KEMENTERIAN KEUANGAN
24
RENCANA KEGIATAN (ANGGARAN) DAK
Alokasi DAK Fisik
Perpres/Informasi
Resmi DJPK
APBD
Usulan RK(A)
Dibahas dan
Disetujui K/L
Ditetapkan
menjadi RK(A)
a) rincian dan lokasi
kegiatan;
b) target output kegiatan;
c) Rincian pendanaan
kegiatan;
d) metode pelaksanaan
kegiatan;
e) kegiatan
penunjang;dan
f) jadwal pelaksanaan
kegiatan.
Penetapan
Menteri K/L
Pekan
ke-3
Maret
Januari
Dengan
perubahan
maks 1 kali
Pekan ke- 1
Maret
SKPD
Berkoordinasi
dgn Bappeda
Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
• DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018.
• Apabila Perda APBD ditetapkan mendahului Perpres Rincian, maka:
a. Dilakukan penyesuaian alokasi DAK melalui perubahan
Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD,
b. Selanjutnya ditampung dalam Perda APBD-P, atau LRA bagi
Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD.

25. PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK TA 2018
DATA DAFTAR KONTRAK KEGIATAN
Lelang / Penunjukan
langsung
e-catalogue/
e-purchasing
Swakelola
Dana Penunjang
Kontrak
Bukti Pemesanan /
Dokumen Sejenis
Data
Pelaksanaan
Kegiatan
Data
Pelaksanaan
Kegiatan
 Jenis DAK Fisik
 Bidang
 Subbidang
 Menu kegiatan
 Paket pekerjaan
(link pada RK)
• Nomor Kontrak
•Tanggal Kontrak
• Nilai Kontrak
(DAK Fisik / APBD)
• Nama Penyedia
•Tanggal Mulai
•Tanggal Selesai
25
METODE PENGADAAN ELEMEN DATADOKUMENRINCIAN
*)
Tahap 1 (25% dari pagu bidang) akan disalurkan jika pemda telah
menyampaikan persyaratan berupa minimal 1 kontrak kegiatan fisik melalui
aplikasi OM SPAN dengan batas akhir 23 Juli 2018

26. Untuk Indonesia yang Lebih Baik
PENYEMPURNAAN APLIKASI OMSPAN
• DPKAD selaku admin daerah, dengan OPD sebagai User
untuk menginput laporan;
• Pengembangan Modul baru untuk input Rencana Kegiatan;
• Link Data antara Rencana Kegiatan, Data Kontrak, dan
Penyerapan Dana (SP2D BUD);
• Penyampaian Foto Kegiatan untuk Laporan Perkembangan
Kegiatan;
• Notifikasi pemenuhan persyaratan dan batas waktu
penyampaian dokumen.
26

27. Untuk Indonesia yang Lebih Baik
PENGHENTIAN PENYALURAN DAK FISIK
• Menteri/Pimpinan lembaga terkait mengajukan permohonan
penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan cq.
Ditjen Perimbangan Keuangan;
• Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran
DAK Fisik kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan
Keuangan, disertai dengan surat persetujuan dari pimpinan
kementerian negara/lembaga terkait;
27

28. Untuk Indonesia yang Lebih Baik
PENGGUNAAN SISA DAK FISIK
• Sisa DAK Fisik dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran
berikutnya, dengan ketentuan:
1. Untuk sisa 1 tahun sebelumnya (T-1), digunakan pada bidang yang sama
untuk mencapai output yang belum tercapai dengan menggunakan petunjuk
teknis pada saat output belum tercapai;
2. Untuk sisa lebih dari 1 tahun sebelumnya (T-2 dst), digunakan untuk
mendanai bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan
menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
• Dilaporan melalui OMSPAN, dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D
atas penggunaan sisa DAK Fisik;
28

29. KEMENTERIAN KEUANGAN
29
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019

30. KEMENTERIAN KEUANGAN
30
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAERAH MELALUI DAK FISIK
TANTANGAN PENGELOLAAN DAK FISIK
Proposal dari Daerah
yang belum
direncanakan secara
baik
Keakuratan
perhitungan
pendanaan DAK Fisik
Konsep DAK Fisik sebagai
instrument pendanaan
belum dipahami secara baik
oleh daerah
Efisiensi sumber
Pendanaan Daerah
ARAH KEBIJAKAN DAK TA 2019:
1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk
menghindari duplikasi pendanaan untuk kegiatan yang sama dan tumpang tindih antar jenis
pendanaan.
2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK Fisik kedalam
aplikasi KRISNA (Kolabrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
3. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based);
4. Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan wakil
Presiden;
5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic approach),
misalnya untuk program penanggulangan Stunting.
1 2 3 4

31. KEMENTERIAN KEUANGAN
31
DAK Reguler
DAK Afirmasi
DAK Penugasan
Pendidikan
Perumahan
Permukiman
Kelautan
Perikanan
JENIS DAN BIDANG DAK FISIK TA 2019
Pendidikan Perumahan
Permukiman
IrigasiPendidikan
Kesehatan KB Pariwisata
Air Minum
IKM
Jalan
Sanitasi
Pertanian
KesehatanTransportasi Air Minum Sanitasi
Air Minum
Sanitasi
Energi Skala
Kecil
Kesehatan
Pasar Lingkungan
Hidup
Kehutanan
Jalan
Meningkatkan kualitas kesejahteraan
masyarakat melalui pemenuhan
pelayanan dasar dan pemerataan
ekonomi.
Mempercepat pembangunan
infrastruktur dan pelayanan dasar
pada lokasi prioritas yang termasuk
kategori daerah perbatasan,
kepulauan, tertinggal, dan
transmigrasi (Area/Spatial Based).
Mendukung pencapaian Prioritas
Nasional Tahun 2019 yang menjadi
kewenangan daerah dengan lingkup
kegiatan spesifik dan lokasi prioritas
tertentu Pariwisata
GORPerpustakaan
Daerah
Penambahan Sub
Bidang GOR dan
Perpusda
Dibawah bidang
Pendidikan
9
Bidang
6
Bidang
11
Bidang
• Bidang DAK Tahun 2019
sama dengan tahun
sebelumnya, hanya
dilakukan relokasi untuk
beberapa bidang dengan
pertimbangan kesesuaian
dengan Arah Kebijakan
RKP 2019  mengingat
sekarang merupakan
periode akhir RPJMN
2015-2019.
• Difokuskan pada
penajaman dan perbaikan
proses perencanaan DAK
melalui sistem yang
terintegrasi.

32. PENYEMPURNAAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DAK FISIK TA 2019
32
 Percepatan timeline
 Penetapan Kebijakan DAK
di awal tahun
 Rapat koordinasi
stakeholder (Multilateral
Meeting) untuk
penentuan bidang, menu
kegiatan, sasaran/target,
dan lokasi prioritas.
 Integrasi dengan
KRISNA
 Closed menu dengan
pilihan yang
distandarisasi (drop
down menu)
 Sinkronisasi dengan
aplikasi pengusulan
sejenis
 Restrukturisasi
nomenklatur
SUBSTANSI PROSES PENYEMPURNAAN APLIKASI
 Fokus  Pelayanan
Dasar dan Pemerataan
Ekonomi sesuai
Prioritas Nasional RKP
2019
 Pelaksanaan dengan
pendekatan program
(programmatic
approach).

33. • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
mengamanatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat
dan daerah;
• Jenis transfer ke daerah yang harus tersinkronisasi dengan belanja
pusat adalah Dana Transfer Khusus;
• Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD
masih belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak
daerah yang mendanai urusan pusat dan sebaliknya;
• Arahan Presiden untuk melakukan sinkronisasi belanja pemerintah
pusat dan daerah.
• KSP telah menyampaikan surat agar aplikasi perencanaan DAK Fisik
terintegrasi dengan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan
Informasi Kinerja Anggaran).
33
URGENSI INTEGRASI USULAN DAK FISIK
MELALUI APLIKASI KRISNA

34. KEMENTERIAN KEUANGAN
ALUR DAN JADWAL PENILAIAN USULAN KEGIATAN DAK
FISIK TAHUN 2019
Penilaian
Kemenkeu, K/L
dan Dit. Sektor
(ON DAN OFF
SYSTEM)
Pembahasan
dalam
Musrenbangnas
(Penugasan dan
Afirmasi)
Assessment Awal
 mengetahui
lokpri yang belum
usul dan salah
kamar
Trilateral Meeting
Hasil Penilaian
(Menyamakan hasil
penilaian K/L dan Dit.
Sektor, membahas
usulan baru)
Pembukaan
Aplikasi KRISNA 
Daerah
mengusulkan
usulan Penugasan
dan Afirmasi
Konfirmasi Hasil
Penilaian oleh
Pemda (Ubah
Volume dan
Unit Cost)
Pengumuman Hasil
Penilaian di Portal
Daerah (Hasil
Trilateral Meeting
K/L, Bappenas,
Kemenkeu)
21-28 Mei 2018
2-11 Mei 2018
7-15 Mei 2018
16 Mei-M3 Juni 2018
20-30 April 2018
M3 Juni 2018
M4 Juni 2018
Persiapan
Forum
Sinkronisasi
Pusat Daerah

35. Slide -
35
PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAERAH e-PROPOSAL e-DAK
Penilaian
Pemerintah
Pusat
Sinkron
DAK Fisik
Konfirmasi
Daerah
MS EXCEL MS EXCEL
DPR
1 2
3
4
5
6
PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAERAH Pengusulan Sinkronisasi
Konfirmasi
Daerah
DPRPenilaian
PELAKSANAAN
RK
ALOKASI
OMSPAN
6
7
1 2 3 4
77
C
D
E
2018
2019
KRISNA
A B
1. Menu dalam aplikasi akan
disesuaikan dengan fitur drop
down list sehingga
meminimalkan kesalahan
pengisian menu yang tidak
sesuai dengan kesepakatan
Trilateral Meeting;
2. Pengembangan Sinkronisasi
antara aplikasi E-Planning DAK
dengan aplikasi serupa di K/L
dan OMSPAN, untuk
mempermudah pengusulan,
data sharing, dan penilaian
usulan DAK;
3. Integrasi aplikasi Perencanaan
DAK TA 2019: e-planning DAK-
KRISNA- SINKRON menjadi SATU
APLIKASI KRISNA
4. Pengembangan Integrasi
Aplikasi E-Planning DAK dan
Sinkron-DAK dengan OMSPAN
untuk digunakan sebagai
instrumen monitoring dan
evaluasi DAK.
Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan dan
Penilaian DAK Fisik Tahun 2019
Usulan
Hasil
Penilaian
Hasil
Sinkron
Input
Usulan
5
Pemutakhiran usulan daerah setelah alokasi final
dapat dilakukan dengan kriteria tertentu.
RKA BUN

36. Login di
Portal
Daerah
masing-
masing
Klik Input
Usulan di
sidebar
Pilih Bidang
Pilih Sub-
Bidang
Pilih Menu
Kegiatan
Pilih Rincian
Menu
Kegiatan
Klik
“Tambah Data”
Isi Form
Input
Isi/Pilih
Lokus
Pilih
Kabupaten-
Kecamatan-
Desa
Pilih Metode
Pengerjaan
Input
Volume
Input
Unit Cost
Simpan
Usulan
Pemberian Urutan
Prioritas Usulan per
bidang oleh
Bappeda
Prov/Kab/Kota
Isi Nomor
Urut Usulan
Isi Instansi
Pelaksana
Upload TOR
dan RAB
Isi
Keterangan
(Nama
Lokasi,
Dukungan
Kawasan,
dll)
PENGUSULAN DAK FISIK TA 2019
MELALUI APLIKASI KRISNA

37. PENGUSULAN DAK FISIK TA 2019
MELALUI APLIKASI KRISNA
No Aksi Admin OPD Bappeda Kepala Bappeda
1 Mengelola data user role v
2 Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan
menghapus data usulan
v v
3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu
Kegiatan
v
4 Melihat data usulan DAK v v v v
5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK v
6 Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah
di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data
usulan DAK
v
7 Mengelola data teknis v
8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data) v v v v
9 Melihat dan mencetak rekapitulasi v v v
10 Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan
penilaian. Ketika sudah dilakukan Submit, maka user OPD dan
Bappeda tidak dapat mengubah data usulan DAK
v
11 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi
usulan DAK
v

38. 15
31 33
8
22
39
14
35
319
103
51
21 20 20 19 17 17
268
0
50
100
150
200
250
300
350
Prov Papua Prov Sulsel Prov Sumut Prov Papua
Barat
Prov NTT Prov Jabar Prov NTB Prov Jatim Lainnya
Jumlah Usulan (ribuan) Total Nilai Usulan (triliun)
Usulan DAK Fisik TA 2019
Menurut Provinsi
519 ribu
Jumlah usulan
Rp541 Triliun
Total nilai usulan
USULAN
PER 20 APRIL 2018:

39. BEBERAPA ISU TERKAIT DENGAN PENGUSULAN DAK FISIK TA.2019
MELALUI APLIKASI KRISNA DAK
KESALAHAN INPUT
• Adanya daerah yang seharusnya
mengusulkan dalam jenis penugasan atau
afirmasi namun input dalam reguler atau
sebaliknya
• Adanya daerah yang salah mengusulkan
menu (misalnya seharusnya peningkatan
namun mengusulkan di menu rehabilitasi)
VERIFIKASI
• Kekeliruan verifikator ketika
melakukan verifikasi
(misalnya meminta koreksi
kewenangan atau meminta
DED dan dokumen lainnya)
PENGEMBANGAN FITUR
• Pengembangan fitur verifikasi (portal
Kemendagri), termasuk untuk tanggal 25
April (mulai verifikasi tetapi TIDAK BISA
PERBAIKAN)
• Penyempurnaan Surat Pengantar (sblm tgl
24 April)  kolom TTD Kepala Daerah
• Pengembangan fitur penilaian (sebelum
tgl 07 Mei)
PEMENUHAN USULAN
OLEH LOKPRI
Tidak semua Lokpri Penugasan dan
Afirmasi telah mengusulkan. Sebagai
contoh, untuk DAK Kesehatan (info
dr Kemenkes), Asmat belum
mengusulkan untuk Stunting dan
menu P2P lainnya.
KESALAHAN TEKNIS
DALAM APLIKASI
• Belum di-lock (sehingga tidak
dapat terverifikasi dan dinilai
nantinya)
• Belum diurutkan prioritas oleh
daerah
Proses Verifikasi
• Kebutuhan untuk “review awal” sebagai bahan
pembahasan musrenbangnas (Penugasan dan
Afirmasi)
• Adanya K/L yang meminta agar dapat melakukan
perubahan data dalam prose rakontek tanggal 27
April (Kemenkes)

40. 40
Hasil Rekapitulasi Krisna
Per tanggal 20 April 2018
Jenis Bidang Jumlah
Daerah
Nilai Usulan
Reguler
Pendidikan 536 43.799.758.414.510
Olahraga 436 10.008.330.121.242
Perpustakaan daerah 345 3.958.800.482.163
Kesehatan dan KB 541 56.019.114.396.318
Jalan 535 157.343.979.025.921
Air Minum 434 12.779.118.443.450
Sanitasi 377 3.037.818.893.951
Perumahan dan
Permukiman
399 52.344.782.363.762
Industri Kecil Menengah 340 9.400.132.928.874
Pariwisata 486 35.674.520.468.388
Kelautan dan Perikanan 523 6.338.613.188.263
Pertanian 533 11.638.150.849.925
Energi Skala Kecil 32 3.616.923.974.518
Total 405.960.043.551.285
Jenis Bidang Jumlah Daerah Nilai Usulan
Afirmasi
Pendidikan 213 2.843.272.889.009
Kesehatan dan KB 99 4.402.702.285.779
Air Minum 206 4.107.572.429.915
Sanitasi 154 1.695.353.624.000
Perumahan 150 9.035.536.863.300
Transportasi 200 19.233.456.099.075
Total 41.317.894.191.078
5 Daerah dengan Nilai Usulan Terendah
Nama daerah Jml Usulan Nilai Usulan
Provinsi Kalimantan
Tengah 14 3.523.519.372.960
Kab. Yalimo 17 6.441.136.300.000
Kota Mataram 13 7.099.097.996.757
Kab. Bone 16 32.492.850.579.725
Kab. Waropen 16 68.595.352.641.000
5 Daerah dengan Nilai Usulan Tertinggi
Nilai Usulan : Rp. 541.45 T Jumlah Usulan: 8.491 Usulan
Jenis Bidang Jumlah Daerah Nilai Usulan
Penugasan
Pendidikan 33 7.099.075.659.760
Kesehatan dan KB 412 8.997.819.636.871
Jalan 233 45.638.672.860.531
Air Minum 358 3.353.320.637.872
Sanitasi 354 2.790.622.310.621
Irigasi 463 14.997.333.375.830
Pariwisata 44 559.569.960.469
Pasar 499 7.966.856.594.957
LHK 337 2.773.054.874.555
Total 94.176.325.911.466

41. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
SUBDIREKTORAT DAK FISIK 1
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710
41