Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN

2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN

  • Be the first to comment

2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN

  1. 1. PENYALURAN DAK FISIK TA 2018 MELALUI KPPN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Jakarta, Mei 2018 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Disampaikan pada acara Pelatihan Verifikasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2018
  2. 2. LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN DI SELURUH INDONESIA 2 OUTLINE OVERVIEW PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2017 PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2018
  3. 3. LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN DI SELURUH INDONESIA 3
  4. 4. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN di seluruh Indonesia (kecuali di Jakarta) dilaksanakan berdasarkan PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 225/PMK.07/2017, dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER- 1/PB/2018 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output yang dilaporkan dan di-input oleh Pemda melalui Aplikasi berbasis web (OMSPAN) Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari PPK BUN dan PPSPM BUN melalui aplikasi SAKTI. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah (pencairan dana dari RKUN ke RKUD). PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN
  5. 5. 5 Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 172 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN Latar Belakang/Tujuan Penyaluran
  6. 6. OVERVIEW PENYALURAN DAK FISIK TA 2017 6
  7. 7. Triwulan Pagu Realisasi Pemda Nilai Pemda Nilai % (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) I 541 17.448.951.088.000 541 17.414.828.351.000 99,80 II 541 14.540.792.576.000 539 13.268.951.084.000 91,25 III 541 14.540.792.576.000 538 12.950.253.759.732 89,06 IV 541 11.632.640.119.000 527 7.298.508.881.418 62,74 Jumlah 58.163.176.359.000 50.932.542.076.150 87,57 Pagu DIPA Rekomendasi Realisasi Pemda Nilai Pemda Nilai % (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)/(2) (7)=(5)/ (3) 179.034.077.000 203 179.034.077.000 189 154.730.075.232 93,10 86,42 Uraian Pagu Realisasi Pemda Nilai Pemda Nilai % (1) (2) (3) (6) (7) (8)=(7)/(3) Penyelesaian 2016 435 9.233.290.000.000 434 9.135.653.760.474 98,94% Percepatan Infrastruktur 56 1.956.000.000.000 56 1.884.266.268.496 96,33% Pemda yang tidak salur Penyelesaian DAK Fisik 2016 adalah Pemkab Bangka Barat DAK Fisik bertahap DAK Fisik sekaligus Tambahan DAK Fisik Rp 69,5 T Total Pagu DAK Fisik Rp 62,1 T Realisasi Penyaluran DAK Fisik 89,3% Persentase Penyaluran 541 Pemda penerima 18 Bidang Kegiatan Rp 7,4 T Sisa Penyaluran DAK Fisik REALISASI PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2017
  8. 8. 8 Permasalahan Penyaluran Tahun 2017 dan Strategi Tahun 2018 • Kurangnya koordinasi antara OPD dengan BPKAD sehingga data kontrak tidak akurat; • Gagal upload dokumen sehingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan • Daftar kontrak tidak diisi dengan lengkap • Jaringan internet kurang memadai • KPPN tidak menandai triwulan SP2D BUN, sehingga Pemda tidak bisa merekam SP2D BUD • Distribusi SP2D BUN per sub bidang tidak akurat, sehingga SP2D BUD tahap berikutnya tidak dapat direkam karena sisa distribusi tidak mencukupi 2017 • Mengoptimalkan user OPD untuk merekam Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak Kegiatan • Merekam dan mengupload dokumen sesegera mungkin • Menginput isian daftar kontrak yang bersifat mandatory (wajib diisi) • Menfasilitasi pemda yang kesulitan akses internet • Menandai SP2D BUN segera setelah diterbitkan sesuai tahapan/sekaligus • Pemda membagi distribusi SP2D BUN per sub bidang sesuai SP2D BUD yang diterbitkan, sedangkan sisa distribusi dapat diperhitungkan pada tahap berikutnya • Meningkatkan koordinasi KPPN dan Pemda 2018
  9. 9. KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018KESALAHAN DALAM PENYALURAN DAK FISIK TA 2017 1.Penyaluran sekaligus dilakukan sebesar pagu tanpa kelengkapan daftar kontrak • Kondisi ini menyebabkan lebih salur pada 5 pemda oleh 4 KPPN 2. Penyaluran dilakukan tanpa kelengkapan dokumen persyaratan • Penyaluran tanpa rekomendasi terjadi pada penyaluran tw I oleh 2 KPPN 3. Penyaluran tw IV berdasarkan LRPK manual yang nilainya lebih kecil dari 80% pagu • Penyaluran dilakukan sebelum OMSPAN siap digunakan dan terjadi pada 1 KPPN 4. Kesalahan penulisan kode lokasi dan kode bidang pada penerbitan SPP/SPM • Terjadi pada banyak KPPN dan menyebabkan pencatatan realisasi penyaluran tidak akurat 5. Penyaluran untuk pagu bidang s.d. 1 Miliar dilakukan secara bertahap • Penyaluran yang seharusnya dapat dilaksanakan sekaligus mejadi tidak sesuai mekanisme penyaluran
  10. 10. PENYALURAN DAK FISIK TA 2018 10
  11. 11. KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2018  Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L  Penguatan peran provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK fisik  Memperbaiki penyaluran DAK Fisik: a. Secara bertahap per bidang b. Penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan bidang dgn alokasi s.d. 1 Miliar c. Berbasis kinerja pelaksanaan (performance based)  Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome DAK REGULER DAK PENUGASAN DAK AFFIRMASI Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana Mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2018 yang menjadi kewenangan daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu Membantu mempercepat pembangunan infra- struktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah per-batasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Perumahan dan Permukiman 4. Industri Kecil dan Menengah (IKM) 5. Pertanian 6. Kelautan dan Perikanan 7. Pariwisata 8. Jalan 9. Air Minum 10.Sanitasi, dan 11.Pasar 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil, dan 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1. Kesehatan 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum, dan 6. Sanitasi Terdapat 8 bidang baru, sehingga total ada 26 bidang dari semula 18 bidang 11
  12. 12. 12 MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2018 Bertahap • Penyaluran dilaksanakan per jenis DAK Fisik per bidang secara bertahap dalam 3 tahap Sekaligus • Untuk pagu bidang sampai dengan 1 miliar rupiah, penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus Bertahap dan Sekaligus • Dilaksanakan dalam hal terdapat sebagian atau seluruh kegiatan pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap
  13. 13. 13 Penyaluran : paling cepat bulan Februari – paling lambat bulan Juli Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 23 Juli 2018): • Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari DJPK); • laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya. • Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait • Daftar Kontrak Kegiatan Penyaluran : paling cepat bulan April – paling lambat bulan Oktober Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Oktober ): • laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I; Penyaluran : paling cepat bulan September – paling lambat bulan Desember Dokumen Persyaratan (Paling lambat 15 Desember): • laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70%. • Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100% Tahap I : 25% Tahap II : 45% Tahap III : selisih antara jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan KETENTUAN PENYALURAN DAK FISIK BERTAHAP TAHUN 2018
  14. 14. 14 Penyaluran DAK Fisik Sekaligus (Tidak Bertahap)  Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat Februari  DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanankan secara bertahap kepada KPA Penyaluran melalui Koordinator KPA  Rentang waktu penyaluran sekaligus : Agustus - Desember  Dokumen Persyaratan :  rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan (seluruh kegiatan sekaligus);  laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus);  Daftar kontrak Kegiatan dan  BAST;  Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan  Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik  Rentang waktu penyaluran : April – Juli  Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli  Dokumen Persyaratan :  Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan;  Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan  Daftar kontrak Kegiatan.  Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan ALOKASI BIDANG < 1 MILYAR ALOKASI BIDANG >1 MILYAR Penyaluran sekaligus Penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus
  15. 15. 15 Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus tidak disalurkan. Pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Konsekuensi Persyaratan Penyaluran dan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan DAK Fisik Yang Tidak Terpenuhi
  16. 16. Sisa DAK Fisik adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran. Pagu DAK Fisik Penyaluran/ Pemindahbukuan RKUN ke RKUD Pelaksanaan Kegiatan di Daerah Dana tidak habis terserap sampai dengan TA berakhir Sisa DAK Fisik pada bidang/ subbidang yang output kegiatannya belum tercapai Sisa DAK Fisik 1 TA sebelumnya Sisa DAK Fisik lebih dari 1 TA sebelumnya Digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan juknis TA berjalan Digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai 16 Penggunaan Sisa DAK Fisik TA Sebelumnya SP2D BUD atas penggunaan sisa DAK Fisik 2017 tidak dilaporkan/diinput sebagai bagian dari laporan realisasi penyerapan DAK 2018, tetapi dalaporkan secara khusus/terpisah.
  17. 17. Pemda merekam dan mengupload dokumen penyaluran melalui OMSPAN (tahap I): - Laporan realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik tahun 2017 - Rencana Kegiatan - Daftar Kontrak MEKANISME PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN PEMDA • KPPN selaku KPA melakukan verifikasi melalui aplikasi OMSPAN • Menerbitkan SPP, dan SPM melalui aplikasi SAKTI • Menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) KPPN selaku KPA • KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan SP2D sesuai tanggal RPD KPPN selaku Kuasa BUN BPKAD Dinas Dinas PPSPMPPKOperator
  18. 18. VERIFIKASI DAN PENGUJIAN DOKUMEN PPK BUN melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Kelengkapan dokumen Kesesuaian dengan persyaratan penyaluran Batas waktu penerimaan dokumen PPSPM BUN melakukan pengujian Ketersediaan pagu dana dalam DIPA Petikan Pihak yang berhak menerima penyaluran Kesesuain SPP dengan SKPRTD DAK Fisik Kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Kesesuaian tanda tangan PPK BUN dengan spesimen Verifika si Dokumen persyaratan SPP + Dok. persyaratan Penguji an Surat pengembalian SPM SP2D SPP : 5 hari kerja SPM : 2 hari kerja SPP + Dok. dikembalikan
  19. 19. Penyaluran DAK Fisik Ilustrasi Penyaluran-1 * Alokasi s.d. 1 miliar per bidang dapat disalurkan sekaligus sebesar kebutuhan dana berdasarkan total nilai daftar kontrak yang disampaikan JENIS DAK BIDANG SUB BIDANG ALOKASI PENYALURAN Tahap I (25%) Tahap II (45%) Tahap III DAK REGULER Pendidikan SD 3.906.994.000 Nilai Sisa Untuk Menyelesaikan Pekerjaan SMP 2.427.268.000 Subtotal Pendidikan 6.334.262.000 1.583.565.500 2.850.417.900 Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar 6.414.433.000 Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.129.630.000 Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 9.149.217.000 Keluarga Berencana 1.022.000.000 Subtotal Kesehatan 19.715.280.000 4.928.820.000 8.871.876.000 Pertanian 5.464.091.000 1.366.022.750 2.458.840.950 Kelautan dan Perikanan 1.629.413.000 407.353.250 733.235.850 Sentra Industri Kecil dan Menengah 650.000.000* 650.000.000* TOTAL DAK REGULER 33.793.046.000 19
  20. 20. Penyaluran DAK Fisik Ilustrasi Penyaluran-2 * Sesuai surat Dir. PA nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018 hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK Fisik Tahun 2018 terdapat 2 bidang yang mendapat rekomendasi yaitu Bidang Transportasi, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ** Penyaluran sekaligus dilakukan sebesar total nilai daftar kontrak sekaligus yang disampaikan oleh Pemda JENIS DAK BIDANG KEGIATAN ALOKASI PENYALURAN SEKALIGUS PENYALURAN BERTAHAP PAGU SEKALIGUS PAGU BERTAHAP Tahap I (25%) Tahap II (45%) Tahap III AFIRMASI Tansportasi Pengadaan Moda Transportasi Darat senilai Rp2.681.162.000,- * 4.334.165.000 2.681.162.000 ** 1.653.003.000 413.250.750 743.851.358 Nilai Sisa Untuk Menyelesaikan Pekerjaan 20
  21. 21. INPUT DATA SP2D PEMDA DAK FISIK - 2017 Dicantumkan Nama Pemda, Jenis, Bidang, dan Triwulan/Sekaligus Untuk pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 (perekaman data TA 2017 - input/ubah/hapus) : Pemda mengajukan permohonan pembukaan input ke KPPN, KPPN mengajukan ke Dit. PA melalui HAI DJPb CONTOH 21
  22. 22. LAP. REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DAK FISIK - 2017 Input SP2D BUD dan capaian output dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik 2017 dilakukan melalui OMSPAN 2017 (rekam dan cetak), sedangkan upload laporan tsb dilakukan melalui OMSPAN 2018 CONTOH 22
  23. 23. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAK FISIK - 2018 23 Nilai RK yang disetujui K/L teknis kemungkinan ada yang berbeda dengan pagu alokasi/DIPA, hal ini disebabkan beberapa Pemda menggunakan data pagu alokasi yang diupload dalam website DJPK dalam penyusunan RK. Perbedaan/selisih tsb terjadi karena pagu alokasi/DIPA yang ditetapkan berdasarkan Perpres tentang Rincian APBN 2018 disajikan dalam ribuan rupiah, sedangkan pagu dalam website DJPK dibulatkan dalam jutaan rupiah. RK dg selisih s.d. ± 1 juta rupiah tsb dapat direkam pada OMSPAN. Pada beberapa RK, referensi menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, atau satuan output kegiatan belum terdapat pada aplikasi OMSPAN karena K/L teknis belum melakukan update setelah menyetujui revisi RK. Untuk kondisi demikian, Pemda dapat menggunakan referensi yang ada untuk kemudian melakukan perbaikan setelah update referensi tersedia, atau melakukan perekaman setelah update referensi tersedia.
  24. 24. PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II 24 CONTOH RK BIDANG AIR MINUM 2018 Persetujuan K/L teknis dan Pemda
  25. 25. PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II 25 CONTOH RK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2018 hal 1 lembar konsultasi diparaf/ttd petugas dari KKP halaman RK distempel KKP tanpa diparaf/ttd
  26. 26. RENCANA KEGIATAN - 2018 26 DATA KONTRAK - 2018 BPKAD dapat menyetujui/menolak input RK yang direkam oleh OPD BPKAD dapat menyetujui/menolak input DKK yang direkam oleh OPD
  27. 27. UPLOAD DOKUMEN DAK FISIK - 2018 27 Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik 2017 dan Laporan Rekapitulasi SP2D BUD meliputi semua bidang yang diterima pada tahun 2017 (laporan semua bidang digabung masing-masing dalam 1 file pdf) LRPD dan Cap Output Keg DAK Fisik 2017 dan Lap Rekapitulasi SP2D BUD 2017 masing-masing diupload pada setiap bidang yang mendapat alokasi tahun 2018
  28. 28. 28 Terima Kasih

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • mutiarasamya1

    Jul. 10, 2018
  • SyahrirPPKK

    Jan. 10, 2019

2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN

Views

Total views

2,785

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

103

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×