Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa

2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa

  • Be the first to comment

2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa

  1. 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 3 Mei 2018 PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA TA. 2018 Ubaidi Socheh Hamidi Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan disampaikan oleh
  2. 2. SINERGI PEMBINAAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN DANA DESA DAN CASH FOR WORK 2KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018: Arahan Presiden dan SKB 4 Menteri ARAHAN PRESIDEN (RatasKabinet 18 Okt 2017 di Bogor) PenggunaanDanaDesaharus: • Benar-benarfokuskepekerjaanLaborIntensivedengan menyerapsebanyak mungkintenagakerjauntuk mengurangipenganggurandidesa. • DIPADanaDesaakandiperiksaagarkegiatanTIDAK dikontrakkankepihakketiga dantetap fokuspadalabor intensive. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 4 MENTERI Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa P E R A N K E M E N T E R I A N K E U A N G A N • Penganggaran Dana Desa pada APBN; •Pengalokasian Dana Desa yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan; •Penyempurnaan mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan • Sanksi kepada kabupaten/Kabupaten yang tidak menganggarkan ADD sesuai ketentuan. •Penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa paling cepat bulan Januari, guna menunjang pelaksanaan padat karya tunai; •Penyiapan pedoman pelaksanaan cash for work dari Dana Desa •Penyiapan laporan penyerapan anggaran dan capaian output kegiatan cash for work. •Pelaksanaan Sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan •Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (ADD): PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK) DI DESA:
  3. 3. 3KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018: Transformasi Kebijakan Dana Desa 4 Perubahan Kebijakan Dana Desa tahun 2018: 1 Memperbaiki alokasi Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa- desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. 2 Meningkatkan pemanfaatan Dana Desa agar lebih fokus pada maksimal 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. 3 Memperbaiki metode pemanfaatan Dana Desa dengan menggunakan skema padat karya tunai. 4 Meningkatkan distribusi dengan mengubah dari 2 tahap menjadi 3 tahap, pencairan dilakukan sejak awal tahun anggaran untuk mendukung pelaksanaan padat karya tunai.
  4. 4. 4KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2018  Pengentasan kemiskinan  Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa  Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa.  Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi Kebijakan Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 difokuskan pada upaya untuk:
  5. 5. 5KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018 Perubahan skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap 1 dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari, diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan padat karya tunai, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa. Sumber: PMK No. 225/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
  6. 6. 6 • Penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa Untuk memastikan hak keuangan desa terpenuhi Untuk memastikan penyaluran DD tepat waktu dan tepat jumlah • Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Untuk menghindari penundaan penyaluran DD tahap berikutnya • Sisa Dana Desa di RKUD Untuk mengetahui besaran DD yg belum disalurkan dari RKUD ke RKD TA sebelumnya • Capaian output Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa “Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas Penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance & akuntabilitas Dana Desa ” Bupati/Walikota PEMDA/ BPKAD PEMDA/PUSAT (Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri)/APIP Bupati/Walikota PEMDA/ BPKAD PP No.60 Tahun 2014 pasal 26 - 27 PMK 50 Tahun 2017 jo. PMK 225 Tahun 2017 pasal 143 MEKANISME PEMANTAUAN ATAS PENYALURAN DANA DESA Pasal 145 PMK 50/2017: • Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan erundang- undangan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/ walikota • Ketidaksesuaian penyaluran dapat berupa: a. keterlambatan penyaluran; dan/ atau b. tidak tepat jumlah penyaluran • Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran
  7. 7. 7PELANGGARAN DAN SANKSI DALAM PENYALURAN DANA DESA Bupati/ Walikota Jenis Pelanggaran Jenis Sanksi Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Kab/Kota sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa • Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap tahap; dan • Bupati/Walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan. Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab/Kota Bupati/Walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai berakhirnya TA Sisa anggaran Dana Desa Tahap II menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tidak disalurkan kembali • Laporan penundaan penyaluran dari Bupati/Walikota • Laporan pemotongan penyaluran DD dari Bupati/Walikota Pemotongan Dana Desa • Kepala Desa tidak menyampaikan Perdes mengenai APBDes; • Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya; dan • Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa Pemotongan Dana Desa ke Desa • Terdapat sisa Dana Desa lebih besar dari 30% selama 2 tahun berturut-turut; • Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar Jenis Pelanggaran Jenis Sanksi PP No.60 Tahun 2014 PMK 50 Tahun 2017 jo. PMK 225 Tahun 2017
  8. 8. 8 ISU PENYALURAN DANA DESA Kompas 30 April 2018
  9. 9. 9 REALISASI DAN KENDALA PENYALURAN DANA DESA TA. 2018 9 Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp14,28 triliun (23,8% dari total pagu sebesar Rp60 Triliun, namun demikian penyaluran dari RKUD ke RKD masih sebesar Rp3,42 triliun atau 24,43% dari yang sudah disalurkan ke RKUD RKUN ke RKUD • Pemda belum menyampaikan Perkada tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa. RKUD ke RKD • Pemerintah Desa belum/terlambat menetapkan APBDes sebagai syarat penyaluran tahap I dari RKUD ke RKD KENDALA PENYALURAN: • Penyesuaian APBDes untuk memenuhi 30% HOK • Kesulitan memperoleh bahan baku lokal yang dibutuhkan desa • Kekurangan tenaga kerja tertentu yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan KENDALA PELAKSANAAN: UPAYA YANG DILAKUKAN: RKUN RKUD RKD Tahap I: Rp 11,43 T (95,22% dari pagu Tahap I), kepada 418 Daerah dan 71.099 Desa Tahap II: Rp 2,85 T (11,90% dari pagu Tahap II), kepada 66 Daerah dan 8.863 Desa Rp 3,42 T (24,43% dari yang sudah salur ke RKUD) kepada 190 Daerah dan 20.916 Desa *) Data per 2 Mei 2018 Belum Salur Tahap I: 16 daerah yang mencakup 3.859 desa • Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT terkait penyampaian surat kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa baik dari RKUN ke RKUD maupun RKUD ke RKD, dengan:  mendorong Pemda untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa, dan  mendorong pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan penetapan APBDes. • Melaksanakan workshop penghitungan dana desa kepada seluruh Pemda penerima Dana Desa, serta secara khusus juga telah diadakan kegiatan serupa untuk kedua kalinya kepada 100 daerah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program padat karya tunai; • Menyampaikan surat kepada seluruh kepala daerah penerima dana desa mengenai langkah-langkah percepatan penyaluran Dana Desa; dan • Melakukan diseminasi Dana Desa di 71 daerah untuk memberikan pemahaman terutama mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai. • Mengundang Pemda yang sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 belum menyampaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa pada tanggal 27 Maret 2018; • Mengundang kembali seluruh Pemda dalam Workshop Regional Percepatan Penyaluran Dana Desa di Batam, Makassar, dan Surabaya pada tanggal 16 – 18 April 2018.
  10. 10. 10 MONITORING PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I DAN TAHAP II TA 2018 (per 2 Mei 2018) No. Jumlah Pemda Keterangan 1 431 Telah menyampaikan Perda APBD 2 429 Telah menyampaikan Perkada tentang pembagian Dana Desa per desa 3 429 Layak Salur: • 418 Pemda sudah salur, • 11 Pemda dalam proses salur 4 5 Belum layak salur 12 24 11,4 2,850 5 10 15 20 25 30 Tahap I Tahap II Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD (dalam Triliun) Pagu Realisasi Penyaluran 95.22% 11.90 % 14,27 3,42 0,00 5,00 10,00 15,00 Sudah Diterima di RKUD Sudah Salur ke RKD Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD (dalam Triliun) 23.95 % No. Jumlah Pemda Keterangan 1 69 Sudah Salur 2 83 Telah Memenuhi Persyaratan Penyaluran (Dalam proses penyaluran 3 282 Belum layak salur TAHAP I TAHAP II 621 M (18 daerah) 5.227 M (195 daerah) 9.875 M (363 daerah) 11.417 M (417 daerah) 11.571 M (420 daerah) Januari Februari Maret April Mei PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA DESA PER BULAN
  11. 11. 11 PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA DESA TA 2018 (per 2 Mei 2018) Pagu Tahap I Pagu Tahap II Nilai Pemda Nilai Nilai Pemda Nilai Provinsi Aceh 6.496 23 4.459.407.194 891.881.439 22 779.434.522 1.783.762.878 0 - 779.434.522 17,48% Provinsi Sumatera Utara 5.417 27 3.879.675.435 775.935.087 25 734.596.103 1.551.870.174 2 102.372.973 836.969.076 21,57% Provinsi Sumatera Barat 928 14 790.083.876 158.016.775 14 158.016.775 316.033.550 5 81.199.352 239.216.127 30,28% Provinsi Riau 1.591 10 1.261.971.953 252.394.391 10 252.394.391 504.788.781 0 - 252.394.391 20,00% Provinsi Jambi 1.399 10 1.041.137.486 208.227.497 10 208.227.497 416.454.994 2 76.521.266 284.748.764 27,35% Provinsi Sumatera Selatan 2.853 14 2.314.121.041 462.824.208 14 462.824.208 925.648.416 0 - 462.824.208 20,00% Provinsi Bengkulu 1.341 9 946.393.453 189.278.691 9 189.278.691 378.557.381 4 146.340.504 335.619.195 35,46% Provinsi Lampung 2.435 13 2.088.401.374 417.680.275 13 417.680.275 835.360.550 0 - 417.680.275 20,00% Provinsi Jawa Barat 5.312 19 4.794.956.234 958.991.247 18 921.855.835 1.917.982.494 4 203.184.406 1.125.040.241 23,46% Provinsi Jawa Tengah 7.809 29 6.735.002.226 1.347.000.445 29 1.347.000.444 2.694.000.890 6 651.620.765 1.998.621.210 29,68% Provinsi DI Yogyakarta 392 4 354.519.133 70.903.827 4 70.903.827 141.807.653 3 94.777.845 165.681.672 46,73% Provinsi Jawa Timur 7.724 30 6.343.608.189 1.268.721.638 29 1.221.485.171 2.537.443.276 4 355.709.743 1.577.194.914 24,86% Provinsi Kalimantan Barat 2.031 12 1.695.861.252 339.172.250 12 339.172.250 678.344.501 1 83.225.599 422.397.850 24,91% Provinsi Kalimantan Tengah 1.433 13 1.145.089.368 229.017.874 11 210.260.512 458.035.747 0 - 210.260.512 18,36% Provinsi Kalimantan Selatan 1.864 11 1.327.128.833 265.425.767 11 265.425.767 530.851.533 4 165.951.786 431.377.552 32,50% Provinsi Kalimantan Timur 841 7 731.713.905 146.342.781 7 146.342.781 292.685.562 0 - 146.342.781 20,00% Provinsi Sulawesi Utara 1.507 12 1.065.862.820 213.172.564 12 213.172.564 426.345.128 2 37.159.655 250.332.219 23,49% Provinsi Sulawesi Tengah 1.842 12 1.364.121.207 272.824.241 12 272.824.241 545.648.483 2 100.282.854 373.107.095 27,35% Provinsi Sulawesi Selatan 2.255 21 1.992.516.862 398.503.372 21 398.503.372 797.006.745 5 170.237.876 568.741.248 28,54% Provinsi Sulawesi Tenggara 1.916 15 1.414.246.971 282.849.394 15 282.602.856 565.698.788 0 - 282.602.856 19,98% Provinsi Bali 636 9 530.206.389 106.041.278 9 106.041.278 212.082.556 9 212.082.555 318.123.833 60,00% Provinsi Nusa Tenggara Barat 995 8 980.805.722 196.161.144 8 196.161.144 392.322.289 0 - 196.161.144 20,00% Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.026 21 2.549.545.916 509.909.183 20 474.857.759 1.019.818.366 2 101.471.508 576.329.267 22,61% Provinsi Maluku 1.198 11 963.487.147 192.697.429 11 192.697.429 385.394.859 0 - 192.697.429 20,00% Provinsi Papua 5.411 29 4.290.337.973 858.067.595 21 576.956.305 1.716.135.189 1 28.217.716 605.174.022 14,11% Provinsi Maluku Utara 1.063 9 786.225.637 157.245.127 9 157.245.124 314.490.255 1 15.972.250 173.217.374 22,03% Provinsi Banten 1.238 4 940.916.353 188.183.271 4 188.183.271 376.366.541 0 - 188.183.271 20,00% Provinsi Bangka Belitung 309 6 264.298.160 52.859.632 6 52.859.632 105.719.264 5 89.356.490 142.216.122 53,81% Provinsi Gorontalo 657 5 537.037.258 107.407.452 5 107.407.452 214.814.903 2 100.008.993 207.416.445 38,62% Provinsi Kepulauan Riau 275 5 221.364.348 44.272.870 5 44.272.870 88.545.739 1 21.805.918 66.078.787 29,85% Provinsi Papua Barat 1.742 12 1.330.526.261 266.105.252 12 266.105.249 532.210.504 0 - 266.105.249 20,00% Provinsi Sulawesi Barat 575 6 471.878.337 94.375.667 6 94.375.667 188.751.335 1 19.374.497 113.750.164 24,11% Provinsi Kalimantan Utara 447 4 387.551.687 77.510.337 4 77.510.337 155.020.675 0 - 77.510.337 20,00% TOTAL 74.958 434 60.000.000.000 12.000.000.000 418 11.426.675.600 24.000.000.000 66 2.856.874.552 14.283.550.152 23,81% Total Realisasi PersentaseDaerah Jumlah Desa Pemda Pagu Realisasi Tahap I Realisasi Tahap II (dalam ribuan rupiah)
  12. 12. 12ALUR KERJA PENYALURAN DANA DESA Sumber: PMK No. 50/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 225/2017 Diusulkan dimuat dalam Revisi PMK 50/2017 jo. 225/2017
  13. 13. 13TINDAK LANJUT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA Percepatan Penyaluran Dari RKUD ke RKD: • Sesuai Pasal 145 PMK 50/2017, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/ walikota yang terlambat menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD, paling lambat 7 hari kerja sejak Dana Desa masuk ke RKUD serta Desa tersebut sudah memenuhi persyaratan. • Untuk itu, Dit. PA dan KPPN perlu menyiapkan alat/tools pemantauan terhadap hal dimaksud. Percepatan Penyaluran Dari RKUN ke RKUD: • Tahap I: KPPN dapat melakukan identifikasi penyebab 11 daerah yang sudah layak salur berdasarkan data OM SPAN, namun belum salur dan 5 daerah yang belum layak salur • Tahap II: KPPN dapat melakukan identifikasi penyebab 83 daerah yang sudah layak salur tahap II berdasarkan data OM SPAN, namun belum salur • Hasil identifikasi tersebut dapat disampaikan oleh KPPN kepada DJPK melalui Dit PA.
  14. 14. Terima Kasih DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • SyahrirPPKK

    Jul. 16, 2019

2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa

Views

Total views

679

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

51

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×