Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) merupakan penyempurnaan sistem penerimaan negara generasi sebelumnya dengan memperluas layanan pembayaran melalui lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce dan fintech, serta meningkatkan kapasitas pengolahan transaksi menjadi 1000 transaksi per detik. MPN G3 juga memperkenalkan portal tunggal untuk membuat tagihan dan membayar berbagai jenis penerimaan negara.

1. Modul Penerimaan Negara
Generasi Ketiga (MPN G3)
J A K A R T A , A G U S T U S 2 0 1 9
M A N A J E M E N O P E R A S I O N A L P E N E R I M A A N N E G A R A

2. Dasar Hukum
UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018

3. Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3)
P E N Y E M P U R N A A N S I S T E M P E N E R I M A A N N E G A R A
Infrastruktur MPN G2 dibangun pada tahun 2011 dengan
kecepatan pemrosesan transaksi 60 transaction per
second (tps). Namun kapasitas yg dibutuhkan biller lebih
dari 600 tps. Pemutakhiran infrastruktur diperlukan untuk
meningkatkan performa sistem penerimaan negara
dengan kecepatan pemrosesan menjadi 1000 tps.
Pemutakhiran Infrastruktur
Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)
Sistem Single Sign-On (SSO)
Pembangunan Portal Penerimaan Negara
sebagai opsi bagi wajib pajak/wajib
bayar/wajib setor membuat billing berbagai
jenis penerimaan negara (pajak, bea dan
cukai, PNBP dan penerimaan lainnya)
sekaligus dapat membayar penerimaan
negara tersebut dalam satu website. Perluasan saluran penerimaan negara dengan
menambah cakupan lembaga yang dapat melayani
pembayaran penerimaan negara selain melalui
bank/pos, yaitu lembaga lainnya, seperti e-commerce,
fintech sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL).
Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) merupakan penyempurnaan MPN G2, meliputi:

4. Manfaat Adanya Lembaga Persepsi Lainnya
D A L A M R A N G K A P E R L U A S A N L A Y A N A N P E N E R I M A A N N E G A R A ( M P N G 3 )
Penambahan
Agen Penerimaan
Semakin banyak alternatif
collecting agent yang dapat
menerima setoran
penerimaan negara.
Akses Layanan
24/7
Penyetoran dapat dilakukan
kapanpun dan dimanapun, 24
jam dalam sehari dan 7 hari
dalam seminggu.
Mendorong
Cashless Payment
Alternatif kanal
pembayaran nontunai
semakin banyak tersedia.
Tarif Imbalan Jasa
Lebih Murah
Tarif imbalan jasa pelayanan
sebesar Rp 2000 lebih murah
dibandingkan imbalan jasa
pelayanan yang dibayarkan
kepada bank/pos persepsi
(KMK No. 206/KMK.05/2019)

5. Alur Penerimaan Negara (MPN G3)
Ket:
*) Kanal Bank/Pos Persepsi
dan LPL:
Over the counter (teller),
ATM, EDC, Internet Banking,
Mobile Banking, Dompet
elektronik (E-wallet), bank
transfer, Virtual Account,
Direct Debit & Credit Card
SSO
Portal SSO Penerimaan Negara
BILLING PAYMENT
WP/WB/WS
SUBREKENING KAS UMUM
NEGARA
DJP
DJBC
DJA
BILLER
KPPN KHUSUS PENERIMAANSPAN
SETTLEMENT
6c. Penerbitan BPN
1. Registrasi
2a. Membuat kode billing
InterkoneksiInterkoneksi
1. registrasi
7. Pelimpahan kas
10c Penatausahaan10b
Penatausahaan
10a Penatausahaan
2a. Membuat kode billing
3a. Inquiry
4. Konfirmasi data setoran
5a. Pembayaran oleh WP/WB/WS
6c. Penerbitan BPN
3a. Inquiry
3b. Menampilkan data billing
4. Konfirmasi data setoran
5a. Pembayaran oleh WP/WB/WS
BANK PERSEPSI
POS PERSEPSI
LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA
*)
Portal SSO Penerimaan Negara dan Lembaga Persepsi Lainnya sebagai penambahan dalam sistem penerimaan negara MPN G2.
Lembaga Persepsi Lainnya menatausahakan penerimaan negara sebagaimana halnya Bank/Pos Persepsi: menerima setoran,
melimpahkan ke kas negara dan melaporkan penerimaan negara.

6. Alur Pelimpahan dan Pelaporan
Kantor Pusat Bank Persepsi/
Lembaga Persepsi Lainnya
Bank Indonesia
IDR: Rekening
Sub RKUN Dit. PKN
PELIMPAHAN KAS
Khusus Penerimaan
E-LHP (LHP, DNP dan RK)
via Portal Kemenkeu
PELAPORAN
transaksi
pukul 15.00 waktu setempat (H-1) s.d.
08.00 waktu setempat (H+0)
transaksi
pukul 08.00 waktu setempat (H-1) s.d.
15.00 waktu setempat (H+0)
Dilimpahkan paling lambat
09.00 WIB (H+0)
Dilimpahkan paling lambat
16.30 WIB (H+0)
transaksi
pukul 15.00 waktu setempat (H-1) s.d.
15.00 waktu setempat (H+0)
dilaporkan paling lambat
09.00 WIB (H+1)
Melalui BI RTGS
LPL bekerja sama dengan bank mitranya (peserta BI RTGS)
untuk menampung dan melimpahkan penerimaan
negara.

7. Rekening Yang Dipersamakan dengan Rekening Penerimaan vs.
Rekening Penampungan di Bank
Lembaga Persepsi Lainnya
Sub RKUN
Penerimaan
Bank Indonesia
Khusus
Penerimaan
Rekening yg
Dipersamakan
dg Rek
Penerimaan
Rekening
Penampungan
mirroring
Akun
virtual
pada LPL
Dibuka dan dimiliki
KPPN KP
Pelimpahan penerimaan
negara secara periodik
Minimal 2x sehari
Bank Mitra
LPL
Sumber dana
WP/WB/WSPembayaran saat transaksi
penerimaan negara
Rekening koran
LPL bekerja sama dengan bank
mitranya (peserta BI RTGS) untuk
menampung dan melimpahkan
penerimaan negara.
Rekening yang Dipersamakan
dengan Rekening Penerimaan
didaftarkan ke
Sistem Settlement MPN
Pelimpahan ke rekening Sub
Rekening Kas Umum Negara
Direktorat PKN di Bank Indonesia
dengan kode transaksi MT 208
Dit SITP mendaftarkan
CA ID pada SPAN
menggunakan nomor
rekening pada BI.
Dalam hal rek di BI
tidak ada,
menggunakan kode
nomor yang
disepakati.

8. Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya
P E R B A N D I N G A N
Bank Persepsi Lembaga Persepsi Lainnya
82 bank 3 LPL
1. Dibuka pada Bank Persepsi oleh KPPN KP; KPPN
KP merupakan pemilik rekening.
2. Menampung dan melimpahkan penerimaan
negara setiap hari melalui BI-RTGS.
Sebagaimana halnya Pos Persepsi:
1. Dibuka pada LPL oleh KPPN KP dengan istilah Rekening
Yang Dipersamakan dengan Rekening Penerimaan
2. Mencatat secara real time penerimaan negara setiap hari.
3. Menggunakan rekening di bank (peserta RTGS) untuk
menampung dan melimpahkan penerimaan negara.
Rekening ini dibuka oleh LPL; LPL sebagai pemilik rekening.
Rekening
Penerimaan
Ketentuan Mutatis Mutandis:
Mekanisme penunjukan LPL, pelaksanaan UAT, pembukaan rekening, penyetoran penerimaan negara, pembatalan transaksi,
penyampaian laporan, rekonsiliasi mengikuti ketentuan pada Bank/Pos Persepsi
pada PMK No. 32/PMK.05/2014, 115/PMK.05/2017 dan 202/PMK.05/2018
Over the counter (teller)
Dan Propietary Channel (On us)*: ATM, EDC, Internet
Banking, Mobile Banking
Shared delivery channel, multibank:
bank transfer, Virtual Account, Direct Debit & Credit Card
Dompet elektronik (uang elektronik)
Kanal
Pembayaran
Overbooking pada bank bersangkutan Mekanisme transfer antar bankMekanisme
Pemindahbukuan
*) Proprietary Channel adalah kanal pembayaran yang
dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk
kepentingan nasabah sendiri

9. Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya
P E R B A N D I N G A N
1. Memiliki kantor cabang/loket
2. Dilakukan monev terhadap jam buka/tutup
kantor cabang/loket
3. Konsekuensi denda terhadap pelanggaran jam
buka/tutup loket
Kantor Cabang/
Loket
Ketentuan Mutatis Mutandis:
Mekanisme penunjukan LPL, pelaksanaan UAT, pembukaan rekening, penyetoran penerimaan negara, pembatalan transaksi,
penyampaian laporan, rekonsiliasi, pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan pada Bank/Pos Persepsi
pada PMK No. 32/PMK.05/2014, 115/PMK.05/2017 dan 202/PMK.05/2018
Rp 5.000 per transaksi yang berhasil divalidasi
dengan NTB dan NTPN
Rp 2.000 per transaksi yang berhasil divalidasi
dengan NTL dan NTPN
Imbalan Jasa
Pelayanan
Nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan
negara berupa Nomor Transaksi Bank (NTB)
Nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan
negara berupa Nomor Transaksi Lembaga Persepsi
Lainnya (NTL)
Lain-lain
Bank Persepsi Lembaga Persepsi Lainnya
82 bank 3 LPL
Belum tentu memiliki kantor cabang/loket.
LPL berupa retailer memiliki kantor cabang/loket.

10. Terima kasih