PMK Pengelolaan Dana Desa
•
2 likes•2,507 views
Dokumen tersebut merupakan peraturan mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa. Dokumen tersebut juga mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PMK Pengelolaan Dana Desa
Similar to PMK Pengelolaan Dana Desa (20)
More from Ahmad Abdul Haq
More from Ahmad Abdul Haq (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
PMK Pengelolaan Dana Desa
- 1. POKOK-POKOK PENGATURAN PMK TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2. Simplifikasi RPMK Pengelolaan Dana Desa Tidak perlu menyampaikan persyaratan Perda APBD Tidak ada persyaratan penyampaianlaporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Penyaluran Dana Desa ke RKD dilakukan setiap minggu Penyaluran tidak perlu menunggu Semua Desa siap Tidak ada ketentuan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD kurang dari 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD Tidak ada persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD minimal 75%
- 3. I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ketentuan Umum Ruang Lingkup Pengelolan Dana Desa Penganggaran Pengalokasian Penyaluran Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Pedoman Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Ketentuan Peralihan Ketentuan Lain-Lain Ketentuan Penutup
- 4. BAB I KETENTUAN UMUM Penambahan definisi Alokasi Kinerja BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA Ruang lingkup meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi BAB III PENGANGGARAN 1. Penyesuaian pagu alokasi Dana Desa disesuaikan dengan UU APBN TA 2020. 2. Penambahan kewenangan dimana Pemda melakukan verifikasiatas data yang akan digunakan dalam penghitungan Dana Desa dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Tetap
- 5. BAB IV PENGALOKASIAN BAB V PENYALURAN…(1) 1. Pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan UU APBN TA 2020. 2. Penambahan ketentuan penghitungan besaran alokasi kinerja dan desa penerima alokasi kinerja. 3. Penambahan list Daftar Rekening Kas Desa pada Bank Umum sebagai lampiran Perbup/Wali. 1. Penyesuaian perubahan nomenklatur KPA BUN sesuai perubahan struktur organisasi DJPK. 2. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilakukan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 3. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara 3 tahap (40:40:20), namun untuk Desa berstatus mandiri secara 2 tahap (60:40). 4. Dokumen persyaratan disampaikan secara berjenjang dari Kepala Desa ke Pemda, dan Pemda ke KPPN. 5. Pemda melakukan verifikasikesesuaiandokumen persyaratan dengan kondisi penyerapan dan capaian output. 6. Penambahan persyaratan surat kuasa pemindahbukuan bupati/wali kota kepada kepala KPPN.
- 6. BAB V PENYALURAN…(2) 7. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kab/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan ke RKD. 8. Pemotongan dan penyaluran dana hasil pemotongan dilakukan menggunakan SPP dan SPM yang sama dan pada tanggal yang sama. 9. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dilakukan setiap minggu sesuai penyampaian persyaratan dari KPPN BAB VI PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN 1. Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan secara berjenjang kepada kepada KoordinatorKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan menyampaikan konsolidasi laporan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 2. Penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 3. Untuk sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, DJPK dan KoordinatorKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasiatas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah. Tetap
- 7. Persyaratan Penyaluran Dana Desa 7 PENYALURAN REGULER Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Besaran 40% 40% 20% Paling Cepat Januari Maret Juli Paling Lambat Juni Agustus Desember Persyaratan 1. Perkada Tatacara Pengalokasian dan Rincian DD per Desa. 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Kepala Daerah 3. Perdes APBDesa 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Outout TA Sebelumnya 2. Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 50% dan Capaian Output Tahap I min 35%. 1. Laporan Realisasi Penyerapan s/d Tahap 2 min 90% dan Capaian Output s/d Tahap 2 min 75% 2. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dilakukan secara periodik (seminggu sekali) PENYALURAN UNTUK DESA MANDIRI Tahap 1 Tahap 3 Besaran 60% 40% Paling Cepat Januari Juli Paling Lambat Agustus Desember Persyaratan 1. Perkada Tatacara Pengalokasian dan Rincian DD per Desa. 2. Surat Kuasa PemindahbukuanDana Desa dari Kepala Daerah 3. Perdes APBDesa 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output TA Sebelumnya 2. Laporan Realisasi Penyerapan Tahap 1 min 90% dan Capaian Output min 75% 3. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting.
- 8. BAB VII PENGGUNAAN DANA DESA BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Penggunaan Dana Desa dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa. 2. Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun sebelumnya di RKD, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa memperhitungkan sisa Dana Desa tahun sebelumnya dalam penyaluran Dana Desa Tahap II tahun berjalan. 1. DJPK dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri- sendiri atau bersama-sama. 2. Penambahan pemantauan terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa. 3. Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dan ditetapkansebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa TA berjalan dan/atau Dana Desa TA berikutnya.
- 9. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP Penambahan format surat pernyataan bupati/wali kota mengenai verifikasi data jumlah Desa dan format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB X KETENTUAN PERALIHAN 1. ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa kepada Daerah yang memiliki kinerja baik untuk TA 2020 dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 193/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. 2. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa dengan bupati/wali kota paling lambat akhir bulan Juni 2020. Dalam hal terdapat sisa Dana Desa TA 2015 s.d. 2018 di RKD, diatur ketentuan Sisa Dana Desa dianggarkan kembali dalam APBDes TA 2020 untuk membiayai kegiatan Desa atau Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD TA 2015 s.d. 2018 ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020. 3. Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020 dan menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKUD TA 2015 s.d. 2019 ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020. 4. Dalam hal aplikasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD yang akan digunakan oleh KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa belum tersedia, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA Penyaluran Dana Desa.
- 11. PERAN DALAM PENGANGGARAN KEPALA DESA BUPATI/WALIKOTA KPPN(KPA) DJPK K/LTEKNIS 1. selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa; 2. melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kab/kota. Menyampaikan data dalam rangka penghitungan alokasi Dana Desa. Melakukan verifikasi data sebagai dasar penghitungan alokasi Dana Desa. Melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal kepada bupati/wali kota. PERAN DALAM PENGALOKASIAN KEPALA DESA BUPATI/WALIKOTA KPPN(KPA) DJPK K/LTEKNIS
- 12. PERAN DALAM PENYALURAN 1. menetapkan PPK dan PPSPM; 2. melakukan verifikasiatas dokumen persyaratan penyaluran; 3. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa kab/kota dan menyalurkan dana hasil pemotongan ke RKD; 4. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa s.d. akhir tahun kepada Koordinator KPA; 5. melaksanakan tugas lain yang dikuasakan. 1. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN; 2. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN; 3. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa s/d akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN). 1. selaku KPA BUN Pengelolaan DTU menyusun RKA BUN Dana Desa; 2. menyampaikan RKA BUN Dana Desa kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga untuk direviu; 3. selaku PPA BUN menetapkan RDP BUN TKDD dan menyampaikan kepada DJA; 4. selaku KPA BUN menyusun DIPA BUN dan menyampaikan ke DJA dan KPPN. 1. menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran setiap tahapan; 2. menetapkan Perdes APBDes; 3. dapat menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran sesuai ketentuan peraturan K/L terkait. 1. menyusun peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. bertanggung jawab membuat surat kuasa pemindahbukuanDana Desa; 3. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian output; 4. menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur beserta surat pengantar kepada Kepala KPPN. KPPN(KPA) DJPK Koordinator KPAKEPALA DESA BUPATI/WALIKOTA
- 13. PERAN DALAM PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,DAN PELAPORAN 1. menyusun, menatausahakan, dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran, laporan keuangan pelaksanaan anggaran, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output kepada Koordinator KPA; 2. menyusun laporan keuangan tingkat KPA. 1. menyusun dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran, rekapitulasi laporan konsolidasi realisasipenyerapan dan capaian output, dan laporan konsolidasi keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada DJPK; 2. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat KPA dan tingkat Koordinator KPA ke DJPK; 3. melakukan rekonsiliasi data realisasiatas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemda. 1. selaku PPA BUN menyusun Laporan Keuangan TKDD; 2. melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemda. KPPN(KPA) DJPK Koordinator KPAKEPALA DESA BUPATI/WALIKOTA
- 14. PERAN DALAM PENGGUNAAN 1. Kemendes PDTT menetapakan prioritas penggunaan Dana Desa; 2. melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 1. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa; 2. mengevaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa; 3. melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa Melakukan bimbingan dan pendampingan atas pengelolaan Dana Desa. memperhitungkan sisa Dana Desa untuk penyaluran TA berikutnya. KPPN(KPA) DJPK K/LTEKNISKEPALA DESA BUPATI/WALIKOTA
- 15. PERAN DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BUPATI/WALIKOTA KEMENTERIANKEUANGAN K/LTEKNIS 1. melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan K/L teknis; 2. KPPN berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran; 3. KPPN selaku KPAPenyaluran melakukan evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa; 4. Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Desa TA berjalan yang belum disalurkan ke RKD dan Dana Desa TA berikutnya sampai dengan adanya keputusan hukum yang berlaku tetap (inkracht) jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa. melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri- sendiri atau bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian output Dana Desa.
- 16. DJPK DJA BUPATI/ WALI KOTA Indikasi Kebutuhan Dana Desa Verifikasi data teknis melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota Penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa (IKD) Penyampaian data teknis Penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan rancangan Undang- Undang mengenai APBN Penyampaian Data Teknis K/L TEKNIS
- 17. KEPALA DESA BUPATI/ WALI KOTA KPPN SELAKU KPA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA Evaluasi atas dokumen persyaratan penyaluran Tidak Ya Menerima dokumen persyaratan atas desa layak salur Memenuhi? Berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk perbaikan dokumen persyaratan Perbaikan dokumen persyaratan Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Salur Dana Desa Berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk perbaikan dokumen persyaratan RKD SP2D Nihil Memenuhi? Tidak Ya SPP, SPM, dan SP2D yang berbeda namun pada tanggal yang sama
- 18. KPPN SELAKU KPA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA DIT. PA SELAKU KOORDINATOR KPA DJPK SELAKU PPA BUN menyusun laporan konsolidasirealisasi penyaluran,rekapitulasilaporan konsolidasirealisasipenyerapan dan capaian output,dan laporan konsolidasi keuanganatas pelaksanaan anggaran, laporan keuangan tingkatKPA dan tingkat Koordinator laporan konsolidasi realisasi penyaluran, rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output, dan laporan konsolidasi keuangan atas pelaksanaan anggaran, laporan keuangan tingkat KPA dan tingkat Koordinator Menyusun laporan realisasi penyaluran, laporan keuangan pelaksanaan anggaran, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output, laporan keuangan tingkat KPA Penyampaian laporan realisasi penyaluran, laporan keuangan pelaksanaan anggaran, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output, laporan keuangan tingkat KPA laporan konsolidasi realisasi penyaluran, rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output, dan laporan konsolidasi keuangan atas pelaksanaan anggaran, laporan keuangan tingkat KPAdan tingkat Koordinator LAPORAN KEUANGAN TKDD