Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN

  • Login to see the comments

Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN

  1. 1. 1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme Pencairan Reksus dan Prosedur Refund PHLN di KPPN Oleh: SYAIFUL Kasubdit Rekening Pinjaman dan Hibah Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPBN Kementerian Keuangan
  2. 2. 2 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Overview Prinsip Reksus Gambaran Umum Reksus Tahapan Reksus Pelaksanaan Reksus di KPPN Kebijakan Reksus
  3. 3. 3 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Prinsip Manajemen Kas Reksus Efisien (Cost of Fund rendah) Optimal (dana di Reksus sesuai dengan kebutuhan pembayaran proyek) Disiplin Anggaran (No Money No Game) Disiplin Pertanggungjawaban (documentation & replenishment tepat waktu)
  4. 4. 4 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Gambaran Umum Reksus Definisi Penarikan PHLN Jenis dan Valuta Pemberi PHLN
  5. 5. 5 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Definisi Reksus • Reksus adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN (revolving). • Reksus adalah salah satu cara penarikan PHLN
  6. 6. 6 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PENGELOLAAN REKENING KHUSUS KEBIJAKAN PENGELOLAAN REKSUS • Efisien: meminimalisir idle cash di Reksus dan mempercepat penggantian dana RKUN. • Efektif : dana reksus tersedia untuk membiayai kegiatan Pengelolaan Dana PHLN melalui Reksus dilaksanakan secara efisien dan efektif: Pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Cara Penarikan PHLN Transfer Langsung ke RKUN Pembayaran langsung (PL) Rekening Khusus (Reksus)* Letter of Credit (L/C) Pembiayaan Pendahuluan (PP) *) Dari 5 cara penarikan PHLN, hanya mekanisme Reksus yang tidak sepenuhnya menerapkan prinsip disiplin anggaran, dalam hal ini meskipun dalam APBN (DIPA) ditetapkan sumber dana PHLN-RK, saat pencairan dana menggunakan RM
  7. 7. 7 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Penarikan PHLN No Mekanisme Kode di DIPA Pelaksanaan Penggunaan 1 Transfer Langsung ke RKUN - Direktorat PKN Pinjaman Program 2 Letter of Credit LC KPPN KPH Pinjaman Proyek (Impor) 3 Pembayaran Langsung (Direct Payment) PL KPPN KPH Pinjaman Proyek 4 Pembiayaan Pendahuluan (Prefinancing) PP KPPN KPH Pinjaman Proyek 5 Rekening Khusus RK Seluruh KPPN (Kecuali KPPN KPN dan KPPN KIP) Pinjaman Proyek
  8. 8. 8 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Jenis dan Valuta Reksus URAIAN PINJAMAN HIBAH Nomor Reksus 601.XXX.YYY.980 602.XXX.YYY.980 Valuta: • USD • JPY • EUR • AUD • IDR 601.XXX.411.980 601.XXX.111.980 601.XXX.991.980 601.XXX.311.980 - 602.XXX.411.980 602.XXX.111.980 602.XXX.991.980 602.XXX.311.980 510.000.XXX.980 Nomor Register 1XXXXXXX 7XXXXXXX
  9. 9. 9 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Pemberi PHLN dengan Mekanisme Reksus No Pemberi PHLN Karakteristik PHLN 1 Bank Dunia Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll (kecuali alutsista) 2 ADB Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll (kecuali alutsista) 3 JICA/JBIC Beasiswa, PNPM PISEW 4 IFAD PNPM untuk daerah pesisir 5 KfW Pelestarian Lingkungan (Hutan) 6 AusAID Perbaikan Pendidikan (fisik dan pelatihan), perbaikan sanitasi dan transporasi, pembangunan jalan 7 IDB PNPM ICDD, perbaikan sanitasi 8 Russia Alutsista 9 Kanada Alutsista
  10. 10. 10 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Tahapan reksus Persiapan Pelaksanaan Pertanggungjawaban
  11. 11. 11 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Pengelolaan Penarikan PHLN Melalui Mekanisme Reksus Loan Agreement Disbursement Letter Pembukaan Reksus Pengisian Initial Deposit Penerbitan Perdirjen Pelaksanaan Kegiatan Pencairan Dana Pembebanan Reksus Replenishment Reksus Penyelesaian Project Refund Saldo Reksus Penutupan Reksus • Pembukaan Reksus • Penerbitan Perdirjen • Penatausahaan RKBI • Penyelesaian WA • Refund sisa Saldo • Penutupan reksus Menatausahakan • Pengujian kesiapan kegiatan • Monitoring pengajuan WA • Monitoring saldo • Penutupan Talangan • Penundaan pembebanan • Penghentian pencairan Mengendalikan • Review AWP • Analisa WA • Analisa saldo (idle cash) • Pembebanan Langsung • Otomasi Proses • Analisa “kerugian” • Rekomendasi Black list Mengelola Prosedur Penarikan PHLN Melalui Mekanisme Reksus Perubahan Kebijakan Reksus
  12. 12. 12 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI • Mendandatangani Loan/Grant Agreement • Menyiapkan prasyarat effectiveness • Menerbitkan register DJPU • Menyiapkan prasyarat effectiveness; • Memastikan alokasi dana proyek pada RKA-KL (DIPA); • Meminta pembukaan Reksus, pengisian initial deposit dan penerbitan Perdirjen; • Melampirkan Rencana penarikan dana dan kesiapan proyek ke DJPBN EXECUTING AGENCY (KL) • Membuka Reksus di BI • Meminta initial deposit ke Pemberi PHLN • Menerbitkan Perdirjen Reksus DJPBN (DIREKTORAT PKN) Persiapan
  13. 13. 13 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI EXECUTING AGENCY (KL) Melakukan pengadaan/pelaksanaan kegiatan/penandatanganan kontrak Menerbitkan SPP dan SPM Reksus Mengajukan SPM Reksus ke KPPN DJPBN (KPPN) Memeriksa SPM Reksus yang diajukan Satker Menerbitkan SP2D Reksus Mengirim data SPB ke Direktorat PKN Pelaksanaan
  14. 14. 14 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI • Mengumpulkan dokumen BAP dan copy SP2D Reksus • Menerima RKBI dari Direktorat PKN • Menyiapkan SPP APD Reksus (Dokumentasi dan Pengisian Kembali) EXECUTING AGENCY (KL) • Mengirim RKBI ke EA • Menerima SPP APD Reksus dari EA • Memroses APD Reksus dan menyampaikan ke pemberi PHLN DJPBN (DIT. PKN) • Memeriksa APD Reksus dari Direktorat PKN • Menyetujui/menolak pertanggungjawaban dari EA yang diajukan melalui Direktorat PKN PEMBERI PHLN Pertanggungjawaban
  15. 15. 15 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Pelaksanaan Reksus di KPPN Pemeriksaan SPM Penerbitan SP2D Koreksi Salah Beban
  16. 16. 16 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Pemeriksaan SPM Reksus No Pemeriksaan Acuan Risiko Konsekwensi 1 Nomor Reksus Perdirjen Reksus Salah Pembebanan Ineligible 2 Nomor PHLN Perdirjen Reksus dan DIPA Salah Pembebanan Ineligible 3 Nomor Register Perdirjen Reksus dan DIPA Salah Pembebanan Ineligible 4 SD/CP: UP/TUP GUP;LS R/K DIPA Salah Pembebanan Ineligible 5 Closing Date Perdirjen Reksus Ineligible Ineligible
  17. 17. 17 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Ineligible Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Loan/Grant agreement Pemberi PHLN tidak mau mengganti SP2D yang diterbitkan KPPN Pemberi PHLN akan meminta refund atas dana Reksus yang telah terpakai Merupakan beban EA/KL bersangkutan (harus dialokasikan di DIPA) Berpotensi merugikan (selisih kurs)
  18. 18. 18 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Penerbitan SP2D Reksus Koreksi Salah Beban Penerbitan SP2D Reksus Memedomani PMK 190/PMK.05/2012 dan PER- 56/PB/2012 Koreksi Salah Beban Melakukan koordinasi dengan Satker; Mengajukan permohonan perbaikan ke Direktorat PKN dengan dilampiri dokumen terkait
  19. 19. 19 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Kebijakan Mekanisme Reksus Menutup Rekening Dana Talangan Penghentian Pembayaran apabila Reksus Kosong Pendebitan Reksus H+0 ???
  20. 20. 20 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI SATKER KPPN SPAN BO I DIT. PKN BI SPM Data Saldo Reksus Data Saldo Reksus Cek Saldo Reksus SPM SP2D SPB SP2D SPB SP2D SPD WPR Pembebanan Reksus Transfer Dana  Dashboard monitoring saldo reksus sudah siap di PKN dan dapat digunakan oleh seluruh KPPN.  Data saldo reksus sudah tersedia secara real-time online di database SPAN dan pada saat yang sama, setiap penerbitan SP2D juga secara real time akan mengurangi saldo reksus.  Saldo Rekening Khusus untuk Loan Berkenaan tersedia dan cukup 1 2 Cek saldo 2a. Ada/Cukup 2b. Tidak Ada/ Tidak Cukup 3. Kirim 4. Proses SPD 5. Kirim 6. Bebani Reksus 7. Transfer H+0 Prasyarat/Kondisi PROSEDUR PEMBEBANAN REKSUS LANGSUNG DAN PRASYARAT SP2D PIHAK III 3a. Kirim 3a. Transfer H+0 It Must be Reconcil
  21. 21. 21 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI KONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP/KOSONG 21 Kas Negara (BO I) akan terbebani dan tidak segera tergantikan JIKA REKSUS TIDAK CUKUP/ KOSONG KPPN dapat menghentikan sementara pembayaran (sesuai Perdirjen ) Mempengaruhi cash flow keuangan pemerintah, krn pemerintah membiayai pengeluaran proyek yg seharusnya dibiayai dr pinjaman/hibah luar negeri Dampak Menghambat kemajuan fisik, keuangan proyek, berpotensi menimbulkan konflik dgn pihak 3 serta berdampak pd kredibilitas kinerja pengelola proyek Dampak Dana yg terpakai harus dimintakan penggantiannya kembali ke Lender/Donor Penghentian sementara /pembayaran kembali dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dr Dirjen PBN
  22. 22. 22 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Refund PHLN
  23. 23. 23 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI LATAR BELAKANG DAN FAKTOR PENDUKUNG PENGATURAN
  24. 24. 24 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI POKOK DAN MANFAAT PENGATURAN
  25. 25. 25 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI MEKANISME REFUND
  26. 26. 26 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme Refund (1-4)
  27. 27. 27 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme Refund (2-4)
  28. 28. 28 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme Refund (3-4)
  29. 29. 29 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme Refund (4-4)
  30. 30. 30 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Terima Kasih
  31. 31. 31 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI POINTER PMK REFUND (1-2) LATAR BELAKANG DAN TUJUAN: • Dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 dinyatakan bahwa dalam hal terdapat kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri atau Hibah kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah, maka Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN pelaksana kegiatan harus menyediakan dana pengembalian. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembalian dana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan untuk mengakomodasi perkembangan kondisi saat ini; • Dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 diamanatkan bahwa tata cara pelaksanaan refund diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. • Bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, dan untuk mengakomodasi perkembangan kondisi saat ini, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; • Latar belakang pembentukan PMK berupa amanat ketentuan di atasnya dan adanya kebutuhan pengaturan pengembalian kepada pemberi PHLN. • Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana karena adanya pernyataan dari Pemberi PHLN bahwa pengeluaran untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN dikategorikan Pengeluaran Ineligible. • Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana dari pemberi PHLN karena penyelesaian permasalahan administratif sesuai ketentuan Perjanjian PHLN.
  32. 32. 32 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI POINTER RPMK REFUND (2-2) POKOK PENGATURAN Prinsip/filosofi yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPMK adalah sebagai berikut: • Penyediaan dana refund pengeluaran ineligible merupakan tanggung jawab K/L, Pemda/BUMN pelaksana kegiatan. • Refund saldo Reksus tidak perlu dilakukan penyediaan dana dan tidak dicatat sebagai belanja/pengembalian penerimaan pembiayaan/pendapatan hibah. • Latar belakang pembentukan PMK berupa amanat ketentuan di atasnya dan adanya kebutuhan pengaturan pengembalian kepada pemberi PHLN. • Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana karena adanya pernyataan dari Pemberi PHLN bahwa pengeluaran untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN dikategorikan Pengeluaran Ineligible. • Pengeluaran yang dinyatakan ineligible adalah pengeluaran yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian PHLN, yang antara lain meliputi: • pengeluaran yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah berakhirnya masa PHLN (closing date); • misprocurement; • fraudulent; dan • pengeluaran yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran yang sah; serta • temuan pemeriksa atas kegiatan dengan sumber dana PHLN yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian PHLN; • Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana dari pemberi PHLN karena sebab lain sebagai berikut: • Permintaan pengembalian saldo dana di Reksus ke pemberi PHLN setelah kegiatan yang dibiayai dari PHLN dengan mekanisme Reksus sudah closing date; • Permintaan pengembalian uang muka yang sudah dibayarkan oleh pemberi PHLN karena adanya pembatalan kontrak atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN; • Terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN. • Ruang lingkup yang diatur dalam RPMK ini adalah: • Refund atas pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible oleh Pemberi PHLN; • Refund atas penarikan PHLN yang harus dikembalikan ke Pemberi PHLN dalam rangka penyelesaian administratif sesuai Perjanjian PHLN. • Mekanisme Refund yang diatur dalam RPMK ini dilakukan sebagai berikut: • Refund dari R-KUN ke rekening Pemberi PHLN; • Refund dari Reksus ke rekening Pemberi PHLN; • Refund dari Pemerintah Daerah/BUMD, BUMN, dan Pihak Ketiga ke rekening Pemberi PHLN; • Refund dengan mekanisme pengalihan kepada kegiatan lain. • Pelaporan dan pencatatan akuntansi atas refund ke Pemberi PHLN menggunakan ketentuan yang berlaku terkait dengan pencatatan akuntansi pinjaman dan hibah.
  33. 33. 33 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI CONTOH KEJADIAN REFUND No Nomor Surat Nilai Refund Pemberi PHLN Keterangan Refund Nama Proyek 1. S-3337 / PB.3 / 2013 USD 172,516.00 IBRD Pengembalian sisa saldo dana di Reksus Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas 2. S-4388 / PB.03 / 2013 USD 7,290.13 IBRD Pengembalian sisa saldo dana di Reksus Aceh Economic Development Financing Facility 3. S-2268 / PB / 2012 IDR 688,815,000 ADB Pengeluaran ineligible ADB Second Decentralized Health Services 4. S-787 / PB.3 / 2013 IDR 8,744,410,798 IBRD Perihal pemutusan Kontrak Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Sp. Tj.Karang 5. S-1649 / PB /2013 USD 2,363,781.88 IBRD Pengeluaran ineligible World Bank Aceh Infrastucture Reconstruction Facility (IRFF)

×