Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2

  • Be the first to comment

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2

  1. 1. Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui Modul MPN G2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2014
  2. 2. MPN G2 melalui Latar Belakang Penerimaan Negara Menggunakan Sistem Elektronik mengapa ? Data transaksi penerimaan negara melalui sistem MPN tidak dapat diyakini kewajarannya (disclaimer)- audit BPK-RI thn 2009 & 2010 Pengelolaan setoran melalui Rekening Kas Umum Negara tidak memadai Tidak efektifnya rekonsiliasi setoran melalui RKUN Setoran tidak dapat diidentifikasi dengan baik-audit BPK-RI tahun 2011 & 2012 masa transisi Juli-Des 2015 penerapan penuh Januari 2016 OPINI AUDIT BPK-RI Pembatasan Setoran Langsung Penerimaan Negara melalui Rekening Umum Kas Negara Arah Penyempurnaan MPN G2 Electronic Billing System Layanan on-line & fleksibel Melayani seluruh transaksi Penerimaan Negara Layanan Multiple Currencies ( termasuk valas ) WTP Pengelolaan Layanan & Data transaksi bersama & terkoordinasi MenjadiDari Kondisi Manual Billing System Tidak melayani seluruh transaksi penerimaan negara Layanan single currency Disclaimer Pengelolaan Layanan & Data transaksi per unit Eselon I ( Individual ) ( Rupiah ) Layanan Over the Counter Manfaat Penyempurnaan MPN G2 Akuntabilitas, Fleksibilitas & Kecepatan Penguasaan Kas Ketersediaan layanan tanpa tergantung waktu & tempat Akuntabilitas seluruh data transaksi penerimaan negara Ketersediaan Kas dalam berbagai jenis valuta Kepercayaan publik Kesatuan database & informasi penerimaan negara 1 2 3 4 5 6
  3. 3. Apakah BILLING SYSTEM itu ?? Alasan penggunaan BILLING SYSTEM ?? Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik Mempermudah & menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran & penyetoran penerimaan negara Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran / penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran & penyetoran Memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak / wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri ( self assessment ) Tanpa perlu membuat Surat Setoran ( SSP, SSBP, SSPB) manual Hanya dengan menyampaikan kode billing, pembayaran pajak, bea & cukai, dan PNBP selesai dengan cepat dan mudah !!! 1 2 3 4 5
  4. 4. N GP 2M Proses Bisnis 1.Pembuatan tagihan 2.Penerbitan ID Billing 3.Pengiriman Data Tagihan 4.Pembayaran dengan ID Billing 5.Proses Pembayaran & perolehan NTPN 6.Pengesahan dgn NTPN 7.Penyerahan BPN 8.Penyampaian notikasi TELLER Rp e- banking Rp 123 E D C Penyetor Bank/Pos Persepsi Biller Settlement/ Database MPN G2 1 5 7 8 2 6 4 3
  5. 5. N GP 2M Proses Rekonsiliasi 1.Satuan kerja menyampaikan Laporan Keuangan dan Arsip Data Komputer ke KPPN Mitra Kerja 2.KPPN melakukan rekonsiliasi data penerimaan * pada KPPN SPAN data tersaji pd Lap.Realisasi KPPN * pada KPPN non SPAN data tidak tersaji pd Lap.Realisasi KPPN meneliti keabsahan & kebenaran setoran melalui aplikasi konrmasi Satuan Kerja KPPN Mitra Kerja Satker Dasar Peraturan : Biller 1.PMK 210/PMK.05/2013 2.Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4601/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 1 2
  6. 6. N GP 2M Proses Perbaikan Data KPPN melakukan perbaikan berdasarkan permintaan dari KPP/KPBC/Satker pd 3.KPPN Khusus Penerimaan memonitor hasil koreksi di SPAN Biller/Satuan Kerja KPPN Mitra Kerja Satker 1.WP/WB/WS menyampaikan permintaan perubahan data billing ke KPP/KPBC/Satker Data diperbaiki oleh KPP/KPBC/Satker 2.KPP/KPBC/Satker mengirim permintaan perbaikan ke KPPN mitra kerja untuk perbaikan yang mempengaruhi segmen COA Dasar Peraturan : WP/WB/WS * Perdirjen Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara 1 3 2
  7. 7. Skenario Kegagalan Transaksi pada MPN G2 Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi Data Setoran dari sistem setelmen (BPP tidak menerima inquiry response /inquiry gagal) a. Transaksi tidak dapat diteruskan b. Rekening kas negara tidak dikreditkan c. Penyetor dianjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP yang lain Wajib Bayar melakukan pembayaran dengan sistem manual dgn formulir SSP/SSBP/SSPB(MPN G-1) Sistem Billing tidak dapat menerbikan Kode/ID Biling Sistem BPP tidak berhasil menerima respone pembayaran dari sistem settlement (NTPN gagal diterima) Transaksi dianggap berhasil Dana Nasabah di debet Rekening kas negara dikreditkan BPP melakukan proses re-inquiry secara berulang dalam periode tertentu ke settlement sampai dengan cut off periode (pukul 15.00 WIB H:0) Bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN tanpa NTPN BPP menyampaikan kembali BPN Salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN a. b. c. d. e. f. Masalah Masalah Masalah Solusi Solusi Solusi
  8. 8. Langkah Mudah Memahami Penyetoran Penerimaan Negara Melalui Modul MPN G2
  9. 9. Pengertian Kode Billing Format Kode Billing Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G2. Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit billing. Contoh: Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y angka awal 0, 1, 2, 3 untuk sistem billing DJP adalah digit angka acak / random 14 digit angka awal 4, 5, 6 untuk sistem billing DJBC angka awal 7, 8, 9 untuk sistem billing DJA X Pendaftaran & Pembuatan Kode Billing pada Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  10. 10. Tahapan Penyetoran dengan Elektronik Billing Sistem Proses Pendaftaran Proses Pendaftaran Proses Pembuatan Billing Pajak Proses Pembayaran 1 1 2 3 Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak http://sse.pajak.go.id SISTEM BILLING PAJAK
  11. 11. Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 1 Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 2 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat http://sse.pajak.go.id isi NPWP sesuai kartu NPWP Anda dan isikan alamat email Anda yang aktif untuk menerima email notikasi dari sistem billing pajak isikan USER ID yang Anda inginkan dan ketikkan kode captcha sesuai dengan yang tertayang pada saat Anda mulai mendaftar Klik tombol “Register” Jika isian Anda benar akan muncul pesan “Data berhasil di simpan” kemudian cek email Anda Agar Anda mempunyai : * Identitas pengguna ( user id) * Personal Identication Number ( PIN ) Klik “Daftar baru” 1 1 2 2 3 4
  12. 12. Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 3 Buka email Anda dan klik email kiriman dari billingmpn1 2 3 klik “link aktivasi akun” login awal sesuai user ID dan PIN dalam kiriman email. Khusus untuk PIN Anda dapat menggantinya setelah melakukan aktivasi user pertama kali Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak http://sse.pajak.go.id SISTEM BILLING PAJAK Proses Pembuatan Billing Pajak 2
  13. 13. Proses Pembuatan Billing Pajak Pengenalan Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 1 Kode billing memiliki masa aktif 48 jam sejak diterbitkan dan jika kode billing melewati masa aktif otomatis tidak dapat dipergunakan sekaligus akan terhapus dari sistem Wajib Pajak dapat membuat kembali kode billing yang baru 1 2 1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat http://sse.pajak.go.id isikan user ID dan PIN Anda kemudian klik “Login” input data setoran pajak sesuai dengan peruntukkannya 2 3
  14. 14. Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 2 Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 3 1 2 klik “Terbitkan Kode Billing” untuk mendapatkan nomor kode billing Jika diperlukan, Anda dapat mencetak Kode Billing dengan klik tombol “Cetak” Nomor Kode Billing dan keterangan masa aktif kode billing Anda 1 klik “Simpan” jika input data pajak sudah selesai
  15. 15. Proses Pembuatan Billing Pajak Oleh Bendahara Instansi Proses Pembuatan Billing Pajak Oleh Bendahara Instansi Tagihan Pihak Ketiga Tagihan Pihak Ketiga 1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat http://sse.pajak.go.id isikan user ID dan PIN Bendahara Instansi Anda kemudian klik “Login” input data setoran pajak sesuai dengan peruntukkannya 2 3 Tampilan setelah login Kemudian kosongkan kolom NPWP lalu isikan dengan kode yang sesuai
  16. 16. Tahapan Penyetoran dengan Elektronik Billing Sistem Proses Pendaftaran Proses Pendaftaran Proses Pembuatan Billing PNBP Proses Pembayaran 1 1 2 3 Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak https://simponi.kemenkeu.go.id SISTEM BILLING PNBP Sistem Informasi PNBP Online
  17. 17. Proses Pendaftaran Billing PNBP Pengenalan Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 1 Tipe Billing Dalam Simponi Billing PNBP Billing SDA NON MIGAS Billing Migas Billing Non ANGGARAN Setoran Sisa UP/TUP Setoran Pengembalian Belanja Setoran Pengembalian Sisa Hibah Langsung Tunai Setoran PFK Daerah Billing K/L Billing BUMN Masuk ke website Billing PNBP dengan alamat https://simponi.kemenkeu.go.id Agar Anda mempunyai : * Identitas pengguna ( user id) * Personal Identication Number ( PIN ) Klik “Daftar” 1 2 Sistem Informasi PNBP Online
  18. 18. Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 2 1 2 3 4 5 7 6 8 8 9 Pastikan Anda sudah menyiapkan data diri untuk mengisi form pendaftaran Pilihlah jenis billing sesuai keperluan Anda. Pilihan bisa lebih dari 1 jenis Isi form pendaftaran selengkapnya untuk memudahkan informasi Pastikan Anda mengisi alamat email dengan benar karena digunakan sbg aktifasi awal dan berbagai notifikasi maupun informasi Isikan username sesuai pilihan Anda dan demi keamanan isikan password yang Anda mudah mengingatnya dan sulit untuk orang lain menebaknya klik “Daftar” jika isian Anda sudah lengkap dan benar. Akan muncul pesan jika ada isian tertentu yang belum Anda isi atau salah format jika pendaftaran Anda sukses akan tertayang informasi sesuai gambar tampilan disamping. Kemudian silahkan cek email Anda untuk melakukan aktifasi user Anda pada Billing PNBP/Simponi nama username dan password Anda sesuai pengisian pada waktu pendaftaran klik link aktifasi tersebut untuk mengaktifkan username Anda dan klik “Aktifkan” setelah username Anda aktif akan muncul informasi seperti gambar disamping kemudian klik “OK” untuk melanjutkan proses login dan isikan sesuai username dan password yang telah Anda buat
  19. 19. Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 3 1 2 3 isikan username dan password sesuai yang Anda buat kemudian klik “Masuk” untuk melanjutkan proses login akan muncul notifikasi proses otentifikasi username dan password jika proses login berhasil maka tampilan utama akan seperti gambar dibawah ini. Anda dapat memulai berbagai aktifitas melalui pilihan menu di bawah profil Anda. 4 untuk langsung memulai proses pembuatan billing silahkan klik “Billing”
  20. 20. Proses Pembuatan Billing PNBP Langkah 3 1 2 3 4 56 7 8 klik salah satu tipe billing yang akan Anda buat klik ( sebagai contoh “Pembuatan Billing (Non Anggaran) ) setelah lengkap Anda, isi scroll down lalu untuk mengisi detail pembayaran klik “+” kemudian silahkan mengisi detailnya isi form isian pembuatan billing & harus di scroll down untuk mengisi selengkapnya kemudian klik “Simpan” akan tertayang notifikasi bar proses penyimpanan pembuatan billing kemudian jika data berhasil disimpan pada sistem database akan muncul informasi “Data berhasil disimpan” lalu klik “Ok” klik “History” pilih salah satu pilihan klik “Cetak” tampilan cetakan informasi billing yang Anda buat. informasi nomor kode billing, tanggal dan jam pembuatan & tanggal dan jam kadaluarsa billing Anda
  21. 21. Tahapan Penyetoran dengan Elektronik Billing Sistem Proses Pembayaran Proses Pembayaran 1 3 2 3 BILLING PAJAK BILLING PNBP
  22. 22. Bagaimana kedudukan Bukti Penerimaan Negara (BPN), apakah dapat disamakan dengan Surat Setoran? 1. Pertanyaan 2. Pertanyaan 3. Pertanyaan Jawaban Jawaban Jawaban Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak melalaui surat nomor S-29/PJ.13/2014 tanggal 4 Maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Kanwil DJP, KPP, dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G-2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya disamakan dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Dalam MPN G-2, dokumen-dokumen apa saja kah yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ? Dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan: 1)Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari bank/pos yang telah ditera NTB/NTP dan NTPN 2)Struk ATM yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran 3)Cetakan BPN dari internet 4)Struk EDC yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran 5)Hasil cetakan email notifikasi/pemberitahuan bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan, yang memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tanggal setor, NTB, dan NTPN 6)Hasil cetakan dari SIMPONI Untuk struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk mudah hilang. (sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S- 4607/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014) Sebagai Bendahara Pengeluaran Satker, bagaimana cara membuat billing untuk membayarkan pajak yang telah dipungut dari pihak ketiga Silahkan login pada http://sse.pajak.go.iddengan menggunakan user(Bendahara) yang telah dibuat. Secara otomatis form perekaman akan menampilkan NPWP Bendahara yang bersangkutan, kemudian kosongkan isian NPWP-nya dan ganti dengan NPWP pihak ketiga, kemudian lanjutkan pengisiannya sesuai billing yang akan dibuat. FAQ ( Frequently Asked Questions )
  23. 23. TELLER Rp e- banking Rp 123 E D C http://sse.pajak.go.id www.simponi.kemenkeu.go.id Pendaftaran/Registrasi Perekaman Data Setoran Penerbitan Kode Billing wajib pajak/ wajib setor/ wajib bayar N GP 2M Alur Proses Pembayaran
  24. 24. 5. Pertanyaan 6. Pertanyaan 7. Pertanyaan 8. Pertanyaan Pada saat registrasi pendaftaran user pada SIMPONI, dalam memilih tipe pengguna terlanjur hanya satu yang dipilih. Apabila kita ingin menambahkan tipe pengguna lainnya bagaimana caranya? Jawaban Jawaban Jawaban Jawaban Jawaban Pada prinsipnya bisa, silahkan menghubungi pusat layanan DJA di 021- 34832511 atau email: pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id. Mohon disampaikan nama user name dimaksud dan alasan untuk menambahkan tipe billing yang lain. Selanjutnya admin SIMPONI akan menambahkan tipe pengguna pada user tersebut. Pada SIMPONI, nama akun yang telah dibuat adalah nama pribadi, setelah diubah menjadi nama instansi, ketika melakukan setoran ke Bank hasil kode billing tidak diterima/dikenal. Mohon penjelasannya. Perubahan user name (akun untuk login) tidak bisa dilakukan di SIMPONI. Sementara itu, perubahan data pribadi seperti nama depan dan nama belakang bisa dilakukan di SIMPONI, tetapi tidak menyebabkan permasalahan tertolaknya setoran. Perlu diperhatikan juga, agar dalam membuat nama tidak melebih 50 karakter/huruf. Kegagalan billing tidak bisa dibayar, antara lain dapat disebabkan oleh tidak terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi Bagaimana cara menghapus billing yang ada kesalahan input tetapi sudah terlanjur direkam/disimpan? Apabila isian data pembayaran ada yang salah dan ternyata billing sudah tercetak (sdh keluar nomor kode billing), dan terhadap billing tersebut maka buatlah billing baru yang benar, dan terhadap billing yang salah agar dibiarkan/abaikan saja karena dalam waktu 3 hari (untuk Simponi) dan 2 hari (untuk billing Pajak) akan masuk kategori kadaluwarsa. Mengapa pada bukti penerimaan negara (BPN) hasil pembayaran billing tidak terdapat kode akun-nya, sedangkan jika menggunakan SSBP di bukti penerimaan negaranya terdapat kode akun ? BPN yg dikeluarkan oleh ATM, Teller, E-Banking dan EDC tidak menampilkan AKUN karena di sistem MPN G-2 dalam hal ini SIMPONI mengakomodir multi akun (1 kode billing bisa utk akun banyak). Namun demikian, apabila ingin mendapatkan akun maka silahkan mencetak BPN melalui SIMPONI. 4. Pertanyaan Minta petunjuk bagaimana cara memasukkan PNBP ke simponi Apabila yang dimaksudkan adalah memasukkan referensi jenis dan tarif PNBP baru yang belum ada di SIMPONI, maka silahkan hubungi pusat layanan DJA ke nomor 021 34832511 FAQ ( Frequently Asked Questions )
  25. 25. 9. Pertanyaan 10. Pertanyaan 11. Pertanyaan Bila satker mempunyai bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, apakah satker tersebut harus membuat user-password untuk masing-masing bendaharanya? Bila iya, tipe pengguna apa yg dipilih untuk masing2 bendahara tsb saat registrasi ? Jawaban Jawaban Jawaban Penggunaan 1 username atau 2 username dalam satu satker karena adanya aktifitas penyetoran Pendapatan dan Belanja adalah pilihan. Apabila satker ingin mengelola pembayaran PNBP dan setoran belanja (non anggaran) dengan 1 user/akun, maka pada saat registrasi pilih tipe billing KL dan Non Angaran. Jika hal itu yang dipilih, maka akses utk bisa masuk SIMPONI harus diberikan kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dalam arti username dan password harus diketahui bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, perlu jadi perhatian bahwa pemegang password sebaiknya jgn bnyak orang untuk menjaga keamanan akun yang telah dibuat. Bagaimana cara konfirmasi setoran penerimaan negara melalui MPN G-2? Konfirmasi transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan pada KPPN mitra kerja satker bersangkutan. Bagaimana kebijakan pencatatan dan rekonsiliasi atas transaksi setoran MPN G-2? Untuk rekonsiliasi SAKPA terkait dengan setoran MPN G-2, setoran PNBP yang dilakukan oleh satker melalui MPN G-2 harus diakui dan dicatat dalam SAKPA satker. Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, seluruh data penerimaan yang disetor melalaui billing MPN G-2 tidak tercatat pada KPPN mitra kerja masing-masing, melainkan pada Dit. PKN/KPPN Khusus Penerimaan. Dengan demikian, ketika satker melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja akan ditemukan selisih data penerimaan yang disetor melalui MPN G-2. Sesuai dengan kebijakan rekonsiliasi yang diatur dalam PMK 210/PMK.05/2013, satker tetap melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing, selanjutnya KPPN mitra kerja meneliti kebenaran dan keabsahan setoran tersebut melalui konfirmasi berdasarkan data MPN. Dengan demikian, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan setelah dikonfirmasi, atas kebenaran dan keabsahan setoran dimaksud. Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, transaksi setoran penerimaan melalui MPN- G-2 dapat terbaca atau tersaji dalam laporan realisasi KPPN SPAN selama wajib setor mencantumkan kode KPPN yang tepat sesuai dengan KPPN mitra kerja satker yang membukukan penerimaan. FAQ ( Frequently Asked Questions )
  26. 26. FAQ ( Frequently Asked Questions ) 12. Pertanyaan 13. Pertanyaan Jawaban Jawaban Bagaimana mekanisme koreksi data transaksi penerimaan negara yang disetor melalui MPN G-2? Koreksi data transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS dan tidak merubah total nilai penerimaan. Untuk penerimaan yang telah tervalidasi pada KPPN SPAN, Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dilakukan kepada KPPN SPAN mitra kerja. Untuk penerimaan yang tervalidasi ke KPPN yang belum menerapkan SPAN maka permohonan diajukan kepada KPPN Khusus Penerimaan (sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 dan Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-6876/Pb.8/2014) Bagaimana penyetoran penerimaan negara dalam bentuk valas melalui MPN G-2? Untuk PNBP sudah bisa dilakukan penyetoran melalui Mata Uang Asing (Valuta Asing), tetapi hanya melalui bank persepsi BNI yang bisa menampung valas tersebut.
  27. 27. Helpdesk MPN G2 LAYANAN penerimaan.negara@kemenkeu.go.id penerimaan.negara@gmail.com 021-3840516 021-3864780 021-52903021- 52903801 s/d 08 ( call center DJP ) pusatlayanananggaran@depkeu.go.id ( billing DJA ) 021-34832511 ( call center DJA )
  28. 28. GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 021-3840516, 021-3449230 EXT 5410, 5405 FAKS 021-3864780 KHUSUS PENERIMAAN

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • ariefaizal

    Feb. 24, 2016

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2

Views

Total views

5,762

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

222

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×