Dokumen tersebut membahas sistem penerimaan negara secara elektronik menggunakan Modul MPN G2. MPN G2 dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penguasaan kas negara serta menyediakan layanan pembayaran tanpa tergantung waktu dan tempat. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran menggunakan sistem billing elektronik untuk

1. Memahami Sistem Penerimaan Negara
Melalui
Modul MPN G2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2014

2. MPN G2
melalui
Latar Belakang
Penerimaan Negara
Menggunakan Sistem Elektronik
mengapa ?
Data transaksi penerimaan negara
melalui sistem MPN tidak dapat
diyakini kewajarannya (disclaimer)-
audit BPK-RI thn 2009 & 2010
Pengelolaan setoran melalui Rekening
Kas Umum Negara tidak memadai
Tidak efektifnya rekonsiliasi setoran
melalui RKUN
Setoran tidak dapat diidentifikasi
dengan baik-audit BPK-RI tahun
2011 & 2012
masa transisi Juli-Des 2015
penerapan penuh Januari 2016
OPINI AUDIT BPK-RI
Pembatasan Setoran Langsung
Penerimaan Negara melalui
Rekening Umum Kas Negara
Arah Penyempurnaan MPN G2
Electronic Billing System
Layanan on-line & fleksibel
Melayani seluruh transaksi
Penerimaan Negara
Layanan Multiple
Currencies
( termasuk valas )
WTP
Pengelolaan Layanan &
Data transaksi bersama &
terkoordinasi
MenjadiDari Kondisi
Manual Billing System
Tidak melayani seluruh
transaksi penerimaan
negara
Layanan single currency
Disclaimer
Pengelolaan Layanan &
Data transaksi per unit
Eselon I ( Individual )
( Rupiah )
Layanan Over the
Counter
Manfaat
Penyempurnaan MPN G2
Akuntabilitas, Fleksibilitas &
Kecepatan Penguasaan Kas
Ketersediaan layanan tanpa
tergantung waktu & tempat
Akuntabilitas seluruh data
transaksi penerimaan negara
Ketersediaan Kas dalam
berbagai jenis valuta
Kepercayaan publik
Kesatuan database &
informasi penerimaan negara
1
2
3
4
5
6

3. Apakah BILLING SYSTEM itu ??
Alasan penggunaan BILLING SYSTEM ??
Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode
billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan
negara secara elektronik
Mempermudah & menyederhanakan proses pengisian data dalam
rangka pembayaran & penyetoran penerimaan negara
Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya human error
dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas
Memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran /
penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran &
penyetoran
Memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNBP untuk
memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran
PNBP
Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak / wajib bayar untuk
merekam data setoran secara mandiri ( self assessment )
Tanpa perlu membuat Surat Setoran ( SSP, SSBP, SSPB)
manual
Hanya dengan menyampaikan kode billing,
pembayaran pajak, bea & cukai, dan PNBP
selesai dengan cepat dan mudah !!!
1
2
3
4
5

4. N GP 2M
Proses
Bisnis
1.Pembuatan tagihan
2.Penerbitan ID Billing
3.Pengiriman Data Tagihan
4.Pembayaran dengan ID Billing
5.Proses Pembayaran & perolehan NTPN
6.Pengesahan dgn NTPN
7.Penyerahan BPN
8.Penyampaian notikasi
TELLER
Rp
e- banking
Rp 123
E
D
C
Penyetor
Bank/Pos Persepsi
Biller
Settlement/
Database MPN G2
1
5
7 8
2
6
4 3

5. N GP 2M
Proses
Rekonsiliasi
1.Satuan kerja menyampaikan
Laporan Keuangan dan Arsip Data
Komputer ke KPPN Mitra Kerja
2.KPPN melakukan rekonsiliasi
data penerimaan
* pada KPPN SPAN data tersaji pd Lap.Realisasi KPPN
* pada KPPN non SPAN data tidak tersaji pd Lap.Realisasi
KPPN meneliti keabsahan & kebenaran setoran melalui
aplikasi konrmasi
Satuan Kerja
KPPN Mitra Kerja Satker
Dasar Peraturan :
Biller
1.PMK 210/PMK.05/2013
2.Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor
S-4601/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014
1
2

6. N GP 2M
Proses
Perbaikan
Data
KPPN melakukan perbaikan
berdasarkan permintaan
dari KPP/KPBC/Satker pd
3.KPPN Khusus Penerimaan
memonitor hasil koreksi di SPAN
Biller/Satuan Kerja
KPPN Mitra Kerja Satker
1.WP/WB/WS menyampaikan permintaan perubahan
data billing ke KPP/KPBC/Satker
Data diperbaiki oleh
KPP/KPBC/Satker
2.KPP/KPBC/Satker mengirim
permintaan perbaikan ke KPPN
mitra kerja untuk perbaikan yang
mempengaruhi segmen COA
Dasar Peraturan :
WP/WB/WS
* Perdirjen Nomor PER-16/PB/2014 tentang
Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
pada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
1
3
2

7. Skenario
Kegagalan Transaksi
pada MPN G2
Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi Data Setoran dari
sistem setelmen (BPP tidak menerima inquiry response /inquiry gagal)
a. Transaksi tidak dapat diteruskan
b. Rekening kas negara tidak dikreditkan
c. Penyetor dianjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP yang lain
Wajib Bayar melakukan pembayaran dengan sistem
manual dgn formulir SSP/SSBP/SSPB(MPN G-1)
Sistem Billing tidak dapat menerbikan Kode/ID Biling
Sistem BPP tidak berhasil menerima respone pembayaran dari sistem
settlement (NTPN gagal diterima)
Transaksi dianggap berhasil
Dana Nasabah di debet
Rekening kas negara dikreditkan
BPP melakukan proses re-inquiry secara berulang dalam periode tertentu ke
settlement sampai dengan cut off periode (pukul 15.00 WIB H:0)
Bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN tanpa NTPN
BPP menyampaikan kembali BPN Salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Masalah
Masalah
Masalah
Solusi
Solusi
Solusi

8. Langkah Mudah
Memahami Penyetoran
Penerimaan Negara Melalui
Modul MPN G2

9. Pengertian Kode Billing
Format Kode Billing
Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem
billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan
dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam rangka
identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G2.
Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode
penerbit billing.
Contoh:
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
angka awal 0, 1, 2, 3 untuk sistem billing DJP
adalah digit angka acak / random 14 digit
angka awal 4, 5, 6 untuk sistem billing DJBC
angka awal 7, 8, 9 untuk sistem billing DJA
X
Pendaftaran
&
Pembuatan Kode Billing
pada Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

10. Tahapan Penyetoran dengan
Elektronik Billing Sistem
Proses Pendaftaran
Proses Pendaftaran
Proses Pembuatan Billing Pajak
Proses Pembayaran
1
1
2
3
Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak
http://sse.pajak.go.id
SISTEM BILLING PAJAK

11. Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 1
Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 2
Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat
http://sse.pajak.go.id
isi NPWP sesuai kartu NPWP Anda
dan isikan alamat email Anda yang aktif
untuk menerima email notikasi
dari sistem billing pajak
isikan USER ID yang Anda inginkan
dan ketikkan kode captcha sesuai
dengan yang tertayang pada
saat Anda mulai mendaftar
Klik tombol “Register”
Jika isian Anda benar akan muncul
pesan “Data berhasil di simpan”
kemudian cek email Anda
Agar Anda mempunyai :
* Identitas pengguna ( user id)
* Personal Identication Number ( PIN )
Klik “Daftar baru”
1
1
2
2
3
4

12. Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 3
Buka email Anda dan klik email kiriman dari billingmpn1
2
3
klik “link aktivasi akun”
login awal sesuai
user ID
dan PIN dalam kiriman
email.
Khusus untuk PIN
Anda dapat menggantinya setelah melakukan aktivasi user pertama kali
Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak
http://sse.pajak.go.id
SISTEM BILLING PAJAK
Proses Pembuatan Billing Pajak 2

13. Proses Pembuatan Billing Pajak Pengenalan
Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 1
Kode billing memiliki masa aktif 48 jam sejak diterbitkan dan jika kode
billing melewati masa aktif otomatis tidak dapat dipergunakan
sekaligus akan terhapus dari sistem
Wajib Pajak dapat membuat kembali kode billing yang baru
1
2
1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat
http://sse.pajak.go.id
isikan user ID dan PIN Anda
kemudian klik “Login”
input data
setoran pajak
sesuai dengan
peruntukkannya
2
3

14. Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 2
Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 3
1
2
klik “Terbitkan Kode Billing” untuk mendapatkan nomor kode billing
Jika diperlukan, Anda dapat
mencetak Kode Billing dengan
klik tombol “Cetak”
Nomor Kode Billing dan
keterangan masa aktif kode billing Anda
1 klik “Simpan” jika input data pajak sudah selesai

15. Proses Pembuatan Billing Pajak
Oleh Bendahara Instansi
Proses Pembuatan Billing Pajak
Oleh Bendahara Instansi
Tagihan Pihak Ketiga
Tagihan Pihak Ketiga
1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat
http://sse.pajak.go.id
isikan user ID dan PIN Bendahara Instansi Anda
kemudian klik “Login”
input data
setoran pajak
sesuai dengan
peruntukkannya
2
3
Tampilan setelah login Kemudian kosongkan kolom NPWP
lalu isikan dengan kode yang sesuai

16. Tahapan Penyetoran dengan
Elektronik Billing Sistem
Proses Pendaftaran
Proses Pendaftaran
Proses Pembuatan Billing PNBP
Proses Pembayaran
1
1
2
3
Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak
https://simponi.kemenkeu.go.id
SISTEM BILLING PNBP
Sistem Informasi PNBP Online

17. Proses Pendaftaran Billing PNBP Pengenalan
Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 1
Tipe Billing Dalam Simponi
Billing PNBP
Billing SDA
NON MIGAS
Billing Migas
Billing Non
ANGGARAN
Setoran Sisa
UP/TUP
Setoran
Pengembalian Belanja
Setoran Pengembalian Sisa
Hibah Langsung Tunai
Setoran PFK Daerah
Billing K/L
Billing BUMN
Masuk ke website Billing PNBP dengan alamat
https://simponi.kemenkeu.go.id
Agar Anda mempunyai :
* Identitas pengguna ( user id)
* Personal Identication Number ( PIN )
Klik “Daftar”
1
2
Sistem Informasi PNBP Online

18. Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 2
1
2
3
4
5
7
6
8
8
9
Pastikan Anda sudah menyiapkan data diri
untuk mengisi form pendaftaran
Pilihlah jenis billing sesuai keperluan Anda.
Pilihan bisa lebih dari 1 jenis
Isi form pendaftaran selengkapnya untuk memudahkan informasi
Pastikan Anda mengisi alamat email dengan benar
karena digunakan sbg aktifasi awal dan berbagai
notifikasi maupun informasi
Isikan username sesuai pilihan Anda dan demi keamanan
isikan password yang Anda mudah mengingatnya dan
sulit untuk orang lain menebaknya
klik “Daftar” jika isian Anda sudah
lengkap dan benar. Akan muncul pesan
jika ada isian tertentu yang belum
Anda isi atau salah format
jika pendaftaran Anda sukses akan
tertayang informasi sesuai
gambar tampilan disamping.
Kemudian silahkan cek email Anda untuk
melakukan aktifasi user Anda pada
Billing PNBP/Simponi
nama username dan password Anda sesuai
pengisian pada waktu pendaftaran
klik link aktifasi tersebut
untuk mengaktifkan
username Anda dan klik
“Aktifkan”
setelah username Anda aktif akan muncul
informasi seperti gambar disamping
kemudian klik “OK” untuk melanjutkan
proses login dan isikan sesuai username
dan password yang telah Anda buat

19. Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 3
1
2
3
isikan username dan password sesuai yang Anda buat kemudian
klik “Masuk” untuk melanjutkan proses login
akan muncul notifikasi proses
otentifikasi username dan password
jika proses login berhasil maka tampilan utama akan
seperti gambar dibawah ini.
Anda dapat memulai berbagai aktifitas melalui pilihan menu
di bawah profil Anda.
4
untuk langsung memulai
proses pembuatan billing
silahkan klik “Billing”

20. Proses Pembuatan Billing PNBP Langkah 3
1
2
3
4
56
7
8
klik salah satu
tipe billing yang akan Anda buat
klik ( sebagai contoh
“Pembuatan Billing
(Non Anggaran) )
setelah lengkap Anda, isi scroll down lalu untuk
mengisi detail pembayaran klik “+”
kemudian silahkan mengisi detailnya
isi form isian
pembuatan billing &
harus di scroll down
untuk mengisi
selengkapnya
kemudian
klik “Simpan”
akan tertayang notifikasi bar proses penyimpanan pembuatan
billing kemudian jika data berhasil disimpan pada sistem database akan muncul informasi
“Data berhasil disimpan” lalu klik “Ok”
klik “History”
pilih salah satu pilihan
klik “Cetak”
tampilan cetakan
informasi billing
yang Anda buat.
informasi nomor kode billing,
tanggal dan jam pembuatan &
tanggal dan jam kadaluarsa
billing Anda

21. Tahapan Penyetoran dengan
Elektronik Billing Sistem
Proses Pembayaran
Proses Pembayaran
1
3
2
3
BILLING PAJAK
BILLING PNBP

22. Bagaimana kedudukan Bukti Penerimaan Negara (BPN), apakah dapat
disamakan dengan Surat Setoran?
1. Pertanyaan
2. Pertanyaan
3. Pertanyaan
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang
Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan
bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan
NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan
dengan surat setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses
Bisnis Direktorat Jenderal Pajak melalaui surat nomor S-29/PJ.13/2014
tanggal 4 Maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh
Kanwil DJP, KPP, dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN
G-2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya disamakan
dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Dalam MPN G-2, dokumen-dokumen apa saja kah yang digunakan sebagai
dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan ?
Dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan
penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan:
1)Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari bank/pos yang telah ditera NTB/NTP dan
NTPN
2)Struk ATM yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit
eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran
3)Cetakan BPN dari internet
4)Struk EDC yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit
eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran
5)Hasil cetakan email notifikasi/pemberitahuan bahwa penyetoran telah
berhasil dilakukan, yang memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar,
nilai setoran, tanggal setor, NTB, dan NTPN
6)Hasil cetakan dari SIMPONI
Untuk struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk
mudah hilang.
(sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-
4607/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014)
Sebagai Bendahara Pengeluaran Satker, bagaimana cara membuat billing untuk
membayarkan pajak yang telah dipungut dari pihak ketiga
Silahkan login pada http://sse.pajak.go.iddengan menggunakan
user(Bendahara) yang telah dibuat. Secara otomatis form perekaman akan
menampilkan NPWP Bendahara yang bersangkutan, kemudian kosongkan isian
NPWP-nya dan ganti dengan NPWP pihak ketiga, kemudian lanjutkan
pengisiannya sesuai billing yang akan dibuat.
FAQ ( Frequently Asked Questions )

23. TELLER
Rp
e- banking
Rp 123
E
D
C
http://sse.pajak.go.id
www.simponi.kemenkeu.go.id
Pendaftaran/Registrasi
Perekaman Data Setoran
Penerbitan Kode Billing
wajib pajak/
wajib setor/
wajib bayar
N GP 2M
Alur Proses Pembayaran

24. 5. Pertanyaan
6. Pertanyaan
7. Pertanyaan
8. Pertanyaan
Pada saat registrasi pendaftaran user pada SIMPONI, dalam memilih tipe
pengguna terlanjur hanya satu yang dipilih. Apabila kita ingin menambahkan tipe
pengguna lainnya bagaimana caranya?
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Pada prinsipnya bisa, silahkan menghubungi pusat layanan DJA di 021-
34832511 atau email: pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id. Mohon
disampaikan nama user name dimaksud dan alasan untuk menambahkan tipe
billing yang lain. Selanjutnya admin SIMPONI akan menambahkan tipe pengguna
pada user tersebut.
Pada SIMPONI, nama akun yang telah dibuat adalah nama pribadi, setelah
diubah menjadi nama instansi, ketika melakukan setoran ke Bank hasil kode
billing tidak diterima/dikenal. Mohon penjelasannya.
Perubahan user name (akun untuk login) tidak bisa dilakukan di SIMPONI.
Sementara itu, perubahan data pribadi seperti nama depan dan nama belakang
bisa dilakukan di SIMPONI, tetapi tidak menyebabkan permasalahan tertolaknya
setoran. Perlu diperhatikan juga, agar dalam membuat nama tidak melebih 50
karakter/huruf.
Kegagalan billing tidak bisa dibayar, antara lain dapat disebabkan oleh tidak
terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi
Bagaimana cara menghapus billing yang ada kesalahan input tetapi sudah
terlanjur direkam/disimpan?
Apabila isian data pembayaran ada yang salah dan ternyata billing sudah
tercetak (sdh keluar nomor kode billing), dan terhadap billing tersebut maka
buatlah billing baru yang benar, dan terhadap billing yang salah agar
dibiarkan/abaikan saja karena dalam waktu 3 hari (untuk Simponi) dan 2 hari
(untuk billing Pajak) akan masuk kategori kadaluwarsa.
Mengapa pada bukti penerimaan negara (BPN) hasil pembayaran billing tidak
terdapat kode akun-nya, sedangkan jika menggunakan SSBP di bukti
penerimaan negaranya terdapat kode akun ?
BPN yg dikeluarkan oleh ATM, Teller, E-Banking dan EDC tidak menampilkan
AKUN karena di sistem MPN G-2 dalam hal ini SIMPONI mengakomodir multi
akun (1 kode billing bisa utk akun banyak). Namun demikian, apabila ingin
mendapatkan akun maka silahkan mencetak BPN melalui SIMPONI.
4. Pertanyaan
Minta petunjuk bagaimana cara memasukkan PNBP ke simponi
Apabila yang dimaksudkan adalah memasukkan referensi jenis dan tarif PNBP
baru yang belum ada di SIMPONI, maka silahkan hubungi pusat layanan DJA ke
nomor 021 34832511
FAQ ( Frequently Asked Questions )

25. 9. Pertanyaan
10. Pertanyaan
11. Pertanyaan
Bila satker mempunyai bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan,
apakah satker tersebut harus membuat user-password untuk masing-masing
bendaharanya? Bila iya, tipe pengguna apa yg dipilih untuk masing2 bendahara
tsb saat registrasi ?
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Penggunaan 1 username atau 2 username dalam satu satker karena adanya
aktifitas penyetoran Pendapatan dan Belanja adalah pilihan. Apabila satker ingin
mengelola pembayaran PNBP dan setoran belanja (non anggaran) dengan 1
user/akun, maka pada saat registrasi pilih tipe billing KL dan Non Angaran. Jika
hal itu yang dipilih, maka akses utk bisa masuk SIMPONI harus diberikan kepada
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dalam arti username dan
password harus diketahui bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
Namun demikian, perlu jadi perhatian bahwa pemegang password sebaiknya jgn
bnyak orang untuk menjaga keamanan akun yang telah dibuat.
Bagaimana cara konfirmasi setoran penerimaan negara melalui MPN G-2?
Konfirmasi transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan
pada KPPN mitra kerja satker bersangkutan.
Bagaimana kebijakan pencatatan dan rekonsiliasi atas transaksi setoran
MPN G-2?
Untuk rekonsiliasi SAKPA terkait dengan setoran MPN G-2, setoran PNBP
yang dilakukan oleh satker melalui MPN G-2 harus diakui dan dicatat dalam
SAKPA satker.
Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, seluruh data
penerimaan yang disetor melalaui billing MPN G-2 tidak tercatat pada KPPN
mitra kerja masing-masing, melainkan pada Dit. PKN/KPPN Khusus
Penerimaan. Dengan demikian, ketika satker melakukan rekonsiliasi dengan
KPPN mitra kerja akan ditemukan selisih data penerimaan yang disetor melalui
MPN G-2.
Sesuai dengan kebijakan rekonsiliasi yang diatur dalam PMK
210/PMK.05/2013, satker tetap melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra
kerja masing-masing, selanjutnya KPPN mitra kerja meneliti kebenaran dan
keabsahan setoran tersebut melalui konfirmasi berdasarkan data MPN.
Dengan demikian, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan setelah
dikonfirmasi, atas kebenaran dan keabsahan setoran dimaksud.
Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, transaksi
setoran penerimaan melalui MPN- G-2 dapat terbaca atau tersaji dalam
laporan realisasi KPPN SPAN selama wajib setor mencantumkan kode KPPN
yang tepat sesuai dengan KPPN mitra kerja satker yang membukukan
penerimaan.
FAQ ( Frequently Asked Questions )

26. FAQ ( Frequently Asked Questions )
12. Pertanyaan
13. Pertanyaan
Jawaban
Jawaban
Bagaimana mekanisme koreksi data transaksi penerimaan negara yang
disetor melalui MPN G-2?
Koreksi data transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan
terhadap seluruh segmen BAS dan tidak merubah total nilai penerimaan.
Untuk penerimaan yang telah tervalidasi pada KPPN SPAN, Surat Permohonan
Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dilakukan kepada KPPN SPAN mitra
kerja.
Untuk penerimaan yang tervalidasi ke KPPN yang belum menerapkan SPAN
maka permohonan diajukan kepada KPPN Khusus Penerimaan (sesuai
Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 dan Surat Direktur
Transformasi Perbendaharaan nomor S-6876/Pb.8/2014)
Bagaimana penyetoran penerimaan negara dalam bentuk valas melalui MPN
G-2?
Untuk PNBP sudah bisa dilakukan penyetoran melalui Mata Uang Asing
(Valuta Asing), tetapi hanya melalui bank persepsi BNI yang bisa menampung
valas tersebut.

27. Helpdesk MPN G2
LAYANAN
penerimaan.negara@kemenkeu.go.id
penerimaan.negara@gmail.com
021-3840516
021-3864780
021-52903021- 52903801 s/d 08
( call center DJP )
pusatlayanananggaran@depkeu.go.id
( billing DJA )
021-34832511 ( call center DJA )

28. GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3840516, 021-3449230 EXT 5410, 5405 FAKS 021-3864780
KHUSUS PENERIMAAN