SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
MODUL PEMBAYARAN SPAN
SEKSI BANK GIRO POS
ALUR PROSES MODUL PEMBAYARAN SPAN
Pembuatan
Data Tagihan
Validasi
Tagihan dan
Persetujuan
Awal
Review
Tagihan dan
Persetujuan
Tagihan
Pembuatan
Permintaan
Proses
Pembayaran
dan
Persetujuan
Pembayaran
I N V O I C I N G P A Y M E N T
SEKSI BANK GIRO POS
Manajemen
Pembayaran
SPAN
Penerbitan SP2D dan
Pengesahan
Perekaman Tagihan
(SPM Retur, SPM PP,
dll)
PENERBITAN SP2D DAN PENGESAHAN
ALUR PROSES PEMBAYARAN PADA SEKSI BANK
StaffFOPD
Menerima,
Mengunggah,
Membandingkan
SPM dan ADK
serta
kelengkapannya StaffMOPD
Review Tagihan
KasiPD
Review Tagihan
SPPT
StaffBank
Laporan Jatuh
Tempo
PPR
KasiBank
Release
Pembayaran/
Pengesahan
Pengesahan
Negatif
JENIS ALUR PROSES PAYMENT
Invoicing
(SPPT)
Staff Bank Kasi Bank
Pembayaran, Nihil,
Pengesahan Positif
Pembuatan Permintaan
Proses Pembayaran (PPR)
Persetujuan Pembayaran
(Release Payment)
XML to
Intermediate
Server
Cetak Dokumen
Pembayaran
Kasi BankPengesahan Negatif
Pembayaran
(Release Payment)
Off-line
• Untuk mengetahui tagihan yang jatuh tempo per tanggal hari ini atau beberapa hari kedepan,
• Untuk mengetahui bank operasional/dummy yang akan digunakan,
• Untuk mengetahui tagihan yang bernilai negatif,
• Untuk membantu pada saat menjalankan PPR dan membandingkan dengan SPPT yang
telah diterbitkan Seksi Pencairan Dana,
• Nama permintaan
Daftar Tagihan Disetujui Pertanggal Jatuh Tempo
Daftar Tagihan Disetujui Pertanggal Jatuh Tempo Perbank
• Pada saat tagihan telah dibayarkan maka tidak akan muncul kembali pada laporan ini
• Staff Bank dapat menghapus tagihan dari PPR
STAFF BANK: LAPORAN JATUH TEMPO
• PPR (Payment Process Request) atau Proses Permintaan Pembayaran merupakan proses pemilihan
tagihan sesuai dengan parameter untuk dibayarkan.
• Syarat Tagihan dapat masuk ke dalam PPR:
• Divalidasi
• Disetujui
• Belum dibayarkan dan tidak dalam proses pembayaran
• Pembuatan PPR menggunakan template untuk mempermudah pengisian parameter.
• Peraturan penamaan PPR :
kodekppn_namarekeningpembayar_valuta_tanggalbulantahun_3digitsequences
Misal: 019_RPKBUNPMANDIRI_IDR_29102013_001
• Peraturan penamaan Template PPR:
Kodekppn_namarekeningpembayar_valuta
misal: 019_RPKBUNPMANDIRI_IDR
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 1
• Pembuatan PPR atau Template PPR harus memperhatikan beberapa hal
berikut:
• Tanggal jatuh tempo tagihan
• Metode Pembayaran
• Group Pembayaran
• Mata Uang Pembayaran
• Tanggal Pembayaran
• Rekening Pembayar (Pencairan Rekening Bank)
• Nomor Dokumen Pembayaran
• Nilai Tukar Pembayaran
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 2
• Tanggal Jatuh Tempo Tagihan:
• Transisi: Menggunakan hari yang sama pada saat SPM diterima
• Future dan BA BUN: Akan menggunakan perhitungan “Payment Term”
• Payment Term terdiri dari:
• 1 Hari sampai dengan 30 Hari  Jatuh tempo akan dihitung H+1 sampai dengan H+30 hari kerja
• Segera  Jatuh tempo pada hari yang sama
• Gaji  Jatuh tempo pada hari kerja pertama bulan berikutnya
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 3
• Metode pembayaran:
• Transfer Dana Elektronik, untuk tagihan yang akan menyebabkan uang keluar dari
rekening pada SPAN
• Nihil, untuk tagihan yang bernilai NOL, atau penerimaan sama dengan pengeluaran
• Pengesahan, untuk tagihan BLU, Hibah Kas Langsung, Hibah BJS,serta SP3 (KPPN
Pinjaman dan Hibah)
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 4
• Group pembayaran:
• 1 rekening di modul Manajemen Kas yang dapat digunakan oleh KPPN tertentu, maka 1
group pembayaran yang akan dibentuk
• Rekening pembayaran dikelola oleh modul Manajemen Kas
• Group Pembayaran dikelola oleh modul Pembayaran
• Perencanaan kas oleh modul Manajemen Kas salah satunya diperoleh dari Group
Pembayaran yang ada pada Tagihan
• Kode unik Group Pembayaran sejalan dengan kode rekening bank pada CM, misal kode
rekening CM adalah D0009, maka di group pembayaran KPPN 019 adalah 019-D0009,
dimana D0009 digunakan pula oleh segmen bank pada Bagan Akun Standard.
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 5
• Kode khusus rekening bank
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 6
Kode Jenis Keterangan Contoh Naming
D RPKBUN P BNI, BRI, BTN, Mandiri RPK BUN P SPAN BNI
5 Transito Hibah BJS Per KPPN TRANSITO HIBAH 019
E Retur Per Rekening Retur RR BO I P SPAN BNI
F BO Gaji Per Rekening BO2 Gaji RPK BUN P Gaji BNI
H UP Nihil Per KPPN Nihil Transito UP KPPN JAKARTA II
H Nihil Lainnya Per KPPN
L BO III Per Rekening BO3 BO3 BPD DKI KPPN JAKARTA II
9 Escrow Per Escrow
X BLU Per Satker BLU Pusat Investasi Pemerintah
(449611)
5 Transito Hibah Kas Langsung Per Satker Per Register TRAHIBAH527031-J072094001
• Tanggal Pembayaran
• Untuk tagihan jatuh tempo hari ini, dengan SPPT terbit hari ini sebelum jam 13.20 maka
tanggal pembayaran adalah hari ini
• Untuk tagihan jatuh tempo hari ini, dengan SPPT terbit hari ini setelah jam 13.20 maka
tanggal pembayaran adalah hari kerja berikutnya
• Tanggal Pembayaran terkait dengan perencanaan kas di PKN dan transfer
kebutuhan dana tiap Bank Operasional.
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 7
• Rekening Pembayar (Pencairan Rekening Bank)
• Harus sejalan dengan nama template PPR dan Group Pembayar, jika tidak maka dapat
terjadi GAGAL BAYAR
STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 8
Nama
Template PPR
Rekening
Pembayar
Group
Pembayaran
• Kasi Bank melakukan review atas PPR yang dibuat oleh staffnya
• Kasi Bank dapat menghapus tagihan dari PPR
• Untuk Bank Online (BRI, BTN, BNI, Mandiri),
• XML terbentuk secara otomatis dan dikirimkan ke intermediate server untuk diambil oleh Bank
Operasional
• Satker dapat dikirimkan Daftar SP2D untuk Satker
• Untuk Bank Offline (BO2, BO3 Mitra KPPN)
• SP2D akan tercetak otomatis menggunakan kertas pre-printed pada printer dotmatrik
• SP2D akan dikirimkan secara manual, dan satker mendapatkan salinannya
• Untuk Bank Dummy
• Nihil dan Pengesahan akan dicetak dan diberikan kepada satker
KASI BANK: RELEASE PEMBAYARAN
• Pengesahan negatif dilakukan terhadap tagihan yang memiliki nilai penerimaan lebih besar
dari pengeluaran
• Tagihan negatif harus didahulukan sebelum melakukan PPR terhadap group pembayaran
yang sama
• Tagihan yang mungkin untuk negatif:
• Pengesahan Badan Layanan Umum
• Pengesahan Hibah Kas Langsung
• Tipe supplier yang digunakan adalah tipe 1, yaitu Satker, dimana nama supplier adalah kode
satker
• Metode Pembayaran adalah Pengesahan
• Bank Pembayar/Group Pembayaran:
• BLU = persatker
• Hibah Kas Langsung = Persatker Per-Register
KASI BANK: PENGESAHAN NEGATIF
• Pembuatan Template Pembayaran
• Tanggal Pembayaran
• Kelompok Bayar
• Cek progres Pembayaran
PERLU DIPERHATIKAN
PEREKAMAN DAN VALIDASI TAGIHAN
ALUR PROSES PEMBUATAN TAGIHAN PADA
SATKER BA BUN KPPN
StaffPPK
Perekaman
Tagihan
PPK
Validasi
Tagihan
Persetujuan
Awal
SPP (jika
diperlukan)
PPSPM
Review
Tagihan
SPM
Koreksi
• Staff PPK pada BA BUN KPPN adalah Staff Bank
• Perekaman tagihan dapat dilakukan dengan 3 cara:
• Manual
• Upload, apabila dapat menghasilkan ADK Upload PMRT
• Form Penarikan Data SPAN (PBB Sharing dan PFK)
• Kondisi yang sudah harus ada sebelum perekaman tagihan:
• DIPA apabila menggunakan DIPA
• Supplier
• Kontrak apabila menggunakan kontrak
• Periode Akuntansi “OPEN” atau “Future Open”
• Data Penerimaan pada SPAN (PBB Sharing, Retur)
• Lampiran bukti tagihan dapat dilampirkan dalam bentuk PDF
STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 1
• Perekaman tagihan dengan mekanisme Batch, dimana dalam satu batch
terdapat satu atau lebih data tagihan
• Aturan Nama Batch Normal adalah: PMRTAAABBBBBBYYYYMMDDSSS
• PMRT = Payment Management Resume Tagihan
• AAA = Kode KPPN
• BBBBBB = Kode Satker
• YYYYMMDD = Tahun Bulan Tanggal
• SSS = sequences
• Contoh : PMRT01999906220131029001
STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 2
• Bagian data yang harus direkam
• Header Tagihan
• Baris Tagihan (Tab 2), termasuk distribusinya
• Penerima Tagihan (Tab 5 / Jadwal Pembayaran)
• Penomoran Tagihan
• Aturan Penomoran Umum: SSSSST/BBBBBB/YYYY
• SSSSS = Sequences
• T = Tagihan
• BBBBBB = Kode Satker
• YYYY = Tahun
• Misal : 00001T/999062/2013
STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 3
• Jatuh tempo tagihan dihitung berdasarkan Payment Term pada header
tagihan
• Dalam perekaman tagihan harus memperhatikan tanggal jatuh tempo yang
dihitung berdasarkan:
• Perkiraan PPK melakukan persetujuan awal
• Perkiraan PPSPM melakukan persetujuan pertama dan mengirimkan SPM kepada
KPPN
• Dalam hal SPM dikirimkan kepada KPPN setelah lewat jatuh tempo, maka
KPPN dapat menolak SPM
• Jatuh tempo tagihan terkait dengan penyediaan dana oleh PKN
STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 4
• Perekaman Retur
• Suplier menunggu update
• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur yang sudah di RKUN
• Jenis Tagihan = 622
• Bank Operasional = RPKBUN P
• Segmen 3 akun = 827113
• Tidak merujuk pada penerimaan GR
• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur di Rekening Retur KPPN
• Jenis Tagihan = 621
• Bank Operasional = RR KPPN
• Segmen 3 akun = 827111
• Merujuk pada penerimaan GR
• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur di Rekening SPAN
• Jenis Tagihan = 621
• Bank Operasional = RR SPAN
• Segmen 3 akun = 827111
• Merujuk pada penerimaan GR
STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 5
• Perekaman SPM-PP
• Suplier ditambahkan di site suplier
• Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur yang sudah di RKUN
• Satker : KPPN sebagai Satker BUN
• Jenis Tagihan = 422
• Bank Operasional = RPKBUN P
• Segmen 3 akun = 826111
STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 5
• PPK pada satker BA BUN KPPN adalah Kepala Seksi Bank
• Sebelum melakukan validasi dengan aplikasi, maka dilakukan validasi secara
manual
• Tagihan yang tidak lolos validasi aplikasi maka akan terbentuk pop up
warning atau apabila tidak ada pop up warning akan terkena HOLD/TAHAN
• PPK dapat melakukan pembatalan tagihan
• PPK dapat mencetak SPP setelah proses validasi
PPK: VALIDASI
• Persetujuan awal dilakukan PPK untuk mengirimkan data tagihan kepada
PPSPM (dalam hal ini approval hierarchy pertama)
• Urutan Approval Hierarchy pada BA BUN
• Staff PPK  PPK  PPSPM  FO PD  MO PD  KASI PD
• Urutan Approval Hierarchy pada Non BA BUN
• Satker  FO PD  MO PD  KASI PD
PPK: PERSETUJUAN AWAL
• PPSPM pada satker BA BUN KPPN adalah Kepala Kantor
• Persetujuan tagihan dilakukan melalui Daftar Kerja (Worklist)
• Setelah PPSPM menyetujui, maka DFF tagihan akan terupdate dengan:
• Nomor SPM = SSSSSA/BBBBBB/YYYY, yaitu perubahan dari nomor tagihan dari T
menjadi A
• Nama PPSPM
• Data Tagihan dapat diterbitkan SPM setelah disetujui PPSPM
• Dalam hal PPSPM menolak, maka PPSPM mencantumkan alasan tolakan
pada catatan di tampilan tagihan daftar kerja
• PPSPM dapat menolak apabila jatuh tempo tagihan telah lewat
PPSPM: PERSETUJUAN TAGIHAN
• Koreksi SPM dapat dilakukan terhadap:
• Bagan Akun Standard
• Total Nilai Pengeluaran harus sama dengan nilai pengeluaran sebelumnya
• Total Nilai Penerimaan harus sama dengan nilai penerimaan sebelumnya
• Total Nilai Netto harus sama dengan nilai neto sebelumnya
• BAS Pengeluaran segmen 1 (satker) dan 2 (KPPN) tidak dapat berubah
• Rekening Khusus
• Selama belum dilakukan Bank Account Transfer dari Rekening Khusus ke RKUN oleh PKN
• Deskripsi
PPSPM: KOREKSI SPM
TERIMAKASIH
TIM MODUL MANAJEMEN PEMBAYARAN

More Related Content

What's hot

Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplierSri Haryati
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi BankAhmad Abdul Haq
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021Sri Haryati
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...Ahmad Abdul Haq
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSri Haryati
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 
overview dan roll out sakti 2021
overview dan roll out  sakti 2021overview dan roll out  sakti 2021
overview dan roll out sakti 2021Sri Haryati
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaDadang Solihin
 

What's hot (20)

Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplier
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021
 
Blud
BludBlud
Blud
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
overview dan roll out sakti 2021
overview dan roll out  sakti 2021overview dan roll out  sakti 2021
overview dan roll out sakti 2021
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 

Similar to JUDUL

Analisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan DanaAnalisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan DanaAlfiah Kusumaningrum
 
Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Sai Jawa Tengah
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2
MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2
MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2YOHANIS SAHABAT
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...Ahmad Abdul Haq
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxHeriAfriansah
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNAhmad Abdul Haq
 
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Adi Permana
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankridafar
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Indra Yu
 

Similar to JUDUL (20)

Analisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan DanaAnalisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan Dana
 
Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2
MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2
MATERI AKUNTANSI KEUANGAN 2
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
 
materi.pptx
materi.pptxmateri.pptx
materi.pptx
 
TD-635-03-PSBO
TD-635-03-PSBOTD-635-03-PSBO
TD-635-03-PSBO
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Perdirjen78
Perdirjen78Perdirjen78
Perdirjen78
 
Mpn g 2
Mpn g 2Mpn g 2
Mpn g 2
 
Proses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firsProses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firs
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
 
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bank
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 

JUDUL

  • 2. ALUR PROSES MODUL PEMBAYARAN SPAN Pembuatan Data Tagihan Validasi Tagihan dan Persetujuan Awal Review Tagihan dan Persetujuan Tagihan Pembuatan Permintaan Proses Pembayaran dan Persetujuan Pembayaran I N V O I C I N G P A Y M E N T
  • 3. SEKSI BANK GIRO POS Manajemen Pembayaran SPAN Penerbitan SP2D dan Pengesahan Perekaman Tagihan (SPM Retur, SPM PP, dll)
  • 4. PENERBITAN SP2D DAN PENGESAHAN
  • 5. ALUR PROSES PEMBAYARAN PADA SEKSI BANK StaffFOPD Menerima, Mengunggah, Membandingkan SPM dan ADK serta kelengkapannya StaffMOPD Review Tagihan KasiPD Review Tagihan SPPT StaffBank Laporan Jatuh Tempo PPR KasiBank Release Pembayaran/ Pengesahan Pengesahan Negatif
  • 6. JENIS ALUR PROSES PAYMENT Invoicing (SPPT) Staff Bank Kasi Bank Pembayaran, Nihil, Pengesahan Positif Pembuatan Permintaan Proses Pembayaran (PPR) Persetujuan Pembayaran (Release Payment) XML to Intermediate Server Cetak Dokumen Pembayaran Kasi BankPengesahan Negatif Pembayaran (Release Payment) Off-line
  • 7. • Untuk mengetahui tagihan yang jatuh tempo per tanggal hari ini atau beberapa hari kedepan, • Untuk mengetahui bank operasional/dummy yang akan digunakan, • Untuk mengetahui tagihan yang bernilai negatif, • Untuk membantu pada saat menjalankan PPR dan membandingkan dengan SPPT yang telah diterbitkan Seksi Pencairan Dana, • Nama permintaan Daftar Tagihan Disetujui Pertanggal Jatuh Tempo Daftar Tagihan Disetujui Pertanggal Jatuh Tempo Perbank • Pada saat tagihan telah dibayarkan maka tidak akan muncul kembali pada laporan ini • Staff Bank dapat menghapus tagihan dari PPR STAFF BANK: LAPORAN JATUH TEMPO
  • 8. • PPR (Payment Process Request) atau Proses Permintaan Pembayaran merupakan proses pemilihan tagihan sesuai dengan parameter untuk dibayarkan. • Syarat Tagihan dapat masuk ke dalam PPR: • Divalidasi • Disetujui • Belum dibayarkan dan tidak dalam proses pembayaran • Pembuatan PPR menggunakan template untuk mempermudah pengisian parameter. • Peraturan penamaan PPR : kodekppn_namarekeningpembayar_valuta_tanggalbulantahun_3digitsequences Misal: 019_RPKBUNPMANDIRI_IDR_29102013_001 • Peraturan penamaan Template PPR: Kodekppn_namarekeningpembayar_valuta misal: 019_RPKBUNPMANDIRI_IDR STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 1
  • 9. • Pembuatan PPR atau Template PPR harus memperhatikan beberapa hal berikut: • Tanggal jatuh tempo tagihan • Metode Pembayaran • Group Pembayaran • Mata Uang Pembayaran • Tanggal Pembayaran • Rekening Pembayar (Pencairan Rekening Bank) • Nomor Dokumen Pembayaran • Nilai Tukar Pembayaran STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 2
  • 10. • Tanggal Jatuh Tempo Tagihan: • Transisi: Menggunakan hari yang sama pada saat SPM diterima • Future dan BA BUN: Akan menggunakan perhitungan “Payment Term” • Payment Term terdiri dari: • 1 Hari sampai dengan 30 Hari  Jatuh tempo akan dihitung H+1 sampai dengan H+30 hari kerja • Segera  Jatuh tempo pada hari yang sama • Gaji  Jatuh tempo pada hari kerja pertama bulan berikutnya STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 3
  • 11. • Metode pembayaran: • Transfer Dana Elektronik, untuk tagihan yang akan menyebabkan uang keluar dari rekening pada SPAN • Nihil, untuk tagihan yang bernilai NOL, atau penerimaan sama dengan pengeluaran • Pengesahan, untuk tagihan BLU, Hibah Kas Langsung, Hibah BJS,serta SP3 (KPPN Pinjaman dan Hibah) STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 4
  • 12. • Group pembayaran: • 1 rekening di modul Manajemen Kas yang dapat digunakan oleh KPPN tertentu, maka 1 group pembayaran yang akan dibentuk • Rekening pembayaran dikelola oleh modul Manajemen Kas • Group Pembayaran dikelola oleh modul Pembayaran • Perencanaan kas oleh modul Manajemen Kas salah satunya diperoleh dari Group Pembayaran yang ada pada Tagihan • Kode unik Group Pembayaran sejalan dengan kode rekening bank pada CM, misal kode rekening CM adalah D0009, maka di group pembayaran KPPN 019 adalah 019-D0009, dimana D0009 digunakan pula oleh segmen bank pada Bagan Akun Standard. STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 5
  • 13. • Kode khusus rekening bank STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 6 Kode Jenis Keterangan Contoh Naming D RPKBUN P BNI, BRI, BTN, Mandiri RPK BUN P SPAN BNI 5 Transito Hibah BJS Per KPPN TRANSITO HIBAH 019 E Retur Per Rekening Retur RR BO I P SPAN BNI F BO Gaji Per Rekening BO2 Gaji RPK BUN P Gaji BNI H UP Nihil Per KPPN Nihil Transito UP KPPN JAKARTA II H Nihil Lainnya Per KPPN L BO III Per Rekening BO3 BO3 BPD DKI KPPN JAKARTA II 9 Escrow Per Escrow X BLU Per Satker BLU Pusat Investasi Pemerintah (449611) 5 Transito Hibah Kas Langsung Per Satker Per Register TRAHIBAH527031-J072094001
  • 14. • Tanggal Pembayaran • Untuk tagihan jatuh tempo hari ini, dengan SPPT terbit hari ini sebelum jam 13.20 maka tanggal pembayaran adalah hari ini • Untuk tagihan jatuh tempo hari ini, dengan SPPT terbit hari ini setelah jam 13.20 maka tanggal pembayaran adalah hari kerja berikutnya • Tanggal Pembayaran terkait dengan perencanaan kas di PKN dan transfer kebutuhan dana tiap Bank Operasional. STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 7
  • 15. • Rekening Pembayar (Pencairan Rekening Bank) • Harus sejalan dengan nama template PPR dan Group Pembayar, jika tidak maka dapat terjadi GAGAL BAYAR STAFF BANK: PEMBUATAN PPR 8 Nama Template PPR Rekening Pembayar Group Pembayaran
  • 16. • Kasi Bank melakukan review atas PPR yang dibuat oleh staffnya • Kasi Bank dapat menghapus tagihan dari PPR • Untuk Bank Online (BRI, BTN, BNI, Mandiri), • XML terbentuk secara otomatis dan dikirimkan ke intermediate server untuk diambil oleh Bank Operasional • Satker dapat dikirimkan Daftar SP2D untuk Satker • Untuk Bank Offline (BO2, BO3 Mitra KPPN) • SP2D akan tercetak otomatis menggunakan kertas pre-printed pada printer dotmatrik • SP2D akan dikirimkan secara manual, dan satker mendapatkan salinannya • Untuk Bank Dummy • Nihil dan Pengesahan akan dicetak dan diberikan kepada satker KASI BANK: RELEASE PEMBAYARAN
  • 17. • Pengesahan negatif dilakukan terhadap tagihan yang memiliki nilai penerimaan lebih besar dari pengeluaran • Tagihan negatif harus didahulukan sebelum melakukan PPR terhadap group pembayaran yang sama • Tagihan yang mungkin untuk negatif: • Pengesahan Badan Layanan Umum • Pengesahan Hibah Kas Langsung • Tipe supplier yang digunakan adalah tipe 1, yaitu Satker, dimana nama supplier adalah kode satker • Metode Pembayaran adalah Pengesahan • Bank Pembayar/Group Pembayaran: • BLU = persatker • Hibah Kas Langsung = Persatker Per-Register KASI BANK: PENGESAHAN NEGATIF
  • 18. • Pembuatan Template Pembayaran • Tanggal Pembayaran • Kelompok Bayar • Cek progres Pembayaran PERLU DIPERHATIKAN
  • 20. ALUR PROSES PEMBUATAN TAGIHAN PADA SATKER BA BUN KPPN StaffPPK Perekaman Tagihan PPK Validasi Tagihan Persetujuan Awal SPP (jika diperlukan) PPSPM Review Tagihan SPM Koreksi
  • 21. • Staff PPK pada BA BUN KPPN adalah Staff Bank • Perekaman tagihan dapat dilakukan dengan 3 cara: • Manual • Upload, apabila dapat menghasilkan ADK Upload PMRT • Form Penarikan Data SPAN (PBB Sharing dan PFK) • Kondisi yang sudah harus ada sebelum perekaman tagihan: • DIPA apabila menggunakan DIPA • Supplier • Kontrak apabila menggunakan kontrak • Periode Akuntansi “OPEN” atau “Future Open” • Data Penerimaan pada SPAN (PBB Sharing, Retur) • Lampiran bukti tagihan dapat dilampirkan dalam bentuk PDF STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 1
  • 22. • Perekaman tagihan dengan mekanisme Batch, dimana dalam satu batch terdapat satu atau lebih data tagihan • Aturan Nama Batch Normal adalah: PMRTAAABBBBBBYYYYMMDDSSS • PMRT = Payment Management Resume Tagihan • AAA = Kode KPPN • BBBBBB = Kode Satker • YYYYMMDD = Tahun Bulan Tanggal • SSS = sequences • Contoh : PMRT01999906220131029001 STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 2
  • 23. • Bagian data yang harus direkam • Header Tagihan • Baris Tagihan (Tab 2), termasuk distribusinya • Penerima Tagihan (Tab 5 / Jadwal Pembayaran) • Penomoran Tagihan • Aturan Penomoran Umum: SSSSST/BBBBBB/YYYY • SSSSS = Sequences • T = Tagihan • BBBBBB = Kode Satker • YYYY = Tahun • Misal : 00001T/999062/2013 STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 3
  • 24. • Jatuh tempo tagihan dihitung berdasarkan Payment Term pada header tagihan • Dalam perekaman tagihan harus memperhatikan tanggal jatuh tempo yang dihitung berdasarkan: • Perkiraan PPK melakukan persetujuan awal • Perkiraan PPSPM melakukan persetujuan pertama dan mengirimkan SPM kepada KPPN • Dalam hal SPM dikirimkan kepada KPPN setelah lewat jatuh tempo, maka KPPN dapat menolak SPM • Jatuh tempo tagihan terkait dengan penyediaan dana oleh PKN STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 4
  • 25. • Perekaman Retur • Suplier menunggu update • Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur yang sudah di RKUN • Jenis Tagihan = 622 • Bank Operasional = RPKBUN P • Segmen 3 akun = 827113 • Tidak merujuk pada penerimaan GR • Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur di Rekening Retur KPPN • Jenis Tagihan = 621 • Bank Operasional = RR KPPN • Segmen 3 akun = 827111 • Merujuk pada penerimaan GR • Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur di Rekening SPAN • Jenis Tagihan = 621 • Bank Operasional = RR SPAN • Segmen 3 akun = 827111 • Merujuk pada penerimaan GR STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 5
  • 26. • Perekaman SPM-PP • Suplier ditambahkan di site suplier • Permintaan Pembayaran Kembali atas Retur yang sudah di RKUN • Satker : KPPN sebagai Satker BUN • Jenis Tagihan = 422 • Bank Operasional = RPKBUN P • Segmen 3 akun = 826111 STAFF PPK: PEREKAMAN TAGIHAN 5
  • 27. • PPK pada satker BA BUN KPPN adalah Kepala Seksi Bank • Sebelum melakukan validasi dengan aplikasi, maka dilakukan validasi secara manual • Tagihan yang tidak lolos validasi aplikasi maka akan terbentuk pop up warning atau apabila tidak ada pop up warning akan terkena HOLD/TAHAN • PPK dapat melakukan pembatalan tagihan • PPK dapat mencetak SPP setelah proses validasi PPK: VALIDASI
  • 28. • Persetujuan awal dilakukan PPK untuk mengirimkan data tagihan kepada PPSPM (dalam hal ini approval hierarchy pertama) • Urutan Approval Hierarchy pada BA BUN • Staff PPK  PPK  PPSPM  FO PD  MO PD  KASI PD • Urutan Approval Hierarchy pada Non BA BUN • Satker  FO PD  MO PD  KASI PD PPK: PERSETUJUAN AWAL
  • 29. • PPSPM pada satker BA BUN KPPN adalah Kepala Kantor • Persetujuan tagihan dilakukan melalui Daftar Kerja (Worklist) • Setelah PPSPM menyetujui, maka DFF tagihan akan terupdate dengan: • Nomor SPM = SSSSSA/BBBBBB/YYYY, yaitu perubahan dari nomor tagihan dari T menjadi A • Nama PPSPM • Data Tagihan dapat diterbitkan SPM setelah disetujui PPSPM • Dalam hal PPSPM menolak, maka PPSPM mencantumkan alasan tolakan pada catatan di tampilan tagihan daftar kerja • PPSPM dapat menolak apabila jatuh tempo tagihan telah lewat PPSPM: PERSETUJUAN TAGIHAN
  • 30. • Koreksi SPM dapat dilakukan terhadap: • Bagan Akun Standard • Total Nilai Pengeluaran harus sama dengan nilai pengeluaran sebelumnya • Total Nilai Penerimaan harus sama dengan nilai penerimaan sebelumnya • Total Nilai Netto harus sama dengan nilai neto sebelumnya • BAS Pengeluaran segmen 1 (satker) dan 2 (KPPN) tidak dapat berubah • Rekening Khusus • Selama belum dilakukan Bank Account Transfer dari Rekening Khusus ke RKUN oleh PKN • Deskripsi PPSPM: KOREKSI SPM