SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
Modul Penerimaan Negara 
Jakarta, 1 Juni 2015
Modul Penerimaan / Government Receipt (GR)
1. Penerimaan dari Bank/Pos
a) Persepsi
b) Devisa
2. Penerimaan dari MPN G2
3. Penerimaan dari Potongan SPM
4. Penerimaan dari Bank Indonesia
5. Penatausahaan Retur
6. Konfirmasi Penerimaan
7. Koreksi Penerimaan
8. Pencatatan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
GR
Penerimaan dari Bank / Pos Devisa dan Persepsi
Setiap hari Bank / Pos Devisa dan Persepsi melakukan penerimaan dan melaporkan 
ke KPPN paling lambat jam 9 hari kerja berikutnya dengan ketentuan :
1. ADK Penerimaan
2. LHP
3. DNP
4. Completion Advice / confirmation advice
5. Rekening Koran
GR
Penerimaan dari Bank / Pos Devisa dan Persepsi
Atas data yang disampaikan oleh Bank / Pos Devisa dan Persepsi, seksi bank 
melakukan :
1. Upload ADK Penerimaan ke FTP melalui aplikasi konversi
2. Staff bank melakukan download ADK Penerimaan dari FTP
3. Staff bank melakukan upload ADK Penerimaan ke SPAN
4. Staff bank melakukan pengecekan dan interface data penerimaan
5. Staff bank melakukan rekonsiliasi rekening koran
6. Staff bank melakukan penambahan baris pelimpahan
7. Setelah seluruh ADK selesai di upload, interface, rekon dan rekam baris 
pelimpahan, staff bank mencetak LKP dan menyimpannya dalam bentuk pdf
8. Kepala seksi dan kepala kantor melakukan pengawasan terhadap proses yang 
dilaksanakan oleh staff bank
GR
Validasi Penerimaan
Validasi Penerimaan negara antara lain :
1. Penerimaan Pajak : Kode KPP (digit 10‐12) pada NPWP
2. Penerimaan Bukan Pajak : Kode satker
3. Penerimaan Cukai : Kode KPPBC
4. Akun tervalidasi ke satker tertentu. Contoh Sewa Beli Rumah Dinas  ke 
satker 452780 dan akun pfk ke satker 440780
Pengertian 
1. Satker Suspense 
2. Akun Suspense
KPPN wajib menggunakan update Aplikasi Konversi terbaru untuk 
meminimalkan penerimaan tervalidasi ke satker suspense dan akun suspense 
GR
Pengendalian Penerimaan
1. Seksi Bank melakukan pengawasan terhadap ketepatan dan ketaatan 
Bank/Pos Persepsi dalam menyampaikan dokumen penerimaan.
2. Seksi Bank melakukan pengawasan manual terhadap penyelesaian 
transaksi penerimaan pada SPAN.
3. Seksi Bank memastikan seluruh ADK sudah dibukukan pada SPAN. 
Panduan ada pada S‐4455/PB.8/2015 tanggal 29 Mei 2015.
4. Seksi Bank memastikan seluruh transaksi penerimaan yang tervalidasi ke 
satker suspense dan akun suspense sudah dikoreksi sesuai dokumen 
sumber.
GRPenerimaan dari MPN G2
BANK INDONESIA
BIG‐eB
SPAN
GRPenerimaan dari MPN G2
Hal terkait penerimaan dari MPN G2 :
1. Setiap 1 Jam data penerimaan dari sistem settlement akan di bukukan 
secara otomatis oleh SPAN.
2. Validasi penerimaan dari MPN G2 sama dengan validasi penerimaan dari 
Bank/Pos Persepsi.
3. Proses konfirmasi penerimaan dapat dilakukan di seluruh Indonesia
4. Konfirmasi setoran valas menggunakan nilai setoran
5. Nilai rupiah setoran valas diperoleh satuan kerja dari seksi bank KPPN 
mitra kerjanya.
6. Koreksi penerimaan dari MPN G2 dilaksanakan oleh KPPN mitra kerja 
satuan kerja.
7. Monitoring penerimaan MPN G2 dilakukan oleh KPPN dengan mencetak 
Laporan Daftar Penerimaan (Layout A3)
GR
Penerimaan dari Potongan SPM
NTPN untuk potongan SPM adalah Nomor SP2D.
Untuk NTPN Potongan SPM dapat dicetak melalui 2 cara :
1. Cetak Bukti Penerimaan Negara lewat modul PM di seksi
bank dalam hal yang meminta adalah satker mitra kerja
KPPN
2. Cetak Laporan Daftar Penerimaan lewat modul GR dalam
hal yang meminta adalah KPP Mitra Kerja KPPN
GR
Penerimaan dari Bank Indonesia
Dalam hal terdapat setoran langsung ke rekening SUB RKUN
KPPN atau kesalahan pelimpahan oleh Bank / Pos Persepsi mitra
kerja KPPN Non SPAN, seksi bank melakukan pembukuan
penerimaan melalui modul GR dengan ketentuan :
1. Untuk setoran langsung menggunakan akun sesuai dengan
uraian penerimaan
2. Untuk kesalahan pelimpahan menggunakan akun 816111 dan
segmen lain 0
GR
Penatausahaan Retur
Menurut waktu terjadinya, retur terbagi menjadi 2 yaitu :
1. Retur sebelum SPAN
2. Retur setelah SPAN
Untuk Retur sebelum SPAN, KPPN mengirimkan data awal ke Direktorat TP pada saat 
cut off dengan ketentuan :
1. Data retur yang belum diajukan ralat oleh Satker dan belum dikirimkan ke Bank
2. Saldo awal retur harus sesuai antara nilai pada rekening koran, LKP Hal IV
Untuk Retur setelah SPAN menurut bank operasional terbagi menjadi :
1. Retur bank non interkoneksi
2. Retur bank terkoneksi
GR
Penatausahaan Retur
Pencatatan dan Pembukuan Retur
Staf Seksi Bank
Monitoring Retur di menu SPGR
Mencetak Laporan Retur SP2D
Mengirim pemberitahuan retur ke satker
Staf Seksi Bank
Kasi Bank
Pencatatan
Retur SP2D
(manual)
Persetujuan Data Retur SP2D
Pembuatan Daftar Retur SP2D
Pemberitahuan retur ke satker
BO Terkoneksi
BO Tidak Terkoneksi
BRI
BNI
BTN
Mandiri
Satker
Satker
Dit.PKN
Pencatatan Retur
BC PM GR
Penatausahaan Retur
Alur Pembayaran :
1. KPPN memberitahukan kepada satker mengenai Retur
2. Satker mengirimkan surat ralat dilampiri dengan ADK SPM yang 
sudah diperbaiki suppliernya
3. Untuk Retur sebelum SPAN, satker membuat SPM dummy untuk
diupload BCSRnya
4. Dalam hal kesalahan nama pemilik rekening, perbaikan supplier 
melalui user Kepala Kantor
5. Setelah perubahan supplier disetujui, seksi Pencairan Dana 
mencetak Laporan Informasi Supplier
6. Berdasarkan surat satker dan Lap Informasi Supplier, staff bank 
membuat invoice
7. Kepala Seksi melakukan persetujuan dan mencetak SPP
8. Kepala Kantor melakukan persetujuan dan mencetak SPM
9. KPPN menerbitkan SP2D
PM
Penatausahaan Retur
10. Untuk SP2D pembayaran retur yang rekening retur masih di BO 
Mitra KPPN, hardcopy SP2D dikirim ke BO untuk di selesaikan
11. Untuk SP2D pembayaran retur yang rekening retur ada di 
rekening retur pusat (rr RPKBUN P), SP2D akan terkirim secara
otomatis
BC PM GR CM
Penatausahaan Retur
Satker
satker
Staf
Bank
Kasi
Bank
SEKSI BANK
Petugas
Validasi
Petugas
Review
Kasi PD
SEKSI PENCAIRAN DANA
Petugas
Konversi
Kepala KPPN
Kepala
KPPN
Cetak Daftar
Retur
surat Upload
BCSR
Unduh ADK
Dari FTP Review
Setujui
BCSR
Cetak Lap
Info
Supplier
Ubah
Nama
Pemilik
Rek
Review
SPP
Cetak &
TTD SPP Review
SPM
Cetak &
TTD SPM
Review
Setujui
RT
SPPT
Cetak SPPT
Cetak Daftar
Tagihan Jatuh
Tempo Daftar
Tagihan Jatuh
Tempo per
BankBuat PPR
Review PPR
Kirim PPR
Cetak daftar
SP2D
Daftar
SP2D
Pemilihan
PPR
Review PPR
Persetujuan
Pembayaran
L I
S
SPM &
Keleng
kapan
Rekam
SPP
Review
SPM dan
surat
Terima ADK
dari Satker
Konversi ADK
Penatausahaan Retur
BC PM GR CM
Hal yang sering terjadi :
1. Pada OM SPAN status SP2D Retur tetapi di Daftar Retur belum
ada
2. Satker belum menerima dana tetapi pada status pada OM SPAN 
sukses dan Daftar Retur tidak ada
3. Saat membuat SPP Retur, nomor penerimaan tidak ada
4. Nomor penerimaan telah digunakan oleh invoice/SPP yang lain
5. Tidak terjadi perubahan data supplier
6. Retur yang dibayarkan diretur kembali
7. Salah pemilihan Bank Operasional saat proses pembayaran 
kembali retur.
GR
Konfirmasi Penerimaan
Konfirmasi bisa dilakukan untuk :
1. Individu
2. Satker
Dalam hal satker melakukan konfirmasi bisa dilakukan di mana
saja tidak terbatas pada KPPN Mitra Kerjanya
Hal yang sering terjadi :
1. Satker mengirim ADK bukan untuk SPAN
2. NTPN yang dikonfirmasi tidak ada
3. NTPN untuk MPN G2 tidak jelas
GR
Koreksi Penerimaan
Dasar Hukum Per‐16/PB/2014 meliputi :
1. Pasal 14, dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS / CoA, 
dan tidak merubah total nilai penerimaan
2. Pasal 19 :
• Ayat 1, hanya bisa dilaksanakan oleh KPPN untuk
penerimaan satker mitra kerjanya
• Ayat 2, jika tervalidasi ke satker diluar mitra kerja KPPN, surat
permintaan koreksi diteruskan ke KPPN lain tersebut dengan
disertai informasi original CoA
• Ayat 3, dalam hal KPPN lain belum menerapkan SPAN, surat
permintaan koreksi beserta lampiran diteruskan ke Dit TP. 
BAGAN AKUN STANDAR 
(Chart of Account‐CoA)
Terdapat 12 segemen CoA, (6+3+6+7+7+10+5+1+4+1+6+6 = 62) yaitu:
1. Segmen Satker, terdiri dari 6 digit yang menunjukan unit yang bertanggung jawab
terhadap pencatatan transaksi. Segmen Satker dalam SPAN menggunakan skema satu
kode Satker untuk satu DIPA, sehingga satu Satker yang menerima beberapa DIPA dari
Bagian Anggaran dan Eselon I yang berbeda, akan menggunakan kode Satker yang
berbeda.
2. Segmen KPPN, terdiri dari 3 digit, yang menunjukan KPPN sesuai dengan lokasi tempat
pembayaran.
3. Segmen Akun, terdiri dari 6 digit, dalam penerapan akuntansi akrual, terdapat
penambahan laporan keuangan yang membutuhkan tambahan akun baru (akun
operasional, akun neraca, akun komitmen, dan akun non anggaran).
4. Segmen Program, terdiri dari 7 digit, yang merupakan gabungan dari kode Bagian
Anggaran (3 digit), kode eselon 1 (2 digit), dan kode program (2 digit).
5. Segmen Output, terdiri dari 7 digit, yang merupakan gabungan dari Kode Kegiatan (4
digit) dan kode Output (3 digit).
6. Segmen Dana, terdiri dari 10 digit, yang merupakan gabungan dari kode sumber dana (1
digit), kode cara penarikan (1 digit), dan nomor Register Loan dan Hibah (8 digit). ‐‐‐‐‐‐
khusus untuk rek.pengesahan hibah langsung kas‐‐‐‐‐
BAGAN AKUN STANDAR 
(Chart of Account‐CoA)
7. Segmen Bank, terdiri dari 5 digit, yang merupakan gabungan dari kode
jenis/tipe rekening (1 digit) dan kode nomor rekening/nomor urut rekening (4
digit). Segmen bank memberikan informasi arus kas pada setiap rekening.
Segmen bank digunakan untuk kebutuhan rekonsiliasi dan pelaporan ber
basis kas (LAK).
8. Segmen Kewenangan, terdiri dari 1 digit, yaitu (1) Kantor Pusat, (2) Kantor
Daerah, (3) Dekonsentransi, (4) Tugas Perbantuan, (5) Urusan Bersama.
9. Segmen Lokasi, terdiri dari 4 digit, tempat pelaksanaan kegiatan oleh Satker.
10.Segmen Anggaran, terdiri dari 1 digit, yaitu (1) Appropriasi, (2) Allotment, (3)
Annual Financial Plan (AFP), (4) Carry Forward , (7) Pengembalian Belanja,
dan (9) blokir.
11.Segmen Antar Entitas, terdiri dari 6 digit, untuk menjelaskan adanya
transaksi antara entitas BUN selaku pengelola kas negara dan entitas Satker
selaku Pengguna Anggaran.
12.Segmen Cadangan, tediri dari 6 digit, merupakan kode yang dipersiapkan
untuk mengantisipasi adanya klasifikasi baru di masa yang akan datang.
GR
Koreksi Penerimaan
Satke
r
satker
KPPN PNR
KK
Staf
Bank
Kasi
Bank
KPPN Setempat
Kepala
Staf
Bank
Kasi
Bank
KPPN LAIN
Kepala
surat
Nota 
koreksi
Nota 
Koreksi
TTD Nota 
Koreksi
TTD Nota 
Koreksi
TTD Nota 
Koreksi
Surat
penerusan
Lihat
CoA
Koreksi
TTD Nota 
Koreksi Koreksi
TTD Nota 
Koreksi
TTD Nota 
Koreksi Koreksi
surat
surat
PM
Kesalahan Pelimpahan
Alur SPM Pengembalian Penerimaan Pengembalian Penerimaan pada SPAN
diatur dalam PER‐13/PB/2014 tanggal 21 April 2014
Pengembalian Penerimaan dapat disebabkan oleh :
1. Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input) Pasal
6
2. Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi (salah rekam)
Pasal 6
3. Kelebihan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi Pasal 11 dan Pasal 12
Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pembayaran untuk kesalahan
perekaman dan perekaman 2 kali oleh Bank/Pos Persepsi adalah harus ada Nota
Koreksi untuk penerimaan tersebut sebagai lampiran SKP4
SPM Pengembalian Penerimaan
Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input)
PM
1. Bank/Pos Persepsi membuat surat permintaan pembayaran
kembali kelebihan pelimpahan
2. Staff bank melakukan pengujian terhadap surat dari bank
3. Staff bank melakukan pengecekan terhadap setoran dimaksud
(inquiry receipt) untuk melihat segmen CoA setoran
Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input)
PM
4. Dalam hal setoran tervalidasi ke:
a) KPPN mitra Bank/Pos Persepsi, Seksi Vera KPPN menerbitkan
SKTB dan seksi bank melakukan koreksi terhadap salah satu
setoran dengan ketentuan kode satker menjadi Satker Kuasa Bun
(999xxx) dan kode akun menjadi 816111
PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 2 dan lampiran II huruf B2
b) KPPN lain, Staff bank mengirimkan surat permintaan penerbitan
SKTB dan permintaan koreksi terhadap setoran dimaksud dengan
ketentuan kode satker menjadi Satker Kuasa Bun (999xxx) dan
kode akun menjadi 816111 dimana kode Satker Kuasa Bun adalah
kode satker KPPN mitra Bank/Pos Persepsi.
PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 3 dan Lampiran II huruf B3
c) Dalam hal KPPN lain belum SPAN, permintaan diteruskan ke
Direktorat Transformasi Perbendahaan.
PER‐13/PB/2014 Pasal 10 ayat 1
Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input)
PM
5. Seksi Vera mitra Bank/Pos Persepsi membuat SKP4
6. Kepala Kantor/Kantor Pusat menambah informasi rekening
untuk NRS 7047
7. Seksi Pencairan Dana mencetak Laporan Informasi Supplier 7047
8. Staff bank membuat Invoice
9. Kepala Seksi Bank melakukan validasi, persetujuan dan
mencetak SPP
10. Kepala Kantor melakukan validasi dan mencetak SPM
11. FO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan
12. MO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan
13. Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, melakukan
persetujuan dan mencetak SPPT
14. Staff bank membuat proses pembayaran
15. Kepala Seksi Bank menyetujui pembayaran
16. Staff bank mencetak daftar SP2D per satker
Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input)
PM
Contoh Kasus Lampiran II huruf A dan huruf B
Terdapat satu surat setoran dengan nilai Rp. 1.000.000,‐ atas setoran
tersebut Bank/Pos Persepsi melakukan dua kali perekaman senilai
Rp. 1.000.000,‐ dan dilimpahkan senilai Rp. 2.000.000,‐ Satu surat
setoran, 2 NTPN, dengan nilai masing masing Rp. 1.000.000 dan
dilimpahkan Rp. 2.000.000,‐
NTPN 123 (setoran sesuai teraan hardcopy) dengan segmen CoA
655472.019.411121
NTPN 567 (setoran kedua/seharusnya tidak ada) dengan segmen CoA
655472.019.4111211
Terhadap NTPN 567 dilakukan koreksi sehingga segmen CoA menjadi
999062.019.816111
PM
1. Bank/Pos Persepsi membuat surat permintaan pembayaran
kembali kelebihan pelimpahan
2. Staff bank melakukan pengujian terhadap surat dari bank
3. Staff bank melakukan pengecekan terhadap setoran dimaksud
(inquiry receipt) untuk melihat segmen CoA setoran
Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi
(salah rekam)
PM
4. Dalam hal setoran tervalidasi ke:
a) KPPN mitra Bank/Pos Persepsi, Seksi Vera KPPN menerbitkan SKTB dan
seksi bank melakukan koreksi terhadap salah satu setoran dengan
ketentuan :
Kode satker sesuai setoran, nilai sesuai setoran kode satker Kuasa Bun
(999xxx), kode akun menjadi 816111 dan nilai sebesar yang dimintakan
PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 2 dan lampiran II huruf B2
b) KPPN lain, Staff bank mengirimkan surat permintaan penerbitan SKTB
dan permintaan koreksi terhadap setoran dimaksud dengan ketentuan :
Kode satker sesuai setoran, nilai sesuai setoran kode satker Kuasa Bun
(999xxx), kode akun menjadi 816111 dengan nilai sebesar yang
dimintakan
PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 2 dan lampiran II huruf B3
c) Dalam hal KPPN lain belum SPAN, permintaan diteruskan ke Direktorat
Transformasi Perbendahaan.
Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi
(salah rekam)
PM
Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi
(salah rekam)
5. Seksi Vera mitra Bank/Pos Persepsi membuat SKP4
6. Kepala Kantor/Kantor Pusat menambah informasi rekening
untuk NRS 7047
7. Kepala Kantor mencetak Laporan Informasi Supplier 7047
8. Staff bank membuat Invoice
9. Kepala Seksi Bank melakukan validasi, persetujuan dan
mencetak SPP
10. Kepala Kantor melakukan validasi dan mencetak SPM
11. FO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan
12. MO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan
13. Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, melakukan
persetujuan dan mencetak SPPT
14. Staff bank membuat proses pembayaran
15. Kepala Seksi Bank menyetujui pembayaran
16. Staff bank mencetak daftar SP2D per satker
PM
Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi
(salah rekam)
Contoh Kasus Lampiran II huruf A dan huruf B2
Satu surat setoran dengan nilai Rp. 100.000,‐ tetapi oleh Bank/Pos
Persepsi direkam dan dilimpahkan senilai Rp. 1.000.000,‐ atas
kesalahan tersebut Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan
pembayaran kembali
NTPN 123 dengan segmen CoA 655472.019.411121 pada hardcopy
bernilai Rp. 100.000 tetapi direkam dan dilimpahkan Rp. 1.000.000
Terhadap NTPN 123 dilakukan koreksi sehingga segmen CoA
menjadi
999062.019.816111 senilai Rp. 900.000,‐ dan
655472.019.411121 senilai Rp. 100.000
PM
Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi
(salah rekam)
1234;O;655472;019;411121;0000dst;IDR;‐1000000;;;;
1234;C;655472;019;411121;0000dst;IDR;100000;;;;
1234;C;999062;019;816111;0000dst;IDR;900000;;;;
Contoh ADK Koreksi
PM
Kelebihan Pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi
1. Bank/Pos Persepsi membuat surat permintaan pembayaran
kembali kelebihan pelimpahan
2. Staff bank melakukan pengujian terhadap surat dari bank
3. Seksi Vera KPPN KBI/KPPN KBI Induk membuat SKTB
4. Seksi Vera KPPN mitra Bank/Pos Persepsi membuat SKP4
5. Kepala Kantor/Kantor Pusat menambah informasi rekening
untuk NRS 7047
6. Kepala Kantor mencetak Laporan Informasi Supplier 7047
7. Staff bank membuat Invoice
8. Kepala Seksi Bank melakukan validasi, persetujuan dan
mencetak SPP
9. Kepala Kantor melakukan validasi dan mencetak SPM
10. FO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan
PM
Kelebihan Pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi
11. MO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan
12. Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, melakukan
persetujuan dan mencetak SPPT
13. Staff bank membuat proses pembayaran
14. Kepala Seksi Bank menyetujui pembayaran
15. Staff bank mencetak daftar SP2D per satker
16. Staff bank melakukan perekaman koreksi pengeluaran
pemindahbukuan sesuai S‐495/PB.8/2014 tanggal 29 April 2014
Contoh Kasus Lampiran II huruf A dan huruf C
Bank/Pos Persepsi secara total membukukan penerimaan senilai
Rp. 1.000.000 tetapi yang dilimpahkan senilai Rp. 1.100.000,‐ dan
Bank/Pos Persepsi meminta kelebihan pelimpahan senilai
Rp. 100.000
CONTACT PERSON
servicedesk@depkeu.go.id dan di cc ke :
PM
iwan.teguh.s@gmail.com
unluckiers@gmail.com
irw.wahyudi@gmail.com
lathifulalamsyah@gmail.com
iyanoegroho@gmail.com
maryantopunya@gmail.com
GR
nugrohojuli@gmail.com
yeariefpe84@gmail.com
aliparno@gmail.com
narsismemeister@gmail.com
CM
amywijaya2002@gmail.com
kukuh.patriots@gmail.com
amsimoncy@gmail.com
TERIMA KASIH
Jeny Serhan
Kompilasi dari berbagai sumber

More Related Content

What's hot

Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiLa Salle
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfjane164133
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 

What's hot (20)

Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansi
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Modul span
Modul spanModul span
Modul span
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 

Viewers also liked

Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)abdul hadi
 
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadEuro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadHedgeTrackers
 
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNPengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNAhmad Abdul Haq
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
 
International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015efguedes
 
Cash management workshop english
Cash management workshop englishCash management workshop english
Cash management workshop englishicgfmconference
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
141117 chapter 1. treasury management
141117 chapter 1.  treasury management141117 chapter 1.  treasury management
141117 chapter 1. treasury managementAubrey Malacaste
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016kppn137
 

Viewers also liked (20)

Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
 
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadEuro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
 
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNPengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
 
International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015
 
Cash management workshop english
Cash management workshop englishCash management workshop english
Cash management workshop english
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
141117 chapter 1. treasury management
141117 chapter 1.  treasury management141117 chapter 1.  treasury management
141117 chapter 1. treasury management
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
 

Similar to Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)

2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi BankAhmad Abdul Haq
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...Ahmad Abdul Haq
 
Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Sai Jawa Tengah
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
B_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdfB_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdfDesrina5
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdfSri Haryati
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPDMSBaubau
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014Iszwan Shah
 
flowchart pembukaan rekening baru
flowchart pembukaan rekening baruflowchart pembukaan rekening baru
flowchart pembukaan rekening barunurul lina musadad
 
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdf
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdfSOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdf
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdfFERRY AGUSTAF CORUA
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNAhmad Abdul Haq
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 

Similar to Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF) (20)

Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
 
Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
B_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdfB_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdf
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
 
flowchart pembukaan rekening baru
flowchart pembukaan rekening baruflowchart pembukaan rekening baru
flowchart pembukaan rekening baru
 
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdf
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdfSOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdf
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdf
 
Mpn g 2
Mpn g 2Mpn g 2
Mpn g 2
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (13)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)

  • 2. Modul Penerimaan / Government Receipt (GR) 1. Penerimaan dari Bank/Pos a) Persepsi b) Devisa 2. Penerimaan dari MPN G2 3. Penerimaan dari Potongan SPM 4. Penerimaan dari Bank Indonesia 5. Penatausahaan Retur 6. Konfirmasi Penerimaan 7. Koreksi Penerimaan 8. Pencatatan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
  • 4. GR Penerimaan dari Bank / Pos Devisa dan Persepsi Atas data yang disampaikan oleh Bank / Pos Devisa dan Persepsi, seksi bank  melakukan : 1. Upload ADK Penerimaan ke FTP melalui aplikasi konversi 2. Staff bank melakukan download ADK Penerimaan dari FTP 3. Staff bank melakukan upload ADK Penerimaan ke SPAN 4. Staff bank melakukan pengecekan dan interface data penerimaan 5. Staff bank melakukan rekonsiliasi rekening koran 6. Staff bank melakukan penambahan baris pelimpahan 7. Setelah seluruh ADK selesai di upload, interface, rekon dan rekam baris  pelimpahan, staff bank mencetak LKP dan menyimpannya dalam bentuk pdf 8. Kepala seksi dan kepala kantor melakukan pengawasan terhadap proses yang  dilaksanakan oleh staff bank
  • 5. GR Validasi Penerimaan Validasi Penerimaan negara antara lain : 1. Penerimaan Pajak : Kode KPP (digit 10‐12) pada NPWP 2. Penerimaan Bukan Pajak : Kode satker 3. Penerimaan Cukai : Kode KPPBC 4. Akun tervalidasi ke satker tertentu. Contoh Sewa Beli Rumah Dinas  ke  satker 452780 dan akun pfk ke satker 440780 Pengertian  1. Satker Suspense  2. Akun Suspense KPPN wajib menggunakan update Aplikasi Konversi terbaru untuk  meminimalkan penerimaan tervalidasi ke satker suspense dan akun suspense 
  • 6. GR Pengendalian Penerimaan 1. Seksi Bank melakukan pengawasan terhadap ketepatan dan ketaatan  Bank/Pos Persepsi dalam menyampaikan dokumen penerimaan. 2. Seksi Bank melakukan pengawasan manual terhadap penyelesaian  transaksi penerimaan pada SPAN. 3. Seksi Bank memastikan seluruh ADK sudah dibukukan pada SPAN.  Panduan ada pada S‐4455/PB.8/2015 tanggal 29 Mei 2015. 4. Seksi Bank memastikan seluruh transaksi penerimaan yang tervalidasi ke  satker suspense dan akun suspense sudah dikoreksi sesuai dokumen  sumber.
  • 8. GRPenerimaan dari MPN G2 Hal terkait penerimaan dari MPN G2 : 1. Setiap 1 Jam data penerimaan dari sistem settlement akan di bukukan  secara otomatis oleh SPAN. 2. Validasi penerimaan dari MPN G2 sama dengan validasi penerimaan dari  Bank/Pos Persepsi. 3. Proses konfirmasi penerimaan dapat dilakukan di seluruh Indonesia 4. Konfirmasi setoran valas menggunakan nilai setoran 5. Nilai rupiah setoran valas diperoleh satuan kerja dari seksi bank KPPN  mitra kerjanya. 6. Koreksi penerimaan dari MPN G2 dilaksanakan oleh KPPN mitra kerja  satuan kerja. 7. Monitoring penerimaan MPN G2 dilakukan oleh KPPN dengan mencetak  Laporan Daftar Penerimaan (Layout A3)
  • 9. GR Penerimaan dari Potongan SPM NTPN untuk potongan SPM adalah Nomor SP2D. Untuk NTPN Potongan SPM dapat dicetak melalui 2 cara : 1. Cetak Bukti Penerimaan Negara lewat modul PM di seksi bank dalam hal yang meminta adalah satker mitra kerja KPPN 2. Cetak Laporan Daftar Penerimaan lewat modul GR dalam hal yang meminta adalah KPP Mitra Kerja KPPN
  • 10. GR Penerimaan dari Bank Indonesia Dalam hal terdapat setoran langsung ke rekening SUB RKUN KPPN atau kesalahan pelimpahan oleh Bank / Pos Persepsi mitra kerja KPPN Non SPAN, seksi bank melakukan pembukuan penerimaan melalui modul GR dengan ketentuan : 1. Untuk setoran langsung menggunakan akun sesuai dengan uraian penerimaan 2. Untuk kesalahan pelimpahan menggunakan akun 816111 dan segmen lain 0
  • 11. GR Penatausahaan Retur Menurut waktu terjadinya, retur terbagi menjadi 2 yaitu : 1. Retur sebelum SPAN 2. Retur setelah SPAN Untuk Retur sebelum SPAN, KPPN mengirimkan data awal ke Direktorat TP pada saat  cut off dengan ketentuan : 1. Data retur yang belum diajukan ralat oleh Satker dan belum dikirimkan ke Bank 2. Saldo awal retur harus sesuai antara nilai pada rekening koran, LKP Hal IV Untuk Retur setelah SPAN menurut bank operasional terbagi menjadi : 1. Retur bank non interkoneksi 2. Retur bank terkoneksi
  • 12. GR Penatausahaan Retur Pencatatan dan Pembukuan Retur Staf Seksi Bank Monitoring Retur di menu SPGR Mencetak Laporan Retur SP2D Mengirim pemberitahuan retur ke satker Staf Seksi Bank Kasi Bank Pencatatan Retur SP2D (manual) Persetujuan Data Retur SP2D Pembuatan Daftar Retur SP2D Pemberitahuan retur ke satker BO Terkoneksi BO Tidak Terkoneksi BRI BNI BTN Mandiri Satker Satker Dit.PKN Pencatatan Retur
  • 13. BC PM GR Penatausahaan Retur Alur Pembayaran : 1. KPPN memberitahukan kepada satker mengenai Retur 2. Satker mengirimkan surat ralat dilampiri dengan ADK SPM yang  sudah diperbaiki suppliernya 3. Untuk Retur sebelum SPAN, satker membuat SPM dummy untuk diupload BCSRnya 4. Dalam hal kesalahan nama pemilik rekening, perbaikan supplier  melalui user Kepala Kantor 5. Setelah perubahan supplier disetujui, seksi Pencairan Dana  mencetak Laporan Informasi Supplier 6. Berdasarkan surat satker dan Lap Informasi Supplier, staff bank  membuat invoice 7. Kepala Seksi melakukan persetujuan dan mencetak SPP 8. Kepala Kantor melakukan persetujuan dan mencetak SPM 9. KPPN menerbitkan SP2D
  • 14. PM Penatausahaan Retur 10. Untuk SP2D pembayaran retur yang rekening retur masih di BO  Mitra KPPN, hardcopy SP2D dikirim ke BO untuk di selesaikan 11. Untuk SP2D pembayaran retur yang rekening retur ada di  rekening retur pusat (rr RPKBUN P), SP2D akan terkirim secara otomatis
  • 15. BC PM GR CM Penatausahaan Retur Satker satker Staf Bank Kasi Bank SEKSI BANK Petugas Validasi Petugas Review Kasi PD SEKSI PENCAIRAN DANA Petugas Konversi Kepala KPPN Kepala KPPN Cetak Daftar Retur surat Upload BCSR Unduh ADK Dari FTP Review Setujui BCSR Cetak Lap Info Supplier Ubah Nama Pemilik Rek Review SPP Cetak & TTD SPP Review SPM Cetak & TTD SPM Review Setujui RT SPPT Cetak SPPT Cetak Daftar Tagihan Jatuh Tempo Daftar Tagihan Jatuh Tempo per BankBuat PPR Review PPR Kirim PPR Cetak daftar SP2D Daftar SP2D Pemilihan PPR Review PPR Persetujuan Pembayaran L I S SPM & Keleng kapan Rekam SPP Review SPM dan surat Terima ADK dari Satker Konversi ADK
  • 16. Penatausahaan Retur BC PM GR CM Hal yang sering terjadi : 1. Pada OM SPAN status SP2D Retur tetapi di Daftar Retur belum ada 2. Satker belum menerima dana tetapi pada status pada OM SPAN  sukses dan Daftar Retur tidak ada 3. Saat membuat SPP Retur, nomor penerimaan tidak ada 4. Nomor penerimaan telah digunakan oleh invoice/SPP yang lain 5. Tidak terjadi perubahan data supplier 6. Retur yang dibayarkan diretur kembali 7. Salah pemilihan Bank Operasional saat proses pembayaran  kembali retur.
  • 17. GR Konfirmasi Penerimaan Konfirmasi bisa dilakukan untuk : 1. Individu 2. Satker Dalam hal satker melakukan konfirmasi bisa dilakukan di mana saja tidak terbatas pada KPPN Mitra Kerjanya Hal yang sering terjadi : 1. Satker mengirim ADK bukan untuk SPAN 2. NTPN yang dikonfirmasi tidak ada 3. NTPN untuk MPN G2 tidak jelas
  • 18. GR Koreksi Penerimaan Dasar Hukum Per‐16/PB/2014 meliputi : 1. Pasal 14, dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS / CoA,  dan tidak merubah total nilai penerimaan 2. Pasal 19 : • Ayat 1, hanya bisa dilaksanakan oleh KPPN untuk penerimaan satker mitra kerjanya • Ayat 2, jika tervalidasi ke satker diluar mitra kerja KPPN, surat permintaan koreksi diteruskan ke KPPN lain tersebut dengan disertai informasi original CoA • Ayat 3, dalam hal KPPN lain belum menerapkan SPAN, surat permintaan koreksi beserta lampiran diteruskan ke Dit TP. 
  • 19. BAGAN AKUN STANDAR  (Chart of Account‐CoA) Terdapat 12 segemen CoA, (6+3+6+7+7+10+5+1+4+1+6+6 = 62) yaitu: 1. Segmen Satker, terdiri dari 6 digit yang menunjukan unit yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi. Segmen Satker dalam SPAN menggunakan skema satu kode Satker untuk satu DIPA, sehingga satu Satker yang menerima beberapa DIPA dari Bagian Anggaran dan Eselon I yang berbeda, akan menggunakan kode Satker yang berbeda. 2. Segmen KPPN, terdiri dari 3 digit, yang menunjukan KPPN sesuai dengan lokasi tempat pembayaran. 3. Segmen Akun, terdiri dari 6 digit, dalam penerapan akuntansi akrual, terdapat penambahan laporan keuangan yang membutuhkan tambahan akun baru (akun operasional, akun neraca, akun komitmen, dan akun non anggaran). 4. Segmen Program, terdiri dari 7 digit, yang merupakan gabungan dari kode Bagian Anggaran (3 digit), kode eselon 1 (2 digit), dan kode program (2 digit). 5. Segmen Output, terdiri dari 7 digit, yang merupakan gabungan dari Kode Kegiatan (4 digit) dan kode Output (3 digit). 6. Segmen Dana, terdiri dari 10 digit, yang merupakan gabungan dari kode sumber dana (1 digit), kode cara penarikan (1 digit), dan nomor Register Loan dan Hibah (8 digit). ‐‐‐‐‐‐ khusus untuk rek.pengesahan hibah langsung kas‐‐‐‐‐
  • 20. BAGAN AKUN STANDAR  (Chart of Account‐CoA) 7. Segmen Bank, terdiri dari 5 digit, yang merupakan gabungan dari kode jenis/tipe rekening (1 digit) dan kode nomor rekening/nomor urut rekening (4 digit). Segmen bank memberikan informasi arus kas pada setiap rekening. Segmen bank digunakan untuk kebutuhan rekonsiliasi dan pelaporan ber basis kas (LAK). 8. Segmen Kewenangan, terdiri dari 1 digit, yaitu (1) Kantor Pusat, (2) Kantor Daerah, (3) Dekonsentransi, (4) Tugas Perbantuan, (5) Urusan Bersama. 9. Segmen Lokasi, terdiri dari 4 digit, tempat pelaksanaan kegiatan oleh Satker. 10.Segmen Anggaran, terdiri dari 1 digit, yaitu (1) Appropriasi, (2) Allotment, (3) Annual Financial Plan (AFP), (4) Carry Forward , (7) Pengembalian Belanja, dan (9) blokir. 11.Segmen Antar Entitas, terdiri dari 6 digit, untuk menjelaskan adanya transaksi antara entitas BUN selaku pengelola kas negara dan entitas Satker selaku Pengguna Anggaran. 12.Segmen Cadangan, tediri dari 6 digit, merupakan kode yang dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya klasifikasi baru di masa yang akan datang.
  • 21. GR Koreksi Penerimaan Satke r satker KPPN PNR KK Staf Bank Kasi Bank KPPN Setempat Kepala Staf Bank Kasi Bank KPPN LAIN Kepala surat Nota  koreksi Nota  Koreksi TTD Nota  Koreksi TTD Nota  Koreksi TTD Nota  Koreksi Surat penerusan Lihat CoA Koreksi TTD Nota  Koreksi Koreksi TTD Nota  Koreksi TTD Nota  Koreksi Koreksi surat surat
  • 22. PM Kesalahan Pelimpahan Alur SPM Pengembalian Penerimaan Pengembalian Penerimaan pada SPAN diatur dalam PER‐13/PB/2014 tanggal 21 April 2014 Pengembalian Penerimaan dapat disebabkan oleh : 1. Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input) Pasal 6 2. Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi (salah rekam) Pasal 6 3. Kelebihan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi Pasal 11 dan Pasal 12 Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pembayaran untuk kesalahan perekaman dan perekaman 2 kali oleh Bank/Pos Persepsi adalah harus ada Nota Koreksi untuk penerimaan tersebut sebagai lampiran SKP4 SPM Pengembalian Penerimaan
  • 23. Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input) PM 1. Bank/Pos Persepsi membuat surat permintaan pembayaran kembali kelebihan pelimpahan 2. Staff bank melakukan pengujian terhadap surat dari bank 3. Staff bank melakukan pengecekan terhadap setoran dimaksud (inquiry receipt) untuk melihat segmen CoA setoran
  • 24. Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input) PM 4. Dalam hal setoran tervalidasi ke: a) KPPN mitra Bank/Pos Persepsi, Seksi Vera KPPN menerbitkan SKTB dan seksi bank melakukan koreksi terhadap salah satu setoran dengan ketentuan kode satker menjadi Satker Kuasa Bun (999xxx) dan kode akun menjadi 816111 PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 2 dan lampiran II huruf B2 b) KPPN lain, Staff bank mengirimkan surat permintaan penerbitan SKTB dan permintaan koreksi terhadap setoran dimaksud dengan ketentuan kode satker menjadi Satker Kuasa Bun (999xxx) dan kode akun menjadi 816111 dimana kode Satker Kuasa Bun adalah kode satker KPPN mitra Bank/Pos Persepsi. PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 3 dan Lampiran II huruf B3 c) Dalam hal KPPN lain belum SPAN, permintaan diteruskan ke Direktorat Transformasi Perbendahaan. PER‐13/PB/2014 Pasal 10 ayat 1
  • 25. Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input) PM 5. Seksi Vera mitra Bank/Pos Persepsi membuat SKP4 6. Kepala Kantor/Kantor Pusat menambah informasi rekening untuk NRS 7047 7. Seksi Pencairan Dana mencetak Laporan Informasi Supplier 7047 8. Staff bank membuat Invoice 9. Kepala Seksi Bank melakukan validasi, persetujuan dan mencetak SPP 10. Kepala Kantor melakukan validasi dan mencetak SPM 11. FO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan 12. MO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan 13. Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, melakukan persetujuan dan mencetak SPPT 14. Staff bank membuat proses pembayaran 15. Kepala Seksi Bank menyetujui pembayaran 16. Staff bank mencetak daftar SP2D per satker
  • 26. Perekaman 2 kali surat setoran oleh Bank/Pos Persepsi (double input) PM Contoh Kasus Lampiran II huruf A dan huruf B Terdapat satu surat setoran dengan nilai Rp. 1.000.000,‐ atas setoran tersebut Bank/Pos Persepsi melakukan dua kali perekaman senilai Rp. 1.000.000,‐ dan dilimpahkan senilai Rp. 2.000.000,‐ Satu surat setoran, 2 NTPN, dengan nilai masing masing Rp. 1.000.000 dan dilimpahkan Rp. 2.000.000,‐ NTPN 123 (setoran sesuai teraan hardcopy) dengan segmen CoA 655472.019.411121 NTPN 567 (setoran kedua/seharusnya tidak ada) dengan segmen CoA 655472.019.4111211 Terhadap NTPN 567 dilakukan koreksi sehingga segmen CoA menjadi 999062.019.816111
  • 27. PM 1. Bank/Pos Persepsi membuat surat permintaan pembayaran kembali kelebihan pelimpahan 2. Staff bank melakukan pengujian terhadap surat dari bank 3. Staff bank melakukan pengecekan terhadap setoran dimaksud (inquiry receipt) untuk melihat segmen CoA setoran Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi (salah rekam)
  • 28. PM 4. Dalam hal setoran tervalidasi ke: a) KPPN mitra Bank/Pos Persepsi, Seksi Vera KPPN menerbitkan SKTB dan seksi bank melakukan koreksi terhadap salah satu setoran dengan ketentuan : Kode satker sesuai setoran, nilai sesuai setoran kode satker Kuasa Bun (999xxx), kode akun menjadi 816111 dan nilai sebesar yang dimintakan PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 2 dan lampiran II huruf B2 b) KPPN lain, Staff bank mengirimkan surat permintaan penerbitan SKTB dan permintaan koreksi terhadap setoran dimaksud dengan ketentuan : Kode satker sesuai setoran, nilai sesuai setoran kode satker Kuasa Bun (999xxx), kode akun menjadi 816111 dengan nilai sebesar yang dimintakan PER‐13/PB/2014 Pasal 6 ayat 2 dan lampiran II huruf B3 c) Dalam hal KPPN lain belum SPAN, permintaan diteruskan ke Direktorat Transformasi Perbendahaan. Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi (salah rekam)
  • 29. PM Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi (salah rekam) 5. Seksi Vera mitra Bank/Pos Persepsi membuat SKP4 6. Kepala Kantor/Kantor Pusat menambah informasi rekening untuk NRS 7047 7. Kepala Kantor mencetak Laporan Informasi Supplier 7047 8. Staff bank membuat Invoice 9. Kepala Seksi Bank melakukan validasi, persetujuan dan mencetak SPP 10. Kepala Kantor melakukan validasi dan mencetak SPM 11. FO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan 12. MO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan 13. Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, melakukan persetujuan dan mencetak SPPT 14. Staff bank membuat proses pembayaran 15. Kepala Seksi Bank menyetujui pembayaran 16. Staff bank mencetak daftar SP2D per satker
  • 30. PM Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi (salah rekam) Contoh Kasus Lampiran II huruf A dan huruf B2 Satu surat setoran dengan nilai Rp. 100.000,‐ tetapi oleh Bank/Pos Persepsi direkam dan dilimpahkan senilai Rp. 1.000.000,‐ atas kesalahan tersebut Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pembayaran kembali NTPN 123 dengan segmen CoA 655472.019.411121 pada hardcopy bernilai Rp. 100.000 tetapi direkam dan dilimpahkan Rp. 1.000.000 Terhadap NTPN 123 dilakukan koreksi sehingga segmen CoA menjadi 999062.019.816111 senilai Rp. 900.000,‐ dan 655472.019.411121 senilai Rp. 100.000
  • 31. PM Kesalahan perekaman jumlah setoran oleh Bank/Pos Persepsi (salah rekam) 1234;O;655472;019;411121;0000dst;IDR;‐1000000;;;; 1234;C;655472;019;411121;0000dst;IDR;100000;;;; 1234;C;999062;019;816111;0000dst;IDR;900000;;;; Contoh ADK Koreksi
  • 32. PM Kelebihan Pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi 1. Bank/Pos Persepsi membuat surat permintaan pembayaran kembali kelebihan pelimpahan 2. Staff bank melakukan pengujian terhadap surat dari bank 3. Seksi Vera KPPN KBI/KPPN KBI Induk membuat SKTB 4. Seksi Vera KPPN mitra Bank/Pos Persepsi membuat SKP4 5. Kepala Kantor/Kantor Pusat menambah informasi rekening untuk NRS 7047 6. Kepala Kantor mencetak Laporan Informasi Supplier 7047 7. Staff bank membuat Invoice 8. Kepala Seksi Bank melakukan validasi, persetujuan dan mencetak SPP 9. Kepala Kantor melakukan validasi dan mencetak SPM 10. FO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan
  • 33. PM Kelebihan Pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi 11. MO melakukan pengujian dan melakukan persetujuan 12. Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, melakukan persetujuan dan mencetak SPPT 13. Staff bank membuat proses pembayaran 14. Kepala Seksi Bank menyetujui pembayaran 15. Staff bank mencetak daftar SP2D per satker 16. Staff bank melakukan perekaman koreksi pengeluaran pemindahbukuan sesuai S‐495/PB.8/2014 tanggal 29 April 2014 Contoh Kasus Lampiran II huruf A dan huruf C Bank/Pos Persepsi secara total membukukan penerimaan senilai Rp. 1.000.000 tetapi yang dilimpahkan senilai Rp. 1.100.000,‐ dan Bank/Pos Persepsi meminta kelebihan pelimpahan senilai Rp. 100.000
  • 34. CONTACT PERSON servicedesk@depkeu.go.id dan di cc ke : PM iwan.teguh.s@gmail.com unluckiers@gmail.com irw.wahyudi@gmail.com lathifulalamsyah@gmail.com iyanoegroho@gmail.com maryantopunya@gmail.com GR nugrohojuli@gmail.com yeariefpe84@gmail.com aliparno@gmail.com narsismemeister@gmail.com CM amywijaya2002@gmail.com kukuh.patriots@gmail.com amsimoncy@gmail.com