Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021

  1. 1. POKOK-POKOK PMK NOMOR 208/PMK.02/2020 TENTANGTATA CARA REVISI ANGGARANTA 2021 Jakarta, Januari 2021
  2. 2. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN POKOK BAHASAN 2
  3. 3. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN REVISI ANGGARANTA 2020 DANTA 2021 3 2021 2020 Terdapat revisi TA 2021 yang dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan Terdapat revisi TA 2020 yang dapat dilakukan setelah tahun anggaran berakhir REVISI
  4. 4. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN KETENTUAN UMUM I 4 Pasal 4 Ayat (1) Pasal 4 ayat (2) Memperhatikan PMK mengenai: • Juksunlah RKA-K/L dan Pengesahan DIPA; • Tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN; serta • Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan/atau RKA-BUN. Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA BUN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan DIPA TA 2021 diserahkan Presiden ke Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur di istana negara pada tanggal 25 November 2020
  5. 5. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN REVISITA 2021YANG DIPROSES PADATAHUN 2020* 5 REVISI ADMINISTRASI 6 *) Data per tanggal 28 Desember 2020, Sumber: SATU Anggaran dan Nadine Perubahan Kantor Bayar (KPPN) 1 Perubahan Nomenklatur Satker (SKPD-TP) 1 Revisi Informasi Kinerja (Perubahan satuan, indikator, komponen, penambahan KRO dan RO) 3 Pembukaan/penghapusan tanda blokir 1
  6. 6. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PENYELESAIAN REVISITA 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN LKPP 6 Pagu Minus Belanja Pegawai Satker BLU Hibah Langsung PHLN/PHDN Subbagian anggaran BA BUN Koreksi data transaksi di dokumen sumber Penyesuaian Akun Khusus COVID-19 dan PEN Dapat diproses dan disahkan mengikuti batas waktu penyusunan LKPP Penyesuaian administratif/ Pengesahan Diatur lebih lanjut oleh Dirjen Perbendaharaan (Surat atau Perdirjen)
  7. 7. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN AKUN KHUSUS PENANGANAN COVID-19* 7 *) Berdasarkan S-369/PB/2020 dan KEP-135/PB/2020 Ditambahkan nomenklatur “Penanganan Pandemi COVID-19” di setiap akun - 521131 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID - 19 - 525152 (Barang) - 525153 (Persediaan) - 525154 (Jasa) - 525155 (Pemeliharaan) - 525156 (Perjalanan) 52515 Belanja Barang dan Jasa BLU II - 521241 Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID -19 - 521841 Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID - 19 - 522192 Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID -19 - 523114 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID -19 - 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi COVID - 19 - 526131 (Peralatan dan Mesin - Bentuk Barang) - 526132 (Peralatan dan Mesin - Bentuk Uang) - 526321 (Lainnya Bentuk Brg) - 526322 (Lainnya Bentuk Uang) 526 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - 532119 (Peralatan dan Mesin) - 533119 (Gedung dan Bangunan) - 536118 (Lainnya) 53 Belanja Modal - 537122 (Peralatan dan Mesin) - 537123 (Gedung dan Bangunan) - 537125 (Lainnya) 53712 Belanja Modal BLU – Darurat Bencana - 571114 (Rehabilitasi Uang) - 571115 (Rehabilitasi Barang) - 572114 (Jaminan Sosial Uang) - 572115 (Jaminan Sosial Barang) - 573114 (Pemberdayaan Uang) - 573115(Pemberdayaan Barang) - 574114 (Perlindungan Uang) - 574115 (Perlindungan Barang) - 575114 (Pen. Kemiskinan Uang) - 575115 (Pen. Kemiskinan Brg) - 576114 (Pen. Bencana Uang) - 576115 (Pen. Bencana Barang) 57 Belanja Bantuan Sosial
  8. 8. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN EVALUASI PELAKSANAAN REVISITA 2020 (1/2) 8 Revisi Informasi Kinerja untuk Monev Penyelesaian Pagu Minus Pemutakhiran POK Mengubah Halaman III Pergeseran terkait akun 526 • Batas waktu tanggal 30 Oktober 2020. • melewati batas waktu, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. • Perbaikan informasi kinerja untuk kebutuhan monev sebaiknya segera dilakukan di awal atau di tengah tahun sebelum batas waktu. • Pagu minus yang diselesaikan melewati batas waktu hingga penyusunan LKPP TA 2020 hanya pagu minus belanja pegawai untuk akun gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. • Pagu minus selain gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji diselesaikan dengan mekanisme reguler sebelum batas waktu. • Revisi perubahan halaman III DIPA adalah 30 November 2020 • Revisi atau Pemutakhiran POK yang diajukan setelah tanggal 30 November 2020 tidak mengakibatkan perubahan halaman III DIPA. • Halaman III DIPA berubah jika terjadi perubahan jumlah penerimaan atau penarikan dana per bulan. • Pergeseran anggaran (penambahan atau pengurangan) terkait akun 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda) tidak diatur khusus menjadi kewenangan DJA/DJPB. • Revisi terkait akun 526 tersebut diproses sesuai ketentuan umum revisi anggaran.
  9. 9. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN EVALUASI PELAKSANAAN REVISITA 2020 (2/2) 9 Pergeseran Belanja Ops ke Belanja non-ops Perubahan peruntukan anggaran dari BA BUN Pergeseran anggaran COVID-19 dan/atau PEN Revisi POK mengubah Digital Stamp • Untuk TA 2020, pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional diperkenankan hanya untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN. • Untuk TA 2021, pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional diatur menjadi kewenangan DJA. • Pergeseran anggaran dari akun yang ditambahkan anggarannya dari BA BUN ke output/akun lain yang tidak sesuai dengan peruntukan SP SABA 999.08 (sesuai catatan dalam Halaman IV.B DIPA), menjadi kewenangan DJA. • Sedangkan pergeseran ke output/akun yang peruntukannya sama, menjadi kewenangan DJPB. • Anggaran penanganan COVID-19 dan/atau Program PEN tidak dapat digeser/direalokasi ke peruntukan non COVID-19. Namun, dapat digeser untuk penanganan COVID- 19 dan/atau Program PEN dalam cluster/bidang yang sama. • Menggunakan akun khusus penanganan COVID-19. • Revisi POK tidak mengubah Digital Stamp, tidak mengubah sumber dana, dan tidak mengubah jenis belanja. • Untuk TA 2021, revisi POK diperluas dapat mengubah Digital Stamp untuk revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja pegawai operasional.
  10. 10. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN LATAR BELAKANG 10 Penerapan kebijakan terkini di Bidang Penganggaran (RSPP) 02 Amanat Peraturan Perundang- undangan 01 Arahan pimpinan dan masukan dari unit-unit terkait 03 PENYESUAIAN KETENTUAN REVISI ANGGARAN DENGAN:
  11. 11. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN KETENTUAN UMUM II 11 DIT. PA KPA Dalam satu Program atau antar- Program Antarjenis belanja berdampak pada penurunan volume RO Antarsumber dana Berdampak pada penurunan volume RO secara total Diusulkan oleh Pejabat Eselon I Membutuhkan penelaahan atau pengesahan untuk substansi tertentu Antar-Unit Eselon I atau dalam satu Unit Eselon I Dalam satu Program atau antar- Program untuk belanja operasional Antarjenis belanja tidak berdampak pada penurunan volume RO Tidak mengubah sumber dana Tidak berdampak pada penurunan volume RO secara total Diusulkan oleh Pejabat Eselon I atau KPA untuk substansi tertentu Berupa pengesahan Antar-Satker antar-Kanwil DJPB Dalam satu Program atau antar- Program untuk belanja operasional Antarjenis belanja tidak berdampak pada penurunan volume RO Tidak mengubah sumber dana Tidak berdampak pada penurunan volume RO secara total Diusulkan oleh KPA Berupa pengesahan Antar-Satker dalam satu Kanwil DJPB Dalam satu KRO atau antar-KRO untuk belanja pegawai operasional Antarjenis belanja untuk belanja pegawai operasional Tidak mengubah sumber dana Tidak berdampak pada penurunan volume RO Ditetapkan oleh KPA Mengubah Digital Stamp hanya untuk revisi pemenuhan belanja pegawai operasional Dalam satu Satker
  12. 12. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN KETENTUAN BARU 12 Pengesahan Belanja Modal atas Pengadaan Tanah oleh LMAN Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pengesahan Pemberian Hibah dari Dana Hasil Kelolaan LDKPI Lanjutan Penanganan COVID-19 dan Program PEN
  13. 13. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 13 EXISTING RSPP INFORMASI KINERJA Program Program Stakeholders Perspective Sasaran Program Outcome Indikator Kinerja Program Indikator Outcome Output Program Output Program Customers Perspective Indikator Output Program Indikator Output Program Kegiatan Kegiatan Internal Process dan Learning & Growth Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Output Klasifikasi Rincian Output (KRO) Indikator Output Indikator KRO Sub-Output Rincian Output (RO) Komponen Komponen Sub-Komponen Sub Komponen Akun Akun Detail Belanja Detail Belanja Program Lintas Kegiatan Lintas Standardisasi KRO
  14. 14. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DESAIN KEGIATAN - KRO – RO 14 - Komponen - Sub Komponen - Detail Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan clustering/kumpulan atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam. Rincian Output (RO) merupakan Produk Akhir Spesifik K/L berupa barang/jasa KEGIATAN KRO Regulasi Pelayanan Umum Investasi Fisik Investasi SDM & Sosial Ekonomi KRO AAA Adm. Pemerintahan Internal K/L Adm. Pemerintahan Internal Pemerintahan KRO A..A KRO AFA RO 001 A….. RO 002 B….. RO 003 C….. RO 001 D….. RO 002 E….. RO 003 F….. KRO BAA KRO B..A KRO BMA KRO CAA KRO C..A KRO CDA RO 001 G….. RO 002 H….. RO 003 I…... RO 001 J….. RO 002 K….. RO 003 L….. KRO DAA KRO D..A KRO DDA KRO EAA RO 001 M….. RO 002 N….. RO 003 O….. RO 001 P….. RO 002 Q….. KRO FAA KRO FBA RO 003 R…..
  15. 15. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 15 • Dalam Eselon I • Antar-Eselon I* • Antar-K/L (termasuk dalam 1 Program)* √ • Sumber dana SBSN √ • Pemenuhan belanja operasional • Dalam Eselon I • Pemenuhan belanja operasional • Antar-Kanwil • Antar-Kanwil • Pemenuhan belanja operasional • Dalam Eselon I • Pemenuhan belanja operasional • Dalam satu Kanwil • Dalam satu Kanwil • Pemenuhan belanja pegawai operasional • Dalam satu Satker • Dalam satu Satker • Dalam satu RO • Dalam satu Satker Antar-Program Antar-KRO Dalam KRO yang Sama RSPP untuk BA BUN *) Membutuhkan persetujuan DPR
  16. 16. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN Diajukan kepada Kementerian Keuangan paling lambat akhir bulan Maret 2021 LANJUTAN PENANGANAN COVID-19 DAN PEN 16 01 03 02 Sisa anggaran dari SBN yang tidak terserap dapat dilanjutkan pada TA 2021 dan bersifat on top Berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan usulan kegiatan tahun 2021 04 Disertai pagu dan realisasi tahun 2020 beserta capaian Disertai reviu APIP K/L Dilaporkan dalam APBN-P dan/atau LKPP TA 2021
  17. 17. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN LANJUTAN PROGRAM PEN 17 DIPA TA 2021 ada DIPA TA 2021 tidak ada DIPA TA 2020 ada DIPA TA 2020 tidak ada Alokasi akan dimunculkan kembali • Alokasi ditambah • Volume ditambah Akan dimunculkan di DIPA TA 2021 PERCEPATAN USULAN BARU LANJUTAN DIPA TA 2021 dimunculkan
  18. 18. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PENGESAHAN BELANJA MODAL ATAS PENGADAAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH LMAN 18 Kewenangan DJA berupa pengesahan Ketentuan sesuai PMK mengenai tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional oleh LMAN PMK Batas akhir usulan revisi tanggal 28 Desember 2021 DESEMBER
  19. 19. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN MEKANISME REVISI PENGESAHAN PEMBERIAN HIBAH DARI DANA HASIL KELOLAAN LDKPI (1/2) 19 Mekanisme DIPA BUN DIPA K/L Pengusul dan Peneliti Kesesuaian dan Kelengkapan PPA BUN berdasarkan usulan KPA BUN Pejabat Eselon I di Kemenkeu selaku Pembina Teknis LDKPI berdasarkan usulan KPA Satker BLU Dokumen Persyaratan 1. Surat usulan ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN; 2. arsip data komputer (adk); dan 3. Dokumen pendukung lainnya (jika ada). 1. Surat usulan revisi anggaran ditandatangani oleh Pejabat Eselon I; 2. arsip data komputer (adk); dan 3. Dokumen pendukung lainnya (jika ada). Pengajuan 1. Melalui Sistem Aplikasi (online) 2. Dokumen fisik disimpan oleh pengusul revisi anggaran 1. Melalui Sistem Aplikasi (online) 2. Dokumen fisik disimpan oleh pengusul revisi anggaran
  20. 20. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN MEKANISME REVISI PENGESAHAN PEMBERIAN HIBAH DARI DANA HASIL KELOLAAN LDKPI (2/2) 20 Mekanisme DIPA BUN DIPA K/L Pemroses Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Pengesahan Usulan revisi sesuai dengan dokumen yang disampaikan Usulan revisi sesuai dengan dokumen yang disampaikan dan usulan revisi ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) Penolakan Usulan revisi tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan Usulan revisi tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan dan/atau usulan revisi ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) Waktu Penyelesaian 1 hari kerja setelah diterima sistem aplikasi, dokumen lengkap, dan adk valid oleh sistem aplikasi 1 hari kerja setelah diterima sistem aplikasi, dokumen lengkap, dan adk valid oleh sistem aplikasi
  21. 21. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PERBAIKAN/PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN KETENTUAN 21 PNBP Belanja Operasional Tunggakan Tahun 2020 Antarjenis Belanja Perluasan Peranan Satker dan Revisi KPA Penyelesaian Revisi DJA Dokumen Persyaratan Revisi Informasi Kinerja Pembatasan Revisi dan Pejabat Sementara
  22. 22. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PNBP: PAGU BERUBAH 22 Digunakan oleh Satker penghasil Untuk kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP Penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP untuk Satker yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program Satker yang bersangkutan melakukan pengisian data target PNBP 01 02 03
  23. 23. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PNBP: PAGUTETAP (PERGESERAN) 23 • Antar-Eselon I • Antar-Program • Antar-Satker • Antar-Kanwil • Antar-Satker • Dalam 1 (satu) Kanwil • PNBP BLU • Dalam 1 (satu) Satker
  24. 24. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN BELANJA OPERASIONAL 24 Pagu Berubah/ Penambahan Dalam Program Dukma Program Dukma ke Program Teknis Program Teknis ke Program Dukma • Dari BA BUN 999.08 • Antar-Eselon I • Dari Ops ke Non-ops • Antar-Eselon I • Dari Ops ke Non-ops • Antar-Satker • Antar-Kanwil • Antar-KRO • Dalam 1 KRO • Antar-Satker • Antar-Kanwil • Antar-Satker • Dalam 1 Kanwil • Antar-KRO • Dalam 1 KRO • Antar-Satker • Dalam 1 Kanwil • Dalam 1 Satker • Dalam 1 KRO • Antar-KRO untuk belanja pegawai ops (antarjenis belanja)
  25. 25. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN CONTOH RO BELANJA OPERASIONAL (KEMENKO PMK) 25 RO Operasional Kantor KRO EAC Layanan Umum RO Gaji dan Tunjangan KRO EAF Layanan SDM RO Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KRO EAD Layanan Sarana Internal RO Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan RO Pemeliharaan Gedung dan Bangunan KRO EAE Layanan Prasarana Internal
  26. 26. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN CONTOH RO BELANJA OPERASIONAL (KEMENKO PMK) 26 RO 001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Menko Bidang PMK KRO EAC Layanan Umum RO 002 Layanan Dukungan Manajemen Satker Revolusi Mental RO 001 Layanan Perkantoran Satker Menko Bidang PMK KRO EAA Layanan Perkantoran RO 002 Layanan Perkantoran Satker Revolusi Mental RO 003 Layanan Perkantoran Satker DJSN RO 003 Layanan Dukungan Manajemen Satker DJSN RO 009 Layanan Urusan Rumah Tangga Terdapat akun: 1. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2. 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 3. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Terdapat akun: 1. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2. 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3. 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya
  27. 27. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN TUNGGAKANTAHUN 2020 27 REFOCUSSING akibat adanya kebijakan penyesuaian pagu dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dibiayai dengan penerbitan SBN COVID-19 & PEN jumlah tunggakan per tagihan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L DOK. PENDUKUNG TUNGGAKAN BERKAITAN DENGAN:
  28. 28. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN TUNGGAKANTERKAIT COVID-19 DAN/ATAU PEN 28 PMK 208/2020 DAN PMK 187/2020 Sisa Dana pada Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN digunakan untuk pembiayaan tunggakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada Tahun Anggaran 2020 Pasal 15 huruf b Pembayaran atas tunggakan tidak memerlukan verifikasi dari aparat pengawasan internal pemerintah Pasal 16 Ayat (3) • tunggakan termasuk ke dalam list dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan alokasi tersedia, tunggakan dapat diproses tanpa mekanisme revisi. • tunggakan terkait selain daftar tunggakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c atau alokasi untuk peruntukan yang sama tidak tersedia, tunggakan diproses melalui mekanisme revisi. Pasal 16 Ayat (1) tunggakan per tagihan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cukup dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L Pasal 16 Ayat (5) PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021 PMK Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021
  29. 29. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN ANTARJENIS BELANJA 29 Berdampak pada penurunan volume RO Tidak berdampak pada penurunan volume RO Untuk belanja operasional pegawai
  30. 30. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DOKUMEN USULAN REVISI ANGGARAN 30 USULAN KE DJA USULAN KE DIT. PELAKSANAAN ANGGARAN USULAN KE KANWIL DJPB Surat usulan Revisi Anggaran Surat usulan Revisi Anggaran Surat usulan Revisi Anggaran Arsip data komputer (adk) yang divalidasi Arsip data komputer (adk) yang divalidasi Arsip data komputer (adk) yang divalidasi Surat pernyataan Pejabat Eselon I Surat persetujuan Pejabat Eselon I (pergeseran anggaran antar-Satker) Surat persetujuan Pejabat Eselon I (pergeseran anggaran antar-Satker, antar-Kegiatan, ralat kode akun, tunggakan tahun 2020, pemanfaatan sisa anggaran RO) Laporan Hasil Reviu APIP K/L (final) (Pagu Anggaran berubah, pergeseran anggaran antarbagian anggaran, antar-Program, perubahan peruntukan level Program, dan/atau usulan KRO/RO baru) RKBMN yang disetujui DJKN (BMN baru yang akan dihasilkan) Revisi RKBMN yang disetujui DJKN (BMN baru yang akan dihasilkan) Surat pernyataan pihak ketiga bersedia menerima (barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat / Pemerintah Daerah) Surat pernyataan pihak ketiga bersedia menerima (barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat /Pemerintah Daerah) dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada) dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada) dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada) Baru *) Untuk menghindari terjadinya penambahan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Baru *) Baru Baru *)
  31. 31. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PERLUASAN PERANAN SATKER 31 KPA Satker atas persetujuan Pejabat Eselon I dapat menyampaikan usul Revisi Anggaran ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk hal-hal tertentu dan/atau mendesak, meliputi usulan revisi mengenai: a. Pemenuhan Belanja Operasional; dan/atau b. Penanganan bencana non-alam, termasuk untuk COVID-19 dan/atau Program PEN.
  32. 32. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PERLUASAN REVISI KEWENANGAN KPA 32 antar-RO dalam 1 (satu) KRO 01 02 03 Antar-KRO dan antarjenis belanja untuk pemenuhan belanja pegawai operasional Pergeseran PNBP dalam 1 (satu) Satker Pemutakhiran dengan Persetujuan Eselon I* *) Dalam hal sistem aplikasi sudah tersedia
  33. 33. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN PEMBATASAN ATAS USULAN REVISI ANGGARAN 33 Untuk pengendalian dan pengamanan belanja negara, Menteri Keuangan dapat melakukan pembatasan atas Revisi Anggaran dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja K/L. Berupa pembatasan untuk menambah alokasi atas Program/Kegiatan/KRO/RO yang termasuk dalam program penghematan belanja.
  34. 34. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN KPA ATAU PEJABAT ESELON I BERHALANGAN 34 pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga KPA atau Pejabat Eselon I berhalangan tetap/sementara pejabat satu tingkat lebih tinggi dari pejabat definitif yang bersangkutan.
  35. 35. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN REVISI INFORMASI KINERJA 35 diusulkan ke DJA, diproses melalui SATU Anggaran Program/Kegiatan baru diusulkan ke DJA setelah mendapat kode dari Bappenas Batas waktu usulan revisi informasi kinerja mengikuti batas waktu revisi reguler DJA tanggal 17 Desember 2021 TA 2021, sudah diatur batas waktu revisi informasi kinerja untuk kebutuhan monev (17 Desember 2021) Sasaran Strategis dan Indikator Output Program dan Indikator PROGRAM Sasaran Program dan Indikator Komponen RO dan Indikator KRO dan Indikator Sasaran Kegiatan dan Indikator KEGIATAN Mencakup semua level: INFORMASI KINERJA
  36. 36. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN WAKTU PENYELESAIAN REVISI DJA: BA K/L 36 1 (satu) hari kerja 2 (dua) hari kerja sejak penelaahan selesai dilakukan setelah usulan diterima sistem dokumen lengkap adk diterima valid oleh sistem LAMA BARU reviu APIP K/L dapat menyusul
  37. 37. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN BATASWAKTU USULAN REVISI ANGGARAN 37 ✓ Lanjutan RMP untuk Uang Muka ✓ Penarikan RMP ✓ Lanjutan COVID & PEN ✓ Usul Penggunaan RO Cadangan 31 Maret 2021 29 Oktober 2021 29 Januari 2021 Minggu ke-1 April 2021 30 November 2021 ✓ Revisi Reguler DJA ✓ Revisi Reguler DJPB Catatan: Dalam hal jatuh pada hari libur, batas waktu dimajukan pada hari kerja sebelum hari libur
  38. 38. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN BATASWAKTU USULAN REVISI ANGGARAN 38 ✓ Belanja Pegawai ✓ BA BUN ke BA K/L ✓ PNBP ✓ Pinjaman/Hibah/ RMP ✓ Penggunaan Kelebihan Realisasi atas Target PNBP 17 Desember 2021 17 Desember 2021 ✓ Tindak Lanjut Sidang Kabinet ✓ Persetujuan Eksternal ✓ Informasi Kinerja untuk Monev ✓ Persetujuan Menkeu ✓ DIPA BUN ✓ Penanggulangan Bencana ✓ Pengadaan Tanah oleh LMAN ✓ Hibah Langsung ✓ PHLN ✓ Pemutakhiran POK 28 Desember 2021 28 Desember 2021 ✓ Pagu Minus Belanja Pegawai 31 Desember 2021 Catatan: Dalam hal jatuh pada hari libur, batas waktu dimajukan pada hari kerja sebelum hari libur
  39. 39. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 39 Pasal 3 Revisi Anggaran juga berlaku dalam hal terdapat: a. perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2021; dan/atau b. perubahan atas kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2021 dan/atau Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2021, termasuk kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/atau self blocking.
  40. 40. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 40
  41. 41. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 41 • Dalam rangka penerapan kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 berupa refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021. • DJA dapat melakukan pemblokiran DIPA K/L secara mandiri dalam bila dalam waktu yang telah ditentukan, Kementerian/Lembaga tidak mengajukan usulan penghematan atau tidak melengkapi data dukung perubahan anggaran. • sebagai akibat dari kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/atau self blocking. PEMBLOKIRAN SECARA MANDIRI OLEH DJA
  42. 42. “Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik” (Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI)
  43. 43. TERIMA KASIH tsp.dsp@kemenkeu.go.id i-Puslay DJA Pusat Layanan terintegrasi DJA Website : hai.kemenkeu.go.id/b/hai-anggaran Telpon : 14090 ext.2 Alamat Surel : Pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id Whatsapp : 08118300931

×