SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
+Pelaksanaan Penatausahaan
Penerimaan Negara pada SPAN
Disampaikan dalam RAKORTEK Seksi Bank 2014
+ Peraturan terkait
 PMK no. 154/PMK.05/2013 tentang Piloting SPAN sebagaimana
diubah dalam PMK No. 22/PMK.05/2013
 Perdirjen no. 7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan
Negara pada SPAN
 Perdirjen no. 13/PB/2014 tentang mekanisme pengembalian
penerimaan negara akibat double input perekaman/pelimpahan
 Surat Dir. PKN no. S-124/PB.3/2014 tentang penatausahaan
penerimaan negara dlm rangka piloting SPAN
 Surat Dir TP no. S-429/PB.8/2014 tentang petunjuk
penyelesaian atas NTPN kosong dan NTPN sama dalam satu
rekening
 Surat Dir TP no. S-554/PB.8/2014 tentang penatausahaan
penerimaan negara dan pengawasan saldo kas KPPN
+
Peraturan yang sedang on progress
 PMK tentang Pelaksanaan SPAN (menyesuaikan
dengan rencana rollout SPAN)
 Perdirjen PBN tentang Tata Cara Koreksi Data
Transaksi Keuangan (menunggu ditetapkan)
 Perdirjen PBN tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA atas setoran Pengembalian Belanja
(sedang tahap pembahasan)
 Perdirjen PBN tentang Retur SP2D (sedang tahap
pembahasan)
+ Lingkup Kegiatan di KPPN SPAN terkait
Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013
tentang Pelaksanaan Piloting SPAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan
penerimaan negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi
melalui Sistem MPN diatur dalam Perdirjen
(Pasal 41 ayat (5))
Penerimaan Negara Koreksi Konfirmasi
Bank Persepsi
Mata Uang Asing
Billing System
Bank/Pos Persepsi
atau Devisa
Persepsi
Retur SP2D
+ Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi atau Devisa
Persepsi
 Menerima Setoran Penerimaan
Negara melalui Sistem MPN
 Menyampaikan Dokumen
Penerimaan Negara ke KPPN yg
terdiri dari:
1. LHP;
2. Rekening Koran;
3. ADK penerimaan *);
4. Bukti surat setoran (SSP, SSPBB,
SSB, SSPCP, SSCP, SSBP,
SSPB, dan STBS);
5. Nota debet/nota kredit; dan
6. Completion advice/confirmation
advice.
Wajib Bayar / Wajib Setor Bank /Pos / Devisa Persepsi
Setoran
Penerimaan
Negara
KPPN Mitra Kerja
*) ADK penerimaan dibuat untuk tiap
rekening penerimaan pada Bank/Pos
Persepsi atau Devisa Persepsi.
Menerima Dokumen
Penerimaan Negara
dari Bank/Pos persepsi
atau devisa persepsi
Penatausahaan
Penerimaan Negara
+ Penatausahaan Penerimaan Negara via Bank/Pos
Persepsi atau Devisa Persepsi pada KPPN
Dokumen Penerimaan
Negara
Dikembalikan untuk
diperbaiki
Bank /Pos / Devisa
Persepsi Kasi BankFO Seksi Bank MO Seksi Bank
KPPN Mitra Kerja
1. Terima Dokumen
Penerimaan
2. Upload ADK
Penerimaan ke FTP
Persepsi
3. Meneruskan Dok.
Penerimaan ke MO
1. Download ADK
Penerimaan dr FTP
2. Upload ADK
Penerimaan ke SPAN
Validasi Jml transaksi &
total nilai antara LHP & ADK
(by system)
Valid?
N
Y
Validasi
Interface
Interface = proses pembukuan atas penerimaan negara pada SPAN
+ Koreksi Data Transaksi Penerimaan
1. Dilakukan oleh unit yang menatausahakan penerimaan
2. Ketentuan pelaksanaan koreksi:
a. Dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS
b. Tidak merubah total nilai penerimaan
3. Dilakukan berdasarkan permintaan koreksi, yang dapat
diajukan oleh:
a. Bank/Pos Persepsi, KPP, KPBC, Kantor Pusat
DJP/DJBC/DJPBN, atau KPPN
terkait perpajakan
b. Satker/Kementerian Negara/Lembaga,
Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat DJPBN/DJA,
atau KPPN
terkait PNBP
c. Persepsi, Kantor Pusat DJPBN, KPPN,
atau Pihak Ketiga (PT Taspen, PT Asabri,
BPJS, Bapertarum, atau pihak ketiga
lainnya)
terkait
Penerimaan Non
Anggaran
4. Permintaan koreksi dari Satker dilengkapi ADK Koreksi
5. Permintaan koreksi selain Satker, ADK Koreksi dibuat di
KPPN
+
Surat
Permohonan
Perbaikan +
ADK Koreksi
PROSEDUR KOREKSI PENERIMAAN NEGARA MELALUI
SPAN pada KPPN
Pemohon Koreksi
 Terima Surat
Permohonan dan
ADK
 Upload ADK Koreksi
ke FTP
 Meneruskan Surat
Permohonan ke MO
 Download ADK
Koreksi dari FTP
 Upload ADK Koreksi
ke SPAN
 Melakukan validasi
atau
Melakukan penolakan
apabila:
1. Data yang akan
dikoreksi tidak
sesuai dengan
data dalam SPAN
(tidak original);
2. Perubahan akun
pajak menjadi
PNBP; atau
3. Jumlah nilai
penerimaan tidak
sama dengan
jumlah awal.
 Proses Interface
 Cetak nota
perbaikan transaksi
Penerimaan
Negara
KPPN
FO KPPN MO KPPN Kepala Seksi BankPihak Terkait Satker
Surat
Permohonan
Perbaikan
 Terima Surat
Permohonan
 Membuat ADK
Koreksi (dari Aplikasi
Koreksi)
 Upload ADK Koreksi
ke FTP
 Meneruskan Surat
Permohonan ke MO
+
Konfirmasi oleh KPPN atau dit. PKN cq. PN dapat dilakukan pada saat:
setelah melakukan proses interface pada aplikasi SPAN.
PROSEDUR KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA VIA SPAN
Dit. PKN c.q. Subdit PN/KPPN
1. Menerima ADK Konfirmasi dan fotocopy surat
setoran yang akan dikonfirmasi;
2. Konfirmasi dapat dilakukan menggunakan ADK
Konfirmasi maupun konfirmasi per setoran
penerimaan negara;
3. Melakukan unggah ADK Konfirmasi ke portal FTP
Persepsi yang telah ditentukan;
4. Mengunduh ADK Konfirmasi dari portal FTP
Persepsi dan selanjutnya mengunggah ke aplikasi
SPAN;
5. Konfirmasi yang dilakukan per setoran penerimaan
negara atau tidak menggunakan ADK Konfirmasi
dilakukan melalui menu Konfirmasi Penerimaan
pada aplikasi SPAN;
6. Melakukan pengecekan dan proses interface;
7. Mencetak Nota Konfirmasi Setoran
8. Mengirimkan Nota Konfirmasi Setoran ke Satker.
Satker
Copy Surat
Setoran +
ADK
+
Alur Retur SP2D
 Bank Interkoneksi SPAN:
1) Setiap hari BO wajib mengirimkan Rek Koran ke Subdit RKN
2) Subdit RKN melakukan proses pencarian berdasarkan tanggal R/K,
proses validasi secara sistem, dan melakukan proses upload ke
dalam sistem SPAN
3) Staff Subdit RKN melakukan input alasan retur dan simpan
4) Kasi Subdit RKN melakukan proses interface untuk membukukan
retur sebagai penerimaan
5) Setiap hari, staff bank di KPPN melakukan pengecekan daftar retur
dan jika ada, mengirimkan pemberitahuan kepada satker untuk
dilakukan perbaikan data
+
Alur Retur SP2D
 Bank Non Interkoneksi
1) Jika terdapat retur, BO wajib memberitahukan kepada KPPN
mengenai transaksi retur
2) Staff bank melakukan penambahan baris pada rekening
retur bank tersebut berisi informasi tanggal SP2D, tipe
transaksi penerimaan lain lain, kode transaksi, 21 digit
nomor SP2D, tanggal nilai (tanggal retur), jumlah uang, mata
uang, jumlah dalam rupiah, dan mengisi DFF dengan
ketentuan Credit Type 3 dan melakukan proses simpan
3) Staff Seksi Bank melakukan input alasan retur dan simpan
4) Kasi Bank melakukan proses interface untuk membukukan
retur sebagai penerimaan
5) Mencetak Daftar Retur dan mengirimkan pemberitahuan
kepada satker untuk dilakukan perbaikan data
+ FLOW DATA KPPN EXISTING
Aklap
Kanwil
+
Penjelasan :
1. Bank/Pos Persepsi menyampaikan ADK dan LHP ke Seksi
Bank;
2. Seksi Bank/Pos memeriksa LHP dan menginput ADK ke aplikasi
3. Seksi Bank/Pos memproses dan membuat LKP Harian.
4. Satker menyampaikan SPM ke Seksi PD KPPN;
5. Seksi Pencairan Dana memeriksa SPM dan menerbitkan SP2D
6. Seksi Bank/Pos melakukan pencetakan Advis untuk pengiriman
SP2D ke Bank Operasional/Pos
7. Seksi Vera melakukan Posting data di Aplikasi
8. Seksi Vera melakukan rekonsiliasi internal dengan Seksi
Pencairan Dana dan Seksi Bank/Pos
9. Supervisor melakukan pembentukan file GL kemudian dikirimkan
ke Dit SP
10. Dit SP melakukan validasi dan memproses data ADK GL kiriman
KPPN
11. Validasi data pada Apikasi SP2D, Aplikasi Bendum, Aplikasi Vera
KPPN, dan Kantor Pusat DJPB
12. Data tersebut digunakan untuk Buku Merah (Realisasi
Penerimaan)
+
FLOW DATA SPAN
Subledg
er GR
Unggah ADK
&
Pengecekan
Interface
Data
Ekstraksi
Data
DB
App
Existin
g
KPPN SPANDit. PKN (BUN) & BA 999 Dit. SP
Penjelasan :
1. Data penerimaan MPN dari KPPN SPAN diunggah (validasi) dan lalu di interface ke subledger GR
SPAN
2. Data penerimaan dari rekening di Dit. PKN divalidasi dan diinterface ke akun pendapatan
ditangguhkan.
3. Unit Teknis (BA 999) melakukan reklasifikasi penerimaan ke akun pendapatan dan akan terbukukan di
GR
4. Posting atas data penerimaan dari KPPN maupun dari Dit. PKN/BA 999 dilakukan secara periodik 2x
sehari by system ke General Ledger (GL)
5. Data yang sudah ada di GL kemudian oleh Dit. TP dilakukan proses ekstraksi dari DB SPAN ke dalam
tabel data sesuai kamus data yang telah disepakati;
6. Dit. TP melakukan push data ke DB aplikasi existing di Dit. SP.
1 2
4
3
Data
Valid
?
YT
Validasi &
Interface Rek
Koran
Reklas
Data
Data
Valid
?
GL
5
6
T Y
+
Hal yang perlu menjadi perhatian
 Pastikan ADK MPN sudah dilakukan proses interface maksimal
H+1, Kasi Bank melakukan monitoring atas pelaksanaan hal
ini. Di tingkat Kanwil dapat dibantu oleh Bidang Supervisi
Kanwil.
 Apabila ada data ADK yang error/gagal unggah, mohon
dilaporkan ke commandcenter.span@gmail.com
 Manual dan petunjuk teknis penatausahaan penerimaan
melalui SPAN sudah kami kumpulkan di
https://drive.google.com/folderview?id=0B0GqeuICyvtVZ2VGb
XI3RHEyaUk&usp=drive_web
+
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IIMuhammad Amri
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahMaylana Febrina
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganHeyden Balang
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 

What's hot (20)

Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
 
Modul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPANModul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPAN
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Modul span
Modul spanModul span
Modul span
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 

Viewers also liked

Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Ahmad Abdul Haq
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Ahmad Abdul Haq
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANAhmad Abdul Haq
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bnikridoeko
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
 
Penyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn span
Penyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn spanPenyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn span
Penyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn spanAhmad Abdul Haq
 
Monitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayah
Monitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayahMonitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayah
Monitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayahAhmad Abdul Haq
 
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-PajakS-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajakmateripenyuluhan
 
Kompetensi Teknik Perencanaan: Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kompetensi Teknik Perencanaan:  Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kompetensi Teknik Perencanaan:  Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kompetensi Teknik Perencanaan: Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dadang Solihin
 
Online Billing System Software
Online Billing System SoftwareOnline Billing System Software
Online Billing System Softwarerapidbilling
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakDwi Utomo
 
Perpustakaan Elektronik
Perpustakaan Elektronik Perpustakaan Elektronik
Perpustakaan Elektronik Bunayya
 
Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...
Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...
Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Tarif PNBP di B2P2TOOT Tawangmangu
Tarif PNBP di B2P2TOOT TawangmanguTarif PNBP di B2P2TOOT Tawangmangu
Tarif PNBP di B2P2TOOT Tawangmangudelpielunk
 

Viewers also liked (20)

Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bni
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
Penyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn span
Penyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn spanPenyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn span
Penyaluran dana sp2 d dan pengawasan saldo kas pada kppn span
 
Monitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayah
Monitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayahMonitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayah
Monitoring data apbn melalui aplikasi laporan wilayah
 
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-PajakS-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Kompetensi Teknik Perencanaan: Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kompetensi Teknik Perencanaan:  Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kompetensi Teknik Perencanaan:  Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kompetensi Teknik Perencanaan: Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Online Billing System Software
Online Billing System SoftwareOnline Billing System Software
Online Billing System Software
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System Pajak
 
E billing
E billingE billing
E billing
 
Perpustakaan Elektronik
Perpustakaan Elektronik Perpustakaan Elektronik
Perpustakaan Elektronik
 
Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...
Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...
Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan di I...
 
Tarif PNBP di B2P2TOOT Tawangmangu
Tarif PNBP di B2P2TOOT TawangmanguTarif PNBP di B2P2TOOT Tawangmangu
Tarif PNBP di B2P2TOOT Tawangmangu
 

Similar to PENERIMAAN NEGARA SPAN

Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Sai Jawa Tengah
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
slide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxslide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxElboElbo1
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERIMuhammad Rafi Kambara
 
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdfFinal PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdfKPPN Manokwari
 
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfSeksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfKPPNManokwari
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi BankAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNAhmad Abdul Haq
 
Sosialisasi Dropping Dana.pdf
Sosialisasi Dropping Dana.pdfSosialisasi Dropping Dana.pdf
Sosialisasi Dropping Dana.pdfKevinMuhammad10
 
GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesIszwan Shah
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014Iszwan Shah
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfLamanPajak
 

Similar to PENERIMAAN NEGARA SPAN (20)

Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
Perdirjen78
Perdirjen78Perdirjen78
Perdirjen78
 
Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
slide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxslide_per_16.pptx
slide_per_16.pptx
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdfFinal PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
 
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfSeksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
 
Sosialisasi Dropping Dana.pdf
Sosialisasi Dropping Dana.pdfSosialisasi Dropping Dana.pdf
Sosialisasi Dropping Dana.pdf
 
Mpn g 2
Mpn g 2Mpn g 2
Mpn g 2
 
GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account Payables
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdf
 
Proses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firsProses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firs
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 

Recently uploaded (15)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 

PENERIMAAN NEGARA SPAN

  • 1. +Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara pada SPAN Disampaikan dalam RAKORTEK Seksi Bank 2014
  • 2. + Peraturan terkait  PMK no. 154/PMK.05/2013 tentang Piloting SPAN sebagaimana diubah dalam PMK No. 22/PMK.05/2013  Perdirjen no. 7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada SPAN  Perdirjen no. 13/PB/2014 tentang mekanisme pengembalian penerimaan negara akibat double input perekaman/pelimpahan  Surat Dir. PKN no. S-124/PB.3/2014 tentang penatausahaan penerimaan negara dlm rangka piloting SPAN  Surat Dir TP no. S-429/PB.8/2014 tentang petunjuk penyelesaian atas NTPN kosong dan NTPN sama dalam satu rekening  Surat Dir TP no. S-554/PB.8/2014 tentang penatausahaan penerimaan negara dan pengawasan saldo kas KPPN
  • 3. + Peraturan yang sedang on progress  PMK tentang Pelaksanaan SPAN (menyesuaikan dengan rencana rollout SPAN)  Perdirjen PBN tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan (menunggu ditetapkan)  Perdirjen PBN tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas setoran Pengembalian Belanja (sedang tahap pembahasan)  Perdirjen PBN tentang Retur SP2D (sedang tahap pembahasan)
  • 4. + Lingkup Kegiatan di KPPN SPAN terkait Penerimaan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting SPAN Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan penerimaan negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi melalui Sistem MPN diatur dalam Perdirjen (Pasal 41 ayat (5)) Penerimaan Negara Koreksi Konfirmasi Bank Persepsi Mata Uang Asing Billing System Bank/Pos Persepsi atau Devisa Persepsi Retur SP2D
  • 5. + Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi atau Devisa Persepsi  Menerima Setoran Penerimaan Negara melalui Sistem MPN  Menyampaikan Dokumen Penerimaan Negara ke KPPN yg terdiri dari: 1. LHP; 2. Rekening Koran; 3. ADK penerimaan *); 4. Bukti surat setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSPCP, SSCP, SSBP, SSPB, dan STBS); 5. Nota debet/nota kredit; dan 6. Completion advice/confirmation advice. Wajib Bayar / Wajib Setor Bank /Pos / Devisa Persepsi Setoran Penerimaan Negara KPPN Mitra Kerja *) ADK penerimaan dibuat untuk tiap rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi atau Devisa Persepsi. Menerima Dokumen Penerimaan Negara dari Bank/Pos persepsi atau devisa persepsi Penatausahaan Penerimaan Negara
  • 6. + Penatausahaan Penerimaan Negara via Bank/Pos Persepsi atau Devisa Persepsi pada KPPN Dokumen Penerimaan Negara Dikembalikan untuk diperbaiki Bank /Pos / Devisa Persepsi Kasi BankFO Seksi Bank MO Seksi Bank KPPN Mitra Kerja 1. Terima Dokumen Penerimaan 2. Upload ADK Penerimaan ke FTP Persepsi 3. Meneruskan Dok. Penerimaan ke MO 1. Download ADK Penerimaan dr FTP 2. Upload ADK Penerimaan ke SPAN Validasi Jml transaksi & total nilai antara LHP & ADK (by system) Valid? N Y Validasi Interface Interface = proses pembukuan atas penerimaan negara pada SPAN
  • 7. + Koreksi Data Transaksi Penerimaan 1. Dilakukan oleh unit yang menatausahakan penerimaan 2. Ketentuan pelaksanaan koreksi: a. Dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS b. Tidak merubah total nilai penerimaan 3. Dilakukan berdasarkan permintaan koreksi, yang dapat diajukan oleh: a. Bank/Pos Persepsi, KPP, KPBC, Kantor Pusat DJP/DJBC/DJPBN, atau KPPN terkait perpajakan b. Satker/Kementerian Negara/Lembaga, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat DJPBN/DJA, atau KPPN terkait PNBP c. Persepsi, Kantor Pusat DJPBN, KPPN, atau Pihak Ketiga (PT Taspen, PT Asabri, BPJS, Bapertarum, atau pihak ketiga lainnya) terkait Penerimaan Non Anggaran 4. Permintaan koreksi dari Satker dilengkapi ADK Koreksi 5. Permintaan koreksi selain Satker, ADK Koreksi dibuat di KPPN
  • 8. + Surat Permohonan Perbaikan + ADK Koreksi PROSEDUR KOREKSI PENERIMAAN NEGARA MELALUI SPAN pada KPPN Pemohon Koreksi  Terima Surat Permohonan dan ADK  Upload ADK Koreksi ke FTP  Meneruskan Surat Permohonan ke MO  Download ADK Koreksi dari FTP  Upload ADK Koreksi ke SPAN  Melakukan validasi atau Melakukan penolakan apabila: 1. Data yang akan dikoreksi tidak sesuai dengan data dalam SPAN (tidak original); 2. Perubahan akun pajak menjadi PNBP; atau 3. Jumlah nilai penerimaan tidak sama dengan jumlah awal.  Proses Interface  Cetak nota perbaikan transaksi Penerimaan Negara KPPN FO KPPN MO KPPN Kepala Seksi BankPihak Terkait Satker Surat Permohonan Perbaikan  Terima Surat Permohonan  Membuat ADK Koreksi (dari Aplikasi Koreksi)  Upload ADK Koreksi ke FTP  Meneruskan Surat Permohonan ke MO
  • 9. + Konfirmasi oleh KPPN atau dit. PKN cq. PN dapat dilakukan pada saat: setelah melakukan proses interface pada aplikasi SPAN. PROSEDUR KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA VIA SPAN Dit. PKN c.q. Subdit PN/KPPN 1. Menerima ADK Konfirmasi dan fotocopy surat setoran yang akan dikonfirmasi; 2. Konfirmasi dapat dilakukan menggunakan ADK Konfirmasi maupun konfirmasi per setoran penerimaan negara; 3. Melakukan unggah ADK Konfirmasi ke portal FTP Persepsi yang telah ditentukan; 4. Mengunduh ADK Konfirmasi dari portal FTP Persepsi dan selanjutnya mengunggah ke aplikasi SPAN; 5. Konfirmasi yang dilakukan per setoran penerimaan negara atau tidak menggunakan ADK Konfirmasi dilakukan melalui menu Konfirmasi Penerimaan pada aplikasi SPAN; 6. Melakukan pengecekan dan proses interface; 7. Mencetak Nota Konfirmasi Setoran 8. Mengirimkan Nota Konfirmasi Setoran ke Satker. Satker Copy Surat Setoran + ADK
  • 10. + Alur Retur SP2D  Bank Interkoneksi SPAN: 1) Setiap hari BO wajib mengirimkan Rek Koran ke Subdit RKN 2) Subdit RKN melakukan proses pencarian berdasarkan tanggal R/K, proses validasi secara sistem, dan melakukan proses upload ke dalam sistem SPAN 3) Staff Subdit RKN melakukan input alasan retur dan simpan 4) Kasi Subdit RKN melakukan proses interface untuk membukukan retur sebagai penerimaan 5) Setiap hari, staff bank di KPPN melakukan pengecekan daftar retur dan jika ada, mengirimkan pemberitahuan kepada satker untuk dilakukan perbaikan data
  • 11. + Alur Retur SP2D  Bank Non Interkoneksi 1) Jika terdapat retur, BO wajib memberitahukan kepada KPPN mengenai transaksi retur 2) Staff bank melakukan penambahan baris pada rekening retur bank tersebut berisi informasi tanggal SP2D, tipe transaksi penerimaan lain lain, kode transaksi, 21 digit nomor SP2D, tanggal nilai (tanggal retur), jumlah uang, mata uang, jumlah dalam rupiah, dan mengisi DFF dengan ketentuan Credit Type 3 dan melakukan proses simpan 3) Staff Seksi Bank melakukan input alasan retur dan simpan 4) Kasi Bank melakukan proses interface untuk membukukan retur sebagai penerimaan 5) Mencetak Daftar Retur dan mengirimkan pemberitahuan kepada satker untuk dilakukan perbaikan data
  • 12. + FLOW DATA KPPN EXISTING Aklap Kanwil
  • 13. + Penjelasan : 1. Bank/Pos Persepsi menyampaikan ADK dan LHP ke Seksi Bank; 2. Seksi Bank/Pos memeriksa LHP dan menginput ADK ke aplikasi 3. Seksi Bank/Pos memproses dan membuat LKP Harian. 4. Satker menyampaikan SPM ke Seksi PD KPPN; 5. Seksi Pencairan Dana memeriksa SPM dan menerbitkan SP2D 6. Seksi Bank/Pos melakukan pencetakan Advis untuk pengiriman SP2D ke Bank Operasional/Pos 7. Seksi Vera melakukan Posting data di Aplikasi 8. Seksi Vera melakukan rekonsiliasi internal dengan Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank/Pos 9. Supervisor melakukan pembentukan file GL kemudian dikirimkan ke Dit SP 10. Dit SP melakukan validasi dan memproses data ADK GL kiriman KPPN 11. Validasi data pada Apikasi SP2D, Aplikasi Bendum, Aplikasi Vera KPPN, dan Kantor Pusat DJPB 12. Data tersebut digunakan untuk Buku Merah (Realisasi Penerimaan)
  • 14. + FLOW DATA SPAN Subledg er GR Unggah ADK & Pengecekan Interface Data Ekstraksi Data DB App Existin g KPPN SPANDit. PKN (BUN) & BA 999 Dit. SP Penjelasan : 1. Data penerimaan MPN dari KPPN SPAN diunggah (validasi) dan lalu di interface ke subledger GR SPAN 2. Data penerimaan dari rekening di Dit. PKN divalidasi dan diinterface ke akun pendapatan ditangguhkan. 3. Unit Teknis (BA 999) melakukan reklasifikasi penerimaan ke akun pendapatan dan akan terbukukan di GR 4. Posting atas data penerimaan dari KPPN maupun dari Dit. PKN/BA 999 dilakukan secara periodik 2x sehari by system ke General Ledger (GL) 5. Data yang sudah ada di GL kemudian oleh Dit. TP dilakukan proses ekstraksi dari DB SPAN ke dalam tabel data sesuai kamus data yang telah disepakati; 6. Dit. TP melakukan push data ke DB aplikasi existing di Dit. SP. 1 2 4 3 Data Valid ? YT Validasi & Interface Rek Koran Reklas Data Data Valid ? GL 5 6 T Y
  • 15. + Hal yang perlu menjadi perhatian  Pastikan ADK MPN sudah dilakukan proses interface maksimal H+1, Kasi Bank melakukan monitoring atas pelaksanaan hal ini. Di tingkat Kanwil dapat dibantu oleh Bidang Supervisi Kanwil.  Apabila ada data ADK yang error/gagal unggah, mohon dilaporkan ke commandcenter.span@gmail.com  Manual dan petunjuk teknis penatausahaan penerimaan melalui SPAN sudah kami kumpulkan di https://drive.google.com/folderview?id=0B0GqeuICyvtVZ2VGb XI3RHEyaUk&usp=drive_web