SlideShare a Scribd company logo

BILLING PNBP

•Download as PPTX, PDF•
•
Ahmad Abdul Haq
Ahmad Abdul Haq

SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.

Government & Nonprofit
1 of 21
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA PERATURAN MENTERI KEUANGAN No 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK 2
Desain Bangunan Sistem Informasi PNBP Online Manajemen Billing Manajemen Database Jenis dan Tarif PNBP Manajemen Target dan Realisasi PNBP Manajemen user Manajemen Pelaporan Manajemen Helpdesk Manajemen Perekaman MODUL UTAMA MODUL PENDUKUNG
Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. 4
Perbedaan Existing (sebelum terintegrasi dalam Sistem MPN 2) Sesudah terintegrasi dalam Sistem MPN 2 Kode Billing Tidak membuat data tagihan dan kode billing. Penyetoran langsung dilakukan di Bank/Pos Persepsi. Menggunakan SSBP Membuat data tagihan dan mendapatkan kode billing sebelum melakukan penyetoran PNBP. Input Data Setoran Input data setoran PNBP dilakukan oleh teller di Bank/Pos Perspesi. Input data setoran PNBP dilakukan oleh penyetor (Bendahara Penerimaan/ Wajib Bayar) melalui SIMPONI. Lokasi Penyetoran Penyetoran PNBP hanya dapat dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi. Penyetoran dapat dilakukan di mana saja. Selain melalui teller Bank/Pos Persepsi juga melalui channel pembayaran lain seperti ATM, e-Banking dll Notifikasi Pembayaran Data setoran PNBP(realisasi) hanya tercatat di DJPB, sehingga harus dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan K/L penyetor PNBP Wajib Bayar/Setor dan K/L mendapatkan notifikasi atas setoran PNBP, sehingga terbentuk keseuaian data realisasi PNBP antara Wajib Bayar/Setor, K/L maupun Kementerian Keuangan. 5
Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran PNBP. 1 Menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran PNBP. 2 Memberikan kemudahan dan fleksibilitas melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran PNBP. 3 Memberikan akses kepada Wajib Bayar dan Wajib Setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran PNBP. 4 6
BILLING MIGAS BILLING BUMN BILLING SDA NON MIGAS BILLING K/L BILLING NON ANGGARAN BILLING PNBP 7
BILLING MIGAS Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa Penerimaan Minyak Bumi, Penerimaan Gas Bumi, dan Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas BILLING BUMN Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen bagian Pemerintah yang meliputi Dividen Murni, Dividen Interim, Tunggakan Pokok Dividen, dan Tunggakan Denda Atas Kekurangan atau Keterlambatan Pembayaran Pokok Dividen BILLING SDA NON MIGAS Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi 8
BILLING K/L Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran kelompok PNBP Fungsional maupun PNBP Umum yang terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga BILLING NON ANGGARAN Digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara dari Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan, Sisa Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 9
Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit. Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi. Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara. Memiliki masa berlaku (valid) selama 3 hari sejak penerbitan kode billing. 8 2 0 1 4 0 1 2 8 0 0 0 0 2 3 Jenis Penerimaan Negara Tanggal Penerbitan Kode Billing (YYYY – MM – DD) Nomor Urut Billing 10
PENDAFTARAN/REGISTRASI PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PNBP PENERBITAN KODE BILLING WAJIB BAYAR WAJIB SETOR TELLER/OVER THE COUNTER ATM E-BANKING EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN BANK/POS PERSEPSI 11
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id, • klik daftar • klik daftar pengguna
Apabila pendaftaran berhasil, maka akan muncul notifitasi sebagaimana gambar di sebelah ini, kemudian klik tombol ‘Ok’
aktivasi melalui link yang diberikan system melalui email, yaitu dengan cara klik alamat yang bertulis warna biru sebagaimana gambar. Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id, • klik masuk pilih tombol ‘Billing’ Pilih menu sesuai dengan pendaftaran/ kebutuhan user
• Tombol pembuatan billing tersebut akan menampilkan form isian sebagaimana gambar berikut. Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’.
• Setelah data berhasil disimpan, klik cetak untuk mencetakan Kode Biling, • Kode Biling dapat digunakan sebagai dasar pembayaran setoran PNBP
Dalam hal Wajib Bayar atau Wajib Setor belum dapat melakukan penyetoran menggunakan kode billing, penyetoran penerimaan negara dilaksanakan menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalam PMK tentang Modul Penerimaan Negara Penyetoran PNBP menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Penyetoran penerimaan non anggaran berupa pengembalian belanja dan pengembalian uang persediaan/tambahan uang persediaan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). 19
Dalam rangka penyediaan informasi, bantuan, dan petunjuk teknis terkait penggunaan sistem billing, Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan. Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran beroperasi setiap hari kerja, dan dapat dihubungi pada: Alamat : Lobby Ged. Sutikno Slamet Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Telepon : 021 – 34832511 (call center) 021 – 34832516 (customer service) Faksimile: 021 – 34832515 Email : pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id pusatlayanan.dja@gmail.com 20
TERIMA KASIH 21

Recommended

Spt masa ppn 1111 edit epoy 2
Spt masa ppn 1111 edit epoy 2Spt masa ppn 1111 edit epoy 2
Spt masa ppn 1111 edit epoy 2KPP Pratama Kepanjen
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi PajakFair Nurfachrizi
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat TerutangPPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutangkaromah95
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Artikel pajak
Artikel pajakArtikel pajak
Artikel pajakyashinta setyowati wibowo
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
 

Recommended

Spt masa ppn 1111 edit epoy 2
Spt masa ppn 1111 edit epoy 2Spt masa ppn 1111 edit epoy 2
Spt masa ppn 1111 edit epoy 2KPP Pratama Kepanjen
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi PajakFair Nurfachrizi
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat TerutangPPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutangkaromah95
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Artikel pajak
Artikel pajakArtikel pajak
Artikel pajakyashinta setyowati wibowo
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanjaAlfath Zulhiansyah Zulhiansyah
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakan
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakanPengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakan
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakanFuturum2
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalogNational Public Procurement Agency (LKPP RI)
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa PajakFair Nurfachrizi
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakFair Nurfachrizi
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukanPPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)عمران الحمدى
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiLa Salle
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masakaromah95
 
Teori Akuntansi
Teori AkuntansiTeori Akuntansi
Teori AkuntansiRahmisni Rehmadhani
 
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESContoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESZaka Firma Aditya
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanAhmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bnikridoeko
 

More Related Content

What's hot

Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakan
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakanPengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakan
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakanFuturum2
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukanPPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiLa Salle
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masakaromah95
 
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESContoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESZaka Firma Aditya
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 

What's hot (20)

02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakan
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakanPengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakan
Pengertian nilai dalam laporan akuntan dan penilai dalam sengketa perpajakan
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalog
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukanPPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansi
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
 
Teori Akuntansi
Teori AkuntansiTeori Akuntansi
Teori Akuntansi
 
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESContoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 

Viewers also liked

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bnikridoeko
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakDwi Utomo
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Ahmad Abdul Haq
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Ahmad Abdul Haq
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan ValasPengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan ValasAhmad Abdul Haq
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 
N MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIA
N MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIAN MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIA
N MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIAStudio G4
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAAhmad Abdul Haq
 
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAAhmad Abdul Haq
 

Viewers also liked (20)

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bni
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System Pajak
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan ValasPengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 
N MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIA
N MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIAN MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIA
N MENINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP PERTAMBANGAN INDONESIA
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
 

Similar to BILLING PNBP

Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPDMSBaubau
 
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptxBahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptxPDMSBaubau
 
Buku panduan billing system
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing systemisna muflikha
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...PDMSBaubau
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19
Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19
Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19RahmaLatifah2
 
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranRead me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranErny Anggrahini
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretaxrichan14
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfArieWidodo14
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptxSPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptxssuserfac37a
 
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanBu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanEndangmasri
 
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfPetunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfRoyhul Akbar
 
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKE FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKAgung Susanto
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURNastitya Fionny
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E fillingTata Cara E filling
Tata Cara E fillingpresent_ku
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...ainullabib3523
 

Similar to BILLING PNBP (20)

Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptxBahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
 
Buku panduan billing system
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing system
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19
Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19
Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19
 
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranRead me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptxSPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
 
Bu endang
Bu endangBu endang
Bu endang
 
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanBu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunan
 
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfPetunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
 
Tunggakan pbb rp 7
Tunggakan pbb rp 7Tunggakan pbb rp 7
Tunggakan pbb rp 7
 
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKE FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E fillingTata Cara E filling
Tata Cara E filling
 
METLIT
METLITMETLIT
METLIT
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 

Recently uploaded (11)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 

BILLING PNBP

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1
  • 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA PERATURAN MENTERI KEUANGAN No 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK 2
  • 3. Desain Bangunan Sistem Informasi PNBP Online Manajemen Billing Manajemen Database Jenis dan Tarif PNBP Manajemen Target dan Realisasi PNBP Manajemen user Manajemen Pelaporan Manajemen Helpdesk Manajemen Perekaman MODUL UTAMA MODUL PENDUKUNG
  • 4. Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. 4
  • 5. Perbedaan Existing (sebelum terintegrasi dalam Sistem MPN 2) Sesudah terintegrasi dalam Sistem MPN 2 Kode Billing Tidak membuat data tagihan dan kode billing. Penyetoran langsung dilakukan di Bank/Pos Persepsi. Menggunakan SSBP Membuat data tagihan dan mendapatkan kode billing sebelum melakukan penyetoran PNBP. Input Data Setoran Input data setoran PNBP dilakukan oleh teller di Bank/Pos Perspesi. Input data setoran PNBP dilakukan oleh penyetor (Bendahara Penerimaan/ Wajib Bayar) melalui SIMPONI. Lokasi Penyetoran Penyetoran PNBP hanya dapat dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi. Penyetoran dapat dilakukan di mana saja. Selain melalui teller Bank/Pos Persepsi juga melalui channel pembayaran lain seperti ATM, e-Banking dll Notifikasi Pembayaran Data setoran PNBP(realisasi) hanya tercatat di DJPB, sehingga harus dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan K/L penyetor PNBP Wajib Bayar/Setor dan K/L mendapatkan notifikasi atas setoran PNBP, sehingga terbentuk keseuaian data realisasi PNBP antara Wajib Bayar/Setor, K/L maupun Kementerian Keuangan. 5
  • 6. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran PNBP. 1 Menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran PNBP. 2 Memberikan kemudahan dan fleksibilitas melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran PNBP. 3 Memberikan akses kepada Wajib Bayar dan Wajib Setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran PNBP. 4 6
  • 7. BILLING MIGAS BILLING BUMN BILLING SDA NON MIGAS BILLING K/L BILLING NON ANGGARAN BILLING PNBP 7
  • 8. BILLING MIGAS Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa Penerimaan Minyak Bumi, Penerimaan Gas Bumi, dan Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas BILLING BUMN Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen bagian Pemerintah yang meliputi Dividen Murni, Dividen Interim, Tunggakan Pokok Dividen, dan Tunggakan Denda Atas Kekurangan atau Keterlambatan Pembayaran Pokok Dividen BILLING SDA NON MIGAS Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi 8
  • 9. BILLING K/L Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran kelompok PNBP Fungsional maupun PNBP Umum yang terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga BILLING NON ANGGARAN Digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara dari Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan, Sisa Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 9
  • 10. Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit. Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi. Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara. Memiliki masa berlaku (valid) selama 3 hari sejak penerbitan kode billing. 8 2 0 1 4 0 1 2 8 0 0 0 0 2 3 Jenis Penerimaan Negara Tanggal Penerbitan Kode Billing (YYYY – MM – DD) Nomor Urut Billing 10
  • 11. PENDAFTARAN/REGISTRASI PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PNBP PENERBITAN KODE BILLING WAJIB BAYAR WAJIB SETOR TELLER/OVER THE COUNTER ATM E-BANKING EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN BANK/POS PERSEPSI 11
  • 12. • masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id, • klik daftar • klik daftar pengguna
  • 13.
  • 15. aktivasi melalui link yang diberikan system melalui email, yaitu dengan cara klik alamat yang bertulis warna biru sebagaimana gambar. Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’
  • 16. • masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id, • klik masuk pilih tombol ‘Billing’ Pilih menu sesuai dengan pendaftaran/ kebutuhan user
  • 17. • Tombol pembuatan billing tersebut akan menampilkan form isian sebagaimana gambar berikut. Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’.
  • 18. • Setelah data berhasil disimpan, klik cetak untuk mencetakan Kode Biling, • Kode Biling dapat digunakan sebagai dasar pembayaran setoran PNBP
  • 19. Dalam hal Wajib Bayar atau Wajib Setor belum dapat melakukan penyetoran menggunakan kode billing, penyetoran penerimaan negara dilaksanakan menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalam PMK tentang Modul Penerimaan Negara Penyetoran PNBP menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Penyetoran penerimaan non anggaran berupa pengembalian belanja dan pengembalian uang persediaan/tambahan uang persediaan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). 19
  • 20. Dalam rangka penyediaan informasi, bantuan, dan petunjuk teknis terkait penggunaan sistem billing, Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan. Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran beroperasi setiap hari kerja, dan dapat dihubungi pada: Alamat : Lobby Ged. Sutikno Slamet Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Telepon : 021 – 34832511 (call center) 021 – 34832516 (customer service) Faksimile: 021 – 34832515 Email : pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id pusatlayanan.dja@gmail.com 20