SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
http://www.perbendaharaan.go.id
http://www.perbendaharaan.go.id 2
 Dasar Hukum
 Penatausahaan Transaksi
 Rekonsiliasi Bank Otomatis
 Rekonsiliasi Bank Manual
 Penyelesaian Transaksi “Belum Direkonsiliasi”
 Penyelesaian Transaksi “Unreconciled”
 Penyelesaian Transaksi SUBRKUN KPPN KBI yang
Dikoreksi Bank Indonesia
 Diskusi / Tanya Jawab
http://www.perbendaharaan.go.id 3
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan SPAN
 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
PER-59/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Modul Kas dalam SPAN
http://www.perbendaharaan.go.id 4
 Nama dan nomor rekening yang terdaftar pada
SPAN harus sama dengan nama dan nomor
rekening pada bank tempat dibukanya rekening
tersebut
 Jika terdapat perbedaan/perubahan atau
penambahan rekening baru, KPPN segera
melaporkan ke Dit. PKN dan Dit. TP (Pasal 6 ayat
(2) PER-59/PB/2013)
 Jika ada penutupan rekening, KPPN segera
melaporkan ke Dit. PKN dan Dit. TP
(Pasal 9 PER-59/PB/2013)
http://www.perbendaharaan.go.id 5
 Upload seluruh rekening koran ke SPAN dan
Interface data penerimaan dilakukan paling
lambat H+1 setelah tanggal transaksi
 Input pada SPAN atas transaksi pelimpahan dari
rekening persepsi dilakukan dengan benar
(tanggal, no. sakti, nominal, dan no. bank tujuan)
paling lambat H+1 setelah tanggal transaksi
 BAT awal atas suatu transaksi pelimpahan yang
sudah dikoreksi (BAT baru setelah koreksi sudah
terbentuk) harus dibatalkan
http://www.perbendaharaan.go.id 6
 Data transaksi yang sudah diupload pada SPAN
tidak boleh dibukukan pada aplikasi existing
 ADK LHP yang sudah diupload ke suatu rekening
tidak boleh digunakan untuk rekening lain
 Tanggal pada SPAN harus sama dengan tanggal
transaksi
 Data transaksi yang diupload pada SPAN harus
sama dengan data transaksi pada rekening koran
dari perbankan/pos
http://www.perbendaharaan.go.id 7
http://www.perbendaharaan.go.id 8
 Rekonsiliasi otomatis oleh SPAN dilakukan secara
periodik atas rekening di Bank Indonesia
(SUBRKUN KPPN) setelah proses upload ADK XML
pada SPAN selesai dilakukan dengan hasil:
 Reconciled: data transaksi pada SPAN sama
dengan rekening koran
 Unreconciled: data transaksi pada SPAN tidak
sama dengan rekening koran
 KPPN melakukan verifikasi atas transaksi dengan
status Unreconciled
http://www.perbendaharaan.go.id 9
Rekonsiliasi manual dilakukan atas rekening
bank/pos persepsi, BO II KPPN, BO III KPPN, dan
rekening retur dengan cara:
Mencocokan data pada SPAN dengan rekening
koran dari perbankan/pos
Mencocokan saldo awal dan saldo akhir pada
SPAN dengan rekening koran dari perbankan/pos
Melakukan input data pada rekening koran ke
SPAN
http://www.perbendaharaan.go.id 10
 KPPN mencetak “Laporan Transaksi yang masih
belum direkonsiliasi” pada SPAN setiap hari
(minimal satu minggu sekali)
 Penyebab transaksi yang masih belum
direkonsiliasi antara lain:
 terdapat data pada SPAN namun tidak ada di
rekening koran
 terdapat perbedaan elemen data transaksi
antara SPAN dan rekening koran
http://www.perbendaharaan.go.id 11
Tindak lanjut atas transaksi yang ada pada SPAN namun
tidak ada pada rekening koran antara lain:
Pastikan bahwa rekening koran dimaksud sudah
diupload pada SPAN
Pastikan bahwa semua BAT yang seharusnya sudah
dibatalkan (akibat koreksi atas elemen data pada
transaksi awal, dan BAT yang benar setelah koreksi
sudah terbentu) sudah dibatalkan
Koordinasi dengan KPPN lain dalam hal transaksi
tersebut merupakan transaksi kiriman uang dari/ke
KPPN lain
http://www.perbendaharaan.go.id 12
Tindak lanjut atas transaksi dengan perbedaan
elemen data transaksi antara SPAN dan rekening
koran antara lain:
Koreksi data tipe, kode, dan/atau nomor transaksi
pada “Baris Laporan Bank”
Koordinasi dengan KPPN lain dalam hal transaksi
tersebut merupakan transaksi kiriman uang dari/ke
KPPN lain
http://www.perbendaharaan.go.id 13
 KPPN mencetak “Laporan Hasil Rekonsiliasi
Rekening Koran” dengan status
“UNRECONCILED” pada SPAN setiap hari
(minimal satu minggu sekali)
 Penyebab transaksi dengan status
“UNRECONCILED” antara lain:
 terdapat data pada rekening koran namun tidak
ada pada SPAN
 terdapat perbedaan elemen data transaksi
antara SPAN dan rekening koran
http://www.perbendaharaan.go.id 14
Tindak lanjut atas transaksi yang ada pada rekening
koran namun tidak ada pada SPAN antara lain:
Koordinasi dengan bank/pos mitra untuk identifikasi
transaksi tersebut
Jika transaksi tersebut dapat dibenarkan sesuai
ketentuan yang berlaku, catat transaksi tersebut pada
SPAN
Jika transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai
ketentuan yang berlaku minta bank/pos untuk
melakukan koreksi atas transaksi tersebut dan
mengirimkan kembali rekening koran setelah koreksi
http://www.perbendaharaan.go.id 15
Tindak lanjut atas transaksi dengan perbedaan
elemen data transaksi antara SPAN dan rekening
koran antara lain:
Koreksi data tipe, kode, dan/atau nomor transaksi
pada “Baris Laporan Bank”
Koordinasi dengan KPPN lain dalam hal transaksi
tersebut merupakan transaksi kiriman uang dari/ke
KPPN lain
http://www.perbendaharaan.go.id 16
 Rekomendasi BPK: Sepasang transaksi yang
sudah dikoreksi oleh Bank Indonesia tidak
dibukukan sebagai transaksi penerimaan dan
pengeluaran kiriman uang oleh Dit. PKN dan
KPPN
 Pada Aplikasi SPAN: Dit. PKN dan KPPN
memberikan tanda “Error” pada baris laporan
bank yang dikoreksi oleh Bank Indonesia (Contoh
KPPN Padang tanggal 11 Mei 2015)
http://www.perbendaharaan.go.id 17
Contoh tanda “Error” atas transaksi yang dikoreksi Bank
Indonesia pada SUBRKUN KPPN Padang (501000000340)
dan SUBRKUN Kuasa BUN Pusat (500000000980) tanggal 11
Mei 2015 senilai Rp26.696.943.204,00
http://www.perbendaharaan.go.id
Direktorat Pengelolaan Kas NegaraDirektorat Pengelolaan Kas Negara
Gedung Prijadi Praptosuharodjo II Lantai 2 & 3Gedung Prijadi Praptosuharodjo II Lantai 2 & 3
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4
Jakarta Pusat 10710Jakarta Pusat 10710
Telp:Telp: 3449230 Psw. 54003449230 Psw. 5400
Fax:Fax: 35245543524554

More Related Content

What's hot

Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahFKP2B Cikarang
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganHeyden Balang
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Administrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkkAdministrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkkibeth007
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Modul span
Modul spanModul span
Modul span
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Administrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkkAdministrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkk
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 

Viewers also liked

Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bnikridoeko
 
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAAhmad Abdul Haq
 
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaTony Lam
 
Cash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasuryCash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasurySanjay Gaggar
 
Penerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyaPenerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyavilla kuta indah
 

Viewers also liked (20)

Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bni
 
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
 
Cash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasuryCash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-Treasury
 
SBSN - Surat Berharga Syariah Negara
SBSN - Surat Berharga Syariah NegaraSBSN - Surat Berharga Syariah Negara
SBSN - Surat Berharga Syariah Negara
 
Penerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyaPenerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannya
 

Similar to Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN

2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016kppn137
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengssuserf9d0a9
 
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfPetunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfRoyhul Akbar
 
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuanganAkuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuanganAndy Ryuki
 
6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansiVio Subagyo
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Bab iv jurnal dan posting modu l
Bab iv jurnal dan posting modu lBab iv jurnal dan posting modu l
Bab iv jurnal dan posting modu lFebri Phaniank
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxdesacarat
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxalcadmg
 
slide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxslide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxElboElbo1
 
11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...
11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...
11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...Ahmad SKT
 
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdfBahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdfsupardifabianus
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Herry Winarko
 
Praktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat Jati
Praktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat JatiPraktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat Jati
Praktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat JatiIka Rahma
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 

Similar to Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN (20)

2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfPetunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdf
 
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuanganAkuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
 
6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Bab iv jurnal dan posting modu l
Bab iv jurnal dan posting modu lBab iv jurnal dan posting modu l
Bab iv jurnal dan posting modu l
 
6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi
 
183~PMK.05~2019Per.pdf
183~PMK.05~2019Per.pdf183~PMK.05~2019Per.pdf
183~PMK.05~2019Per.pdf
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
slide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxslide_per_16.pptx
slide_per_16.pptx
 
11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...
11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...
11 simkeu-proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen keu...
 
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdfBahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
 
Praktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat Jati
Praktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat JatiPraktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat Jati
Praktik Kerja Lapangan (UPB PD Pasar Jaya) Kramat Jati
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 

Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN

  • 2. http://www.perbendaharaan.go.id 2  Dasar Hukum  Penatausahaan Transaksi  Rekonsiliasi Bank Otomatis  Rekonsiliasi Bank Manual  Penyelesaian Transaksi “Belum Direkonsiliasi”  Penyelesaian Transaksi “Unreconciled”  Penyelesaian Transaksi SUBRKUN KPPN KBI yang Dikoreksi Bank Indonesia  Diskusi / Tanya Jawab
  • 3. http://www.perbendaharaan.go.id 3  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan SPAN  Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modul Kas dalam SPAN
  • 4. http://www.perbendaharaan.go.id 4  Nama dan nomor rekening yang terdaftar pada SPAN harus sama dengan nama dan nomor rekening pada bank tempat dibukanya rekening tersebut  Jika terdapat perbedaan/perubahan atau penambahan rekening baru, KPPN segera melaporkan ke Dit. PKN dan Dit. TP (Pasal 6 ayat (2) PER-59/PB/2013)  Jika ada penutupan rekening, KPPN segera melaporkan ke Dit. PKN dan Dit. TP (Pasal 9 PER-59/PB/2013)
  • 5. http://www.perbendaharaan.go.id 5  Upload seluruh rekening koran ke SPAN dan Interface data penerimaan dilakukan paling lambat H+1 setelah tanggal transaksi  Input pada SPAN atas transaksi pelimpahan dari rekening persepsi dilakukan dengan benar (tanggal, no. sakti, nominal, dan no. bank tujuan) paling lambat H+1 setelah tanggal transaksi  BAT awal atas suatu transaksi pelimpahan yang sudah dikoreksi (BAT baru setelah koreksi sudah terbentuk) harus dibatalkan
  • 6. http://www.perbendaharaan.go.id 6  Data transaksi yang sudah diupload pada SPAN tidak boleh dibukukan pada aplikasi existing  ADK LHP yang sudah diupload ke suatu rekening tidak boleh digunakan untuk rekening lain  Tanggal pada SPAN harus sama dengan tanggal transaksi  Data transaksi yang diupload pada SPAN harus sama dengan data transaksi pada rekening koran dari perbankan/pos
  • 8. http://www.perbendaharaan.go.id 8  Rekonsiliasi otomatis oleh SPAN dilakukan secara periodik atas rekening di Bank Indonesia (SUBRKUN KPPN) setelah proses upload ADK XML pada SPAN selesai dilakukan dengan hasil:  Reconciled: data transaksi pada SPAN sama dengan rekening koran  Unreconciled: data transaksi pada SPAN tidak sama dengan rekening koran  KPPN melakukan verifikasi atas transaksi dengan status Unreconciled
  • 9. http://www.perbendaharaan.go.id 9 Rekonsiliasi manual dilakukan atas rekening bank/pos persepsi, BO II KPPN, BO III KPPN, dan rekening retur dengan cara: Mencocokan data pada SPAN dengan rekening koran dari perbankan/pos Mencocokan saldo awal dan saldo akhir pada SPAN dengan rekening koran dari perbankan/pos Melakukan input data pada rekening koran ke SPAN
  • 10. http://www.perbendaharaan.go.id 10  KPPN mencetak “Laporan Transaksi yang masih belum direkonsiliasi” pada SPAN setiap hari (minimal satu minggu sekali)  Penyebab transaksi yang masih belum direkonsiliasi antara lain:  terdapat data pada SPAN namun tidak ada di rekening koran  terdapat perbedaan elemen data transaksi antara SPAN dan rekening koran
  • 11. http://www.perbendaharaan.go.id 11 Tindak lanjut atas transaksi yang ada pada SPAN namun tidak ada pada rekening koran antara lain: Pastikan bahwa rekening koran dimaksud sudah diupload pada SPAN Pastikan bahwa semua BAT yang seharusnya sudah dibatalkan (akibat koreksi atas elemen data pada transaksi awal, dan BAT yang benar setelah koreksi sudah terbentu) sudah dibatalkan Koordinasi dengan KPPN lain dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi kiriman uang dari/ke KPPN lain
  • 12. http://www.perbendaharaan.go.id 12 Tindak lanjut atas transaksi dengan perbedaan elemen data transaksi antara SPAN dan rekening koran antara lain: Koreksi data tipe, kode, dan/atau nomor transaksi pada “Baris Laporan Bank” Koordinasi dengan KPPN lain dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi kiriman uang dari/ke KPPN lain
  • 13. http://www.perbendaharaan.go.id 13  KPPN mencetak “Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran” dengan status “UNRECONCILED” pada SPAN setiap hari (minimal satu minggu sekali)  Penyebab transaksi dengan status “UNRECONCILED” antara lain:  terdapat data pada rekening koran namun tidak ada pada SPAN  terdapat perbedaan elemen data transaksi antara SPAN dan rekening koran
  • 14. http://www.perbendaharaan.go.id 14 Tindak lanjut atas transaksi yang ada pada rekening koran namun tidak ada pada SPAN antara lain: Koordinasi dengan bank/pos mitra untuk identifikasi transaksi tersebut Jika transaksi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku, catat transaksi tersebut pada SPAN Jika transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku minta bank/pos untuk melakukan koreksi atas transaksi tersebut dan mengirimkan kembali rekening koran setelah koreksi
  • 15. http://www.perbendaharaan.go.id 15 Tindak lanjut atas transaksi dengan perbedaan elemen data transaksi antara SPAN dan rekening koran antara lain: Koreksi data tipe, kode, dan/atau nomor transaksi pada “Baris Laporan Bank” Koordinasi dengan KPPN lain dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi kiriman uang dari/ke KPPN lain
  • 16. http://www.perbendaharaan.go.id 16  Rekomendasi BPK: Sepasang transaksi yang sudah dikoreksi oleh Bank Indonesia tidak dibukukan sebagai transaksi penerimaan dan pengeluaran kiriman uang oleh Dit. PKN dan KPPN  Pada Aplikasi SPAN: Dit. PKN dan KPPN memberikan tanda “Error” pada baris laporan bank yang dikoreksi oleh Bank Indonesia (Contoh KPPN Padang tanggal 11 Mei 2015)
  • 17. http://www.perbendaharaan.go.id 17 Contoh tanda “Error” atas transaksi yang dikoreksi Bank Indonesia pada SUBRKUN KPPN Padang (501000000340) dan SUBRKUN Kuasa BUN Pusat (500000000980) tanggal 11 Mei 2015 senilai Rp26.696.943.204,00
  • 18. http://www.perbendaharaan.go.id Direktorat Pengelolaan Kas NegaraDirektorat Pengelolaan Kas Negara Gedung Prijadi Praptosuharodjo II Lantai 2 & 3Gedung Prijadi Praptosuharodjo II Lantai 2 & 3 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4 Jakarta Pusat 10710Jakarta Pusat 10710 Telp:Telp: 3449230 Psw. 54003449230 Psw. 5400 Fax:Fax: 35245543524554