SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
Acara Rapat Koordinasi Teknis
Seksi Bank dan Seksi Supervisi Proses Bisnis
Jakarta, 21 Mei 2014 1
DASAR HUKUM
Pengelolaan Rekening Milik K/L
Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor :
57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
Nomor : 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga.
PMK Nomor : 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam
Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga.
2
JENIS REKENINGJENIS REKENING
3
IJIN PEMBUKAAN REKENING
Rekening
Penerimaan
Rekening
Pengeluaran
Rekening Lainnya Melalui Sekjen
4
Selaku Kuasa BUN DaerahSelaku Kuasa BUN Daerah
Dirjen Perbendaharaan
Selaku Kuasa BUN Pusat
Rekening Penerimaan dan
Rekening Pengeluaran
Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri:
1.Foto copy DIPA
2.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening
Rekening Lainnya
Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri:
1.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening
2.Catatan:
Tujuan penggunaan rekening harus jelas
Sumber dana harus jelas
Untuk satker BLU jenis rekening yang dibuka harus jelas
5
Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat
memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan
Sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening
tersebut ke Rekening Kas Umum Negara apabila tidak
mendapat persetujuan BUN (Kuasa BUN Pusat &
Daerah).
PENUTUPAN REKENINGPENUTUPAN REKENING
6
PELAPORANPELAPORAN
7
PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN
REKENING PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
8
BUN/Kuasa BUN berwenang
mengenakan sanksi berupa:
9
Pembekuan RekeningPembekuan Rekening
SementaraSementara
Dilakukan dalam hal:
 Pembukaan Rekening tanpa persetujuan BUN/Kuasa BUN;
 Tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya
kepada BUN/Kuasa BUN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal pembukaan rekening;
 Tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada
BUN/Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum
berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007;
 Tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam Laporan
Keuangan Kementerian Negara/lembaga/kantor/satuan kerja.
10
Pencabutan Sanksi Pembekuan
Sementara
BUN/Kuasa BUN berwenang mencabut sanksi pembekuan
sementara Rekening, dalam hal Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah :
Mendapat persetujuan dari BUN/Kuasa BUN ;
Melaporkan pembukaan Rekening kepada BUN/Kuasa BUN ;
Mengajukan permohonan persetujuan kepada BUN/Kuasa BUN
atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
Memperbaiki laporan keuangan kementerian Negara/lembaga/
kantor/satuan kerja dengan menyajikan seluruh Rekening yang
dikelolanya.
11
Rekening yang tidak digunakan lagi sesuai
dengan tujuan pembukaannya harus ditutup
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan Kerja dan saldonya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum
Negara pada Bank Indonesia
PENUTUPANPENUTUPAN
REKENING
12
BUN/Kuasa BUN berwenang menutup Rekening
dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas
Umum Negara jika :
 Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan
sesuai dengan tujuan pembukaannya tetapi
tidak ditutup oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja.
 Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan
sementara tidak melaksanakan tindaklanjut atas
rekening yang dibekukan sesuai dengan PMK ini.
Penutupun Rekening oleh BUN (1)
13
1. Penutupan rekening dan pemindahbukuan saldo dilaksanakan
oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dan di Daerah dengan
menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank
umum/kantor pos dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal bank umum belum dan/atau tidak melakukan
penutupan dan pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum
Negara, BUN/Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan
tertulis kepada Bank Indonesia agar menginstruksikan bank
umum untuk memenuhi permintaan penutupan dan
pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara.
Penutupun Rekening oleh BUN (2)
14
 Pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara
dicatat sebagai Pendapatan dari Penutupan Rekening
dengan kode akun 423931
 Dalam hal rekening yang telah ditutup dan saldonya telah
dipindahkanbukukan ke Rekening KUN terbukti bukan
milik K/L/Kantor/ Satker, saldo rekening dimaksud dapat
dikembalikan kepada pemilik rekening sesuai dengan
mekanisme pengembalian pendapatan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penutupun Rekening oleh BUN (3)
15
16
1. Latar Belakang1. Latar Belakang
Rekening pemerintah tidak bisa di monitor oleh DJPBN
Saldo di rekening pemerintah tidak diketahui
Rekening tidak terdata dengan baik untuk managerial
report maupun accountability report sehingga menjadi
salah satu penyebab LKPP bermasalah.
Data base rekening di KPPN/Dit. PKN tidak up to date
Keterbatasan teknikal pada BI dan Bank umum, untuk
meng-TSA-kan rekening bendahara ke BI.
Keinginan untuk mendapatkan bunga yang lebih baik
17
Contoh tingkat bunga pada salah satu bank:
< 5 Juta Þ 0 %
>= 5 Juta – < 50 Juta Þ 0,75 %
>= 50 Juta – < 500 Juta Þ 1,5 %
>= 500 Juta – < 1 M Þ 2 %
>= 1 M Þ 2,5 %
Rekening Bendahara Pengeluaran hanya mendapat
remunerasi sebesar 0% – 2.5% per tahun dari saldo
terendah.
Lanjutan.Lanjutan.....
Latar BelakangLatar Belakang
18
Tujuan
Rekening pemerintah dapat
dimonitor secara harian baik saldo
maupun detail rekening dapat
dilaporkan
Mendapat bunga yang lebih baik
2. Tujuan2. Tujuan
19
Pihak perbankan menawarkan :
Treasury Notional Pooling
Mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening
bank umum tertentu tanpa harus melakukan
pemindahbukuan.
3. Solusi3. Solusi
20
4. Rekening TNP4. Rekening TNP
21
Rekening pemerintah yang masuk dalam program TNP harus
mendapatkan izin dari Bendahara Umum Negara (PMK Nomor
57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara Lembaga/Kantor/satuan Kerja).
Hasil renumerasi dari TNP disetorkan secara langsung ke Kas
Negara sebagai pendapatan dari pelaksanaan Treasury
Notional Pooling (423253).
Rekening pemerintah didaftarkan oleh Direktorat Pengelolaan
Kas Negara ke Bank Umum peserta TNP untuk disertakan
dalam program TNP.
4. Rekening TNP4. Rekening TNP
22
Tidak termasuk dalam program TNP adalah
rekening operasional BLU.
Rekening yang berdasarkan ketentuan yang
berlaku menyatakan bahwa bunga/jasa giro
rekening dimaksud tidak untuk disetor ke
Rekening Kas Negara (sebagai contoh rekening
hibah, rekening titipan, rekening haji, dll).
Bukan Rekening TNPBukan Rekening TNP
23
Saldo seluruh yang masuk dalam TNP dikonsolidasikan pada
akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro
harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang
dalam kontrak
Bendahara Pengeluaran tidak diperkenankan menarik uang
yang menjadi tanggung jawabnya setelah pukul 15.00 waktu
setempat.
Pada keesokan harinya pada pukul 08.00 waktu setempat,
Bendahara Pengeluaran dapat menarik uangnya kembali seperti
semula, sesuai dengan jumlah saldo pada hari sebelumnya.
Waktu Operasional Rek. 08.00 – 15.00
Bendahara Pengeluaran Waktu Setempat
5. Mekanisme5. Mekanisme
24
Saldo rekening bendahara dimonitor oleh Dit. PKN dengan
menggunakan Cash Management System.
Bank pelaksana TNP mengkonsolidasikan saldo pada saat tutup
buku tanpa pemindahbukuan.
Data saldo konsolidasi kemudian dikirimkan ke Dit. PKN melalui
fasilitas File Transfer Protocol.
Data saldo konsolidasi kemudian di input ke dalam aplikasi TNP
di Dit. PKN.
Setiap tiga bulan dilakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana
TNP mengenai jumlah rekening, saldo konsolidasi dan jasa giro.
Lanjutan...
Mekanisme
25
6. Konsep TNP6. Konsep TNP
26
1 1
1
2
3
7.7. Mekanisme Penatausahaan TNP
27
No Bank Jml Rek
1 BRI 14.046
2 Mandiri 4.227
3 BNI 3.577
4 Bank BJB 335
5 Bank DKI 69
6 BPD DIY 149
7 Bank Jateng 551
8 Bank Jatim 414
9 Bank Aceh 212
10 Bank Sumut 149
11 Bank Nagari 359
12 Bank Riaukepri 360
13 Bank Sumselbabel 136
14 Bank Lampung 13
15 Bank Kalsel 11
No Bank Jml Rek
16 Bank Kalbar 92
17 Bank Kaltim 13
18 Bank Sulsel 120
19 Bank Sulut 59
20 Bank NTB 159
21 BPD Bali 81
22 BPD NTT 49
23 Bank Maluku 68
24 Bank Papua 47
25 Bank Bengkulu 91
26 Bank Sultra 99
27 BTN 69
28 Bukopin 137
29 Pos Indonesia 291
Total 25.650
8.8. Data Rekening Per 31 Des 2012
28
Segi pendapatan :
Tingkat remunerasi yang lebih menguntungkan
Saldo Konsolidasi membuat saldo patokan penghitungan bunga tidak
pernah sebesar Rp. 0.-sehingga pendapatan jasa giro perbulan sebesar
Rp. 0,- juga tidak terjadi.
Segi administrasi
Rekening Bendahara pengeluaran dan penerimaan, Lainnya
teradministrasi dengan baik dalam aplikasi TNP.
Mengetahui jumlah uang di rekening bendahara pengeluaran dan
penerimaan, lainnya secara realtime online dengan menggunakan cash
management system
Lebih mudah menghitung dan memonitor besarnya PNBP untuk jasa giro
saldo rekening Bendahara Pengeluaran
8.8. Manfaat TNP
29
Segi waktu :
Sangat efisien karena saldo rekening pada akhir hari kerja
tidak dipindahbukukan dan tidak berubah, akan tetapi saldo
seluruh rekening dijumlahkan pada Kantor Pusat Bank
Umum.
Segi Biaya :
Bank tidak mengenakan biaya atas penerapan Treasury
Notional Pooling.
LanjutanLanjutan......
Manfaat TNP
30
KPPN agar menginformasikan pelaksanaan Treasury Notional Pooling kepada
seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam wilayah kerjanya
KPPN agar menyampaikan perubahan data Rekening pada saat terjadi
pembukaan dan penutupan rekening ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Sebagai basis data yang valid untuk jumlah satker dan rekening satker
yang meliputi :
Data Rekening Pengeluaran
Data Rekening Penerimaan
Data Rekening Pemerintah Lainya
Menyampaikan updating data rekening pada saat terjadi perubahan
ke Dit. PKN.
9.9. Peran KPPN dan Kanwil DJPB
Peran KPPN
Peran Kanwil
31
11
22
33
44
55
11. Peran Satuan Kerja K/L
32
Tahun Bunga Saldo rata-rata
2009 51,470,234,634.00 2,140,184,792,248.08
2010 119,679,649,746.00 3,425,161,627,638.53
2011 193,977,521,312.00 4,683,370,006,002.41
2012 176,929,365,876.00 6,937,714,814,007.64
2013 126,903,791,564.00
12.12. Pendapatan TNP
33
34

More Related Content

What's hot

Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahDadang Solihin
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
pengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerahpengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerahweldan yuda
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxHassanAsyari
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Guruh Permadi
 
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfPP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfAgusTubels
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiLa Salle
 
Slide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdfSlide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdfssuser996aee1
 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptPADBERAU
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Maiya Maiya
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptx
1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptx1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptx
1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptxnelvy2
 

What's hot (20)

Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
02 permasalahan aset
02 permasalahan aset02 permasalahan aset
02 permasalahan aset
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
pengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerahpengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerah
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
 
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfPP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansi
 
Slide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdfSlide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdf
 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptx
1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptx1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptx
1. PPT PENILAIAN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET BULD new.pptx
 

Viewers also liked

Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
Cash pooling and cash concentration techniques
Cash pooling and cash concentration techniquesCash pooling and cash concentration techniques
Cash pooling and cash concentration techniquesAlexandre Clar
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
 
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaTony Lam
 
Cash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasuryCash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasurySanjay Gaggar
 
Penerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyaPenerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyavilla kuta indah
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalAhmad Abdul Haq
 
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)abdul hadi
 
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadEuro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadHedgeTrackers
 
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNPengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Cash Pooling - Решения по управлению денежными потоками
Cash Pooling - Решения по управлению денежными потокамиCash Pooling - Решения по управлению денежными потоками
Cash Pooling - Решения по управлению денежными потокамиAccountor Russia and Ukraine
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 

Viewers also liked (20)

Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Cash pooling and cash concentration techniques
Cash pooling and cash concentration techniquesCash pooling and cash concentration techniques
Cash pooling and cash concentration techniques
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
 
Cash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasuryCash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-Treasury
 
SBSN - Surat Berharga Syariah Negara
SBSN - Surat Berharga Syariah NegaraSBSN - Surat Berharga Syariah Negara
SBSN - Surat Berharga Syariah Negara
 
Penerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyaPenerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannya
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
 
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
 
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadEuro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
 
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNPengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Cash Pooling - Решения по управлению денежными потоками
Cash Pooling - Решения по управлению денежными потокамиCash Pooling - Решения по управлению денежными потоками
Cash Pooling - Решения по управлению денежными потоками
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 

Similar to Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling

2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengssuserf9d0a9
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Paparan Prisma TW1_2022.pptx
Paparan Prisma TW1_2022.pptxPaparan Prisma TW1_2022.pptx
Paparan Prisma TW1_2022.pptxMSKIKPPNMALANG1
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Adi Permana
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnisMilka Agusta
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxHeriAfriansah
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Herry Winarko
 
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satkerResume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satkerAndy bleach
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)ssuser8f1e591
 

Similar to Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling (20)

2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
183~PMK.05~2019Per.pdf
183~PMK.05~2019Per.pdf183~PMK.05~2019Per.pdf
183~PMK.05~2019Per.pdf
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Paparan Prisma TW1_2022.pptx
Paparan Prisma TW1_2022.pptxPaparan Prisma TW1_2022.pptx
Paparan Prisma TW1_2022.pptx
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...
 
182~PMK.05~2017Per.pdf
182~PMK.05~2017Per.pdf182~PMK.05~2017Per.pdf
182~PMK.05~2017Per.pdf
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
 
Rekonsilasi
RekonsilasiRekonsilasi
Rekonsilasi
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
 
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satkerResume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling

  • 1. Acara Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank dan Seksi Supervisi Proses Bisnis Jakarta, 21 Mei 2014 1
  • 2. DASAR HUKUM Pengelolaan Rekening Milik K/L Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Nomor : 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK Nomor : 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 2
  • 4. IJIN PEMBUKAAN REKENING Rekening Penerimaan Rekening Pengeluaran Rekening Lainnya Melalui Sekjen 4 Selaku Kuasa BUN DaerahSelaku Kuasa BUN Daerah Dirjen Perbendaharaan Selaku Kuasa BUN Pusat
  • 5. Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri: 1.Foto copy DIPA 2.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Rekening Lainnya Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri: 1.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening 2.Catatan: Tujuan penggunaan rekening harus jelas Sumber dana harus jelas Untuk satker BLU jenis rekening yang dibuka harus jelas 5
  • 6. Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan Sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Negara apabila tidak mendapat persetujuan BUN (Kuasa BUN Pusat & Daerah). PENUTUPAN REKENINGPENUTUPAN REKENING 6
  • 8. PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA 8
  • 10. Pembekuan RekeningPembekuan Rekening SementaraSementara Dilakukan dalam hal:  Pembukaan Rekening tanpa persetujuan BUN/Kuasa BUN;  Tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya kepada BUN/Kuasa BUN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening;  Tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada BUN/Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007;  Tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/kantor/satuan kerja. 10
  • 11. Pencabutan Sanksi Pembekuan Sementara BUN/Kuasa BUN berwenang mencabut sanksi pembekuan sementara Rekening, dalam hal Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah : Mendapat persetujuan dari BUN/Kuasa BUN ; Melaporkan pembukaan Rekening kepada BUN/Kuasa BUN ; Mengajukan permohonan persetujuan kepada BUN/Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007; Memperbaiki laporan keuangan kementerian Negara/lembaga/ kantor/satuan kerja dengan menyajikan seluruh Rekening yang dikelolanya. 11
  • 12. Rekening yang tidak digunakan lagi sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia PENUTUPANPENUTUPAN REKENING 12
  • 13. BUN/Kuasa BUN berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara jika :  Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tetapi tidak ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja.  Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara tidak melaksanakan tindaklanjut atas rekening yang dibekukan sesuai dengan PMK ini. Penutupun Rekening oleh BUN (1) 13
  • 14. 1. Penutupan rekening dan pemindahbukuan saldo dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan. 2. Dalam hal bank umum belum dan/atau tidak melakukan penutupan dan pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara, BUN/Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Indonesia agar menginstruksikan bank umum untuk memenuhi permintaan penutupan dan pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupun Rekening oleh BUN (2) 14
  • 15.  Pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara dicatat sebagai Pendapatan dari Penutupan Rekening dengan kode akun 423931  Dalam hal rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahkanbukukan ke Rekening KUN terbukti bukan milik K/L/Kantor/ Satker, saldo rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik rekening sesuai dengan mekanisme pengembalian pendapatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penutupun Rekening oleh BUN (3) 15
  • 16. 16
  • 17. 1. Latar Belakang1. Latar Belakang Rekening pemerintah tidak bisa di monitor oleh DJPBN Saldo di rekening pemerintah tidak diketahui Rekening tidak terdata dengan baik untuk managerial report maupun accountability report sehingga menjadi salah satu penyebab LKPP bermasalah. Data base rekening di KPPN/Dit. PKN tidak up to date Keterbatasan teknikal pada BI dan Bank umum, untuk meng-TSA-kan rekening bendahara ke BI. Keinginan untuk mendapatkan bunga yang lebih baik 17
  • 18. Contoh tingkat bunga pada salah satu bank: < 5 Juta Þ 0 % >= 5 Juta – < 50 Juta Þ 0,75 % >= 50 Juta – < 500 Juta Þ 1,5 % >= 500 Juta – < 1 M Þ 2 % >= 1 M Þ 2,5 % Rekening Bendahara Pengeluaran hanya mendapat remunerasi sebesar 0% – 2.5% per tahun dari saldo terendah. Lanjutan.Lanjutan..... Latar BelakangLatar Belakang 18
  • 19. Tujuan Rekening pemerintah dapat dimonitor secara harian baik saldo maupun detail rekening dapat dilaporkan Mendapat bunga yang lebih baik 2. Tujuan2. Tujuan 19
  • 20. Pihak perbankan menawarkan : Treasury Notional Pooling Mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening bank umum tertentu tanpa harus melakukan pemindahbukuan. 3. Solusi3. Solusi 20
  • 21. 4. Rekening TNP4. Rekening TNP 21
  • 22. Rekening pemerintah yang masuk dalam program TNP harus mendapatkan izin dari Bendahara Umum Negara (PMK Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara Lembaga/Kantor/satuan Kerja). Hasil renumerasi dari TNP disetorkan secara langsung ke Kas Negara sebagai pendapatan dari pelaksanaan Treasury Notional Pooling (423253). Rekening pemerintah didaftarkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara ke Bank Umum peserta TNP untuk disertakan dalam program TNP. 4. Rekening TNP4. Rekening TNP 22
  • 23. Tidak termasuk dalam program TNP adalah rekening operasional BLU. Rekening yang berdasarkan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa bunga/jasa giro rekening dimaksud tidak untuk disetor ke Rekening Kas Negara (sebagai contoh rekening hibah, rekening titipan, rekening haji, dll). Bukan Rekening TNPBukan Rekening TNP 23
  • 24. Saldo seluruh yang masuk dalam TNP dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak Bendahara Pengeluaran tidak diperkenankan menarik uang yang menjadi tanggung jawabnya setelah pukul 15.00 waktu setempat. Pada keesokan harinya pada pukul 08.00 waktu setempat, Bendahara Pengeluaran dapat menarik uangnya kembali seperti semula, sesuai dengan jumlah saldo pada hari sebelumnya. Waktu Operasional Rek. 08.00 – 15.00 Bendahara Pengeluaran Waktu Setempat 5. Mekanisme5. Mekanisme 24
  • 25. Saldo rekening bendahara dimonitor oleh Dit. PKN dengan menggunakan Cash Management System. Bank pelaksana TNP mengkonsolidasikan saldo pada saat tutup buku tanpa pemindahbukuan. Data saldo konsolidasi kemudian dikirimkan ke Dit. PKN melalui fasilitas File Transfer Protocol. Data saldo konsolidasi kemudian di input ke dalam aplikasi TNP di Dit. PKN. Setiap tiga bulan dilakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana TNP mengenai jumlah rekening, saldo konsolidasi dan jasa giro. Lanjutan... Mekanisme 25
  • 26. 6. Konsep TNP6. Konsep TNP 26
  • 27. 1 1 1 2 3 7.7. Mekanisme Penatausahaan TNP 27
  • 28. No Bank Jml Rek 1 BRI 14.046 2 Mandiri 4.227 3 BNI 3.577 4 Bank BJB 335 5 Bank DKI 69 6 BPD DIY 149 7 Bank Jateng 551 8 Bank Jatim 414 9 Bank Aceh 212 10 Bank Sumut 149 11 Bank Nagari 359 12 Bank Riaukepri 360 13 Bank Sumselbabel 136 14 Bank Lampung 13 15 Bank Kalsel 11 No Bank Jml Rek 16 Bank Kalbar 92 17 Bank Kaltim 13 18 Bank Sulsel 120 19 Bank Sulut 59 20 Bank NTB 159 21 BPD Bali 81 22 BPD NTT 49 23 Bank Maluku 68 24 Bank Papua 47 25 Bank Bengkulu 91 26 Bank Sultra 99 27 BTN 69 28 Bukopin 137 29 Pos Indonesia 291 Total 25.650 8.8. Data Rekening Per 31 Des 2012 28
  • 29. Segi pendapatan : Tingkat remunerasi yang lebih menguntungkan Saldo Konsolidasi membuat saldo patokan penghitungan bunga tidak pernah sebesar Rp. 0.-sehingga pendapatan jasa giro perbulan sebesar Rp. 0,- juga tidak terjadi. Segi administrasi Rekening Bendahara pengeluaran dan penerimaan, Lainnya teradministrasi dengan baik dalam aplikasi TNP. Mengetahui jumlah uang di rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan, lainnya secara realtime online dengan menggunakan cash management system Lebih mudah menghitung dan memonitor besarnya PNBP untuk jasa giro saldo rekening Bendahara Pengeluaran 8.8. Manfaat TNP 29
  • 30. Segi waktu : Sangat efisien karena saldo rekening pada akhir hari kerja tidak dipindahbukukan dan tidak berubah, akan tetapi saldo seluruh rekening dijumlahkan pada Kantor Pusat Bank Umum. Segi Biaya : Bank tidak mengenakan biaya atas penerapan Treasury Notional Pooling. LanjutanLanjutan...... Manfaat TNP 30
  • 31. KPPN agar menginformasikan pelaksanaan Treasury Notional Pooling kepada seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam wilayah kerjanya KPPN agar menyampaikan perubahan data Rekening pada saat terjadi pembukaan dan penutupan rekening ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Sebagai basis data yang valid untuk jumlah satker dan rekening satker yang meliputi : Data Rekening Pengeluaran Data Rekening Penerimaan Data Rekening Pemerintah Lainya Menyampaikan updating data rekening pada saat terjadi perubahan ke Dit. PKN. 9.9. Peran KPPN dan Kanwil DJPB Peran KPPN Peran Kanwil 31
  • 33. Tahun Bunga Saldo rata-rata 2009 51,470,234,634.00 2,140,184,792,248.08 2010 119,679,649,746.00 3,425,161,627,638.53 2011 193,977,521,312.00 4,683,370,006,002.41 2012 176,929,365,876.00 6,937,714,814,007.64 2013 126,903,791,564.00 12.12. Pendapatan TNP 33
  • 34. 34