Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 1 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 2 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 3 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 4 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 5 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 6 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 7 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 8 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 9 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 10 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 11 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 12 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 13 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 14 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 15 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 16 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 17 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 18 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 19 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 20 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 21 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 22 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 23 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 24 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 25 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 26 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 27 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 28 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 29 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 30 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 31 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 32 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 33 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 34 Pengelolaan Rekening Pemerintah Slide 35
Upcoming SlideShare
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4 Likes

Share

Download to read offline

Pengelolaan Rekening Pemerintah

Download to read offline

Pengelolaan Rekening Pemerintah

Pengelolaan Rekening Pemerintah

  1. 1.  oleh: Subdit Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi Jakarta, Mei 2015 1 PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
  2. 2.  PENATAUSAHAAN REKENING PEMERINTAH YANG TERTIB MERUPAKAN PILAR TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 2
  3. 3.   • Meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan kebijakan moneter BI dan Kemenkeu melakukan berbagai upaya untuk memperkuat  koordinasi pengelolaan uang negara.  Bank Indonesia Optimalisasi return dari dana  Pemerintah  Kementerian Keuangan Data Dana Pemerintah di Bank Umum   Pencocokan Data Rekening Pemerintah di Bank Umum   3
  4. 4. TUJUAN 1) Data rekening yang ter-update dan teregister; 2) Pengendalian atas rekening yang diberikan ijin (ijin tidak disalahgunakan); 3) Sebagai alat uji pada LPJ bendahara, UP/TUP; 4) Memantau sebaran uang; 5) Sebagai bahan analisa atas kebijakan UP yang diberikan pada setiap satker; 6) BUN dapat melakukan monitoring dengan baik; 7) Strategi pengelolaan kas. 4
  5. 5. 5 RKBUN PUSAT RKBUN DAERAH Jenis Rekening Pada Bank Umum 1.Rekening Penerimaan 2.Rekening Pengeluaran 3.Rekening LainnyaPada Bank  Umum Pada Bank  Indonesia dan  Bank Umum
  6. 6. 6 RKBUN DAERAH REK PENERIMAAN REK PENGELUARAN REK LAINNYA REK BANK/POS  PERSEPSI BO I BO IIIBO II rr BO I rr BO IIIrr BO II
  7. 7. Penjelasan RKBUN Daerah  Rekening Bank/Pos Persepsi adalah rekening yang digunakan untuk menerima penerimaan.  Rekening Bank Operasional (BO) I adalah rekening yang digunakan untuk menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan.  Bank Operasional (BO) II adalah rekening yang digunakan untuk menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.  Bank Operasional (BO) III adalah rekening yang digunakan untuk melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB serta membayar pengembalian PBB dan BPHTB. 7
  8. 8.  REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 8
  9. 9. Dasar Hukum  PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah  PMK No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga /Satuan Kerja 9
  10. 10. Penjelasan Rekening K/L  Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.  Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening bendahara pengeluaran pembantu.  Rekening Lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 11
  11. 11. Definisi Pemerintah Pusat dalam LBU Pemerintah pusat Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah seluruh instansi pemerintah baik departemen maupun lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah- daerah. Termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat adalah : - Lembaga tinggi/tertinggi negara, termasuk MPR, DPR, MA, BPK, dan Kejaksaan Agung - Departemen/Lembaga/kantor setingkat departemen yang dipimpin oleh seorang menteri beserta perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah - BAPPENAS - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) - Kantor Pelayanan Pajak - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) - Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah departemen - Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi - Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) -Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) -Lembaga pendidikan milik pemerintah pusat (MAN, MIN, MTSN, dan PTN) 12
  12. 12. Tidak termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat : - Bank Indonesia - Seluruh lembaga pemerintahan daerah (Pemda Tingkat I dan II) - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) - Seluruh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) - Lembaga pendidikan milik pemerintah daerah/swasta (yayasan)  SD, SMA, Universitas - Sektor swasta dan perorangan – Badan/Lembaga Pemerintah BULOG (sejak tahun 2003 menjadi Perusahaan Umum) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pemerintah Pusat dirinci atas : a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) b. Kementrian Keuangan c. Kementrian Pertahanan d. Kementrian Kehutanan e. Kementrian Pertanian f. Kementrian Pertambangan dan Energi g. Kementrian Agama h. Kementrian Negara BUMN i. Kementrian lainnya Definisi Pemerintah Pusat dalam LBU 13
  13. 13.  PEMBUKAAN REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 14
  14. 14. PEMBUKAAN REKENINGPEMBUKAAN REKENING • Untuk permohonan dan persetujuanUntuk permohonan dan persetujuan pembukaan rekening pada bankpembukaan rekening pada bank umum di luar negeri, salinan dapatumum di luar negeri, salinan dapat dikirim dan digunakan mendahuluidikirim dan digunakan mendahului surat aslinyasurat aslinya • Untuk permohonan dan persetujuanUntuk permohonan dan persetujuan pembukaan rekening pada bankpembukaan rekening pada bank umum di luar negeri, salinan dapatumum di luar negeri, salinan dapat dikirim dan digunakan mendahuluidikirim dan digunakan mendahului surat aslinyasurat aslinya • Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN memiliki masa berlakuSurat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN memiliki masa berlaku 15 hari15 hari kalenderkalender sejak diterbitkan, jika lebih maka bank wajib tolak pembukaan rekening dan K/L wajib melakukansejak diterbitkan, jika lebih maka bank wajib tolak pembukaan rekening dan K/L wajib melakukan permohonan ulang kepada Kuasa BUNpermohonan ulang kepada Kuasa BUN • Ijin pembukaanIjin pembukaan rek, milikrek, milik perwakilan RIperwakilan RI && rek.rek. ddepositoeposito milikmilik BLU digunakan untukBLU digunakan untuk 6 bulan ke6 bulan ke depandepan
  15. 15. 16 MoU Hibah / Perjanjian Kerjasama Hibah MoU Hibah / Perjanjian Kerjasama Hibah
  16. 16. TERHITUNG SEJAK SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING DITERIMA KUASA BUN
  17. 17.  DATA REKENING PEMERINTAH 18
  18. 18. Data Rekening Pemerintah Berdasarkan rapat pencocokan data rekening pemerintah di bank umum dengan Bank Indonesia, diperoleh data sebagai berikut: No Bank Data Kemenkeu Data BI Data TNP 1 BRI 18.053 2.114 16.799 2 Mandiri 5.305 5.449 5.442 3 BNI 6.343 10.250 8.928 4 BTN 620 942 985 Total 30.321 18.755 32.154 19
  19. 19. Tindak Lanjut 1. Dilakukan rekonsiliasi data rekening pemerintah antara Kementerian Keuangan dan Bank Umum dengan format yang telah disepakati, yaitu: 2. Waktu pelaksanaan rekonsiliasi: Februari 2015 Nama Rekening No. Rekening Kode dan Lokasi KC Instansi (K/L) Saldo Sandi BI Jenis Rek (Tab/Giro/Dep) 20
  20. 20. HASIL REKONSILIASI No Bank Data di Kemenkeu Ada, Tetapi di Bank Tidak Ada Data di Bank Ada, Tetapi di Kemenkeu Tidak Ada Data Sama 1 BNI 1.410 908 4.025 2 BTN 297 622 323 3 MANDIRI 1.738 1.683 3.759 4 BRI 1.362 108 16.691 21
  21. 21. ANALISA ATAS PERBEDAAN  Rekening yang ada pada Kemenkeu, tetapi tidak ada di Bank kemungkinan disebabkan kesalahan penulisan kode bank, kesalahan pada saat input data atau rekening tersebut sudah ditutup.  Rekening yang ada pada Bank, tetapi di Kemenkeu tidak ada kemungkinan disebabkan belum adanya laporan/update perubahan rekening dari K/L, atau rekening tsb tidak termasuk klasifikasi rekening pemerintah seperti rekening instansi pendidikan SD/SMP dsb, atau rekening milik Pemda atau KPPN belum update rekening laporan dari K/L. 22
  22. 22. ALTERNATIF SOLUSI 23
  23. 23. Pendataan Ulang Rekening PemerintahPendataan Ulang Rekening Pemerintah 24
  24. 24. Perkembangan Perjanjian KerjasamaPerkembangan Perjanjian Kerjasama 25 Status Bank Telah ditandatangani Dirut dan Dirjen 1. Bank Danamon 2. Bank Lampung 3. Bank Sulselbar Telah ditandatangani oleh Dirut Bank Umum & telah diterima Dit. PKN 1. BRI 2. BNI 3. BTN 4. Bank Muamalat 5. Bank Bukopin 6. Bank Syariah Mandiri 7. Bank DKI 8. Bank DIY 9. Bank Jatim 10. Bank Jambi 11. Bank Nagari 12. Bank Riau Kepri 13. Bank Sultra 14. Bank Sumsel Babel 15. Bank Kalbar 16. Bank Kaltim 17. Bank NTB 18. Bank Bengkulu 19. Bank Sulteng 20. BTN Syariah 21. BNI Syariah 22. Bank Sumut 23. Bank Papua 24. Bank Aceh . 25. BJB 26. Bank NTT Masih dalam tahap pembahasan Bank Mandiri
  25. 25. Perkembangan Perjanjian KerjasamaPerkembangan Perjanjian Kerjasama 26 Status Bank Permohonan perpanjangan waktu 1. Bank Permata 2. BCA 3. CIMB Niaga (31 Mei 2015) 4. Bank Mizuho (31 Mei 2015) 5. Bank UOB Indonesia (31 Mei 2015) 6. Bank Maluku 7. Bank Arta Graha 8. Bank Bali 9. BRI Syariah (15 Mei 2015) 10. Deutsche Bank 11. Bank Nusantara Parahyangan (6 bulan/Oktober 2015) 12. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Belum memberi tanggapan 1. BII 2. Bank Panin 3. Bank Mayapada 4. Bank Metro Express 5. Bank Sinarmas 6. Bank Ganesha 7. Bank Mega 8. Bank Hana 9. Bank Mega Syariah 10. Bank Sumitomo Mitsui 11. Bank DBS 12. Bank ANZ 13. Bank Commonwealth 14. Bank Jateng 15. Bank Kalsel 16. Bank Kalteng 17. Bank Sulut 18. Citibank 19. JP Morgan Chase 20. Bank Jasa Jakarta 21. Bank ICB Bumiputera 22. Pos Indonesia 23. The Hongkong & Shanghai B.C 24. Rabo Bank 25. Bank KEB Indonesia 26. Royal Bank Of Scotland Belum berminat 1. Bank Ekonomi Raharja 2. Bank Antar Daerah 3. Bank of America 4. Bank Of India 5. Bank Mestika Dharma 6. Bank Maspion 7. Bank Resona Perdania 8. Bank Mutiara 9. Bank Bumi Arta 10. Bank Of Tokyo Mitsubishi 11. Standard Chartered Bank 12. Bangkok Bank PCL 13. China Trust Bank 14. ICBC Indonesia 15. OCBC NISP 16. QNB Kesawan
  26. 26. PENAMAAN KEMBALI KODE JENIS REKENING No. Jenis Rekening Kode 1. Bendahara Penerimaan BPN 2. Bendahara Pengeluaran BPG 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP 4. Rekening Pemerintah Lainnya RPL 27
  27. 27. PENAMAAN KEMBALI 28  DATA REKENING (PBN OPEN) 22 MEI 2015  2,133 Rekening Penerimaan  26,010 Rekening Pengeluaran  7,907 Rekening Lainnya Jumlah = 36,050 Rekening 12,227 Rekening Dilakukan penamaan kembali 23,823 Rekening Dilakukan penamaan kembali Batas Akhir Persetujuan Kembali Diajukan Satker 30 Juni 2015
  28. 28. DUKUNGAN APLIKASIDUKUNGAN APLIKASI 29 DATA REKENING HARUS SELALU UPDATE
  29. 29. PERAN KPPN TERKAIT PELAPORAN REKENING 1. Memastikan KPA melaporkan rekening yang telah dibuka paling lambat tanggal 20 hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening; 2. KPPN wajib melakukan pemutakhiran data pada database rekening paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. 30
  30. 30. TanggalTanggal
  31. 31. PERMASALAHAN DATA DARI KPPN 1. Rekening Bendahara Pengeluaran/BPP/Bendahara Penerimaan belum lengkap informasinya (nama satker dsb); 2. Saldo tidak terupdate/bulan pada saat bendahara menyampaikan LPJ; AKIBAT: TEMUAN BPK 2014 Sistem Pengendalian Intern: Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara belum optimal melakukan pemantauan dan penatausahaan atas rekening yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga 32
  32. 32. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DTEMPUH KPPN 1. Melakukan verifikasi dan klarifikasi data, dengan konfirmasi ke pemilik rekening (satker) dhi. satker terkait ataupun pihak bank; 2. Jika rekening tidak lagi digunakan agar segera ditutup oleh satker dan dilaporkan ke KPPN; 3. KPPN melakukan update status rekening melalui modul rekening. 4. Berperan aktif menyelesaikan/mengisi status rekening sampai dengan lengkap dan jelas setiap parameternya. 33
  33. 33. KesimpulanKesimpulan  Masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rekening pemerintah yang tercatat di bank umum maupun di Kemenkeu, baik dari sisi nominal maupun jumlah rekening.  Data rekening Pemerintah di bank umum menurut versi Kemenkeu seyogyanya harus sama dengan yang dilaporkan oleh Bank ke BI melalui LBU.  Perlu dilakukan penataan ulang mengenai pencatatan rekening pemerintah di bank umum dengan pertimbangan: Koordinasi antara Bank Indonesia (kebijakan moneter) dan pemerintah (kebijakan fiskal) dapat berjalan efektif dengan dukungan data yang valid/akurat. Kemenkeu membutuhkan data yang akurat untuk melakukan analisis guna strategi pengelolaan kas yang tepat. Mendukung penerapan Treasury Single Account (TSA) dalam rangka pengelolaan kas yang efektif. 34
  34. 34.  Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat Telp. 021-3860487 021-3449230 (ext.5400) Fax. 021-3524026 35
  • SonnyFandian

    Apr. 10, 2018
  • gilangputra31149

    Apr. 27, 2017
  • ozifajar

    Jan. 21, 2016
  • taufikh_hdyt

    Oct. 8, 2015

Pengelolaan Rekening Pemerintah

Views

Total views

8,436

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

209

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×