SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
1
2
Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB)
adalah suatu layanan perbankan elektronik (electronic
banking) berbasis web yang dikembangkan oleh Bank
Indonesia dan Kementerian Keuangan yang khusus digunakan
oleh Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo
rekening, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan,
mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna,
dan melakukan transaksi secara elektronik dan on-line.
3
1. Fungsi Sistem Pembayaran Elektronik (Electronic
Payment System), untuk transaksi keuangan melalui
RTGS dan overbooking/pindahbuku;
2. Fungsi Sistem Informasi Transaksi Pemerintah, untuk
memperoleh informasi secara elektronik dan on-line
mengenai saldo dan mutasi rekening dengan cara
melihat (query), mencetak laporan dan mengunduh
(download) data rekening pemerintah.
4
1. Infrastruktur Sistem BIG-eB telah terkoneksi dengan
infrastruktur SPAN;
2. Sistem BIG-eB yang digunakan telah dikembangkan dan
disesuaikan dengan kebutuhan SPAN;
3. Sistem BIG-eB saat ini telah digunakan oleh group user
inquisitor di Lingkup Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
5
1. BI akan melakukan enhancement Sistem BIG-eB agar
dapat diakses oleh KPPN, mencetak Advis dan laporan
Reksus.
2. Kemenkeu c.q. DJPB akan memberikan hak akses kepada
KPPN agar memperoleh informasi dan mencetak laporan
rekening koran melalui Sistem BIG-eB.
6
1. KPPN dapat mengakses Rekening 501xxxx KPPN pada BI
Pusat/KBI;
2. Mendukung pencatatan transaksi Kiriman Uang Sub
RKUN KPPN dan Sub RKUN Kuasa BUN Pusat yang lebih
akuntabel;
3. Mendukung implementasi kebijakan mekanisme
pendebetan reksus secara langsung.
7
1. KPPN dapat memonitor mutasi transaksi dan saldo secara
real-time atas rekening di Bank Indonesia yang
dikelolanya.
2. KPPN dapat mencetak rekening koran baik periode hari
berjalan, hari yang lalu maupun bulanan.
3. KPPN dapat melihat informasi transaksi kiriman uang
sehingga dapat membantu KPPN untuk membukukan
transaksi kiriman uang tersebut pada hari berjalan tanpa
menunggu fisik rekening koran yang dikirimkan oleh BI.
4. KPPN dapat melakukan pengarsipan rekening koran
secara digital yaitu disimpan dalam format file pdf.
8
1. Sistem BIG-eB direncanakan dapat diakses oleh semua
KPPN KBI yang mengelola Rekening SubRKUN KPPN yang
terdapat di Kantor Bank Indonesia seluruh Indonesia.
Yang terdiri dari 52 KPPN KBI yang terdapat di 46 lokasi;
2. Implementasi telah dilakukan secara bertahap dan
dimulai dengan piloting di KPPN Jakarta II dan KPPN
Khusus Penerimaan dan Hibah pada akhir Maret 2013;
3. Bulan April telah dilaksanakan untuk seluruh KPPN di
Wilayah Kanwil DKI Jakarta (KPPN I, III, IV, V, VI dan VII)
4. Dalam waktu dekat, hak diberikan akses BIG-eb kepada
seluruh KPPN KBI.
 Guna mendukung pemberian akses BIG-eB kepada KPPN KBI,
diminta kepada KPPN agar menindaklanjuti surat Direktur
Sistem Perbendaharaan Nomor 2244/PB.7/2014 tanggal 8
April 2014 perihal Penyiapan Jaringan Akses BIG-eB yang
berisi pengaturan IP address untuk masing-masing KPPN KBI.
 Setiap KPPN KBI masing-masing akan diberikan 2 user :
 - Kepala Seksi Bank, dan
 - Front Office Seksi Pencairan Dana.

9
Selanjutnya, dalam rangka impelementasi
pendebetan reksus secara langsung akan
diperluas pemberian akses BIG-eb kepada
seluruh KPPN terkait reksus.
10
11

More Related Content

What's hot

1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdfssuser41942f
 
Konsep dan Implementasi Vedika dan Kelengkapannya
Konsep dan Implementasi Vedika dan KelengkapannyaKonsep dan Implementasi Vedika dan Kelengkapannya
Konsep dan Implementasi Vedika dan KelengkapannyaDokter Tekno
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo
 
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docxIlhamWahyudi90
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfZianArmie
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
 
Integrasi SIMRS GOS - SIRSAK
Integrasi SIMRS GOS - SIRSAKIntegrasi SIMRS GOS - SIRSAK
Integrasi SIMRS GOS - SIRSAKditjenyankes
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
KEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdf
KEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdfKEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdf
KEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdfTaufikAditya4
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Uu no.23 tahun 2007 perkeretaapian
Uu no.23 tahun 2007 perkeretaapianUu no.23 tahun 2007 perkeretaapian
Uu no.23 tahun 2007 perkeretaapianDesi Nurwiyanti
 
Kerjasama Operasional Implementasi SIMRS Terintegrasi
Kerjasama Operasional Implementasi SIMRS TerintegrasiKerjasama Operasional Implementasi SIMRS Terintegrasi
Kerjasama Operasional Implementasi SIMRS TerintegrasiAris Widiatmoko
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
Peran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator InternalPeran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator InternalDokter Tekno
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaAtit Damay
 

What's hot (20)

1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
 
Konsep dan Implementasi Vedika dan Kelengkapannya
Konsep dan Implementasi Vedika dan KelengkapannyaKonsep dan Implementasi Vedika dan Kelengkapannya
Konsep dan Implementasi Vedika dan Kelengkapannya
 
Sk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola AnggaranSk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola Anggaran
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Integrasi SIMRS GOS - SIRSAK
Integrasi SIMRS GOS - SIRSAKIntegrasi SIMRS GOS - SIRSAK
Integrasi SIMRS GOS - SIRSAK
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptxBahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
 
KEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdf
KEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdfKEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdf
KEBIJAKAN DALAM EKATALOG DAN EPURCHASING.pdf
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Uu no.23 tahun 2007 perkeretaapian
Uu no.23 tahun 2007 perkeretaapianUu no.23 tahun 2007 perkeretaapian
Uu no.23 tahun 2007 perkeretaapian
 
Export – import simda
Export – import simdaExport – import simda
Export – import simda
 
Kerjasama Operasional Implementasi SIMRS Terintegrasi
Kerjasama Operasional Implementasi SIMRS TerintegrasiKerjasama Operasional Implementasi SIMRS Terintegrasi
Kerjasama Operasional Implementasi SIMRS Terintegrasi
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN
 
Peran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator InternalPeran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator Internal
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
 

Viewers also liked

Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Ahmad Abdul Haq
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)abdul hadi
 
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadEuro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadHedgeTrackers
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015efguedes
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Cash management workshop english
Cash management workshop englishCash management workshop english
Cash management workshop englishicgfmconference
 
141117 chapter 1. treasury management
141117 chapter 1.  treasury management141117 chapter 1.  treasury management
141117 chapter 1. treasury managementAubrey Malacaste
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016kppn137
 
Taking Treasury from Reactive to Proactive
Taking Treasury from Reactive to ProactiveTaking Treasury from Reactive to Proactive
Taking Treasury from Reactive to ProactiveMighty Guides, Inc.
 
Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016
Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016
Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016tstoniccloud
 

Viewers also liked (17)

Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
12. neraca pembayaran 5 v abdul hadi (11140742)
 
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadEuro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the Lead
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015International Cash & Treasury Management | Miami 2015
International Cash & Treasury Management | Miami 2015
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Cash management workshop english
Cash management workshop englishCash management workshop english
Cash management workshop english
 
141117 chapter 1. treasury management
141117 chapter 1.  treasury management141117 chapter 1.  treasury management
141117 chapter 1. treasury management
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
 
Taking Treasury from Reactive to Proactive
Taking Treasury from Reactive to ProactiveTaking Treasury from Reactive to Proactive
Taking Treasury from Reactive to Proactive
 
Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016
Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016
Langkah-Langkah Akhir Tahun 2016
 

Similar to SISTEM BIG-EB

Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...KantorHukum1
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014Iszwan Shah
 
eSPKB.ppt
eSPKB.ppteSPKB.ppt
eSPKB.pptpols69
 
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptxKorlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptxdoubleclixs
 
Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...
Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...
Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...irenafatya
 
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukmPaparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukmfadli readi
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfRiskiSyandriPratama
 
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptxGrand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptxRadioSuaraKotaMatara
 
Perkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdf
Perkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdfPerkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdf
Perkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdfssuserd9deaa
 
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfFajar Baskoro
 
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018Universitas Terbuka
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Herry Winarko
 
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...Amudi Pandapotan Saragih
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
sikp_covid19_20200805.pptx
sikp_covid19_20200805.pptxsikp_covid19_20200805.pptx
sikp_covid19_20200805.pptxmalamsadera
 
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptxSIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptxNuraniAchmad
 
Garis panduan agensi untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...
Garis panduan agensi  untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...Garis panduan agensi  untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...
Garis panduan agensi untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...azman_awan9
 
Proposal pokja-unik-v1.5-rev-mas
Proposal pokja-unik-v1.5-rev-masProposal pokja-unik-v1.5-rev-mas
Proposal pokja-unik-v1.5-rev-masMastel Indonesia
 

Similar to SISTEM BIG-EB (20)

Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
Pojk+12 pojk.03-2018+penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum...
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
 
eSPKB.ppt
eSPKB.ppteSPKB.ppt
eSPKB.ppt
 
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptxKorlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
 
Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...
Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...
Sipi, irena fatya, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre m sc, mm, cma,sistem penge...
 
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukmPaparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
 
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptxGrand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
 
Perkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdf
Perkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdfPerkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdf
Perkenalan & Pelatihan Aplikasi Regisrtrasi dan Portofolio HAKLI R-01P.pdf
 
Alat Pembayaran Nontunai
Alat Pembayaran NontunaiAlat Pembayaran Nontunai
Alat Pembayaran Nontunai
 
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
 
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
 
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
sikp_covid19_20200805.pptx
sikp_covid19_20200805.pptxsikp_covid19_20200805.pptx
sikp_covid19_20200805.pptx
 
Proposal penawaran
Proposal penawaranProposal penawaran
Proposal penawaran
 
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptxSIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
 
Garis panduan agensi untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...
Garis panduan agensi  untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...Garis panduan agensi  untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...
Garis panduan agensi untuk persediaan pelaksanaan perolehan kerajaan melalui...
 
Proposal pokja-unik-v1.5-rev-mas
Proposal pokja-unik-v1.5-rev-masProposal pokja-unik-v1.5-rev-mas
Proposal pokja-unik-v1.5-rev-mas
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (15)

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

SISTEM BIG-EB

  • 1. 1
  • 2. 2 Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB) adalah suatu layanan perbankan elektronik (electronic banking) berbasis web yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang khusus digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo rekening, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan on-line.
  • 3. 3 1. Fungsi Sistem Pembayaran Elektronik (Electronic Payment System), untuk transaksi keuangan melalui RTGS dan overbooking/pindahbuku; 2. Fungsi Sistem Informasi Transaksi Pemerintah, untuk memperoleh informasi secara elektronik dan on-line mengenai saldo dan mutasi rekening dengan cara melihat (query), mencetak laporan dan mengunduh (download) data rekening pemerintah.
  • 4. 4 1. Infrastruktur Sistem BIG-eB telah terkoneksi dengan infrastruktur SPAN; 2. Sistem BIG-eB yang digunakan telah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan SPAN; 3. Sistem BIG-eB saat ini telah digunakan oleh group user inquisitor di Lingkup Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
  • 5. 5 1. BI akan melakukan enhancement Sistem BIG-eB agar dapat diakses oleh KPPN, mencetak Advis dan laporan Reksus. 2. Kemenkeu c.q. DJPB akan memberikan hak akses kepada KPPN agar memperoleh informasi dan mencetak laporan rekening koran melalui Sistem BIG-eB.
  • 6. 6 1. KPPN dapat mengakses Rekening 501xxxx KPPN pada BI Pusat/KBI; 2. Mendukung pencatatan transaksi Kiriman Uang Sub RKUN KPPN dan Sub RKUN Kuasa BUN Pusat yang lebih akuntabel; 3. Mendukung implementasi kebijakan mekanisme pendebetan reksus secara langsung.
  • 7. 7 1. KPPN dapat memonitor mutasi transaksi dan saldo secara real-time atas rekening di Bank Indonesia yang dikelolanya. 2. KPPN dapat mencetak rekening koran baik periode hari berjalan, hari yang lalu maupun bulanan. 3. KPPN dapat melihat informasi transaksi kiriman uang sehingga dapat membantu KPPN untuk membukukan transaksi kiriman uang tersebut pada hari berjalan tanpa menunggu fisik rekening koran yang dikirimkan oleh BI. 4. KPPN dapat melakukan pengarsipan rekening koran secara digital yaitu disimpan dalam format file pdf.
  • 8. 8 1. Sistem BIG-eB direncanakan dapat diakses oleh semua KPPN KBI yang mengelola Rekening SubRKUN KPPN yang terdapat di Kantor Bank Indonesia seluruh Indonesia. Yang terdiri dari 52 KPPN KBI yang terdapat di 46 lokasi; 2. Implementasi telah dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan piloting di KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Penerimaan dan Hibah pada akhir Maret 2013; 3. Bulan April telah dilaksanakan untuk seluruh KPPN di Wilayah Kanwil DKI Jakarta (KPPN I, III, IV, V, VI dan VII) 4. Dalam waktu dekat, hak diberikan akses BIG-eb kepada seluruh KPPN KBI.
  • 9.  Guna mendukung pemberian akses BIG-eB kepada KPPN KBI, diminta kepada KPPN agar menindaklanjuti surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor 2244/PB.7/2014 tanggal 8 April 2014 perihal Penyiapan Jaringan Akses BIG-eB yang berisi pengaturan IP address untuk masing-masing KPPN KBI.  Setiap KPPN KBI masing-masing akan diberikan 2 user :  - Kepala Seksi Bank, dan  - Front Office Seksi Pencairan Dana.  9
  • 10. Selanjutnya, dalam rangka impelementasi pendebetan reksus secara langsung akan diperluas pemberian akses BIG-eb kepada seluruh KPPN terkait reksus. 10
  • 11. 11