SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Disiapkan oleh :
Direktorat Sistem Perbendaharaan
DJPBN – Kementerian Keuangan
Modul Penerimaan Negara
Generasi 2
(MPN G2)
POKOK BAHASAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
SISTEM BILING (PAJAK DAN PNBP)
PEMBUATAN BILLING
TENTANG MPN G2
DISKUSI DAN TANYA JAWAB
PERKEMBANGAN MPN G2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Simulasi
Menyeluruh Sistem
MPN G-2
Launching
Transaksi Perdana
Setoran
Penerimaan
Negara Melalui
MPN G-2
Launching KPPN
Khusus
Penerimaan
Grand
Launching
28 November 2013 27 Februari 2014 1 Oktober 2014
17 Februari 2015
(opt)
ARSITEKTUR MPN G2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
DITJEN PAJAK
SISTEM BILLING PAJAK
DITJEN ANGGARAN
SISTEM BILLING PNBP &
NON ANGGARAN
DITJEN BEA & CUKAI
SISTEM BILLING BEA &
CUKAI
DITJEN PERBENDAHARAAN
SISTEM SETTLEMENT
SISTEM
SWITCHING
BANK/POS PERSEPSI SEBAGAI COLLECTING AGENT
OVER THE COUNTER
(TELLER)
ATM E-BANKING
ELECTRONIC DATA
CAPTURE (EDC)
ALUR MPN G2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
WP/WB/WS
Biller DJP
sse.pajak.go.id
Biller DJBC
Ex officio
Biller DJA
www.simponi.kemenkeu.go.id
Data Pembayaran
MPN (DJPB )
Monitor
1. Registrasi
6. Inquiry/Payment
8. BPN
3. Create billing
5. Setor
7. Generate NTPN
2. User/Password
4. Kode Billing
BANK INDONESIA
9.Pelimpahan
BANK/POS PERSEPSI
Akses Data
SPAN
10. Rekon Kas
BANK PERSEPSI MPN G2 (per 28 Mei 2015)
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
No CA_ID CA_NAME
1 520002000990 BANK RAKYAT INDONESIA
2 520008000990 BANK MANDIRI
3 520009000990 BANK NEGARA INDONESIA
4 520200000990 BANK TABUNGAN NEGARA
5 521031000990 CITIBANK
6 521041000990 HSBC
7 521042000990 THE BOT MITSUBISHI UFJ. LTD
8 521067000990 DEUTSCHE BANK AG.
9 522046000990 BANK DBS INDONESIA
10 522048000990 BANK MIZUHO INDONESIA
11 523013000990 BANK PERMATA
12 523014000990 BANK CENTRAL ASIA
13 523016000990 BANK INTERNASIONAL INDONESIA
14 523019000990 BANK PANIN
15 523022000990 BANK CIMB NIAGA
No CA_ID CA_NAME
16 523023000990 BANK UOB BUANA
17 523145000990
BANK NUSANTARA
PARAHYANGAN
18 524110000990 BPD JABAR BANTEN
19 524114000990 BPD JAWA TIMUR
20 524116000990 BPD ACEH
21 524117000990 BPD SUMATERA UTARA
22 524118000990 BPD SUMATERA BARAT
23 524119000990 BPD RIAU
24 524120000990 BPD SUMSEL dan BABEL
25 524121000990 BPD LAMPUNG
26 524122000990 BPD KALIMANTAN SELATAN
27 524127000990 BPD SULAWESI UTARA
28 524129000990 BPD BALI
29 524130000990
BPD NUSA TENGGARA
TIMUR
30 525427000990 PT BANK BNI SYARIAH
31 550000513990 POS INDONESIA
Perkembangan Transaksi MPN
MPN G1
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Transaksi
49.262.679 51.686.326 58.424.900 62.201.302 64.887.150
Kenaikan
TRX
2.423.647 6.738.574 3.776.402 2.685.848
%
4,9 13,0 6,5 4,3
MPN G2
Tahun
2015
Jan Feb Mar Apr Mei
Transaksi 89.540 131.159 229.909 267.041 313.078
1.59 % 1.030.727
SISTEM BILLING
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam
rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik;
Tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSPCP,SSBP, SSPB) manual
Hanya dengan menyampaikan “Kode Billing”, pembayaran pajak, bea dan
Cukai, dan PNBP selesai dengan mudah
KEUNGGULAN SISTEM BILLING
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka
pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
1
Menghindari atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya human error dalam
perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi.
2
Memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran/penyetoran melalui
beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.
3
Memberikan akses kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk
memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran.
4
Memberikan keleluasaan kepada WP/WB/WS untuk merekam data setoran
secara mandiri (self assesment)
5
PERBEDAAN DENGAN EXISTING
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Perbedaan Existing (sebelum terintegrasi dalam
Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam
Sistem MPN 2
Kode Billing
Tidak membuat data tagihan
dan kode billing. Penyetoran
langsung dilakukan di
Bank/Pos Persepsi.
Menggunakan SSBP
Membuat data tagihan dan
mendapatkan kode billing
sebelum melakukan
penyetoran PNBP.
Input Data Setoran
Input data setoran dilakukan
oleh teller di Bank/Pos
Perspesi.
Input data setoran dilakukan
oleh penyetor (Bendahara
Penerimaan/ Wajib Bayar)
melalui SSE/SIMPONI.
Lokasi Penyetoran
Penyetoran hanya dapat
dilakukan melalui Bank/Pos
Persepsi.
Penyetoran dapat dilakukan di
mana saja. Selain melalui
teller Bank/Pos Persepsi juga
melalui channel pembayaran
lain seperti ATM, e-Banking dll
Notifikasi
Pembayaran
Data setoran PNBP(realisasi)
hanya tercatat di DJPB,
sehingga harus dilakukan
kegiatan rekonsiliasi dengan
K/L penyetor PNBP
Wajib Bayar/Setor dan K/L
mendapatkan notifikasi atas
setoran PNBP, sehingga
terbentuk keseuaian data
realisasi PNBP antara Wajib
Bayar/Setor, K/L maupun
Kementerian Keuangan.
BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
www.simponi.kemenkeu.go.id
BILLING MIGAS
BILLING BUMN
BILLING SDA NON MIGAS
BILLING K/L
BILLING NON
ANGGARAN
BILLING PNBP
PENGEMBALIAN UP/TUP
PENGEMBALIAN BELANJA
TA BERJALAN
PENGEMBALIAN SISA
HIBAH LANGSUNG
PENGEMBALIAN
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
BILLING MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa
Penerimaan Minyak Bumi, Penerimaan Gas Bumi, dan
Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
BILLING BUMN
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen
bagian Pemerintah yang meliputi Dividen Murni, Dividen
Interim, Tunggakan Pokok Dividen, dan Tunggakan Denda Atas
Kekurangan atau Keterlambatan Pembayaran Pokok Dividen
BILLING SDA NON MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA
Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA
Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi
BILLING ANGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
BILLING K/L
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran
kelompok PNBP Fungsional maupun PNBP Umum yang
terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga
BILLING NON ANGGARAN
Digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan
negara dari Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang
Persediaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan,
Sisa Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
REGISTRASI BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik daftar
• klik daftar pengguna
REGISTRASI BILLING ANGGARAN #2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
REGISTRASI BILLING ANGGARAN #3
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Apabila
pendaftaran
berhasil, maka
akan muncul
notifitasi
sebagaimana
gambar di
sebelah ini,
kemudian klik
tombol ‘Ok’
REGISTRASI BILLING ANGGARAN #4
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
aktivasi melalui link yang
diberikan system melalui
email, yaitu dengan cara
klik alamat yang bertulis
warna biru sebagaimana
gambar.
Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak
masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’
BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
 Kode Biling mewakili data rincian setoran penerimaan
Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau
penyetoran penerimaan Negara;
 Kode Billing berlaku dalam waktu 3 hari sejak diterbitkan
dan setelah itu tidak dapat dipergunakan lagi;
 Wajib Bayar dapat membuat kembali Kode Billing (yang
baru);
 Pembuatan Kode Billing dengan menginput setoran pada
laman www.simponi.kemenkeu.go.id dengan menggunakan
user name dan password yang telah ditetapkan;
PEMBUATAN BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik masuk
pilih tombol ‘Billing’
Pilih menu sesuai dengan
pendaftaran/ kebutuhan
user
PEMBUATAN BILLING ANGGARAN #2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Tombol pembuatan
billing tersebut akan
menampilkan form isian
sebagaimana gambar
berikut.
Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar
bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan
kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’.
PEMBUATAN BILLING ANGGARAN #3
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Setelah data berhasil
disimpan, klik cetak
untuk mencetakan Kode
Biling,
• Kode Biling dapat
digunakan sebagai dasar
pembayaran setoran
PNBP
REGISTRASI BILLING PAJAK
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Buka browser, browse ke http://sse.pajak.go.id
• Klik link “Daftar Baru”
REGISTRASI BILLING PAJAK #2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Masukkan NPWP, e-mail dan user ID yang diinginkan. E-
mail harus valid karena akan digunakan untuk validasi.
• Klik “register”
• Pastikan data sudah benar, klik “OK”
REGISTRASI BILLING PAJAK #3
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Akan muncul notifikasi apabila data berhasil disimpan.
• Buka e-mail yang baru saja didaftarkan untuk
mengaktifkan account.
REGISTRASI BILLING PAJAK #4
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Ikuti petunjuk yang tertera pada e-mail
PEMBUATAN BILLING PAJAK
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Gunakan user ID dan PIN yang tertera pada e-
mail
PEMBUATAN BILLING PAJAK #2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Setelah login akan muncul form untuk
menginput data SSP
TAMPILAN
AWAL SETELAH
LOGIN
PEMBUATAN BILLING PAJAK #4
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
MASUKKAN
DETIL DATA
PEMBAYARAN
KLIK SIMPAN
PEMBUATAN BILLING PAJAK #5
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
KLIK SIMPAN
PEMBUATAN BILLING PAJAK #6
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
TERBITKAN
KODE BILLING
PEMBUATAN BILLING PAJAK #7
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
KODE BILLING
KLIK CETAK
KLIK SAVE
PEMBUATAN BILLING PAJAK #8
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
PRINTOUT KODE
BILLING
BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN)
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk transaksi melalui:
• Teller (over the counter), diterbitkan dalam bentuk Dokumen
Bukti Penerimaan Negara;
• ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM;
• Internet banking, diterbitkan dalam format elektronik yang
dapat dicetak oleh Wajib Pajak.
HELPDESK
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
penerimaan.negara[at]kemenkeu.go.id
penerimaan.negara[at]gmail.com
021-3840516
021-3864780
021-52903021-52903801 s/d 08 [call center DJP]
Pusatlayanan[at]anggaran.depkeu.go.id [biling DJA]
021 – 34832511 (call center DJA)
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015

More Related Content

What's hot

Powerpoint administrasi
Powerpoint administrasiPowerpoint administrasi
Powerpoint administrasi
ayunurochimah
 
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak KeputusanAudit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
Gede Harsemadi
 
pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]
pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]
pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]
Indra IndaRasya
 

What's hot (20)

Manajemen SDM Proyek
Manajemen SDM  ProyekManajemen SDM  Proyek
Manajemen SDM Proyek
 
PENGANTAR KONSEP PROSES BISNIS
PENGANTAR KONSEP PROSES BISNISPENGANTAR KONSEP PROSES BISNIS
PENGANTAR KONSEP PROSES BISNIS
 
Makalah perencanaan sumber daya manusia
Makalah perencanaan sumber daya manusiaMakalah perencanaan sumber daya manusia
Makalah perencanaan sumber daya manusia
 
Materi kuliah sisfo sdm
Materi kuliah  sisfo sdmMateri kuliah  sisfo sdm
Materi kuliah sisfo sdm
 
Powerpoint administrasi
Powerpoint administrasiPowerpoint administrasi
Powerpoint administrasi
 
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak KeputusanAudit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
 
Sim 6
Sim 6Sim 6
Sim 6
 
3 rekayasa kebutuhan
3 rekayasa kebutuhan3 rekayasa kebutuhan
3 rekayasa kebutuhan
 
pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]
pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]
pertemuan 1 [Pengenalan Sistem Enterprise]
 
Testing dan implementasi
Testing dan implementasiTesting dan implementasi
Testing dan implementasi
 
Ppt ttm3 kelompok 2 materi tqm
Ppt ttm3 kelompok 2 materi tqmPpt ttm3 kelompok 2 materi tqm
Ppt ttm3 kelompok 2 materi tqm
 
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD plus flowchart
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD plus flowchartStandar Operasional Prosedur (SOP) HRD plus flowchart
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD plus flowchart
 
manajemen proyek teknologi informasi
manajemen proyek teknologi informasimanajemen proyek teknologi informasi
manajemen proyek teknologi informasi
 
MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK
MANAJEMEN INTEGRASI PROYEKMANAJEMEN INTEGRASI PROYEK
MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK
 
Analisis Kebutuhan Sistem Informasi
Analisis Kebutuhan Sistem InformasiAnalisis Kebutuhan Sistem Informasi
Analisis Kebutuhan Sistem Informasi
 
Project charter pt karyaindo konstruksi
Project charter pt karyaindo konstruksiProject charter pt karyaindo konstruksi
Project charter pt karyaindo konstruksi
 
Perbandingan pmbok dan prince2
Perbandingan pmbok dan prince2Perbandingan pmbok dan prince2
Perbandingan pmbok dan prince2
 
Bab 4 evaluasi kinerja
Bab 4   evaluasi kinerjaBab 4   evaluasi kinerja
Bab 4 evaluasi kinerja
 
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
 
Analisa Kebutuhan Pelatihan
Analisa Kebutuhan PelatihanAnalisa Kebutuhan Pelatihan
Analisa Kebutuhan Pelatihan
 

Viewers also liked

Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Ahmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Ahmad Abdul Haq
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Erny Anggrahini
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Ahmad Abdul Haq
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
Ahmad Abdul Haq
 
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppnAplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Ahmad Abdul Haq
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Ahmad Abdul Haq
 

Viewers also liked (20)

Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
 
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-PajakS-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Kompetensi Teknik Perencanaan: Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kompetensi Teknik Perencanaan:  Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kompetensi Teknik Perencanaan:  Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Kompetensi Teknik Perencanaan: Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Online Billing System Software
Online Billing System SoftwareOnline Billing System Software
Online Billing System Software
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System Pajak
 
E billing
E billingE billing
E billing
 
Perpustakaan Elektronik
Perpustakaan Elektronik Perpustakaan Elektronik
Perpustakaan Elektronik
 
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan ValasPengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
 
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppnAplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppn
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
Ebilling project report
Ebilling project reportEbilling project report
Ebilling project report
 

Similar to Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015

GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account Payables
Iszwan Shah
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
PDMSBaubau
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
Iszwan Shah
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
PDMSBaubau
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
Ambara Sugama
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
Milka Agusta
 
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptxBahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
PDMSBaubau
 
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
ssuseraff29a
 

Similar to Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015 (20)

Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptxPenatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
 
GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account Payables
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
 
Substansi simda 276 edit
Substansi simda 276 editSubstansi simda 276 edit
Substansi simda 276 edit
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E filling
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Buku panduan billing system
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing system
 
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptxMateri Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptx
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
 
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptxBahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptx
 
Spn
SpnSpn
Spn
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
 

More from Ahmad Abdul Haq

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded (8)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015

  • 1. Disiapkan oleh : Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPBN – Kementerian Keuangan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2)
  • 2. POKOK BAHASAN Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 SISTEM BILING (PAJAK DAN PNBP) PEMBUATAN BILLING TENTANG MPN G2 DISKUSI DAN TANYA JAWAB
  • 3. PERKEMBANGAN MPN G2 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Simulasi Menyeluruh Sistem MPN G-2 Launching Transaksi Perdana Setoran Penerimaan Negara Melalui MPN G-2 Launching KPPN Khusus Penerimaan Grand Launching 28 November 2013 27 Februari 2014 1 Oktober 2014 17 Februari 2015 (opt)
  • 4. ARSITEKTUR MPN G2 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 DITJEN PAJAK SISTEM BILLING PAJAK DITJEN ANGGARAN SISTEM BILLING PNBP & NON ANGGARAN DITJEN BEA & CUKAI SISTEM BILLING BEA & CUKAI DITJEN PERBENDAHARAAN SISTEM SETTLEMENT SISTEM SWITCHING BANK/POS PERSEPSI SEBAGAI COLLECTING AGENT OVER THE COUNTER (TELLER) ATM E-BANKING ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)
  • 5. ALUR MPN G2 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 WP/WB/WS Biller DJP sse.pajak.go.id Biller DJBC Ex officio Biller DJA www.simponi.kemenkeu.go.id Data Pembayaran MPN (DJPB ) Monitor 1. Registrasi 6. Inquiry/Payment 8. BPN 3. Create billing 5. Setor 7. Generate NTPN 2. User/Password 4. Kode Billing BANK INDONESIA 9.Pelimpahan BANK/POS PERSEPSI Akses Data SPAN 10. Rekon Kas
  • 6. BANK PERSEPSI MPN G2 (per 28 Mei 2015) Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 No CA_ID CA_NAME 1 520002000990 BANK RAKYAT INDONESIA 2 520008000990 BANK MANDIRI 3 520009000990 BANK NEGARA INDONESIA 4 520200000990 BANK TABUNGAN NEGARA 5 521031000990 CITIBANK 6 521041000990 HSBC 7 521042000990 THE BOT MITSUBISHI UFJ. LTD 8 521067000990 DEUTSCHE BANK AG. 9 522046000990 BANK DBS INDONESIA 10 522048000990 BANK MIZUHO INDONESIA 11 523013000990 BANK PERMATA 12 523014000990 BANK CENTRAL ASIA 13 523016000990 BANK INTERNASIONAL INDONESIA 14 523019000990 BANK PANIN 15 523022000990 BANK CIMB NIAGA No CA_ID CA_NAME 16 523023000990 BANK UOB BUANA 17 523145000990 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 18 524110000990 BPD JABAR BANTEN 19 524114000990 BPD JAWA TIMUR 20 524116000990 BPD ACEH 21 524117000990 BPD SUMATERA UTARA 22 524118000990 BPD SUMATERA BARAT 23 524119000990 BPD RIAU 24 524120000990 BPD SUMSEL dan BABEL 25 524121000990 BPD LAMPUNG 26 524122000990 BPD KALIMANTAN SELATAN 27 524127000990 BPD SULAWESI UTARA 28 524129000990 BPD BALI 29 524130000990 BPD NUSA TENGGARA TIMUR 30 525427000990 PT BANK BNI SYARIAH 31 550000513990 POS INDONESIA
  • 7. Perkembangan Transaksi MPN MPN G1 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Transaksi 49.262.679 51.686.326 58.424.900 62.201.302 64.887.150 Kenaikan TRX 2.423.647 6.738.574 3.776.402 2.685.848 % 4,9 13,0 6,5 4,3 MPN G2 Tahun 2015 Jan Feb Mar Apr Mei Transaksi 89.540 131.159 229.909 267.041 313.078 1.59 % 1.030.727
  • 8. SISTEM BILLING Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik; Tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSPCP,SSBP, SSPB) manual Hanya dengan menyampaikan “Kode Billing”, pembayaran pajak, bea dan Cukai, dan PNBP selesai dengan mudah
  • 9. KEUNGGULAN SISTEM BILLING Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. 1 Menghindari atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi. 2 Memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran/penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran. 3 Memberikan akses kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran. 4 Memberikan keleluasaan kepada WP/WB/WS untuk merekam data setoran secara mandiri (self assesment) 5
  • 10. PERBEDAAN DENGAN EXISTING Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Perbedaan Existing (sebelum terintegrasi dalam Sistem MPN 2) Sesudah terintegrasi dalam Sistem MPN 2 Kode Billing Tidak membuat data tagihan dan kode billing. Penyetoran langsung dilakukan di Bank/Pos Persepsi. Menggunakan SSBP Membuat data tagihan dan mendapatkan kode billing sebelum melakukan penyetoran PNBP. Input Data Setoran Input data setoran dilakukan oleh teller di Bank/Pos Perspesi. Input data setoran dilakukan oleh penyetor (Bendahara Penerimaan/ Wajib Bayar) melalui SSE/SIMPONI. Lokasi Penyetoran Penyetoran hanya dapat dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi. Penyetoran dapat dilakukan di mana saja. Selain melalui teller Bank/Pos Persepsi juga melalui channel pembayaran lain seperti ATM, e-Banking dll Notifikasi Pembayaran Data setoran PNBP(realisasi) hanya tercatat di DJPB, sehingga harus dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan K/L penyetor PNBP Wajib Bayar/Setor dan K/L mendapatkan notifikasi atas setoran PNBP, sehingga terbentuk keseuaian data realisasi PNBP antara Wajib Bayar/Setor, K/L maupun Kementerian Keuangan.
  • 11. BILLING ANGGARAN Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 www.simponi.kemenkeu.go.id BILLING MIGAS BILLING BUMN BILLING SDA NON MIGAS BILLING K/L BILLING NON ANGGARAN BILLING PNBP PENGEMBALIAN UP/TUP PENGEMBALIAN BELANJA TA BERJALAN PENGEMBALIAN SISA HIBAH LANGSUNG PENGEMBALIAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
  • 12. BILLING ANGGARAN Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 BILLING MIGAS Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa Penerimaan Minyak Bumi, Penerimaan Gas Bumi, dan Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas BILLING BUMN Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen bagian Pemerintah yang meliputi Dividen Murni, Dividen Interim, Tunggakan Pokok Dividen, dan Tunggakan Denda Atas Kekurangan atau Keterlambatan Pembayaran Pokok Dividen BILLING SDA NON MIGAS Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi
  • 13. BILLING ANGARAN Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 BILLING K/L Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran kelompok PNBP Fungsional maupun PNBP Umum yang terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga BILLING NON ANGGARAN Digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara dari Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan, Sisa Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  • 14. REGISTRASI BILLING ANGGARAN Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id, • klik daftar • klik daftar pengguna
  • 15. REGISTRASI BILLING ANGGARAN #2 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
  • 16. REGISTRASI BILLING ANGGARAN #3 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Apabila pendaftaran berhasil, maka akan muncul notifitasi sebagaimana gambar di sebelah ini, kemudian klik tombol ‘Ok’
  • 17. REGISTRASI BILLING ANGGARAN #4 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 aktivasi melalui link yang diberikan system melalui email, yaitu dengan cara klik alamat yang bertulis warna biru sebagaimana gambar. Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’
  • 18. BILLING ANGGARAN Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015  Kode Biling mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara;  Kode Billing berlaku dalam waktu 3 hari sejak diterbitkan dan setelah itu tidak dapat dipergunakan lagi;  Wajib Bayar dapat membuat kembali Kode Billing (yang baru);  Pembuatan Kode Billing dengan menginput setoran pada laman www.simponi.kemenkeu.go.id dengan menggunakan user name dan password yang telah ditetapkan;
  • 19. PEMBUATAN BILLING ANGGARAN Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id, • klik masuk pilih tombol ‘Billing’ Pilih menu sesuai dengan pendaftaran/ kebutuhan user
  • 20. PEMBUATAN BILLING ANGGARAN #2 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • Tombol pembuatan billing tersebut akan menampilkan form isian sebagaimana gambar berikut. Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’.
  • 21. PEMBUATAN BILLING ANGGARAN #3 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • Setelah data berhasil disimpan, klik cetak untuk mencetakan Kode Biling, • Kode Biling dapat digunakan sebagai dasar pembayaran setoran PNBP
  • 22. REGISTRASI BILLING PAJAK Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • Buka browser, browse ke http://sse.pajak.go.id • Klik link “Daftar Baru”
  • 23. REGISTRASI BILLING PAJAK #2 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • Masukkan NPWP, e-mail dan user ID yang diinginkan. E- mail harus valid karena akan digunakan untuk validasi. • Klik “register” • Pastikan data sudah benar, klik “OK”
  • 24. REGISTRASI BILLING PAJAK #3 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • Akan muncul notifikasi apabila data berhasil disimpan. • Buka e-mail yang baru saja didaftarkan untuk mengaktifkan account.
  • 25. REGISTRASI BILLING PAJAK #4 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Ikuti petunjuk yang tertera pada e-mail
  • 26. PEMBUATAN BILLING PAJAK Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 • Gunakan user ID dan PIN yang tertera pada e- mail
  • 27. PEMBUATAN BILLING PAJAK #2 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Setelah login akan muncul form untuk menginput data SSP TAMPILAN AWAL SETELAH LOGIN
  • 28. PEMBUATAN BILLING PAJAK #4 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 MASUKKAN DETIL DATA PEMBAYARAN KLIK SIMPAN
  • 29. PEMBUATAN BILLING PAJAK #5 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 KLIK SIMPAN
  • 30. PEMBUATAN BILLING PAJAK #6 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 TERBITKAN KODE BILLING
  • 31. PEMBUATAN BILLING PAJAK #7 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 KODE BILLING KLIK CETAK KLIK SAVE
  • 32. PEMBUATAN BILLING PAJAK #8 Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 PRINTOUT KODE BILLING
  • 33. BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN) Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk transaksi melalui: • Teller (over the counter), diterbitkan dalam bentuk Dokumen Bukti Penerimaan Negara; • ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM; • Internet banking, diterbitkan dalam format elektronik yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak.
  • 34. HELPDESK Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015 penerimaan.negara[at]kemenkeu.go.id penerimaan.negara[at]gmail.com 021-3840516 021-3864780 021-52903021-52903801 s/d 08 [call center DJP] Pusatlayanan[at]anggaran.depkeu.go.id [biling DJA] 021 – 34832511 (call center DJA)