1. Disiapkan oleh :
Direktorat Sistem Perbendaharaan
DJPBN – Kementerian Keuangan
Modul Penerimaan Negara
Generasi 2
(MPN G2)
2. POKOK BAHASAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
SISTEM BILING (PAJAK DAN PNBP)
PEMBUATAN BILLING
TENTANG MPN G2
DISKUSI DAN TANYA JAWAB
3. PERKEMBANGAN MPN G2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Simulasi
Menyeluruh Sistem
MPN G-2
Launching
Transaksi Perdana
Setoran
Penerimaan
Negara Melalui
MPN G-2
Launching KPPN
Khusus
Penerimaan
Grand
Launching
28 November 2013 27 Februari 2014 1 Oktober 2014
17 Februari 2015
(opt)
4. ARSITEKTUR MPN G2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
DITJEN PAJAK
SISTEM BILLING PAJAK
DITJEN ANGGARAN
SISTEM BILLING PNBP &
NON ANGGARAN
DITJEN BEA & CUKAI
SISTEM BILLING BEA &
CUKAI
DITJEN PERBENDAHARAAN
SISTEM SETTLEMENT
SISTEM
SWITCHING
BANK/POS PERSEPSI SEBAGAI COLLECTING AGENT
OVER THE COUNTER
(TELLER)
ATM E-BANKING
ELECTRONIC DATA
CAPTURE (EDC)
5. ALUR MPN G2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
WP/WB/WS
Biller DJP
sse.pajak.go.id
Biller DJBC
Ex officio
Biller DJA
www.simponi.kemenkeu.go.id
Data Pembayaran
MPN (DJPB )
Monitor
1. Registrasi
6. Inquiry/Payment
8. BPN
3. Create billing
5. Setor
7. Generate NTPN
2. User/Password
4. Kode Billing
BANK INDONESIA
9.Pelimpahan
BANK/POS PERSEPSI
Akses Data
SPAN
10. Rekon Kas
6. BANK PERSEPSI MPN G2 (per 28 Mei 2015)
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
No CA_ID CA_NAME
1 520002000990 BANK RAKYAT INDONESIA
2 520008000990 BANK MANDIRI
3 520009000990 BANK NEGARA INDONESIA
4 520200000990 BANK TABUNGAN NEGARA
5 521031000990 CITIBANK
6 521041000990 HSBC
7 521042000990 THE BOT MITSUBISHI UFJ. LTD
8 521067000990 DEUTSCHE BANK AG.
9 522046000990 BANK DBS INDONESIA
10 522048000990 BANK MIZUHO INDONESIA
11 523013000990 BANK PERMATA
12 523014000990 BANK CENTRAL ASIA
13 523016000990 BANK INTERNASIONAL INDONESIA
14 523019000990 BANK PANIN
15 523022000990 BANK CIMB NIAGA
No CA_ID CA_NAME
16 523023000990 BANK UOB BUANA
17 523145000990
BANK NUSANTARA
PARAHYANGAN
18 524110000990 BPD JABAR BANTEN
19 524114000990 BPD JAWA TIMUR
20 524116000990 BPD ACEH
21 524117000990 BPD SUMATERA UTARA
22 524118000990 BPD SUMATERA BARAT
23 524119000990 BPD RIAU
24 524120000990 BPD SUMSEL dan BABEL
25 524121000990 BPD LAMPUNG
26 524122000990 BPD KALIMANTAN SELATAN
27 524127000990 BPD SULAWESI UTARA
28 524129000990 BPD BALI
29 524130000990
BPD NUSA TENGGARA
TIMUR
30 525427000990 PT BANK BNI SYARIAH
31 550000513990 POS INDONESIA
7. Perkembangan Transaksi MPN
MPN G1
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Transaksi
49.262.679 51.686.326 58.424.900 62.201.302 64.887.150
Kenaikan
TRX
2.423.647 6.738.574 3.776.402 2.685.848
%
4,9 13,0 6,5 4,3
MPN G2
Tahun
2015
Jan Feb Mar Apr Mei
Transaksi 89.540 131.159 229.909 267.041 313.078
1.59 % 1.030.727
8. SISTEM BILLING
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam
rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik;
Tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSPCP,SSBP, SSPB) manual
Hanya dengan menyampaikan “Kode Billing”, pembayaran pajak, bea dan
Cukai, dan PNBP selesai dengan mudah
9. KEUNGGULAN SISTEM BILLING
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka
pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
1
Menghindari atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya human error dalam
perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi.
2
Memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran/penyetoran melalui
beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.
3
Memberikan akses kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk
memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran.
4
Memberikan keleluasaan kepada WP/WB/WS untuk merekam data setoran
secara mandiri (self assesment)
5
10. PERBEDAAN DENGAN EXISTING
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Perbedaan Existing (sebelum terintegrasi dalam
Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam
Sistem MPN 2
Kode Billing
Tidak membuat data tagihan
dan kode billing. Penyetoran
langsung dilakukan di
Bank/Pos Persepsi.
Menggunakan SSBP
Membuat data tagihan dan
mendapatkan kode billing
sebelum melakukan
penyetoran PNBP.
Input Data Setoran
Input data setoran dilakukan
oleh teller di Bank/Pos
Perspesi.
Input data setoran dilakukan
oleh penyetor (Bendahara
Penerimaan/ Wajib Bayar)
melalui SSE/SIMPONI.
Lokasi Penyetoran
Penyetoran hanya dapat
dilakukan melalui Bank/Pos
Persepsi.
Penyetoran dapat dilakukan di
mana saja. Selain melalui
teller Bank/Pos Persepsi juga
melalui channel pembayaran
lain seperti ATM, e-Banking dll
Notifikasi
Pembayaran
Data setoran PNBP(realisasi)
hanya tercatat di DJPB,
sehingga harus dilakukan
kegiatan rekonsiliasi dengan
K/L penyetor PNBP
Wajib Bayar/Setor dan K/L
mendapatkan notifikasi atas
setoran PNBP, sehingga
terbentuk keseuaian data
realisasi PNBP antara Wajib
Bayar/Setor, K/L maupun
Kementerian Keuangan.
11. BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
www.simponi.kemenkeu.go.id
BILLING MIGAS
BILLING BUMN
BILLING SDA NON MIGAS
BILLING K/L
BILLING NON
ANGGARAN
BILLING PNBP
PENGEMBALIAN UP/TUP
PENGEMBALIAN BELANJA
TA BERJALAN
PENGEMBALIAN SISA
HIBAH LANGSUNG
PENGEMBALIAN
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
12. BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
BILLING MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa
Penerimaan Minyak Bumi, Penerimaan Gas Bumi, dan
Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
BILLING BUMN
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen
bagian Pemerintah yang meliputi Dividen Murni, Dividen
Interim, Tunggakan Pokok Dividen, dan Tunggakan Denda Atas
Kekurangan atau Keterlambatan Pembayaran Pokok Dividen
BILLING SDA NON MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA
Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA
Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi
13. BILLING ANGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
BILLING K/L
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran
kelompok PNBP Fungsional maupun PNBP Umum yang
terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga
BILLING NON ANGGARAN
Digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan
negara dari Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang
Persediaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan,
Sisa Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
14. REGISTRASI BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik daftar
• klik daftar pengguna
16. REGISTRASI BILLING ANGGARAN #3
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Apabila
pendaftaran
berhasil, maka
akan muncul
notifitasi
sebagaimana
gambar di
sebelah ini,
kemudian klik
tombol ‘Ok’
17. REGISTRASI BILLING ANGGARAN #4
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
aktivasi melalui link yang
diberikan system melalui
email, yaitu dengan cara
klik alamat yang bertulis
warna biru sebagaimana
gambar.
Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak
masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’
18. BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Kode Biling mewakili data rincian setoran penerimaan
Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau
penyetoran penerimaan Negara;
Kode Billing berlaku dalam waktu 3 hari sejak diterbitkan
dan setelah itu tidak dapat dipergunakan lagi;
Wajib Bayar dapat membuat kembali Kode Billing (yang
baru);
Pembuatan Kode Billing dengan menginput setoran pada
laman www.simponi.kemenkeu.go.id dengan menggunakan
user name dan password yang telah ditetapkan;
19. PEMBUATAN BILLING ANGGARAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik masuk
pilih tombol ‘Billing’
Pilih menu sesuai dengan
pendaftaran/ kebutuhan
user
20. PEMBUATAN BILLING ANGGARAN #2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Tombol pembuatan
billing tersebut akan
menampilkan form isian
sebagaimana gambar
berikut.
Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar
bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan
kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’.
21. PEMBUATAN BILLING ANGGARAN #3
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Setelah data berhasil
disimpan, klik cetak
untuk mencetakan Kode
Biling,
• Kode Biling dapat
digunakan sebagai dasar
pembayaran setoran
PNBP
23. REGISTRASI BILLING PAJAK #2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Masukkan NPWP, e-mail dan user ID yang diinginkan. E-
mail harus valid karena akan digunakan untuk validasi.
• Klik “register”
• Pastikan data sudah benar, klik “OK”
24. REGISTRASI BILLING PAJAK #3
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
• Akan muncul notifikasi apabila data berhasil disimpan.
• Buka e-mail yang baru saja didaftarkan untuk
mengaktifkan account.
25. REGISTRASI BILLING PAJAK #4
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Ikuti petunjuk yang tertera pada e-mail
27. PEMBUATAN BILLING PAJAK #2
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Setelah login akan muncul form untuk
menginput data SSP
TAMPILAN
AWAL SETELAH
LOGIN
28. PEMBUATAN BILLING PAJAK #4
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
MASUKKAN
DETIL DATA
PEMBAYARAN
KLIK SIMPAN
33. BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN)
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk transaksi melalui:
• Teller (over the counter), diterbitkan dalam bentuk Dokumen
Bukti Penerimaan Negara;
• ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM;
• Internet banking, diterbitkan dalam format elektronik yang
dapat dicetak oleh Wajib Pajak.
34. HELPDESK
Direktorat Sistem Perbendaharaan - 2015
penerimaan.negara[at]kemenkeu.go.id
penerimaan.negara[at]gmail.com
021-3840516
021-3864780
021-52903021-52903801 s/d 08 [call center DJP]
Pusatlayanan[at]anggaran.depkeu.go.id [biling DJA]
021 – 34832511 (call center DJA)