Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam memerangi korupsi melalui penagih ganti rugi negara akibat korupsi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 untuk mempercepat penyelesaian kerugian negara sebesar Rp1,7 triliun dari tahun 2003 hingga semester I 2016, yang sebagian besar masih belum diselesaikan. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan proses penuntutan

1. Semangat Anti Korupsi, Pencegahan dan
Pengendalian Korupsi melalui Tuntutan
Ganti Kerugian Negara/Daerah
Launching Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
20 Desember 2016
Aula Mezzanine Gedung Djuanda I -Jakarta
Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak.
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia

2. 1. Pesan Presiden penyerahan DIPA 2017: “Jangan sampai dana
APBN dikorupsi walau satu rupiah pun”.
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2014: Aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi-Agenda penting nasional.
2
Sambutan Wakil Menteri Keuangan

3. 3. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 dari BPK:
• Kerugian Negara Sejak 2003 s.d. Semester I 2016 sebesar Rp1,7 Triliun
• Tingkat penyelesaian
Sisa sebesar Rp1,12 Triliun tersebar di berbagai Kementerian Negara/Lembaga.
Sisa tersebut harus segera diselesaikan. 3
No Instansi Jumlah (Rp) (%)
1. Pemerintah Daerah Rp1,02 Triliun 60%
2. Pemerintah Pusat Rp584,6 Miliar 34%
3. BUMN Rp89,3 Miliar 5%
4. BUMD Rp11.7 Miliar 1%
No Penyelesaian Jumlah (Rp) (%)
1. Angsuran Rp155,03 Miliar 9%
2. Pelunasan Rp417,20 Miliar 24%
3. Penghapusan Rp9,56 Miliar 1%
4. Sisa Rp1,12 Triliun 66%

4. 4. Amanat PP Nomor 38 Tahun 2016:
• Kementerian Negara/Lembaga harus menyusun peraturan lebih
lanjut di lingkungannya.
• Kementerian Dalam Negeri harus menyusun ketentuan lebih lanjut
untuk Pemerintah Daerah.
• Diharapkan selesai Tahun 2017.
5. Sanksi
• Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah
ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
• Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
4

5. 5
Informasi
Verifikasi oleh
Atasan Langsung/
Kepala Satker
Dilaporkan
kepada PPKN/D
Membentuk
TPKN/TPKD
Pemeriksaan
Tuntutan Ganti
Kerugian
SKTJM
SKP2KS
Majelis
SKP2K
Majelis
Lunas
Wanprestasi
SKP2K
Lunas Tidak bayar
KPKNL
Kas Negara
Presiden
Menkeu (BUN)
Menteri/Pimpinan
Lembaga
(dilaksanakan Kepala
Satker)
Gubernur/Bupati/
Walikota
(dilaksanakan oleh
SKPKD)
1 2 3
56
7a
7b
Lunas Tidak bayar
KPKNL
SKTJM tidak
diperoleh
Tahapan proses secara umum
PPKN/D Pihak Yg Merugikan
Menteri Keuangan selaku BUN/Pimpinan
Lembaga Negara/Gubernur, Bupati atau
Walikota
Menteri/Pimpinan Lembaga
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain di lingkungan
Kementerian Negara/Lembaga
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain di lingkungan
Pemerintahan Daerah
4